Top Banner
NAMA : RAMA ADHITIA CAHYA TTL : KARAWANG, 03 MARET 1987 HP : 085759218768 EMAIL : [email protected] PENDIDIKAN : 1. SDN SUDIRMAN 1 2. SMPN 1 PURWAKARTA 3. SMAN 1 PURWAKARTA 4. STPDN/IPDN (S1) 5. STIA LAN BANDUNG (S2)
27

Materi Pajak Bumi Dan Bangunan (2)

Dec 17, 2015

Download

Documents

pajak bumi dan bangunan dari pak yus
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

MATERI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NAMA: RAMA ADHITIA CAHYATTL: KARAWANG, 03 MARET 1987HP: 085759218768EMAIL: [email protected]: 1. SDN SUDIRMAN 1 2. SMPN 1 PURWAKARTA 3. SMAN 1 PURWAKARTA 4. STPDN/IPDN (S1) 5. STIA LAN BANDUNG (S2)MATERI PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANPAJAK BUMI DAN BANGUNANDASAR HUKUMUU No 12 Tahun 1985 Tentang PBBUU No 12 Tahun 1992 Tentang PBBUU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/Pmk.07/2010 Dan Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-61/Pj/2010 Tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak DaerahPENDAHULUANPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajibari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek PBB dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP dan sebagainya) pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanna satu tempat

SEKILAS TENTANG PELIMPAHAN PBB DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAHDASAR DI UNDANGANKANNYA UU NO 28 TAHUN 2009PBB yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat sebelum di undangkannya UU No 28 Tahun 2009 meliputi sektor Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Perkotaan dan perdesaanDikarnakan lokasi objek PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan ada yang lintas batas wilayah kabupaten/kota sehingga dikhawatirkan kesulitan penentuan NJOP, maka pelaksanaannya masih menjadi wewenang PusatObjek PBB P2 tersebut meliputi wilayah yang ada kabupaten/kota seluruh Indonesia, maka dari itu di limpahkan ke daerahAparat pemerintah daerah diharapkan lebih mengetahui dan memahami karakteristik dari objek dan subjek pajakPengelolaan PBB P2 akan lebih transparan dan akuntabel jika dikelola oleh daerahDaerah dalam pengelolaan angaran daerah akan lebih fokus dan inovatif hasil dari pungutan PBB P2 tidak lagi bersifat bagi hasil akan tetapi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

PERBANDINGAN PBB PADAUU NO 34 TAHUN 2000 DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009UU 34/2000UU 28/20091.Pajak Hotel2.Pajak Restoran3.Pajak Hiburan4.Pajak Reklame5.Pajak Penerangan Jalan (PPJ)6.Pajak Parkir7.Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C1.Pajak Hotel2.Pajak Restoran3.Pajak Hiburan4.Pajak Reklame5.Pajak Penerangan Jalan6.Pajak Parkir7.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)8.Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)9.Pajak Sarang Burung Walet (baru)10.PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)11.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)PERBANDINGAN PBB PADAUU NO 12 TAHUN 1994 DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009UU NO 12 TAHUN 1994UU NO 28 TAHUN 2009SubjekOrang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunan(Pasal 4 Ayat 1)Sama(Pasal 78 ayat 1 & 2)ObjekBumi dan/atau bangunan(Pasal 2)Bumi dan/atau bangunan,kecualikawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan(Pasal 77 Ayat 1)TarifSebesar 0,5%(Pasal 5)Paling Tinggi 0,3%(pasal 80)NJKP20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)(Pasal 6)Tidak DipergunakanNJOPTKPSetinggi-tingginya Rp12 Juta(Pasal 3 Ayat 3)Paling Rendah Rp10 Juta(Pasal 77 Ayat 4)PBB TerutangTarifxNJKPx (NJOP-NJOPTKP)0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)(Pasal 7)Max:0,3% x (NJOP-NJOPTKP)(Pasal 81)ILUSTRASI PERBEDAAN PENGHITUNGAN PBB SETELAH DAN SEBELUM PENERAPAN UU PDRDSEBELUMLuas tanah: 500 m2 ; NJOP = Rp3.400.000/m2Luas bangunan: 150 m2 ; NJOP = Rp1.300.000/m2NJOPTKP = Rp10.000.000,-NJOP tanah = 500 x Rp3.400.000,-= Rp 1.700.000.000,-NJOP bangunan = 150 x RP1.300.000,-= Rp 195.000.000,- +NJOP tanah + bangunan= Rp1.895.000.000,-NJOPTKP = Rp 10.000.000,- -NJOPKP= Rp1.885.000.000,-PBB = 0,5% x 40% x 1.885.000.000,-= Rp 3.770.000,-SESUDAHLuas tanah: 500 m2 ; NJOP = Rp3.400.000/m2Luas bangunan: 150 m2 ; NJOP = Rp1.300.000/m2NJOPTKP = Rp10.000.000,-NJOP tanah = 500 x Rp3.400.000,-= Rp 1.700.000.000,-NJOP bangunan = 150 x RP 1.300.000,-= Rp 195.000.000,- +NJOP tanah + bangunan= Rp1.895.000.000,-NJOPTKP = Rp 10.000.000,- -NJOPKP= Rp1.885.000.000,-PBB = 0,3% x 1.885.000.000,- = Rp 5.655.000,-PERBEDAAN PENERIMAAN DAERAH DARI PBB SEBELUM PENETAPAN UU NO 28 TAHUN 2009

PBB : PAJAK BUMI DAN BANGUNANBPHTB : BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNANDAFTAR YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN PBB DI DAERAHNYATahun2011201220132014Jumlah Kab./Kota117105369KeteranganKota Surabaya1.Kota Depok2.Kab. Bogor3.Kota Palembang4.Kota Bandar Lampung5.Kota Gorontalo6.Kota Medan7.Kab. Deli Serdang8.Kota Palu9.Kota Pekanbaru10.Kota Balikpapan11.Kota Samarinda12.Kota Pontianak13.Kab. Sidoarjo14.Kab. Gresik15.Kota Semarang16.Kab. Sukoharjo17.Kota Yogyakarta1. Kota Banda Aceh2.Kab. Bengkulu Utara3.Kab. Lampung Tengah4.Kab. Way Kanan5.Kab. Tulang Bawang Barat6.Kota Metro7.Kab. Mukomuko8.Kab. Muaro Jambi9.Kab. Batang Hari10.Kota Tanah Datar11.Kab. Merangin12.Kota Padang13.Kab. Belitung Timur14.Kab. Musi Banyuasin15.Kota Pangkalpinang16.Kota Binjai17.Kab. Serdang Bedagai18.Kab. Asahan19.Kab. Batubara20.Kab. Labuhanbatu Utara21.Kab. Simalungun22.Kota Pematangsiantar23.Kab. Sibolga24.Kota Tanjungpinang25.Kota Batam26.Kab. Indragiri Hulu27.Kab. Kuantan Singingi28.Kab. Kampar29.Kab. Rokan Hulu30.Kab. Rokan Hilir31.Kota Dumai32.Kab. Pelalawan33.Kab. Siak34.Provinsi DKI Jakarta35.Kab. Pandeglang36.Kota Bandung

37.Kota Tasikmalaya38.Kab. Bandung39.Kab. Bandung Barat40.Kota Cimahi41.Kota Banjar42.Kab. Sukabumi43.Kab. Karawang44.Kab. Bekasi45.Kota Bogor46.Kab. Majalengka47.Kota Cirebon48.Kota Bekasi49.Kab. Bantul50.Kab. Sleman51. Kab. Demak52.Kab. Batang53.Kota Rembang54.Kab. Grobogan55.Kab. Semarang56.Kota Tegal57.Kab. Tegal58.Kota Pemalang59.Kota Pekalongan60.Kab. Pekalongan61.Kab. Kudus62.Kab. Banyumas63.Kab. Klaten64.Kab. Wonosobo65.Kab. Temanggung66.Kota Surakarta67.Kab. Cilacap68.Kota Magelang69.Kab. Magelang70.Kab. Purworejo71.Kab. Karanganyar

72.Kab. Kebumen73.Kab. Boyolali74.Kota Mojokerto75.Kab. Mojokerto76.Kab. Bojonegoro77.Kab. Tuban78.Kab. Ponorogo79.Kab. Jember80.Kota Kediri81.Kota Malang82.Kab. Pasuruan83.Kota Pasuruan84.Kab. Kediri85.Kota Batu86.Kab. Banyuwangi87.Kota Probolinggo88.Kab. Badung89.Kota Denpasar90.Kab. Jembrana91.Kab. Tabanan92.Kab. Lombok Barat93.Kota Mataram94.Kab. Kubu Raya95.Kota Tarakan96.Kota Bontang97.Kab. Berau98.Kab. Kutai Barat99.Kota Banjarmasin100.Kab. Katingan101.Kab. Gowa102.Kab. Kolaka103.Kota Makassar104.Kab. Mimika105.Kab. Fak Fak

SisanyaPENDAERAHAN PBB P2 DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH MELIPUTI :BASIS DATA PBB P2APLIKASI SISMIOPSOFT COPY PETASISTEM MANAJEMAN INFORMASI OBJEK PAJAK (sismiop)Sistem komputerisasi yang mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrasi yang dapat mengolah informasi data objek dan subjek mulai dari proses pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan dan pelayananPenerapan SISMIOP diharapkan :Peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapanPeningkatan penerimaan pajakPeningkatan pelayanan pajak yang sederhana, efisien, cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkanSISMIOP terdiri dari :1. Nomor Objek Pajak Nomor identitas terdiri dari 18 digit2. Blok Pengelompokan bidang tanah dalam suatu wilayah3. Zona Nilai Tanah Pengelompokan nilai tanah dalam suatu blok4. Daftar Biaya Komponen Bangunan Daftar biaya yang dibuat untuk mempermudah melakukan penilaian bangunan5. Program Komputer Teknologi komputer untuk mengakomodir jumlah objek pajak yang dikelola sangat banyakSelain SISMIOP ada beberapa sistem teknologi informasi yang digunakan dalam rangka peningkatan pendapatan PBB P2, yaitu:Peyment On-Line SystemSistem Informasi GeografisPelayanan Informasi TeleponDAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI PENGELOLAAN PBB P2 OLEH DAERAHPOSITIF

Data objek dan subjek PBB P2 dapat lebih akurat karena pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat.Jika ada perubahan berkaitan dengan data objek dan subjek PBB P2 dapat segera diselesaikan karena perubahan dilakukan di daerah tanpa harus dilakukan di luar daerahDaerah dapat meningkatkan potensi PBB P2 dengan lebih mengoptimalkan NJOP, sepanjang penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih dibawah nilai pasar objek yang bersangkutan Dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, daerah dapat lebih transparan dan akuntabel dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutanNEGATIF

Penetapan NJOP dengan berdasarkan nilai pasar dan menggunakan tarif maksimum dalam rangka meningkatkan pendapatan PBB P2, apabila tidak dilaksanakan dengan perencanaan yang jelas dan melibatkan pihak-pihak terkait dapat menimbulkan gejolak di masyarakatPemerintah daerah harus menyediakan anggaran khusus dalam rangka pengelolaan PBB P2 sejak tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan meliputi kemungkinan penambahan kantor dan pegawai baru maupun untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM;Kesenjangan penerimaan PBB P2 antar daerah makin menonjol karena disparitas potensi penerimaan pajak daerah lainnya. Daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak daerah lainnya atau mengandalkan bagi hasil lain dari pemerintah pusat, cenderung mengabaikan pemungutan PBB P2 (karena sulit dan kompleks bahkan tidak dipungut) dan sebaliknya daerah yang semata-mata mengandalkan penerimaan PBB P2 kemungkinan akan menerapkan tarif yang maksimal guna menggenjot penerimaannya;Pengelolaan PBB P2 oleh daerah dapat mengakibatkan beragamnya kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya perbedaan tarif, NJOPTKP, dan NPOPTKP. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan baik bagi masyarakat wajib pajak, pelaku bisnis, maupun masyarakat pada umumnya.STRATEGI MENINGKATKAN PENDAPATAN PBBMeningkatkan Cakupan dengan kegiatan pendataan wilayah yang belum diketahui PBB P2Meningkatkan Taksiran melalui Kegiatan PenilaianMeningkatkan pengumpulan dengan cara meningkatkan kegiatan penagihan aktif, mempermudah pembayaran, mengurangi kebocoran dengan pengawasanOptimalisasi kebijakan lainnya