Maryoko Hadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Maryoko Hadi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Selular & WA : +62 811225706
E-mail : [email protected]
Jabatan Struktural : Kepala Balai Litbang Sains Bangunan, PUSKIM
Jabatan Fungsional : Peneliti Madya, Bidang Struktur dan Konstruksi
Bangunan Gedung
Jabatan SMM LI : Manager Teknik
Proses Konstruksi Hijau
Inspeksi Kelaikan Fungsi Gedung untuk
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Markas Militer Gedung Bank Indonesia
Reaktor Nuklir Reaktor Nuklir
Belajar dari pengalaman…
Sumber: Unsafe Garment Factory Buildings, SOMO Fact Sheet, July
2013
LandasanPeraturan
UUPenataanRuang
UUJasaKonstruksi
UUBan
gunan
Gedung
UUPerumah
an&Kws
Perkim
UURumah
Susun
Undang-Undang
PeraturanPemeritah
PeraturanMenteri
StandarNasionalIndonesia
PeraturanDaerah
UU No.28 Tahun 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PP
PERATURAN PELAKSANAAN UUBG
PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG
PEDOMAN TEKNIS dan
STANDAR TEKNIS
PERATURAN DAERAH TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
KONDISI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI,
DAN GEOGRAFI DAERAH
UNDANG-UNDANG
– Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
– Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
PERATURAN PEMERINTAH
– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi
– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
– Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang BG
– Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/2006 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
PersyaratanAdminitrasi
PersyaratanTeknis
HakAtasTanah
IMB
TataBangunan
KeandalanBgn
SLF
Peruntukan
Intensitas
ArsitekturBgn
Amdal/UPL/UKL
Keselamatan Kesehatan
Kenyamanan Kemudahan
Bongkar
KENDALAN
BANGUNAN,
HIJAU
Perencanaan Pelaksanaan Pemanfaatan Pembongkaran
Pelestarian
Pembangunan
IMB SLFSLFn
KT RTBSBGH SBGH
SBGH
UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PELESTARIAN
RTRW
KAB/KOTA,
RDTRKP
PERSETJ/
REKOM.
INSTANSI
LAIN
AMDAL
PENDATAAN /
PENDAFTARAN
IMB SLF1
PEMBONGKARAN
PENYEDIA JASA
PEMANFAATAN
SLFn RTB
PEMBANGUNAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KETERANGAN : M - Masyarakat
KT - Kajian Teknis
KI - Kajian Identifikasi
RTB - Rencana Teknis Pembongkaran
TA - Tim Ahli Bangunan
SLF1 - Sertifikat Laik Fungsi Pertama
SLFn - Sertifikat Laik Fungsi Berkala Selanjutnya
KT
ALUR PROSES UTAMA
ALUR PROSES PENUNJANG
KI
RTBL
M M
TA
M
PEMBONGKARAN
TA
M
TA TA
M
TA TA
M
BGH BGH BGH
INTEGRASI SISTEM BANGUNAN
KEBUTUHAN
FUNGSI
GEDUNG
Struktural
Mekanikal
Arsitektural
Elektrikal
ARSITEKTUR
Tata dan Fungsi Ruang
Ruang Gerak
Finishing
Pintu dan Jendela
Langit-Langit
Selimut gedung
Tata Perancangan Gedung
Hijau
KESELAMATAN KEMUDAHAN
STRUKTUR
Fondasi dan Sloof
Kolom
Join Kolom Balok
Balok
Pelat
Dinding Geser
Dinding Struktural
Rangka Atap
Komponen Pelengkap
UTILITAS
Instansi Proteksi Kebakaran
Instansi Proteksi Petir
Instalasi Listrik
Instalasi Tata Udara
Instalasi Komunikasi
Pencahayaan
Perangkat Hijau
HIJAU;
KESEHATAN, KENYAMANAN
(1)
KESELAMATAN
(4)
KEMUDAHAN (2)
KESEHATAN
(3)
KENYAMANAN
KEANDALAN BANGUNAN
SNI Bangunan gedung
• SNI 03-1727:2013 Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah Dan
Gedung
• SNI 03-1726:2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk
Bangunan Gedung
• SNI 03-2847:2013 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Bertulang Untuk
Bangunan Gedung
• SNI 03-1729-2015 Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan
Gedung
• SNI 03-7973-2013 Spesifikasi desain untuk konstruksi kayu
• SNI Tata Cara Perencanaan Struktur Kayu Untuk Bangunan Gedung
dan lainnya
• BGH Perencanaan
• BGH Konstruksi
• BGH Pemanfaatan
• Sertifikat Utama
• Sertifikat Madya
• Sertifikat Pratama
Persyaratan Point Tersedia Point Target
Proses Konstruksi Hijau 56 48
Praktik Perilaku Hijau 21 21
Rantai Pasok Hijau 23 14
T O T A L 100 83
83 Point
Maksimum - 85% 85
Pencapaian Saat ini:
Target : M A D Y A
Minimum - 75% 75
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Min: 75 Max: 85
Persyaratan Point Tersedia Point Target
1. Metode Pelaksanaan Konstruksi Hijau 4 4
2. Pengoptimalan Penggunaan Peralatan 5 4
3. Penerapan Manajemen Pengelolaan Limbah
Konstruksi 13 13
4. Penerapan Konservasi Air pada Pelaksanaan
Konstruksi 20 17
5. Penerapan Konservasi Energi pada Pelaksanaan
Konstruksi 14 10
T O T A L 56 48
Proses Konstruksi Hijau
LI-039-IDN
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh pemerintah daerah
kecuali untuk bangunan gedung
fungsi khusus oleh Pemerintah
untuk menyatakan kelaikan fungsi
suatu bangunan gedung baik secara
administratif maupun teknis,
sebelum pemanfaatannya.
(Permen PU No.25/PRT/M/2007)
• UU 28 Th. 2002 Pasal 37 ayat (1):
“Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.”
• PP 36 Th. 2005 Pasal 71 ayat (1 ):
“Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.”
• Perda bangunan gedung (contoh: Perda Kota Bandung No. 05 Th. 2010 Pasal 119: “
“Setiap bangunan gedung tertentu yang telah selesai dibangun sebelum digunakan terlebih dahulu harus mempunyai SLF.”
• Pelayanan prima
• Tanpa pungutan biaya
Memenuhi persyaratan dokumen legal
dan dokumen teknis
Kesesuaian bangunan gedung
terbangun dengan desain/rancangan
gedung yang memenuhi persyaratan
teknis dan tercantum dalam IMB
Pernyataan bahwa BG Laik Fungsi:
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Memenuhi Persyaratan Teknis Tata Bangunan
Memenuhi Persyaratan Teknis Keandalan BG;
Diberikan oleh Pemerintah Daerah secara otomatis
dan Cuma-Cuma, apabila BG selesai dibangun sesuai
dengan IMB
Masa Berlaku SLF:
Tidak Perlu Perpanjangan untuk Rumah Tinggal
Tunggal dan Rumah Deret Sederhana (Luas sd. 36 M2)
20 tahun untuk BG Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah
Deret; Diperpanjang setiap 20 Th
5 tahun untuk BG Non-Rumah Tinggal;
Diperpanjang setiap 5 Th.
BGSelesai
Pengkajianteknis
Dok.Adm.
Dok.Tek.
PermohonanSLF
Verifikasi
Sesuai?
Perintahuntuk
memperbaiki
Perbaikan/Revisi
Dok.Adm.
Persetujuanpenerbitan
SLF
PenerbitanSLF
SLF
Sele-sai
Tidak
Ya
Pemilik Pemda
BGdimanfaatkan
Pemeliharaan,Perawatan,Pengkajianteknis
Dok.Adm.
Dok.Tek.
PermohonanSLF
Verifikasi
Sesuai?
Perintahuntuk
memperbaiki
Perbaikan/Revisi
Dok.Adm.
Persetujuanpenerbitan
SLF
PenerbitanSLF
SLF
Sele-sai
Tidak
Ya
Pemilik Pemda
• Pengkajian teknis
• Verifikasi
man who
machine what
method how
Pemda
Pemilik
Pengkaji teknis
Market/ demand
Tantangan:
Kompetensi staf
Jumlah staf
Organisasi
Tantangan:
Kompetensi
Sertifikasi/registrasi
Jumlah Tantangan:
Kesadaran
Cost/Profit
KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG UU No 28 tahun 2002, Paragraf 2, Pasal 17
KEMAMPUAN
MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI
BAHAYA PETIR DAN
LISTRIK
KEMAMPUAN
MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI
BAHAYA KEBAKARAN
KEMAMPUAN MENDUKUNG
BEBAN MUATAN
BEBAN MUATAN PADA BANGUNAN
STRUKTUR BANGUNAN
Beban kerja
Beban
Mati
Beban
Hidup
Beban
Angin
Beban
Gempa
VERTIKAL LATERAL
ketinggian massa menetap berpindah
Penanganan sistem proteksi aktif dan
sistem proteksi pasif
1. Disediakan ruang pusat pengendali kebakaran pada
bangunan gedung yang tinggi efektifnya lebih dari 50
meter dan merupakan ruang terpisah dari bangunan
utama
1. Dilengkapi dengan sarana alat pengendali, panel
kontrol, telepon, peralatan kebakaran
2. Pintu keluar harus membuka kearah luar,
ditempatkan tidak menghalangi atau menutupi jalan
masuk ke ruang pengendali
3. Mempunyai luas lantai tidak kurang dari 10 m2, dan
salah satu panjang dari sisi bagian dalam tidak
kurang dari 2,5 meter
4. Harus memiliki ventilasi dan kebutuhan cahaya
minimum 400 lux
5. Tingkat suara (ambient) dalam ruangan yang diukur
pada semua peralatan kebakaran beroprasi tidak
lebih dari 65 dbA
2. Bangunan memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk
pemadam kebakaran
3. Memiliki pencahayaan darurat, tanda arah panah
keluar/exit, dan sistem peringatan bahaya
Kebakaran
1. Kemampuan bangunan gedung untuk
melindungi semua bagian bangunan
gedung, termasuk manusia
didalamnya terhadap terhadap
bahaya sambaran petir
2. Sistem penangkal petir merupakan
instalasi penangkal petir yang harus
dipasang pada setiap bangunan yang
letak, sifat gegrafis, bentuk, dan
penggunaannya mempunyai resiko
terkena sambaran petir
3. Penentuan jenis dan jumlah sarana
penangkal petir harus didasarkan
pada lokasi bangunan, fungsi
bangunan dan kewajaran kebutuhan
Kemudahan
1. Hubungan ke, dari, dan
didalam bangunan
2. Kemudahan hubungan
horizontal dalam
bangunan gedung
3. Kemudahan hubungan
vertikal dalam bangunan
4. Kemudahan sarana
evakuasi
5. Kemudahan bagi lansia
dan penyandang cacat
kemudahan: akses ke dan di dalam bangunan – kelengkapan sarana
prasarana