Materi Pkg Dan Apkg

PENYEMPURNAAN KEPMENPAN NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN

ANGKA KREDITNYA

DIREKTORAT PROFESI PENDIDIKDITJEN PMPTK DEPDIKNAS

1

Alasan-alasan Penyempurnaan:• Satu-satunya jabatan fungsional yang belum

menyesuaikan Keppres Nomor 87 Tahun 1999 adalah Jabatan Fungsional Guru

• Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah dasar yang kuat untuk menjadikan Jabatan fungsional Guru sebagai Jabatan Ahli

• guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV

2

Dasar Hukum• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional• Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil• Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Naional

Pendidikan• Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 tentang Guru• Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil

3

Instansi Pembinaan Jabatan Fungsional Guru

Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional

Tugas Instansi Pembina: 1. Penetapan pedoman penyusunan formasi jabatan guru2. Penetapan standar kompetensi guru3. Pengusulan tunjangan jabatan guru4. Sosialisasi jabatan guru serta petunjuk pelaksanaannya5. Penyusunan kurikulum Diklat Fungsional/Teknis Fungsional Guru6. Penyelenggaraan Diklat Fungsional/Teknis dan Penetapan

Sertifikasi Guru7. Pengembangan sistem informasi jabatan guru8. Fasilitasi pelaksanaan jabatan guru9. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode

etik guru10. Melakukan monev pelaksanaan jabatan guru

4

Unsur Penilaian Jabatan Fungsional Guru

5

Peraturan MENPAN 84/1993 Perubahan/Penyempurnaannya

A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

1. Pendidikan dan Pelatihan

2. Proses Belajar Mengajar

3. Pengembangan Profesi - Melakukan kegiatan karya tulis - Membuat alat pelajaran - Menciptakan karya seni - Menemukan teknologi tepat guna - Mengikuti perkembangan kurikulum

4. Penunjang

A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan (≥ 90%)

1. Pendidikan dan Pelatihan pendidikan formal dan fungsional

2. Proses Belajar Mengajar

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan:a. Pengembangan diri

1) Diklat fungsional2) Kegiatan kolektif guru (KKG/MGMP)

b. Penulisan Karya Ilmiah• Melakukan Penelitian• Gagasan ilmiah• Publikasi; Jurnal, buku, diklat, modul

• Karya Inovatif1. Menemukan teknologi tepat guna2. Menemukan/menciptakan karya seni3. Alat peraga/praktikum

a. Mengikuti perkembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

4. Penunjang (≤ 10%)

Jenjang Jabatan dan Pangkat Guru

6

Permen Menpan 84/1993Jabatan dan Pangkat melekatJabatan dan Pangkat ada 13, terdiri dari1.Guru Pratama, gol. II/a2.Guru Pratama Tingkat I, gol. II/b3.Guru Muda, gol. II/c4.Guru Muda Tk I, gol. II/d5.Guru Madya, gol. III/a6.Guru Madya Tk I, gol. III/b7.Guru Dewasa, gol. III/c8.Guru Dewasa Tk I, gol. III/d9.Guru Pembina, gol. IV/a10.Guru Pembina Tk I, gol. IV/b11.Guru Utama Muda, gol. IV/c12.Guru Utama Madya, gol IV/d13.Guru Utama, gol IV/e

Pernyempurnaan . Jabatan dan Pangkat terpisah

Jabatan ada 4 jenjang dimulai dari.

• Pertama gol III/a dan III/b• Muda. gol III/c dan d• Madya gol IV/a, b dan c• Utama, gol IV/d dan e

Kewajiban melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan

Permen Menpan 84/93 Penyempurnaan

• gol II/a s.d. IV/a Diklat KBM Penunjang Pengembangan Profesi (PP) tidak wajib

• Pengembangan Profesi wajib bagi:gol IV/a –b = pengembangan profesi 12 dari wajibgol IV/b - c = idem gol IV/c – d = idem gol IV/d – e = idem

Selain KBM, guru wajib mengikuti pengembangan diri dan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dimulai dari:

gol III/a Pengembangan diri III/b-c Pengembangan diri dan 4 PP III/c-d Pengembangan diri dan 6 PP III/d-a Pengembangan diri dan 8 PP IV/a-b Pengembangan diri dan12PP IV/b-c idem IV/c-d Pengembangan diri dan 14 PP dan presentasi IV/c Pengembangan diri dan 20 PP

7

Penilaian Pembelajaran Pembimbingan

Permen Menpan 84/93 Penyempurnaan

Penilaian PBM didasarkan pada aspek kuantitas dengan “surat pernyataan” kepala sekolah telah melakukan PBM

Penilaian pembelajaran didasarkan pada aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya:•Kriteria amat baik, nilai A mendapat angka kredit 125% dari angka kredit yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran.•Kriteria baik, nilai B, 100%•Kriteria sedang, nilai C, 75%•Kriteria kurang, nilai D, 50%

8

BAB IXBAB IXPENGANGKATAN DALAM JABATAN GURUPENGANGKATAN DALAM JABATAN GURU

Pasal 29Pasal 29

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Negeri Sipil dalam jabatan gguru, adalah uru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan.

Penetapan dalam Jabatan Guru

Permen 84/93 Penyempurnaan Ijasah paling rendah SPG /D-II Pangkat paling rendah II/a (Pengatur

Muda)

Ijasah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma (D-IV)

Pangkat paling rendah III/a (Jabatan Pertama)

10

Pasal 3Pasal 311Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300,, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan gguru dilaksanakan uru dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan sesuai dengan formasi jabatan gguru, dengan ketentuan sebagai berikut:uru, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam JJabatanabatan FungsionalFungsional GGuru dilaksanakan sesuai dengan formasi uru dilaksanakan sesuai dengan formasi JJabatanabatan Fungsional Fungsional GGuru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang uru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;Badan Kepegawaian Negara;2.2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam JJabatanabatan FungsionalFungsional GGuru dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Guru yang uru dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Guru yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Ketentuan Peralihan• Guru yang masih memiliki Pangkat atau gol II/a.

sampai II/d dimasukkan dalam jabatan ahli (jabatan pertama). Dengan melaksanakan tugas sebagai guru pertama, dan apabila sampai akhir tahun 2015 belum melalui Ijasah Sarjana (S1)/Diploma Empat maka sistem penilaian kenaikan pangkat reguler dan terbatas.

• Guru gol. III/a dan tidak/belum memiliki kualifikasi S1/D-IV sampai tahun 2015 maka kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah gol. III/d

12

SanksiPasal 37

1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit tersebut.

3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

13

Pasal Pasal 40401) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara ini ditetapkan guru yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan jenjang jabatan/ pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

2) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan Pasal 40 ayat (1) apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana (S1/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 411. Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai

dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat peraturan ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah S1/D-IV melaksanakan tugas utama sebagai Guru Pertama dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit (Lampiran V Peraturan ini)

2. Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah S1/D-IV, dan belum mencapai pangkat Penata Muda golongan ruang III/a tetap melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama.

3. Guru yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas , apabila memperoleh ijazah S1/D-IV yang seusai dengan bidang yang diampu diberikan angka kredit 65% angka kredit kumulatif diklat. Tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang

Pasal 41 (lanjutan)4. Guru yang belum memiliki ijazah S1/D-IV yang sudah memiliki pangkat

Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke atas, apabila memperoleh ijazah S1 / D-IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu diberikan angka kredit 100% dari tugas utama dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, dengan memperhitungkan angk kredit unsur penunjang seusai Lampiran VIII peraturan ini

5. Guru yang memperoleh ijazah S1/D-IV yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sesuai Lampiran I peraturan ini

Pasal 4Pasal 422

Pejabat yang berwenang ,menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut :

a. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah

b. Pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan provinsi

d. Kepala Dinas yang mebidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan Kabupaten/Kota

PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU

PERTAMA Gol. IIIa-IIIb

MUDA IIIc-IIId

MADYAIVa-Ivb-IVc

COMPETECIES ASSESSMENT

TEACHER’S COMPETENCE-BASED CPD PRINCIPAL’S

COMPETENCE-BASED CPD

SUPERVISOR’S COMPETENCE-BASED

CPD

S-1/D-4 AND TEACHER CERTIFICATE

INDUCTION PERIODE

18

UTAMAIVd-IVe UTAMAIVd-IVe

15

PENGEM-BANGAN DIRI

PKB

PUBLIKASI ILMIAH

KARYA INOVATIF

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB) terdiri dari … (

a) Hasil penelitian atau gagasan inovatif

b) Buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru

15

PENGEM-BANGAN DIRI

PKB

PUBLIKASI ILMIAH

KARYA INOVATIF


Berkelanjutan (PKB) terdiri dari … (

a) Hasil penelitian atau gagasan inovatif

b) Buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru

13

PENDIDIKAN

Angka Kredit

PEMBELAJARANPENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

PENUNJANG

Yang dinilai angka kreditnya…pasal 11

UNSUR KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Macam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Yang meliputi...

1 Pengembangan Diri a) diklat fungsional

b) kegiatan kolektif guru2 Publikasi Ilmiah a) presentasi pada forum ilmiah

b) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal

c) publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru

3 Karya Inovatif a) menemukan teknologi tepat guna

b) menemukan/menciptakan karya seni

c) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum

d) mengikuti pengembangan penyusunan standar . pedoman., soal dan sejenisnya

PERBEDAAN UTAMA KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANTARA PERATURAN LAMA

DENGAN YANG BARU

Peraturan lama Peraturan baru1 Berdasar pada Kepmenpan nomor :

84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Kepmenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tertanggal 10 Nopember 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

2 Sebutan Pengembangan Profesi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

3 Macam Pengembangan Profesi Guru

1. Karya Tulis Ilmiah2. Teknologi

Tepatguna3. Alat Peraga4. Karya Seni5. Pengembangan

Kurikulum

1. Pengembangan Diri2. Publikasi Ilmiah3. Karya Inovatif

LANJUTAN…4 Jenis Pengembangan Diri (Tidak ada pada peraturan lama) 1. diklat fungsional

2. kegiatan kolektif guru5 Macam Publikasi Ilmiah 1. KTI hasil penelitian

2. Tinjuan Ilmiah

3. Tulisan Ilmiah Popoler

4. Prasaran Ilmiah

5. Buku/Modul

6. Diktat

7. Karya Terjemahan

1. presentasi di forum ilmiah

2. hasil penelitian

3. tinjauan ilmiah

4. tulisan ilmiah populer

5. artikel ilmiah

6. buku pelajaran

7. modul/diktat

8. buku dalam bidang pendidikan

9. karya terjemahan

10. bukupedoman guru

6 Macam Karya Inovatif 1. Teknologi Tepatguna

2. Alat Peraga

3. Karya Seni

4. Pengembangan Kurikulum

1. menemukan teknologi tetap guna

2. menemukan/menciptakan karya seni

3. membuat/memodifikasi alat pelajaran

4. mengikuti pengembangan penyusunan standar . pedoman., soal dan sejenisnya

7 Prasayarat dalam kenaikan golongan

Wajib sebagai syarat kenaikan pangkat/golongan VIa ke atas dengan minimal jumlah angka kredit 12.

Wajib sebagai syarat kenaikan pangkat/golongan IIIb ke atas dengan minimal jumlah angka kredit yang bervariasi berdasar jenjang pangkat/golongannya.

RAGAM JENIS PUBLIKASI

Dari Jabatan Ke Jabatan

Jumlah angka kredit minimal dari sub unsur

Sub unsur pengembangan

diri

Sub unsur publikasi ilmiah dan atau karya

inovatif

Macam publikasi ilmiah yang wajib ada (minimal satu publikasi)

Guru Pertama golongan IIIa

Guru Pertama golongan IIIb

3 (tiga) -- -

Guru Pertama golongan IIIb

Guru Muda golongan IIIc

3 (tiga) 4 (empat) Bebas pada jenis karya publikasi ilmiah & inovatif

Guru Muda golongan IIIc

Guru Muda golongan IIId

3 (tiga) 6 (enam) Bebas pada jenis karya publiasi ilmiah& inovatif

Guru Muda golongan IIId

Guru Madya

golongan IVa

4 (empat) 8 (delapan) Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)

Guru Madya

golongan IVa

Guru Madya

golongan IVb

4 (empat) 12 (duabelas) Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)

Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.b, 2.2.c atau 2.2.d)

LANJUTAN…

Guru Madya

golongan IVb

Guru Madya

golongan IVc

4 (empat) 12 (duabelas) Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)

Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.b, atau 2.2.c), atau 2.2.h.1 atau 2.2.h.2)

Guru Madya

golongan IVc

Guru Utama (*

golongan IVd

5 (lima) 14 (empatbelas) Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)

Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.b atau 2.2.c atau 2.h.1),

Buku pelajaran atau buku pendidikan (2.3.a 1, atau 2.3.a.2, atau 2.3.c.1)

Guru Utama

golongan IVd

Guru Utama

golongan IVe

5 (lima) 20 (duapuluh) Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e) Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.a, atau, 2.2b, atau 2.h.1))

Buku pelajaran atau buku pendidikan (2.3.a. 1 atau 2.3.a.2, atau 2.3.c.1)

KOMPETENSI PROFESIONAL KEPALA SEKOLAH KUNCI PENINGKATAN MUTU

PENDIDIKAN

Administrasi/manajemen pendidikan

Kepemimpinan pendidikan

Supervisi pendidikan

Peran kepala sekolah

Manajer Manajer sarana/ sarana/ prasaranaprasarana

Pengelola Pengelola kantorkantor

Penanggungjawab sekolah

OrganisatorOrganisator

Pemimpin Pemimpin profesionalprofesional

Pelaksana Pelaksana program program sekolahsekolah

Hubungan sekolah dengan masyarakat

Pendorong Pendorong dan dan penggerak penggerak stafstaf

berkomunikasi

memecahkan masalah

mendengar

tersenyum

mengorganisasi

sabar

Kepemimpinan Sekolah adalah …kemampuan untuk

bekerja dengan orang lain

Kendala danTantangan

KompetensiPendidik

Mindset

CurriculumManajemen

KompetensiTendik

PhysicalResources

Culture

Kebijakan

TANTANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERMUTU

29

Kinerja (Kinerja (performanceperformance))

kinerjakinerjakemampuan kerjakemampuan kerja

prestasi kerjaprestasi kerja

performanceperformancepenampilan kerjapenampilan kerja

perilaku kerjaperilaku kerja

Kinerja merupakan prestasi kerja untuk Kinerja merupakan prestasi kerja untuk memperoleh hasil kerja yang optimal memperoleh hasil kerja yang optimal

kinerja ~ kualitaskinerja ~ kualitas

Penilaian Kinerja Guru (PKG)Penilaian Kinerja Guru (PKG)

• PKG merupakan PKG merupakan penghargaan atas prestasi kerja penghargaan atas prestasi kerja guruguru, sehingga dikaitkan dengan , sehingga dikaitkan dengan peningkatan dan peningkatan dan pengembangan karir gurupengembangan karir guru

• PKG menjamin bahwa PKG menjamin bahwa layanan pendidikanlayanan pendidikan yang yang diberikan oleh guru adalah diberikan oleh guru adalah berkualitasberkualitas

• PKG menjamin bahwa guru melaksanakan PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara pekerjaannya secara profesionalprofesional

• PKG terkait langsung dengan PKG terkait langsung dengan kompetensi guru kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajarandalam melaksanakan pembelajaran

Hasil PKGHasil PKG

• merupakan merupakan bahan evaluasi diri bagi gurubahan evaluasi diri bagi guru untuk untuk mengembangkan potensi dan karirnyamengembangkan potensi dan karirnya

• sebagai sebagai acuan bagi sekolahacuan bagi sekolah untuk merencanakan untuk merencanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

• merupakan dasar untuk merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi memberikan nilai prestasi kerja gurukerja guru dalam rangka pengembangan karir dalam rangka pengembangan karir guru sesuai Permenegpan 16/2009guru sesuai Permenegpan 16/2009

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

((PermenegpanPermenegpan) ) No.16/2009No.16/2009

tentangtentang

JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYAANGKA KREDITNYA

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenegpan No.16/2009 pasal 12)(Permenegpan No.16/2009 pasal 12)

Guru Pertama

Guru Muda

Guru Madya

Guru Utama

Penata Muda, IIIa

Penata Muda Tingkat I, IIIb

Penata, IIIc

Penata Tingkat I, IIId

Pembina, IVa

Pembina Tingkat I, IVb

Pembina Utama Muda, IVc

Pembina Utama Madya, IVd

Pembina Utama, IVe

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

50

50

100

100

150

150

150

200

Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan

KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Pertama III/a ke III/b)

50

Pendidikan

Kegiatan Pembelajaran

dan Tugas Tambahan


Berkelanjutan

Unsur utama

≥90%

45

Unsur penunjang

≤10%5

42

3

Optional

Penilaian Kinerja

Compulsory


Guru Pertama

Guru Muda

Guru Madya

Guru Utama

Penata Muda, III/a

Penata Muda Tingkat I, III/b

Penata, III/c

Penata Tingkat I, III/d

Pembina, IV/a

Pembina Tingkat I, IV/b

Pembina Utama Muda, IV/c

Pembina Utama Madya, IV/d

Pembina Utama, IV/e

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

50

50

100

100

150

150

150

200


50

Unsur utama

≥90%

45

Pendidikan38

Penilaian kinerjaKegiatan Pembelajaran

dan Tugas Tambahan

PKB

Publikasi/

karya inovatif4

CompulsoryPengembangan

diri 3

Unsur penunjang

≤10%5

KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Pertama III/b ke Guru Muda III/c)

Optional


Guru Pertama

Guru Muda

Guru Madya

Guru Utama

Penata Muda, IIIa


Penata, IIIc


Pembina, IVa




Pembina Utama, IVe

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

50

50

100

100

150

150

150

200


100

Unsur utama

≥90%

90

Pendidikan81


dan Tugas Tambahan

PKB

Publikasi/

karya inovatif6


diri 3

Unsur penunjang

≤10%10

KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Muda III/c ke III/d)

Optional


Guru Pertama

Guru Muda

Guru Madya

Guru Utama

Penata Muda, III/a


Penata, III/c


Pembina, IV/a




Pembina Utama, IV/e

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

50

50

100

100

150

150

150

200


100

Unsur utama

≥90%

90

Pendidikan78


dan Tugas Tambahan

PKB

Publikasi/

karya inovatif8


diri 4

Unsur penunjang

≤10%10

KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Muda III/d ke Guru Madya IV/a)

Optional

Guru Pertama Golongan III/aGuru Pertama Golongan III/a


Guru Pertama

Guru Muda

Guru Madya

Guru Utama

Penata Muda, IIIa


Penata, IIIc


Pembina, IVa




Pembina Utama, IVe

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

50

50

100

100

150

150

150

200


KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Pertama III/a ke III/b)

50

Pendidikan

Kegiatan Pembelajaran

dan Tugas Tambahan


Berkelanjutan

Unsur utama

≥90%

45

Unsur penunjang

≤10%5

42

3

Optional

Penilaian Kinerja

Compulsory

PENILAIAN KINERJAPENILAIAN KINERJA

• Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya (Permenegpan No.16/2009)

• Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir tahun untuk 14 (empat belas) kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran

• Angka kredit dari penilaian kinerja umumnya dikumpulkan dalam waktu 4 (empat) tahun

42

BIDANG KOMPETENSI GURUBIDANG KOMPETENSI GURUdalam Penilaian Kinerjadalam Penilaian Kinerja

14 kompetensi (telah ditetapkan oleh BSNP)

Pedagogi7 kompetensi

Kepribadian3 kompetensi

Sosial2 kompetensi

Profesional2 kompetensi

KOMPETENSI PEDAGOGIKOMPETENSI PEDAGOGI

1. Mengenal karakteristik anak didik2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip

pembelajaran yang mendidik3. Pengembangan kurikulum4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik5. Memahami dan mengembangkan potensi6. Komunikasi dengan peserta didik7. Penilaian dan evaluasi

KOMPETENSI KEPRIBADIANKOMPETENSI KEPRIBADIAN

8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia

9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan

10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru

11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif

12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat

KOMPETENSI SOSIALKOMPETENSI SOSIAL

13. Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu

14. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan reflektif

KOMPETENSI PROFESIONALKOMPETENSI PROFESIONAL

Penilaian Kinerja di LapanganPenilaian Kinerja di Lapangan• Dilakukan setiap akhir tahun oleh kepala sekolah

atau pengawas atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah (yang telah mengikuti pelatihan penilaian)

• Penilaian terhadap 14 kompetensi guru dilakukan dengan instrumen khusus

• Hasil penilaian untuk setiap kompetensi dinyatakan dengan skala 1 sampai 4

– Nilai minimum 14

– Nilai maksimum 56

PENILAIAN INDIKATOR KINERJAPENILAIAN INDIKATOR KINERJA

4 3 2 1

Kinerja yang sangat baik (kinerja di atas standar)

Kinerja di bawah standar (kinerja yang tidakditerima)

Sasaran kinerja (kinerja sesuai standar)

Kinerja di bawah standar

Tahap penilaian1. Persiapan penilaian2. Pelaksanaan penilaian

• Wawancara sebelum masuk kelas• Observasi di kelas (video)• Wawancara setelah masuk kelas• Monitoring data administratif di sekolah,

wawancara guru piket dan kepala sekolah3. Analisis hasil observasi dengan pembandingan

terhadap indikator kinerja standar4. Menentukan nilai untuk setiap kompetensi

Analisis hasil observasi

• Catatan hasil wawancara sebelum masuk kelas

• Catatan hasil observasi di dalam kelas

• Catatan hasil wawancara setelah masuk kelas

• Catatan hasil monitoring (adminstratif, wawancara guru piket dan kepala sekolah)

Laporan PKG

• Fakta per kompetensi

• Bukti fisik yang ada

• Pembandingan terhadap standar

• Pemberian nilai per kompetensi

Form PKG(14 kompetensi)

Persiapan

Kriteria Nilai

Kompetensi 1 1 2 3 4














Nilai PKG Min 14 – Max 56

Form hasil penilaian kinerja

Nilai PKG

Nilai min 14 Nilai Max 56

PKG menurutPermenegpan 16/2009

Nilai 0 - 100

KONVERSIKONVERSI

• Karena skala penilaian berbeda, maka diperlukan konversi hasil penilaian kinerja di lapangan ke skala penilaian menurut Permenegpan No.16/2009

• Konversi perlu dilakukan secara hati-hati, karena skala nilai dalam Permenegpan No16/2009 menggunakan spatial nilai yang tidak teratur (irregular spatial)

NILAI DAN SEBUTANNILAI DAN SEBUTANHASIL PENILAIAN KINERJAHASIL PENILAIAN KINERJA

(Permenegpan No.16/2009 pasal 15)(Permenegpan No.16/2009 pasal 15)

a 91 100 Amat baik

b 76 90 Baik

c 61 75 Cukup

d 51 60 Sedang

e ≤50 KurangUnderPerformance

SasaranKinerja

a 91 100 Amat baik

b 76 90 Baik

c 61 75 Cukup

d 51 60 Sedang

e ≤50 Kurang

Permenegpan No.16/2009

50% bernilai kurang

spatial nilai9

14

14

9

KONVERSIKONVERSI

• Bila angka 91 (dari skala 100) dikonversi ke skala 56 (nilai maksimum penilaian kinerja di lapangan), maka didapat angka (91/100) × 56 = 51

• Jadi bila hasil penilaian kinerja di lapangan adalah 51 – 56, maka guru dapat dikategorikan sebagai berkinerja amat baik

KONVERSIKONVERSI

• Bila angka 76 (dari skala 100) dikonversi ke skala 56 (nilai maksimum penilaian kinerja di lapangan), maka didapat angka (76/100) × 56 = 42

• Jadi bila hasil penilaian kinerja di lapangan adalah 42 – 50, maka guru dapat dikategorikan sebagai berkinerja baik

a 91 100 Amat baik

b 76 90 Baik

c 61 75 Cukup

d 51 60 Sedang

e ≤50 Kurang

9

14

14

9

51 56

42 50

34 41

28 33

≤27

Permenegpan No.16/2009

spatial nilai

Penilaian Kinerja

6

9

8

6

Konversi untuk Guru Madya dan UtamaKonversi untuk Guru Madya dan Utama

Hanya berlaku bagi guru tanpa tugas tambahan

PENGHARGAAN ANGKA KREDITdari Penilaian Kinerja

(Permenegpan No.16/2009 pasal 15)(Permenegpan No.16/2009 pasal 15)

Amat baik 125%

Baik 100%

Cukup 75%

Sedang 50%

Kurang 25%

dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun

ANGKA KREDIT AKHIR TAHUNdari Penilaian Kinerja

Amat baik {42×(24/24)×125%}/4 13,12

Baik {42×(24/24)×100%}/4 10,50

Cukup {42×(24/24)×75%}/4 7,78

Sedang {42×(24/24)×50%}/4 5,25

Kurang {42×(24/24)×25%}/4 2,62

42

Bagi Guru Pertama Gol IIIa dengan predikat:

SimulasiSimulasiperolehan angka kredit perolehan angka kredit


Guru Pertama

Guru Muda

Guru Madya

Guru Utama

Penata Muda, III/a


Penata, III/c


Pembina, IV/a




Pembina Utama, IV/e

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

50

50

100

100

150

150

150

200


50

Unsur utama

≥90%

45

Pendidikan38


dan Tugas Tambahan

PKB

Publikasi/

karya inovatif4


diri 3

Unsur penunjang

≤10%5

KEBUTUHAN ANGKA KREDIT(Guru Pertama III/b ke Guru Muda III/c)

ANGKA KREDIT AKHIR TAHUNdari Penilaian Kinerja

Amat baik {38×(24/24)×125%}/4 11,675

Baik {38×(24/24)×100%}/4 9,50

Cukup {38×(24/24)×75%}/4 7,125

Sedang {38×(24/24)×50%}/4 4,75

Kurang {38×(24/24)×25%}/4 2,375

38

Bagi Guru Pertama Gol III/b dengan predikat:

SimulasiSimulasi((untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c)

Bila guru berkinerja “amat baik”

a. Angka kredit pembelajaran dalam 3 tahun= 3 x 11,675 = 34,9

b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 3 tahun = 4

c. Angka kredit pengembangan diri dalam 3 tahun = 3

d. Angka kredit dari unsur penunjang dalam 3 tahun = 5

Total angka kredit dalam 3 tahun

= 34,9 + 4 + 3 + 5 = 46,9


Bila guru berkinerja “baik”

a. Angka kredit pembelajaran dalam 4 tahun= 4 x 9,50 = 38




Total angka kredit dalam 4 tahun

= 38 + 4 + 3 + 5 = 50


Bila guru berkinerja “cukup”a. Angka kredit pembelajaran dalam 4 tahun

= 4 x 7,125 = 28.5



d. Angka kredit dari unsur penunjang = 5

Total angka kredit 4 tahun = 28,5 + 4 + 3 + 5 = 40,5

Untuk dapat naik pangkat dalam 4 tahun, guru memerlukan angka kredit PKB tidak hanya 7, tetapi 16,5

Hal ini nampaknya sangat berat bagi guru


Bila guru berkinerja “cukup”kemungkinan dapat naik pangkat dalam 5 tahun

a. Angka kredit pembelajaran dalam 5 tahun= 5 x 7,125 = 35,615




Total angka kredit 5 tahun

= 35,615 + 4 + 3 + 5 = 47,615Guru masih perlu menambah 3 angka kredit dari PKB

NoKetentuan Permenpan dan RB nomor 16 Tahun 2009 tentang

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Mulai Berlaku pada Tanggal

10 Nov 2009(tgl Penetapan Permenpan

dan RB)

6 Mei 2010(tgl Penetapan

SKB)

Berlaku Efektif

1 Januari 2013

2015

1 Penilaian kinerja guru dengan menggunakan aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya(Pasal 15 ayat 1)

√

2 Komposisi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat: 90% unsur utama dan 10 % unsur penunjang(Pasal 16 ayat 1)

√

3 Kewajiban mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi berkelanjutan untuk kenaikan jabatan/pangkat(Pasal 17 ayat 1)

√

4 Guru yang bertugas di daerah terpencil diberikan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat satu kali selama masa karier (Pasal 18 ayat 1)

√

5 Guru yang berprestasi luar biasa baiknya mendapatkan penghargaan naik pangkat setingkat lebih tinggi(Pasal 19)

√

6 Pembuatan karya ilmiah secara bersama-sama (Pasal 20 ayat 1) √

7 Penilaian angka kredit guru paling kurang 1 kali dalam setahun(Pasal 21 ayat 2) √

8 Dalam hal untuk kenaikan pangkat guru angka kredit ditetapkan paling kurang 2 kali dalam 1 tahun yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat (Pasal 21 ayat 3)

√

9 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit (Pasal 22) √ √

10 Tim Penilai Pusat, Depag, Kanwil, Kandep, Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi(Pasal 22 ayat 2)

√ √11 Syarat keanggotaan tim penilai harus memiliki sertifikat tanda lulus

Diklat(Pasal 23 ayat 4)

√12 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit

(Pasal 27) √13 Syarat pengangkatan Guru harus berijazah S1/DIV dan bersertifikat

pendidik(Pasal 30 ayat 1 huruf a)

√ √14 Program Induksi (masa orientasi sebagai calon guru) sebagai syarat

pengangkatan guru(Pasal 31)

√15 Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan guru harus

memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun(Pasal 32 huruf b)

√16 Pengangkatan dalam jabatan guru melalui pemindagan, usia paling

tinggi 50 tahun (Pasal 32 huruf c)

√17 Tidak ada pembebasan/perberhentian karena tidak dapat

mengumpulkan angka kredit(Pasal 34)

√18 Pengangkatan kembali guru yang ditugaskan diluar jabatan guru, usia

paling tinggi 51 tahun(Pasal 35 ayat 3)

√19 Sanksi bagi guru yang tidak memenuhi kewajiban 24 jam mengajar

(Pasal 37 ayat 1) √20 Sanksi bagi guru yang memperoleh Penetapan angka kredit dengan

cara melawan hukum (Pasal 37 ayat 2)

√21 Penyesuaian atau Inpassing dalam jenjang jabatan baru

(Pasal 38 ayat 1) √ √22 Kenaikan pangkat guru golongan II dan III yang belum memiliki

ijazah S1/DIV paling tinggi III/d (Pasal 40)

√23 Kenaikan pangkat guru golongan IV/a keatas yang belum memiliki

ijazah S1/DIV paling tinggi pangkat terakhir dimiliki (Pasal 40 ayat 2) √24 Guru Golongan II yang memperoleh ijazah S1/DIV, angka kredit lama

hanya dihitung 65%(Pasal 41 ayat 3)

√25 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit guru

Golongan II(Pasal 44)

√

75

TERIMA KASIH

Materi Pkg Dan Apkg

Documents