Materi 02.Regulasi Keuangan Sektor Publik Di Indonesia

REGULASI REGULASI KEUANGAN SEKTOR KEUANGAN SEKTOR

PUBLIK DI INDONESIAPUBLIK DI INDONESIA

BENTUK ORGANISASI SEKTOR BENTUK ORGANISASI SEKTOR PUBLIKPUBLIK

ORGANISASI PEMERINTAHORGANISASI PEMERINTAH ORGANISASI SEKTOR PUBLIK NON ORGANISASI SEKTOR PUBLIK NON

PEMERINTAHPEMERINTAH ORGANISASI BERBENTUK YAYASANORGANISASI BERBENTUK YAYASAN ORGANISASI PARTAI POLITIKORGANISASI PARTAI POLITIK DLLDLL

UU 17/2003;UU 1/2004;UU 15/2004;UU 25/2004

REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003NO 17 TAHUN 2003TENTANG KEUANGAN NEGARATENTANG KEUANGAN NEGARA

11BAB; 37 PASAL11BAB; 37 PASAL

ISI UU 17/2003ISI UU 17/2003

Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan NegaraPengertian & Ruang Lingkup Keuangan Negara Asas Umum Pengelolaan Keuangan NegaraAsas Umum Pengelolaan Keuangan Negara Penyusunan & Penetapan APBN & APBDPenyusunan & Penetapan APBN & APBD Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat &

Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, & Badan Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, & Badan Pengelola Dana MasyarakatPengelola Dana Masyarakat

Pelaksanaan APBN & APBDPelaksanaan APBN & APBD Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negaraPertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

Pengertian & Ruang Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan Lingkup Keuangan NegaraNegara

Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara atas barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Lingkup: pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, Lingkup: pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkanpengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

Kekuasaan Pengelolaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan NegaraKeuangan Negara

CEO: Presiden/Kepala DaerahCEO: Presiden/Kepala Daerah CFO: Menteri Keuangan/BUDCFO: Menteri Keuangan/BUD COO: Kementrian/Lembaga/SKPDCOO: Kementrian/Lembaga/SKPD

Penyusunan & Penetapan Penyusunan & Penetapan APBN/APBDAPBN/APBD

Penegasan Tujuan & Fungsi Penganggaran Penegasan Tujuan & Fungsi Penganggaran PemerintahPemerintah

Penegasan Peran DPR/DPRD dan Pemerintah dalam Penegasan Peran DPR/DPRD dan Pemerintah dalam proses penyusunan anggaranproses penyusunan anggaran

Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaransistem penganggaran

Penyempurnaan klasifikasi anggaranPenyempurnaan klasifikasi anggaran Penyatuan AnggaranPenyatuan Anggaran Penggunaan Kerangka Jangka Menengah dalam Penggunaan Kerangka Jangka Menengah dalam

Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran

Hubungan KeuanganHubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral Antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral berkoordinasi dalam penetapan kebijakan fiskal dan berkoordinasi dalam penetapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneterkebijakan moneter

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kewajiban Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kewajiban pengalokasian Dana Perimbangan dari Pusat Ke pengalokasian Dana Perimbangan dari Pusat Ke daerahdaerah

Pemerintah dapat memberikan/menerima Pemerintah dapat memberikan/menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/Dsetelah mendapat persetujuan DPR/D

PELAKSANAAN APBN & PELAKSANAAN APBN & APBDAPBD

Pelaksanaan APBN diatur lebih lanjut Pelaksanaan APBN diatur lebih lanjut menggunakan peraturan presiden (alokasi menggunakan peraturan presiden (alokasi anggaran kantor pusat dan kantor daerah, anggaran kantor pusat dan kantor daerah, pembeyaran tunggakan, alokasi dana pembeyaran tunggakan, alokasi dana perimbangan, alokasi subsidi) sebagai perimbangan, alokasi subsidi) sebagai pedoman kementrian dan lembaga.pedoman kementrian dan lembaga.

Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut menggunakan perkada penjabaran APBD, menggunakan perkada penjabaran APBD, DPASKPD, cash budget, standar harga, ASBDPASKPD, cash budget, standar harga, ASB

PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARANEGARA

Pertanggungjawaban APBN/D disampaikan Pertanggungjawaban APBN/D disampaikan berupa laporan keuangan yang paling tidak berupa laporan keuangan yang paling tidak terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan CALK sesuai standar laporan arus kas, dan CALK sesuai standar akuntansi pe,erintahan. Disampaikan kepada akuntansi pe,erintahan. Disampaikan kepada DPR/D selambat-lambatnya 6 bln setelah tahun DPR/D selambat-lambatnya 6 bln setelah tahun anggaran ybs berakhiranggaran ybs berakhir

UNDANG-UNDANG NO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 20041 TAHUN 2004

PERBENDAHARAAN NEGARAPERBENDAHARAAN NEGARA

14 BAB; 74 PASAL14 BAB; 74 PASAL

ISI UU 1/2004ISI UU 1/2004

Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Umum Perbendaharaan NegaraUmum Perbendaharaan Negara

Pejabat Perbendaharaan NegaraPejabat Perbendaharaan Negara Penerapan Kaidah Pengelolaan Penerapan Kaidah Pengelolaan

Keuangan yang Sehat di Lingkungan Keuangan yang Sehat di Lingkungan PemerintahanPemerintahan

Penatausahaan dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranAnggaran

Penyelesaian Kerugian NegaraPenyelesaian Kerugian Negara Pengelolaan Keuangan BLUPengelolaan Keuangan BLU

Pengertian, Ruang Lingkup, Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum dan Asas Umum Perbendaharaan NegaraPerbendaharaan Negara

Perbendaharaan Negara adalah Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBDditetapkan dalam APBN dan APBD

Ruang Lingkup: kewenangan pejabat Ruang Lingkup: kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan utang/piutang negara, pengelolaan utang/piutang negara, investasi & barang milik negara/daerah, investasi & barang milik negara/daerah, pengelolaanmn BLUpengelolaanmn BLU

PEJABAT PERBENDAHAARAAN PEJABAT PERBENDAHAARAAN NEGARANEGARA

Pusat: Menteri KeuanganPusat: Menteri Keuangan Daerah: PPKDDaerah: PPKD

Penerapan Kaidah Pengelolaan Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehatKeuangan yang sehat Kewenangan Menteri Keuangan Kewenangan Menteri Keuangan

/PPKD untuk mengatur dan /PPKD untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara dalam rekening kas umum negara/daerah pada bank sentral, negara/daerah pada bank sentral, optimalisasi dana pemerintahoptimalisasi dana pemerintah

Untuk transparansi dan Untuk transparansi dan akuntabilitas piutang negara/daerah akuntabilitas piutang negara/daerah diatur kewenangan penyelesaian diatur kewenangan penyelesaian piutang negara/daerahpiutang negara/daerah

Untuk melaksanakan pembiayaan Untuk melaksanakan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang kuasa untuk mengadakan utang negara/daerahnegara/daerah

Untuk meningkatkan efisiensi dan Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik daerah diatur dan barang milik daerah diatur tentang pelaksanaan investasi tentang pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik menggunakan barang milik negara/daerahnegara/daerah

Penatausahaan dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan AngggaranPelaksanaan Angggaran Laporan keuangan pemerintah Laporan keuangan pemerintah

dihasilkan melalui proses akuntansidihasilkan melalui proses akuntansi Laporan Keuangan pemerintah Laporan Keuangan pemerintah

disajikan sesuai standar akuntansi disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, yang terdiri keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas disertasi Catatan Laporan Arus Kas disertasi Catatan atas Laporan Keuanganatas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan Laporan keuangan disajikan sebagai wujud sebagai wujud pertanggungjawaban setiap pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan dan laporan keuangan pemerintah daerahpemerintah daerah

Laporan keuangan pemerintah Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada pusat/daerah disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhiryang bersangkutan berakhir

Laporan keuangan pemerintah diaudit Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelumj independen dan profesional sebelumj disampaikan kepada DPRdisampaikan kepada DPR

Laporan keuangan pemerintah dapat Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada manual Statistik mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisisi perbandingan antarnegara, analisisi perbandingan antarnegara, kegiatan pemerintahan, dan penyajian kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintahstatistik keuangan pemerintah

PENYELESAIAN KERUGIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARANEGARA Setiap kerugian negara/daerah yang Setiap kerugian negara/daerah yang

disebabkan oleh tindakan melanggar disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, harus hukum atau kelalaian seseorang, harus diganti oleh pihak yang bersalah.diganti oleh pihak yang bersalah.

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPKterhadap bendahara ditetapkan oleh BPK

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah Pengenaan ganti kerugian negara/daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara oleh pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerahlembaga/kepala daerah

Mereka yang telah ditetapkan mengganti Mereka yang telah ditetapkan mengganti kerugian tersebut dapat dikenai sanksi kerugian tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana administratif dan/atau sanksi pidana

Pengelolaan BLUPengelolaan BLU

BLU bertugas untuk memberikan BLU bertugas untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang penyediaan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum & mencerdaskan kesejahteraan umum & mencerdaskan kehidupan bangsakehidupan bangsa

Kekayaan BLU merupakan kekayaan Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak dipisahkanyang tidak dipisahkan

RKA & LAPKEU BLU disusun & RKA & LAPKEU BLU disusun & disajikan sebagai bagian tak disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dengan RKA & LAPKEU terpisahkan dengan RKA & LAPKEU kementerian negara/lembaga/pemdakementerian negara/lembaga/pemda

Pembinaan Keuangan BLU oleh Pembinaan Keuangan BLU oleh MenkeuMenkeu

UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2004

TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN & TANGGUNGJAWAB

KEUANGAN NEGARA

ISI UU 15/2004Pengertian pemeriksaan & pemeriksaLingkup pemeriksaanStandar PemeriksaanKebebasan & Kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaanAkses pemeriksa terhadap informasiKewenangan untuk mengevaluasi Pengendalian InternHasil Pemeriksaan dan Tindak LanjutPengenaan ganti kerugian negaraSanksi Pidana

Pengertian Pemeriksaan & Pemeriksa

Pemeriksaan: identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negaraPemeriksa: orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

LINGKUP PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Perencanaan

Pelaksanaan

Pelaporan Hasil Pemeriksaan

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan

pemeriksaan tersebut

Hasil Pemeriksaan & Tindak Lanjut

Hasil pemeriksaan BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opiniPemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasiPemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulanLHP disampaikan kepada pemerintah dan lembaga perwakilan

BPK menerbitkan surat keputusan penetapan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara

Bendahara dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK

Pengenaan ganti kerugian negara

UNDANG-UNDANG No. UNDANG-UNDANG No. 25/200425/2004

SISTEM PERENCANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL

Kerangka Materi UU-SPPNKerangka Materi UU-SPPN

I.I. Ketentuan Umum Ketentuan Umum

II.II. Asas dan Tujuan Asas dan Tujuan

III.III. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan NasionalNasional

IV.IV. Tahapan Perencanaan Pembangunan Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional

V.V. Penyusunan dan Penetapan Rencana Penyusunan dan Penetapan Rencana

VI.VI. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaRencana

VII.VII. Data dan InformasiData dan Informasi

VIII.VIII. KelembagaanKelembagaan

IX.IX. Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Peralihan, dan

X.X. Ketentuan PenutupKetentuan Penutup

Terdiri dari 10 BAB dan 37 Pasal dengan sistematika sbb :

Ruang Lingkup PerencanaanRuang Lingkup Perencanaan

NASIONAL DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Strategis Kementerian / Lembaga

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Alur Perencanaan dan PenganggaranAlur Perencanaan dan Penganggaran

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja - KL

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA - SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

PedomanDijabar

kan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pemerintah

PusatPem

erintah D

aerah

UU KN

REGULASI KEUANGAN REGULASI KEUANGAN YAYASANYAYASAN

UNDANG-UNDANG NO 16 TH 2001 JO UNDANG-UNDANG NO 16 TH 2001 JO UNDANG-UNDANG 28 TH 2004UNDANG-UNDANG 28 TH 2004

YAYASANYAYASAN

Badan hukum yang terdiri atas kekayaan Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota mempunyai anggota

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas .Pembina, Pengurus, dan Pengawas .

Pasal 3Pasal 3

(1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.serta dalam suatu badan usaha.

(2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus,dan Pengawas usaha kepada Pembina, Pengurus,dan Pengawas

Pasal 26Pasal 26(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan

dalam bentukdalam bentukuang atau barang.uang atau barang.(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam, kekayaan Yayasan (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam, kekayaan Yayasan

dapat diperoleh dari:dapat diperoleh dari:a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;b. wakaf;b. wakaf;c. hibah;c. hibah;d. hibah wasiat; dand. hibah wasiat; dane. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku

ketentuan hukum perwakafan.ketentuan hukum perwakafan.(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk

mencapai maksud dan tujuan Yayasan.mencapai maksud dan tujuan Yayasan.Pasal 27Pasal 27

(1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada (1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.Yayasan.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Peraturan Pemerintah.

LAPORAN TAHUNANLAPORAN TAHUNANPasal 48Pasal 48

(1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Pasal 49Pasal 49(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak (1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak

tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurangkurangnya :laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurangkurangnya :

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;serta hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.keuangan.

(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang (2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASANPEMERIKSAAN TERHADAP YAYASANPasal 53Pasal 53

(1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data (1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :dugaan bahwa organ Yayasan :

a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;dengan Anggaran Dasar;

b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak

ketiga; atauketiga; ataud. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.mewakili kepentingan umum.

Pasal 54Pasal 54(1) Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan.(1) Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan.(2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap (2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap

Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.melakukan pemeriksaan.

(3) Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan (3) Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa.Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa.

Pasal 55Pasal 55(1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan (1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan

untuk kepentingan pemeriksaan.untuk kepentingan pemeriksaan.(2) Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan (2) Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan

Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.pemeriksaan.

(3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya (3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.kepada pihak lain.

Pasal 56Pasal 56(1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah (1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah

dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.dilakukan.

(2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana (2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan bersangkutan

REGULASI KEUANGAN PARTAI POLITIK (UU 2/2008)

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KEUANGANPasal 34

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari: iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2)Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. (3)Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (4)Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35(1)Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari: perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART; perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan perusahaan dan/ atau badan usaha, paling banyak senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/ atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. (2)Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

Pasal 36(1)Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik. (2)Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola melalui rekening kas umum Partai Politik. (3)Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik.

Pasal 37Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 38Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 39Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.