Materi LPJ 2013 Upload

1

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

(PNPM-Pd)

MATERI MAD PERTANGGUNGJAWABAN

KELEMBAGAAN TA 2013

Kamis, 23 Januari 2014

KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2014

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban yang merupakan laporan Tahunan yang

di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menyampaikan perkembangan

keadaan PNPM-Mpd di Kecamatan Majenang.

Laporan ini disusun untuk dijadikan dasar, pedoman dan acuan sekaligus

gambaran perjalanan PNM-MPd Tahun 2013 dan sekaligus sebagai acuan dasar

anggaran Tahun 2014.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada :

a. Segenap Pelaku PNPM-MPd Tingkat Kecamatan Majenang

b. Segenap pelaku PNPM-MPd Tingkat Desa

c. Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan

Harapan kami semoga laporan ini memberikan gambaran dan informasi

kondisi PNPM Kecamatan Majenang. Mudah - mudahan laporan ini bermanfaat serta

kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Majenang, 23 Januari 2014

Penyusun

3

SUSUNAN ACARA MAD PERTANGGUNGJAWABAN KELEMBAGAAN

PNPM-MPd KECAMATAN MAJENANG

NO WAKTU ACARA NARASUMBER

1. 08.00 – 08.30 Registrasi Peserta

2. 08.30 – 08.45 Pembukaan Sekretaris MAD / MC

3. 08.45 – 09.00 Laporan Penyelenggara PJOK

4. 09.00 – 09.45 Sambutan – Sambutan

1. Camat Majenang

2. TK PNPM Kabupaten Cilacap

3. Fasilitator Kabupaten

5. 09.45 – 11.45 Laporan Pertanggungjawaban & Rencana Kerja

1. Lembaga BKAD

2. Tim Verifikasi Perguliran

3. BP – UPK

4. UPK

6. 11.45 – 12.15 Tanggapan Peserta Ketua MAD

7. 12.15 – 13.00 ISHOMA

8. 13.00 – 13.30 Pembahasan & Penyepakatan RKTL Tingkat Kecamatan

Ketua MAD & Fasilitator

10. 14.00 – 14.30 Lain – Lain

11. 14.30 – 15.15 Pembacaan Hasil Kesepakatan MAD Ketua MAD

12. 15.15 – 15.30 Penandatanganan Berita Acara Sekretaris MAD

13. 15.30 – 15.45 Penutup Sekretaris MAD / MC

4

TATA TERTIB

FORUM MUSYAWARAH ANTAR DESA PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

PERDESAAN (PNPM – MPd) KECAMATAN MAJENANG TA 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Forum Musyawarah Antar Desa ( MAD ) merupakan forum tertinggi tingkat

Kecamatan untuk PNPM - MPd, yang bertujuan : a. Menyampaikan presentasi laporan pertanggung jawaban lembaga ( BKAD,

BPUPK, TV dan UPK ) baik kegiatan maupun keuangan. b. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan RAPB lembaga tahun 2014.

2. Pemimpin Musyawarah Antar Desa ( MAD ) adalah ketua BKAD yang telah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa ( MAD ).

BAB II

WAKTU DAN TEMPAT 1. Waktu pelaksanaan Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan ( PNPM - MPd ) Kecamatan Majenang adalah pada :

- Hari : Kamis - Tanggal : 23 Januari 2014

2. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban bertempat di Pendopo ”Graha Shaba” Kantor Kecamatan Majenang.

BAB III

PESERTA MAD PERTANGGUNGJAWABAN 1. Peserta Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban adalah sebanyak 6 ( enam

) orang utusan desa. Adapun utusan desa tersebut terdiri dari unsur – unsur : a. 1 orang Kepala Desa b. 2 orang tokoh masyarakat c. 3 orang wakil perempuan.

5

2. Camat, PJOK, FK,FT, F Kab, FT Kab dan TK PNPM Kabupaten

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. Peserta dari utusan wakil desa berhak : a. Menyampaikan usulan, masukan dan saran. b. Memberikan suara. c. Mengikuti sidang pleno. d. Dalam sidang pleno satu desa diwakili oleh satu orang juru bicara.

2. Peserta dari unsur Camat, PJOK, FK, F Kab, FT Kab, TK PNPM Kabupaten berhak : a. Menyampaikan saran, masukan dan usulan demi kelancaran jalannya MAD

Pertanggungjawaban. b. Menyampaikan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan dari peserta. c. Mengambil kebijakan dan keputusan apabila musyawarah keluar dari

substansi yang dibahas.

3. Peserta dari semua unsur berkewajiban : a. Mengikuti jalannya sidang sampai selesai. b. Menjaga keamanan dan ketertiban persidangan. c. Menjaga kelancaran persidangan. d. Semua peserta wajib mengisi daftar hadir.

BAB V

PIMPINAN SIDANG 1. Pimpinan Sidang Pleno adalah Ketua dan Sekretaris forum Musyawarah Antar

Desa ( MAD ) yang telah dipilih dan ditetapkan dalam MAD.

BAB VI QOURUM DAN KEPUTUSAN

1. Qourum dinyatakan syah apabila telah dihadiri minimal 75% dari jumlah unsur peserta.

2. Pengambilan keputusan dapat dinyatakan syah apabila didukung 75% dari jumlah anggota yang hadir.

3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

4. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara suara terbanyak / votting.

6

5. Votting dapat dilaksanakan, baik sifatnya terbuka ataupun tertutup sesuai dengan kesepakatan peserta forum MAD Pertanggungjawaban

6. Semua keputusan / kesepakatan dalam MAD adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

1. Apabila wakil desa ada yang berhalangan hadir, maka dapat digantikan orang lain dengan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.

2. Segala ketentuan dalan TATIB tersebut wajib ditaati seluruh peserta MAD, apabila masih terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dapat diadakan pembahasan dan atau perubahan dengan disepakati seluruh peserta MAD.

Ditetapkan, Di : Majenang Tanggal : 23 Januari 2014 Ketua MAD Sekretaris MAD Sunarto, Ama. Pd Buryanto

7

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KELEMBAGAAN KEC. MAJENANG

PENDAHULUAN

BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.

BKAD berfungsi untuk melakukan tugas pokok sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif, serta program-program dari pihak ketiga.

Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PNPM (UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah status dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan.

BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat.

BKAD dibentuk berdasarkan UU 32/2004, PP 72 dan 73/2005, pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil PPK, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada Agustus 2006.

Sesuai PP 72 tahun 2005, bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, serta sosial budaya. Bidang-bidang ini selaras dengan kegiatan yang selama ini telah dilakukan melalui PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKAD di atas dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil-hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan tidak hanya aset produktif yang dikelola UPK, akan tetapi meliputi sistem perencanaan, kegiatan antar desa, pengembangan aset produktif, serta kemampuan mengelola program masyarakat.

8

BKAD juga mempunyai potensi untuk menjadi organisasi kerja yang mengkoordinasikan fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat komunitas. Konsep pengakaran lembaga yang sudah menjadi komitemen dalam Pedum PNPM, harus dapat diwujudkan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan yang memadukan pola hubungan fungsional dan bertumpu pada akar lembaga komunitas. Lembaga komunitas sebagai basis kekuatan BKAD ke depan dapat terdiri dari RT/RW/dusun/jurong, nagari dsb. Dalam kaitan inilah maka BKAD dapat berfungsi untuk menggerakkan kembali semangat revitalisasi lembaga lokal/adat. Pendekatan pemberdayaan dalam CDD pada tahapan sekarang sudah mulai memadukan penguatan modal sosial dan menumbuhkan solidaritas sosial. Penguatan modal sosial dan solidaritas sosial akan menggerakkan peningkatan kegiatan kerja sama, akses dan jaringan sosial, menggerakkan fungsi produksi dan reproduksi sosial dan sebaginya. Pada konteks inilah maka menumbuhkan kembali semangat budaya lokal menjadi tugas strategis BKAD.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan perencanaan pembangunan partisipatif, BKAD juga memerankan diri sebagai komponen penting unsur masyarakat yang terlibat dalam pembahasan perencanaan di forum SKPD.

Beberapa fungsi yang dijalankan oleh lembaga seperti Tim Penulis Usulan, Tim Pengelola Kegiatan,Tim Monitoring, Tim Pemelihara, adalah fungsi-fungsi yang berjalan dengan relatif baik selama ada program. Pemikiran untuk menjaga keberlanjutan fungsi didasarkan pada dua peluang. Peluang pertama dari aspek keberlanjutan kelembagaan dan peluang kedua berasal dari potensi kerja sama program. Keberlanjutan kelembagaan dipengaruhi di antaranya oleh ketersediaan perangkat peraturan yang relevan. PP 72/2005 mengamanatkan tentang penetapan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mewakili ciri utama untuk mengidentifikasi lembaga lokal yang pada umumnya dibentuk melalui proses mobilisasi. Fungsi-fungsi yang termasuk dalam lingkup lembaga kemasyarakatan beberapa di antaranya adalah fungsi yang melekat pada lembaga bentukan program.

9

LAPORAN KEGIATAN BKAD TAHUN 2013

1. Monitoring / pemantauan, fasilitasi dan pembinaan sekaligus penguatan terhadap kegiatan PNPM di Kecamatan Majenang

2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di tingkat desa.

3. Memfasilitasi kegiatan pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan oleh tim pelaksana kegiatan pelatihan kecamatan Majenang.

4. Melaksanakan Musyawarah-musyawarah BKAD :

a. Membahas kegiatan MAD Sosialisasi

b. Membahas kegiatan MAD Prioritas Usulan

c. Membahas kegiatan MAD Penetapan Usulan

d. Mengadakan rapat koordinasi kelembagaan tingkat kecamatan Majenang

e. Membahas SOP UPK dan BKAD

5. Mengikuti pelatihan pengurus BKAD tingkat Kabupaten

6. Mengikuti pertemuan / rapat dalam forum BKAD tingkat Kabupaten Cilacap

7. Membantu pelaksanaan kegiatan RBM kabupaten Cilacap

8. Ikut serta dalam kegiatan penyerahan bantuan langsung RTM yang berasal dari alokasi surplus UPK tahun 2013.

10

A. PENDAPATAN1 Alokasi Pengembangan Kelembagaan 2013 43.000.000 2 Alokasi Pengembangan Kelembagaan 2012 16.897.800

J U M L A H 59.897.800

B. PENGGUNAAN DANA/KEGIATANI Penguatan Status Kelembagaan

1 Evaluasi/ Review AD/ART & SOP Lembaga 1.120.000 - 1.120.000 I I Kegiatan - Kegiatan

1. TransportFasilitasi MAD Pertanggungjawaban 450.000 350.000 100.000 Fasilitasi MAD Prioritas 250.000 100.000 150.000 Fasilitasi MAD Penetapan 250.000 300.000 (50.000) Fasilitasi MAD Khusus 450.000 950.000 (500.000) Kegiatan Forum BKAD & BPUPK 400.000 3.150.000 (2.750.000) Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Desa 14.875.000 15.525.000 (650.000) Kunjungan Lapangan Tim Penyehat Pinjaman 1.700.000 1.700.000 -

2. Rapat - RapatPersiapan MAD 1.120.000 1.120.000 Kelembagaan 7.680.000 5.088.000 2.592.000 Tim Pendanaan 4.410.000 1.416.000 2.994.000 Tim Penyehat Pinjaman 2.580.000 2.580.000 Rapat Forum BKAD & BPUPK 400.000 850.000 (450.000)

3 Penyaluran Dana Bantuan Langsung RTM 3.400.000 2.725.000 675.000 I I I Peningkatan Kapasitas Pelaku Masyarakat

1 Pelatihan Kelompok Binaan 5.955.000 - 5.955.000 2 Pelatihan Pelaku Masyarakat 12.257.800 - 12.257.800 3 Pelatihan Pengurus BKAD 2.600.000 5.200.000 (2.600.000)

- LAIN-LAIN

Rekruitmen UPK 1.875.800 RBM 1.400.000 Pengembalian DOK 690.700 Beli Banner 100.000 MAD Khusu dan Sosialisasi 7.904.100 OJT 8.738.000 T O T A L 59.897.800 58.062.600 1.835.200

REALISASI RAPB BADAN KERJASAMA ANTAR DESA PNPM - MPdKECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2013

Realisasi SaldoNo Kegiatan Rencana

11

LAPORAN RENCANA KEGIATAN BKAD TAHUN 2014

1. Penguatan status kelembagaan, yang meliputi :

- Evaluasi/review ADART dan SOP Kelembagaan

2. Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat, meliputi :

- Pelatihan kelompok binaan

- Pelatihan pelaku masyarakat

- Pembinaan tingkat desa

- Study banding kelembagaan

3. Melaksanakan Musyawarah-musyawarah Kelembagaan :

- Persiapan MAD

- Rapat koordinasi kelembagaan

- Rapat Tim Pendanaan

- Kegiatan forum BKAD & BPUPK

4. Fasilitasi pembinaan tingkat desa

5. Monitoring kegiatan desa

6. Fasilitasi penyaluran dana bantuan langsung RTM dari surplus UPK

7. Mengikuti pelatihan pengurus BKAD tingkat Kabupaten

8. Fasilitasi kegiatan penyehatan pinjaman.

9. Fasilitasi kegiatan musyawarah antar desa

12

Kegiatan OrangA. PENDAPATAN

1 Sisa Alokasi Pengembangan Kelembagaan 2013 1 Kec. 1.835.200 1.835.200 2 Alokasi Pengembangan Kelembagaan 2014 1 Kec. 51.199.000 51.199.000

53.034.200

B. PENGGUNAAN DANA/KEGIATANI PENGUATAN STATUS KELEMBAGAAN

1 Evaluasi/ Revew ADART & SOP Lembaga 1 Kec. 1.065.000 1.065.000 1 Keg 34I I KEGIATAN - KEGIATAN

1 TransportFasilitasi MAD Pertanggungjawaban 1 Kec. 450.000 450.000 1 keg, Trans 50.000 9Fasilitasi MAD Penetapan 1 Kec. 300.000 300.000 1 keg, Trans 50.000 6Kegiatan Forum BKAD 3 Keg 100.000 300.000 2 keg, Trans 100.000 1Kegiatan Forum BPUPK 3 Keg 100.000 300.000 2 keg, Trans 100.000 1Kegiatan Forum TV 3 Keg 100.000 300.000 2 keg, Trans 100.000 1Kegiatan Kelembagaan Tingkat Provinsi 1 Keg 500.000 500.000 1 Keg 1Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Desa 85 Desa 150.000 12.750.000 17 Ds (MDSos,MDP,MDInfo,MPJDes,Keg) 3Kunjungan Tim Penyehatan Pinjaman 17 Desa 150.000 2.550.000 1 keg/desa, transport 50.000/org 3Kunjungan Penanganan Masalah 17 Desa 100.000 1.700.000 1 keg/desa, Trans 50.000/org 2

2 Rapat - RapatKelembagaan 12 Kec. 1.007.500 12.090.000 12 bulan 23Tim Pendanaan 12 Kec. 252.000 3.024.000 12 kali 11Tim Penyehatan Pinjaman 4 Keg 576.000 2.304.000 6 kali 13Rapat Forum BKAD 3 Keg 100.000 300.000 3 kali 1Rapat Forum BPUPK 3 Keg 100.000 300.000 3 kali 1Rapat Forum TV 3 Keg 100.000 300.000 3 kali 1Forum Kelembagaan tingkat provinsi 1 Keg 500.000 500.000 1 Keg 1

3 Verifikasi Bantuan Langsung RTM 1 Keg 1.350.000 1.350.000 Desa penerima BLRTM 34 Monitoring Kegiatan Bantuan Langsung RTM 16 Desa 150.000 2.400.000 16 Desa 35 Seragam Kelembagaan 16 paket 150.000 2.400.000 1 Paket 166 Musyawarah Antar Desa 1 Keg 1.500.000 1.500.000 1 Kegiatan 1

I I I PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU MASYARAKAT1 Pelatihan Kelompok PKUEP 1 Kec 3.175.000 3.175.000 1 Keg 602 Pelatihan Pelaku Masyarakat 1 ls 3.176.200 3.176.200 1 Kegiatan

53.034.200 T O T A L

J U M L A H

RAPB BADAN KERJASAMA ANTAR DESA PNPM - MPdKECAMATAN MAJENANG KABUAPTEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2014

NO KEGIATAN SATUAN BIAYA TOTAL KETERANGAN

Ketua BKAD Kec. Majenang

Sunarto, Ama.Pd

13


TV PERGULIRAN KEC. MAJENANG

PENDAHULUAN

Tim Verifikasi Perguliran adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang simpan pinjam sesuai usulan kegiatan yang diajukan oleh kelompok peminjam. Peran tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua kelompok se kecamatan Majenang dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Tim Verifikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing kelompok, melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan, memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, serta bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah, membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan, menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada UPK, BKAD dan Tim Pendanaan.

A. LAPORAN KEGIATAN TIM VERIFIKASI TAHUN 2013

Selama tahun 2013 Tim Verivikasi Perguliran telah melakukan verifikasi sebanyak 142 kelompok dengan total realisasi dana Rp 5.358.600.000,- dengan rincian per bulan sebagai berikut :

No Bulan Jumlah Kelompok Realisasi1 Januari 5 170.000.000Rp 2 Februari 8 258.000.000Rp 3 Maret 12 517.000.000Rp 4 April 10 373.000.000Rp 5 Mei 16 642.000.000Rp 6 Juni 15 547.000.000Rp 7 Juli 14 529.500.000Rp 8 Agustus 13 388.000.000Rp 9 September 11 471.000.000Rp

10 Oktober 15 536.100.000Rp 11 Nopember 11 511.000.000Rp 12 Desember 12 416.000.000Rp

142 5.358.600.000Rp Jumlah

14

B. LAPORAN RENCANA KEGIATAN TIM VERIFIKASI TAHUN 2014

1. Melaksanakan verifikasi perguliran ke kelompok SPP se kecamatan Majenang

2. Mengikuti rapat koordinasi lembaga PNPM tingkat kecamatan

4. Melaksanakan pembinaan kelompok SPP

5. Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pelaku baik tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Alokasi Rp 17.640.000,-

NO URAIAN VOLUMEHARGA

SATUAN (Rp)

JUMLAH TOTAL

1Pembahasan Awal Proposal/ Persiapan Kunjungan Lapangan per Kelompok

3 Org 24 Kali 72 25.000 1.800.000

2 Kunjungan Lapangan Per Kelompok 14 klmp 12 Bln 168 75.000 12.600.000

3 Pembahasan Hasil Kunjungan dan Pembuatan Rekomendasi 3 Org 12 Kali 36 30.000 1.080.000

4 Biaya Kunjungan Pasca Pencairan (per desa triwulan pertama) 3 Org 17 Desa 51 25.000 1.275.000

5 ATK, Administrasi dan Umum 1 Paket 1 Thn 1 264.000 165.000

6 Komunikasi 3 Org 12 Bln 36 20.000 720.000

17.640.000Rp

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TV TA 2014

SATUAN SATUAN

15


BP-UPK KEC. MAJENANG

PENDAHULUAN

BP-UPK adalah badan yang ditetapkan oleh MAD Prioritas Usulan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas - tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari.

BP-UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen - dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK, melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, melakukan pengawasan UPK terhadap aturan - aturan MAD, termasuk aturan perguliran, memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK, memantau realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK, memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada MAD / BKAD.

A. LAPORAN KEGIATAN PENGURUS BP-UPK TAHUN 2013

1. Melaksanakan audit keuangan UPK rutin tiap bulan, dan sampai dengan akhir 2013 tidak di temukan kejanggalan baik dalam kegiatan maupun keuangan.

2. Monitoring pelaksanaan kegiatan PNPM tingkat kecamatan Majenang


4. Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pelaku tingkat kabupaten

5. Melakukan pendampingan pada saat kegiatan yang berhubungan dengan PNPM Kecamatan Majenang

6. Mengikuti rapat / pertemuan forum BP-UPK kabupaten Cilacap

B. LAPORAN RENCANA KEGIATAN BP-UPK TAHUN 2014

1. Melaksanakan audit keuangan rutin tiap bulan

2. Monitoring pelaksanaan kegiatan PNPM tingkat kecamatan Majenang


4. Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pelaku tingkat kecamatan maupun kabupaten.

6. Mengikuti pertemuan / rapat dalam asosiasi BP-UPK tingkat Kabupaten Cilacap

16

7. Melakukan pendampingan kelompok bermasalah

Alokasi 14.127.773 14.127.000

NO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN

JUMLAH TOTAL

1 ATK & Administrasi

Buku Kerja 3 Buah 1 Thn 3 15.000 45.000

Kertas, Pulpen , dll 1 Paket 1 Thn 1 432.000 432.000

Kalkulator 2 Buah 1 Thn 2 75.000 150.000

2 Kegiatan Audit

Audit Bulanan 3 Orang 12 Bln 36 250.000 9.000.000

Pendampingan Klp bermasalah 3 Orang 17 Kali 51 50.000 2.550.000

Sampel Kunjungan TPK 3 Orang 6 Kali 18 50.000 900.000

Audit Tahunan UPK 3 Orang 1 Kali 3 150.000 450.000

3 Transport

Transport Kegiatan Tingkat Kecamatan 2 Kali 12 Bln 24 25.000 600.000

14.127.000Rp

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN BPUPK TA 2014

SATUAN SATUAN

17

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UPK

TAHUN 2013

Latar Belakang

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Majenang adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

Tugas dan tanggung jawab UPK adalah bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd di kecamatan; bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-MPd; bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MPd baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan; bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir dan dana dari BLM yang dialokasikan untuk kegiatan SPP; melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam; melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian bersama pelaku-pelaku lainnya; melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program; melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak luar dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah; dan tugas-tugas maupun tanggung jawab lainnya.

Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas maka dalam setiap tahunnya UPK berkewajiban membuat laporan tahunan. Laporan Keuangan Tahunan UPK (Laporan Tutup Buku Tahunan) adalah laporan keuangan akhir tahun UPK yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Tujuan

1. Memberikan laporan akhir pengelolaan dana yang dikelola UPK Kecamatan Majenang agar diketahui rugi/labanya pada akhir tahun serta alokasi surplusnya.

2. Menghasilkan suatu laporan keuangan tahunan UPK yang informatif dan akuntabel.

A. Laporan Kegiatan

Pada periode tahun 2013 lalu UPK telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, adapun diantaranya adalah:

18

- Merealisasikan dana PNPM ke-17 desa se Kecamatan Majenang sesuai dengan

ketentuan yang termuat dalam SPC.

- Perguliran dana SPP

Perguliran disini merupakan kegiatan pengelolaan keuangan dalam bidang

penyaluran pinjaman dana untuk kelompok perempuan. Untuk nasabahnya

ialah kelompok-kelompok perempuan yang mempunyai usaha produktif.

Dari data terakhir periode Desember 2013, UPK Majenang telah memiliki

kelompok sebanyak 165 kelompok dengan jumlah anggota pemanfaat

2.130 orang.

- Pembinaan kelompok SPP, pembinaan kelompok yang ada dilaksanakan

secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun pembinaannya meliputi

administrasi, pengorganisasian kelompok, peningkatan produk, tata cara

pemasaran, dll.

- Pelatihan pengurus UPK, untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pengurus

UPK. UPK Kecamatan Majenang juga telah mengikuti pelatihan UPK se

Kabupaten.

- Penyerahan Bantuan Alokasi dana Sosial RTM yang berasal dari alokasi

surplus, adapun total dana bantuan langsung RTM yang telah direalisasikan

ke masyarakat pada tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 90.000.000,-

Selain kegiatan-kegiatan diatas masih ada pula kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Majenang sebagai pelaku guna peningkatan program PNPM di kecamatan Majenang.

B. Laporan Keuangan

- BLM

Pada tahun 2013 Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk

Kecamatan Majenang berjumlah Rp. 1.350.000.000,-

Pemanfaatannya untuk 17 Desa se Kecamatan Majenang terbagi menjadi

beberapa bidang yaitu :

• Sarana Prasarana Umum : Rp. 669.949.000,-

• Prasarana Pendidikan : Rp. 192.816.000,-

• Prasarana Kesehatan : Rp. 99.122.000,-

• PKUEP : Rp. 320.639.000,-

19

• Operasional TPK 3% : Rp. 40.487.000,-

• Operasional UPK 2% : Rp. 26.987.000,-

- DOK PNPM-MPd

Jumlah alokasi dan DOK PNPM-MPd tahun 2013 sebesar Rp. 117.512.000,-

dan telah digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

• Review Pengkajian Keadaan Desa : Rp. 1.700.000,-

• Musyawarah Tim 11

(review RKPDes dan RPJMDes) : Rp. 1.700.000,-

• Musyawarah Tim 11 dengan BPD

(review RKPDes dan RPJMDes) : Rp. 1.700.000,-

• Review Musyawarah Khusus Perempuan : Rp. 2.550.000,-

• Review Musyawarah Desa Perencanaan : Rp. 2.550.000,-

• Musyawarah Desa Informasi : Belum digunakan

• Fasilitasi Penyusunan Proposal : Rp. 1.700.000,-

• Fasilitasi Penyusunan Desain RAB : Belum digunakan

• Verifikasi Usulan ( N + 0 )

• Pembahasan awal : Rp. 882.000,-

• Pembahasan Akhir : Rp. 972.000,-

• kunjungan lapangan : Rp. 2.975.000,-

• Verifikasi Usulan ( N + 1 )

• Pembahasan awal : Rp. 882.000,-

• Pembahasan Akhir : Rp. 972.000,-

• kunjungan lapangan : Rp. 4.165.000,-

• Pengelolaan papan informasi Desa : Rp. 2.380.000,-

• Pendamping Lokal

• Insentif PL : Rp. 4.500.000,-

• Tunjangan Transportasi PL : Rp. 2.250.000,-

• Tunjangan Transportasi KPMD : Rp. 25.500.000,-

• Pelatihan

• PL : Rp. 1.000.000,-

• UPK : Rp. 2.000.000,-

20

• KPMD : Rp. 10.557.000,-

• Kader Teknis : Rp. 4.033.000,-

• BKAD : Rp. 2.250.000,-

• Tim Verifikasi : Rp. 1.753.500,-

• BP-UPK : Rp. 1.500.000,-

• Kades, BPD, LPMD : Rp. 3.468.000,-

• Tim Pemantau : Rp. 6.120.000,-

• TPK : Rp. 2.448.000,-

• TPU : Rp. 3.230.000,-

• Tim Pemelihara : belum digunakan

• TPM RBM : Rp. 3.000.000,-

• Kegiatan Pendukung Program

• Musyawarah Antar Desa : Rp. 2.000.000,-

• Rapat Teknis BKAD

• Evaluasi progress dan kualitas

Pelaksanaan : belum digunakan

• Penanganan pinjaman bermasalah : Rp. 500.000,-

• Audit silang antar desa : belum digunakan

Dari alokasi diatas terdapat sisa saldo sebesar Rp. 16.274.500,- yaitu

untuk kegiatan yang belum dilaksanakan untuk tahun anggaran 2013.

- Perguliran Dana SPP

Selama kurun waktu satu tahun dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan

31 Desember 2013, UPK telah melakukan perguliran atau realisasi dana SPP ke

kelompok sebesar Rp. 5.358.600.000,- Untuk 142 kelompok dengan

pengembalian pokok sebesar Rp 5.326.602.250,- dan jasa Rp. 965.800.000,-

dan saldo pinjaman per 31 Desember 2013 sejumlah Rp 3.288.557.350,- ada

pun tunggakannya sejumlah Rp 186.061.650,- dengan rincian pokok Rp.

186.061.650,- dan Jasa Rp 0,-

21

- Pelaksanaan RAPB Tahun 2013

No Uraian Kegiatan Alokasi Realisasi Saldo % Penggunaan

1 Honor pengurus UPK 80.388.000 77.940.000 2.448.000 96,95%2 Tunjangan Asuransi 2.400.000 2.250.000 150.000 93,75%3 Tunjangan komunikasi 4.800.000 4.500.000 300.000 93,75%4 Tunjangan Jabatan 3.000.000 3.000.000 - 100,00%5 Administrasi dan Umum 12.000.000 19.158.800 (7.158.800) 159,66%6 Transport

1. Desa 20.400.000 15.300.000 5.100.000 75,00%2. Kabupaten 6.000.000 3.300.000 2.700.000 55,00%3. Propinsi 3.000.000 1.500.000 1.500.000 50,00%

7 Rakor UPK 9.000.000 700.000 8.300.000 7,78%8 MAD 18.000.000 11.345.500 6.654.500 63,03%9 Biaya kebersihan dan keamanan 4.800.000 4.800.000 - 100,00%

10 Biaya promosi 17.000.000 9.663.500 7.336.500 56,84%11 Subsidi pendamping lokal 3.000.000 2.250.000 750.000 75,00%12 THR 1x gaji 5.883.000 5.883.000 - 100,00%13 Penyusutan 21.657.853 21.873.104 (215.251) 100,99%14 Seragam 2.800.000 2.239.500 560.500 79,98%15 BP-UPK 10.706.443 10.500.000 206.443 98,07%16 TV 17.618.536 10.650.000 6.968.536 60,45%17 Peningkatan kapsitas pelaku / masyarakat 26.500.000 3.055.000 23.445.000 11,53%18 Subsidi administrasi pembina kelompok 6.800.000 6.800.000 - 100,00%19 Biaya perawatan kantor/ inventaris 6.000.000 2.060.500 3.939.500 34,34%20 Sumbangan sosial 1.200.000 750.000 450.000 62,50%

Jumlah 282.953.832 219.518.904 63.434.928 77,58%

REALISASI RAPB UPK KEC. MAJENANG TAHUN 2013

- Surplus

Pada tahun 2012 lalu UPK mendapatkan surplus bersih Rp.

441.931.674,- dan telah direalisasikan 95% dengan rincian :

• Penambahan modal 67,70% Rp. 299.201.674,-

• Bantuan langsung RTM 20,37% Rp. 90.000.000,-

• Pengembangan Kelembagaan 9,73% Rp. 43.000.000,-

• Bonus UPK 2,20% Rp. 9.730.000,-

22

Adapun sisa dana dari pengembangan kelembagaan sebesar Rp.

1.835.200,- akan digunakan pada tahun berikutnya (di akumulasikan

dengan alokasi pengembangan kelembagaan dari alokasi surplus

tahun 2013).

Sementara ditahun 2013 ini surplus bersihnya Rp 511.998.804,- atau

naik Rp. 70.067.130,- Sedangkan target surplus 2012 untuk tahun

2013 adalah Rp 381.251.514,- sehingga target surplus terpenuhi atau

bila diprosentasekan adalah 134 %.

Rencana alokasi surplus tahun 2013 adalah sebagai berikut :

• Penambahan modal 67,38% Rp. 345.001.804,-

• Bantuan langsung RTM 20,00% Rp. 102.400.000,-

• Pengembangan Kelembagaan 10,00% Rp. 51.199.000,-

• Bonus UPK 2,62% Rp. 13.398.000,-

Untuk perencanaan tahun 2014 target surplus yang ingin dicapai

adalah Rp. 440.100.586,- dengan RMS 12%.

Laporan Tahunan Pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan hasil kerja dari UPK PNPM-MPd Kecamatan Majenang selama tahun 2011. Sudah tentu didalam melaksanakan tugasnya masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena kami sebagai pengurus UPK PNPM-MPd Kecamatan Majenang masih membutuhkan banyak ilmu dan bimbingan untuk mengelola lembaga tersebut. Namun demikian dengan segenap kemampuan dan usaha kami, dukungan semua pelaku PNPM di tingkat kecamatan dan desa, serta bimbingan dari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten, kami optimis dapat menjalankan tugas sebagai UPK PNPM-MPd Kecamatan Majenang secara baik dan bertanggungjawab. Kami juga selalu membuka diri untuk menerima saran dari berbagai pihak yang dapat kami gunakan sebagai acuan bahan evaluasi kinerja kami selanjutnya.

Ketua UPK PNPM-MPd Kec. Majenang Andarisna Tabah H., SE

Materi LPJ 2013 Upload

Documents