Materi RF "Operasi dan Manajemen Pelabuhan"

Persyaratan Limbah B3Pengelolaan RFKriteria PelabuhanKlasifikasi LimbahPendahuluan

PortReception Facilities

Disusun oleh: Dickey Anggara - 15001058


Daftar Isi

1 Pendahuluan

2 Klasifikasi Limbah

3 Kriteria Pelabuhan

4 Pengelolaan RF

4 Persyaratan Limbah B3


Pendahuluan

1 Latar Belakang

2 MARPOL 73/78

3 Permen LH 05/2009

Pendahuluan


Latar Belakang

• Perlindungan dan pelestarian lingkungan maritim, khususnya pencegahan pencemaran dari kapal, telahmenjadi isu internasional sejak era 1950-an1:

• International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954 (OILPOL 54) adalahkonvensi internasional pertama yang mengatur pencemaran minyak dari kapal.

• International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocolof 1978 relating thereto (MARPOL 73/78), yang kemudian diamandemen oleh Protocol of 1997, adalahkonvensi internasional pengganti OILPOL 54 yang berlaku hingga saat ini.

• MARPOL 73/78 membatasi jenis dan jumlah limbah dari kapal yang dapat dibuang ke laut. Untukmencegah kapal melakukan pembuangan limbah secara illegal, MARPOL 73/78 mewajibkan adanyareception facility di pelabuhan untuk menampung limbah dari kapal yang tidak dapat dibuang ke laut.

• Reception Facility didefinisikan sebagai segala bentuk fasilitas tetap, terapung atau bergerak yang dapatmenampung limbah MARPOL dari kapal.

“Any fixed, floating or mobile facility capable of receiving MARPOL residues/wastes from ships and fit for

that purpose”. Sumber: MEPC.1/Circ.671 Guide to Good Practice for Port Reception Facility Providers andUsers, IMO (2009).

• Penerapan MARPOL 73/78 di Indonesia disahkan dalam Keppres 46/1986 dan Perpres 29/2012. Ketentuanmengenai reception facility diatur dalam Permen LH 05/2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan.

1Sumber: IMO, 1999. Comprehensive Manual on Port Reception Facilities. London: IMO.

Pendahuluan


MARPOL 73/78

• MARPOL 73/78 merupakan konvensi yang terbentuk dari beberapa konferensi yang diselenggarakan olehInternational Maritime Organization (IMO). Perincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Konferensi Tahun Konvensi yang dihasilkan

International Conference on Marine Pollution

1973 • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

• Protocol I (Provision concerning Reports on Incidents Involving Harmful Substances)

• Protocol II (Arbitration)

International Conference on Tanker Safety and Pollution

Prevention (TSPP Conference)

1978 • International Convention for the Prevention of Pollutionfrom Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978

relating thereto (MARPOL 73/78)• Annex I – Oil• Annex II – Noxious Liquid Substances in Bulk• Annex III – Harmful Substances Carried by Sea in Packaged

Form• Annex IV – Sewage• Annex V – Garbage

International Conference of Parties to the MARPOL 73/78

Convention

1997 • Protocol of 1997 to amend MARPOL 73/78• Annex VI – Air Pollution

Sumber: IMO, 2006. MARPOL 73/78 Consolidated Edition. London: IMO.

Pendahuluan


Permen LH 05/2009

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhanadalah peraturan terkini yang mengatur implementasi MARPOL 73/78 di Indonesia.

• Pokok pikiran dalam peraturan ini:

• Pasal 1 menguraikan istilah dan definisi yang digunakan dalam peraturan ini

• Pasal 3 mengatur prosedur penyerahan limbah dari kapal ke pelabuhan

• Pasal 4 mengatur prosedur notifikasi penyerahan limbah

• Pasal 5 menyebutkan jenis limbah yang diatur dalam peraturan ini

• Pasal 6 mengatur sertifikat penyerahan limbah

• Pasal 7 menyebutkan kriteria pelabuhan yang harus menyediakan fasilitas pengelolaan limbah

• Pasal 10 mengatur pelaporan neraca limbah

• Peraturan ini ditetapkan sebelum ratifikasi Annex III-VI MARPOL 73/78, sehingga mewajibkan fasilitas

pengelolaan limbah untuk Annex I dan Annex II saja.

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan .

Pendahuluan


Klasifikasi Limbah

1 Annex MARPOL

2 Limbah Annex I

3 Limbah Annex II dan Annex V

Klasifikasi Limbah


Annex MARPOL

Annex Ketentuan RF Mulai berlaku Keterangan

Annex I

Oil Regulation 12 2 Oktober 1983 Annex WAJIB

• Harus dipenuhi oleh negarayang meratifikasi konvensi

• Diratifikasi dalam Keputusan

Presiden No. 46 Tahun 1986Annex II

Noxious liquid substances (NLS) in bulk

Regulation 7 6 April 1987

Annex III

Harmful substances in packaged forms

Tidak diatur 1 Juli 1992 Annex PILIHAN• Annex yang dapat ditolak oleh

negara yang meratifikasikonvensi (sesuai Article 14 MARPOL 73/78)

• Ditolak dalam Keppres46/1986

• Diratifikasi dalam Peraturan

Presiden No. 29 Tahun 2012

Annex IV

SewageRegulation 10 27 September 2003

Annex V

GarbageRegulation 7 31 Desember 1988

Annex VIAir pollution

Regulation 17 19 Mei 2005


Catatan: 1. Limbah Annex III tidak ditampung dalam RF.

2. Reception Facility untuk limbah Annex IV dan Annex VI belum diatur lebih mendalam oleh IMO.

Klasifikasi Limbah


Limbah Annex I

Jenis limbahVolume

(estimasi)Keterangan

Annex I Limbah berminyak

Dirty ballast water

Single hull Tanker 30% DWT Air ballast kotor dari tangki kapal tanker berlambungtunggal atau atau tanker dengan segregated ballast tank (SBT).Tanker with SBT 10 % DWT

Oily tank washings (slops) 4-8% DWTAir bercampur minyak dari kegiatan pencuciantangki kapal tanker.

Oily bilge water 1-10 m3 Air bercampur minyak yang terkumpul pada ruangbilga

Oily residues (sludge)

Liquid oil residues 0,2-1% DWT Limbah berminyak yang dihasilkan dari operasi kapalseperti sisa pemurnian, hasil penyaringan minyak, limbah yang terkumpul di baki tumpahan (drip trays) dan limbah sisa pelumas.

Sludge 2-3% DFC

Scale & sludge from tank cleaning (oily solids)

0,01-0,1% DWTLimbah berminyak berbentuk padatan yang tersisadari kegiatan pencucian tangki kapal tanker.

Sumber: IMO, 1999. Comprehensive Manual on Port Reception Facilities. London: IMO.



Klasifikasi Limbah


Limbah Annex II dan Annex V

Jenis limbahVolume

(estimasi)Keterangan

Annex II Cairan kimia berbahaya dalam bentuk curah

NLS water mixture

from tank washing

Category X 0,2-3% DWTAir bercampur limbah dari kegiatan pencucian tangkikapal tanker.Category Y 0,1-1,2% DWT

Annex V Sampah

Domestic waste

Cargo ships 1,5 kg/pax Semua jenis sampah dari akomodasipenumpang/awak kapal, misalnya sampah makanan, sampah medis, plastik, kaleng, botol, kertas, kardus, dll.

Passenger ships 3,0 kg/pax

Operational waste

Cargo associated waste

-Limbah sisa kegiatan bongkar muat kargo, misalnyapalet, dunnage, shoring, lining dan strapping.

Maintenance waste -Limbah sisa perawatan mesin dan dek kapal,misalnya suku cadang bekas, karat, cat, dll.

Cargo residues -Limbah sisa kargo yang tidak diatur oleh Annex lainnya.




Klasifikasi Limbah


Kriteria Pelabuhan yang harus dilengkapi RF

1 Kriteria Umum

2 Menurut MARPOL

3 Menurut Permen 05/2009

Kriteria Pelabuhan


Kriteria Pelabuhan yang harus dilengkapi RF

Jenis limbah MARPOL

ke Reception Facility

Pelabuhan Curah Cair

Fasilitas Perbaikan Kapal

Fasilitas Pencucian Tangki

Pelabuhan Lainnya Catatan

Annex I

Oil Semua

Oily bilge waterOil residue (sludge) WAJIB dilengkapi RF

menurut Permen LH 05/2009

Annex II

Noxious liquid substances (NLS) in bulk

Semua Tidak ada

Annex III

Harmful substances in packaged forms

Tidak ada

DAPAT dilengkapi RF menurut Permen LH

05/2009

Annex IV

SewageSemua

Annex V

GarbageSemua

Annex VIAir pollution

Semua Tidak ada




Kriteria Pelabuhan


Kriteria Pelabuhan RF menurut MARPOL (1/3)

Annex I Regulation 12

1. Subject to the provisions of regulation 10 of this Annex, the Government of each Party undertakes to

ensure the provision at oil loading terminals, repair ports, and in other ports in which ships have oily residues to discharge, of facilities for the reception of such residues and oily mixtures as remain from oil tankers and other ships adequate to meet the needs of the ships using them without causing undue delay

to ships.

2. Reception facilities in accordance with paragraph (1) of this regulation shall be provided in:

a. all ports and terminals in which crude oil is loaded into oil tankers where such tankers have immediately prior to arrival completed a ballast voyage of not more than 72 hours or not more than 1,200 nautical miles;

b. all ports and terminals in which oil other than crude oil in bulk is loaded at an average quantity of more than 1,000 metric tons per day;

c. all ports having ship repair yards or tank cleaning facilities;

d. all ports and terminals which handle ships provided with the sludge tank(s) required by regulation 17 of this Annex;

e. all ports in respect of oily bilge waters and other residues, which cannot be discharged in accordance with regulation 9 of this Annex; and

f. (f) all loading ports for bulk cargoes in respect of oil residues from combination carriers which cannot be discharged in accordance with regulation 9 of this Annex.


Kriteria Pelabuhan



Annex II Regulation 7

The Government of each Party to the Convention undertakes to ensure the provision of reception facilities according to the needs of ships using its ports, terminals or repair ports as follows:

a. cargo loading and unloading ports and terminals shall have facilities adequate for reception without undue delay to ships of such residues and mixtures containing noxious liquid substances as would remain for disposal from ships carrying them as a consequence of application of this Annex; and

b. ship repair ports undertaking repairs to chemical tankers shall have facilities adequate for the reception of residues and mixtures containing noxious liquid substances.

Annex IV Regulation 10

The Government of each Party to the Convention undertakes to ensure the provision of facilities at ports and terminals for the reception of sewage, without causing undue delay to ships, adequate to meet the needs of the ships using them.

Annex V Regulation 7

The Government of each Party to the Convention undertakes to ensure the provision of facilities at ports and terminals for the reception of garbage, without causing undue delay to ships, and according to the needs of the ships using them.


Kriteria Pelabuhan



Annex VI Regulation 17

The Government of each Party to the Protocol of 1997 undertakes to ensure the provision of facilities adequate to meet the:

a. needs of ships using its repair ports for the reception of ozone depleting substances and equipment containing such substances when removed from ships;

b. needs of ships using its ports, terminals or repair ports for the reception of exhaust gas cleaning residues

from an approved exhaust gas cleaning system when discharge into the marine environment of these residues is not permitted under regulation 14 of this Annex;

without causing undue delay to ships, and

c. needs in ship breaking facilities for the reception of ozone depleting substances and equipment containing such substances when removed from ships.


Kriteria Pelabuhan


Kriteria Pelabuhan RF menurut Permen 05/2009 (1/3)

1. Pengelola dapat menerima dan/atau mengelola limbah yang berasal dari kegiatan rutin operasional kapaldan/atau kegiatan penunjang pelabuhan.

2. Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. minyak; Annex I

b. material cair dan/atau padat berbahaya dalam bentuk curah; Annex II

c. kemasan bekas bahan berbahaya; Annex V

d. limbah cair domestik; Annex IV

e. sampah; Annex V

f. emisi; Annex VI

g. limbah elektronik; dan/atau

h. limbah bekas kapal.

3. Pengelola dapat menyediakan fasilitas pengelolaan limbah untuk seluruh atau sebagian jenis limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal ini meyebutkan semua jenis limbah MARPOL 73/78 yang harus dilengkapi RF, dan membolehkan

pelabuhan untuk memilih jenis limbah yang akan dikelola.

Kriteria Pelabuhan



Pasal 7 Ayat 1

Setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengelolaan limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan kapal.

Pasal 7 Ayat 2

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus yang memenuhi kriteria:

a) pelabuhan tempat minyak mentah dimuat ke dalam kapal tanker minyak yang:

1) mempunyai prioritas melakukan ballast paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam;

2) lego jangkar pada DLKP dan DLKR Pelabuhan Laut; dan/atau

3) telah menempuh perjalanan minimal 1.200 (seribu dua ratus) mil laut.

b) pelabuhan tempat kapal memuat minyak selain minyak mentah curah dengan tingkat rata-rata lebih dari 1.000 (seribu) metrik ton perhari;

c) pelabuhan yang mempunyai sarana dan prasarana:

1) perbaikan kapal;

2) pembersihan tangki kapal tanker pengangkut minyak; dan/atau

3) pembersihan tangki kapal tanker pengangkut bahan kimia;

Kriteria Pelabuhan



Pasal 7 Ayat 2 (lanjutan)

d) pelabuhan yang mempunyai sarana dan prasarana untuk menangani kapal yang dilengkapi dengan tangki

lumpur minyak;

e) pelabuhan yang menangani air kotor berminyak dan jenis-jenis residu lainnya yang tidak dapat dibuang ke media lingkungan; dan/atau

f) pelabuhan untuk pemuatan kargo curah dan kegiatannya terkait dengan residu minyak yang tidak dapat dibuang ke media lingkungan hidup.

Pasal ini mewajibkan penyediaan fasilitas pengelolaan limbah bagi pelabuhan yang memenuhi kriteria sesuaiAnnex I dan Annex II MARPOL 73/78.

Kriteria Pelabuhan


Pengelolaan RF

1

Pola Transfer Limbah2

Moda Pengumpulan Limbah3

Wadah Pengumpul4

Pola Pengelolaan Limbah

Pengelolaan RF

Estimasi Limbah5


Pola Pengelolaan Limbah

Annex IOil

Annex VGarbage

Annex VIAir Pollution

Annex IINoxious Liquids

Annex IVSewage

• Pengumpulan dan penampungan sementara dikelola Operator Pelabuhan

• Pengelolaan lanjutan dapat diserahkan kepada pihak ketiga

• Digolongkan ke dalam limbah B3 dalam Permen LH 03/2007

• Persyaratan teknis sesuai Kepka Bapedal 01/1995

• Pengumpulan dan penampungan sementara dikelola Operator Pelabuhan

• Pengelolaan lanjutan biasanya diserahkan kepada Dinas Perkotaan

(Municipal Service)

• Persyaratan teknis sesuai Perda setempat

• Belum ada peraturan/pedoman terperinci dalam IMO dan Undang-Undang

RF untuk Annex I dan Annex II perlu perhatian khusus karena digolongkan ke dalam LIMBAH B3RF untuk Annex V (Sampah) sama dengan pengelolaan sampah perkotaanRF untuk Annex IV dan Annex VI belum ada pedoman dari IMO dan Undang-Undang


Pengelolaan RF


Pola Transfer Limbah MARPOL di Pelabuhan

Kapal sumber

limbah

Tongkang

Transfer limbah di kolampelabuhan

Kendaraan

pengumpul

Transfer limbah di dermaga

3R (Reduce, Reuse,

Recycle)

DLKR ATAU DLKP PELABUHAN

(PASAL 8 PERMEN LH 05/2009)

Universal Shore

Connection

PORT RECEPTION FACILITY

Kendaraan

pengangkut

Final Disposal

MODA PENGUMPUL

Tangki Timbun

Gudang Drum/Bulk

Container

Bak/Kontainer

Sampah

AREA PENYIMPANAN

Pengelolaan RF


Moda Pengumpulan Limbah

Faktor

pembanding

Pengumpulan di laut Pengumpulan di darat Pengumpulan lewat pipa

layan

Lokasi transfer Kolam pelabuhan Dermaga Dermaga

Kapasitas Besar (10-1.000 m3) Kecil (5-25 m3) Sedang (tergantung pompa)

Biaya Mahal Murah Sedang

Mobilitas Rendah Tinggi Tidak ada

Aplikasi Semua jenis limbah – satutongkang dapat terdiri atasbeberapa tangki untuklimbah yang berbeda

Semua jenis limbah – satutruk untuk satu jenislimbah, tergantungperlengkapan.

Hanya limbah cair encer(dirty ballast, bilge water, tank washing)

Infrastruktur danperalatanpendukung

• Tugboat (jika bukanself-propelled)

• Dermaga• Pipa penyalur• Pompa & Genset

• Jalan akses• Garasi• Tempat cuci• Pompa & Genset

• Universal shoreconnection

• Pompa & Genset

Sumber: IMO, 1999 dan Wolterink, 2004.

Pengelolaan RF


Kendaraan Pengumpul di Laut (1/3)

Tongkang pengumpul Limbah Annex I (minyak)Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok

Pengelolaan RF



Tongkang dan perahu pengumpul Limbah Annex V (sampah)Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok

Pengelolaan RF


Annex II

Annex I

Annex V


Tongkang pengumpul limbah kombinasihttp://www.port-montreal.com/files//images/port-info/aout2012/urgence-marine/Portinfo-aut2012_urgence-barge.jpg

Pengelolaan RF

http://www.port-montreal.com/files/images/port-info/aout2012/urgence-marine/Portinfo-aut2012_urgence-barge.jpg


Kendaraan Pengumpul di Darat

Atas: mobile tank untuk limbah cair; Bawah: Truk untuk limbah padat dan cair.Sumber: (1) Wolterink, 2004.; (2) http://ahok.org/wp-content/uploads/2013/05/Truk_sampah_google.jpg

Pengelolaan RF


Wadah Pengumpul (1/6)

Faktor pembanding Tangki Timbun Bulk Container Drum

Standar relevan API 650, NFPA 30 IMDG Code, NFPA 30 IMDG Code, NFPA 30

Kapasitas Besar Sedang (1000 liter) Kecil (200 liter)

Biaya Mahal Sedang Murah

Dirty ballast water Ya Tidak Tidak

Tank washings Ya Tidak Tidak

Oily bilge water Ya Ya Tidak

Oil Residue/Sludge Ya Ya Ya

Mobilitas Tidak ada Tinggi

Infrastruktur danperalatanpendukung

• Sistem tangki danpondasi

• Secondary containment (bak sekunder, 110% kapasitas tangki)

• Pompa & Genset• Peralatan darurat

kebakaran dantumpahan

• Gudang penyimpanan• saluran dan bak penampung ceceran limbah, 110%

kapasitas kemasan terbesar• Palet• Forklift• Peralatan darurat kebakaran dan tumpahan

Sumber: IMO, 1999 dan Wolterink, 2004.

Pengelolaan RF



Tangki Timbun di RF Pelabuhan Tanjung PriokPelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok

Pengelolaan RF



Tangki Timbun di RF Pelabuhan Tanjung PerakPelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak

Pengelolaan RF



Tangki Timbun di RF Pelabuhan BelawanPelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan

Pengelolaan RF



Drum kapasitas 200 liter

Intermediate Bulk Container (IBC) kapasitas 1000 Liter

Pengelolaan RF



Intermediate Bulk Container di RF Pelabuhan Tanjung PerakPelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak

Pengelolaan RF


Estimasi Limbah Annex I (1/3)

Volume limbah dalam Statistik Pelabuhan

Data Wawancara Kapal

Estimasi berdasarkan

persentase DWT kapal

Biasanya volume limbah dari kapal tidak terekam dalam statistik pelabuhan

Akurat, namun butuh waktu panjang untuk pengumpulan data real

Volume limbah dihitung berdasarkan data statistik

pelayanan kapal yang biasanya terekam dengan

baik

1

2

3


Pengelolaan RF



Data Ship Call

Data time series memuat:• GT Kapal• Waktu kunjung• Jenis Muatan

• GT kapal tahunan

• GT kapal per jenis muatan

• Kunjungan kapal per jenis muatan

• Proyeksi trafik

Pengolahan

data

Total GT per jenis kapal pada akhir tahun layan

Volume Minyak Pelumas

Bekas

Total KW per jenis kapal pada akhir tahun layan

Total DWT per jenis kapal pada akhir tahun layan

Volume Sludge/Oil

residu

Konversi

data

Pengelolaan RF



Tipe buangan Estimasi Keterangan Kadar Minyak

Dirty ballast water

30% DWT Tanker berlambung tunggal(1)

0.01% 100 ppm(3)

10% DWTTanker dengan segregated

ballast tank(1)

Oily bilge water 1-10 m3/kapal Tanker(1) 2% 20.000 ppm(3)

Oily tank washings

4-8% DWT Tanker(1) 3% 30.000 ppm(3)

Liquid oil residue

0,2-1% DWT Tanker (1)

30% 300.000 ppm(3)

Oily solids 0,01-0,1% DWT Tanker(1)

Sludge

2-3% DFC Kapal bertenaga mesin(1)

2 m3/kapal Kapal >=4000 GT(2)

1 m3/kapal Kapal <4000 GT(2)

Minyak pelumas bekas

1,5 m3/1.000 kW Kapal bertenaga mesin(3)

Sumber: (1) IMO, 1999; (2) IMO, 2006; (3) Wolterink, 2004.

Pengelolaan RF


Persyaratan Limbah B3

1

Penyimpanan Wadah2

Konstruksi Bangunan3

Wadah Pengumpul

Persyaratan Lahan Penyimpanan4

Tata Letak Lahan4



Wadah Pengumpul Limbah B3 (1/2)

Persyaratan Pra Pewadahan

1. Karakteristik limbah yang akan ditampung harus diketahui dengan pasti.

2. Limbah yang karakteristiknya tidak diketahui harus diuji di laboratorium uji yang telah diakui pihakberwenang

3. Bentuk dan bahan wadah harus sesuai dengan karakteristik limbah

Persyaratan Umum Pewadahan

1. Wadah harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran.

2. Bentuk, ukuran dan bahan wadah mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam

penanganannya.

3. Wadah dapat terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam (teflon, baja karbon, SS304, SS316 atau SS440) dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tersebut tidak bereaksi

dengan limbah yang disimpannya.

Prinsip Pewadahan

• Limbah yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;

• jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan.

• Limbah yang sudah tersimpan dalam wadah dalam kondisi yang tidak layak harus dipindahkan ke wadahlain yang memenuhi syarat

• Wadah harus ditandai sesuai jenis limbah yang ditampungnya

• Setiap kegiatan pewadahan harus dilaporkan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan limbah

Sumber: Lampiran Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.



Wadah Pengumpul Limbah B3 (2/2)

Tatacara Pewadahan Limbah dalam Kemasan

Kemasan (drum, tong atau bak kontainer) yang digunakan harus:

• Dalam kondisi baik, tidak bocor, berkarat atau rusak;

• Terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;

• Mampu mengamankan limbah yang disimpan di dalamnya;

• Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan pemindahan atau pengangkutan

Tatacara Pewadahan Limbah dalam Tangki

• Rancang bangun tangki harus disetujui badan yang berwenang (Bapedal)

• Dilengkapi penampungan sekunder (secondary containment):

• Pelapisan di luar tangki

• Tanggul (vault, berm), atau

• Tangki berdinding ganda

• Sistem deteksi kebocoran

• Pemeriksaan tangki dilakukan minimal 1 kali sehari

Keterangan:

A adalah kemasan drum penyimpan limbah B3 cair

B adalah kemasan drum untuk limbah B3 sludge

atau padat.




Penyimpanan Wadah Limbah B3 (1/2)

Penyimpanan Wadah dalam bentuk Kemasan

Penyimpanan kemasan limbah B3 dengan menggunakan rakPola penyimpanan kemasan drum di atas palet dengan jarak

minimum antar blok




Penyimpanan Wadah Limbah B3 (2/2)

Penempatan Wadah dalam bentuk Tangki

• Di sekitar tangki harus dibuat tanggul dengan dilengkapi saluran pembuangan yang menuju bak penampung.

• Bak penampung harus kedap air dan mampu menampung cairan minimal 110% dan kapasitas maksimum volume tangki.

• Tangki harus diatur sedemikian rupa sehingga bila terguling akan terjadi di daerah tanggul dan tidak akan menimpa tangki lain.




Sirkulasi udara dalam ruang penyimpanan limbah B3

Konstruksi Bangunan Penyimpanan Limbah B3 (1/4)

Persyaratan Lokasi Bangunan Penyimpanan

• Merupakan daerah bebas banjir

• Jarak dengan fasilitas umum minimal 50 meter.

Persyaratan Umum Konstruksi Bangunan

Penyimpanan

• rancang bangun dan luas yang sesuai dengan jenis limbah

• terlindung dari masuknya air hujan

• dibuat tanpa plafon

• Dilengkapi dengan:

• Ventilasi udara

• Sistem penerangan

• Penangkal petir

• Label/tanda sesuai ketentuan

• Lantai harus kedap air, landai ke arah saluranmenuju bak penampungan





Bangunan Penyimpanan Limbah Mudah Terbakar

a. Bangunan yang berdampingan dengan gudang lain dibuat tembok pemisah tahan api, berupa:

• tembok beton bertulang, tebal minimum 15 cm; atau

• tembok bata merah, tebal minimum 23 cm; atau

• blok-blok (tidak berongga) tak bertulang, tebal minimum 30 cm.

b. Pintu darurat dibuat tidak pada tembok tahan api pada butir a.

c. Bangunan yang terpisah dengan bangunan lain harus berjarak minimum 20 meter.

d. Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala.

e. Konstruksi atap dibuat ringan, dan mudah hancur bila ada kebakaran.

f. Penerangan harus tidak berisiko menimbulkan percikan listrik

g. lampu penerangan harus dipasang minimal 1 meter di atas kemasan dengan sakelar (stop contact) harus terpasang di sisi luar bangunan

h. Dilengkapi dengan:

• sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran;

• persediaan air untuk pemadam api;

• hidran pemadam api dan perlindungan terhadap hidran.





Bangunan Penyimpanan Limbah Mudah Meledak

• Bangunan penyimpanan harus memiliki lantai, dinding dan atap yang kuat terhadap ledakan.

• Bangunan harus sedemikian sehingga cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan

• Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap sehingga jika terjadi ledakan yang kuat, maka ledakan akan mengarah ke atas (tidak ke samping)

• Ruang pengumpulan dilengkapi dengan pencatat suhu dan pengatur suhu

• Sistem ventilasi udara dirancang untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruangan

• Penerangan harus tidak berisiko menimbulkan percikan listrik

• lampu penerangan harus dipasang minimal 1 meter di atas kemasan dengan sakelar (stop contact) harus terpasang di sisi luar bangunan.





Bangunan Penyimpanan Limbah Korosif, Reaktif atau Beracun

• Konstruksi dinding harus dibuat mudah untuk dilepas sehingga penanganan limbah dalam keadaan darurat lebih mudah untuk dilakukan

• konstruksi bangunan (atap, lantai dan dinding) harus terbuat dari bahan yang tahan korosi dan api/panas

• Sistem ventilasi udara dirancang untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang pengumpulan

• Memiliki sistem penerangan yang memadai untuk operasional penggudangan atau inspeksi rutin

• Jika menggunakan lampu, maka lampu penerangan harus dipasang minimum 1 meter di atas kemasan dengan sakelar (stop contact) harus terpasang di sisi luar bangunan.




Lahan Penyimpanan Limbah B3

Lokasi Lahan

• Luas lahan minimal 1 (satu) hektar;

• merupakan daerah bebas banjir tahunan;

• Lokasi harus cukup jauh dari fasilitas umum dan ekosistem tertentu:

• 150 meter dari jalan utama atau jalan tol; 50 meter dari jalan lainnya;

• 300 meter dari fasilitas umum, perairan dan daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka, dll.

Fasilitas Tambahan di Lahan Penyimpanan

• Laboratorium

• Fasilitas pencucian

• Fasilitas bongkar muat

• Kolam penampungan darurat

• Peralatan penanganan tumpahan




Tata Letak Lahan Penyimpanan B3



Materi RF "Operasi dan Manajemen Pelabuhan"

Documents