Home >Documents >Materi 1.2 PBJ Pekerjaan Konstruksi

Materi 1.2 PBJ Pekerjaan Konstruksi

Date post:08-Jan-2016
Category:
View:20 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Slide 1

PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSIBADAN PEMBINAAN KONSTRUKSIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMBIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA(PERMEN PU NO 14/PRT/M/2013)Penyusunan Dokumen, Standar Dokumen dan Pedoman Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi114/04/2014

PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN METODE PENGADAANDilakukan pemaketan sesuai kebutuhan teknis dengan memberikan kesempatan bagi usaha kecilJadwal kegiatan memperhatikan waktu pemilihan penyedia, pelaksanaan Pekerjaan & batas waktu penyelesaian pekerjaanPemilihan metode pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan, jenis, sifat, kompleksitas pekerjaan, nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa

PENYUSUNAN DOKUMEN TAHUN JAMAKHarus ditambahkan ketentuan Penyesuaian Harga pada SSUKHarus ditambahkan ketentuan Penyesuaian Harga yaitu penetapan koefisien komponen bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan bahan bakar pada SSKKDalam penyusunan Dokumen Pengadaan Tahun Jamak, kontrak lumpsum dan kontrak gabungan pada bagian lumpsum tidak dibolehkan ada penyesuaian Harga

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIKSubstansi yang akan dievaluasi & disampaikan secara elektronik wajib ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen Pengadaan

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Standar Dokumen PengadaanStandar Dokumen Pengadaan terdiri atas:Dokumen PemilihanDokumen Kualifikasi

Dokumen Pemilihan Dokumen Pemilihan meliputi:UmumPengumuman PelelanganInstruksi Kepada Peserta (IKP)Lembar Data Pemilihan (LDP)Bentuk Dokumen Penawaran:Surat Penawaran;Surat Kuasa;Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO);Dokumen Penawaran Teknis;Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;Jaminan Penawaran;

Dokumen Pemilihan (Lanjutan)Bentuk Rancangan Kontrak:Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;Syarat-Syarat Umum Kontrak;Syarat-Syarat Khusus Kontrak;Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; Daftar Kuantitas dan Harga;Formulir Pra RK3K; Bentuk Dokumen Lain :SPPBJ;SPMK;Jaminan Sanggahan Banding;Jaminan Pelaksanaan;Jaminan Uang Muka; Jaminan Pemeliharaan;Daftar Barang yang diimpor

Instruksi Kepada PseretaSYARAT PESERTA[dipilih: Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta penyedia pelaksana konstruksi tunggal atau kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi.Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dapat mengikuti paket pekerjaan di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.Kemitraan/KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen penawaran, antar badan usaha pelaksana konstruksi swasta dan/atau milik pemerintah, dan/atau salah satu pesertanya BUJKA.Dalam hal peserta melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.Kemitraan/KSO harus terdiri dari perusahaan nasional untuk nilai pekerjaan di bawah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)Peserta kemitraan/KSO dilarang mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi selama proses pelelangan.Bagi BUJKA yang mengikuti pelelangan harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUANPeserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil [dipilih Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung], sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifkasi teknis/ barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atauJaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGANPara pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Peran ganda yang dimaksud yaitu :Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan pekerjaan yang sama;Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana dan/atau konsultan pengawas;Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;pengurus koperasi pegawai dalam suatu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh per seratus) pemegang saham

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERIPeserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan pekerjaan konstruksi di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan :pembagian komponen harus mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan yang masih harus diimpor;komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sebaiknya dilakukan di dalam negeri;semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia; danpeserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen PenawaranPemberian preferensi harga terhadap penawaran peserta atas penggunaan produksi dalam negeri ditetapkan dalam LDP

ISI DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIDokumen PemilihanUmumInstruksi Kepada Peserta;Lembar Data Pemilihan;Contoh Bentuk Dokumen Penawaran meliputi:Surat Penawaran;Surat Kuasa;Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO);Dokumen Penawaran Teknis;Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;Jaminan Penawaran;5.Contoh Bentuk Rancangan Kontrak meliputi: Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;Syarat-Syarat Umum Kontrak;Syarat-Syarat Khusus Kontrak;Daftar Kuantitas dan Harga;Formulir RK3K; danContoh Bentuk Dokumen Lain meliputi:Pengumuman Pelelangan;SPPBJ;SPMK;Jaminan Sanggahan Banding;Jaminan Pelaksanaan;Jaminan Uang Muka; Jaminan Pemeliharaan;Daftar Barang yang diimporDokumen Kualifikasi :Lembar Data Kualifikasi;Pakta Integritas;Formulir Isian Kualifikasi;Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;Tata Cara Evaluasi KualifikasiKelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan sepenuhnya merupakan risiko peserta. Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran.Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan.

PEMBERIAN PENJELASANDalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai :lingkup pekerjaan;metode pemilihan [dipilih Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung];metode pemasukan Dokumen Penawaran;kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran;tatacara pembukaan Dokumen Penawaran;metode evaluasi; hal-hal yang menggugurkan penawaran;jenis kontrak yang akan digunakan;ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;ketentuan tentang penyesuaian harga;risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya; ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan jaminan; danketentuan tentang asuransi, asuransi pekerjaanPemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadirPerubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau nilai total HP

Embed Size (px)
Recommended