Materi I Diskusi Publik RPM Tata Kelola Sistem Elektronik 25 Oktober 2017

Direktorat Keamanan Informasi

Jakarta, 25 Oktober 2017

Seiring dengan semakin cepatnya perkembanganTIK telah membawa perubahan dari peran efisienke peran strategi. Perubahan peran tersebutterlihat dari fungsi teknologi informasi (TI)sebagai pendorong utama (enabler) dari suatuproses transformasi bisnis yang memberikanimbas penting bagi PSE dalam mencapai misi,visi, dan tujuan strategis.

Pengelolaan Sistem Elektronik yang baik akanmenjamin efisiensi dan pencapaian kualitaslayanan yang baik bagi tujuan bisnis PSE.

Penyusunan RPM ini merupakan pelaksanaanAmanat PP PSTE Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat(1), dan Pasal 16 ayat (4)

Meningkatkan

akuntabilitas kerja

dalam hal

pengelolaan SE

Memberikan

pedoman tata kelola

sistem elektronik

Mendapatkan

trust/tingkat

kepercayaan yang

tinggi dari

masyarakat atas

pengelolaan SE

oleh PSE memiliki

manfaat yang luas

PP PSTE Pasal

14 ayat (2)

•Ketentuan

lebih lanjut

mengenai

kebijakan tata

kelola,

prosedur kerja

pengoperasian,

dan

mekanisme

audit diatur

dalam

Peraturan

Menteri

PP PSTE Pasal

16 ayat (1)

•PSE untuk

pelayanan

publik

•wajib

menerapkan

tata kelola

yang baik dan

akuntabel

PP PSTE Pasal 16

ayat (4)

•Ketentuan

lebih lanjut

mengenai

pedoman

TKSE untuk

pelayanan

publik

diatur

dalam

Peraturan

Menteri

Tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang

didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang

dimengerti oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut

Adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan

prosedur pedoman pelaksanaan

Adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian

Sistem Elektronik sebagaimana mestinya

Adanya penerapan manajemen kinerja pada Sistem Elektronik yang diselenggarakannya

untuk memastikan Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan

Adanya rencana menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang

dikelolanya

PSE harus memiliki

SOP Siklus

Pengelolaan SE

PSE harus mengelola

Daftar Induk SOP ( SOP

pengelolaan dokumen

terkait TKSE dan daftar

induk dokumen terkait

TKSE versi terkini)

Penyusunan SOP

harus sesuai

dengan ketentuan

PerUUan

Disusun dengan format baku, dilengkapi

dengan alur dan menggunakan bahasa

indonesia

Disosialisasikan melalui pendidikan,

pelatihan atau bimbingan teknis

Dievaluasi kesesuaian prosedur sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan

Penyelenggara Sistem Elektronik

•PSE & Pengguna SE

•PSE dan Pihak Ketiga

PSE wajib menjamin

tersedianya

perjanjian tingkat

layanan antara:

•Strategis

•Tinggi

•Rendah

SLA dilakukan

berdasarkan

kategorisasi SE

berbasis risiko

Deskripsi dan

Ruang Lingkup

Layanan;

Persyaratan dan

Mekanisme

layanan;

Waktu dan Biaya

Layanan;

Tingkat Layanan;

Tingkat

Ketersediaan

Layanan;

Kinerja Layanan;

Keberlangsungan

Layanan;

Keamanan;Dukungan

Pelanggan;

Detail Kontak

Pihak terkait dan

Eskalasi;

Manajemen

Perubahan;

Pihak yang

bertanggung

jawab; dan

Laporan dan Hasil

Review Layanan.

Deskripsi dan

Ruang

Lingkup

Layanan;

Persyaratan

dan

Mekanisme

layanan;

Waktu dan

Biaya Layanan;

dan

Tingkat

Layanan.

menjamin penerapan

sistem manajemen

keamanan informasi

menjamin

perlindungan data

pribadi yang dikelola

Penanggung jawab TKSE

harus melakukan evaluasi

secara periodik dan

berkelanjutan atas

prosedur pedoman

pelaksanaan.

Evaluasi

dilakukan

dengan tujuan

untuk perbaikan

berkelanjutan.

Hasil evaluasi

harus diterapkan

dalam pembaruan

prosedur

pedoman

pelaksanaan.

Hasil audit dan kajian tata

kelola Sistem Elektronik

Umpan balik dari pihak

yang berkepentingan

Teknik, produk atau prosedur,

yang dapat digunakan dalam

Penyelenggara Sistem Elektronik

untuk meningkatkan kinerja dan

keefektifan tata kelola Sistem

Elektronik

Status tindakan korektif

dan tindakan pencegahan

Kelemahan atau ancamam

yang tidak ditangani

secara memadai dalam

asesmen risiko

sebelumnya

Hasil dari pengukuran

keefektifan

Tindak lanjut dari tinjauan

manajemen sebelumnya

Setiap perubahan yang

dapat mempengaruhi Tata

Kelola Sistem Elektronik;

dan

Rekomendasi untuk

peningkatan.

menyusun kelembagaan dan

struktur organisasi pengelola SE

menyusun pembagian tugas dan

fungsi organisasi pengelola SE

memiliki paling sedikit 1 (satu)

orang penanggung jawab pengelola

operasional penyelenggaraan SE

Pimpinan Tertinggi

• pemegang

akuntabilitas

TKSE

Komite

Pengarah SE

• penanggung

jawab TKSE

Susunan Komite

Pengarah SE

•Perwakilan dari

pemilik Sistem

Elektronik;

•Perwakilan dari

pengelola Sistem

Elektronik; dan

•Perwakilan dari

pengguna Sistem

Elektronik

Satu penanggungjawab keseluruhan tata laksana SE

PSE wajib menerapkan manajemen kinerja

penyelenggaraan Sistem Elektronik

Penetapan

indikator kinerja

penyelenggaraan

Sistem

Elektronik

Pengukuran

indikator kinerja

penyelenggaraan

Sistem

Elektronik

Pemantauan

terhadap

indikator kinerja

penyelenggaraan

Sistem

Elektronik

Pelaporan

kinerja

penyelenggaraan

Sistem

Elektronik

Pelaporan kinerja

penyelenggaraan

Sistem Elektronik

min 2 x setahun

PJ TATA

LAKSANA

SE

Evaluasi kinerja

penyelenggaraan

Sistem Elektronik

KOMITE

PENGARAH

SE

Menerima hasil

evaluasi kinerja

penyelenggaraan

Sistem Elektronik

PIMPINAN

TERTINGGI

INSTANSI

SE

PSE wajib menjamin setiap

komponen dan keterpaduan

seluruh Sistem Elektronik

beroperasi sebagaimana

mestinya

Keterpaduan seluruh sistem

elektronik dengan menyusun

standar interoperabilitas

kemampuan

saling

berkolaborasi;

keterpaduan

proses bisnis;

pertukaran

data dan

informasi; dan

keterpaduan

aspek teknis.

Aset Informasi yang

masuk dalam perjanjian;

Definisi Keamanan

informasi yang masuk

dalam perjanjian;

Tanggung jawab

pengamanan informasi;

Pelaporan insiden

keamanan informasi; dan

Hak untuk melakukan

audit keamanan

informasi

PSE untuk pelayanan

publik harus menerapkan

manajemen

keberlangsungan

Penyelenggaraan Sistem

Elektronik.

Kerangka kerja

manajemen

keberlangsungan

Kebijakan

keberlangsungan

Prosedur/rencana

keberlangsungan

Prosedur/Rencana

Darurat,

•dilakukan saat

terjadi kondisi

darurat untuk

menjamin

keberlangsungan

kegiatan

Prosedur/Rencana

Pemulihan,

•dilakukan setelah

terjadinya

gangguan dan

bencana untuk

mengembalikan

kepada kondisi

semula

Prosedur/Rencana

Pelatihan;dan

•dilakukan

pelatihan

terhadap rencana

keberlangsungan

kegiatan yang

dilakukan

minimal 1 (satu)

kali dalam

setahun

Prosedur/Rencana

Pengujian.

•untuk berbagai

kemungkinan

gangguan dan

bencana

(simulasi) yang

dilakukan

minimal 1 (satu)

kali dalam

setahun

Identifikasi

kerusakan atau

kerugian yang

ditimbulkan

Analisis tingkat

kerusakan atau

kerugian yang

ditimbulkan

Evaluasi tingkat

kerusakan atau

kerugian yang

ditimbulkan

Tindak lanjut

terhadap

kerusakan atau

kerugian yang

ditimbulkan

Pemenuhan persyaratan harus

merupakan bagian dari kegiatan utama

TKSE yang meliputi: mengevaluasi,

mengarahkan, dan memantau

Penerapan kegiatan utama sesuai

dengan Standar SNI ISO/IEC 38500 versi

terkini

Pimpinan dan pegawai di lingkungan

Penyelenggara Sistem Elektronik harus

memahami dan menerima tanggung jawab

dalam hal penyediaan dan permintaan atas

pemanfaatan Sistem Elektronik, serta

melakukan berbagai tindakan terkait

tanggung jawab tersebut.

Strategi pencapaian sasaran Penyelenggara

Sistem Elektronik harus memperhitungkan

kemampuan Sistem Elektronik saat ini dan di

masa depan dengan menyusun rencana

pemanfaatan Sistem Elektronik untuk

memenuhi kebutuhan saat ini dan secara

berkelanjutan sesuai strategi bisnis

Penyelenggara Sistem Elektronik.

Akuisisi Sistem Elektronik dibuat berdasarkan

alasan yang valid, melalui analisis yang tepat

dan secara berkelanjutan, dengan

pengambilan keputusan yang jelas dan

transparan dan adanya keseimbangan antara

manfaat, peluang, biaya, dan risiko, baik

dalam jangka pendek maupun jangka

panjang.

Sistem Elektronik digunakan untuk

mendukung organisasi, menyediakan

layanan, dengan tingkat layanan dan kualitas

layanan yang diperlukan untuk memenuhi

persyaratan bisnis saat ini dan di masa

depan.

Pemanfaatan Sistem Elektronik harus

mematuhi semua peraturan perundangan

yang wajib sehingga kebijakan dan praktik

dengan jelas didefinisikan, dilaksanakan, dan

ditegakkan.

Kebijakan, praktik, dan keputusan Sistem

Elektronik memperhatikan perilaku manusia,

termasuk kebutuhan saat ini dan

perkembangannya dari semua orang yang

terkait dalam proses.

Tenaga Ahli Penerapan TKSE

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri

TA Internal &

TA Eksternal

Sistem Elektronik Strategis

harus menggunakan Tenaga Ahli yang

WNI

•wajib menjalani asesmen

TKSE 1 x setahunPSE-SES

•wajib menjalani asesmen

TKSE 2 x setahunPSE-SET

•Dapat menjalani asesmen

TKSE PSE-SER

Asesmen TKSE

ditujukan terhadap

keseluruhan

persyaratan TKSE

dengan

menggunakan

mekanisme PASS &

FAIL

Pelaksanaan

asesmen TKSE

merupakan bagian

dari sertifikasi

kelaikan Sistem

Elektronik.

Pelaksanaan

asesmen TKSE

dibuat sesuai

format 1

berdasarkan

penilaian pada

Lampiran I

Asesmen Surveillance wajib

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun terhadap

penerapan standar nasional

dan/atau internasional di bidang

tata kelola teknologi informasi.

Asesmen Surveillance Elektronik

mengacu pada tingkat kapabilitas

dalam SNI ISO/IEC 33001 versi

terkini di bidang penilaian proses

teknologi informasi.

Asesor TKSE

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri

Asesmen TKSE dilakukan oleh

Asesor yang diakui oleh Menteri

Sistem Elektronik Strategis

harus menggunakan Tenaga Ahli yang

WNI

PSE wajib menyerahkan laporan hasil

asesmen TKSE secara tertulis kepada

Direktur Jenderal

Laporan wajib diserahkan paling lambat

7 (tujuh) hari kerja setelah masa periode

asesmen berakhir

Laporan paling sedikit memuat:

a. Hasil asesmen TKSE; dan

b. Ringkasan eksekutif.

Menteri menetapkan

tingkat KapabilitasTKSE

terhadap hasil asesmen

surveillance

Tingkat 0 (Nihil)

•proses TKSE

belum

dilaksanakan

dan/atau tidak

ada

dokumentasi

pelaksanaannya

Tingkat 1

(Terlaksana)

•proses TKSE

telah terlaksana

dan sasarannya

terkadang tidak

tercapai.

Tingkat 2

(Teratur)

•proses TKSE

telah mencapai

tingkat 1

(Terlaksana) dan

dilaksanakan

dengan

terencana,

terkontrol dan

teratur serta

capaian

sasarannya

dapat dipelihara

konsistensinya

Tingkat 3

(Terkendali)

•proses TKSE

telah mencapai

tingkat 2

(Teratur)dan

dijadikan

sebagai standar

dan/atau acuan

bagi seluruh

unit dalam

organisasi

Tingkat 4

(Terukur)

•proses TKSE

telah mencapai

tingkat 3

(Terkendali) dan

pelaksanaannya

dikendalikan

dengan

menggunakan

metode

kuantitatif untuk

mengukur

kinerjanya.

Tingkat 5

(Optimal)

•proses TKSE

telah mencapai

tingkat 4

(terukur)) dan

dilaksanakan

perbaikan secara

terus menerus

Pembinaan & Pengawasan

Menteri

melakukan

pembinaan dan

pengawasan

penyelenggaraan

TKSE terhadap

PSE.

Menteri

memberikan

wewenang untuk

melakukan

pengawasan

kepada Direktur

Jenderal.

Pengawasan

dilakukan

melalui

pemantauan,

pengendalian,

pemeriksaan,

penelusuran,

dan

pengamanan.

Pengawasan

Intensif

PSE dengan

kapabilitas

Tingkat 0

(Nihil)

Pengawasan

khusus

PSE dengan

kapabilitas

Tingkat 1

(Terlaksana)

atau Tingkat 2

(Teratur).

Pembinaan

PSE dengan

kapabilitas

Tingkat 3

(Terkendali),

Tingkat 4

(Terukur), atau

Tingkat 5

(Optimal)

Sanksi

Administratif

• Teguran

Tertulis

PSE wajib menjalani asesmen TKSE dalamjangka waktu paling lambat 2 (dua) tahunsejak berlakunya Peraturan Menteri .

Tenaga Ahli

TKSE Asesor TKSE