MATERI 2 TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PBJulp.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Materi-2.-Tujuan... · • Prinsip PBJ • Etika Pengadaan Pada PBJ TUJUAN PELATIHAN

1

Pelatihan Tingkat Dasar PBJPPerpres Nomor 16 Tahun 2018

MATERI 2

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PBJ

• Tujuan PBJ

• Kebijakan PBJ

• Prinsip PBJ

• Etika Pengadaan Pada PBJ

TUJUAN PELATIHAN

2

Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami :

3

⃝ Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

⃝ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

⃝ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

⃝ Etika Pengadaan Barang/Jasa

Apa Tujuan

Pengadaan Barang/Jasa ?

5

Menghasilkan b/j yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Meningkatkan produksi dalam negeri

Meningkatkan peran serta UMKM

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

Mendorong pemerataan ekonomi

Mendorong pengadaan berkelanjutan

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan b/j hasil penelitian

Pasal 4

Tujuan

Pengadaan

1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek :

Tujuan Pengadaan

Sesuai Kebutuhan dan spesifikasi

Contoh ; Fungsionalitas, Adaptabilitas dan

flexibilitas, masa pakai, inovasi/Keunikan,

Garansi dsb.

Jumlah sesuai kebutuhan

Contoh : Pengadaan sesuai jumlah

kebutuhan

Penyelesaian pekerjaan Contoh : Pengadaan 10 unit laptop dilakukan pengiriman sekaligus

KUALITAS JUMLAH WAKTU

Pasal 4

1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek :

Kompetitif

Contoh ; Kontrak

yang sesuai dengan

harga pasar

Lokasi barang/jasa

manfaatkan

Contoh : Penyedia wajib mengirim sesuai lokasi

penggunaan barang/jasa

Kualifikasi yang tepatContoh : penyedia barang/jasa sesuai

dengan kualifikasinya misal kecil dan non kecil

BIAYA LOKASI PENYEDIA

Pasal 4

Tujuan Pengadaan

2. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

• Menumbuhkembangkan produksi dalam negeri• Menghidupkan industri pendukung dan bahkan

industri baru• Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan• Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi• Menggerakkan roda perekonomian nasional

Tujuan Pengadaan

Pasal 4

3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil danUsaha Menengah

• Penciptaan lapangan kerja, pemerataanpendapatan, pertumbuhan ekonomi, danpengentasan rakyat dari kemiskinan

• Menumbuhkan dan mengembangkankemampuan UMKM menjadi usaha yangtangguh dan mandiri; dan

• Mendorong peningkatan kualifikasi UMKM

Tujuan Pengadaan

Pasal 4

4. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional

• Membatasi keikutsertaan pelaku usaha asing

• kewajiban pelaku usaha asing untuk bermitra

dengan pelaku usaha nasional.

Tujuan Pengadaan

Pasal 4

5. Mendukung Pelaksanaan Penelitian Dan Pemanfaatan

Barang/Jasa Hasil Penelitian

• Mendorong proses penelitian

• Proses hilirisasi dan komersialisasi produk-produk

penelitian.

Tujuan Pengadaan

Pasal 4

6. Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif

• Menggali dan mengembangkan segala potensiyang dimiliki oleh suatu negara

• Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif• Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah

pengangguran• Memberikan dampak sosial yang positif• Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif• Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan

Tujuan Pengadaan

Pasal 4

7. Mendorong Pemerataan Ekonomi

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geografis dan demografis melalui pemerataan pembangunan.

Tujuan Pengadaan

Pasal 4

8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

• untuk mencapai nilai manfaat yangmenguntungkan secara ekonomis tidak hanyauntuk K/L/PD sebagai penggunanya tetapi jugauntuk masyarakat, serta signifikan mengurangidampak negatif terhadap lingkungan dalamkeseluruhan siklus penggunaannya

Tujuan Pengadaan

Pasal 4

15





Apa yang dimaksud

dengan Kebijakan ?

Kebijakan PBJPenggunaan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik

Mendorong PPDN Dan SNI

memberikan kesempatan UMKM

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif;

Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 5

Memperkuat Kelembagaan dan SDM

• Wajib membentuk Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)berbentuk struktural

• SDM PBJ wajib memiliki kompetensidibidang pengadaan barang/jasa

Kebijakan PBJ

UKPBJ

Mengembangkan E Marketplace PBJ

Kebijakan PBJ

Katalog Elektronik(Nasional, Sektoral & Lokal)

Toko DaringOnline Shop)

Pemilihan Penyediatender/e-selection)

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

• Meningkatkan efektivitas danefisiensi PBJ

• Mengembangkan perekonomiannasional dengan mengembangkane-marketplace

Menggunakan Teknologi, Informasi

serta Transaksi Elektronik

Kebijakan PBJ

Pasal 5

Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/PD wajib:

• Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam

negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional

• Dalam perencanaan pengadaan menggunakan produk dalam

negeri jika TKDN dan BMP paling rendah 40 %

• Dalam tender/seleksi memberikan preferensi harga

• Memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam

katalog elektronik

Mendorong Penggunaan Barang/Jasa

Dalam Negeri dan SNI

Kebijakan PBJ

Pasal 5

Kesempatan kepada UMKM

• Menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha kecil• Nilai paket pekerjaan PBJ paling banyak Rp 2.5 M

diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil, kecuali menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil

• Mencantumkan produk usaha kecil dalam katalog elektronik

• Penyedia non kecil bekerjasama dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau kerjasama lainnya

Kebijakan PBJ

Pasal 5

Penelitian Industri Kreatif

PBJ diatur sendiri dalam Peraturan Menristekdikti

Mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif

Pelaksana diperluas Mendorong inovasi

Penelitian berbasis output sesuai kebutuhan

masyarakat

Meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif

Dapat lebih dari 1 tahunApresiasi industri kreatif termasuk HAKI (hak atas

kekayaan intelektual

Mendorong Penelitian dan Industri Kreatif

Kebijakan PBJ

Pasal 5

• Mengurangi barang yang bersumber fosil antara lain mengeluarkan 13 SNI Ekolabel yang akan diberlakukan wajib mulai tahun 2020

• Penerapan konservasi energi dengan pemberlakuan label tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga

• Pemberlakukan UMR dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja

Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Kebijakan PBJ

Pasal 5

25





Prinsip Pengadaan

26Pasal 6

EFESIEN EFEKTI

F

TRANSPARAN TERBUK

A

BERSAING

ADILAKUNTABEL

27





28Pasal 7

Tertib & Tanggung

Jawab

Profesional, Mandiri &

Jujur

Tidak saling mem-

pengaruhi

Menerima & tanggung jawab

Menghindari Conflict Of

Interest

Mencegah pemborosan

Menghindari penyalah -gunaan wewenang

Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan

Etika Pengadaan

Pertentangan Kepentingan (1)

29Pasal 7

Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;

konsultan perencana/penga-was bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;

konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;

Pertentangan Kepentingan (2)

30Pasal 7

Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi padaK/L/PD, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/PP;

PPK/Pokja Pemilihan/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia;

beberapa perusahaan yang mengikuti tender/ seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupuntidak langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

•Usaha Mikro•Usaha Kecil•Usaha kecil

Peran Serta Usaha Kecil

Pasal 65

• usaha produktif• orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan• memenuhi kriteria Usaha Mikro

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengertian Usaha Mikro


Pasal 65

• Usaha ekonomi produktif• Berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang

perorangan atau badan Usaha• bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar

• Memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengertian Usaha Kecil


Pasal 65

• Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan efisiensi, persaiangan usaha yang sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis

• Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa paling banyak Rp 2.5 M diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.


Pasal 65

• Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektonik

• Penyedia non kecil bekerjasama dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau kerjasama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan


Pasal 65

Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/PD wajib:

Penggunaan Produk Dalam

Negeri

Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional

Wajib menggunakan produk dalam negeri jika TKDN + BMP minimal 40 %

LKPP dan/atau K/L/PD mencantumkan produk dalam negeri dalam katalog elektronik

Pasal 66

Pengadaan Barang Impor dimungkinkan dalam hal:1. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam

negeri;2. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi

kebutuhan

Penggunaan Produk Dalam

Negeri

Pasal 66

PREFERENSI HARGA

Pengadaan Barang/Jasa

bernilai paling sedikit di atas

Rp 1 M

Hanya diberikan kepada Barang/jasa

dalam negeri dengan TKDN paling rendah

25%

Barang produksi dalam negeri

tercantum dalam Daftar Inventarisasi

Barang/Jasa

Preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri maksimal 25%

Preferensi harga pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7.5% di atas harga penawaran

terendahdari kontraktor asing

Pasal 67

Rumus Perhitungan HEA

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP = Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN) x Preferensi tertinggi

KP = Koefisien Preferensi

HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik

Pada HEA yang sama, pemilik

TKDN terbesar menjadi pemenang

Tidak mengubah harga penawaran, tetapi HEA dapat

merubah urutan peringkat pemenang tender/seleksi

HEA = (1−KP )× HP

Pasal 67

40

Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 68

41Pasal 68

Pengadaan Berkelanjutan

biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;

jaminan kondisi kerja yang adilpemberdayaan komunitas/usaha lokal

pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan

menggunakan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

42

Pelaksanaan Pengadaan BerkelanjutanPokja Pemilihan/ PP/agen pengadaan

• merencanakan dan menganggarkan

• spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak

• Dokumen Pemilihan

Pasal 68

43

Terimakasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

V.2018

MATERI 2 TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PBJulp.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Materi-2.-Tujuan... · • Prinsip PBJ • Etika Pengadaan Pada PBJ TUJUAN PELATIHAN

Documents