MATERI - I A. Pengertian Hukum Acara Perdata · Asas asas hukum acara perdata salah satunya ialah asas objektivitas. Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, maka hakim

1

MATERI - I

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya

hukum perdata materiil. Dalam hal ini hukum acara perdata mengatur bagaimana cara

berperkara dipengadilan, bagaimana cara mengajukan gugatan dan lain sebagainya di dalam

hukum perdata.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pengertian Hukum Acara Perdata adalah rangkaian

peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara

bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya

peraturan hukum perdata.1

Menurut MH. Tirraamidjaja, Pengertian Hukum Acara Perdataadalah suatu akibat

yang ditimbulkan dari hukum perdata materil.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian hukum acara perdata, Hukum

Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya

hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan

bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata

mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara

memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan daripada putusannya.

R. Subekti (Mantan Ketua Mahkamah Agung) berpendapat : Hukum acara itu

mengabdi kepada hukum materiil, setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya

selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Oleh karena itu Hukum Perdata diikuti

dengan penyesuaian hukum acara perdata dan Hukum Pidana diikuti dengan penyesuaian

hukum acara pidana.

Soepomo seorang ahli hukum adat mengatakan bahwa dalam peradilan tugas hakim

ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum

dalam suatu perkara.

Dari pengertian hukum acara perdata yang diungkapkan pakar di atas, dapat

disimpulkan bahwa Pengertian Hukum Acara Perdataadalah hukum yang mengatur

bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil, bagaimana orang berhadapan dimuka

pengadilan dan bagaimana pelaksanaan dari putusannya.

B. Asas Asas Hukum Acara Perdata

Asas asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan

serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan

peradilan tata usaha negara, dimana ketentuan ini diatur di dalam UU No. 14 Tahun 1970

1 Moh. Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm: 05.

2

mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu juga asas-asas hukum acara

perdata ini didasarkan pada HIR atau Rbg.2

1) Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicieel menururt UU No. 14/1970 tidak

mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum

serta asas-asas yang jadi landasannya. Sehungga keputusannya mencerminkan

perasaan keadilan bangsa dan rakyat indonesia.

2) Asas Objektivitas

Asas asas hukum acara perdata salah satunya ialah asas objektivitas. Di dalam

memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, maka hakim harus bersifat objektif dan

tidak boleh memihak kepada pihak manapun dalam persidangan. Semua putusan

pengadilan harus memuat alasan-alasan atas putusan yang dijadikan dasar untuk

mengadili.

3) Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu dari asas asas hukum

acara perdata. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara peradilan dilaksanakan

dengan jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjuk kepada

jalannya peradilan yang dilaksanakan. Terlalu banyak formalitas merupakan

hambatan bagi jalannya pengadilan, yang seharusnya pengadilan berjalan dengan

cepat tanpa adanya penundaan karena pihak-pihak yang tidak menghadiri persidangan

membuat persidangan menjadi lama. Biaya ringan yaitu terpikul oleh rakyat, jika

biaya berperkara sangat tinggi akan menyebabkan rakyat tidak mau untuk berperkara

di pengadilan.

4) Gugatan atau Permohonan Diajukan dengan Surat atau Lisan

Asas asas hukum acara perdata salah satunya adalah gugatan diajukan dengan surat

atau lisan. Dalam menyampaikan gugatan perdata harus diajukan ddengan surat yang

ditandatangani oleh penggungat atau oleh orang yang dikuasakan. Namun jika

penggugat tidak dapat menulis, maka diberikan keringanan untuk menyampaikan

gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri.

5) Inisiatif Berperkara diambil oleh Pihak Yang Berkepentingan

Asas asas hukum acara perdata salah satunya ialah inisiatif dari pihak yang

berkepentingan. Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu tidak adanya suatu

perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa

haknya atau hak mereka telah dilanggar. Jadi tanpa adanya inisiatif dari pihak yang

dirugikan untuk menggugat, maka pengadilan tidak akan berlangsung.

2Moh. Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm: 06-11.

3

6) Keaktifan Hakim dalam Pemeriksaan

Asas asas hukum acara perdata salah satunya yaitu keaktifan hakim dalam

pemeriksaan. Dalam Hukum Acara Perdata hakim harus aktif memimpin pemeriksaan

perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, hakim

juga harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

dapat tercapainya keadilan.

7) Beracara Dikenakan Biaya

Asas asas hukum acara perdata salah satunya adalah beracara dikenakan biaya. Pihak

penggugat membayar terlebih dahulu kepada panitera dengan sejumlah uang yang

besarnya ditentukan dengan pertimbangan keadaan perkara. Jika penggugat tidak

mampu membayar biaya berperkara, maka penggugat dapat mengajukan perkara

secara cuma-cuma (prodeo) untuk dibebaskan dari pembayaran biaya, dengan

mengajukan surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tersebut dapat dibuat

oleh camat yang membawahkan daerah tempat yang berkepentingan tinggal.

8) Para pihak dapat Meminta Bantuan atau Mewakilkan Seorang Kuasa

Asas asas hukum acara perdata salah satunya ialah para pihak dapat diwakilkan oleh

kuasanya. Orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus

berperkara, biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang kuasa sangat berguna.

9) Sifat Terbukanya Persidangan

Sifat terbukanya persidangan merupakan salah satu dari asas asas hukum acara

perdata. Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum,

terbuka untuk umum maksudnya bahwa setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan

menyaksikan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk

memberi perlindungan HAM dalam bidang peradilan.

10) Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas asas hukum acara perdata salah satunya adalah mendengar kedua belah pihak.

Di dalam hukum, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama. Menurut hukum,

pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang, ini berarti bahwa pihak yang

berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak memperoleh perlakuan yang sama

dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

C. Struktur Kekuasaan Pengadilan di Indonesia

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan

kehakiman di dalam negara Republik Indonesia.Mahkamah Agung membawahi badan

peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

4

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan Wewenang MA

adalah:Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan

di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh

Undang-Undang

Mahkamah Agung memiliki Fungsi sebagai berikut;

a. Fungsi Peradilan

1. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan

kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui

putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-

undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

2. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang

memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

b. Fungsi Pengawasan

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di

semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan

Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan

berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4

dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :

- Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat

Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili,

dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan

tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan,

teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32

Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan

(Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985)

c. Fungsi mengatur

1. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi

kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup

diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk

mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran

penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79

Undang-undang No.14 Tahun 1985).

2. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu

untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

d. Fungsi nasehat

5

1. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan

dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang

Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat

kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi

(Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

2. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk

kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan

Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung).

e. Fungsi Administratif

1. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-

undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai

saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut

Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah

kekuasaan Mahkamah Agung.

2. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan

organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun

1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

2. Peradilan Umum

a. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan

Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding

terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi

selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai

tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Peradilam Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan

perkara perdata di Tingkat Banding.

2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama

dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah

hukumnya.

b. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di

lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat

pencari keadilan pada umumnya.

3. Peradilan Agama

6

1. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan

Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan

Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk

mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat

banding.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan

Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan

Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang:perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah serta ekonomi syari'ah.

4. Peradilan Militer

1. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di

bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan

memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit

yang berpangkat Mayor ke atas. Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga

memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus

oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Pengadilan Militer Tinggi juga dapat memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

2. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah

Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan

memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit

yang berpangkat Kapten ke bawah.

5. Peradilan Tata Usaha Negara

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha

Negara di tingkat banding.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga

peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu

kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata

Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

Tata Usaha Negara

7

D. Kompetensi Peradilan Perdata

Pada dasarnya di setiap kabupaten/kota di bentuk pengadilan negeri. Pengadilan negeri

berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya atau (kompetensi

relatifnya) meliputi wilayah kabupaten/ kota.3Kompetensi terbagi menjadi 2 yakni :

a. Kompetensi Absolut

Yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada

kewenangan/beban tugas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan

mengadili perkara yang di beban kan kepada pengadilan negeri meliputi perkara

perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama.4 Yang artinya kekuasaan

pengadilan yang berhubungan dengan jenis pekara atau jenis pengadilan. Contohnya:

Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara perdata umum, perkara pidana,

bukan perkara perdata islam. Dan PN berwenang menyelesaikan masalah perdata

non-muslim.

Kewenangan Peradilan Umum

Peradilan Umum atau lebih dikenal dengan Pengadilan Negeri memilii

kewanangan untuk mengadili perkara pidana dan perdata. Tetapi dalam hal perkara

permohonan pailit dan sengketa ketenagakerjaan menjadi wewenang peradilan khusus

yang berada di lingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Niaga dan Perngadilan

Hubungan Industrial.

Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan peradilan agama antara lain mengenai perkara: Perkawinan, yaitu

talak, cerai, pembatalan perkawinan beserta akibat hukumnya; Kewarisan meliputi

waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (berarti bahwa para

pihak tidak harus beragama Islam, tetapi didasarkan pada Hukum Islam); Wakaf dan

Shadaqah.

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan PTUN yaitu mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat, baik orang maupun badan

hukum, akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret,

Individual, dan Final.

Kewenangan Peradilan Militer

Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya adalah

anggota TNI, tanpa melihat apakah korban tersebut adalah sesama TNI ataupun warga

sipil.5

3Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum. 4Abdulkadir Muhammad.Hukum acara perdata Indonesia.citra Aditya bakti.Bandung.2005.hlm24. 5Kusna Goesniadhie, Tata Hukum Indonesia.2010 (Surabaya : Nasa Media), hlm 180.

8

Dan apabila apa yang telah ditetapkan menjadi kewenangan suatu badan perdilan

maka mutlak menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkara

yang telah menjadi kekuasaanya. Kalau tidak termasuk kekuasaan absolutnya, setiap

pengadilan negeri, agama, tata usaha negara, maupun militer dilarang menerimanya.

Jika ada pengadilan ada yang menerima di luar kekuasaannya maka pihak tergugat

dapat mengajukan keberatan yang disebut dengan eksepsi absolute.

b. Kompetensi Relatif

Yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pada

daerah hukum. Daerah hukum pengadilan negeri meliputi kabupaten/kota.6Artinya

setiap badan peradilan berwenang mengadili perkara yang menjadi kekuasaanya

berdasarkan wilayah hukum yang berlaku.

Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan bahwa "Jika yang digugat lebih dari

seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama,

maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang

tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur

utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2)

"Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan

itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau

salah Seorang debitur utama".

Pasal 118 ayat (3) HIR menyatakan bahwa "Jika tidak diketahui tempat diam

si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya,

maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal

penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap,

diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak

barang tersebut".

Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan bahwa "Jika ada suatu tempat tinggal yang

dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya

kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal

yang dipilih itu".

Tiap-tiap pengadilan Negeri mempunyai wilayah hukum tertentu atau

yurisdiksi relatif tertentu yaitu meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Dalam

artinya untuk mengetahui kemana orang akan mengajukan perkaranya dan hubungan

dengan hak eksepsi tergugat.

Contoh persoalan dalam adanya kekompetensian Relatif ialah bagaimana jika

seorang tergugat memiliki beberapa tempat tinggal yang jelas dan resmi. Dalam hal

ini, penggugat dapat mengajukan gugatan ke salah satu PN tempat tinggal tergugat

tersebut. Misalnya, seorang tergugat dalam KTP-nya tercatat tinggal di Tangerang dan

6Abdulkadir Muhammad.Hukum acara perdata Indonesia.citra Aditya bakti.Bandung.2005.hlm23.

9

memiliki ruko di sana, sementara faktanya ia juga tinggal di Bandung. Dalam hal

demikian, gugatan dapat diajukan baik pada PN di wilayah hukum Tangerang maupun

Bandung. Dengan demikian, titik pangkal menentukan PN mana yang berwenang

mengadili perkara adalah tempat tinggal tergugat dan bukannya tempat kejadian

perkara (locus delicti) seperti dalam hukum acara pidana.7

E. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Adapun Sumber-sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia yang berlaku sampai

saat ini adalah sebagai berikut.8

1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Reglement tentang melakukan pekerjaan

kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman buat bangsa Bumiputera

dan bangsa timur di Tanah Jawa dan Madura, yang merupakan pembaruan dari reglement

bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB) dengan Staatsblad 1941 Nomor 44.

2. RBg. (Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en

Madura) reglement tentang hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar jawa dan

Madura dengan Staatsblad 1927 nomor 227.

3. Rv (reglement op de rechtsvordering) reglement tentang hukum acara perdata dengan

staatblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63.

4. RO (Reglement of de rechterlijke organisatie in het beleid der justitie in Indonesia,

reglement tentang oranisasi kehakiman dengan staatsblad 1847 N0. 23).

5. Ordonansi dengan staatblad 1867 No. 29 tanggal 14 maret 1867 tentang kekuatan

bukti, surat-surat di bawah tangan yang di perbuat oleh orang-orang bangsa bumi putera

atau oleh yang disamakan dengan dia.

6. BW (Burgerlijk Wetboek/ Kitab UU Hukum Perdata / Kitab UU hukum Sipil)

7. Kitab UU Hukum Dagang (wetboek van Koophandel Buku ke satu lembaran Negara

RI No. 276 yang diberlakukan mulai tanggal 17 juli 1938 dan buku kedua lembaran

negara RI No. 49 tahun 1933.

8. UU No. 20 tahun 1947 tentang ketentuan banding (peradilan Ulangan).

9. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan lembaran negara RI No. 1 tahun 1974

tanggal 2 januari 1974.

10. UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggung atas tanah beserta benda-benda yang

berkaitan dengan tanah (UUHT).

11. UU NO. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

12. UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.

13. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

14. UU No. 37 Tahun 2004 tantang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

utang.

15. UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

16. UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan

agama.

17. UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

18. UU No. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.

7Yan Apul. Kuliah Hukum Acara Perdata.1976 (Jakarta: Unika Atma Jaya) hlm 144. 8Sarwono, HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm: 10-13

10

19. UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan adata UU No. 14 tahun 1985 tentang

mahkamah agung.

20. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di

pengadilan mahkamah agung.

21. Peraturan mahkamah agung No. 1 tahun 1982 tentang peraturan mahkamah agung

No. 1 tahun 1980 yang disempurnakan.

22. SEMA No. 6 tahun 1992 tentang penyelesaian perkara dipengadilan tinggi dan

pengadilan negeri, SEMA no. 3 tahun 2002, SEMA No. 4 tahun 2001 dan SEMA No. 10

tahun 2005.

23. Yurisprudensi dan sebagainya.

Dengan banyaknya Sumber Hukum Acara Perdata yang berserakan di beberapa

peraturan perundang-undangan sudah barang tentu akan memnyebabkan caolon-calon

yuris di Indonesia mengalami hambatan dan atau kesulitan dalam mempelajarinya, karena

untuk mempelajari hukum acara perdata harus mengeluarkan dana yang cukup banyak

untuk membeli beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum

acara perdata yang realitanya belum tentu dapat dipenuhi caoln-calon yuris yang

disebabkan oleh karena keterbatasan keuangan (finansial seseorang).

Kesimpulan

1. Pengertian hukum acara perdata

Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum

perdata materiil, bagaimana orang berhadapan dimuka pengadilan dan bagaimana

pelaksanaan dari putusannya.

2. Asas-asas hukum acara perdata

1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

2. Asas Objektivitas

3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

4. Gugatan atau Permohonan Diajukan dengan Surat atau Lisan

5. Inisiatif Berperkara diambil oleh Pihak Yang Berkepentingan

6. Beracara Dikenakan Biaya

7. Keaktifan Hakim dalam Pemeriksaan

8. Para pihak dapat Meminta Bantuan atau Mewakilkan Seorang Kuasa

9. Sifat Terbukanya Persidangan

10. Mendengar Kedua Belah Pihak

3. Struktur Kekuasaan Pengadilan di Indonesia

1. Mahkamah Agung

2. Peradilan Umum

3. Peradilan Agama

4. Peradilan Militer

5. Peradilan Tata Usaha Negara

Saran

11

Dari penjelasan di atas mengenai Pengertian Hukum acara perdata dan ruang lingkupnya,

kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, untuk

mengetahuai secara komfrehensif, maka sangat dibutuhkan beberapa rujukan-rujukan yang

yang dapat memberikan pengetahuan secara mendalam.

Daftar Pustaka

Apul, Yan. Kuliah Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Unika Atma Jaya), 1976.

Goesniadhie, Kusna.Tata Hukum Indonesia, (Surabaya : Nasa Media), 2010.

Muhammad, Abdulkadir.Hukum acara perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya bakti,

2005.

Sarwono, HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Taufik, Moh.Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

MATERI – II

A Pengertian Hukum Acara Pidana

Yang dimaksud hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang

mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan

mempertahankan hukum pidana.[1]

Berbicara mengenai pengertian dan maksud dari hukum acara pidana, banyak

para tokoh serta para pakar hukum yang mengartikannya, di antaranya seperti:

1. Menurut Van Bemellen

Hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara

terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran

melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim

dengan menjalankan putusan tersebut.

2. Menurut Van Apeldoorn

Hukum acara pidana yaitu peraturan yang mengatur cara begaimana pemerintah

dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.

3. Menurut Bambang Poernomo

Dalam arti sempit, hukum acara pidana yaitu kumpulan peraturan tentang proses

pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luasnya yaitu kumpulan peraturan

pelaksanaan hukum acara pidana ditambah dengan peraturan lain yang berkaitan

dengan itu. Dalam arti sangat luas, ditambah lagi dengan peraturan tentang alternatif

jenis pidana.

4. Menurut Simon

12

Hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat

perlengkapanya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan

pidana.[2]

5. Menurut Sudarto

Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang

harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat

didalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

6. Menurut Seminar Nasional Pertama Tahun 1963

Hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan

kepada negara untuk bertindak adil, apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana

dilanggar.

B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

1. Tujuan hukum acara pidana

Tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil.

Kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan

tujuan untuk:

a. Mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum.

b. Meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan dapat

dipersalahkan.

2. Fungsi hukum acara pidana

Fungsi hukum acara pidana adalah menegakkan/menjalankan hukum pidana.

Hukum acara pidana beroprasi sejak adanya sangkaan tindak pidana walaupun tanpa

adanya permintaan dari korban kecuali tindakan pidana yang ditentukan lain oleh

UU.[3]

Adapun hukum acara pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan

pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama, yaitu:

a. Mencari dan menemukan kebenaran

b. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan

c. Pelaksanaan putusan yang telah diambil

C. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Adapun asas-asas yang terdapat pada hukum acara pidana yaitu:[4]

1. Asas persamaan di muka hukum ( Equality Before The Law)

Yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak

membedakan perlakuan.

2. Asas perintah tertulis dari yang berwenang penangkapan, penahanan, penggeledahan,

dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat berwenang

dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

3. Asas praduga tak bersalah (presumtion of innocent)

13

Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan dan atau dihadapkan

dimukasidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memeperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah faham dan salah

tuntut.

Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang

berdasarkan UU dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan

wajib diberi ganti rugi(hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang

berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya

atau hukum yang diterapkan menurut cam yang diatur dalam undang-undang ini). dan

rehabilitasi (hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan,

kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan,

penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya

atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini)

singkat dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya

menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan

hukuman administrasi.

5. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak.

Peradilan yang dilakukan harus cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas,

jujur dan tidak memihak. Harus ditrapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat

peradilan.

6. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya

Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh

bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan

pembelaan atas dirinya.

7. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan

Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan

selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan kepadanya, juga

wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan

penasehat hukum.

8. Asas hadirnya terdakwa

Pengadilan memeriksa perkara pidana denagn hadimaya terdakwa.

9. Asas pemeriksaan di muka umum

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal

yang sudah diatur dalam undang-undang.

10. Asas pengawasan pelaksanaan putusan

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan

oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

D. Pihak-pihak dalam Hukum Acara Pidana

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak, di antara pihak-pihak

yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem

14

saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (accusatoir). Dahulu,

dipakai sistem inkisitor (inquisitoir) yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan,

sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.[5]

Dalam sistem saling berhadapan (adversary system) ini, ada pihak terdakwa yang

dibelakangnya terdapat penasihat hukumnya,sedangkan dipihak lain terdapat penuntut

umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada

polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).

Sanksi-sanksi yang diajukan biasanya terbagi tiga.yaitu yang memberatkan

terdakwa (a charge), biasanya di ajukan oleh penuntut umum; yang meringankan

terdakwa (a charge), biasanya diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya; dan ada

pula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa, mestinya saksi

golongan ketiga ini ialah saksi ahli. yang terpenting diantara pihak ini tentulah

terdakwa, karena dia yang akan menjadi fokus pemeriksaan disidang pengadilan.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana yaitu:[6]

1. Tersangka

Yaitu orang yang diduga melakukan tapi sebelum masuk sidang pengadilan. Jika

sudah masuk pengadilan statusnya menjadi terdakwa, dan apabila sudah diputus maka

statusnya sebagai terpidana.

2. Terdakwa

3. Terpidana

4. Saksi

Yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentigan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang pidana yang is dengar, lihat atau

alami sendiri.

5. Saksi ahli

Yaitu seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan peradilan.

6. Penyidik

Yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang menurut

UU untuk melakukan penyidikan. Istilah penyidik terkadang digabungkan dengan kata-

kata lain seperti penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penyidik

khusus dan penyidik pembantu. Sehingga kedudukan dan kepangkatan penyidik perlu

diselaraskan dan diseimbangkan.

Istilah penyidik umum adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan syarat kepangkatan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, istilah

penyidik pegawai negeri sipil tertentu adalah pegawai negeri sipil sesuai dengan

persyaratan tertentu yang telah dididik dengan kualifikasi penyidik yang diberi

wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang tugas dan fungsinya yang

diberikan oleh undang-undang. Istilah penyidik pembantu adalah pejabat pejabat

kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat tertentu dibawah pangkat penyidik

umum dan pejahat pegawai negeri sipil di lingkungan polri karena keahlian di bidang

tertentu yang diangkat oleh Kapolri.[7]

15

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa

Penyidik adalah:

a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia;

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang.

7. Penyelidik

Yaitu pejabat polisi ncgara republik Indonesia yang diberi wewenang mcnurut

untuk melakukan penyelidikan.

8. Penyidik pembantu

Yaitu pejabat kepolisian negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat

melakukan tugas penyidikan.

9. Jaksa

Pejabat yang dihcri wewenang olch undang-undang ini untuk bertindak sehagai

penuntut umum serta mclaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

10. Hakim

Yaitu pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili.

11. Advokat kuasa hukum

Yaitu pihak atau orang yang akan memberikan bantuan hukum kepada pihak

yang terseret dalam suatu kasus. Serta membantu proses berjalannya acara sidang di

pengadilan.

12. Pejabat aparat eksekusi

Pihak ini bertugas melaksanakan UU pelaksanaan pidana. Misalnya pejabat Lapas

(lembaga pemasyarakatan).

E. Proses Pelaksanaan Acara Pidana

Proses pelaksanaa acara pidana adalah merupakan suatu proses dan tata cara

beracara atau mengajukan perkara pidana ke muka persidangan. Adapun tahap-

tahapannya adalah sebagai berikut:[8]

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai pada pemeriksaan disidang

pengadilan, akan melalui beberapa proses sebagai berikut:

a. Proses Penyelidikan dan Penyidikan.

Menurut KUHP diartikan bahwa penyelidakan adalah serangkaian tindakan untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidanaguna

menentukan dapat atau tidak nya dilakukannya penyelidikan (pasal 1 butir lima kuhap).

Dengan demikian fungsi penelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan

penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang telah

terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan

dasar permulaan penyidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana,

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

16

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (pasal 1 butir 2

KUHAP)

Oleh karena itu, secara kongkrit dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai

sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang

1) Tindak apa yang telah dilakukannya?

2) Kapan tindak pidana itu dilakuakan?

3) Dimana tindak pidana itu dilakukan?

4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan?

5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan?

6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan?

7) Siapa pembuatnya?

b. Petugas-Petugas Penyelidik dan Penyidik

Menurut pasal 4 penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara republik Indonesia.

Di dalam tugas penyelidikan mereka mempunyai wewenang-wewenang seperti diatur

dalam pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

2) Mencari keterangan dan barang bukti;

3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda

pengenal diri;

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan yang termasuk penyidik adalah:

1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang.

Yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu, misalnya pejabat

bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas

penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang

menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 KUHAP berwenang untuk:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.

3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.

4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

5) Melakukan pemeriksaan dan peryitaan surat.

6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalm hubungannya dengan pemeriksaan.

9) Mengadakan penghentian penyidikan.

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (pasal 7 KUHAP)

c. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan

17

Penyelidikan atau penyidikan merupakan tidakan pertama-tama yang dapat dan

harus dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah

terjadi tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan tindak kejhatan atau

pelanggaran maka harus diusakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan,

benarkah telah dilakukan tindak pidana dan jika is siapakah pembuatnya.

Persangkaan atau pengetahuan telah terjadi tindak pidana ini dapat diperoleh dari

berbagai sumber yang dapt digolongkan sebagai berikut:

1) Kedapatan tertangkap tangan (ontdekkeng op heterdaad)

Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah:

a). Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau

b). Dengan segera sesudah beberap saat tindakan pidana itu dilakukan, atau

c). Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak rami sebagai orang yang melakukannya, atau

d). Apabila sesat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa is adalah

pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.(pasal 1

butir 19 kuhap)

2) Di luar tertangkap tangan

Sedangkan dalam hal tidak tertangkap , pengetehuan penyelidik atau penyidik

tentang telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari:

a). Laporan

b). Pengaduan

c). Pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik

3) Penangkapan dan Penahanan

Yang dimaksud dengan penangkapan adalah pengekangan sementara waktu

kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan.

Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu

oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.[9]

Jadi, penangkapan dan penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi

dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Mengenai syarat-syarat yang harus

dipenuhi untuk melakukan penahanan terdapat dalam pasal 20 dan 21 ayat 1 dan ayat

(4).

4) Penangguhan dan Penahanan

Untuk menjaga supaya tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugiakn

kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk

beberapa waktu, diadakan kemungkinan untuk tersangka atau terdakwa mengajukan

permohonan agar penahanannya ditangguhkan, berbeda dengan ketentuan yang diatur

dalam HIR yang menetapkan bahwa pejabat satu-satunya yang berwenang

menangguhakan penahanan ialah hakim, maka menurut KUHAP yang berhak

menentukan apakah suatu penahanan perlu ditangguhakan atau tidak ialah penyidik

atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

5) Penggeledahan Badan dan Rumah

Penggeledahan badan dan penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk

kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari yang berwenang.

Yang dimaksud dengan penggeledahn badan ialah tindakan penyidik untuk

18

mengadakan pemeriksaan badann atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang

diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

6) Penyitaan

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam

penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Di samping itu, menurut pasal 39 KUHAP

ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

a). Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga

diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

b). Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau

untuk mempersiapkannya

c). Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

d). Benda yang khusus di buat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

e). Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

7) Pemeriksaan ditempat kejadian

Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena delik yang

mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan. Dalam hal

terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil dokter untuk mengadakan

pemeriksaan ditempat kejadiaan diatur dalam pasal 7 KUHAP.

8) Pemeriksaan tersangka

Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dilakukan

suatu tindak pidana, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya

untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi

penasehat hukum (pasal 114 KUHAP)

9) Pemeriksaan saksi dan ahli

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan peradialan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.[10]

Mengenai hal ini, menurut pasal 224 KUHAP yang berbunyi:

"Barang siapa dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau

juru bahasa dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban menurut undang-undang,

yang ia sebagai demikian harus melakukan:

a. Dalam perkara pidana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan.

b. Dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya 6 bulan.”

10) Penyelesaian dan Penghentian Penyidikan

Menurut Syarifudin Petranase penyidikan itu dianggap selesai ketika dinyatakan

bahwa:

a). Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 7 hari,setelah penuntut umum

menerima hasil pendidikan dari penyidik, ada pemberitahuan dari penuntut umum

bahwa penyidikan diaanggap selesai. Pemberitahuan tersebut merupakan keharusan

atau kewajiban bagi penuntut umum seperti yang diatur dalam pasal 138 ayat 1

KUHAP.

19

b). Penyidikan diaanggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak

mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik sebagaimana yang diatur dalam

pasal 110 ayat 4 KUHAP.

d. Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah rumusan tindak pidana sebagai dasar dan batas

pemeriksaan dan penuntutan yang dikehendaki UU dalam sidang pengadilan.

1) Syarat-syarat dalam surat dakwaan[11]

a). syarat formil

Identitas lengkap terdakwa, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

b). syarat materiil

harus berisi uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana

yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tapi itu dilakukan.

2) Cara merumuskan surat dakwaan

Cara merumuskan surat dakwaan: harus mengandung lukisan dari apa yang

senyatanya terjadi dan mengandung unsur yuridis dari dari tindak pidana yang

dilakukan.

3) Pembatalan Surat Dakwaan

a) pembatalan formil: karena tidak memenuhi syarat mutlak yang ditentukan UU (batal

demi hukum).

b) pembatalan hakiki: berdasarkan keputusan penilaian hakim karena kurangnya syarat

yang dianggap esensil (tergantung maksud dan tujuan surat dakwaan). Salah satu cara

pembelaan adalah membuat alibi, yaitu menyatakan tidak ada di tempat pada waktu

kejadian yang disebutkan dalam surat dakwaan.

4) Macam-macam Surat Dakwaan

a. dakwaan tunggal: terdakawa hanya didakwa dengan satu dakwaan saja.

b. dakwaan alternatif: terdakwa didakwa dengan dakwaan. Biasanya karena keraguan

jaksa tentang jenis TP apa yang tepat untuk menjadi dasar dakwaan.

c. dakwaan subsidair: dakwaan dengan mengurutkan dari yang terberat.

d. dakwaan komulatif: dakwaan sekaligus dan masing-masing berdiri sendiri.

e. dakwaan campuran: campuran dari dakwaan alternatif, subsidair, dan komulatif.

5) Syarat penggabungan perkara:

a) beberapa tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang sama.

b) sating sangkut-paut antara satu tp dengan tp yang lain.

c) tidak sangkut paut namun masih saling berhubungan dan dianggap perlu dalam proses

pemeriksaan.

2. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan

a. Penentuan Hari Sidang Dan Pemanggilan

Penentuan hari sidang di tentukan oleh hakim yang di tunjuk oleh ketua

pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini,

hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa

dan sanksi untuk datang disidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

b. Pemeriksaan Perkara Biasa

20

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadila. Pertama,

pemeriksaan perkara biasa; kedua, pemeriksaan singkat; ketiga, pemeriksaan cepat.

Pemeriksaan cepat dibagi lagi alas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara

pelanggaran lalu lintas jalan.

c. Pemeriksaan Singkat

Seperti telah disebut dimuka, ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku

juga bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan. Hal ini dapat dibaca dalam pasal

203 ayat (3) yang mengatakan bahwa dalam acara ini (acara pemeriksaan singkat)

berlaku ketentuan bagian kesatu, Bagian kedua, Bagian ketiga bab ini (XVI), sepanjang

peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuannya.

d. Pemeriksaan Cepat

Istilah yang dipakai HIR ialah perkara rol. Ketentuan tentang acara pemeriksaan

biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu.

3. Putusan hakim pidana

a. Acara pengambilan keputusan

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia

mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya (requisitoir). Setelah itu

giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaann)a yang dapat

dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat

hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).

b. Isi keputusan hakim

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, Bentuk-

bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana:

1) Putusan Bebas: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan

dipersidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti , tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu

tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3) Putusan pemidanaan: Jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sebelum membicarakan putusan akhir tersebut, perlu kita ketahui bahwa pada

waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan

mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (vonnis), tetapi merupakan suatu

ketetapan.

c. Formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim

Dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu

putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi,

kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum.

d. Subtansi putusan hakim

Surat putusan pemidanaan memuat:[12]

21

1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

TUHAN YANG MAHA ESA".

2) Nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin

3) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan

4) Pertmbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

pembuktian yang diperoleh di sidang pemeriksaan

5) Tuntutan pidana

6) Pasal aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan

7) Hari dan tanggal diadakannnya musyawarah majelis hakim

8) Pernyataan kesalahan terdakwa

9) Ketentuaan kepada siap biaya perkara dibebankan

10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya

kepalsuan itu, jika dianggap ada akta oetentik yang palsu

11) Perintah supaya terdakwa ditahanatau tetap dalam tahanan atu dibebaskan

12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama hakim yang memutus dan nama

panitera.

4. Upaya hukum

Adapun upaya hukum dibagi menjadi dua, yaitu:[13]

a. Upaya hukum biasa

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa

merupakan Bab XVII, sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII. Upaya hukum

biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan banding dan bagian

kedua tentang pemeriksaan kasasi.

1) Pemeriksaan tingkat banding Pemeriksaan tingkat Banding

a) Hakim terdiri dari hakim majelis ( sekurang -kurangnya 3 orang )

b) Dasar pemeriksaan adalah berkas perkara yang diterima dari PN (yang sudah dikirim

dalam waktu 14 Hari) berkas -berkas yang dikirim adalah:

i. Berita acara penyidikan

ii. Berita acara pemeriksaan sidang

iii. Alat-alat bukti yang ada serta surat -surat tertentu yang timbul dipengadilan

iv. Putusan pengadilan

c) Dalam pemeriksaan hakim banding adalah berkas -berkas perkara yang dikirim oleeh

PN tetapi jika perlu maka hakim PT dapat memanggil saksi-saksi, terdakwa atu

penuntut umum. Untuk melakukan konfirmasi. Hakim PT juga dapat memerintahkan

untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada PN atau melakukan sendiri.

2) Kasasi

Alasan-alasan dalam pengajuan kasasi:

a) Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.

b) Pengadilan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

c) Pengadilan lalai memenuhi syarat -syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

22

Sedangkan tata cara pengajuan Kasasi adalah sebagai berikut:

a) Diajukan dalam waktu empat belas hari sesudah putusan diberitahukan kepada

terdakwa.

b) Permintaan tersebut ditulis oleh panitera dan ditandatangani oleh pemohon dan

panitera.

c) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohoan

kasasi dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diterirna panitera. Apabila dalam

tenggangwaktu tersebut pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak

untuk mengajukan kasasi gugur.

d) Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung oleh Panitera selambat-lambatnya 14

hari setelah permohonan kasasi tersebut lengkap.

b. Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa tercantum didalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas

dua bagian, yaitu bagian kesatu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum

dan bagian kedua peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

1) Kasasi demi kepentingan umum

a) Diajukan oleh Jaksa Agung untuk satu kali

b) putusan yang dapat dilakukan kasasi demi kepentingan hukum adalah semua

putusanpengadilan yang telah mempuyai kekuataan hukum Tetap

c) Tidak boleh merugikan kepentingan para pihak

d) Pengajuan melalui Hakim PN

2) Peninjauan Kembali

Alasan Peninjauan Kembali:

a) Ditemukan /terdapat alat bukti lain yang apabila alat bukti tersebut ada pada

saatpemeriksaan sidang berlangsung akan menyebabkan:[14]

i. Putusan bebas

ii. Putun Lepas dari segala tuntutan hukum

iii. Tuntutan tidak bisa diterima

iv. Memperoleh Pidana yang lebih ringan.

b) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,

tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakn telah terbukti

itu, temyata bertentanan satu dengan yang lain.

c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu ke khilafan atu suatu

kekeliruan yangnyata. Tata cara pengajuan peninjauan kembali:

d) Diajukan ke Mahkmah Agung melalui Panitera yan mengadili.

e) Permintaan peninjauan kembali tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan

yangditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang

dilampirkan pada berkas perkara.

5. Pelaksanaan putusan hakim pidana

Tata cara pelaksanaan putusan hakim pidana:

a. Pelaksanaan Putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP)

23

b. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan didepan umum (Pasal 271 KUHAP)

c. Pidana dijalankan secara berturut-turut, jika terpidana dipidana penjara atau kurungan

dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum is menjalani pidana yang

dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana

yang dijatuhkan lebih dahulu (Pasal 272 KUHAP )

d. Jangka waktu pembayaran denda satu bulan dan dapat diperpanjang

e. Barang bukti yang dirampas oleh negara dilelang dan hasilnya dimasukkan ke kas

negara

f. Putusan ganti rugi dilaksanakan secara perdata

g. Biaya perkara dan ganti rugi ditanggung berimbang oleh para narapidana

h. Pidana bersyarat diawasi dan diamati sungguh-sungguh.

F. Alat-alat Bukti Perkara Pidana

Kata "bukti" berarti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup

untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).[15] Secara terminologi

dalam hukum pidana bukti adalah hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan

oleh penuntut umum, atau terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang

pengadilan.[16]

Kata bukti sering digabungkan dengan istilah/kata lain seperti : alat bukti dan

barang bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu

perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas adanya suatu tindak pidana yang

telah dilakukan oleh terdakwa.[17]

Sedangkan barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. penyitaan, dan

atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud.

Sehingga keduanya dipergunakan pada waktu pembuktian di persidangan,

pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan

benar atau salahnya siterdakwa dalam sidang pengadilan.[18]

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam

KHUAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalm HIR yang pada dasarnya sama

dengan ketentuan yang ada di Ned. Strafvordering yang mirip pula dengan alat bukti di

negara-negara Eropa Kontinental.

Penyusunan alat-alat bukti negara-negara common law seperti Amerika Serikat

lain dari pada yang tercantum dalam KHUAP kita. Alat-alat bukti menurut Criminal

Procedure Law Amerika Serikat yang disebut Forms of evidence terdiri dari:

1. Real evidence (bukti sungguhan)

2. Documentary evidence (bukti dokumenter)

3. Testimonial evidence (bukti kesaksian)

4. Judicial evidence (pengamatan hakim)

Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli

digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain dari pada yang tercantum dalam

KHUAP kita, ialah real evidence yang berupa objek materiil (materil object) yang

24

meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata,

televisi, dan lain-lain. Benda-benda ini berwujud. Real evidence ini biasa disebut bukti

yang berbicara untuk diri sendiri (speaks for it self). Bukti bentuk ini dipandang paling

bernilai dibanding bukti yang lain.

Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita

(Belanda), yang biasa disebut "barang bukti". Barang bukti yang berupa objek mareriil

ini tidak bernilai jika tidak di dentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi

mengatakan, peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk

memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.

Menurut pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Adapun penjelasan dari alat bukti dalam perkara pidana yaitu:

1. Keterangan saksi; dalam praktek sering disebut dengan kesaksian. Kesaksian adalah

wujud kepastian yang diberikan kepada hakim di muka sidang tentang peristiwa yang

disengketakan dengan cara memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang

bukan salah satu pihak dalam sengketa, yang dipanggil secara patut oleh pengadilan.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Di dalam

penggolongannya keterangan saksi ini dikelompokkan dalam dua kelompok, yatu

kelompok relatif dapat didengar kesaksiannya. yang secara absolut tidak boleh menjadi

saksi dan kelompok, yaitu:

a. Yang tidak dapat menjadi saksi secara absolut diantaranya anak yang belum berumur

15 tahun dan belum pernah kawin, orang yang sakit jiwa atau kurang ingatan meskipun

kadang-kadang ingatannya baik.

Yang tidak dapat menjadi saksi secara relatif diatur dalam pasal 168 KUHAP,

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar

keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1) keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampi derajat ketiga dari

terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ibu atau bapak dan

juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara

terdakwa sampai derajat ketiga.

3) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercarai (pasal 169 KUHAP).

b. Di samping tidak cakap secara absolut maupun relatif juga terdapat pihak-pihak yang

karena jabatan, pekerjaan, harkat dapat meminta dibebaskan sebagai saksi terhadap hal-

hal yang dipercayakan kepada mereka dan hakim lah yang memutus soh atau tidaknya

alasan tersebut (pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHAP)[19]

Dalam memberikan kesaksian,pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

Dan bagaiman cara mengucapkan sumpah yang diucapkan dari seorang saksi dapat

25

dilihat dalam ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP yakni "sebelum memberikan

keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya

masing-masing, bahwa is akan memberikan keterangan yang sebenarnya".[20]

3. Keterangan ahli: Pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli

nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh

seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini (pasal 1 ke 28 KUHAP), tidak semua keterangan ahli dapat

dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian

adalah yang diberikan dimuka persidangan (pasal 186 KUHAP).

4. Surat; merupakan segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau

orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian. Pasal 187 KUHAP

menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas

sumpah jabatan atau dikutipkan dengan sumpah, adalah :

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang

berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian

atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan

yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh

pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung

jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya

mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang

lain.

4. Petunjuk; Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

persesuaiannya, baik anttara yang satu dengan yang laiinya, maupun dengan tindak

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa

pelakunya tersebut disebut dengan persangkaan undang-undang.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya,

baik anatara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana siapa pelakunya (pasal 188 ayat

(2) KUHAP) petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh : a.

Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa. Penulisan atas kekuatan

pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim

dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan

dan kesaksian berdasarkan had nurani (pasal 188 ayat (3) KUHAP).

5. Keterangan terdakwa: Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan

disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau ia alami

sendiri.

Pasal 189 KUHAP menegaskan :

26

a. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan

yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

b. keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu

menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang

sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

c. keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

d. keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan

alat bukti yang lain.[21]

Adapun barang bukti dapat juga diajukan kedalam persidangan namun hanya

berfungsi sebagai menguatkan keyakinan hakim terhadap benarnya telah terjadi suatu

tindak pidana dan dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya. Barang bukti

bisa berupa alat atau pun senjata yang dipergunakan pelaku kejahatan, jejak yang

ditinggalkan pelaku dan sebagainya.

G. Perbedaan antara Hukum Acara Pidana dengan Hukum Acara Perdata

Hukum acara yang mengatur dan melaksanakan soal-soal peradilan disebut

hukum acara pengadilan, yang terdiri dari hukum acara perdata dan hukum acara

pidana.

Hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan

bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan perkara perkara keperdataan

dalam arti luas dan cara melaksanakan putusan-putusan (Vonnis) hakim juga diambil

berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Dapat juga disebut rangkaian peraturan-

peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata

material.[22]

Adapun lapangan keperdataan itu memuat peraturan-peraturan tentang keadaan

hukum dan perhubungan hukum yang mengenai kepentingan-kepentingan perorangan,

misinya: soal perkawinan, jual bell, sewa menyewa, hak milik, hutang piutang, waris,

dan lain-lain. Lembaga-lembaga hukum yang terdapat dalam lapangan keperdataan

yaitu: pengadilan perdata, kantor catatan sipil, notaris, juru sita, juru lelang dan lain

sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum acara pidana yaitu rangkaian peraturan

hukum menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan tentang

perkara-perkara kepidanaan dan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh

hakim. Adapun lapangan hukum kepidanaan meliputi hal pengusutan, penuntutan,

penyeldikan, penahanan, pemasyarakatan dan lain-lainya.[23]

A. Simpulan

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Yang dimaksud hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang

mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan

mempertahankan hukum pidana.

27

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil.

Kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat. Sedangkan

Fungsi hukum acara pidana adalah menegakkan/menjalankan hukum pidana. Hukum

acara pidana beroprasi sejak adanya sangkaan tindak pidana walaupun tanpa adanya

permintaan dari korban kecuali tindakan pidana yang ditentukan lain oleh UU.

3. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Adapun asas-asas yang terdapat pada hukum acara pidana yaitu:

a. Asas persamaan di muka hukum ( Equality Before The Law)

b. Asas perintah tertulis dari yang berwenang penangkapan, penahanan, penggeledahan,

dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat berwenang

dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

c. Asas praduga tak bersalah (presumtion of innocent)

d. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah faham dan salah

tuntut.

e. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak.

f. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya

g. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan

h. Asas hadirnya terdakwa

i. Asas pemeriksaan di muka umum

j. Asas pengawasan pelaksanaan putusan

4. Pihak-pihak dalam Hukum Acara Pidana

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana yaitu: Tersangka,

Terdakwa, Terpidana, Saksi, Saksi ahli, Penyidik, Penyelidik, Penyidik pembantu,

Jaksa, Hakim, Advokat kuasa hukum dan Pejabat aparat eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, H. R. 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam mewujudkan Rasa

Keadilan Masyarakat. Jakarta: Restu Agung.

Hamzah, Andi. 1984. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Hamzah, Andi. 1987. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Kansil, C.T.S. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka.

Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. Hukum Acara Pidana. cet. Ke-1. Jakarta: Djambatan.

Pangaribuan, Luhut M.P. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Petranse, Syarifudin H.Ap dan Sabuan Ansori. 2000. Hukum Acara Pidana. Indralaya:

Universitas Sriwijaya.

Salam, Faisal. 2012. Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Mandar Maju.

Waluyadi. 1999. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju.

28

Yudowidagdo, Hendraswanto. 1987. Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Jakarta: Bina Aksara.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

29