Home >Documents >Masalah Regulasi

Masalah Regulasi

Date post:30-Jun-2015
Category:
View:294 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

Masalah Regulasi

1. Penyerobotan Tanah

Artikel 1: (Studi kasus tanah Bekas Tanah Kas Desa, Sidotopo)

Regulasi: UU No. 5 tahun 1960/ UUPA Pasal 2 (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Identifikasi masalah: Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) di kawasan Sidotopo Wetan seluas 21.500 m2 beralih fungsi menjadi lahan hunian permanen bagi masyarakat di sana. Sehingga bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah itu adalah bangunan liar (bangli). Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) memberikan

solusi bahwa akan mengeluarkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dengan sistem sewa tanah (surat ijo) bagi warga penghuni BTKD.

Namun hal tersebut justru akan memunculkan permasalahan negatif lainnya, seperti hilangnya aset tanah Pemkot lainnya, sebab sudah terlalu lama Pemkot dan jajaran dinas terkait memaafkan pendirian bangunan liar serta membiarkan kasus penyerobotan tanah terjadi. Selain itu, sistem tanah surat ijo sesungguhnya tidak ada dalam istilah regulasi tanah. Seorang oknum bernama Bunaim diduga yang memperdagangkan

kaveling-kaveling tanah BTKD tersebut mengkaveling tanah BTKD untuk dijual ke para warga padahal jelas tanah itu bukan miliknya. Tindakan tersebut termasuk penyalahgunaan terhadap pengakuan hak atas tanah yang sebenarnya merupakan tanah BTKD. Bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas tanah BTKD

seharusnya dapat dibongkar jika Pemkot dan DPTB benar-benar bersikap tegas. Sudah terlalu lama pemerintah membiarkan kasus seperti ini terjadi, dan selama itu pula aset-aset tanah pemerintah semakin banyak yang hilang oleh tindakan penyerobotan tanah seperti ini. Pemkot dan DPTB semestinya dapat mencegah terjadinya kasus-kasus penyerobotan tanah dan berdirinya bangunan liar serta menindak tegas kasus penyerobotan tanah dan bangunan liar di Kota Surabaya.

Artikel 2: (Studi kasus lahan Brandgang)

Regulasi: Keppres no.55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pasal 5 Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Presiden ini dibatasi untuk : 1. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain sebagai berikut : a. Jalan umum, saluran pembuangan air; b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi; c. Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat; d. Pelabuhan atau bandar udara atau terminal; e. Peribadatan; f. Pendidikan atau sekolahan; g. Pasar Umum atau Pasar INPRES; h. Fasilitas pemakaman umum; i. Fasilitas Keselamatan Umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana; j. Pos dan Telekomunikasi; k. Sarana Olah Raga; l. Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya; m. Kantor Pemerintah; n. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Identifikasi Masalah: Brandgang merupakan lorong yang sengaja dibuat pemerintah

Belanda saat mereka menguasai kota-kota besar di Indonesia. Lorong yang biasanya memiliki lebar cukup untuk 1 mobil jenis truk diesel ini sengaja dibuat sebagai fasilitas umum. Yang paling banyak adalah untuk jalan mobil pemadam kebakaran saat si jago merah mengamuk. Dalam perkembangan berikutnya, Brandgang mengalami perluasan kriteria. Selain lorong untuk jalan mobil pemadam kebakaran, Brandgang termasuk pula jalan inspeksi drainase dan saluran pematusan itu sendiri.

Pada artikel di atas, disebutkan bahwa banyak bangunan liar yang

berdiri di atas brandgang di Jl. Bogowonto, Kecamatan Wonokromo, serta brandgang di sekitar Kecamatan Tegalsari. Terdapat 200 bangunan liar di Kecamatan Tegalsari, sedangkan 63 bangunan liar di Jl. Bogowonto yang akan segera dibongkar oleh satpol PP. Selain pada wilayah Wonokromo dan Tegalsari ternyata terdapat 1.500 bangunan liar yang berdiri di atas brandgang di 31 kecamatan di Surabaya. Kurangnya pengawasan terhadap brandgang sehingga banyak

bangunan liar yang tumbuh, ini terbukti dengan adanya penghuni yang memiliki KTP Surabaya yang telah 50 tahun tinggal di lahan brandgang. Selain bangunan liar juga terdapat beberapa bangunan mewah berdiri di atas brandgang yang dipakai untuk tempat usaha juga akan dibongkar oleh satpol PP, seperti Toko Mirota, SPBU Biliton, serta Rumah Makan Nur Pacific. Sebagai lokasi yang memang dibangun dan disediakan oleh

pemerintah, Brandgang adalah aset negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Sayangnya, mayoritas Brandgang di Surabaya kini tak lagi menjalankan fungsi asalnya. Banyak lorong untuk kendaraan pemadam kebakaran ditumbuhi bangunan. Sebagian merupakan pemukiman warga ekonomi lemah, namun lebih banyak lagi yang diambil alih bangunan besar. Brandgang saluran banyak yang sudah didek beton, menjadi lahan parkir, dan fungsi baru lainnya.

2. Pembongkaran Bangunan Cagar Budaya

Artikel 1: (Studi kasus Eks Penjara Kalisosok)

Regulasi : Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya Pasal 81 (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya

Pasal 110 Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya Pasal 14 menyebutkan: Konservasi bangunan cagar budaya Golongan A (Preservasi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :a) bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah b) apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak

berdiri, dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinyac) pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan

yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen aslinya ;

d) dalam

upaya

revitalisasi

dimungkinkan

adanya

penyesuaian

perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk aslinya ; dan e) di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.

Identifikasi masalah: Sudah lama Penjara Kalisosok menjadi bangunan tua tak terurus

sejak ditinggalkan Departemen Kehakiman sekitar tahun 2010 lalu. Pascaeksodus napi ke Lapas Porong, Kalisosok berpindah tangan ke swasta. Kini, salah satu bagiannya menjadi tempat kos. Dalam artikel di atas disebutkan bahwa eks penjara Kalisosok tersebut akan dibongkar oleh pemiliknya, PT Fairco Jaya Dwipa. Padahal Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian

Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dan SK Walikota Surabaya bernomor 188.45/251/402.1.04/ 1996, eks Penjara Kalisosok tergolong benda cagar budaya yang artinya tidak boleh diubah atau dibongkar. PT Fairco Jaya Dwipa sudah memiliki penjara Kalisosok sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat PT tersebut mengambil alih Kalisosok belum ada keputusan penetapan Kalisosok sebagai cagar budaya. Berdasarkan catatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim, proses ruilslag Penjara Kalisosok mulai dilakukan sejak 1994. Proses tersebut dilakukan bertahap hingga tahun 2000. Pengawasan bagian dalam bekas kompleks penjara pada masa penjajahan Belanda itu memang sulit untuk dipantau. Sebab selama ini pemerintah hanya bisa mengawasi bagian luar, lantaran bangunan ini sudah milik swasta, setelah mengalami beberapa ruislag.

Bangunan eks Penjara yang pernah ditempati Proklamator

Soekarno itu masuk bangunan cagar budaya dalam kategori kelas A. Di mana dalam kategori tersebut, semua bangunan yang menjadi bagiannya tidak boleh berubah dan dilindungi oleh undang-undang dan peraturan daerah. Sesuai dengan peraturan yang ada bahwasanya Penjara kali sosok

merupakan penjara denag kategori A dan tidak boleh dibongkar, namun karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib menyebabkan penjara kali Sosok di bongkar oleh PT Fairco Jaya Dwipa. Dan ini merupakan pelanggaran sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pasal 81 (1) dan pasal 110. Sehingga pelanggar bisa ditindak dengan tegas.

Artikel 2: (Studi kasus Stasiun Semut)

Surabaya SURYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusut kasus pembongkaran Stasiun Semut Surabaya yang merupakan cagar budaya dan kasusnya sempat terkatungkatung sejak 2003. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, di Surabaya, Kamis, mengatakan usulan tersebut merupakan rekomendasi dari Komisi C DPRD Surabaya yang meminta tim cagar budaya dan disbudpar untuk mengusut tuntas pembongkaran cagar budaya di Stasiun Semut itu. Kami siap merespons apa yang telah direkomendasikan oleh Komisi C itu, katanya. Dalam kasus itu, katanya, PT Senopati dan PT KAI telah melakukan pembongkaran bangunan cagar budaya itu tanpa ada pemberitahuan kepada Tim Cagar Budaya Surabaya. Selain itu, Wiwiek berencana mempertanyakan kembali laporan Disbudpar Surabaya dan Tim Cagar Budaya Surabaya di Polwiltabes Surabaya terkait pembongkaran cagar budaya. Sejak laporan itu diserahkan pada Mei 2009 hingga sekarang belum ada tindak

Embed Size (px)
Recommended