Materi ASP

MATERI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas

sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan

pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga stakeholder sektor publik,

mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk

pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah

menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun

kebutuhan pihak eksternal.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan

keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan

laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan,

pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan

keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor

publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang

dihsilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output

pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR

SWASTA

Laporan keuangan pemerintahan dalam beberapa hal berbeda dengan laporan

keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis – jenis laporan

keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang

digunakan. Selain memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu kedua –

duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan

keuangan

Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta

PERBEDAAN

Laporan Departemen Pemerintah Laporan Keuangan Sektor Swasta

Fokus Finansial dan Politik Fokus Finansial

Kinerja diukur secara finansial dan non-

finansial

Pertanggungjawaban kepada parlemen dan

masyarakat luas

Berfokus pada bagian organiasasi

Melihat ke masa depan secara detail

Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen

keuangan

Laporan diperiksa oleh Treasury

Cash Accounting

Sebagian besar diukur secara finansial

Pertanggungjawaban kepada pemegang

saham dan kreditur

Berfokus pada organisasi secara keseluruhan

Tidak dapat melihat masa depan secara detail

Aturan pelaporan ditentukan oleh undang –

undang, standar akuntansi, pasar modal, dan

praktik akuntansi.

Laporan keuangan diperiksa oleh auditor

independen

Accrual Accounting

PERSAMAAN

Dokumen – dokumen sumber

Berperan sebagai hubungan masyarakat

Laporan keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara

lain :

a.       Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik.

b.      Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi

yang berakibat meningkatnya resiko investasi.

c.       Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.

d.      Kualitas keputusan menjadi buruk.

e.       Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Pemberi informasi keuangan

yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan baik bagi pemakai

internal meupun pemakai eksternal.

SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

A.   Pengertian Siklus Keuangan

Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan

pelaporan keuangan. Siklus ini dimulai dari transaksi yang harus didukung dengan bukti dan

dicatat di Buku Jurnal, selanjutnya diposting ke Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.

Dengan klasifikasi di Daftar Saldo, Kertas Kerja serta Penyesuaian maka dihasilkan Laporan

Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan

Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. Setelah tahap Penutupan dan dibuat

Daftar Saldo Setelah penutupan serta Pembalikan, maka Neraca Awal dapat disusun dengan

baik.

B.    Transaksi

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu entitas dan

pencatatannya memerlukan data, bukti atau dokumen pendukung dalam kegiatan operasi

suatu entitas. Pencatat transaksi akuntansi adalah sebagai berikut :

1.     Pemegang Kas   -        Bendahara Rutin (Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik)

2.    Pemegang Kas   -        Bendahara Proyek (Belanja Modal)

3.    Pemegang Kas   -        Bendahara Gaji

4.    Pemegang Kas   -        Bendahara Penerima

Jenis Transaksi

1.     Transaksi Kas, yaitu transaksi yang mengakibatkan pertambahan atau pengurangan kas.

Contoh : Pencairan SPMU, Penerimaan Piutang, Pembayaran Belanja Gaji, dll.

2.    Transaksi Nonkas, yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan pada aset, utang,

pendapatan, belanja tetapi tidak mempengaruhi kas. Contoh : Penerimaan aktiva tetap dari

donatur, pembebasan utang.

Bukti Transaksi

Bukti transaksi adalah semua media pendokumentasian dari transaksi atau kejadian ekonomi.

Contoh :

Kas Surat Tanda setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM)

Piutang Daftar piutang

Persediaan BA Penerimaan barang, daftar persediaan

Aktiva Tetap BA Penerimaan inventaris, daftar aktiva

Utang Surat perjanjian (Akad Kredit), dokumen penarikan pinjaman

Pendapatan Surat Tanda Setoran (STS), Daftar Pembukuan Administratif (DPA)

Belanja Surat Perintah Membayar (SPM), Daftar Pembukuan Administratif

(DPA)

Bukti Jurnal

Bukti jurnal adalah pendokumentasian bukti transaksi ke dalam alat/ media untuk melakukan

pencatatan akuntansi. Bukti jurnal memuat kode serta sisi debet dan kredit perkiraan Buku

Besar dari masing-masing transaksi, nama dan tanda tangan/paraf dari petugas/pejabat

pembuat bukti, petugas/pejabat validasi bukti, dan petugas pembuku bukti. Bukti jurnal ini

sebagai dasar melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal.

Penggolongan Bukti Jurnal

1.     Bukti Jurnal Kas Masuk (BKM), yaitu dokumen yang mendukung jurnal penerimaan kas.

Pemegang kas pada satuan kerja perangkat daerah membuat BKM berdasarkan dokumen

dasar berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti pemotongan/pemungutan pajak-pajak

pusat/negara. Bendaharawan Umum Daerah/Pengelola Keuangan Daerah membuat BKM

berdasarkan STS ke Kas daerah.

2.    Bukti Jurnal Kas Keluar (BKK), yaitu dokumen yang mendukung jurnal pengeluaran kas

oleh Bendaharawan atau Kas Daerah. Pemegang Kas pada satuan kerja perangkat daerah

membuat BKK berdasarkan dokumen dasar berupa bukti-bukti pengeluaran anggaran.

Pengelola Keuangan Daerah membuat BKM mendasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).

3.    Bukti Jurnal Nonkas/Memorial (BM), yaitu dokumen yang mendukung penambahan dan

atau pengurangan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, ekuitas dari

transaksi nonkas.

C.    Jurnal

Jurnal merupakan metode yang dipakai untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas

data keuangan maupun data lainnya. Data yang dicatat meliputi :

1.     Tanggal transaksi

2.    Kode rekening

3.    Uraian

4.    Jumlah debet

5.    Jumlah kredit

Basis akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari

transaksi keuangan. Perbedaan basis akan berpengaruh terhadap proses akuntansi. Terdapat

dua basis yaitu (1) basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada

saat kas diterima atau dikeluarkan. (2) basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak

atau kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis modifikasian yang disebut dengan basis

kas menuju akrual. Aset, kewajiabn, dan utang diakui menurut basis akrual sedangkan

pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas. Agar transaksi dapat

dicatat atau muncul dalam akun neraca, maka digunakan mekanisme Jurnal Korolari dan/atau

jurnal penyesuaian akhir tahun. Keguanaan jurnal korolari adalah untuk mencatat agar

transaksi yang mempengaruhi akun neraca (selain kas) dan Laporan Realisasi Anggaran

dapat dicatat pada waktu yang sama.

1.     Kas dan Bank

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Bank adalah tempat

penyimpan kas daerah (Kasda) atau kas di pemegang kas (PK).

2.    Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas

dalam satu periode akuntansi.

3.    Persediaan

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

4.    Investasi Jangka Panjang

Menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk : (1)

penyertaan modal pemerintah BUMD, lembaga keuangan daerah, badan hukum milik negara,

badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah (2) pinjaman jangka

panjang BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah pusat/daerah, dan pihak lainnya

termasuk pinjaman luar negeri yang terus dipinjamkan (3) penanaman modal dalam proyek

pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga (4) investasi jangka panjang lainnya

yang dimiliki dengan maksud menghasilkan pendapatan.

5.    Aset Tetap

Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan

dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum.

6.    Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan

dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

7.    Aset lain-lain

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi

jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Antara lain tagihan penjualan angsuran,

kemitraan dengan pihak ketiga, bangunan dalam pengerjaan.

8.    Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh

tempo dalam satu periode akuntansi.

9.    Akuntansi Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupaka utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih

dari satu periode lebih dari satu periode akuntansi. Dapat digunakan untuk membiayai

pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan

untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

10. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset

dengan jumlah utang, terdiri dari :

a.    Ekuitas Dana Lancar (EDL)

Merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai utang/kewajiban lancar.

Terdiri atas : siLPA Tahun Pelaporan, Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),

cadangan untuk piutang, cadangan untuk persediaan, dana yang harus disediakan untuk

pembayaran utang jangka pendek.

b.    Akuntansi Ekuitas Dana yang Diinvestasikan (EDI)

Merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak

termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Meliputi dana yang :

diinvestasikan dalam investasi permanen, diinvestasi dalam aset tetap, diinvestasi dalam aset

lainnya, dan sebagai rekening yang mengurangi (contra account) adalah dana yang disediakan

untuk pembayaran utang jangka panjang.

c.    Akuntansi Ekuitas Dana yang Dicadangkan (EDC)

Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan

tertentu. Jadi rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan.

11.  Akuntansi Pendapatan

a.    Pendapatan adalah peningkatan aktiva dan atau penurunan utang yang berasal dari berbagai

kegiatan periode berjalan akuntansi tertentu.

b.    Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran

tertentu yang menjadi hak daerah.

c.    Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan terdiri sebagai berikut :

pendapatan asli daerah, transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

d.    Saldo normal perkiraan buku besar pendapatan daerah adalah saldo kredit

e.    Pendapatan daerah diakui dalam periode berjalan.

f.    Pengakuan Pendapatan daerah diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas tang

diterima.

g.    Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

h.    Pengukuran pendapatan daerah menggunakan mata uang rupiah.

i.     Pendapatan daerah diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah.

12. Akuntansi Belanja

a.    Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang berasal dari berbagai

kegiatan dalam satu periode akuntansi.

b.    Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu

menjadi beban daerah.

c.    Belanja daerah terdiri dari bagian belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga.

d.    Saldo normal perkiraan buku besar bagian belanja daerah adalah saldo normal.

13. Akuntansi Pembiayaan

a.    Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun

pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

b.    Saldo normal perkiraan buku besar penerimaan pembayaran adalah saldo kredit.

D.   Buku Besar

Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau rekening yang dicatat

dalam jurnal. Buku besar dibuat oleh :

1.     Pemegang kas    -        bendahara rutin

2.    Pemegang kas    -        bendahara proyek

3.    Pemegang kas    -        bendahara gaji

4.    Pemegang kas    -        bendahara penerima

E.    Format Buku Besar Bentuk T

F.    Format Buku Besar Bentuk Panjang

G.   Buku Besar Pembantu

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada dibuku

besar, yaitu piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan utang.

H.   Buku Besar Pembantu Kas

Buku besar pembantu kas berisi rincian pendapatan-pendapatan, misalnya pendapatan pajak

reklame dan pendapatan retribusi parkir. Terdapat dua macam buku besar pembantu kas yaitu

buku besar pembantu penerimaan kas dan buku besar pembantu pengeluaran kas.

I.    Daftar Saldo

Daftar saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta daldo yang menyertainya dalam

suatu periode tertentu.

J.   Kertas Kerja

Merupakan kolom-kolom yang digunakan dalam proses akuntansi keuangan manual. Kertas

kerja dibedakan untuk Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

K.    Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada

saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan pengkaitan yang tepat antara

pendapatan dan belanja/biaya. Jenis penyesuaian meliputi biaya dibayar dimuka, pendapatan

yang ditangguhakn, pendapatan terhimpun, biaya terhimpun.

L.    Jurnla Eliminasi

Jurnal eliminasi adalah jurnal dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi (menghilangkan)

saldo semua rekening timbal balik antara Pemda dan dinas. Jurnal ini dibuat dengan mendebit

rekening timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkredit rekening timbal balik yang

bersaldo debit.

M.  Laporan Keuangan

Laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh

berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan berdasarkan waktu : (1) laporan keuangan triwulan (2) laporan keuangan

tahunan.

Laporan keuangan berdasarkan unit kerja : (1) laporan keuangan dinas/instansi (2) laporan

keuangan konsolidasi Pemkab/Pemkot.

N.   Jurnal Penutup

Jurnal penutup merupakan jurnal yang dilakukan setelah laporan keuangan selesai disusun.

Biasanya dilakukan hanya pada akhir periode anggaran tahunan. Penutupan ini menyebabkan

saldo-saldo rekening menjadi nol sehingga rekening tersebut siap kembali menerima data

akuntansi berikutnya.

TUJUAN DAN KOMPONEN LK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Laporan keuangan organisasi sektor publik dibuat tentunya mempunyai tujuan dan fungsi ,

menurut Mardiasmo (Mardiasmno, 2004) secara umum, tujuan dan fungsi laporan

keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship). Laporan keuangan

digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak

otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and restrospective reporting).

Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada

publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi

manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian

atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja orgamsasi

lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk

memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan

bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

organisasi.

3. Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information).

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan

aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan

informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan organisasi (viability). Laporan keuangan berfungsi untuk membantu

pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan

menyediakan barang atau jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan masyarakat (public relation). Laporan keuangan berfungsi untuk

memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pemyataan atas

prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan

masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan public dan

pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures). Laporan keuangan

bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang

ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Berbasis Akrual)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual

terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika

diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3. Laporan  Operasional;

4. Laporan Perubahan Ekuitas;

5. Neraca;

6. Laporan Arus Kas;

7. Catatan atas  Laporan Keuangan.

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-

komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan

Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum,

dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum

Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

A.    LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas

pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas  penggunaan

anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang

akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi

perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi

pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan

secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti

kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara

anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang

dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda.

Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada

pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-

LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

1.      Akuntansi Anggaran

Salah satu perbedaan utama akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan komersial

terletak pada akuntansi anggaran. Dalam pemerintahan, pencatatan telah dimulai pada saat

anggaran (APBN/APBD) disahkan dan dialokasikan.

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen

yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari

anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi

pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit

anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

2.      Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan kepada Pemerintah,

sehingga akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi

manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat uang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah,

yang mana pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu mencatat

jumlah bruto penerimaan, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran), namun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak

dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat

nilai netonya.

Pemerintah mungkin saja melakukan kekeliruan dalam menghitung tagihan pendapatan yang

mengakibatkan kelebihan penerimaan pendapatan, jika hal ini terjadi maka pemerintah harus

mengembalikan pendapatan tersebut. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan

berulang (recurring) terjadi atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan

(tahun anggaran berjalan) maupun pada periode sebelumnya (tahun anggaran sebelumnya)

dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Namun, untuk koreksi dan pengembalian

yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi

pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA

pada periode yang sama. Sedangkan untuk Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak

berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya

koreksi dan pengembalian tersebut.

3.      Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai

dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen

untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Pengeluaran untuk belanja dapat

dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dikeluarkan oleh Bendahara Umum

Negara/Daerah (BUN/BUD), atau melalui bendahara pengeluaran. Jika pengeluaran

dilakukan oleh BUN/BUD maka belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

Rekening Kas Umum Negara/Daerah, sedangkan jika pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran maka pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi atas  pengeluaran belanja

(penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan

sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode

berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos

pendapatan lain-lain-LRA.

4.      Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos

Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA terjadi jika jumlah pendapatan-LRA selama suatu

periode lebih besar daripada jumlah belanja pada periode tersebut, begitupula sebaliknya,

defisit-LRA terjadi jika jumlah pendapatan-LRA lebih kecil dari jumlah belanja selama satu

periode pelaporan tersebut.

5.      Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan

maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari

pinjaman, dan hasil privatisasi BUMN/BUMD. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara

lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada

entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah di BUMN/BUMD.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada Rekening Kas Umum

Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan azas bruto. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas  Umum Negara/Daerah.

6.      Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran

selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan

penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode

pelaporan. Nilai SilPA/SiKPA pada akhir periode pelaporan inilah yang nantinya

dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Apabila dalam LRA terdapat transaksi mata uang asing maka harus dicatat/dibukukan dalam

mata uang rupiah atau dikonversi terlebih ke rupiah.

B.     LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu:

saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan

pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode

berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan

pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih

lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

C.    LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional

keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan

dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO

dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan

kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai  besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk

menjalankan pelayanan;

2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi

kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan

penggunaan sumber daya ekonomi;

3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk

mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan

cara menyajikan laporan secara komparatif;

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila

surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis

akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas

pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu

klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai

contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban

gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu

entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil

karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika

laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan

menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi

yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi,

walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan

atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor

historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat

memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan

bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing

metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP

memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu  metode yang dipandang dapat

menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus

mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi

beban penyusutan/amortisasi, beban  gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut

juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan

LO diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan,

sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan

operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.

2. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO

menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.

3. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset

tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan

pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

Struktur LO yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi untuk

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat disajikan pada format

berikut ini:

D.    LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau

ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi

yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak

kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan

mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya;

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-

unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas

Laporan Keuangan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

E.     NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas  pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban

jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan

pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam

neraca maka akan memberikan informasi  mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam

periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka

panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan

setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup

jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar

dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk

menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang

tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga

bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar

dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka

pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6)

aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya.

Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang

penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak

bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada

faktor-faktor berikut ini:

1. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;

3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan

struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Perbedaan tersebut

diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah. Aset

negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas.

Kas di Pemerintah Pusat termasuk kas yang ada di Bank Indonesia.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa neraca menggambarkan Penyusunan dan

penyajian Aset dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran

yang berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh,

sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan, sedangkan kelompok

lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan. Secara garis tentang jenis-

jenis aset, kewajiban dan ekuitas serta pengakuan dan pengukurannya pada neraca dapat

diuraikan sebagai berikut:

1.      Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca aset terbagi atas 2, yaitu:

a.      Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

-      Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,  atau

-      berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)

bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang

pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang

diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan

persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan,

misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen

peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b.     Aset Nonlancar

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu

periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak

berwujud, serta aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan

pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Untuk mempermudah

pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca, aset nonlancar

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset

lainnya.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari

12 (dua belas) bulan, yang berupa investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi

nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak

berkelanjutan, seperti: Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan penanaman modal

dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga. Sedangkan investasi

permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara

berkelanjutan, seperti: Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN/BUMD, badan

internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset

tetap terdiri dari: a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan; d) Jalan,

irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan

dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan

dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya

adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua

belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi

penggunaannya.

Pengakuan aset dilakukan apabila ada potensi manfaat ekonomi di masa depan yang akan

diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

atau dapat diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah ke tangan Pemerintah. Sedangkan untuk pengukuran atau pencatatan suatu aset

tergantung dari jenis asetnya, diantaranya adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;

2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

4. Persediaan dicatat sebesar:

-      Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

-      Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

-      Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

1. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan

lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

2. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan

pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola (membangun sendiri)

meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk

biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua

biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Selain tanah

dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan

karakteristik aset tersebut. Sedangkan untuk aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs

tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2.      Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban

pemerintah terbagi 2 jenis, yaitu:

a.      Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat

dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek,

seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang

akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga,

utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b.     Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu

diatas 12 (dua belas) bulan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban

jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

-      Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

-      Kewajiban tersebut bermaksud didanai kembali (refinancing) sebagai kewajiban jangka

panjang oleh pemberi pinjaman dan didukung dengan adanya suatu perjanjian atau

penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan

disetujui.

Pengakuan Kewajiban dilakukan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban

timbul, dengan nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar

nilai nominal dalam rupiah, sementara kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang  rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada

tanggal neraca.

3.      Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban

pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas

pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Berkaitan dengan jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas diatas, suatu entitas dapat

menentukan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam neraca. Pengklasifikasian dilakukan

dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan.

F.      LAPORAN ARUS KAS

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis

akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan

keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang

wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai

fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum

negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas

pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara

maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas

pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan

lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat

diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang

signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud

mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta

berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar

selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus

kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi

perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah

(termasuk likuiditas dan solvabilitas)

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan

dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi,

investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para

pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan

setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi

hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya

transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang.

Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan

pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi

kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Untuk mengetahui perbedaan antara aktivitias operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris,

berikut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.    AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk

kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas

operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan

datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: Penerimaan Perpajakan;

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Penerimaan Hibah; Penerimaan Bagian Laba

perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari

pendapatan Luar Biasa; dan Penerimaan Transfer. Sedangkan arus keluar kas untuk aktivitas

operasi terutama digunakan untuk: Pembayaran Pegawai; Pembayaran Barang; Pembayaran

Bunga; Pembayaran Subsidi; Pembayaran Hibah; Pembayaran Bantuan Sosial; Pembayaran

Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan Pembayaran Transfer.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan

persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut

diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk

kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja,

penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana

tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam

catatan atas laporan keuangan.

B.     AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk

perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara

kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto

dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk

meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan

datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: Penjualan Aset Tetap; Penjualan Aset

Lainnya; Pencairan Dana Cadangan; Penerimaan dari Divestasi; Penjualan Investasi dalam

bentuk Sekuritas. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: Perolehan

Aset Tetap; Perolehan Aset Lainnya; Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal

Pemerintah; Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

C.    AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang

berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka

panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang

dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka

panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: Penerimaan utang luar negeri;

Penerimaan dari utang obligasi; Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;

Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Sedangkan Arus keluar kas dari

aktivitas pendanaan antara lain: Pembayaran pokok utang luar negeri; Pembayaran pokok

utang obligasi; Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; Pengeluaran

kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

D.    AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk

dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan,

beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan

kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan  kas yang

berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara

tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang

menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris

seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara

pengeluaran. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK

dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan

kepada bendahara pengeluaran.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode

langsung atau metode tidak langsung. Metode langsung mengungkapkan pengelompokan

utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Sedangkan dalam metode tidak langsung,

surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan

(deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu maupun yang

akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan

dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah disarankan untuk menggunakan metode langsung

dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, karena keuntungan penggunaan metode

langsung tersebut diantaranya dapat menyediakan informasi yang lebih baik untuk

mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang, lebih mudah dipahami oleh pengguna

laporan, serta data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung

diperoleh dari catatan akuntansi. Struktur dari laporan arus kas terpengaruh oleh pos-pos

yang ada dalam laporan keuangan sebelumnya, khususnya Laporan Operasional dan Neraca.

G.    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh

pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara

diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif

dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan

pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala

informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna

oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih

berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keunagan neagra yang dilaporkan secara lebih

pragmatis.

Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian

penting lainnya;

5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan

lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran

Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang

belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;

7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan

dalam lembar muka  laporan keuangan.

CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,

dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Secara umum, susunan CaLK sebagaimana dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan

sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

2. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

o Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;

o Kebijakan akuntansi yang penting:

o Entitas pelaporan;

o Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

o Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

o Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-

ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas

pelaporan;

o Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan

keuangan.

3. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

o Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;

o Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

4. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan

CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara

keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun

pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun

pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap

entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos

tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi atapun menghilangkan

substansi informasi yang harus disajikan.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah

sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan

memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat

sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja Pemerintah dalam

mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang

dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya,

termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta

mengevaluasi sejauhmana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah

serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung

kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat

teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian

terhadap kinerja pemerintah tersebut.

Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive atau

dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua

pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, akibat

perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat

menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan

secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

2. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor

publik sebagai berikut:

1) Kepatuhan dan Pengelolaan – Compliance and Stewardship

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan

keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah

dilakukan sesuai dengan ketentutan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif – Accountability and Retrospective

Reporting

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen,

memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan

yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang

sejenis jika ada.

3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi – Planning and Authorization Information

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan

aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi pendukung mengenai

otorisasi penggunaan dana.

4) Kelangsungan Organisasi – Viability

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah

suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa

(pelayanan) di masa yang akan datang.

5) Hubungan Masyarakat – Public Relation

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk

mengemukakan pernyataan atas pretasi yang telah dicapai kepada pengguna yang

dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik

dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6) Sumber Fakta dan Gambaran – Source of Facts and Figures

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok

kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

FASB dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No 4:

Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations, tujuan laporan

keuangan sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang

bermanfaat untuk pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya

organisasi

b. Memberikan informasi untuk membantu dalam menilai pelayanan yang diberikan

oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memeberi

pelayanan tersebut.

c. Memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai kinerja manajer organisasi

nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

d. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih,

pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya

dan kepentingan sumber daya tsb.

e. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama 1 periode.

f. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan

membelanjakan sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang,

dan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi likuiditas organisasi

g. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pengguna dalam memahami

informasi keuangan yang diberikan.

Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah

menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan

akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber

daya keuangan.

b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnya.

c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam

membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.

d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang

terjadi.

e. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja

entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

3. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Komponen-komponen laporan keuangan sektor publik yang lengkap meliputi:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi

aktiva, hutang, dan modal pemilik pada satu saat tertentu.

b. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit);

Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit) atau Laporan Profit dan Loss

adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama periode

tertentu.

c. Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto;

Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto menyajikan total surplus/defisit neto

untuk suatu periode; pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung

sebagai perubahan dalam aktiva/akuitas neto; dan, setiap kontribusi oleh, dan kepada,

pemilik dalam kapasitasnya pemilik.

d. Laporan Arus Kas;

Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas

selama satu periode tertentu.

e. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan dari entitas harus:

1) Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan

kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta diterapkan terhadap transaksi-

transaksi dan peristiwa-peristiwa pnting lainnya;

2) Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh tandar Akuntansi Keuangan

Sektor Publik, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan

kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto;

dan

3) Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun

persyaratan penyajian wajar tetap diterapkan.

4. PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan

menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Drebin et al. (1981)

mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut

Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan

menjelaskan kebutuhannya. Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah :

a. Pembayar pajak (taxpayers)   

b. Pemberi dana bantuan (granlurx)                                               .           

c. Investor       

d. Pengguna jasa (fee-paying service recipients)

e. Karyawan/ pegawai

f. Pemasok (vendor)         

g. Dewan legislatif                                                            

h. Manajemen

i. Pemilih (voters)

j. Badan pengawas (oversight bodies)

Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak,

pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber

penyedia keuangan organisasi, karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja

dan sumber daya material, dewan legislative, dan manajemen membuat keputusan alokasi

sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas,

termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi

lima kelompok, yaitu:

a. Lembaga pemerintah (governing bodies)              

b. Investor dan kreditor                                               

c. Pemberi sumber daya (resourceproviders)

d. Badan pengawas (oversight bodies)

e. Konstituen

Pengklasfikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah

dengan  mempertimbangkan semut organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi

pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan

untuk sektor pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony

memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut

konstituen. Ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai

pemberi sumber daya, investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

Sementara itu, Hanley el d. (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan

keuangan sektor publik menjadi dua belas kelompok, yaitu:

1. Anggota terpilih (electedmembers)

2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak

3. Pelanggan atau klien      

4. Karyawan/pegawai

5. Pelanggan dan pemasok

6. Pemerintah

7. Pesaing (competitors)

8. Regulator

9. Pemberi pinjaman (leaders)

10. Donor dan sponsor

11. Investor atau patner bisnis

12. Kelompok penekan lainnya

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Borgonovi

dan Anessi-Pessina(l997) :

1. Masyarakat pengguna jasa publik                                     

2. Masyarakat pembayar pajak             

3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan public

sebagai  input atas aktivitas organisasi                

4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah           

5. Badan-badan internas'ional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.

6. Investor using dan Country Analyst

7. Generasi yang akan datang                          

8. Lembaga Negara

9. Kelompok Politik (Partai Politik)                                        

10. Manajer publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN/BUMD)

11. Pegawai pemerintah

Serikat dagang sektor publik Governmental Accounting Standars Board (GASB)

(1999, p. B184) mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga

kelompok besar, yaitu:

1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggungjawab,

2. Legislatif dan Badan Pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat,

3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/ atau berpartisipasi dalam proses

pemberian pinjaman.

5. HAK DAN KEBUTUHAN PAMAKAI LAPORAN KEUANGAN

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah,

yaitu:

a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu:

Mengetahui kebijakan pemerintah

Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah

Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed), yang meliputi hak untuk diberi

penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi

perdebatan publik.

c. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga,

dan kualitas pelayanan yang diberikan.

2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan

penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah

telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas

pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan.

3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko,

likuiditas, dan solvabilitas.

4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan

fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan

pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.

5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem

informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi,

pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan

dengan organisasi lain yang sejenis.

6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

6. BENTUK LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

TABEL 1: Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 20XX (dalam ribuan

rupiah)

AKTIVA    

Aktiva Lancar    

Kas dan Setara Kas x  

Piutang x  

Persediaan x  

Uang Muka x  

Investasi x  

Total Aktiva Lancar   x

Aktiva Tidak Lancar    

Piutang x  

Investasi x  

Aktiva Keuangan Lainnya x  

Infrastruktur, pabrik dan peralatan x  

Tanah dan bangunan x  

Aktiva Tidak Berwujud x  

Aktiva Nonkeuangan Lainnya x  

Total Aktiva Tidak Lancar   x

Total Aktiva   x

KEWAJIBAN    

Kewajiban Lancar    

Utang Usaha x  

Pinjaman Jangka Pendek x  

Bagian-lancar Pinjaman Jangka Panjang x  

Penyisihan x  

Employee Benefits x  

Pensiun x  

Total Kewajiban Lancar   x

Kewajiban Tidak Lancar    

Utang Usaha x  

Pinjaman x  

Penyisihan x  

Employee Benefits x  

Pensiun x  

Total Kewajiban Tidak Lancar   x

Total Kewajiban   x

Aktiva Neto   x

AKTIVA/EKUITAS NETO    

Modal Sumbangan    

Entitas Pemerintah x  

Cadangan x  

Akumulasi Surplus (Defisit) x  

    x

Partisipasi Minoritas   x

Aktiva/Ekuitas Neto Total   x

TABEL 2: Laporan Kinerja Keuangan

CONTOH KLASIFIKASI BIAYA MENURUT FUNGSI

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX

(dalam ribuan rupiah)

Pendapatan Operasi  

Pajak x

Batas jasa, denda, hukuman dan perizinan x

Pendapatan dari transaksi pertukaran x

Transfer dari entitas pemerintah lain X

Pendapatan operasi lainnya X

Total pendapatan operasi X

Biaya operasi  

Jasa publik umum X

Pertahanan X

Keteraturan dan kemanan publik X

Pendidikan X

Kesehatan X

Proteksi/jaring pengaman sosial X

Fasilitas masyarakat dan perumahan X

Rekreasi, budaya dan agama X

Masalah ekonomi X

Proteksi lingkungan X

Biaya ekonomi X

Surplus (Defisit) dari aktiva operasi X

Biaya bunga (x)

Surplus penjualan properti, pabrik dan

peralatan X

Pendapatan (biaya) total non-operasi X

Surplus (Defisit) dari aktiva operasi X

Surplus (defisit) saham partisipasi minoritas X

Surplus (defisit) neto  

Pos Luar Biasa X

Pos luar biasa X

Surpus (defisit) neto selama periode

berjalan X

TABEL 3: Laporan Kinerja Keuangan

CONTOH KLASIFIKASI BIAYA MENURUT HAKIKAT

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8

(dalam ribuan rupiah)

Pendapatan Operasi  

Pajak x

Batas jasa, denda, hukuman dan perizinan x

Pendapatan dari transaksi pertukaran x

Transfer dari entitas pemerintah lain x

Pendapatan operasi lainnya x

Total pendapatan operasi x

Biaya operasi  

Gaji, upah dan employee benefits x

Grants dan pembayaran transfer lain x

Perlengkapan dan barang konsumsi yang dipakai x

Biaya penyusutan dan amortisasi x

Biaya operasi lainnya x

Total biaya operasi x

Surplus/ (Defisit) dari Aktivitas Operasi x

Biaya keuangan (x)

Surplus penjualan properti, pabrik dan peralatan x

Pendapatan (biaya) total monoperasi x

Surplus/ (Defisit) dari Aktiva Biasa x

Surplus/ (Defisit) saham partisipasi minoritas x

Surplus/(Defisit) Neto Sebelumnya  

Pos Luar Biasa x

Pos luar biasa x

Surplus/(Defisit) Neto selama Periode Berjalan x

TABEL 4: Laporan Arus Kas menurut Metode Tidak Langsung

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8

ARUS KAS DARI AKTIVA OPERASI  

Surplus (defisit) dari aktivitas biasa xx

Perubahan nonkas xx

Penyusutan xx

Amortisasi xx

Peningkatan penyisihan piutang ragu-ragu xx

Peningkatan utang xx

Peningkatan pinjaman xx

Peningkatan penyisihan terkait dengan biaya

karyawan xx

Laba/rugi penjualan investasi (xx)

Peningkatan aktivitas lancar lainnya (xx)

Peningkatan investasi karena evaluasi (xx)

Peningkatan piutang (xx)

Pos luar biasa  

Arus kas neto dari aktivitas operasi xx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  

Pembelian bangunan dan peralatan (xx)

Hasil penjulanan bangunan dan peralatan xx

Hasil penjualan investasi xx

Pembelian sekuritas mata uang asing (xx)

Arus kas neto dari aktivitas investasi xx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PEMBIAYAAN  

Penerimaan dari pinjaman xx

Pembayaran kembali pinjaman (xx)

Distribusi/ dividen kepada pemerintah (xx)

Arus kas neto dari aktivitas pembiayaan xx

Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas xx

Kas dan setara kas awal periode xx

Kas dan setara kas akhir periode xx

TABEL 5: Laporan Arus Kas menurut Metode Langsung

ENTITAS SEKTOR PUBLIK

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8

(dalam ribuah rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVA OPERASI  

Penerimaan  

Perpajakan  

Perpajakan xx

Penjualan barang dan jasa xx

Hibah xx

Penerimaan bunga xx

Pembayaran  

Biaya karyawan (xx)

Pensiunan (xx)

Penerima bunga (xx)

Penerima lainnya (xx)

Arus kas neto dari aktivitas operasi xx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  

Pembelian peralatan (xx)

Hasil penjualan peralatan xx

Hasil penjualan investasi xx

Pembelian sekuritas mata uang asing (xx)

Arus kas neto dari aktivitas investasi (xx)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PEMBIAYAAN  

Penerimaan dari pinjaman xx

Pembayaran kembali pinjaman (xx)

Distribusi/deviden dari BUMD xx

Arus kas neto dari aktivitas  pembiayaan xx

Kenaikan/ (penurunan) neto kas dan setara kas xx

Kas dan setara kas awal periode xx

Kas dan setara kas akhirperiode xx

7. SISTEM PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

a. Dasar Kas (Cash Base)

Sistem akuntansi dasar kas hanay mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar.

Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bias

dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Penjualan hanya dicatat

bila kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang.  Pembelian dicatat saat kas dibayarkan

sehingga tidak ada utang.

Laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun sebagai

tambahan atas laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Ada satu buku yang

sangat penting dan berharga mengenai akuntansi arus kas bagi dunia usaha yang

menyatakan bahwa laporan akuntansi aktrual tradisional terlalu subjektif dan

menyembunyikan informasi penting tentang kinerja organisasi.

Akuntansi arus kas dipraktikkan di berbagai organisasi sektor publik, misalnya

akun enerimaan dan pembayaran yang sederhana dari kegiatan derma kecil, dan yang

terpenting jumlah uang yang digunakan adalah akun kas pemerintah.

b. Dasar Akrual (Acrual Base)

Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah

sebagai berikut: Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau

dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang

sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan

rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan.

Kepastian penerimaan secara hokum sangat ditentukan dengan faktur yang telah

diterbitkan. Kepastian munculnya biaya ditentukan dengan penerimaan jasa/barang.

Penerapan dasar akrual lebih mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk

kepentingan kreditor dan debitor. Oleh karena itu, organisasi sektor publik akan membuat

catatatan yang sangat teliti dari para debitor dan kreditor. Jadi, system akuntansi yang

dibangun dapat dipilah mana yang berorientasi utang dan piutang.

Setiap organisasi publik mempunyai daftar laporan yang jumlahnya mungkin

berbeda satu dengan yang lain karena perbedaan proses kerja organisasi. Namun ada juga

persamaan karena alur penerimaan dan pembayaran terjadi secara konsisten

antarorganisasi.

Keunggulan dan Kelemahan Dasar Akrual

1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasi berhubungan dengan penerimaan

dan pemasukannya, yang berarti dasar akrual memberikan alat ukur atas barang/jasa

yang dikosumsi, diubah, serta diperoleh; sementara dasar kas menyediakan alat ukur

atas arus kas masuk dank as keluar.

2. Dasar akrual menunjukkan gambaran tentang pendapatan. Perubahan pendapatan Yng

diperoleh menurut dasar akrual dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja

yang diterima.

3. Dasar akrual dapat dijadikan alat ukur modal. Secara historis, nilai modal yang

diinvestasikan dalam organisasi public akan berusaha dipertahankan. Gagsan

mempertahankan modal ini dapat diartikan bahwa pendapatan hanya diakui setelah

modal dipertahankan seutuhnya.

Dalam dasar akrual, biaya historis sebuah asset merupakan nilai awal. Jika asset

tersebut merupakan modal organisasi, nilai awalnya adalah nilai modal yang disetorkan.

Apabila kemudian modal asset tersebut dijual dengan harga melampaui nilai historisnya,

keuntungan akan diakui sebagai pendapatan. Inilah kelemahan biaya historis. Keuntungan

yang didapatkan harus merupakan selisih lebuh nilai jual dibandingkan nilai pasar asset

pada saat itu. Nilai pasar asset saat itu lebih riil digunakan kerena asset telah disusutkan

dan digunakan manfaatnya.

Beberapa masalah aplikasi dasar akrual dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Penetuan pos dan besaran transaksi dicatat dalam jurnal yang dilakukan oleh individu

yang bertugas mencatatnya. Pengaruh subjektivitas individu pencatat transaksi cukup

besar.

2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan

inflasi.

3. Jika dibandingkan dengan dasar kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur

administrasi yang lebih rumit sehingga lebih mahal.

4. Peluan terjadinya manipulasi keuangan sulit dikendalikan. Peluang manipulasi

ternuka ketika apabila pengeluaran uang dilakukan tanpa melalui prosedur, terutama

untuk pengeluaran uang dibawah normal.

c. Akuntansi Dana (Fund Accounting)

Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif system akuntansi di sektor publik

yang dikembangkan dari dasar kas dan pengendalian anggaran. Bagi sektor publik, dana

kas setor publik cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi, sehingga system akuntansi

lebih memprioritaskan pengelolaan dana kas.

Sistem akuntansi dana mengakui transaksi organisasi ketika komitmen sudah

disepakati. Ini berarti transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika

faktur diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirim atau

diterima.

Fungsi dan Permasalahan Akuntansi Dana

Fungsi pertama akuntansi dana adalah sebagai pengendalian anggaran. Dasar

pemikirannya adalah manajer tidak bias mengendalikan laporan bulanan, dan proses

menghasilkan laporan tersebur adalah sejak transaksi terjadi. Peranan manajer sangat

menentukan seberapa besar pencairan anggaran yang telah disepakati. Manajer dapat

mengendalikan kesesuaian catatan dengan anggaran yang disepakati.

Akuntansi dana berkonsentrasi pada pesanan yang dikirimkan. Pesanan yang

diterima, yang berkaitan dengan penerimaan tidak akan diperhitungakan sampai faktur

dikirimkan. Jadi, masalah pengendalian anggaran tidak mempengaruhi penerimaan.

Walaupun akuntansi dana dapat mengendalikan anggaran, permasalahan

penerapannya pada laporan keuangan tidak dapat dihindarkan.laporan keunagn

mengungkapkan pengeluaran yang didikung bukti pemesanan. Pembatalan pemesanan

secara hukum tidak akan berdampak apa-apa.

Permasalahan akuntansi akrual akan muncul dalam akuntansi dana. Manajer akan

mengalami masalah dengan pengeluaran anggran di bawah target dalam bulan-bulan

tertentu, dimana kekurangn tersebut akan ditutup pada bulan berikutnya. Dalam akuntansi

dana manajer dapat mengirimkan pesanan beberapa hari sebelum akhir tahun untuk

memenuhi anggaran. Akuntansi dana  memberikan peluang kontribusi ke cadangan

umum pada akhir tahun dan menjadikan kontribusi itu sebagai pembiayaan.

Jika akuntansi dana yang diterapkan selama periode tertentu, pengubahan menjadi

akrual biasanya dilakukan pada akhir tahun dan penyesuaian akunnya sebagai berikut:

Pesanan yang dikirim                                            xx

      Pengeluaran no. 1 a/c                                                  xx

      Pengeluaran no. 2 a/c                                                  xx

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor public yaitu:

1)     Akuntansi Anggaran

2)     Akuntansi Komitmen

3)     Akuntansi Dana

4)     Akuntansi Kas

5)     Akuntansi Akrual

Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersbut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya,

penggunaan salah satu teknik akuntansi tsb tidak menolak penggunaan teknik yang lain.

Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda –

beda, bahkan dapat menggunakannya kelima teknik dalam waktu yang bersamaan.

Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya

karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan

pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada

saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar.

1)     Akuntansi Anggaran

Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang

dianggarkan dengan jumlah akrual dan dicatat berpasangan (double entry). Akuntansi

anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organsasi sektor publik

khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang

sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah akun belanja yang dianggarkan dikreditkan

terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun

tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran

yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara

sistematik dan kontiniu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini

adalah menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan

akuntabilitas.

Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah anggaran dan realisasi harus

selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan koreksi  apabila terdapat varians (selisih).

Namun akuntansi anggaran lebih menekankan kepada bentuk dari akun – akun keuangan

bukan isi (content) dari akun itu sendiri.

Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah teknik ini sangat kompleks. Akan

lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun – akun yang ada menunjukkan pendapatan

dan biaya actual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan.

2)     Akuntansi Komitmen

Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada

saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan

mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan

bersama – sama dengan menggunakan akuntansi kas dan akuntansi akrual. Akuntansi

komitmen tersebut hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai

organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi

tersebut. Hal ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau

diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang

lebih awal yaitu ketika order diterima atau dikeluarkan.

Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat

mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan

atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima

akun atas faktur yan diterima dan dibayarkan ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran

(over commit). Tentu saja manajer yang teliti akan tahun bahwa akun – akun tidak

memasukkan order  yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan dengan itu

membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan (over commit the budget).

Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait

dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi

komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran namun banyak masalah dalam

pengadopsian akun tersebut ke dalam akun – akun keuangan. Akun yang dicatat hanya

didukung oleh order yang dikeluarkan. Umumnya, tidak ada kewajiban hokum untuk patuh

pada order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Hal ini menjadi

sulit dalam mengakui biaya – biaya untuk periode akuntansi yang bersangkutan yang

mendasarkan pada order yang dikerluarkan.

3)     Akuntansi Dana ( Fund accounting )        

Masalah utama yang dihadapi organsisi sektor publik adalah pencarian sumber dana dan

alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam akuntansi sektor

publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana” dimaknai sebagai

kas (cash fund). Tiap dana tersebut harus dikembalikan pada laci (cash drawer) secara

terpisah; beberapa tagihan harus dikembalikan dari saru laci dan tagihan lainnya dalam laci

yang lainnya. Namun saat ini “dana” dimaknai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang

terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang yang diperhitungkan di dalamnya.

Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi

bisnis. Saat itu ia melihat perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa

kelemahan. Kelemahan tersebut adalah;

-         Perusahaan perorangan/pribadi kurang menguntungkan disbanding perusahaan yang

dimiliki publik/perseroan terbatas.

-         Adanya kesalahan dalam memaknai entitas.

Berdasarkan hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai

dana (fund) dan organisasi tersebut harus dilihat sebagai satu dana atau rangkaian dana.

Artinya jika organisasi dilihat sebagai suatu dana atau rangkaian dana (series of fund) maka

laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan atau konsolidasi dari laporan

keuangan dana menjadi bagian organisasi.

Perbandingan antara akuntansi dana pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik

digambarkan sbb:

Organisasi Bisnis Organisasi Sektor Publik

Dana 1 Dana 2

A= U + SD A = U + SD

A = U + KB Dana 3 Dana 4

A= U + SD A= U + SD

aktiva utang jangka

tetap panjang

Keterangan

A = aktiva KB = kekayaan bersih

SD = saldo dana U - Utang

--------- organisasi secara keseluruhan yang mana laporan konsolidasian biasanya tidak

tersedia.

Sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memrlukan

suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi (accounting entity) dan entitas anggaran (budget

entity) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan

utama antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana adalah

metode yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan itu sendiri.

Terdapat dua jenis dana yang digunakan akuntansi sektor publik:

1.      Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund)

Digunakan untuk mencatat nilai aktiva utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang

dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini

digunakan pada organisasi pemerintahan (governments funds)

2.      Dana yang tidak dapat lagi dibelanjakan (nonexpectable funds)

Untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal untuk kegiatan yang sifatnya

mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis (properiority funds)

4)                 Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi ka, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat

pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan cash basisadalah mencerminkan pengeluaran yang riil,

actual, dan objektif. Namun, GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena

tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basistingkat efisiensi

dan efektifitas suatu kegiatan, program, aktivitas tidak dapat diukut dengan baik.

Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (revenue)

bukan utang. Untuk mengoreksi hal tersebut kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya

mengakui kas saja tapi juga mengakui aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi

kas. Namun, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan setiap waktu,obligasi

yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak pada

catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat overstated. Hal

tersebut dapat mengakibtkan pemborosan anggaran.

5)      Akuntansi Akrual

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi akrual

diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat,

komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, politik. Basis

akrual diterapkan agak berbeda antara properiority fund (full accrual) dan governments fund

(modified accrual) karena biaya (expense) diukur dalam properiority fund,

sedangkan expenditure difokuskan pada general fund.

Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode

akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan dan atau dialokasikan selama

periode akuntansi.

Karena governments fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat dan dikategorikan

dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang), expenditure yang diukur, bukan expense.

Berbeda dengan governments fund, yang menjadi kepentinganproperiority fund dan juga

organisasi bisnis adalah net income. Full accrual accounting digunakan untuk mencatat

revenue ketika diperoleh (earned) dan biaya (expense) pada saat terjadi (incurred). Dengan

kata lain, biaya dicatat ketika utang terjadi tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.

Pada governmental fund, hendaknya digunakan modified accrual basis.Expenditure di

– accrued tetapi revenue dicatat berdasarkan cash basis yaitu pada saat diterima bukan pada

saat diperoleh. Pendapatan seperti PPN, PPh, dan fee retribusi dihitung pada saat kasnya.

Salah satu pengecualian adalah property tax (PBB) yang diaccrued karena jumlahnya dapat

diestimasi secara lebih pasti.

Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk

menentukan cost of service dan charging of service yaitu untuk mengetahui besarnya biaya

yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan public serta penentuan harga pelayanan yang

dibebankan ke publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasianaccrual basis dalam

sektor swasta yang dapat digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya

terhadap pendapatan (proper matching cost against revenue). Perbedaan ini disebabkan

karenan pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan

laba (profit oriented) sedangkan pada sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi

pelayanan publik (public service oriented).

Perbedaan antara akuntansi akuntansi dengan cash basis denganaccrual basis adalah:

1. basis kas: Penerimaan kas – Pengeluaran kas = Perubahan kas

2. Basis akrual: Pendapatan (income) –  biaya – biaya = Rugi/laba (suplus/deficit)

3. pemdapatan (income) : penerimaan kas selama satu periode akuntansi – saldo awal

piutang + saldo akhir piutang

4. Biaya : kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi – saldo awal utang + akhir

utang.

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan

kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan

system akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (earned) atau terjadi (incured)

tanpa memandang apakah kas tersebut diterima atau dikeluarkan.

Beberapa Negara telah mereformasi akuntansi sektor publik di lingkungan mereka, terutama

perubahan dari cash basis ke accrual basis. New Zealand merupakan contoh Negara yang

sukses menerapkan system accrual basis yang sudah dilakukan sejak tahun 1991. sistem

akuntansi yang diterapkan di Negara ini telah mampu memberikan kontribusi yang besar

dalam menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sistem cash

basis dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Tujuannya pengenalan accrual basis ini adalah

untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besarpada organisasi pemerintah dan

meningkatkan efisinsi dan efektifitas. Sementara itu, beberapa Negara Uni Eropa lainnya

masih mengendalikan pengeluarannya dengan menggunakan cash basis.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa reformasi ke arah accrual basis ternyata tidak

seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus yang terjadi di Italia, pengenalan terhadap accrual

basis memberikan kotribusi yang kurang signifikan terhadap transparasi, efisiensi, dan

efektifitas organisasi publik di Negara tersbut. Perubahan dari cash basis ke

accrual  basis memang tidak dapat dilakukan secara terburu – buru. Perlu analisis yang

mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah

satunya adalah faktor sosiologi Negara tersebut.

Single Entry dan Double Entry

Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama

kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakannya good

governance yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan organisasi sektor public, perubahan dari single entry menjadi double

entrydipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut karena

penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan

mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Single entrymemang relatif mudah dan

sederhana, akan tetapi alasan demi kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi.

Sementara itu, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditujukan

untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. Kedua hal ini,

merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem double entry, maka dapat dilakukan

pengukuran kinerja secara lebih tepat.

Ikhtisar

Fokus akuntansi keuangan sektor publik adalah pemberian laporan keuanga kepada pihak

ekternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sektor public menjadi sangat penting

bagi pihak – pihak yang menjadikan laporan keuangan sebagai dasar untuk pembuatan

keputusan ekonomi, social, dan politik. Namun demikian untuk menghasilkan laporan

keuangan sektor public yang relevan dan handal terdapat beberapa kendala (contrainst) yaitu

objektifitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan dan

materialitas.

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh

organisasi sektor publik untuk memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan. Teknik

akuntansi keuangan tersebut akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas,

akuntansi akrual, dan akuntansi dana. Masing – masing teknik akuntansi tersebut memiliki

kelebihan dan kekurangan dan sebenarnya di antara kelima teknik tersebut tidak bersifat

mutually exclusive. Teknik akuntansi keuangan yang cukup mudah dan sederhana serta

banyak digunakan adalah akuntansi kas. Akan tetapi, seiring dengan adanya reformasi sektor

publik, terjadi pula pergeseran dari sistem akuntansi kas menjadi sistem akuntansi akrual atau

akrual modifikasian.GASB bahkan merekomendasikan untuk tidak lagi menggunakan

akuntansi kas menggantinya dengan sistem akuntansi dana.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Analisis laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam pelaporan yang ada, yaitu:

• Laporan kinerja keuangan (Neraca)

• Likuiditas pemerintah

• Komposisi investasi

• Kekayaan pemerintah

• Komposisi kewajiban

• Ravaluasi cadangan

• Komposisi hutang pension

• Laporan kinerja keuangan (surplus/devisit)

• Efektifitas penarikan pajak

• Tingkat pelanggaran peraturan keuangan

• Komposisi pendapatan

• Komposisi pengeluaran

• Beban bunga pinjaman

• Rugi surplus translasi keuangan

• Laporan arus kas

• Komposisi arus kas

• Tingkat panarikan pajak baik indivisual, organisasi maupun produk

• Komposisi pajak tidak langsung

• Komposisi likuiditas pendapatan lain-lain

• Komposisi pengeluaran kas

• Komposisi pengeluaran investasi

• Komposisi pencairan investasi

• Komposisi likuiditas pertukaran mata uang

Selain menganalisis laporan keuangan, pengukuran kinerja perekonomian dapat dilakukan

melalui beberapa indicator, yaitu:

I. Indikator pertumbuhan ekonomi

1. Pendapatan nasional bruto per kapita

2. Tingkat konsumsi per kapita

3. Volume ekspor

4. Harga-harga (tingkat inflasi

II. Indikator Structural

1. Persentase tabungan domestic bruto terhadap pendapatan nasional bruto

2. Persentase domestic bruto terhadap PNB

3. Persentase barang-barang primer terhadap total ekspor

4. Konsumsi energy per kapita

III. Indikator social

1. Tingkat kematian

2. Tingkat kematian bayi

3. Konsumsi kalori per kapita

4. Tingkat pendidikan dasar

5. Tingkat pendidikan menengah

ANALISIS KINERJA SEKTOR PUBLIK

      Menurut Mahsun (2009) terdapat empat pendekatan pengukuran kinerja yang dapat diaplikasikan pada organisasi sektor publik, yaitu: analisis anggaran, analisis rasio laporan keuangan, balanced scoredcard, dan audit kinerja (value for money).

1.    Analisis anggaran.  Analisis anggaran adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran pengeluaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih (favourable variance) atau selisih kurang (unfavourable variance). Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat finansial dan data yang digunakan adalah data anggaran dan realisasi anggaran. 

2.    Analisis Rasio Laporan KeuanganDalam menganalisis laporan  keuangan terdapat berbagai cara yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu oraganisasi salah satunya adalah teknik analisis rasio keuangan yang membandingkan angka-angka yang ada dalam satu laporan keuangan

ataupun berberapa  laporan keuangan  pada satu periode waktu tertentu. Bagi tipe organisasi publik yang bertujuan non profit maka rasio keuangan yang berhubungan dengan kemampuan pembiayaan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik dapat menjadi ukuran kinerja organisasi  non profit. Rasio keuangan yang dimaksud  adalah Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas.

3.    Balanced scoredcard Adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berbasis pada aspek finansial dan non finansial yang diterjemahkan dalam empat perspektif kinerja, yaitu perspektif finansial, persektif kepuasan pelanggan, perspektif bisnis internal dan perspektif pertumbuhan/pembelajaran.

4.    Audit kinerja (value for money) Adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada konsep value for money yang merupakan perluasan ruang lingkup  dari audit finansial. Indikator pengukuran kinerjanya terdiri dari  ekonomi, efisiensi  dan efektivitas.•    Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.•    Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan.•    Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.