Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT

GATOT SUGIHARTOGATOT SUGIHARTO

HUKUM ACARA PIDANAHUKUM ACARA PIDANA

copy right Gatot Sugihartocopy right Gatot Sugiharto

Pengertian Hukum Pengertian Hukum Acara PidanaAcara Pidana

Undang-undang tidak memberikan Undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, yang ada adalah berbagi pidana, yang ada adalah berbagi pengertian mengenai bagian-bgian pengertian mengenai bagian-bgian tertentu dari hukum acara pidana, tertentu dari hukum acara pidana, misalnya penyelidikan, Penyidikan, misalnya penyelidikan, Penyidikan, penangkapan dan lain sebagainya.penangkapan dan lain sebagainya.

Prof. Prof. MULYATNOMULYATNO

menyebutkan bahwa HAP (Hukum menyebutkan bahwa HAP (Hukum Acara Pidana) adalah bagian dari Acara Pidana) adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.melakukan perbuatan pidana.

intinya bahwa Hukum intinya bahwa Hukum Acara PidanaAcara Pidana

adalah Keseluruhan aturan hukum adalah Keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipemeriksaan di sidang pengadilan, sidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan putusan dan pelaksanaan putusan pidanapidana

Hukum Pidana

Apa ?

Siapa ?

Bagaimana ?

Perbuatan Apa yang dikatakan Tindak pidana

Siapa Yang dapat dikatakan sebagai Pelaku

Bagaimana Cara Memproses pelaku jika terjadi tindak pidana

Hukum PidanaMateriil

Hukum PidanaFormil

Hukum Acara Pidana IndonesiaHukum Acara Pidana Indonesiaada di dalam UU Nomor 8 ada di dalam UU Nomor 8

Tahun 1981Tahun 1981

Fungsi dan Tujuan Hukum Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Acara PidanaPidana

Fungsi RepresifFungsi RepresifFungsi PreventifFungsi Preventif

Fungsi Represif Fungsi Represif

yaituyaitu Fungsi Hukum acara pidana Fungsi Hukum acara pidana adalah melaksanakan dan adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. menegakkan hukum pidana. artinya jika ada perbuatan yang artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat diketentuan yang terdapat di dalam dalam hukum pidana dapat diterapkan.hukum pidana dapat diterapkan.

Fungsi PreventifFungsi Preventif

yaituyaitu fungsi mencegah dan fungsi mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. mengurangi tingkat kejahatan. fungsi ini dapat dilihat ketika fungsi ini dapat dilihat ketika sistem peradilan pidansistem peradilan pidanaa dapat dapat berjalan dengan baik dan ada berjalan dengan baik dan ada kepastian hukumnya, maka orang kepastian hukumnya, maka orang aakan berpikir kalau kan berpikir kalau aakan kan melakukan tindak pidana.melakukan tindak pidana.

dengan demikian maka dapat dengan demikian maka dapat ditunjukkan bahwa antara ditunjukkan bahwa antara hukum hukum

acara pidana dan hukum acara pidana dan hukum pidana adalah pasangan yang pidana adalah pasangan yang

tidak dapat dipisahkantidak dapat dipisahkan dan dan mempunyai hubungan yang mempunyai hubungan yang

sangat erat, diibaratkan sebagai sangat erat, diibaratkan sebagai Dua sisi mata uangDua sisi mata uang

TTujuan hukum acara pidana ujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan dalam pedoman pelaksanaan

KUHAPKUHAP

“ “ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.dapat dipersalahkan.

jika memperhatikan rumusan dijika memperhatikan rumusan di atas makatas makaa tujuan tujuan hukum pidana dapat dikatakan bhukum pidana dapat dikatakan baahwa hwa tujuan hukum tujuan hukum

acara pidana meliputi tiga hal yaituacara pidana meliputi tiga hal yaitu::

mencari dan mendapatkan mencari dan mendapatkan kebenarankebenaran

melakukan penuntutanmelakukan penuntutanmelakukan pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan dan

memberikan putusanmemberikan putusannamun dari ketiga hal tersebut namun dari ketiga hal tersebut dapat pula ditambahkan dapat pula ditambahkan yangkeempat yaitu melaksanakan yangkeempat yaitu melaksanakan (Eksekusi) putusan hakim(Eksekusi) putusan hakim

Siapa Yang berhak mencari dan Siapa Yang berhak mencari dan menemukan kebenaran ?menemukan kebenaran ?

menurut hukum acara pidana yang menurut hukum acara pidana yang bertugas mencari dan bertugas mencari dan menemukan kebenaran adalah menemukan kebenaran adalah pihak kepolisianpihak kepolisian dalam hal ini dalam hal ini adalah penyelidik dan penyidik. adalah penyelidik dan penyidik. kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran yang dimaksudkan adalah keseluruhan fakta-fakta yang terjadi keseluruhan fakta-fakta yang terjadi yang ada hubungannya dengan yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.perbuatan pidana yang terjadi.

TTujuan melakukan penuntutan ujuan melakukan penuntutan adalah menjadi tugas dari adalah menjadi tugas dari kejaksaan yang dilakukan oleh kejaksaan yang dilakukan oleh JPUJPU

penuntutan harus dilakukan secermat penuntutan harus dilakukan secermat mungkin sehinggamungkin sehingga penuntutan itu penuntutan itu merupakan penuntutan yang tepat merupakan penuntutan yang tepat dan benar. sebab kesalahan dan benar. sebab kesalahan penuntutan akan berakibat fatal yaitu penuntutan akan berakibat fatal yaitu gagalnya penuntutan yang berakibat gagalnya penuntutan yang berakibat pelaku bebas.pelaku bebas.

tujuan ketiga yakni melakukan tujuan ketiga yakni melakukan pemeriksaan dan membuat dan pemeriksaan dan membuat dan menemukan putusan menjadi tugas menemukan putusan menjadi tugas hakim dipengadilan.hakim dipengadilan.

pemeriksaan harus jujur dan tidak pemeriksaan harus jujur dan tidak memihak memihak sertaserta putusannya pun harus putusannya pun harus putusan yang adil bagi semua pihak.putusan yang adil bagi semua pihak.

Adil, Subyektif Sifatnya:Adil, Subyektif Sifatnya:

Keadilan SubstantifKeadilan Substantif Keadilan Keadilan

ProseduralProsedural

TTujuan teujuan terrakhir dari HAP akhir dari HAP adalah melaksanakan adalah melaksanakan eksekusi putusan hakimeksekusi putusan hakim,,

secara administratif dilakukan oleh secara administratif dilakukan oleh jaksa akan tetapi secara jaksa akan tetapi secara operasionalnya dilakukan dan operasionalnya dilakukan dan menjadi tugas lembaga menjadi tugas lembaga pemasyarakatanpemasyarakatan kalau putusan itu kalau putusan itu putusan pidana penjara, namun jika putusan pidana penjara, namun jika putusanya pidana mati maka langsung putusanya pidana mati maka langsung dilakukan oleh regu tembak yang khusus dilakukan oleh regu tembak yang khusus disiapkan untuk itu.disiapkan untuk itu.

Secara Sederhana Proses Secara Sederhana Proses Beracara Di Pengadilan dapat Beracara Di Pengadilan dapat digambarkan melalui bagan di digambarkan melalui bagan di

bawah inibawah ini

SISTEM PERADILAN PIDANA

Kasus Polisi JPU PN LP

MASYARAKAT

Penyelidikan dan

Penyidikan

PenuntutanMembuat

SP3

Pemeriksaan perkara

pidana

Eksekusi dan

pembinaan

SUB SISTEM SPP

Out Put

In Put

Ilmu-ilmu bantu Hukum Ilmu-ilmu bantu Hukum Acara PidanaAcara Pidana

untuk mencapi tujuan hukum acara untuk mencapi tujuan hukum acara pidanpidanaa tidak mudah dilakukan tanpa tidak mudah dilakukan tanpa ada ilmu-ilmu yang membada ilmu-ilmu yang membaantu dalntu dalaam m menemukan kebenaran. ilmu-ilmu ini menemukan kebenaran. ilmu-ilmu ini akan sangat berguna bagi aparat akan sangat berguna bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara ,hakim maupun petugas pengacara ,hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan) oleh lembaga pemasyarakatan) oleh karena itu bagi aparat penegak hukum karena itu bagi aparat penegak hukum wajib membekali diri dengan wajib membekali diri dengan pengetahun dari berbagai ilmu bantu.pengetahun dari berbagai ilmu bantu.

ilmu-ilmu bantu yang ilmu-ilmu bantu yang dimaksud adalah:dimaksud adalah:

LogikaLogika..

IIlmu bantu logika sangatlmu bantu logika sangat dibutuhkan dalam proses penyidian dibutuhkan dalam proses penyidian dan proses pembuktian disidang dan proses pembuktian disidang pengadilan. kedua proses ini pengadilan. kedua proses ini memerlukan cara-cara berpikir memerlukan cara-cara berpikir yang logis sehingga kesimpulan yang logis sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun dapat yang dihasilkan pun dapat dikatakan logis dan rasional.dikatakan logis dan rasional.

PsikologiPsikologisesuai dengn materi pokok ilmu ini, sesuai dengn materi pokok ilmu ini, mak ilmu ini dapat berguna didalam mak ilmu ini dapat berguna didalam menyentuh persoalmenyentuh persoalaan-pesoalan n-pesoalan kejiwaan tersangka. hal ini sangat kejiwaan tersangka. hal ini sangat membantu penyidik dalam proses membantu penyidik dalam proses interograsi. dan hakim dapat interograsi. dan hakim dapat memilih bagaimana dia harus memilih bagaimana dia harus mengajukan pertanyaan sesuai mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi kejiwaan terdakwa.dengan kondisi kejiwaan terdakwa.

KriminalistikKriminalistikPeranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat Peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat berguna bagi proses pembuktian terutama berguna bagi proses pembuktian terutama dalam melakukan penilaian fkta-fkta yang dalam melakukan penilaian fkta-fkta yang terungkap didalam sidang, dan dengan terungkap didalam sidang, dan dengan ilmu ini maka dapat dikonstruksikan ilmu ini maka dapat dikonstruksikan dengan sistematika yang baik sehingga dengan sistematika yang baik sehingga proses pembuktian akan lebih dapat proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. ilmu ini yang dipertanggungjawabkan. ilmu ini yang banyak dipakai adalah ilmu tentang sidik banyak dipakai adalah ilmu tentang sidik jari, jejak kaki, toxikologi (ilmu racun) dan jari, jejak kaki, toxikologi (ilmu racun) dan sebagainya.sebagainya.

KedKedookteran Kehakiman kteran Kehakiman dan Psikiatridan Psikiatrikedokteran kehakiman dan psikiatri kedokteran kehakiman dan psikiatri ssaangat membantu penyidik,JPU dan ngat membantu penyidik,JPU dan hakim didalam menangani kejahatan hakim didalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan nyawa atau yang berkaitan dengan nyawa atau bbaadan seseorang atau keselamatan dan seseorang atau keselamatan jiwa orang.dalam hal ini hakim jiwa orang.dalam hal ini hakim memerlukan keterangan dari memerlukan keterangan dari kedokteran dan psikitri. dan ketika da kedokteran dan psikitri. dan ketika da yang menjelaskan tentang istilah yang menjelaskan tentang istilah istilah medis hakim jaksa dn istilah medis hakim jaksa dn pengacara tidak terlalu buta.pengacara tidak terlalu buta.

KriminologiKriminologiIlmu ini mempelajari seluk beluk Ilmu ini mempelajari seluk beluk tentang kejahatan baik sebab tentang kejahatan baik sebab sebab dan latar belsebab dan latar belaakang kang kejahatanya maupun mengenai kejahatanya maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan. ilmu bentuk-bentuk kejahatan. ilmu ini ini akan membakan membaantu terutmntu terutmaa p paada da hakim dalam menjatuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak membabi butputusan tidak membabi butaa, , harus melihat latar belakang dan harus melihat latar belakang dan sebab sebab yang menjadikan sebab sebab yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana.pelaku melakukan tindak pidana.

PenologiPenologiIIlmu ini sangat membantu hakim lmu ini sangat membantu hakim dalam menentukan alternatif dalam menentukan alternatif penjatuhan hukuman termasuk penjatuhan hukuman termasuk juga bagi petugjuga bagi petugaas s pempemaasyarsyaraakkaatan jenis pembinaan tan jenis pembinaan apa yapa yaang tepat bng tepat baagi nara pidana.gi nara pidana.

VictimologiVictimologiIlmu Yang mempelajari seluk beluk Ilmu Yang mempelajari seluk beluk korban Kejahatan. Ilmu ini sangat korban Kejahatan. Ilmu ini sangat membantu dalam menentukan membantu dalam menentukan tindakan apa yang tepat untuk tindakan apa yang tepat untuk dapat memberikan santunan dapat memberikan santunan kepada korban. kepada korban.

Istilah-Istilah umum Istilah-Istilah umum dalam KUHAPdalam KUHAP

istilah-istilah umum dalam hukum istilah-istilah umum dalam hukum acara pidana acara pidana aada disebutkan da disebutkan secara rinci dalam pasal 1 UU secara rinci dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP.

Asas-asas dalam Asas-asas dalam Hukum Acara PidanaHukum Acara Pidana

Asas-asas yang berlaku dalam Asas-asas yang berlaku dalam Hukum Hukum aacara Pidana ada cara Pidana ada yang bersifat umum dan yang bersifat umum dan bersifat Khusus. yang bersifat Khusus. yang bersifat umum berlaku bersifat umum berlaku pada seluruh kegiatan pada seluruh kegiatan peradilan sedangkan yang peradilan sedangkan yang bersifat khusus berlaku bersifat khusus berlaku hanya didalam hanya didalam persidangan saja. persidangan saja.

Asas-asas UmumAsas-asas Umum

berlaku pada seluruh kegiatan berlaku pada seluruh kegiatan peradilanperadilan

Asas KebenaranAsas Kebenaran MateriilMateriil

bahwa pada pemeriksaan perkara pidana bahwa pada pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil, yakni penemuan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh sungguh kebenaran yang sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan.sesuai dengan kenyataan.

prinsip ini terlihat dalam proses prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelku persidangan, bahwa walaupun pelku sudah mengakui kesalahannya namun sudah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan alasan. beda dengan di menjatuhkan alasan. beda dengan di amerika.amerika.

Asas Peradilan Cepat, Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya sederhana dan biaya

murah.murah.peradilan peradilan cepatcepat artinya. dalam melaksanakan artinya. dalam melaksanakan

peradilan diharapkan dapat diselenggarakann peradilan diharapkan dapat diselenggarakann sesederhana mungkin dan dalam waktu yang sesederhana mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singksesingkat-singkaatnya.tnya.

SederhanaSederhana mengandung arti bahwa agar dalam mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara simple singkat dan tidak berbelit-belit.simple singkat dan tidak berbelit-belit.

Biaya murahBiaya murah berarti, penyelenggaraan peradilan ditekan berarti, penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupaagar terjangkau bagi pencari sedemikian rupaagar terjangkau bagi pencari keadilankeadilan

hal ini ada didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 hal ini ada didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2).tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2).

Asas Praduga Tak Asas Praduga Tak Bersalah Bersalah (Presumtion (Presumtion

of inocene)of inocene)

Asas praduga tak bersalah ini menghendaki Asas praduga tak bersalah ini menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hakim bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. pada yang berkekuatan hukum tetap. pada semua tingkatan berlaku hal yang sama, semua tingkatan berlaku hal yang sama, implementasinya dapat ditunjukan ketika implementasinya dapat ditunjukan ketika tersangka dihdirkan disidang pengadilan tersangka dihdirkan disidang pengadilan dilakukan dengan tidak diborgoldilakukan dengan tidak diborgol

prinsip ini dipatuhi karena telah prinsip ini dipatuhi karena telah tertunag dalam UU No. 4 tahun 2004 tertunag dalam UU No. 4 tahun 2004 pasal 8 yang mengatkan “ setiap pasal 8 yang mengatkan “ setiap orang yang disangka, ditangkap, orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dn dihadapkan ditahan dituntut dn dihadapkan didepan pengadilan wjib dianggap didepan pengadilan wjib dianggap tidak bersalah sebelum ad putusan tidak bersalah sebelum ad putusan yang menyatakan kesalahannya dan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum telah memperoleh kekuatan hukum tetap.tetap.

Asas lain yang sungguh berbeda Asas lain yang sungguh berbeda dengan asas ini adalah dengan asas ini adalah aasas sas praduga bersalah praduga bersalah (Presumtion (Presumtion of Qualty)of Qualty) asas ini menjelaskan asas ini menjelaskan sebaliknya.sebaliknya.

Asas Inquisitoir dan Asas Inquisitoir dan AccusatoirAccusatoir

asas Inquisitoir adalah asas yang asas Inquisitoir adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksan menjelaskan bahwa setiap pemeriksan yang dilakukan harus dengan cara rahasia yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. asas ini menempatkan dan tertutup. asas ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali. tanpa memperoleh hak sama sekali. seperti Bantuan hukum dan ketemu seperti Bantuan hukum dan ketemu dengan keluarganyadengan keluarganya..

asas accusatoir menunjukkan bahwa seorang asas accusatoir menunjukkan bahwa seorang tersangka/tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tersangka/tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek. asas ini memperlihatkan tetapi sebagai subyek. asas ini memperlihatkan pemerinsaan dilakukan secara terbuka untuk umum. pemerinsaan dilakukan secara terbuka untuk umum. dimana setiap orang dapat menghadirinya.dimana setiap orang dapat menghadirinya.

Indonesia Memakai Indonesia Memakai yang Mana ?yang Mana ?

DiDi Indonesia memakai asas Indonesia memakai asas Inquisatoir yang diperlunak atau Inquisatoir yang diperlunak atau dapat pula dikatakan Campuran. dapat pula dikatakan Campuran. karena terdakwa masih menjadi karena terdakwa masih menjadi obyek pemeriksaan namun dapt obyek pemeriksaan namun dapt dilakukan secdilakukan secaarraa terbuka dan terbuka dan terdakwa dapat berargumen untuk terdakwa dapat berargumen untuk membela diri sepanjang tidak membela diri sepanjang tidak melanggar undang-undang, dan melanggar undang-undang, dan prinsip ini ada pada asas accusatoir.prinsip ini ada pada asas accusatoir.

Asas Legalitas dan Asas Legalitas dan aasas oportunitassas oportunitas

asas legalitas adalah asas yang asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwmenghendaki bahwaa penuntut umum penuntut umum wajib menuntut semua perkara wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dmemandang siapa daan bn baaggaaimana imana keadaan pelakunya.keadaan pelakunya.

asas oportunitas adalasas oportunitas adalaah memberi wewenang h memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan tidak menuntut seorang pelaku dengan aalasan kepentingan umum. inilah yang lasan kepentingan umum. inilah yang dianut Indonesia contohnya seseorang dianut Indonesia contohnya seseorang yang memiliki keahlian khusus, dan hanya yang memiliki keahlian khusus, dan hanya dia satu-satunya di negara itu maka dia satu-satunya di negara itu maka dengan alasan ini JPU boleh memilih untuk dengan alasan ini JPU boleh memilih untuk tidak menuntut.tidak menuntut.

Asas-asas KhususAsas-asas Khusus

asas khusus ini hanya berlaku asas khusus ini hanya berlaku didalam persidangan saja. asas-didalam persidangan saja. asas-asas yang dimaksud adalah:asas yang dimaksud adalah:

Asas sidangAsas sidang terbuka terbuka untuk umumuntuk umum

maksud dari asas ini admaksud dari asas ini adaallaah bahwa dalam setiap h bahwa dalam setiap persidangan harus dilakukan dengan terbuka untuk persidangan harus dilakukan dengan terbuka untuk umum artinya siapa saja bisa menyaksikan, namun umum artinya siapa saja bisa menyaksikan, namun dalam hal ini ada pengecualianya yaitu dalam hal dalam hal ini ada pengecualianya yaitu dalam hal kasus-kasus kesusilaan dan kasus yang kasus-kasus kesusilaan dan kasus yang terdakwanya adalah ank dibawah umur. dalam hl terdakwanya adalah ank dibawah umur. dalam hl ini dapat dilihat dalam pasal 153 (3 dan 4) KUHAP ini dapat dilihat dalam pasal 153 (3 dan 4) KUHAP yang mengatakan “ untuk keperluan pemeriksaan yang mengatakan “ untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dn hakim ketua sidang membuka sidang dn menytakan terbuka untuk umum kecuali dalam menytakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan tau terdakwanya nk-perkara mengenai kesusilaan tau terdakwanya nk-anak”.anak”.

““tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2) dan ayat (3) tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan putusan batal demi hukum”.mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Peradilan dilakukan oleh Peradilan dilakukan oleh hakim oleh karena hakim oleh karena

jabatannya.jabatannya.

AAsas ini menghendaki bahwa sas ini menghendaki bahwa tidak ada sutu jabatan yang tidak ada sutu jabatan yang berhak untuk melakukan berhak untuk melakukan peradilanperadilan atau pemeriksaan atau pemeriksaan hingga mengambil putusan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan pada kecuali hanya diberikan pada hakim.hakim.

Asas Pemeriksaan Asas Pemeriksaan langsunglangsung

Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan yang dilakukan itu harus menghadapkan yang dilakukan itu harus menghadapkan terdakw didepan sidang pengadilan, terdakw didepan sidang pengadilan, termasuk pula menghdapkan seluruh termasuk pula menghdapkan seluruh saksi-saksi yang ditunjuk. langsung saksi-saksi yang ditunjuk. langsung artinya hakim dan terdakwa ataupun artinya hakim dan terdakwa ataupun para saksi berada dalam sidang yang para saksi berada dalam sidang yang tidak dibatasi oleh suatu tabir apapun..tidak dibatasi oleh suatu tabir apapun..

namun dengan perkembangan tegnologi namun dengan perkembangan tegnologi hal ini mungkin saja disimpangi krena hal ini mungkin saja disimpangi krena sekarang sudah ada telekomsekarang sudah ada telekomffren.ren.

BAB IIBAB IIPEMERIKSAAN PENDAHULUANPEMERIKSAAN PENDAHULUAN

PenyelidikanPenyelidikanPenyidikanPenyidikanPenangkapanPenangkapanPenahananPenahananPenggeledahanPenggeledahanPenyitaanPenyitaan

BAB IIBAB IIPEMERIKSAAN PENDAHULUANPEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Hukum acara pidana mengenal beberapa Hukum acara pidana mengenal beberapa tahapan dalam menyelesaiakan perkara pidana, tahapan dalam menyelesaiakan perkara pidana, sekalipun secara tegas tidak ditentukan didalam sekalipun secara tegas tidak ditentukan didalam KUHAP, namun berdasarkan rumusan pasal-pasal KUHAP, namun berdasarkan rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP maka beberapa ahli yang ada dalam KUHAP maka beberapa ahli hukum acara pidana yang ditemukan dalam hukum acara pidana yang ditemukan dalam berbagai literatur membagi tahapan itu menjadi 3 berbagai literatur membagi tahapan itu menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu: (tiga) tahapan yaitu:

Tahapan pemeriksaan Pendahuluan, Tahapan pemeriksaan Pendahuluan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Penuntutan dan Tahapan pemeriksaan disidang pengadilan.Tahapan pemeriksaan disidang pengadilan.

Menurut Menurut S TanusubrotoS Tanusubroto yang dimaksud yang dimaksud dengan Pemeriksaan pendahuluan adalah dengan Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan sebelum dilakukan di muka persidangan sebelum dilakukan di muka persidangan pengadilan. Seperti halnya dengan yang pengadilan. Seperti halnya dengan yang disampaikan oleh disampaikan oleh Soedjono D.Soedjono D. yaitu yaitu Pemeriksaan yang dilakukan apabila ada Pemeriksaan yang dilakukan apabila ada persangkaan, baik tertangkap tangan atau persangkaan, baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan.dimuka persidangan pengadilan.

Tentang Penyelidikan. Tentang Penyelidikan.

Definisi dari Penyelidikan adalah ada Definisi dari Penyelidikan adalah ada didi dalam ketentuan umum Pasal 1 dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 5 yang menjelaskan bahwa butir 5 yang menjelaskan bahwa PenyPenyelelidikan adalah serangkaian idikan adalah serangkaian tindakan penyelidik tindakan penyelidik untuk mencari untuk mencari dan menemukan suatu peristiwdan menemukan suatu peristiwaa yang diduga sebagai tindak pidana yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHAP).Undang-undang ini (KUHAP).

pertanyaannya sekarang pertanyaannya sekarang adalah siapa yang adalah siapa yang berwenang melakukan berwenang melakukan penyelidikan itu ?penyelidikan itu ?

jika memperhatikan pasal 4 KUHAP yang jika memperhatikan pasal 4 KUHAP yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan berwenang melakukan fungsi penyelidikan adalah “setiap Pejabat polisi negara adalah “setiap Pejabat polisi negara Republik Indonesia”. dalam pasal ini Republik Indonesia”. dalam pasal ini ditegaskan hanya polisi yang mempunyai ditegaskan hanya polisi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pejabt diluar kepolisian penyelidikan dan pejabt diluar kepolisian tidak diperkenankan oleh undang-undang tidak diperkenankan oleh undang-undang begitu pula jaksa.begitu pula jaksa.

DDalam pasal 5 KUHAP diatur alam pasal 5 KUHAP diatur

kewenangan penyelidik meliputikewenangan penyelidik meliputi::

Kewenangan berdasarkan Kewenangan berdasarkan Kewajiban (Hukum)Kewajiban (Hukum)

Kewenangan berdasarkan Kewenangan berdasarkan Perintah Penyidik.Perintah Penyidik.

Kewenangan berdasarkan Kewenangan berdasarkan Kewajiban (Hukum)Kewajiban (Hukum)

Menerima laporan dan pengaduan Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentng adanya tindak dari seseorang tentng adanya tindak pidana;pidana;

mencari keterangan dan barang mencari keterangan dan barang bukti;bukti;

menymenyuruuruh berhenti seseorang yang h berhenti seseorang yang dicurigai dn menanyakan serta dicurigai dn menanyakan serta memeriksa tnda pengenal diri;memeriksa tnda pengenal diri;

mengadakn tindkan lain menurut mengadakn tindkan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.hukum yang bertanggungjawab.

A.d.a. Kewenangan menerima A.d.a. Kewenangan menerima laporan dan pengaduanlaporan dan pengaduan

informasi awal adinformasi awal adaanya tindak nya tindak pidana biasanya berasal dari pidana biasanya berasal dari mmaasyarakat, sehingga dengan syarakat, sehingga dengan dasardasar inilah penyelidik mengambil inilah penyelidik mengambil tindakan berikutnya sesuai tindakan berikutnya sesuai kewenangannya. jika ada laporan kewenangannya. jika ada laporan atau pengaduan matau pengaduan maaka penyelidik ka penyelidik wajib untuk menerimanya.wajib untuk menerimanya.

BBeberapa hal yang harus eberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan diperhatikan dalam menyampaikan laporan dan pengduan yang harus laporan dan pengduan yang harus dipenuhi yaitu:dipenuhi yaitu:

jika laporan dan pengaduan dilakukan jika laporan dan pengaduan dilakukan secara tertulis maka harus ditsecara tertulis maka harus ditaandatangni ndatangni oleh pelapor dan pengadu;oleh pelapor dan pengadu;

jika laporan dan pengaduan diajukan jika laporan dan pengaduan diajukan secara lisan harus dicsecara lisan harus dicaatat oleh penyelidik tat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyelidik;dan penyelidik;

jika pengadu dan pelapor tidak dapat jika pengadu dan pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan atau pengaduan (pasal 103)laporan atau pengaduan (pasal 103)

yang membedakan antara yang membedakan antara laporan dan pengaduanlaporan dan pengaduan ??

Laporan dapat disampaikan oleh setiap orang dan Laporan dapat disampaikan oleh setiap orang dan merupakan kewajibannya, sementara pengaduan merupakan kewajibannya, sementara pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang tertentu saja buka hanya dapat diajukan oleh orang tertentu saja buka kewajibanny tapi merupakan hak.kewajibanny tapi merupakan hak.

dari segi obyeknya, laporan obyeknya adalah setiap dari segi obyeknya, laporan obyeknya adalah setiap delik/tindak pidana yang terjadi tidak ada delik/tindak pidana yang terjadi tidak ada pengecualiannya, jadi hal ini berkenaan dengan delik pengecualiannya, jadi hal ini berkenaan dengan delik biasa. sementara pengaduan, obyeknya terbatas biasa. sementara pengaduan, obyeknya terbatas pada delik-delik aduan saja.pada delik-delik aduan saja.

Dari segi isinya, laporan berisi tentang Dari segi isinya, laporan berisi tentang pemberitahuan tanpa disertai permohonan, pemberitahuan tanpa disertai permohonan, sedangkan pengaduan isinya pemberitahuan disertai sedangkan pengaduan isinya pemberitahuan disertai dengan permohonan untuk segera melakukan dengan permohonan untuk segera melakukan tindakan hukum.tindakan hukum.

Dari segi Pencabutan, Laporan tidak dapat dicabut Dari segi Pencabutan, Laporan tidak dapat dicabut kembali sementara pengaduan dapat dicabut kembali sementara pengaduan dapat dicabut kembali.kembali.

Wewenang Mencari Wewenang Mencari Keterangan dan barang Keterangan dan barang

buktibuktimencari keterangan dan barang bukti ini mencari keterangan dan barang bukti ini adalah dalam rangka mempersiapkan adalah dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta sebagai bahan-bahan berupa fakta sebagai landasan hukum guna memulai proses landasan hukum guna memulai proses penyidikan.penyidikan.

dalam mencari dan memperoleh barang dalam mencari dan memperoleh barang bukti hendaknya dilakukan dengan cara-bukti hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang profesional dan berdasarkan cara yang profesional dan berdasarkan ilmu penyelidikan dan tidak terkesan ilmu penyelidikan dan tidak terkesan yang penting untuk mengejar target yang penting untuk mengejar target penyelidikan saja.penyelidikan saja.

Apa yang dimaksud Apa yang dimaksud dengan Barang Bukti ?dengan Barang Bukti ?

barang bukti adalahbarang bukti adalah barang yang barang yang digunakan untuk melakukan atau digunakan untuk melakukan atau yang berkaitan dengan tindak yang berkaitan dengan tindak pidana.pidana. Barang Bukti dengan Alat Bukti

Sama atau Tidak ?

AAlat bukti disebutkan dalam lat bukti disebutkan dalam pasal 184 KUHAP yaitu:pasal 184 KUHAP yaitu:

Keterangan saksiKeterangan saksiKeterangan ahliKeterangan ahliSuratSuratpetunjukpetunjukketerangan terdakwaketerangan terdakwa

Kewenangan menyuruh Kewenangan menyuruh berhentiberhenti

kewenangan ini penting dimiliki oleh penyelidik , kewenangan ini penting dimiliki oleh penyelidik , karena berkaitan dengan adanya orang yang karena berkaitan dengan adanya orang yang dicurigai yang mengharuskan penyelidik dicurigai yang mengharuskan penyelidik mengambil tindakan memberhentikan guna mengambil tindakan memberhentikan guna melakukan pemeriksaan dan meminta melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan. keterangan. namun dalam hal orang yang dicurigai tidak namun dalam hal orang yang dicurigai tidak mengindahkan peringatan penyelidik maka mengindahkan peringatan penyelidik maka penyelidik pun tidak dapat melakukan upaya penyelidik pun tidak dapat melakukan upaya paksa yang dibenarkan undang-undang. karena paksa yang dibenarkan undang-undang. karena kalau akan melakukan penangkapan harus ada kalau akan melakukan penangkapan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi misalnya adanya surat perintah penangkapan.misalnya adanya surat perintah penangkapan.

Kewenangan penyelidik mengenai Kewenangan penyelidik mengenai melakukan tindakan lain.melakukan tindakan lain.

Kewenangan ini dalah kewenangan yang kabur dan tidak jelas Kewenangan ini dalah kewenangan yang kabur dan tidak jelas dalam pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 menyebutkan bahwa dalam pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik guna kepentingan penyelidikan dengan syarat:penyelidik guna kepentingan penyelidikan dengan syarat:

tidak bertentangan dengan aturan hukumtidak bertentangan dengan aturan hukum selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan

dilakukanny tindakan jabatandilakukanny tindakan jabatan tindkan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam tindkan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam

lingkungan jabatannyalingkungan jabatannya atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksaatas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa menghormati hak asasi manusia.menghormati hak asasi manusia.

meskipun telah dijelaskan dalam penjelasan tersebut namun meskipun telah dijelaskan dalam penjelasan tersebut namun belum memberikan penjelasan yang memuaskan, dan par ahli belum memberikan penjelasan yang memuaskan, dan par ahli hukum pun msih berbeda-beda untuk memberikan contoh hukum pun msih berbeda-beda untuk memberikan contoh konkritnya.konkritnya.

Kewenangan berdasarkan Perintah Kewenangan berdasarkan Perintah Penyidik.Penyidik.

Kewajiban dan wewenang penyelidik ini muncul Kewajiban dan wewenang penyelidik ini muncul manakala ada perintah dari penyidik.manakala ada perintah dari penyidik.

TTindakan-tindakan yang dimaksud berupa:indakan-tindakan yang dimaksud berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penangkapan, larangan meninggalkan tempat,

penggeledahan dan penyitaan.penggeledahan dan penyitaan. pemeriksaan dan penyitaan suratpemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari dan memotret seseorangmengambil sidik jari dan memotret seseorang membawa dan menghadapkan seseorang pada membawa dan menghadapkan seseorang pada

penyelidik.penyelidik.

Tentang PenyidikanTentang PenyidikanKata Penyidikan hampir mirip Kata Penyidikan hampir mirip dengan penyelidikan namundengan penyelidikan namun sesungguhnya itu sangat sesungguhnya itu sangat berbeda.berbeda.

penyidikan diatur dalampenyidikan diatur dalam pasal 102-136 bagian kedua BAB pasal 102-136 bagian kedua BAB XIV KUHAP, penyidik dan XIV KUHAP, penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam penyidik pembantu diatur dalam pasal 6-13 bagian kesatu dan pasal 6-13 bagian kesatu dan kedua BAB IV KUHAP.kedua BAB IV KUHAP.

perbedaan antara perbedaan antara penyelidikan dan penyidikanpenyelidikan dan penyidikan dilihat dilihat dari sudut pejabat yang dari sudut pejabat yang

melaksanakannyamelaksanakannya. .

penyelidikan pejabat yang penyelidikan pejabat yang melaksanakanya adalah yang terdiri melaksanakanya adalah yang terdiri dari pejabat POLRI saja, sedangkan dari pejabat POLRI saja, sedangkan Penyidikan, pejabat yang terdiri Penyidikan, pejabat yang terdiri POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri sipil (PPNS) tertentu.sipil (PPNS) tertentu.

dari segi penekanannyadari segi penekanannya tugasnya tugasnya

Penyelidikan penekanannya pada Penyelidikan penekanannya pada “mencari dan menemukan sesuatu “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang diduga sebperistiwa” yang diduga sebaagai gai tindakan pidana. tindakan pidana.

sedangkan sedangkan Penyidikan penekanannya Penyidikan penekanannya pada tindakan “pada tindakan “mencari serta mencari serta mengumpulkan bukti”mengumpulkan bukti” supaya tindak supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi pidana yang ditemukan menjadi terang,terang,

dari dari segi pangkat pejabat segi pangkat pejabat polri,polri,

penyelidikan adalah mereka yang penyelidikan adalah mereka yang memiliki pangkat Letnan dua, memiliki pangkat Letnan dua, sedangkan untuk Penyidik adalah sedangkan untuk Penyidik adalah LLetnan satu keatas.etnan satu keatas.

AAdapun kewenangan penyidik dalam melakukan dapun kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dapat ditemukan dalam pasal 7 ayat (1) penyidikan dapat ditemukan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:KUHAP sebagai berikut:

menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang danya tindak pidanadanya tindak pidana

melakukan tindakan pertama pada saat ditempatkejadian melakukan tindakan pertama pada saat ditempatkejadian TKPTKP

menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tnda pengenal diri tersangka;tnda pengenal diri tersangka;

melakukan penangkapan,penahanan, penggeledahan, dan melakukan penangkapan,penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;penyitaan;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan suratmelakukan pemeriksaan dan penyitaan surat mengmbil sidik jari dan memotretseseorang;mengmbil sidik jari dan memotretseseorang; mendatangkan orang ahli diperlakukan dalam mendatangkan orang ahli diperlakukan dalam

hubungannya dengan pemeriksan perkara;hubungannya dengan pemeriksan perkara; mengadakan penghentian penyidikanmengadakan penghentian penyidikan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggungjawab.bertanggungjawab.

kewenangan penyidik ini terlihat lebih luas dari kewenangan kewenangan penyidik ini terlihat lebih luas dari kewenangan penyelidikpenyelidik

yang perlu dijelaskan disini adalah mengenai yang perlu dijelaskan disini adalah mengenai Penghentian penyidikan, dan dalam hal apakah Penghentian penyidikan, dan dalam hal apakah seorang penyidik mengentikan penyidikannya ? seorang penyidik mengentikan penyidikannya ? pertanyaan ini dapat dijawab dengn pasal 109 ayat pertanyaan ini dapat dijawab dengn pasal 109 ayat (2) KUHAP, berdasarkan psal ini dapat (2) KUHAP, berdasarkan psal ini dapat dikemukakan bahwa penyidik harus menghentikan dikemukakan bahwa penyidik harus menghentikan penyidikan jika:penyidikan jika:

apabila ternyata tidak cukup bukti untuk apabila ternyata tidak cukup bukti untuk melnjutkan pekerjamelnjutkan pekerjaaannya kepengdilan untuk nnya kepengdilan untuk diadili;diadili;

apabila tindakan yang dialapabila tindakan yang dialaakukan oleh seorang kukan oleh seorang tersangka itu ternyata bukan merupakan suatu tersangka itu ternyata bukan merupakan suatu tindtindaak pidana dan;k pidana dan; (Apa yang dimaksud Tindak (Apa yang dimaksud Tindak Pidana?)Pidana?)

apabila penyidikan tersebut memang perluapabila penyidikan tersebut memang perlu dihentikan demi hukum.dihentikan demi hukum.

dengan adanya penghentian penyidikan ini dengan adanya penghentian penyidikan ini mengandung konsekuensi yuridis, sebab orang yang mengandung konsekuensi yuridis, sebab orang yang

yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut kemudian diberi hak oleh undng-undang untuk dapat:kemudian diberi hak oleh undng-undang untuk dapat:

mengajukan permintaankepada ketua mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah pengadilan negeri untuk memeriksa sah dan tidaknya penghentian penyidikan dan tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan penyidik terhadap yang telah dilakukan penyidik terhadap dirinya.dirinya.

mengjukan permintaan kepada ketua mengjukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan pengadilan negeri untuk mendapatkan gnti rugi dan atau rehabilitasi sebagai gnti rugi dan atau rehabilitasi sebagai akibat dri sahnya penghentian penyidikan akibat dri sahnya penghentian penyidikan yang telah diajukan kepada ketua yang telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut (pasal 81 pengadilan negeri tersebut (pasal 81 KUHAP)KUHAP)

Tentang PenangkapanTentang Penangkapan

pejabat yang pejabat yang berwenangberwenang

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana (pasal 1 butir 20).hukum acara pidana (pasal 1 butir 20).

berdasarkan bunyi pegertian diatas maka yang berdasarkan bunyi pegertian diatas maka yang berwenang melakukan penangkapan adalah berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, namun dalam pasal 16 ayat (1) penyidik, namun dalam pasal 16 ayat (1) penyelidik dapat juga melakukan penangkapan penyelidik dapat juga melakukan penangkapan asalkan terdapat perintah dari penyidik.asalkan terdapat perintah dari penyidik.

Tujuan dan alasan Tujuan dan alasan penangkapanpenangkapan

tujuan penangkapan disebutkan dalam tujuan penangkapan disebutkan dalam 16 KUHAP yakni untuk kepentingan 16 KUHAP yakni untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan, penyidikan,

sementara itu alasan penangkapan sementara itu alasan penangkapan ditentukan dalam pasal 17 KUHP ditentukan dalam pasal 17 KUHP yaitu: adanya dugaan keras yaitu: adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. bukti permulaan yang cukup.

( bukti permulaan yang cukup minimal ( bukti permulaan yang cukup minimal satu alat bukti dan satu barang bukti)satu alat bukti dan satu barang bukti)

Syarat sahnya penangkapanSyarat sahnya penangkapan

dengan menunjukkan surat tugas dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu;atau penyidik pembantu;

dengan memberikan surat perintah dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa;disangkakan serta tempat ia diperiksa;

surat perintah penangkapan tersebut harus surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang berwenang dalam republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan didaerah hukumnya;melakukan penyidikan didaerah hukumnya;

dengan menyerahkan tembusan surat dengan menyerahkan tembusan surat perintah penperintah penaangkapan itu kepada keluarga ngkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan tersangka segera setelah penangkapan dilakukandilakukan

Bagaimana Kalau Bagaimana Kalau Tertangkap tangan ?Tertangkap tangan ?

dalam hal tertangkap tangan dalam hal tertangkap tangan maka penangkapan tidak maka penangkapan tidak perlu pakai surat perintah, perlu pakai surat perintah, dengan ketentuan bahwdengan ketentuan bahwaa penangkap harus segera penangkap harus segera menyerahkan tertangkap menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang beserta barang bukti yang ada kepadaada kepada penyidik ataupenyidik atau penyidik pembantu.penyidik pembantu.

Batas waktu Batas waktu penangkapanpenangkapan

penangkapan ditentukan dalam penangkapan ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) yaitu pasal 19 ayat (1) yaitu dilakukan maksimum satu hari. dilakukan maksimum satu hari. jika lebih dari stu hari maka jika lebih dari stu hari maka sudah terjadi pelangaran sudah terjadi pelangaran hukum dan dengan sendirinya hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak penangkapan dianggap tidak sah. atau jika batas waktu itu sah. atau jika batas waktu itu dilanggar maka tersangka, dilanggar maka tersangka, keluarganya, penasehat keluarganya, penasehat hukumnya dapat memintakan hukumnya dapat memintakan pemeriksaan kepada pemeriksaan kepada praperadilan. dan sekaligus praperadilan. dan sekaligus dapdapaat menuntut ganti rugi.t menuntut ganti rugi.

namun akan jadi mnamun akan jadi maasalah jika ksalah jika kaasusnya ada di susnya ada di pedalaman, mpedalaman, maaka untuk jalan keluarnya ka untuk jalan keluarnya penangkapan harus dilakukan oleh penyidik penangkapan harus dilakukan oleh penyidik sendiri agsendiri agaar pemeriksaannya dapat dilakukan r pemeriksaannya dapat dilakukan sesegera mungkin ditempat terdekat. atau sesegera mungkin ditempat terdekat. atau kalau tidk begitu dapat dilakukan surat perintah kalau tidk begitu dapat dilakukan surat perintah menghadap bukan surat perintah penangkapan.menghadap bukan surat perintah penangkapan.

Tentang PenahananTentang Penahanan

AAlasan penahananlasan penahananAAlasan penahanan dibagi dua yaitu alasan lasan penahanan dibagi dua yaitu alasan

obyektif dan alasan subyektifobyektif dan alasan subyektif

Alasan Obyektif Alasan Obyektif yaitu: karena undang-undang sendiri yaitu: karena undang-undang sendiri

yanyangg menentukan tindak pidana man menentukan tindak pidana manaa yang akan dikenakan penahanan; hal yang akan dikenakan penahanan; hal ini ditentukan dalam pasal 21 ayat 14 ini ditentukan dalam pasal 21 ayat 14 ayat (4) KUHAP yaitu:ayat (4) KUHAP yaitu:

perbuatan pidana yang diancam dengan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;pidana penjara lima tahun atau lebih;

perbuatan pidana sebagaimana yang perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 335, 351 dan diatur dalam pasal 335, 351 dan sebagainya.sebagainya.

Alasan Subyektif Alasan Subyektif

yaitu: alasan yang muncul dari penilaian yaitu: alasan yang muncul dari penilaian subyektif pejabat yang menitikberatkasubyektif pejabat yang menitikberatkann pada keadaan dan keperluan penahanan pada keadaan dan keperluan penahanan itu sendiri. hal ini ditentukan dalam pasal itu sendiri. hal ini ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:21 ayat (1) KUHAP yaitu: adanya dugaan keras bahwa tersangka adanya dugaan keras bahwa tersangka

terdakwa melakukan tindak pidana terdakwa melakukan tindak pidana berdsarkan bukti permulaan yang cukup;berdsarkan bukti permulaan yang cukup;

adanya keadaan yang menimbulkan adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka dan terdakwa kekawatiran bahwa tersangka dan terdakwa aakan melarikan diri;kan melarikan diri;

adanyakekawatiran tersangka atau terdakwadanyakekawatiran tersangka atau terdakwaa merusak dan atau menghilangkan barang merusak dan atau menghilangkan barang bukti dbukti daan atau mengulangi tindak pidana.n atau mengulangi tindak pidana.

Siapa yang berwenang Siapa yang berwenang melakukan penahanan ?melakukan penahanan ?

Pejabat yang berwenang mPejabat yang berwenang meelakukan lakukan penahanan adalah:penahanan adalah:PenyidikPenyidikPenuntut umumPenuntut umumHakim pengadilan negeriHakim pengadilan negeriHakim pegadilaHakim pegadilann Tinggi TinggiHakim mahkamah AgungHakim mahkamah Agung

waktu penahanan dan perpanjangannya dapat dirangkum dalam tabel dibawah ini:

NoNo Pejabat Pejabat PenahananPenahanan

Lama Lama PenahananPenahanan

Pejabat Pejabat PerpanjanganPerpanjangan

Lama Lama PerpanjangaPerpanjanga

nn

JumlaJumlahh

11 PenyidikPenyidik 20 H20 H Penuntut umumPenuntut umum 40 H40 H 60 H60 H

22 Penuntut Penuntut umumumum

20 H20 H Ket. PNKet. PN 30 H30 H 50 H50 H

33 hakim PNhakim PN 30 H30 H Ket. PNKet. PN 60 H60 H 90 H90 H

44 Hakim PTHakim PT 30 H30 H Ket. PTKet. PT 60 H60 H 90 H90 H

55 Hakim MAHakim MA 50 H50 H Ket. MAKet. MA 60 H60 H 110 H110 H

TotalTotal 400 H400 H

penahanan tersebut pada masing-masing tingkatan penahanan tersebut pada masing-masing tingkatan masih mungkin diperpanjang lagi sebagaimana masih mungkin diperpanjang lagi sebagaimana

diatur dalam pasal 29 KUHAP. dalam hal ini diatur dalam pasal 29 KUHAP. dalam hal ini perpanjangan dilakukan dalam hal:perpanjangan dilakukan dalam hal:

Tersangka atau tedakwa menderita Tersangka atau tedakwa menderita gangguan fisik atau mental berat, gangguan fisik atau mental berat, yang dibuktikan dengan surat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atauketerangan dokter, atau

perkara yang diperiksa diancam perkara yang diperiksa diancam penjara sembilan tahun atau lebih.penjara sembilan tahun atau lebih.

yang memberikan perpanjangan berbeda dengan pada saat pertama, dapat digmbarkan dalam tabel dibawah ini:

NoNo Pejabat Pejabat PenahananPenahanan

Pejabat Pejabat PerpanjanganPerpanjangan

Jumlah Jumlah Perpanjangan Perpanjangan

PertamaPertama

Jumlah Jumlah Perpanjangan Perpanjangan

KeduaKedua

JumlahJumlah

11 PenyidikPenyidik Ket. PNKet. PN 30 H30 H 30 H30 H 60 H60 H

22 Penuntut Penuntut umumumum

Ket. PNKet. PN 30 H30 H 30 H30 H 60 H60 H

33 Hakim PNHakim PN Ket. PTKet. PT 30 H30 H 30 H30 H 60 H60 H

44 Hakim PTHakim PT MAMA 30 H30 H 30 H30 H 60 H60 H

55 Hakim MAHakim MA Ket. MAKet. MA 30 H30 H 30 H30 H 60 H60 H

TotalTotal 300 H300 H

Penagguhan Penagguhan PenahananPenahanan

penangguhan penahanan ini sifatnya penangguhan penahanan ini sifatnya permohonan, sehingga dikabulkan permohonan, sehingga dikabulkan dan tidaknya sangat tergantung pada dan tidaknya sangat tergantung pada pejabat yang menahannya. pejabat yang menahannya. penangguhan penahanan dalam penangguhan penahanan dalam undang=undang dapat dilakukan undang=undang dapat dilakukan dengan jaminan maupun tidak dengan dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan namun hampir disetiap jaminan namun hampir disetiap praktek tidak pernah ada praktek tidak pernah ada penangguhan yang tidak pakai penangguhan yang tidak pakai jaminan.jaminan.

KUHAP membagi jenis penahanan KUHAP membagi jenis penahanan menjadi 3 yaitu:menjadi 3 yaitu:

Penahanan Rumah Tahanan NegaraPenahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)(Rutan)

Penahanan RumahPenahanan Rumah Penahanan Kota (pasal 22 ayat (1))Penahanan Kota (pasal 22 ayat (1))

pada tahanan rumah tahanan negara maka pada tahanan rumah tahanan negara maka masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,dari pidana yang dijatuhkan,

untuk tahanan kota pengurangan tersebut untuk tahanan kota pengurangan tersebut seperlima (1/5) dari jumlah lamanya waktu seperlima (1/5) dari jumlah lamanya waktu penahanan,penahanan,

sedangkan dalam tahanan rumah sedangkan dalam tahanan rumah dikurangkan sepertiga (1/3)dikurangkan sepertiga (1/3)

PerhitungannyaPerhitungannya Pidana yang dijatuhkanPidana yang dijatuhkan = 10 = 10 bulanbulanTahanan RutanTahanan Rutan = = 33 bulan bulanPerhitungannyaPerhitungannya 10 - 10 - 33 bulanbulanSisa HukumanSisa Hukuman = = 77 bulan bulan

Pidana yang dijatuhkanPidana yang dijatuhkan = 1= 100 bulanbulanTahanan RumahTahanan Rumah = = 33 bulan bulanPerhitungannyaPerhitungannya 1 100 – (1/3 x – (1/3 x 33) bulan) bulan = = 99 bulan bulan

pidana yang dijatuhkanpidana yang dijatuhkan = 1= 100 bulanbulantahanan kotatahanan kota = = 33 bulan bulanperhitungannyaperhitungannya 1 100 – (1/5 x – (1/5 x 33) bulan) bulan

10 – (1/5 x 90 hari)10 – (1/5 x 90 hari)10 – (90/5)10 – (90/5)10 – (18)10 – (18) = = 9 bulan,12 9 bulan,12

harihari

LatihanLatihanJoni sebagai tersangka penganiayaan di kab bantul, Joni sebagai tersangka penganiayaan di kab bantul, tertangkap dan ditahan di tingkat kepolisian selama tertangkap dan ditahan di tingkat kepolisian selama 30 hari kemudian berkas dilimpahkan ke kejaksaan 30 hari kemudian berkas dilimpahkan ke kejaksaan dan joni ditahan selama 15 hari, setelah selesai dan joni ditahan selama 15 hari, setelah selesai proses di kejaksaan maka kasus joni dilimpahkan proses di kejaksaan maka kasus joni dilimpahkan kepengadilan dan joni ditahan oleh pengadilan negeri kepengadilan dan joni ditahan oleh pengadilan negeri selama 15 hari pula. Setelah melalui proses selama 15 hari pula. Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Joni terbukti secara sah pemeriksaan di Pengadilan Joni terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. penganiayaan dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Joni ketika ditahan dengan status tahanan kota, Joni ketika ditahan dengan status tahanan kota,

PertanyaanyaPertanyaanya

Berapa hukuman yang masih harus dijalani joni Berapa hukuman yang masih harus dijalani joni setelah dikurangi dengan masa tahanannya ? setelah dikurangi dengan masa tahanannya ?

PerhitungannyaPerhitungannya

Hitung masa Hukumanya Berapa ?Hitung masa Hukumanya Berapa ?2 Tahun = 24 Bulan2 Tahun = 24 Bulan

Hitung Total Penahanan yang dilakukan !Hitung Total Penahanan yang dilakukan !PolisiPolisi = 30 hari= 30 hariJaksaJaksa = 15 hari= 15 hariHakimHakim = 15 hari= 15 hariTotalTotal = 60 hari = 2 Bulan= 60 hari = 2 Bulan

Jenis Penahanan Jenis Penahanan Tahanan Kota = 1/5 Tahanan Kota = 1/5

Rumus: Rumus: Jumlah Hukuman – (Jenis Penahanan x Jumlah Jumlah Hukuman – (Jenis Penahanan x Jumlah Penahanan)Penahanan)

NextNext24 – (1/5 x 2 bulan)24 – (1/5 x 2 bulan)Kalau sulit, hitung pakai hari Kalau sulit, hitung pakai hari saja !saja !24 – (1/5 x 60 hari )24 – (1/5 x 60 hari )24 – (1x60 : 5 )24 – (1x60 : 5 )24 – (60 : 5)24 – (60 : 5)24 – 1224 – 1224 = 720 hari – 12 hari24 = 720 hari – 12 hari=708 hari =708 hari (bisa dibulankan kembali)(bisa dibulankan kembali)

Tentang PenggeledahanTentang Penggeledahan

pada prinsipnya tak seorangpun yang boleh pada prinsipnya tak seorangpun yang boleh dipaksa menjalani gangguan secara sewenang-dipaksa menjalani gangguan secara sewenang-wenang dan tidak sah terhadap kekuasaan wenang dan tidak sah terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya atau surat pribadinya, keluarganya, rumahnya atau surat menyuratnya. sekalipun demikian undang-menyuratnya. sekalipun demikian undang-undang memberikan kewenangan kepada undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan demi penyidik untuk melakukan penggeledahan demi kepentingan penyidikan.kepentingan penyidikan.

KUHAPKUHAP membagi penggeledahan menjadi dua membagi penggeledahan menjadi dua yaitu:yaitu:penggeledahan rumah dan penggeledahan penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian dan badan.pakaian dan badan.

kedua penggeledahan tersebut harus dilakukan kedua penggeledahan tersebut harus dilakukan oleh oleh penyidik atau penyelidik atas oleh oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik. dan dalam pelaksanaanya perintah penyidik. dan dalam pelaksanaanya harus memperhatikan prinsip-prinsip atau harus memperhatikan prinsip-prinsip atau syarat-syarat yang telah ditentukan undang-syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang.undang.

PPrinsip atrinsip ataau syarat yang harus u syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan diperhatikan dalam melakukan penggeledahan rumah adalah bahwa:penggeledahan rumah adalah bahwa:

Penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua Penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pegadilan negeri setempat ( pasal33 ayat (1))pegadilan negeri setempat ( pasal33 ayat (1))

setiap memasuki suatu rumah, seseorang penyidik setiap memasuki suatu rumah, seseorang penyidik harus menunjukkan tanda pengenal (pasal 125)harus menunjukkan tanda pengenal (pasal 125)

jika penggeledahan itu dilakukan atas perintah tertulis jika penggeledahan itu dilakukan atas perintah tertulis penyidik maka penyelidik yang menjalankan perintah penyidik maka penyelidik yang menjalankan perintah itu harus menunjukkan surat tugas;itu harus menunjukkan surat tugas;

Penyidik harus ditemani oleh dua orang saksi dalam hal Penyidik harus ditemani oleh dua orang saksi dalam hal tersangka ataupenghuninya menyetujuinya, jika yang tersangka ataupenghuninya menyetujuinya, jika yang terakhir ini menolak atau tidak hadir penyidik harus terakhir ini menolak atau tidak hadir penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan serta dua orang saksi (pasal 33 ayat (3))serta dua orang saksi (pasal 33 ayat (3))

pelaksanaan dan hasil dari penggeledahan rumah itu, pelaksanaan dan hasil dari penggeledahan rumah itu, penyidik harus membuat suatu berita acara dalam dua penyidik harus membuat suatu berita acara dalam dua hari dan turunannya di sampaikan kepada pemilik atau hari dan turunannya di sampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (pasal 33 ayat (5)).penghuni rumah yang bersangkutan (pasal 33 ayat (5)).

TTempat-tempat yang dikcualikan empat-tempat yang dikcualikan dan tidak diperkenankan untuk dan tidak diperkenankan untuk memasukinya adalah:memasukinya adalah:

Ruang dimana sedang berlangsung Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR dan DPRsidang MPR dan DPR

tempat dtempat diimana sedang diadakan mana sedang diadakan /berlangsung ibadah dan atau /berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;upacara keagamaan;

ruang dimana sedang berlangsung ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.sidang pengadilan.

PPenggeledahan badanenggeledahan badan,, undang- undang-undang tidak menjelaskan,undang tidak menjelaskan,

NNamun dalam hal penggeledahan amun dalam hal penggeledahan badan ini termasuk juga pada badan ini termasuk juga pada rongga badan. penggeledahan rongga badan. penggeledahan seorang wanita dilakukan olehseorang wanita dilakukan oleh seorang wanitaseorang wanita

Tentang PenyitaanTentang Penyitaan

Penyitaan berbeda dengan Penyitaan berbeda dengan penggeledahan walaupun penggeledahan walaupun sama-sama merupakan sama-sama merupakan upaya paksa,upaya paksa,

JJika penggeledahan tujuanya untuk ika penggeledahan tujuanya untuk kepentingan penyelidikankepentingan penyelidikan atau untuk atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, kepentingan pemeriksaan penyidikan, sedangkan sedangkan

penyitaan tujuanya untuk penyitaan tujuanya untuk kepentingankepentingan pembuktianpembuktian terutama ditujukan untuk terutama ditujukan untuk barang bukti dimuka sidang.barang bukti dimuka sidang.

penyitaan penyitaan

adalah tindakan hukum yang dilakukan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tahap penyidikan. sesudah lewat pada tahap penyidikan. sesudah lewat tahap penyidikan tak dapat lagi tahap penyidikan tak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. karena pasal 38 nama penyidik. karena pasal 38 menegaskan bahwa yang berwenang menegaskan bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik.melakukan penyitaan adalah penyidik.

BBentuk-bentuk penyitaan entuk-bentuk penyitaan dapat dibagi menjadi 3 yaitu:dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

penyitaan biasa atau umum;penyitaan biasa atau umum;penyitaan dalam keadaa perlu dan penyitaan dalam keadaa perlu dan

mendesak;mendesak;penyitaan dalam keadaan tertangkap penyitaan dalam keadaan tertangkap

tangan.tangan.

Penyitaan biasaPenyitaan biasa

penyitaan biasa adalh penyitaan yang menggunakan penyitaan biasa adalh penyitaan yang menggunakan atau memlalui perosedur biasa yang merupakan atau memlalui perosedur biasa yang merupakan aturan umum penyitaan. aturan umum penyitaan.

adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk yang adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk yang biasa atau umum dilakukan dengan cara:biasa atau umum dilakukan dengan cara:

harus ada surat izin penyitaan dari pengadilan harus ada surat izin penyitaan dari pengadilan negeri;negeri;

memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal;memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal; memperlihatkan benda yang akan disita;memperlihatkan benda yang akan disita; penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus

disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi;dan dua orang saksi;

membuat berita acara penyitaanmembuat berita acara penyitaan membungkus benda sitaan.membungkus benda sitaan.

Penyitaan dalam keadaan Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesakperlu dan mendesak

cara ini sebagai pengecualian dari penyitaan biasa, cara ini sebagai pengecualian dari penyitaan biasa, pasal 38 ayt 2 memberikan pengecualian untuk pasal 38 ayt 2 memberikan pengecualian untuk memungkinkan melakukan penyitaan tanpa memungkinkan melakukan penyitaan tanpa menggunakan prosedur baku ataudengan menggunakan prosedur baku ataudengan memperoleh surat izin dari PN, hal ini diperlukan memperoleh surat izin dari PN, hal ini diperlukan untuk memberikan kelonggarauntuk memberikan kelonggarann bagi penyidik untuk bagi penyidik untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan.diperlukan.

dalam hal penyitaan tanpa menggunakan izin ini dalam hal penyitaan tanpa menggunakan izin ini atau dengan kataatau dengan kata lain penyitaan dalam keadaan lain penyitaan dalam keadaan perlu dan memaksa, ini hanya dilakukan terhadap perlu dan memaksa, ini hanya dilakukan terhadap benda bergerak dan untuk itu wajib segera benda bergerak dan untuk itu wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan untuk dilaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan persetujuan (pasal 38 ayat (2)).mendapatkan persetujuan (pasal 38 ayat (2)).

Penyitaan dalam hal Penyitaan dalam hal tertangkap Tangantertangkap Tangan

jenis ini juga pengecualian dari penyitaan biasa. jenis ini juga pengecualian dari penyitaan biasa. penyitaan dalam keadaan tertangkappenyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tangan ini berdasarkan pasal 40 dapt dikenaklan ini berdasarkan pasal 40 dapt dikenaklan terhadap benda dan alat:terhadap benda dan alat:

yang ternyata digunakan untuk melakukan yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidanatindak pidana

atau benda dan alat yang “patut diduga” telah atau benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

atau benda lain yang dapt dipakai sebagai atau benda lain yang dapt dipakai sebagai barang bukti.barang bukti.

BBerkenaan dengan benda benda sitaan erkenaan dengan benda benda sitaan ini perlu juga memperhatikan ketentuan ini perlu juga memperhatikan ketentuan pasal 45 KUHAP sebagai berikut:pasal 45 KUHAP sebagai berikut:

DDalam hal benda sitaan tediri dari benda yang alam hal benda sitaan tediri dari benda yang mudah lekas rusak atau membahayakan, sehingga mudah lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama sampai tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama sampai adanya putusan pengadilan, sehingga dalam kondisi adanya putusan pengadilan, sehingga dalam kondisi seperti ini sejauh mungkin dengan persetujuan seperti ini sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat mengambil tindakan tersangka atau kuasanya dapat mengambil tindakan sebagi berikut:sebagi berikut:

apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebutdapat dijual lelang atau diamankan umum, benda tersebutdapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka dan kuasanya;tersangka dan kuasanya;

apabila perkara sudahditangan pengadilan, maka benda apabila perkara sudahditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat dijual oleh penuntut umum atas izin hakim tersebut dapat dijual oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan yang disaksikan terdakwa dan yang menyidangkan yang disaksikan terdakwa dan kuasanya.kuasanya.

NextNext hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang

berupa uang dipakai sebagai barang bukti;berupa uang dipakai sebagai barang bukti; guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin

disisihkan sebagian kecil dari benda;disisihkan sebagian kecil dari benda; benda sitaan yang bersifat terlarang atau benda sitaan yang bersifat terlarang atau

dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan ini misalnya narkoba.ketentuan ini misalnya narkoba.

adapun tempat penyimpanan barang sitaan adapun tempat penyimpanan barang sitaan adalah rumah penyimpanan benda sitaan adalah rumah penyimpanan benda sitaan negara ataudisingkat dengan sebutan negara ataudisingkat dengan sebutan RUPBASAN.RUPBASAN.

BAB IIIBAB IIIPERIHAL TAHAPAN PERIHAL TAHAPAN

PENUNTUTANPENUNTUTAN

Ketika pemeriksaan pendahuluan selesai, Ketika pemeriksaan pendahuluan selesai, maka untuk selanjutnya adalah tahapan maka untuk selanjutnya adalah tahapan penuntutan. tahapan ini merupakan penuntutan. tahapan ini merupakan rangkaian dalam penyelesaian perkara rangkaian dalam penyelesaian perkara pidana sebelum hakim memeriksanya di pidana sebelum hakim memeriksanya di sidang pengadilan. sidang pengadilan.

penuntutan itu sendiri adalah penuntutan itu sendiri adalah kegiatan melimpahkan perkara kegiatan melimpahkan perkara pidana kepengadilan. didalam pidana kepengadilan. didalam melimpahkan perkara itu tidak melimpahkan perkara itu tidak sekedar membawa perkara sekedar membawa perkara kepengadilan tapi ada beberapa hal kepengadilan tapi ada beberapa hal yang dilakukan sebelum perkara itu yang dilakukan sebelum perkara itu disampaikan kepengadilan.disampaikan kepengadilan.

menurut martiman prodjohamidjoyo, sebelum menurut martiman prodjohamidjoyo, sebelum jaksa melimpahkan perkara pidana kepengadilan jaksa melimpahkan perkara pidana kepengadilan dankemudian melakukan penuntutan, ia wajib dankemudian melakukan penuntutan, ia wajib mengambil langkah-langkah seperti:mengambil langkah-langkah seperti:

menerima dan memeriksa berkas perkara;menerima dan memeriksa berkas perkara; mengadakan pra penuntutan apabila ada mengadakan pra penuntutan apabila ada

kekurangan pada penyidikan segera kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk untuk penyempurnanya; memberikan petunjuk untuk penyempurnanya; ( waktunya 7 hari untuk wajib memberi ( waktunya 7 hari untuk wajib memberi tahukankekurangannya)tahukankekurangannya)

memberikan perpanjangan penahanan, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

membuat surat dakwaanmembuat surat dakwaan

NextNext

melimpahkan perkara kepegadilan;melimpahkan perkara kepegadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada menyampaikan pemberitahuan kepada

ersangka tentang ketentuan persidangan ersangka tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan, kepada dengan disertai panggilan, kepada tedakwa maupun saksi-saksi;tedakwa maupun saksi-saksi;

melakukan penuntutan;melakukan penuntutan; menutup perkara demi kepentingan menutup perkara demi kepentingan

hukum;hukum; melakukan tindakan lain dalam ruang melakukan tindakan lain dalam ruang

lingkup dan tanggungjawab sebagi lingkup dan tanggungjawab sebagi penuntut umum;penuntut umum;

melaksanakan putusan hakim.melaksanakan putusan hakim.

Pra PenuntutanPra Penuntutan

istilah Pra penuntutan ada dalam pasal 14 istilah Pra penuntutan ada dalam pasal 14 KUHAP “ mengadakan prapenuntutan KUHAP “ mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan penyidikan dengan memperhatikanketentuan pasal 110 memperhatikanketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka petunjuk dalam rangka penyempurnaanya penyidikan dari penyempurnaanya penyidikan dari penyidik.penyidik.

waktu yang diberikan kepada penuntut waktu yang diberikan kepada penuntut umum untuk “meneliti dan umum untuk “meneliti dan mempelajari” adalah 7 hari.mempelajari” adalah 7 hari.

PenuntutanPenuntutan

Penuntutan adalahPenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkar pidna kepengadilan negeri melimpahkan perkar pidna kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurt cara yang yang berwenang dalam hal dan menurt cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. pengadilan.

menurut Wirjono menurut Wirjono menuntut seorang tedakwa menuntut seorang tedakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.terdakwa.

TTujuan melakukan ujuan melakukan penuntutanpenuntutan

adalah untuk mendapatkan penetapan dari adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum, tentang adanya alasan yang penuntut umum, tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seseorang terdakwa cukup untuk menuntut seseorang terdakwa dimuka hakim.dimuka hakim.

penuntut umumberwenang melakukan penuntut umumberwenang melakukan peuntutan terhadap siapa saja yang didakwa peuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili kepengadilan yang berwenang mengadili (pasal 237)(pasal 237)

yang dimaksud dengan “daerah yang dimaksud dengan “daerah hukum” hukum”

daerah dimana menjadi daerah dimana menjadi kewenangannya dalam melakukan kewenangannya dalam melakukan penuntutan. daerah hukum atau penuntutan. daerah hukum atau wilayah hukum kejaksaan negeri wilayah hukum kejaksaan negeri

adalah sama dengan daerah hukum adalah sama dengan daerah hukum atau wilayah hukum pengadilan negeri.atau wilayah hukum pengadilan negeri.wilayah suatu pengadila negeri adalah wilayah suatu pengadila negeri adalah

Kabupaten/kota.Kabupaten/kota.

pasal 141 menentukan bahwa penuntut umum dapat pasal 141 menentukan bahwa penuntut umum dapat menggabungkan perkara dan membuatnya satu surat menggabungkan perkara dan membuatnya satu surat dakwaan, apabila pada waktu dan saat yang sama atu dakwaan, apabila pada waktu dan saat yang sama atu hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas. syarat hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas. syarat yang ditentukan oleh undang-undang. yaitu:yang ditentukan oleh undang-undang. yaitu:

beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan hlangan pemeriksaan tidak menjadikan hlangan terhadap penggabungannya;terhadap penggabungannya;

beberapa tindak pidana yang bersangkut beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain;paut satu dengan yang lain;

bebbebeerapa tindak pidana yang bersangkut rapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain itu ada paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dlam hal ini hubungannya, yang dlam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.kepentingan pemeriksaan.

bahwa yang dimasud dengan bersangkut bahwa yang dimasud dengan bersangkut paut satu dengan yang lain itu apabila paut satu dengan yang lain itu apabila tindak pidana tersebut dilakukan:tindak pidana tersebut dilakukan:

oleh lebih dari seorang yang oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;yang bersamaan;

oleh lebih dari seorang pada saat dan oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda tetapi merupakan tempat yang berbeda tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat mereka sebelumnya;yang dibuat mereka sebelumnya;

NNamun dalam pasal 142amun dalam pasal 142

MMemungkinkan melakukan emungkinkan melakukan pemisahan perkara, dalam hal pemisahan perkara, dalam hal

penuntut umum menerima satu penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat berkas perkara yang memuat

beberapa perkara. seperti kasus beberapa perkara. seperti kasus terorieme dan korupsi yang terorieme dan korupsi yang melibatkan banyak pejabat melibatkan banyak pejabat

misalnyamisalnya

Menghentikan Menghentikan PenuntutanPenuntutan

menghentikan penuntutan berarti menghentikan penuntutan berarti telah terjadi penuntutan namun telah terjadi penuntutan namun karena terdapat beberapa hal seperti karena terdapat beberapa hal seperti terdapat dalam pasal 140 ayat (2), terdapat dalam pasal 140 ayat (2),

karena tidak cukup bukti, ternyata karena tidak cukup bukti, ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum.perkara ditutup demi hukum.

Surat DakwaanSurat Dakwaan

Ketika penuntut umum telah menentukan Ketika penuntut umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat ia dalam waktu secepatnya membuat susurratat dakwan dan setiap penuntut dakwan dan setiap penuntut umum melimpahan perkara umum melimpahan perkara kepengadilan selalu disertaikepengadilan selalu disertai dengan dengan surat dakwaan sebagai dasar surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dipengadilan.dipengadilan.

KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi

dari surat dakwaandari surat dakwaan seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2) seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2)

yakni.... surat dakwaan yang diberi tangal dan yakni.... surat dakwaan yang diberi tangal dan ditandatangani serta berisi:ditandatangani serta berisi:

nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;agama dan pekerjaan tersangka;

uraian secara cermat, jelas dan lengkap uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktudengan menyebutkan waktu (Tempus Delicty)(Tempus Delicty) dan tempat tindak pidana itu dilakukandan tempat tindak pidana itu dilakukan (Locus (Locus Delicty)Delicty)..

Bentuk Surat Bentuk Surat DakwaanDakwaan

surat dakwaan dapat disusun surat dakwaan dapat disusun dalam berbagai bentuk tergantung dalam berbagai bentuk tergantung kepeda perkara yang terjadi. oleh kepeda perkara yang terjadi. oleh karena itu bentuk dakwaan dapat karena itu bentuk dakwaan dapat

dibagi menjadi empat macam:dibagi menjadi empat macam:

Macam-macam DakwaanMacam-macam Dakwaan

Dakwan yang disusun secara tunggal (dakwaan Dakwan yang disusun secara tunggal (dakwaan tunggal)tunggal)dakwaan ini dibuat untuk menuntut satu orang atu lebih yang dakwaan ini dibuat untuk menuntut satu orang atu lebih yang dituduh melakukan satu perbuatanpidana saja, misalnya dituduh melakukan satu perbuatanpidana saja, misalnya terdakwa hanya melakukan perbuatan pencurian (biasa) pasal terdakwa hanya melakukan perbuatan pencurian (biasa) pasal 362 KUHP;362 KUHP;

Dakwaan KumulatifDakwaan Kumulatifdakwaan ini dibuat untuk menuntut seorang terdakwa atau dakwaan ini dibuat untuk menuntut seorang terdakwa atau lebih yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, lebih yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, misalnya: disamping i melakukan perbuatan pencurian, ia pula misalnya: disamping i melakukan perbuatan pencurian, ia pula membawa senjata api tanpa izin yang berwajib, artinya membawa senjata api tanpa izin yang berwajib, artinya terdakwa (terdakwa-terdakwa) didakwa melakukan dua terdakwa (terdakwa-terdakwa) didakwa melakukan dua macam perbuatan pidana sekaligus. biasanya dakwaan ini macam perbuatan pidana sekaligus. biasanya dakwaan ini ditandai dengan memberikan nomor urut dari dakwaan ditandai dengan memberikan nomor urut dari dakwaan misalnya kesatu, kedua dan seterusnya.misalnya kesatu, kedua dan seterusnya.

Dakwaan Secara AlternatifDakwaan Secara Alternatif

dakwaan ini menurut Prof. Bambang Purnomo dakwaan ini menurut Prof. Bambang Purnomo dibuat untuk menentukan perkara pidana dibuat untuk menentukan perkara pidana yang terdapat keraguraguan mengenai jenis yang terdapat keraguraguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat, perbuatan pidana mana yang paling tepat, sehingga dalam penuntutan diserahkan sehingga dalam penuntutan diserahkan kepada pengadilan untuk memilih secara kepada pengadilan untuk memilih secara tepat berdsarkan hasil pembuktian sidang tepat berdsarkan hasil pembuktian sidang agar mendapat putusan satu jenis perbuatan agar mendapat putusan satu jenis perbuatan pidana saja dari beberapa jenis yang pidana saja dari beberapa jenis yang dituduhkan. misalnya keragu-raguan untuk dituduhkan. misalnya keragu-raguan untuk menuduh dengan dakwaan “kejahatan menuduh dengan dakwaan “kejahatan pencurian “ ataukah “kejahatan pencurian “ ataukah “kejahatan penggelapan”, dengan menunjuk kata penggelapan”, dengan menunjuk kata “atau” di antara perbuatan-perbuatan yang “atau” di antara perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dari dua pokok perbuatan.dituduhkan dari dua pokok perbuatan.

Dakwaan secara SubsidairDakwaan secara Subsidair

dakwaan ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebihdari satu dakwaan ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebihdari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana, dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana, pidana yang berat ditempatkan pada deretan pertama yang disebut pidana yang berat ditempatkan pada deretan pertama yang disebut sebagai dakwaan primer, kemudian disusul dengan dakwan yang lebih sebagai dakwaan primer, kemudian disusul dengan dakwan yang lebih ringan sebagai dakwan subsidair. mungkin masih ada lagi yang lebih ringan sebagai dakwan subsidair. mungkin masih ada lagi yang lebih ringan dengan dakwaan Lebih subsidair dan seterusnya.ringan dengan dakwaan Lebih subsidair dan seterusnya.

sebagai contoh dakwaan subsidair dalam kejahatan yang serupa, sebagai contoh dakwaan subsidair dalam kejahatan yang serupa, misalnya: untuk kasus “pembunuhan berencana” yang bobotnya lebih misalnya: untuk kasus “pembunuhan berencana” yang bobotnya lebih tinggi/tertinggi, ditempatkan lebih dahulu sebagai dakwaan primer. tinggi/tertinggi, ditempatkan lebih dahulu sebagai dakwaan primer. kemudian untuk “pembunuhan dengan sengaja”yang bobotnya lebih kemudian untuk “pembunuhan dengan sengaja”yang bobotnya lebih rendah ditempatkan pada dakwaan subsidair, seterusnya untuk rendah ditempatkan pada dakwaan subsidair, seterusnya untuk “penganiayaan yang mengakibatkan mati” bobotnya lebih rendah lagi “penganiayaan yang mengakibatkan mati” bobotnya lebih rendah lagi ditempatkan sebagai dakwaan lebih Subsidair.ditempatkan sebagai dakwaan lebih Subsidair.

penempatan dakwaan primer, subsidair dan lebih subsidair dimaksudkan penempatan dakwaan primer, subsidair dan lebih subsidair dimaksudkan agarhakim memeriksa dakwaan primer dahulu, dan jika dakwaan agarhakim memeriksa dakwaan primer dahulu, dan jika dakwaan primersudah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan, primersudah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan, namun jika dakwaan primer tidak terbukti maka hakim harus namun jika dakwaan primer tidak terbukti maka hakim harus memeriksa dakwaan subsidair begitu seterusnya.memeriksa dakwaan subsidair begitu seterusnya.

BAB IVBAB IVPERIHAL PEMERIKSAAN DAN PERIHAL PEMERIKSAAN DAN

PUTUSAN PENGADILANPUTUSAN PENGADILAN

Kompetensi Pengadilan Kompetensi Pengadilan PidanaPidana

kompetensi pengadilan pidana atau kompetensi pengadilan pidana atau sering disebut juga wewenang sering disebut juga wewenang pengadilan untuk mengadili pengadilan untuk mengadili perkara pidana yang diajukan perkara pidana yang diajukan kepadanya. kompetensi kepadanya. kompetensi pengadilan dalam teori dibagi pengadilan dalam teori dibagi dalam dua bagian yakni dalam dua bagian yakni kompetensi absolut dan kompetensi absolut dan kompetensi relatif.kompetensi relatif.

Kompetensi AbsolutKompetensi Absolut

kompetensi absolut adalah kewenangan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan atas tingkatan pengadilan berdasarkan atas tingkatan pengadilan lain.lain. tingkatan pengadilan sebagaimana tingkatan pengadilan sebagaimana yang dikenal selama ini adalah yang dikenal selama ini adalah pengadilan tingkat pertama (PN) dan pengadilan tingkat pertama (PN) dan pengadilan tingkat kedua (PT dan MA) pengadilan tingkat kedua (PT dan MA) sementara jenis-jenis pengadilan adalah sementara jenis-jenis pengadilan adalah Peradilan Umum, peradilan militer, PTUN Peradilan Umum, peradilan militer, PTUN dan Pengadilan Agama.dan Pengadilan Agama.

nextnext atas dasar tingkatan dan jenis pengadilan inilah atas dasar tingkatan dan jenis pengadilan inilah

maka kewenangan masing-masing pengadilan itu maka kewenangan masing-masing pengadilan itu berbeda satu dengan yang lain tedapat beberapa berbeda satu dengan yang lain tedapat beberapa prinsip yang memperlihatkan kewenangan prinsip yang memperlihatkan kewenangan masing-masing.masing-masing.

prinsip pertama: Pengadilan Negeri (PN) prinsip pertama: Pengadilan Negeri (PN) berwenang mengadili semua perkara pidana berwenang mengadili semua perkara pidana yang belum pernah diadili dan belum yang belum pernah diadili dan belum memperoleh putusanmemperoleh putusan

Prinsip kedua: Pengadilan tinggi (PT) berwenang Prinsip kedua: Pengadilan tinggi (PT) berwenang mengadili perkara yang sudah diputus oleh mengadili perkara yang sudah diputus oleh pengadilan negeri.pengadilan negeri.

Prinsip ketiga: Mahkamah Agung (MA) berwenang Prinsip ketiga: Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili perkara pidana yang dimintakan kasasi mengadili perkara pidana yang dimintakan kasasi kepadanya.kepadanya.

Kompetensi RelatifKompetensi Relatif

kompetensi relatif adalah kewenangan kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan mengadili perkara pengadilan mengadili perkara berdasarkan wilayah kekuasaanya berdasarkan wilayah kekuasaanya hukum. wilayah hukum dari satu hukum. wilayah hukum dari satu pengadilan negeri adalah satu pengadilan negeri adalah satu wilayah kabupaten/kota.wilayah kabupaten/kota.

didalam kompetensi relatif terdapat didalam kompetensi relatif terdapat prinsip-prinsip untuk menentukan prinsip-prinsip untuk menentukan adanya kewenangan mengadili. adanya kewenangan mengadili. prinsip-prinsip tersebut dapat prinsip-prinsip tersebut dapat diketemukan dalam berbagi pasal diketemukan dalam berbagi pasal dalam KUHAP yakni sebagai berikut:dalam KUHAP yakni sebagai berikut:

Prinsip PertamaPrinsip Pertama

prinsip ini dapat dijumpai didalam pasal 84 KUHAP prinsip ini dapat dijumpai didalam pasal 84 KUHAP yaitu:yaitu:

Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.dalam daerah hukumnya.

Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaian besar saksi apabila tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;tindak pidana itu dilakukan;

NextNext

apabila seorang terdakwa melakukan beberapa apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri tiu masing-msing berwenang mengadili perkara tiu masing-msing berwenang mengadili perkara pidan itu;pidan itu;

terhadap beberapa perkara pidana yang satu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkutpautnya dan dilakukan sama lain ada sangkutpautnya dan dilakukan oleh orang yang sama dalam derah hukum oleh orang yang sama dalam derah hukum berbgi pengadilan negeri, diadili oleh masing-berbgi pengadilan negeri, diadili oleh masing-msing pengadilan negeri dengan ketentuan msing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.tersebut.

Prinsip keduaPrinsip kedua

prinsip kedua ini ada dalam pasal 85 prinsip kedua ini ada dalam pasal 85 KUHAP pasal ini menentukan bahwa KUHAP pasal ini menentukan bahwa didalam hal keadaan daerah tidak didalam hal keadaan daerah tidak mengijinkan suatu pengadilan untuk mengijinkan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara, maka atmengadili suatu perkara, maka ataas usul s usul ketua pengadilan negeri atau kepala ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, kejaksaan negeri yang bersangkutan, mahkamah agung mengusulkan kepada mahkamah agung mengusulkan kepada menteri kehakiman (menteri yang menteri kehakiman (menteri yang berwenang kalau tidak ada menteri berwenang kalau tidak ada menteri kehakiman mislnya menteri Hukum dan kehakiman mislnya menteri Hukum dan HAM) untuk menetapkan atauHAM) untuk menetapkan atau menunjuk menunjuk pengadilan negeri lain.pengadilan negeri lain.

Prinsip KetigaPrinsip Ketiga

Prinsip ketiga ini menentukan bahwa Prinsip ketiga ini menentukan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan diluar perkara pidana yang dilakukan diluar negeri adalah pengadilan negeri jakarta negeri adalah pengadilan negeri jakarta pusat. hal tersebut dapat dilihat dalam pusat. hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 86 KUHAP yang bunyinya: ketentuan pasal 86 KUHAP yang bunyinya: apabila seseorang melakukan tindak apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang diadili menurt pidana diluar negeri yang diadili menurt hukum Republik Indonesia maka hukum Republik Indonesia maka pengadilan negeri jakarta pusat yang pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang mengadilinya.berwenang mengadilinya.

Pemeriksaan disidang Pemeriksaan disidang pengadilanpengadilan

Proses pemeriksaan perkara disidang Proses pemeriksaan perkara disidang pengadilan dapat dilakukan dengan pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam menggunakan tiga macam pemeriksaan perkara tergantung pemeriksaan perkara tergantung pada berat dan ringannya pada berat dan ringannya perkaranya yaitu:perkaranya yaitu:

Pemeriksaan dengan Pemeriksaan dengan acara biasa;acara biasa;

pemeriksaan dengan pemeriksaan dengan acara singkat;acara singkat;

Pemeriksaan dengan Pemeriksaan dengan Acara cepat.Acara cepat.

TahapTahap pemeriksaan dengan pemeriksaan dengan acara biasaacara biasa

Tahap pemanggilanTahap pemanggilan Tahap pembacaan surat dakwaanTahap pembacaan surat dakwaan Tahap eksepsiTahap eksepsi Tahap pembuktianTahap pembuktian Tahap requisitoir/tuntutan pidanaTahap requisitoir/tuntutan pidana Tahap Pledoi/pembelaanTahap Pledoi/pembelaan Tahap replik/duplikTahap replik/duplik Tahap putusan hakim.Tahap putusan hakim.

Tahap PemanggilanTahap Pemanggilan

ketika berkas perkara sudah sampai ke ketika berkas perkara sudah sampai ke Pengadilan, ketua pengadilan Pengadilan, ketua pengadilan menunjukhakim yang akan memeriksa menunjukhakim yang akan memeriksa perkara tersebut. selanjutnya hakim yang perkara tersebut. selanjutnya hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dan ditunjuk menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada penuntut umum memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi yang akan diajukan ke persidangan saksi yang akan diajukan ke persidangan

PPasal 152 ayat (2) KUHAPasal 152 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa pemanggilan terdakwa dan mengatakan bahwa pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan suratpemanggilan oleh saksi dilakukan dengan suratpemanggilan oleh penuntut umum secara sah, dan harus sudah penuntut umum secara sah, dan harus sudah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Selanjutnya dalam pasal 146 ayat dimulai. Selanjutnya dalam pasal 146 ayat (1,2) menyatakan bahwa surat panggilan (1,2) menyatakan bahwa surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa mereka dipanggil.perkara apa mereka dipanggil.

sementara menurut ketentuan pasal 145 sementara menurut ketentuan pasal 145 KUHAP bahwa surat panggilan tersebut hanya KUHAP bahwa surat panggilan tersebut hanya dapat dipandang sebagai surat panggilan yang dapat dipandang sebagai surat panggilan yang

sah apabila surat:sah apabila surat: panggilan itu disampaikan kepada terdakwa dialamat tempat panggilan itu disampaikan kepada terdakwa dialamat tempat

tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka disampaikan dialamat kediamannya terakhir;maka disampaikan dialamat kediamannya terakhir;

apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yangbedaerah hukum tempat tinggal melalui kepala desa yangbedaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir;terdakwa atau tempat kediaman terakhir;

dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara;negara;

penerimaan surat pangilan oleh terdakwa sendiri ataupun penerimaan surat pangilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain, dilakukan dengan tand penerimaan;oleh orang lain, dilakukan dengan tand penerimaan;

apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman digedung pengadilan negeri yang berwenang pengumuman digedung pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.mengadilinya.

Apakah setelah Apakah setelah dipanggil tersangka dipanggil tersangka

pasti hadir ?pasti hadir ?dalam hal dalam hal tersangka tdak hadirtersangka tdak hadir, , maka hakim ketua sidang meneliti maka hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. jika terdakwa tidak di-secara sah. jika terdakwa tidak di-panggil secara sah hakim ketua panggil secara sah hakim ketua sidang menunda sidang dan sidang menunda sidang dan memerintahkan supaya tedakwa memerintahkan supaya tedakwa dipanggil sekali lagi.dipanggil sekali lagi.

jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah

pula pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat pula pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilakukan dan hakim memerintahkan agr dilakukan dan hakim memerintahkan agr

terdakwa dipanggil sekali lagi. setelah terdakwa dipanggil sekali lagi. setelah dipanggil sekali lagi tidak hadir juga maka dipanggil sekali lagi tidak hadir juga maka hakim ketua sidang memerintahkan agr hakim ketua sidang memerintahkan agr terdakwa dihadirkan dengan paksa pada terdakwa dihadirkan dengan paksa pada

sidang pertama berikutnya.sidang pertama berikutnya.

Tahap Pembukaan dan Tahap Pembukaan dan Pemeriksaan identitas Pemeriksaan identitas

terdakwaterdakwa HHakim, penuntut umum dan penasehat hukum akim, penuntut umum dan penasehat hukum

menempati tempat duduknya masing-masingmenempati tempat duduknya masing-masing;; hakim ketua kemudian membuka sidang (dengan hakim ketua kemudian membuka sidang (dengan

ketentuan asas sidang dibuka dan terbuka untuk ketentuan asas sidang dibuka dan terbuka untuk umum) kecuali dalam hal kasus kesusilaan dan umum) kecuali dalam hal kasus kesusilaan dan terdakwanya anak kecil. terdakwanya anak kecil.

Menghadirkan tersangkaMenghadirkan tersangka Pemeriksaan identitas yaitu: Pemeriksaan identitas yaitu: Nama, umur, jenis Nama, umur, jenis

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal terakhir, kelamin, kebangsaan, tempat tinggal terakhir, agama, pekerjaan. setelah itu hakim ketua agama, pekerjaan. setelah itu hakim ketua kemudian bertanya apakah tedakwa dalam kemudian bertanya apakah tedakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa,keadaan sehat dan siap diperiksa,

Tahap Pembacaan Surat Tahap Pembacaan Surat DakwaanDakwaan

HHakim ketua memerintahkan kepada jaksa akim ketua memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan, dengan dibacakannya surat dakwaan dakwaan, dengan dibacakannya surat dakwaan ini maka proses pemeriksan telah dimulai.ini maka proses pemeriksan telah dimulai.

Secara singkat Surat dakwaan itu harus memuat Secara singkat Surat dakwaan itu harus memuat secara jelas tentang:secara jelas tentang: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,

agama dan pekerjaan tersangka;agama dan pekerjaan tersangka; uraian secara singkat, jelas danuraian secara singkat, jelas dan lengkap perbuatan lengkap perbuatan

pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan.tempat perbuatan pidana dilakukan.

Untuk proses Untuk proses lengkapnya bisa di lengkapnya bisa di

copy!!copy!!

Pemeriksaan dengan Acara Pemeriksaan dengan Acara singkatsingkat

Pada prinsipnya hampir sama dengan Pada prinsipnya hampir sama dengan acara biasa, hanya saja terdapat sedikit acara biasa, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yaitu:perbedaan yaitu: Penuntut umum tidak perlu membuat surat Penuntut umum tidak perlu membuat surat

dakwaan secara tertulis (cukup dengan lisan)dakwaan secara tertulis (cukup dengan lisan) Putusan hakim cukup di tuliskan dalam berta Putusan hakim cukup di tuliskan dalam berta

acara persidangan, dan tidak perlu di buat acara persidangan, dan tidak perlu di buat seperti putusan pada umumnya, (putusan ini seperti putusan pada umumnya, (putusan ini sidah memiliki kekuatan hukum tetap)sidah memiliki kekuatan hukum tetap)

Pemeriksaan dengan acara Pemeriksaan dengan acara cepat.cepat.

Cara ini terdapat perbedaan dengan kedua Cara ini terdapat perbedaan dengan kedua acara sebelumnya;acara sebelumnya;

Pemeriksaan dengan acara cepat dibagi Pemeriksaan dengan acara cepat dibagi dua menurut KUHAP yaitu:dua menurut KUHAP yaitu: Pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring) Pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring)

yatu tndak pidana yang diancam hukuman yatu tndak pidana yang diancam hukuman kurungan paling lama tiga bulan dan atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima atus rupiah dan penghinaan ringan.atus rupiah dan penghinaan ringan.

Pelanggaran lalu lintasPelanggaran lalu lintas

Next Next

Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terakwa dan selesai dibuat, menghadapkan terakwa dan barang bukti dan jika ada saksi juga dihadirkan;barang bukti dan jika ada saksi juga dihadirkan;

Dilakukan oleh hakim tunggalDilakukan oleh hakim tunggal Saksi tidak mengucpakan sumpah, kecuali hakim Saksi tidak mengucpakan sumpah, kecuali hakim

menganggap perlu;menganggap perlu; Dalam hal kasus pelanggaran lalu lintas tidak Dalam hal kasus pelanggaran lalu lintas tidak

perlu ada berita acara , pe,eriksaan dapat perlu ada berita acara , pe,eriksaan dapat dilakukan meskipun terdakwa diwakili ole orang dilakukan meskipun terdakwa diwakili ole orang lain. lain.

Putusan hakimPutusan hakim

Yang harus termuat dalam putusan Yang harus termuat dalam putusan hakim (pasal 197 KUHAP)hakim (pasal 197 KUHAP)

Kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN Kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Nama Lengap, Tmpat tingal, agama dan Nama Lengap, Tmpat tingal, agama dan kepercayaan terdakwa;kepercayaan terdakwa;

Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan;dakwaan;

Pertimbangan yang disusun secara ringkas Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta berupa alat bukti yang dperoleh mengenai fakta berupa alat bukti yang dperoleh dalam pemeriksaan sidang;dalam pemeriksaan sidang;

Tuntutan pidana yang ada dalam surat tuntutan;Tuntutan pidana yang ada dalam surat tuntutan; Pasal peraturan perundang-undangan yang Pasal peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai hal yang memberatkan dan meringankandisertai hal yang memberatkan dan meringankan

Next Next

Hari dan tanggal diadakannya Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal;perkara diperiksa hakim tunggal;

Pernyataan kesalahan tedakwa, Pernyataan kesalahan tedakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana;dalam rumusan perbuatan pidana;

Perintah supaya terdakwa ditahan atau Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Hati dan tanggal putusan, nama penuntut Hati dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus dan nama umum, hakim yang memutus dan nama panitera.panitera.

Upaya HukumUpaya Hukum

Upaya hukum BiasaUpaya hukum BiasaBandingBandingKasasiKasasi

Upaya hukum Luar biasaUpaya hukum Luar biasaPeninjauan Kembali (PK) Jika terdapat Peninjauan Kembali (PK) Jika terdapat

bukti baru (Novum)bukti baru (Novum)

Terima kasihTerima kasih

Sampai jumpa di ujian akhir Sampai jumpa di ujian akhir semestersemester