Manual ASMS-Audit Sosial Multi Stakeholder

iMANUAL AUDIT SOSIAL MULTI STAKEHOLDER

ManualAudit Sosial Multi Stakeholder:Membangun Suara Masyarakat

Berbasis Bukti

llham Cendekia SrimargaMuchammad Fahazza

Widi Heriyanto

Editor: Amin Sudarsono

ii PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL

MANUAL AUDIT SOSIAL MULTI STAKEHOLDER:MEMBANGUN SUARA MASYARAKAT BERBASIS BUKTI

Tim Kreasillham Cendekia Srimarga

Muchammad FahazzaWidi Heriyanto

Editor:Amin Sudarsono

Desain Sampul & Tata Letak:Tugas Suprianto

Foto:Dokumentasi PATTIRO

Dokumen ini merupakan bagian dari hasil pelaksanaan Program StrengtheningIntegrity and Accountability Program-II (SIAP-II), yang didanai oleh USAID,

dengan tema Proyek : Development of Integrity Sistem and Accountability Processof Government Budget Utilization at Education, Agricultural and People Welfare

Sectors.

Hak menerbitkan dilindungi oleh undang-undang. Pengutipan diperbolehkan denganmenyebutkan nama penulis dan sumbernya sesuai etika penulisan yang berlaku.

All right reserved. Cetakan I, November 2011

PATTIROJl. Intan No. 81 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430

Telp. : 62-21-7591 5498, Faks: 62-21-7512 503Email: [email protected]

AMERICAN EMBASSYJl. Medan Merdeka Selatan 3 Jakarta, Indonesia 10110

Telepon: +62 21 - 34359000 Faximile: +62 21 - 3806694

iiiMANUAL AUDIT SOSIAL MULTI STAKEHOLDER

Audit sosial merupakan sebuah alat monitoring masyarakatatas kinerja pemerintah yang diciptakan dalam program

Strengthening Integrity and Accountability - 2 (SIAP-2) yangdilakukan oleh PATTIRO dengan didanai oleh USAID (UnitedStates Agency for International Development).Ide audit sosialini berawal dari riset yang dilakukan oleh tim program berlanjutpada perumusan kebijakan. Dari itu dipahami bahwa kegiatanaudit sosial menjadi penting dilakukan di setiap daerahprogram untuk menilai kondisi yang terjadi sesungguhnyaantara ketersediaan peraturan dengan kondisi di lapangan.Penilaian itulah yang kemudian dijadikan sebagai bahanperumusan usulan kebijakan ke pemerintah. Audit sosial inimerupakan salah satu instrumen penilaian yang diharapkanmembantu pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadapprogramnya. Selain itu audit sosial ini juga diharapkan dapatdigunakan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas danintegritas dalam penyelenggaraan program pemerintah.Dalam hal ini, audit sosial melakukan penilaian terhadaphampir semua aspek dan tahapan dalam siklus danmekanisme program dengan melibatkan stakeholders yangterkait mulai dari level pelaksanaan di daerah.

Kata PKata PKata PKata PKata Pengantarengantarengantarengantarengantar

iv PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL

Metode audit sosial yang dikembangkan dan digunakanoleh PATTIRO ini berbeda dengan audit sosial yang sudah lebihdulu ada. Jika selama ini audit sosial terkesan lebih berpretensiuntuk mencari temuan-temuan sebagai bahan melakukanpembelaan dan advokasi bagi satu pihak, maka audit sosial yangdigunakan oleh PATTIRO ini dikembangkan dengan perspektifdan metode yang berbeda. Bagi PATTIRO, temuan-temuandalam audit sosial akan digunakan untuk mendorong parastakeholders untuk bersama-sama mengupayakan perbaikanterhadap pelayanan publik, baik di tataran pelaksanaan,sistem, atau mekanismenya. Harapannya, jika program yangsama akan dilanjutkan,pelaksanaan program menjadi lebihbaik. Ini karena audit sosial yang dikembangkan olehPATTIRO juga akan mengidentif ikasi atau merumuskansolusi dan rekomendasi perbaikan sistem, baik berupa peru-musan kebijakan di tingkat nasional maupun mekanismepelaksanaan di tingkat daerah.

Perbedaan lain adalah pada metode, yaitu dilakukanmelalui sebuah forum dalam bentuk Focus Group Discussion(FGD) dengan melibatkan semua stakeholders dalampelaksanaan progam, baik pelaksana, penerima manfaat,pemantau dan pengawas, dan pelaku lain yang punyakepentingan atau kepedulian terhadap penyelenggaraanprogram. Dalam FGD ini para stakeholder akan difasilitasiuntuk melakukan penilaian terhadap beberapa aspekpelaksanaan program, yaitu transfer, distribusi, pelaporan danmekanisme komplain (pengaduan). Penilaian akan dilakukandengan memberikan skor disertai penjelasan tentang alasanatau argumentasi pemilihan skor. Dengan kombinasi metodepemberian skor plus argumentasi ini, audit sosial diharapkanbisa mengidentif ikasi fakta dan data secara utuh, baikkuantitatif maupun kualitatif.

vMANUAL AUDIT SOSIAL MULTI STAKEHOLDER

Selanjutnya, manual ini diharapkan dapat menjadi alatatau instrumen pemerintah dalam penyelenggaraan programbantuan sosial pemerintah. Harapannya, untuk jangka panjang,program-program subsidi untuk masyarakat miskin menjadilebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan mampu berkontribusipada pemberdayaan masyarakat.

Jakarta, Juni 2012

Sad Dian UtomoDirektur Eksekutif

vi PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL

viiMANUAL AUDIT SOSIAL MULTI STAKEHOLDER

Dalam era desentralisasi di Indonesia saat ini, keberadaanprogram bantuan sosial pemerintah cukup penting.

Karena program-program bantuan sosial, seperti BOS(Bantuan Operasional Sekolah), PKH (Program KeluargaHarapan) dan lain-lain, ternyata mampu menyelamatkanpelayanan publik di daerah-daerah. Walaupun di beberapatempat terdapat persoalan seperti masalah koordinasi denganprogram dan kebijakan daerah, namun ternyata keberadaanprogram-program bantuan sosial tersebut dapat menjadikomplemen bagi daerah. Karena anggaran di daerah seringkalitidak mencukupi untuk meng-cover semua kebutuhanpelayanan di daerah.

Namun yang jadi perhatian adalah, program-programbantuan sosial tersebut seringkali mengalami berbagaihambatan dalam implementasinya. Misalnya adalah seringterjadi salah sasaran dalam penyaluran bantuan tersebut,adanya kebocoran dalam pengelolaan dana program, adanyakesulitan bagi kelompok sasaran (yang umumnya orangmiskin) untuk melakukan komplain jika ada problem dalampelayanan. Sebenarnya beberapa perbaikan telah dilakukanoleh lembaga-lembaga pemerintah yang melakukanpengelolaan atas bantuan sosial tersebut. Misalnya adalah

PPPPPengantar Manualengantar Manualengantar Manualengantar Manualengantar ManualAudit Sosial Multi-StakeholderAudit Sosial Multi-StakeholderAudit Sosial Multi-StakeholderAudit Sosial Multi-StakeholderAudit Sosial Multi-Stakeholder

viii PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL

Kementerian Pendidikan Nasional yang telah beberapa kalimemperbaiki sistem dalam Program BOS (BantuanOperasional Sekolah). Namun upaya tersebut seringkalibelum mampu meningkatkan kepercayaan dari masyarakatterhadap pelaksanaan program bantuan sosial tersebut.

Berdasar pengalaman kami, PATTIRO (Pusat Telaah danInformasi Regional), selama melakukan upaya mendorongimplementasi good governance dalam pelayanan publik di lebihdari 80 daerah di Indonesia, kami melihat terjadinya penguatankepercayaan masyarakat terhadap program-program peme-rintah dapat terjadi jika masyarakat dilibatkan dalam peng-awasan dan pelaksanaan program pemerintah. Khusus dalampengawasan program bantuan sosial pemerintah, kami melihatbahwa saat ini belum cukup tersedia instrumen yangmemungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam peng-awasan. Instrumen pengawasan, khususnya audit, terhadapprogram-program bantuan sosial pemerintah yang dibuat olehlembaga-lembaga pemerintah saat ini lebih berorientasi padaaudit keuangan dan audit kinerja program. Instrumen-instrumen tersebut secara metodologis memang umumnyatidak ditujukan untuk melibatkan dalam proses penilaiannya.Instrumen audit sosial, yang secara metodologis memberiruang pada masyarakat untuk terlibat memberi penilaian atasprogram yang kelompok sasarannya adalah diri merekasendiri, menurut kami sangat dibutuhkan untuk perbaikankualitas implementasi program-program tersebut.

Selain itu, kami melihat bahwa sebenarnya yangmembutuhkan ruang untuk dapat berpartisipasi melakukanpenilaian atas program-program bantuan sosial pemerintahtersebut bukan hanya masyarakat. Namun juga para pelaksanaprogram di tingkat lokal, seperti guru, pegawai sekolah,pegawai Puskesmas, ketua RT/RW yang menjadi penyalur

ixMANUAL AUDIT SOSIAL MULTI STAKEHOLDER

berbagai jenis bantuan, dan lain-lain. Mereka selama ini hanyamenjadi pelaksana dari program-program bantuan sosialtersebut, dan masyarakat mereka juga tidak memiliki saluranuntuk menyampaikan penilaian atas program itu sendiri.Selain itu mereka juga sering jadi sasaran kecaman ketikasuatu program bantuan sosial buruk kualitasnya. Karena itumereka sebenarnya juga membutuhkan instrumen sepertiitu. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi pada pegewaipemerintah di tingkat lokal.

Karena itu, kami membangun instrumen Audit SosialMulti-Stakeholder (ASMS) ini. Instrumen ini kami harapkandapat menjembatani antara kebutuhan yang ada denganrealitas implementasi program-program bantuan sosialpemerintah saat ini. Kami telah menguji coba instrumentersebut di 10 kota/kabupaten di Indonesia. Meskipun jauhdari kesempurnaan, kami melihat bahwa instrumen ASMSsetidaknya menghasilkan dua hal. Pertama, instrumen inidapat membantu masyarakat, penyedia pelayanan danpemerintah lokal untuk menilai kualitas implementasi dariprogram-program bantuan sosial pemerintah. Kedua, yangjuga tidak kalah penting, adalah instrumen ini dapatmemfasilitasi dialog antar ketiga kelompok tersebut dalamisu implementasi suatu program bantuan sosial pemerintah.Dengan instrumen ASMS ini, diharapkan berbagai isu-isutentang penyelewengan, salah sasaran, korupsi dansebagainya, dapat diklarif ikasikan di forum stakeholder ini.Sehingga dengan itu dapat diupayakan semua penilaian yangmuncul atas program bantuan sosial itu, adalah penilaianyang berdasar bukti.

Dengan uji coba yang dilakukan, kami melihat bahwa,disamping sejumlah potensi manfaat yang mungkin didapatdari ASMS, kami melihat masih terdapat ruang yang harus

x PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL

diperbaiki dari instrumen ASMS ini. Untuk itu kami meng-harapkan adanya kesempatan untuk dapat mengaplikasikaninstrumen ASMS pada berbagai program-program bantuansosial di berbagai daerah di Indonesia. Dengan lebih banyakbersentuhan dengan program-program bantuan sosialpemerintah, yang memiliki berbagi karakter yang berlainan,kami berharap dapat menyempurnakan metode Audit SosialMulti Stakeholder (ASMS) ini. Kami terbuka untuk bekerjasamadengan siapa saja untuk pengembangan instrumen peng-awasan program-program bantuan sosial ini.

Kami ucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang telahberperan begitu besar dalam pembangunan instrumen ASMSini. Kami berterimakasih pada USAID (United States Agencyfor International Development) yang telah membiayaiprogram SIAP-2 (Strengtening Integrity and AccountabilityProgram), program dimana instrumen ASMS ini dilahirkan.Kami berterimakasih pada Staf Khusus Presiden BidangOtonomi Daerah Velix Wanggai, yang mendukung kamidalam penyebar-luasan instrumen ASMS ini. Kamiberterimakasih pada rekan-rekan PATTIRO Raya di seluruhIndonesia, Jaringan Masyarakat Sipil di NTB dan SerikatKeadilan dan Perdamaian – Keutuhan Ciptaan (SKP-KC) diSentani Papua, yang telah berkerja keras berkontribusi dalampembangunan instrumen ini.

Akhirnya kami berterimakasih pada Anda yang telah ber-sedia meletakkan buku ini terbuka di hadapan Anda. Semogabuku ini dapat memberi inspirasi dan semangat untuk Anda.

Penulis,Ilham Cendekia SrimargaMuchammad FahazzaWidi Heriyanto

xiMANUAL AUDIT SOSIAL MULTI STAKEHOLDER

Kata Pengantar iiiPengantar Manual Audit Sosial Multi-Stakeholder viiDaftar Singkatan xiii

Bab 1. Pendahuluan 1• Kritikan atas Program Bantuan Sosial Pemerintah 2• Sistem Monitoring

Program Bantuan Sosial Pemerintah 5• Audit Sosial secara Umum 7• Tujuan Modul 10• Hasil yang Diharapkan 11• Program Bantuan Sosial di Indonesia 11• Bantuan Sosial Pemerintah 13• Integritas dan Akuntabilitas 13• Penerapan Instrumen

Audit Sosial Multi Stakeholder (ASMS) 15• Hasil dari Ujicoba Penerapan ASMS 16• Tindak Lanjut Pasca Ujicoba 19

Bab 2. Instrumen Audit Sosial Multi-Stakeholder 21• Prinsip Kerja 22• Cakupan/Batasan 23• Kerangka Kerja 24

Daftar IsiDaftar IsiDaftar IsiDaftar IsiDaftar Isi

xii PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL

• Analisis Gap Integritas 25• Kerangka Monitoring Integritas dan Akuntabilitas 27• Analisis Rantai Nilai 29• Kerangka Integritas dan Akuntabilitas 33• Komponen Penilaian 33• Skor Komponen Penilaian Terkait 33• Proses Fasilitasi 40• Audit Sosial Single-Site dan Multi-Site 44• Alat Analisis 45

Bab 3. Cara Penggunaan ToolsAudit Sosial Multi-Stakeholder 47• Bagian 1: Bagian Fasilitasi Forum 49

Tahap Persiapan 49Memulai Fasilitasi Audit Sosial Multi-Stakeholder 55Kontekstualisasi 56

• Bagian 2: Tahap Pengolahan Data 68• Pengolahan Data Skor ASMS 68• Interpretasi Atas Skor 71• Analisis Deskriptif atas Skor 74

Kata Penutup 77Daftar Pustaka 81Indeks 84Tentang Penulis 87

xiiiMANUAL AUDIT SOSIAL MULTI STAKEHOLDER

ASMS : Audit Sosial Multi StakeholderKeppres : Keputusan PresidenPedum : Pedoman UmumJuklak : Petunjuk PelaksanaanJuknis : Petunjuk TeknisPATTIRO : Pusat Telaah dan Informasi RegionalBOS : Bantuan Operasional SekolahRASKIN : Beras untuk Keluarga MiskinFGD : Focus Group Discussion

(Diskusi Kelompok Terfokus)KPA : Kuasa Pengguna AnggaranCSO : Civil Sosiety Organization

(Organisasi Masyarakat Sipil)SIAP : Strengthening Integrity and Accountability

Program (Program Penguatan Integritasdan Akuntabilitas)

LPJ : Laporan PertanggungjawabanPerum : Perusahaan UmumBulog : Badan Urusan LogistikRW : Rukun WargaRT : Rukun TetanggaKK : Kepala Keluarga

Daftar SingkDaftar SingkDaftar SingkDaftar SingkDaftar Singkatanatanatanatanatan

xiv PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL

Mekkom : Mekanisme KomplainRTS : Rumah Tangga SasaranRTS-PM : Rumah Tangga Sasaran Penerima ManfaatGapoktan : Gabungan Kelompok TaniPoktan : Kelompok TaniLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatBPS : Badan Pusat StatistikPPL : Penyuluh Pertanian LapanganHET : Harga Eceran TertinggiKP3 : Komisi Pengawasan Pupuk dan PestisidaPusri : Pupuk Sriwijaya

1MANUAL AUDIT SOSIAL MULTI STAKEHOLDER

Program Bantuan Sosial Pemerintah —seperti BantuanOperasional Sekolah (BOS), Pupuk Bersubsidi, Beras

Miskin (Raskin), PKH merupakan komponen pentingpendukung pembangunan di Indonesia yang berbasisdesentralisasi saat ini. Walaupun program-program bantuansosial tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat, namunpada kenyataannya sangat signif ikan terhadap keberhasilanpemerintah-pemerintah daerah di Indonesia dalam mencapaitujuan desentraslisasi, khususnya untuk menjamin keter-penuhan pelayanan dasar bagi masyarakat daerah.

Beberapa program bantuan sosial pemerintah, dalamberbagai riset dan evaluasi yang dilakukan oleh beberapalembaga riset, universitas, dan lembaga pembangunaninternasional, menunjukkan bahwa program-program tersebutdapat mengurangi kemiskinan, kerentanan sosial masyarakatdan kegagalan pelayanan publik. Program-program bantuansosial, seperti Program BOS, Program Raskin dan Program

Bab 1Bab 1Bab 1Bab 1Bab 1PPPPPendahuluanendahuluanendahuluanendahuluanendahuluan

2 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL

Pupuk Bersubsidi telah menjadi instrumen penting untukmencapai outcome tersebut di sebagian besar wilayah diIndonesia. Program BOS telah dapat meningkatkan kepastiananak usia sekolah untuk mendapatkan kesempatan belajarsecara mudah. Program Raskin telah mampu mengurangikerentanan masyarakat miskin atas kebutuhan pangan,sehingga kasus-kasus kelaparan tidak merajalela di Indonesia.Sedangkan Program Pupuk Bersubsidi telah mampumembantu petani miskin untuk tetap berproduksi denganmodal yang relatif dapat mereka jangkau.

Dalam konteks itu juga, Pemerintah Indonesia berupayaterus memberikan daya dukung terhadap kemampuanekonomi dasar masyarakat seperti Bantuan OperasionalSekolah (BOS), program subsidi beras bagi keluarga miskin(Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), subsidiharga pupuk bagi petani dan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri. Upaya-upaya pengucuranstimulus dan program subsidi ini juga diharapkan memberikankontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebihtinggi.

Kritikan atas Program Bantuan Sosial Pemerintah

Meskipun demikian, pada saat ini terdapat banyak kritikanatas program-program bantuan sosial pemerintah tersebut.Umumnya kritikan diarahkan pada sistem implementasi dariprogram-program bantuan sosial, bukan pada tingkatkemanfaatan dari program-program bantuan sosial tersebut.Dalam hal ini, banyak kritikan menunjukan bahwa terdapatketidak-ef isienan dalam implementasi program-programbantuan sosial tersebut akibat dari mismanajemen atau


besarnya celah korupsi dalam sistem implementasi. Jugabanyak kritikan menunjuk pada ketidak-efektifan program-program bantuan sosial tersebut, yang mengakibatkanterjadinya banyak kasus seperti salah sasaran, salah pemilihankegiatan, pemanfaatan program oleh kelompok yangseharusnya tidak berhak dan lain-lain.

Masifnya korupsi di Indonesia juga merupakan ancamanbagi program-program bantuan sosial tersebut di Indonesia.Program-program seperti Raskin (Program Bantuan Berasuntuk Keluarga Miskin), BOS (Bantuan Operasional Sekolah),dan penjualan pupuk bersubsidi seringkali dilaporkan salahsasaran dan tidak ef isien dalam pembiayaannya. Pada programRaskin dilaporkan kurangnya transparansi dalam distribusiberas dan dana operasional, dan terjadi penyimpangan berasdan dana dalam jumlah besar. Pada program BOS, tidak adanyaverif ikasi pendaftaran siswa di sekolah; sosialisasi programyang tidak efektif dan kurangnya diseminasi petunjukpelaksanaan mengakibatkan monitoring dan evaluasi sulitdilakukan, sehingga sulit untuk menentukan siapa yangmenerima man-faat dari program khusus bagi siswa miskinitu (Kertas Kerja Hasil Review dan Evaluasi atas Program-program yang Berpihak pada Rakyat Miskin di Indonesia,Bappenas RI dan Asian Development Bank: 2008). Sementarapada program subsidi pupuk, terjadi penyelewengan berupapengalihan penjualan pupuk bersubsidi kepada perusahaanskala besar, perhitungan kebutuhan pupuk bersubsidi kurangakurat, dan volume penyaluran pupuk bersubsidi didasarkanpada perkiraan kebutuhan, bukan penyaluran aktual,sehingga rentan terhadap manipulasi dalam menghitung nilaisubsidi yang sesungguhnya (Konstruksi Kebijakan SubsidiPupuk, Departemen Pertanian RI: 2006).


Menurut PATTIRO, persoalan-persoalan tersebut terjadikarena lemahnya sistem integritas dan akuntabilitas yangditerapkan dalam program-program pemerintah tersebut.Misalnya dalam bentuk ketiadaan transparansi, terbatasnyapengawasan publik, dan lemahnya sistem pertanggung-jawaban publik. Salah satu wilayah yang secara signif ikanbermasalah adalah pada arena pengelolaan anggaran peme-rintah, khususnya pada fase penggunaan anggaran (budgetexpenditure) dari program-program tersebut. Penyalahgu-naan anggaran pada fase budget expenditure ini terjadi diberbagai program pembangunan di Indonesia. Kondisi itutelah menjadi pengetahuan umum, bahkan dalam pemerik-saan BPK ditemukan adanya penyimpangan terhadap alokasidana BOS (Laporan Hasil Pemeriksaan atas Program WajibBelajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Bantuan OperasionalSekolah 2005 dan 2006 pada Kantor Wilayah DepartemenAgama Provinsi Banten), dan penyaluran Raskin yang tidaktepat sasaran (Laporan Hasil Pemeriksaan atas SubsidiPangan Program Raskin 2004 dan 2005 pada Perum Bulog).

Ditemukannya kasus-kasus penyelewengan dana programpemerintah itu memperlihatkan perlunya lebih banyak upayauntuk memperbaiki sistem integritas dan akuntabilitaspenggunaan dana dalam program-program tersebut. Haltersebut karena sistem integritas dan akuntabilitas yangdibangun sampai saat ini masih banyak mengandung lubang-lubang kebocoran. Salah satu upaya yang belum banyakmendapat perhatian adalah penguatan peran masyarakat dalammengawasi praktek-praktek penggunaan dana dalam program-program sosial ekonomi pemerintah. Padahal pengembangankedua sistem ini sangat penting untuk memastikan lembaga-lembaga pemerintah termasuk program-program yang


dijalankannya memberikan hasil yang optimal dan kontribusiyang signif ikan terhadap pertumbuhan ekonomi danpeningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Seperti telah dinyatakan di atas, program-program sosioekonomis itu rawan terhadap penyelewengan dan praktekkorupsi yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuanprogram dimaksud. Karena itu dipandang penting mengurangipraktik buruk itu berupa pencegahan korupsi melaluipengembangan sistem integritas dan sistem pertanggung-gugatan (akuntabilitas) selama dan setelah program ber-langsung. Pada konteks ini, pemerintah daerah dapat berperansignif ikan untuk mencegah terjadinya korupsi padapelaksanaan program-program sosial ekonomi tersebut. Biladicermati, sebagian proses penyelewengan justru terjadi didaerah atau unit-unit pelayanan, seperti penggunaan dana BOSyang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh pihak sekolah,penentuan jumlah keluarga miskin yang berhak mendapatbantuan beras, maupun alokasi dan jumlah petani yang berhakmemperoleh subsidi pupuk. Karena itu, pengembangan sistemintegritas dan akuntabilitas pada program-program pemerintahini juga harus melibatkan stakeholder di daerah, sehingga upayaini dapat memberikan hasil yang optimal.

Sistem Monitoring Program Bantuan Sosial Pemerintah

Munculnya kasus-kasus penyelewengan dana-danaprogram bantuan sosial pemerintah tersebut disebabkan olehpersoalan-persoalan baik dari pihak penyelenggara (supplyside) maupun pihak penerima (demand side). Dari supply side,persoalan-persoalan yang muncul meliputi: (1) ketiadaankerangka legal yang menjamin integritas dan akuntabilitas; (2)lemahnya enforcement terhadap kerangka legal tersebut; dan


(3) lemahnya institusi pendukung kerangka legal tersebut(misalnya ketiadaan institusionalisasi atas transparansi ataupemberlakuan sistem insentif untuk mendukung integritas danakuntabilitas tersebut). Sementara pada sisi demand persoalan-persoalan tersebut muncul karena lemahnya partisipasimasyarakat, yang dapat terdiri dari CSO atau kelompokdemander (penerima) lainnya, untuk meminta berjalannyaintegritas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana-danatersebut.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa aspek sebagai beri-kut: (1) lemahnya kapasitas dari masyarakat dalam melakukandemanding; (2) ketidakterorganisasiran kelompok-kelompokmasyarakat dalam melakukan demanding; (3) komunikasiantara kelompok warga dengan media massa kurang terjalinbaik, sehingga pemberitaan atas kasus-kasus masyarakat terkaittiga program pemerintah tersebut kurang jadi prioritas.

Persoalan-persoalan dalam implementasi programbantuan sosial tersebut, terjadi karena kurang kuatnya sistemmonitoring yang diterapkan dalam implementasi program-program tersebut. Dalam pengamatan kami, sistem monitoringdalam implementasi program-program bantuan sosial masihdapat ditingkatkan dari yang ada saat ini. Peningkatan tersebutadalah dengan berusaha melibatkan lebih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat program untuk terlibat juga dalam prosesmonitoring. Selain itu, proses monitoring yang sifatnya multi-dimensi, multi stakeholder, tidak searah, namun masih dapatdilakukan dengan murah, perlu dikembangkan.

Sistem monitoring atas implementasi program-programbantuan sosial pemerintah tersebut, menurut kami bisadiperbaiki dengan menghadirkan instrumen yang relevan.Mengingat saat ini tidak cukup tersedia instrumen untuk


kebutuhan pengawasan tersebut. Saat ini, proses monitoringatas program-program bantuan sosial tersebut dilakukandengan pendekatan yang kurang terstruktur, sporadis,berorientasi pada “shaming and naming” dengan mencari-cari kasus-kasus korupsi yang terjadi, dan berorientasikonf lik. Dengan pendekatan tersebut, meskipun prosesmonitoring atas program-program bantuan sosial pemerintahmarak dilakukan, namun solusi konkrit untuk perbaikansistemik program jarang sekali diperoleh.

Instrumen audit sosial yang kami susun ini, setelahmelalui berbagai penelitian dan penerapan langsung dilapangan, kami susun ini berusaha memberi sumbangan atasketiadaan instrumen monitoring program-program bantuansosial yang relevan saat ini. Instrumen audit sosial tersebutkami beri nama Audit Sosial Multi-Stakeholder (ASMS). Salahsatu karakteristik dari instrumen tersebut adalah mendorongproses monitoring yang sifatnya dialogis dan berbasis dialogstakeholder. Modul ini berusaha membagi pengalamanmengenai upaya PATTIRO mengembangkan dan memprak-tekkan instrumen Audit Sosial Multi-Stakeholder. Instrumentersebut dibuat dalam kerangka mendukung munculnyamonitoring atas program-program bantuan sosial pemerintahdengan cara seperti yang dikemukakan di atas. Instrumentersebut dikembangkan oleh PATTIRO dengan dibantu olehlembaga think tank Internasional dari Amerika yang bernamaGlobal Integrity (United States).

Audit Sosial secara Umum

Konsep atau istilah audit sosial mulai dikenal tahun 1960oleh The Social Economic Agency (Irlandia Utara) saatmengadakan pelatihan kepada 10 organisasi untuk melatih


para auditor lembaga maupun konsultan eksternal agar dapatmenerapkan dan memanfaatkan metode audit sosial ini.Beberapa pakar mendef inisikan pengertian audit sosial, antaralain:

• Social auditing is a process that enables an organizationto assess and demonstrate its social, economic, andenvironmental benef it and limitations. It is a way ofmeasuring the extent to which an organization lives up tothe shared values and objective it has committed it self to.Social auditing provides an assessment of the impact of anorganization’s non f inancial objectives throughsystematically and regularly monitoring, each performanceand the views of its stakeholders (Boyd, 1998).

• Social auditing is the process whereby an organization canaccount for its socialperformance, report on and improvethat performance. Social auditing assesses the social impactand behaviour of an organization in relation to its aims(Pierce and Kays, 2001 dalam Anonim, 2005).

• The social audit process provides a tool for organizations touse, if they choose so, to measure how well they are achievingtheir social objectives. It is a way of more accuratelydescribing what you as an organization are achieving. Itallows you to demonstrate to others what you are and whatyou do (Pierce and Kays,2001 dalam Anonim, 2005).

Berdasarkan beberapa def inisi tersebut, dapat ditegaskanbahwa konsep audit sosial mengandung pengertian sebagaiproses untuk memahami dan mengukur institutionalperformances dari aspek sosial (non f inansial). Audit sosialdapat memperlihatkan hasil nyata (outcome), dampak danmanfaat lembaga terhadap lingkungan sosial yang muncul


sebagai akibat pelaksanaan pencapaian tujuan lembagamelalui pemantauan yang sistematik dan pandanganstakeholders secara demokratis. Boyd (1998) menyatakan:“social auditing requires the involvement of stakeholdersbecause it has been shown to increase accountability of theorganization to its stakeholders and to enhance democraticpractice”.

Audit sosial merupakan salah satu bidang dalam ilmusosial terapan yang penting dalam pembangunan, terutamauntuk memberdayakan masyarakat. Proses audit sosialmenyediakan alat yang dapat digunakan oleh organisasiuntuk menjamin ketepatan mencapai tujuan sosial. Dengankata lain audit bukanlah tujuan melainkan suatu instrumenuntuk mencapai tujuan yaitu mencari nilai manfaat (goaloriented process). Ini merupakan cara akurat untukmenggambarkan apa yang telah dicapai oleh suatu lembaga.Juga dapat menuntun organisasi untuk menjelaskanmengapa, siapa dan apa (kebijakan maupun tindakan) yangdilakukan oleh lembaga. Pelaksanaan audit sosial selalumelibatkan stakeholders agar proses demokrasi terwujud danuntuk meningkatkan akuntabilitas lembaga. Berdasarkankerangka ketatanegaraan, ada tiga jenis akuntabilitas yaitudemocratic accountability, professional accountability danlegal accountability. Audit sosial merupakan upaya untukmenjawab akuntabilitas berdasarkan kepuasan stakeholdersdan staf, selain dari aspek f inansial, aspek operasi kegiataninternal, dan aspek waktu.

Institusi dan organisasi sosial dalam mengadakan auditsosial, biasanya didasarkan pada beberapa alasan, antara lain :

1. Keinginan membentuk community enterprise yangmenyediakan pelayanan masyarakat sehingga perlu


menetapkan performance seperti apa yang diinginkan;

2. Dapat menguji opini orang lain sehingga dapat membantuperencanaan selanjutnya;

3. Dapat memberikan data kualitatif dan kuantitatif untukmenuntun organisasi sehingga memberikan performanceterbaik;

4. Memberikan gambaran obyektif kegiatan yang dilakukanlembaga dan memaparkan keunikan dan keberhasilanlembaga tersebut sebagai bukti pertanggungjawabankepada lembaga donor maupun kepada masyarakat sebagaipenerima manfaat program; keinginan untuk menerapkannilai sebagai agent of change di dalam masyarakat sertamencari ide atau cara baru.

Tujuan Modul

Pedoman audit sosial ini sebagai panduan bagi para pelaku(stakeholders) program-program bantuan dan subsidi untukmelakukan audit sosial terhadap program-program bantuansosial pemerintah, misalnya BOS di sektor pendidikan, pupukbersubsidi di sektor pertanian dan Beras Miskin (Raskin) disektor kesejahteraan sosial.Tujuan dari penyusunan manual iniadalah:

a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit sosial yangmelibatkan stakeholders dari beragam latar belakang.

b. Sebagai petunjuk teknis dalam mempersiapkan danmelaksanakan audit sosial terhadap penyelenggaraanprogram BOS, Pupuk Bersubsidi, dan Raskin.

c. Sebagai acuan dasar dalam menyusun pedoman danpetunjuk teknis audit sosial terhadap program-programbantuan yang sejenis.


Hasil yang Diharapkan

Manual audit sosial ini diharapkan sebagai salah satu alataudit sosial yang bisa membantu forum stakeholdersmemahami persoalan yang terjadi pada program-programpemerintah. Selain itu manual ini juga diharapkan bisadijadikan tools untuk mengembangkan interaksi antarapelaksana program dengan penerima manfaat program, sertaantar-pelaku program dan antar-penerima manfaat program.Melalui interaksi ini diharapkan terjadi penguatanpemahaman bersama terhadap problematika program yangterjadi di tataran regulasi sampai implementasi di lapanganuntuk kemudian secara bersama-sama merumuskan solusiyang ideal agar program-program bantuan dan subsidi bisamencapai target yang direncanakan dan memberikan manfaatsecara optimal kepada penerima manfaat.

Program Bantuan Sosial di Indonesia

Pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasardilaksanakan dengan penyediaan, penataan dan pengem-bangan Sistem Perlindungan Sosial Nasional (SPSN). Ketigapilar SPSN ditata dan dikembangkan secara terpadu danterintegrasi mencakup:

1. pilar pertama adalah bantuan sosial atau jaring pengamansosial;

2. pilar kedua adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

3. pilar ketiga adalah program jaminan komersial.

Jaminan sosial juga diberikan kepada kelompokmasyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakatmiskin, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil,tertinggal dan wilayah bencana. Berdasarkan data Badan


Pusat Statistik terakhir, jumlah penduduk miskin padaSeptember 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen).Jumlah itu turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkandengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebanyak30,02 juta orang (12,49 persen).

Program bantuan sosial pemerintah bagi masyarakatmiskin masih terbungkus rapi dengan aturan dan mekanismeberbelit-belit, yang memaksa masyarakat yang inginmemperoleh pelayanan gratis justru merogoh saku merekauntuk melewati setiap tahapan administratif.

Batasan kegunaan fasilitas pelayanan sosial pemerintahikut menambah beban masyarakat ketika mereka harusmengeluarkan ongkos lebih banyak untuk menjangkau aksespelayanan yang murah bahkan gratis. Penentuan sasaran yangkurang tepat dan evaluasi yang lemah menyebabkankebocoran distribusi menjadi tidak terpantau dengan baikdan tidak pula dicegah dengan baik.

Secara prinsip konteks bantuan pemerintah bertujuanmeringankan beban kelompok masyarakat miskin, denganskema dimana pemerintah pusat dalam hal ini kementerianatau lembaga negara sebagai penanggungjawab program yangmengeluarkan kebijakan, aturan dan anggaran.

Kementerian atau Lembaga Negara sebagai penanggung-jawab sebuah program bantuan sosial selalu melibatkan pihakpelaksana di lapangan. Pihak pelaksanan terdiri dari berbagaisektor dan pemerintah daerah yang melibatkan perangkatteknisnya.

Pelaksana di daerah inilah yang menjadi ujung tombakpelaksanaan distribusi sebuah program bantuan sosialpemerintah, seperti tergambar dalam skema berikut:


Integritas dan Akuntabilitas

Konsep integritas dan akuntabilitas merupakan konsepyang digunakan untuk membangun sistem monitoring atasprogram bantuan sosial pemerintah. Integritas dalam hal iniadalah suatu kondisi yang mendukung terwujudnya tujuaninstitusi/sistem serta mendorong terwujudnya good governancedalam institusi/sistem tersebut. Integritas dalam hal inidiasosisasikan sebagai kemampuan (power atau ability) untukterwujudnya sesuatu, termasuk terwujudnya good governancedan tujuan institusi. Sedangkan akuntabilitas adalahbagaimana sistem/institusi melakukan respons yangmenyatakan pertanggungjawabannya kepada pihak pemberimandat. Dalam hal ini akuntabilitas diasosiasikan sebagai suatutindakan untuk mewujudkan pertanggungjawabannya.Kekuatan dan tindakan dari institusi/sistem implementasiprogram bantuan sosial tersebut yang akan diukur dalamaudit sosial ini.

Gambar 1.1 Pelaksanaan ProgramBantuan Sosial Pemerintah


Pendekatan penguatan sistem integritas digunakan untukmemastikan sikap para pelaksana program agar konsistenaturan dan mekanisme yang berlaku—tidak mengakaliperaturan yang bertujuan pada terjadinya penyimpangan dankorupsi dan mengurangi manfaat yang diterima olehmasyarakat. Pendekatan pendidikan andragogi menjadi dasardalam pengembangan dan penguatan kapasitas para pelakuyang terlibat ataupun terkait dengan program—yang sangatmempertimbangkan pengetahuan dan pengalamanstakeholders, dan konsisten dengan kebutuhan dan dasarkemampuan.

Dalam hal ini, konsep integritas dan akuntabilitas tersebutakan berkorelasi dengan konsep supply–demand. Pendekatansupply-side bertujuan untuk meningkatkan atau membangunintegritas terutama pada program-program bantuan sosialseperti Raskin, BOS dan Pupuk Bersubsidi. Hal ini diupayakanmelalui assessment, mengembangkan sistem integritas danakuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dalam program BOSdan distribusi produk pada program Pupuk Bersubsidi, danprogram Raskin. Pendekatan dari sisi permintaan (demand side)bertujuan untuk menguatkan kemampuan masyarakat untukberpartisipasi aktif dalam menguatkan integritas danakuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, khususnyapada program BOS, Pupuk Bersubsidi, dan Raskin. Hal inidiantaranya dapat diupayakan melalui fasilitasi pemantauanoleh masyarakat (public monitoring), mendirikan pusatkomunitas pada level masyarakat. Serta memfasilitasi dialogantara masyarakat sebagai penerima manfaat program denganpemerintah sebagai penyelenggara program, dan dengan parastakeholder lain yang terlibat, mendapatkan manfaat,maupun mereka yang punya kepedulian pada program.


Penerapan Instrumen Audit Sosial Multi Stakeholder (ASMS)

Instrumen Audit Sosial Multi Stakeholder telah diuji-cobaditerapkan oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan InformasiRegional) pada tiga program bantuan sosial pemerintah, yaituprogram BOS, program Raskin dan program Pupuk Bersubsidi.Kegiatan-kegiatan ini dilakukan di 10 kota/kabupaten pada8 propinsi di Indonesia. Ujicoba tersebut dilakukan dengandukungan dari USAID dalam sutu program kerjasama bernamaProgram Penguatan Integritas dan Akuntabilitas–2 atauStrengthening Integrity and Accountability Program (SIAP-2).Waktu keseluruhan untuk menyelenggarakan proyek iniselama 24 bulan. Dalam prgram SIAP-2 tersebut, kegiatan lainyang terkait dengan pembangunan dan implementasiinstrumen Audit Sosial Multi-Stakeholder adalah:(1)assessment (riset), (2) pengembangan kapasitas, (3) advokasi,serta (4) aktivitas pendukung bagi 3 aktivitas di atas, misalnyalokakarya pelaksana program untuk persiapan dankoordinasi, penulisan dan penerbitan buku, dan pembuatandokumentasi f ilm.

Ujicoba tersebut dilaksanakan dengan menerapkan tigametodologi atau pendekatan yaitu: (1) akuntabilitas sosial, (2)sistem integritas, serta (3) pendidikan andragogi. Pengem-bangan akuntabilitas sosial terfokus pada keterlibatan masya-rakat secara penuh, baik masyarakat sendiri sebagai penerimamanfaat langsung (seperti kelompok petani, keluarga miskin,orangtua murid) maupun melalui CSO yang peduli padapenyelenggaraan program BOS, Pupuk Bersubsidi, danprogram Raskin.


Hasil dari Ujicoba Penerapan ASMS

Berdasar hasil ujicoba ASMS tersebut diperoleh beberapatemuan mengenai ketiga program bantuan sosial pemerintah:program BOS, program Raskin dan program Pupuk Bersubsiditersebut. Hasil-hail temuan antara lain adalah:• Dalam Program BOS, Pupuk Bersubsidi, dan Raskin

terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam aspekintegritas dan akuntabilitas publik yang akhirnya berujungpada terbukanya peluang untuk terjadinya penyimpangandan korupsi. Hal ini bisa disebabkan oleh peraturan yanglemah atau kurang tegas menutup peluang terjadinyakorupsi, enforcement atau penegakan aturan yang lemahdalam implementasi, maupun karena tidak adanya aksesbagi masyarakat untuk tahu dan kemudian mampuberpartisipasi secara lebih berkualitas.

• Dalam program BOS misalnya, tersedianya skema keuanganyang sederhana dan ketatnya kerangka hukum dariintegritas dan akuntabilitas ternyata belum mampumengurangi lemahnya penegakkan hukum, terutama padasisi penyediaan (supply). Hal ini terjadi disebabkan banyakalasan, antara lain:(a) instrumen BOS yang tidak mudahdilaksanakan, (b) batasan yang ada tidak cukup untukmencegah terjadinya korupsi, dan (c) kurangnya dukunganinstitusi yang berperan dalam penegakan aturan –terutamadalam menyediakan regulasi. Pada sisi permintaan(demand), lemahnya atau tidak adanya tekanan yang kuatdari masyarakat (atau penerima program BOS) terhadappelaksanaan regulasi, membuat integritas danakuntabilitas para penyelenggaran program menjadilemah.

• Dalam program Raskin, rantai distribusi yang panjang


memberikan ruang yang lebar bagi terjadinya korupsi.Adanya fungsi dari pihak pemegang otoritas di setiaprantai distribusi memungkinkan setiap orang dapatmelakukan kesalahan dalam mengambil keputusan yangterkait dengan dana bantuan –baik dalam penentuankelompok sasaran maupun dalam provisi beras. Pada sisipenyediaan (supply side), kerangka hukum yang tidakjelas dapat mengakibatkan integritas dan akuntabilitasdistribusi dana bantuan menjadi masalah utama.Lemahnya kerangka hukum dapat membuat para pelakuatau pelaksana program mengartikan regulasi yang adasesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang mana halini merupakan pemicu dari disalahgunakannyakewenangan yang ada. Pada sisi permintaan (demandside), permintaan masyarakat terhadap promosi integritasdan akuntabilitas pada proses distribusi program Raskinpada dasarnya telah dikembangkan dengan baik. Tetapikebanyakan CSO dan kelompok masyarakat sendiri tidakmemahami sistem distribusi dari program Raskin –tentusaja hal ini melemahkan kemampuan masyarakat untukmelakukan pengawasan secara berkualitas. Dalam hal inikadang-kadang tuntutan mereka bersifat sporadik dantidak terorganisir dengan baik, dan ujungnya tidakmembawa pengaruh yang signif ikan.

• Dalam program Pupuk Bersubsidi, aspek integritas danakuntabilitas juga menjadi masalah, bahkan lebihkompleks. Ada tiga hal utama yang menyebabkanpermasalahan yang kompleks dalam program PupukBersubsidi: Pertama, lemahnya mekanisme transparansidalam pembayaran dana subsidi dari pemerintah keprodusen pupuk; kedua, distribusi atau penjualan pupuk


bersubsidi yang terlalu lama; dan ketiga, pelaksanaanprogram yang tidak transparan. Alokasi anggaran untuksubsidi harga pupuk agar petani mampu membeli pupukdan meningkatkan hasil produksi pertanian faktanyatidak mencapai target. Berdasarkan hasil riset, PATTIROmengidentif ikasi bahwa produsen pupuk hanyabertanggung jawab terhadap lini I (gudang produksipupuk) sampai dengan lini IV (kios penjualan). Yangmenjadi masalah, distribusi pupuk dari para penjual dilini IV (kios penjualan) kepada petani merupakanpenjualan secara tertutup yang berarti para penjual dapatmenjual pupuk bersubsidi ini kepada siapapun yangberminat. Hal ini membuat para petani mengalamikebingungan untuk mencari pupuk bersubsidi sebanyakyang mereka butuhkan –sesuai dengan luas lahan mereka.Masalah ini menunjukkan lemahnya kerangka hukumyang mengatur implementasi program secara tidakmenyeluruh memastikan distribusi pupuk bersubsidisampai ke tangan para petani.

• Masalah lainnya adalah monitor terhadap distribusipupuk bersubsidi masih berlangsung sebagian. Yangmana monitor usaha perencanaan, procurement(pengadaan) dan distribusi tidak berintegrasi denganbaik. Terlebih lagi pemerintah daerah mengambil perananyang besar karena mereka berf ikir bahwa kebijakan iniada otoritas pemerintah pusat. Pada sisi permintaanadanya tanda-tanda positif. Permintaan publik sangatlahberkembang dalam terutama yang berhubungan dengankebutuhan dasar para petani. Tetapi, permintaan merekatidak terorganisir dengan baik. Mereka cenderungsporadik dan hanya dilakukan saat pupuk sangat langka.Masalah lainnya adalah masayarakat tidak tahu kemana


mereka harus mengalamatkan permintaan mereka.Pemerintah selalu berpendapat bahwa kelangkaan pupukdan tidak akuratnya subsidi diakibatkan karena buruknyadistribusi dan penjual, padahal di lain pihak supplysebenarnya sangat cukup.

Tindak Lanjut Pasca Ujicoba

Untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang terjadipada sisi penyediaan (supply side) tersebut, PATTIROberupaya menguatkan pendekatan dari sisi permintaan(demand side), melalui beberapa upaya sebagai berikut:a) Memfasilitasi publik monitoring dimana penerima

manfaat program didorong untuk meningkatkanpartisipasi aktif dalam memonitor proyek-proyek yangdibiayai negara dan mencegah penyalahgunaan dalamimplementasi program, khususnya program BOS, Pupukbersubsidi dan Raskin. Selain itu secara aktifmengumpulkan komplain atau informasi tentangpenyalahgunaan program yang bisa digunakan sebagaibahan untuk mengusulkan perbaikan. Hal ini difasilitasioleh tim audit sosial.

b) Membangun pusat komunitas di tingkat daerah.Pusat komunitas akan berperan penting dalammendukung kelompok masyarakat untuk menuntutadanya sistem integritas dan akuntabilitas dalampenyelenggaraan program BOS, Pupuk Bersubsidi danRaskin. Pendekatan ini akan dilaksanakan melaluibeberapa kategori kegiatan, meliputi workshop, pelatihandan pemberian asistensi (bantuan) teknis.

c) Memfasilitasi Dialog. Hal ini dilakukan untukmemanfaat-kan hasil monitoring atau pemantauansebagai input atau umpan balik dan memastikan bahwa


pusat komunitas bisa mempengaruhi pengembangansistem integritas dan akuntabilitas pada program BOS,Pupuk Bersubsidi dan Raskin. Upaya yang dilakukandalam hal ini adalah memfasilitasi dialog antar-stakeholders. Dialog antar-stakeholders ini memungkin-kan hasil pemantauan oleh publik, serta masukan darimasyarakat, CSO, media massakepada institusi pelaksanaprogram.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, dipertim-bangkan perlunya desain audit yang menyeluruh dan terpadu—komprehensif dan integratif, yang dapat menjadi tools yangbisa digunakan oleh tim pelaksana program di daerah dalammelakukan audit sosial pada ketiga isu tersebut.


Audit Sosial Multi-stakeholder (ASMS) adalah sebuahmetode untuk memfasilitasi assesment terhadap imple-

mentasi program-program bantuan sosial pemerintah denganpendekatan dialog multi-stakeholder. ASMS merupakanmodif ikasi dari model audit sosial yang banyak digunakan saatini, yang berasal dari India. Modif ikasi ini dilakukan karena,selain ada konteks lokal yang berbeda, juga terdapat tujuanyang berbeda dari audit sosial ASMS ini dengan audit sosialversi orisinal. Modif ikasi tersebut dilakukan terutama denganmemasukkan multi-stakeholder (masyarakat, pemerintah danpenyedia pelayanan) sebagai pihak yang terlibat melakukanaudit. Ini yang agak berbeda dengan audit sosial orisinal yangumumnya fokusnya lebih diarahkan kepada masyarakat sebagaikelompok penerima manfaat akhir suatu program/pelayanan.

Tujuan dari Audit Sosial Multi-stakeholder ini adalahmelakukan penilaian atas implementasi suatu program ban-tuan sosial pemerintah. Jadi yang hendak dinilai adalah padatingkat implementasi atau bagaimana program itu

Bab 2Bab 2Bab 2Bab 2Bab 2InstrumenInstrumenInstrumenInstrumenInstrumen

Audit Sosial Multi-stakeholderAudit Sosial Multi-stakeholderAudit Sosial Multi-stakeholderAudit Sosial Multi-stakeholderAudit Sosial Multi-stakeholder


dilaksanakan, bukan menilai hasil akhir atau dampak dariprogram itu. Pada sisi implementasi program bantuan sosialpemerintah, isu penggunaan dana (budget spending)merupakan suatu isu penting. Karena itu, ASMS ini akanmenelusuri anggaran mulai dari uang ditransfer daripemerintah ke pelaksana program/penyedia pelayanan,distribusi dan pembelanjaan anggaran tersebut, pelaporanpenggunaan anggaran hingga isu mekanisme komplain ataskualitas layanan barang/jasa yang dihasilkan dari prosesbelanja tersebut.

ASMS ini juga bertujuan hendak memetakan padakomponen mana sistem implementasi program bantuan sosialpemerintah tersebut dianggap lemah, dianggap sedang dandianggap kuat. Dengan diketahuinya hal tersebut, makadiharapkan perbaikan sistem implementasi program-programtersebut dapat lebih fokus. Selain itu ASMS ini dilakukan jugadengan tujuan membangun trust (kepercayaan) antarstakeholder program bantuan sosial. Seperti seringdiberitakan saat ini, trust antar stakeholder tersebut saat inilemah. Dengan ASMS ini, kami berharap bahwa dialog antarstakeholder berjalan lebih baik.

1. Prinsip Kerja

Prinsi kerja dari ASMS adalah:1) Dialog multi-stakeholder. Dalam hal ini dialog tersebut

harus melibatkan stakeholder setidaknya dari 3 kelompokstakeholder secara seimbang. Ketiga kelompok stake-holder tersebut adalah: kelompok pemerintah, kelompokpenyedia pelayanan (misalnya: sekolah, penyalur bantuan,Puskesmas dll.) dan kelompok masyarakat (khususnyasasaran penerima manfaat dari bantuan sosial).


2) Melakukan penilaian atas implementasi dari program-program bantuan sosial pemerintah. Audit sosial inimenilai pada implementasi, bukan pada desain ataudampak dari program bantuan sosial pemerintah.

3) Bertujuan memahami peta kekuatan-kelemahansistem implementasi program bantuan pemerintah, bukanbertujuan mengumpulkan kesalahan. Dalam hal ini, auditsosial berusaha menemukan mana titik lemah dariimplementasi program bantuan sosial, danmerekomendasikan perbaikan di titik itu.

4) Eksplorasi fakta dan menghindari opini. Proses auditsosial dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap pendapatyang muncul dari peserta akan diperiksa oleh pesertalainnya. Pendapat yang dihasilkan adalah pendapat yangtelah terverif ikasi oleh forum.

2. Cakupan/ Batasan

Metode Audit Sosial Multi-stakeholder memiliki cakupansebagai berikut:

1) Metode ASMS ini digunakan untuk melakukan penilaianatas implementasi program-program bantuan sosialpemerintah. Perlu ditekankan bahwa cakupan audit sosialini pada proses implementasi, bukan pada menilai hasilakhir (output, outcome dan impact) dari program-program bantuan sosial pemerintah.

2) Metode ASMS ini adalah untuk memperoleh pandanganumum yang sifatnya kualitatif dari multi stakeholder (baik/puas; agak baik/agak puas; kurang baik/kurang puas; tidakbaik/tidak puas) dari para stakeholder. Bukan untukmemperoleh skor exact dari mereka. Skor yang digunakan


disini, hanyalah sebagai media untuk memudahkanpengolahan atas pandangan umum tersebut.

3) Audit Sosial dengan metode ASMS ini bukan seperti auditkonvensional yang berusaha menemukan kesalahan/penyelewengan dari suatu proyek/pekerjaan. Namun auditsosial ini adalah untuk memahami (melakukan diagnosa)pada komponen mana dari program yang lemah dan manayang sudah berjalan baik.

4) Sebagai konsekuensi dari itu, audit sosial ini tidakberusaha menemukan siapa yang salah atau siapa yangbenar dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Namunaudit sosial ini berusaha untuk melihat komponenprogram mana yang perlu ditingkatkan dan komponenprogram mana yang perlu dipertahankan.

3. Kerangka Kerja

Instrumen ASMS dibangun berdasar atas 3 kerangka kerjasebagai berikut:

• Analisis Gap (jarak) Integritas• Kerangka Monitoring Integritas dan Akuntabilitas• Analisis Rantai Nilai

Analisis Gap IntegritasIntegritas dalam pengertian audit sosial ini adalah tingkat

kekuatan/kemampuan suatu sistem kebijakan pemerintahuntuk memenuhi mandatnya dan melaksanakan goodgovernance1. Dalam hal ini, sistem tersebut misalnya adalah

1 Tim PATTIRO, “Laporan Riset Integritas dan Akuntabilitas ProgramBantuan Sosial Pemerintah Pusat”, Jakarta, 2012


sistem pelaksanaan dari program bantuan sosial pemerintah.Dalam hal ini, terdapat dua komponen dari sistem yangmendapat perhatian dalam mengukur integritas sistemtersebut, yaitu: Komponen Kebijakan dan KomponenPelaksanaan. Untuk memahami Gap Integritas, lihatgambar 2.1 di bawah ini.

Dalam kenyataannya, suatu kebijakan atau programpemerintah memiliki berbagai permasalahan/persoalan dalampelaksanaannya. Pemerintah biasanya membuat kebijakan-kebijakan turunan untuk mengatasi persoalan-persoalantersebut. Namun umumnya tidak semua persoalan yang adamendapat perhatian, sehingga kebijakan-kebijakan tersebutumumnya tidak mencakup seluruh persoalan yang ada. Halini disebut sebagai Gap 1 dalam audit sosial ini. Gap 1 adalahgap yang terjadi karena ada beberapa persoalan yang tidakmendapat perhatian dalam kebijakan. Komponen Kebijakanberasosiasi dengan Gap 1.

Gambar 2.1. Gap Integritas


Contoh dari Gap 1 misalnya adalah pada kasus bantuanberas miskin. Dalam distribusi beras bantuan, program hanyamengatur dan membiayai distribusi sampai tingkat desa,padahal tempat tinggal penduduk miskin banyak yang jauhdari pusat desa. Ada persoalan distribusi dari desa kekampung yang tidak dicover oleh kebijakan. Kasus sepertiinilah yang masuk dalam Gap 1.

Sedangkan Gap 2 mengacu pada fenomena bahwa dalamsuatu kebijakan seringkali tidak seluruhnya dilaksanakan.Seringkali ada kebijakan yang tidak terlaksana, baik itu akibatdilanggar atau diabaikan maupun karena suatu institusi yangharus melaksanakan kegiatan ternyata tidak mampumelaksanakannya. Gap yang terjadi karena itu disebut Gap 2.Mengukur Gap 2 adalah membandingkan antara kebijakan yangada dengan kebijakan yang benar-benar dilaksanakan. Gap 2berasosiasi dengan Komponen Pelaksanaan.

Perlu digarisbawahi bahwa Gap 2 ini, atau tidakterimplementasikannya kebijakan, terjadi tidak seluruhnyakarena adanya niat pelanggaran/pengabaian. Justru lebihbanyak sering ditemui tidak terimplementasikannyakebijakan ini karena lemahnya kapasitas institusi dalammenjalankan kegiatan/tugas. Misalnya suatu sekolah gagalmembuat laporan pertanggungjawaban penggunaan danabukan karena ada niat melanggar dari sekolah tersebut. Tetapihal tersebut terjadi karena tenaga guru di sekolah terbatasdan kurang menguasai administrasi pelaporan keuangan.

Analisa Gap Integritas adalah inti dari audit sosial di sini.Dari gap tersebut kemudian diturunkan ke komponen-kom-ponen lain yang lebih detail.


Kerangka Monitoring Integritas dan Akuntabilitas

Kerangka Monitoring Integritas dan Akuntabilitas adalahkerangka turunan dari Analisa Gap Integritas. Dalam kerangkaini Komponen Kebijakan dan Komponen Pelaksanaan di atasditurunkan dalam komponen-komponen yang lebih dapatdiukur untuk menentukan tingktat integritas suatu sistem.Lihat gambar 2.2 di bawah ini.

Dalam kerangka monitoring ini, Komponen Kebijakanditurunkan menjadi Komponen Eksistensi Kebijakan, karenayang akan dimonitor dalam hal ini difokuskan pada ada atautidaknya kebijakan. Termasuk dalam hal ini, karena auditsosial ini terhadap program-program bantuan sosialpemerintah, adalah desain program. Dalam hal ini, monitoringkebijakan sengaja tidak diarahkan ke monitoring aspek yanglebih kompleks seperti kualitas kebijakan, dampak kebijakan

Gambar 2.2. Kerangka Monitoring Integritas dan Akuntabilitas


dan lain-lain. Hal ini karena menurut kami kualitas darikebijakan seharusnya tidak diukur dari kebijakan itu sendiri,namun dari bagaimana kebijakan itu dilaksanakan.

Kemudian, Komponen Pelaksanaan diturunkan dalamdua sisi, yaitu Sisi Penawaran (Supply Side) dan SisiPermintaan (Demand Side)2. Sisi Penawaran (Supply Side)adalah wilayah dimana kerja-kerja pembuatan kebijakan,pelayanan, atau pengelolaan proyek pemerintah dilakukanbaik oleh otoritas pemerintah maupun oleh penyediapelayanan. Sedangkan Sisi Permintaan (Demand Side) adalahwilayah dimana masyarakat (sebagai kelompok sasarankebijakan, pelayanan, program bantuan) berada danberinteraksi dengan Supply Side.

Komponen Pelaksanaan dalam Sisi Penawaran diterje-mahkan menjadi Komponen Efektivitas Pelaksanaan. Dalamprogram bantuan sosial ini, pada satu sisi KomponenEfektivitas Pelaksanaan mengukur bagaimana dilaksana-kannya kegiatan-kegiatan, dicapainya target, ditujunyakelompok sasaran yang telah ditetapkan oleh desain program/kebijakan. Pada sisi lain Komponen Efektivitas Pelaksanaanini juga mengukur bagaimana tingkat ketersediaan sistempendukung yang memungkinkan terlaksananya kebijakan/desain program dalam suatu institusi.

Komponen Pelaksanaan dalam Sisi Permintaan diter-jemahkan menjadi Komponen Akses Masyarakat. Dalam halini, dipandang bahwa akses masyarakat yang makin baik akanmemperkuat kualitas pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaandesain program bantuan sosial. Komponen Akses Masyarakat

2 Penggunaan “supply side” dan “demand side” ini mengikuti pendekatanyang dikembangkan Bank Dunia dalam Laporan Bank Dunia 2004, “MakesServices Works”


ini mengukur bagaimana masyarakat/kelompok sasaranprogram bantuan sosial/konsumen dapat mendorong peme-rintah/penyelenggara pelayanan untuk benar-benar melak-sanakan kebijakan yang ada. Yang diukur dalam komponenini misalnya adalah: keterlibatan masyarakat, transparansiinformasi, tingkat dialog antara masyarakat dengan penyedialayanan, kapasitas kelompok masyarakat dan lain-lain.

Analisis Rantai Nilai

Analisis Rantai Nilai adalah tools yang awalnya digunakandalam analisa bisnis pada tahun 19853, kemudian digunakanjuga sebagai alat analisis mengenai korupsi pada tahun 20074.Analisis Rantai Nilai digunakan untuk memahami komponen,kegiatan atau proses yang mengandung beberapa sub-komponen, sub-kegiatan atau sub proses. Analisa Rantai Nilaidalam ASMS ini adalah alat untuk memahami bagaimanakontribusi dari setiap bagian program (program bantuan sosial)terhadap terlaksananya good governance dan tujuan programitu sendiri.

Titik berangkat Analisis Rantai Nilai ini berbeda dengankedua kerangka kerja sebelumnya. Jika pada dua kerangkasebelumnya pengukuran adalah pada kekuatan struktursistem (berupa kerangka kebijakan dan mekanismepelaksanaan), maka pada analisis rantai nilai pengukurandilakukan pada praktek yang dilakukan pada setiap rantai.

Dalam program bantuan sosial pemerintah, seperti Pro-gram BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Program Bantuan

3 Michael Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining SuperiorPerformance, 1985.

4 J. Edgardo Campos Sanjay Pradhan, “Many Faces of Corruption”, TheWorld Bank, 2007.


Pupuk Bersubsidi, Program Raskin (Beras untuk KeluargaMiskin) dan sebagainya, secara garis besar terdapat tigapelaku yang berinteraksi dengan program itu. Ketiga pelakutersebut adalah pemerintah, penyedia pelayanan danmasyarakat/pengguna layanan. Dalam pelaksanaan programbantuan sosial, ketiga pelaku tersebut berinteraksi dalamproses transfer, proses distribusi (dana bantuan), pelaporandan mekanisme komplain. Lihat gambar 2.3 di bawah ini.

Analisis Rantai Nilai adalah untuk menilai bagaimanakualitas dari komponen-komponen proses yang dianggap pen-ting dari pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah.Dalam ASMS ini, rantai nilai dari proses pelaksanaan programbantuan sosial pemerintah yang dianggap penting untuk dimo-nitor terdiri dari: rantai nilai transfer, rantai nilai distribusi,rantai nilai pelaporan dan rantai nilai mekanisme komplain.

Gambar 2.3. Relasi Rantai Nilai


TABEL 2.1 MAKNA SETIAP RANTAI

Proses pengiriman dana dari pemerintah ke serviceprovider atau pengiriman dana antar pemerintah untukmembiayai program ini. Isu-isu yang diperhatikan dalamproses tersebut di antaranya adalah: ada tidaknyapersyaratan yang harus dipenuhi penerima transfer, danadakah time frame yang jelas untuk transfer.

Proses konversi dana menjadi suatu bentuk delivelables(barang dan jasa) pada tingkat service provider hinggapenyampaian deliverables tersebut pada f inalbeneficiaries yang direncanakan. Proses tersebut dapatmeliputi: proses penetapan alokasi belanja barang/jasa (deliverables) oleh service provider, procurementatas barang/jasa, dan penyampaian deliverablestersebut (dapat berbentuk pengangkutan, pengirimanatau pelayanan). Isu-isu yang menjadi perhatianseperti terjadi proses pengalokasian rencanaanggaran yang terdokumentasi (misalnya RKAS),apakah ada rencana anggaran tersebut ditaati dalamproses pengadaan barang/jasa, dan sebagainya.

Proses pertanggungjawaban dari service providerkepada pemerintah dan masyarakat (khususnya finalbeneficiaries) atas penggunaan dana yang dilakukan.Isu-isu yang mendapat perhatian dalam hal ini, diantaranya adalah: apakah ada kepastian terjadipelaporan, apakah ada proses validasi atas laporan,dan siapa yang dapat terlibat dalam proses pelaporantersebut.

Proses pengaduan dari masyarakat terutama finalbeneficiaries baik kepada para penyelenggara layananatau kepada pemerintah, baik pemerintah daerahmaupun pemerintah pusat. Isu-isu yang mendapatperhatian dalam hali ini, diantaranya adalah: apakahada regulasi yang menjamin ruang pengaduan, apakahterdapat unit pengaduan baik di pemerintah ataupun dipara penyelenggara layanan, dan apakah ada ruangpengaduan alternatif.

Transfer:

Distribusi:

Pelaporan:

MekanismeKomplain:


4. MatriksMatriks ASMS adalah alat untuk mendukung eksplorasi

fakta dan penilaian atas implementasi program-program ban-tuan sosial pemerintah. Matriks tersebut digunakan untukmembantu para stakeholder peserta diskusi memfokuskanperhatian dalam eksplorasi fakta dan memberi penilaian atasfakta tersebut. Matriks ASMS sebagaimana dalam Gambar2.4 merupakan hasil penyilangan (crossing) dari duakerangka kerja, yaitu Kerangka Kerja Integritas danAkuntabilitas dengan Analisis Rantai Nilai. Indikator dalamkerangka kerja Integritas dan Akuntabilitas, yaitu EksistensiKebijakan, Efektivitas Pelaksa-naan dan Akses Masyarakat,menjadi header kolom dari matriks tersebut. Sedangkanempat indikator Rantai Nilai dalam imple-mentasi program-program bantuan sosial pemerintah, yaitu: Transfer,Distribusi, Pelaporan, dan Meka-nisme Komplain, menjadiheader baris dari matriks tersebut.

Elemen-Elemen MatriksMatriks Audit Sosial Multi Stakeholder (Matriks ASMS)

adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4, memiliki empatelemen yaitu (1) Komponen Penilaian, (2) Pertanyaan Kunci,(3) Fakta, dan (4) Skor. Masing-masing elemen matrikstersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Komponen PenilaianKomponen Penilaian adalah satuan keadaan (aturan,

praktek, kapasitas) dari sistem implementasi suatu programbantuan yang akan dinilai dalam suatu proses audit sosial. SatuKomponen Penilaian adalah seperti yang ditunjukkan dalamGambar 2.4 di atas. Komponen Penilaian dalam contohtersebut adalah Komponen Eksistensi Kebijakan pada


Kerangka Integritas dan AkuntabilitasA

nalis

is R

anta

i Nila

i

Gambar 2.4 Instrumen Penilaian dalam Audit Sosial Integritas

KomponenPenilaian

Skor KomponenPenilaian Terkait

Distribusi. Dalam komponen tersebut yang dinilai adalahbagaimana tingkat eksistensi kebijakan untuk menjaminterjadinya proses distribusi bantuan sosial yang baik.

Dalam matriks ASMS yang utuh terdapat 12 komponenpenilaian dan 12 skor komponen yang mengikutinya. Padaproses audit sosial, pertama kali peserta secara kolektif akandiminta memasukkan informasi fakta-fakta pada setiapKomponen Penilaian. Misalnya komponen penilaianEfektivitas Kebijakan–Distribusi. Kemudian setelah itu,peserta diminta memberi Skor Komponen yang terkait denganKomponen Penilaian tersebut sesuai informasi fakta-faktayang ada di situ. Proses ini akan dilakukan pada seluruhkomponen penilaian dalam matriks tersebut.

Aspek yang dinilai untuk setiap komponen penilaian dalammatriks ASMS ini adalah seperti yang ditunjukkan Tabel 2.2.

Transfer

Distribusi

Pelaporan

MekanismeKomplain

Kec

ukup

anK

ebija

kan

Sko

r

Efe

ktiv

itas

Keb

ijaka

n

Aks

esM

asya

raka

t

Sko

r

Sko

r


KomponenPenilaian

Transfer -EksistensiKebijakan

Transfer -EfektivitasPelaksanaan

Transfer -AksesMasyarakat

Distribusi -EksistensiKebijakan

Distribusi -EfektivitasPelaksanaan

Distribusi -AksesMasyarakat

FokusPenilaian

Mengetahui ada-tidaknya kebijakanyang mengatur aspek-aspek transferdana dari program bantuan sosial.

Melihat apakah proses transfer dapatbenar-benar dilaksanakan sesuaidengan perauran yang ditetapkan.

Melihat apakah informasi mengenaitransfer dana ke lembaga penyedialayanan disediakan, serta masyarakatmudah mengaksesnya.

Melihat apakah ada aturan yang cukupuntuk mengcover berbagaipermasalahan distribusi (yangumumnya bervariasi dan banyakkemungkinan terjadi persoalan).

Melihat apakah penyedia layananmemiliki kemampuan5 untuk menyele-saikan tugasnya dalam distribusi6.

Melihat apakah masyarakat dapatterlibat7 dalam proses-prosespenentuan rencana atau pelaksanaandistribusi8.

No

1

2

3

4

5

6

5 Kemampuan di sini meliputi: ketersediaan tenaga pelaksana, kecukupan skill,ketersediaan anggaran, keberadaan struktur dan fungsi yang tepat.

6 Harus diingat, distribusi bukan sekedar memindahkan barang/uang darisatu tempat ke tempat lainnya. Namun distribusi di sini termasuk melakukanpembuatan rencana belanja, melakukan belanja (produk maupun jasa).

7 Dalam hal ini ketidakterlibatan masyarakat dapat terjadi karena: (1)proses pengambilan keputusan dilakukan tertutup sehingga masyarakattidak bisa terlibat; atau karena kapasitas masyarakat untuk terlibat/memahami substansi kurang memadai.

8 Distribusi selain berupa delivery (pengiriman uang/barang) dapat pulaberupa penentuan belanja (konversi uang ke barang/jasa), proses belanjaitu sendiri dan lain-lain.

TABEL 2.2 KOMPONEN PENILAIAN


Lanjutan Tabel 2.3 Komponen Penilaian

9 Dalam hal ini kemampuan tersebut dapat dilihat misalnya dari apakahada personel yang ditugaskan, kapasitas personel tersebut, danwewenang yang dimiliki personel tersebut.

10 Dalam hal ini, tidak teraksesnya laporan oleh masyarakat dapat terjadikarena: (1) laporan memang tidak terpublikasi/tersampaikan padamasyarakat; atau karena (2) kapasitas masyarakat untuk mengakseslaporan tersebut/memahami isi laporan tersebut kurang mencukupi.

11 Dalam hal ini upaya pelaksanaan mekanisme komplain tersebut, dapatmuncul baik ketika telah ada regulasi tentang mekanisme komplainmaupun bentuk spontan dari service provider untuk menyediakanmekanisme komplain.

12 Meliputi mekanisme komplain yang ada karena disediakan oleh penyediapelayanan, atau bahkan ketika tidak ada mekanisme komplain yang telahdisediakan komponen penilaian ini menilai bagaimana sistem yang adamemberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan komplain.

KomponenPenilaian

Pelaporan -Eksistensi Kebijakan

Pelaporan - EfektivitasPelaksanaan

Pelaporan -Akses Masyarakat

Mekanisme komplain -Eksistensi Peraturan

Mekanisme Komplain -Efektivitas Pelaksanaan

Mekanisme Komplain -Akses Masyarakat

FokusPenilaian

Melihat apakah tersedia kebijakan yangmengharuskan pelaporan, dan apakahtatacara pelaporan diatur.

Melihat kemampuan penyedia layananuntuk membuat laporan sesuai kebijakanyang ada

Melihat apakah dimungkinkan masyarakatmengakses pelaporan yang dibuat olehpenyedia pelayanan .

Melihat bagaimana kebijakan / regulasiprogram bantuan sosial tersebutmewajibkan adanya penangan komplain.

Melihat bagaimana upaya penanganankomplain yang dilakukan oleh pelaksanaprogram .

Melihat bagaimana masyarakat dapatmenggunakan mekanisme komplain yangada .

No

7

8

9

10

11

12


Fakta

Fakta dalam ASMS adalah keadaan-keadaan mengenaiimplementasi program bantuan sosial yang munculdieksplorasi dalam proses audit sosial. Yang disebut faktadalam audit sosial ini adalah keadaan-keadaan yang telahdisepakati keberadaannya/kebenarannya oleh para peserta.Keadaan-keadaan yang dimaksud dapat berupa kasus,persoalan, praktek-praktek baik atau buruk, kebijakan-kebijakan yang baik atau buruk dan sebagainya. Fakta-faktatersebut digali pada setiap komponen penilaian dari matrikstersebut.

Skor

Skor adalah nilai yang diberikan oleh peserta terhadapfakta-fakta pada setiap komponen penilaian. Skor dalam auditsosial merupakan suatu hasil konsensus dari peserta setelahmereka melihat fakta-fakta yang ada dalam satu komponenpenilaian. Dalam audit sosial ini skor membentang dari angka“1” hingga angka “4”. Angka “1” dianggap sebagai skor terendah,dimana peserta merasa tidak puas dengan keadaan (fakta)mengenai implementasi program bantuan sosial yangdinilainya. Sedangkan angka “4” dianggap sebagai skortertinggi, dimana peserta sangat puas dengan keadaan(fakta) dari implementasi program bantuan sosial yangdinilainya. Sementara angka “2” menyatakan peserta kurang puasdan angka “3” menyatakan bahwa peserta “agak puas” dengankeadaan implementasi program bantuan sosial yang dinilainya.

Perhatikan, dalam “skoring” tidak ada angka tengah. Halini untuk mencegah peserta menilai “netral” dengan memilihskor tengah.


Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci dalam suatu workshop adalahpertanyaan untuk memandu agar forum menghasilkanjawaban sesuai dengan tujuan dari suatu workshop. Karenaitu, pertanyaan kunci harus meref leksikan tujuan dariworkshop itu. Dalam audit sosial, khususnya Audit SosialMultistakeholder (ASMS), pertanyaan kunci juga harusmeref leksikan tujuan dari audit sosial tersebut. Dalampelaksanaan audit sosial dengan metode ASMS, fasilitatorpada dasarnya dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaankunci sesuai dengan konteks forum. Namun pertanyan kunciharus mencerminkan tujuan dari ASMS yang dijelaskan diatas.

Dalam audit sosial dengan metode ASMS, setiapkomponen penilaian akan memiliki satu pertanyaan kunci.Pertanyaan kunci tersebut harus relevan/mencerminkantujuan dari kom-ponen penilaian tersebut. Misalnya padaKomponen Penilaian Efektivitas Pelaksanaan – Distribusipertanyaan kunci yang mungkin dimunculkan adalah“Bagaimana kemampuan penyedia pelayanan untukmelakukan pengalokasian dan distribusi dana bantuan?”.Untuk lebih lengkap mengenai pan-duan pembuatanpertanyaan kunci, silakan lihat pada Tabel 2.3.

Pertanyaan kunci umumnya menjadi pertanyaan awal untukmemulai suatu topik dalam diskusi.Dalam fasilitasi forum,pertanyaan kunci adalah jantung bagi sebuah diskusi. Pertanyaankunci yang baik akan mengarahkan diskusi menjadi positif.

Kriteria dari pertanyaan kunci yang baik adalah:

1) Fokus pada Komponen Penilaian: setiap pertanyaankunci harus mengarah pada salah satu (dan hanya pada


satu) Komponen Penilaian. Contoh pertanyaan misalnyaadalah “bagaimana akses masyarakat terhadap hasilpelaporan penggunaan dana program?”. Pertanyaan kuncitersebut tepat karena berfokus pada Komponen Penilaian:Pelaporan – Akses Masyarakat.

2) Eksplorasi Fakta: setiap pertanyaan kunci harus mendo-rong terjadinya eksplorasi fakta, bukan mengarah pada satujawaban tertutup (ya atau tidak). Misalnya pertanyaan kunciseperti “Apakah ada peraturan untuk transfer danaprogram?” akan membawa pada suatu jawaban “Ya” atau“tidak” saja. Sebaiknya pertanyaan itu diganti denganpertanyaan yang lebih eksploratif seperti “Bagaimanakecukupan peraturan untuk transfer dana program?”.

3) Tidak Mengarahkan pada Judgement/Penghakiman:setiap pertanyaan kunci hendaknya tidak mengarahkanpeserta untuk mengambil penilaian terlalu dangkal yangmengakibatkan judgement atau penghakiman atas pesertalain (mengingat ini adalah pertemuan multi-stakeholder).Pertanyaan seperti “Bagaimana penyelewengan yangterjadi dalam distribusi dana di tingkat desa” adalahpertanyaan yang sebaiknya tidak digunakan. Karenapertanyaan tersebut sudah mengcap ada penyelewengandari awal.

4) Deskriptif: pertanyaan kunci harus mendorong pesertauntuk mendeskripsikan fakta, oleh karena itu sebaiknyadigunakan kata “bagaimana”, bukan “siapa”, “kapan”,“dimana” atau “apakah”.


KomponenPenilaian

Transfer - EksistensiKebijakan

Transfer - Efek-tivitas Pelaksanaan

Transfer - AksesMasyarakat

Distribusi - Eksis-tensi Kebijakan

Distribusi - Efek-tivitas Pelaksanaan

Distribusi - AksesMasyarakat

Pelaporan - Eksis-tensi Kebijakan

Pelaporan - Efek-tivitas Pelaksanaan

Pelaporan - AksesMasyarakat

Mekanisme Kom-plain - EksistensiPeraturan

Mekanisme Kom-plain - EfektivitasPelaksanaan

Mekanisme Kom-plain - AksesMasyarakat

Contoh Pertanyaan Kunci

Bagaimana tingkat kebaikan dari peraturanmengenai transfer dari dana program yang ada?

Bagaimana efektivitas kebijakan transfer dariprogram tersebut?

Bagaimana kemudahan bagi masyarakat untukmengetahui informasi mengenai transfer dana

Bagaimana tingkat kelengkapan dan ketepatanperaturan mengenai distribusi dana program?

Bagaimana kemampuan penyedia pelayananuntuk melakukan pengalokasian dan distribusidana bantuan?

Bagaimana kemudahan bagi masyarakat untukterlibat dalam penentuan sasaran distribusi danmendapat informasi tentang proses distribusi?

Bagaimana tingkat kecukupan peraturan untukmemastikan adanya pelaporan dari penyediapelayanan?

Bagaimana kapasitas dari lembaga penyediapelayanan untuk melaksanakan pelaporanpenggunaan dana program?

Bagaimana kapasitas masyarakat dan ruangyang disediakan untuk masyarakat untukmengakses laporan terkait program?

Bagaimana ketersediaan peraturan yangmenjamin bagi masyarakat untuk dapatmelakukan pengaduan jika terdapat ketidakpuasan atas layanan?

Bagaimana kapasitas dari pemerintah/penyelenggara layanan untuk menanganikomplain?

Bagaimana kapasitas masyarakat untuk dapatmelakukan komplain atas layanan?

TABEL 2.3 PERTANYAAN KUNCI

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Proses Fasilitasi

Poses Fasilitasi dalam audit sosial dengan metode ASMSadalah seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.5 Alur Proses Sosial Audit

Dari Gambar 2.5, proses audit sosial dengan metode ASMSterdiri dari: eksplorasi atas fakta, konsensus atas fakta dankonsensus atas skor. Hasil dari proses tersebut berupadeskripsi fakta dan skor yang terkelompokkan pada masing-masing komponen penilaian.

Penjelasan praktis untuk proses audit sosial tersebutadalah sebagai berikut (seperti pada Gambar 2.6). Forum auditsosial diajak untuk melakukan penilaian pada suatu kategoripenilaian. Pertama kali, fasilitator akan mengajak peserta (dariberbagai stakeholder) untuk melakukan eksplorasi atas fakta-fakta yang terjadi dalam kategori penilaian tersebut. Proses ini


menghasilkan sebuah long-list (daftar panjang) fakta.Kemudian dari long-list fakta tersebut, fasilitator memintapada seluruh peserta untuk memeriksanya, dan pesertakemudian membuat konsensus mana saja dari fakta-faktadalam long-list tersebut yang disetujui bersama oleh seluruhanggota forum. Fakta-fakta yang disetujui bersama tersebutkemudian dimasukan ke dalam short-list (daftar pendek)fakta. Kemudian dari short-list fakta tersebut, fasilitatormeminta peserta mendiskusikan skor yang sesuai denganfakta-f akta dalam shortlist tersebut. Penentuan skordilakukan juga dengan cara konsensus.

Gambar 2.6. Proses Audit Sosial Lebih Detail(per satu Kategori Penilaian)


5. Matriks Skor dan Tabel Fakta

Matriks Skor dan Tabel Fakta adalah hasil langsung dariproses audit sosial ASMS. Matriks Skor adalah Matriks ASMSyang telah terisi dengan skor setelah melalui proses fasilitasiseperti dijelaskan dalam Gambar 2.7. Sedangkan Tabel Faktaadalah tabel yang telah terisi juga setelah melalui suatu prosesfasilitasi yang sama (lihat Gambar 2.8).

Gambar 2.7. Contoh Matriks Skor

Transfer

Distribusi

Pelaporan

MekanismeKomplain

EksistensiKebijakan

EfektivitasKebijakan

AksesMasyarakat

65

80

62.5

45

55

50

57.5

40

47.5

45

45

35


Gambar 2.8 Contoh Tabel Fakta

Transfer

Distribusi

Pelaporan

MekanismeKomplain

EksistensiKebijakan

EfektivitasKebijakan

AksesMasyarakat

Tidak terdapat aturantentang keterlambatantransfer.

Ada persyaratan yangjelas bagi sekolah un-tukmendapat transfer

Secara over-allprosedur transfermudah dipahami.

Peraturan mengenaipenggunaan/distribusidana jelas

Mekanisme tentangpenyaluran dana jelas

Aturan mengenaipenggunaan dana jelasnamun agak kaku

Ada petunjuk teknisuntuk pembuatanlaporan.

Terdapat format yangjelas mengenaibagaimana carapembuatan laporan

Peraturan tak melihatbahwa guru tidak me-miliki waktu cukup untukmembuat laporan.

Peratuan sudah menya-takan adanya kewajibanpenanganan komplain

Secara peraturanterdapat keterbatasandalam penanganankomplain.

Peraturan penanganankomplain, jika tidakdilaksanakan tidak adasanksi

Sekolah-sekolahmemperolehtransfer secara rutin

Persyaratan untuktransfer sering tidakdipenuhi

Secara keseluruh-an, ada kepastianbahwa sekolahmendapat transfer

Sekolah sudah bisamembuat rencanabelanja yang jelas

Personel yangmengurusi distri-busi kurang cakap

Sistem administrasidi tingkat sekolahtidak mendukung

Pihak sekolah sudahberkomitmen untukmembuat laporantepat waktu

Kapasitas tenagapengajar untukmembuat laporankurang sesuai.

Tidak ada tenagakhusus di sekolahuntuk membuatlaporan.

Sarana & tenagauntuk pengelolaankomplain kurangtersedia.

Tak ada insentif yangdiperoleh serviceprovider bagi kegi-atan penanganankomplain

Kemampuan personildi service provideruntuk menanganikomplain sangatterbatas.

Masyarakat tak bisamemperoleh infor-masi mengenaitransfer

Informasi mengenaitransfer tidakdiumumkan

Tidak ada petugas disekolah yang dapatdihubungi asyarakat

Informasi mengenairencana penggunaandana bantuan initidak dipublikasikan

Forum untukperencanaananggaran sekolahtidak berfungsi.

Masyarakat seringtidak peduli padainformasi darisekolah.

Laporan tentangpenggunaan danabantuan tidakdipublikasikan

Tidak ada petugas disekolah yang mela-yani permintaaninformasi dari masya-rakat ttg laporan

Tidak tersedia mediauntuk menyampaikanlaporan kepadamasyarakat.

Kehendak masyara-kat untuk mengadu-kan komplain ren-dah, meski banyakpersoalan dialami.

Prosedur pengaduandirasakan sulit untukdipenuhi olehmasyarakat.

Ada kekuatiranmasyarakat, penga-duan akanmengundangdiskriminasipelayanan baginya.


Audit Sosial Single-Site dan Multi-SiteAudit sosial dengan metoda ASMS ini dapat dilakukan pada

satu tempat saja (situs tunggal/single-site) atau dilakukan dibanyak (situs banyak/multi-site).Audit sosial single-sitemisalnya jika audit sosial tersebut hanya dilakukan di tingkatkota sebanyak satu kali. Audit sosial dengan multi-site misalnyajika audit sosial tersebut dilakukan di beberapa kota/kabupatendan hasil dari beberapa kota/kabupaten tersebut hendakdiintegrasikan/digabungkan. Audit sosial multi-site juga dapatterjadi jika hendak dilakukan di beberapa desa dalam satu kabu-paten, lalu hasilnya akan diintegrasikan di tingkat kabupaten.

Jumlah situs ini akan mempengaruhi matriks skormaupun tabel fakta. Untuk audit sosial ASMS situs tunggal,hasil-hasil kesepakatan dalam workshop audit sosial langsungmenjadi matriks skor dan tabel fakta.Sementara untuk auditsosial dengan situs banyak (multi-site), matriks skor maupuntabel fakta harus diproses terlebih dahulu untuk mendapat-kan matriks skor gabungan dan tabel fakta gabungan.

Untuk matriks skor gabungan, nilai setiap komponenpeni-laian adalah rata-rata skor dari seluruh daerah. Skorgabungan tersebut dihitung dengan menjumlahkan semuanilai pada satu komponen penilaian tertentu untuk seluruhdaerah dan kemudian jumlah skor tersebut dibagi denganjumlah daerah.

Formula sebagai berikut:

A : Nilai skor gabungan pada suatu komponen penilaian.ai : Nilai skor untuk situs i pada suatu komponen penilaian.n : Jumlah situs dimana dilakukan audit sosial.


Untuk contoh lebih detail silakan lihat pada Bab 3. Sedang-kan tabel fakta gabungan diperoleh dengan metode berikut:• Kumpulkan fakta-fakta yang ada pada satu komponen

peni-laian. Misalnya fakta-fakta pada komponen penilaianEksistensi Regulasi pada Transfer.

• Kategorisasi/kelompokkan fakta-fakta tersebut hinggaditemukan beberapa kategori/kelompok fakta.

• Berilah makna yang mewakili/relevan untuk setiapkategori/kelompok fakta. Makna fakta yang Anda berikanini kemudian menjadi fakta baru (yang mewakili fakta-fakta yang terkelompok tadi).

6. Alat AnalisisAnalisis terhadap hasil audit sosial dilakukan untuk

menge-tahui pada wilayah mana persoalan-persoalanimplementasi program bantuan sosial pemerintah terjadi,serta apa saja persoalan yang terjadi, sesuai dengan tujuandari audit sosial ini. Analisis atas hasil audit ini akanmenghasilkan peta permasalahan yang menjelaskankomponen-komponen yang telah cukup kuat dan komponen-komponen yang masih lemah dan perlu diperbaiki. Selainitu, hasil analisis ini akan menjelaskan persoalan-persoalanapa yang terjadi sehingga beberapa komponen menjadi lemah,atau praktek-praktek baik apa yang ada sehingga beberapakomponen dianggap kuat.

Analisis ini dilakukan dengan memaknai data-data yangada pada Matriks Skor maupun Tabel Fakta. Analisis padaMatriks Skor dilakukan untuk memahami bagaimana polaperma-salahan yang terjadi. Dalam hal ini hendak dilihatbagiamana kondisi (kuat/lemah) pada suatu kategoritertentu, rantai nilai tertentu atau suatu daerah tertentu.Sebagai contoh lihat Gambar 2.9. dibawah. Sedangkananalisis pada Tabel Fakta dilakukan untuk memahamipersoalan-persoalan apa saja yang menyebabkan terjadinyaskor seperti itu. Dalam hal ini hasil analisis atas Tabel Fakta


berupa daftar mengenai akar persoalan-persoalan dalamsetiap komponen penilaian.

Gambar 2.6 Contoh Analisa dengan Matriks Skor

Transfer

Distribusi

Pelaporan

MekanismeKomplain

EksistensiKebijakan

EfektivitasPelaksanaan

AksesMasyarakat

47.5

45

45

35

Area skor sedang(50 s.d. 60)

65

80

62.5

45

55

50

57.5

40

Area skor tinggi(> 60)

Area skor rendah(< 50)

Pada Gambar 2.9. dicontohkan analisis atas Matriks Skordilakukan. Dalam hal ini, suatu skor dalam setiap kotak kom-ponen penilaian diklasif ikasikan apakah termasuk kelompokskor rendah (<50), skor sedang (antara 50 sd 60) atau skor tinggi(>60). Masing-masih kelompok skor diwarnai berbeda, sesuaidengan skor yang diperolehnya. Dari contoh itu, terlihat daerahdengan skor cukup tinggi, yaitu pada sebagian dari komponenEksistensi Kebijakan dan pada sebagian dari rantai Pelaporan.Dalam tahap penyajian, kedua analisis dapat disajikan dalambentuk deskripsi/narasi maupun diolah lagi dengan chart sta-tistika untuk melihat perbandingan antar komponen penilaian.Pemaknaan atas data pada Matriks Skor dan Tabel Fakta akandijelaskan pada bagian selanjutnya dari modul ini.


Audit Sosial Multi-Stakeholder (ASMS) merupakanmetode penilaian untuk program-program bantuan

sosial pemerintah yang dilakukan dengan basis forum multi-stakeholder. Bab ini akan membahas mengenai bagaimanamenggunakan tools ASMS untuk memfasilitasi assesmentterhadap implementasi program-program bantuan sosialpemerintah.

Terdapat dua bagian dalam bab ini, yaitu Bagian Fasilitasidan Bagian Analisis Data. Pada Bagian Fasilitasi akan dijelas-kan bagaimana cara menggunakan tools ASM ini untuk mem-fasilitasi forum untuk melakukan penilaian (audit) atasprogram bantuan sosial pemerintah. Proses fasilitasi ini akanmenghasilkan data yang berupa Skor Audit Sosial dan DaftarFakta dari peserta; sedangkan pada Bagian Analisa Datadijelaskan bagaimana Skor Audit Sosial dan Daftar Faktatersebut diolah sedemikian rupa sehingga dapat disajikanhasil akhir ASMS.

Bab 3Bab 3Bab 3Bab 3Bab 3Cara PCara PCara PCara PCara Penggunaanenggunaanenggunaanenggunaanenggunaan

TTTTTools Aools Aools Aools Aools Audit Sosial Multi-Stakudit Sosial Multi-Stakudit Sosial Multi-Stakudit Sosial Multi-Stakudit Sosial Multi-Stakeholdereholdereholdereholdereholder


Gambar 3.1 Skema Fasilitasidengan Menggunakan Tools ASMS


BAGIAN 1: BAGIAN FASILITASI FORUM

Fasilitasi forum terdiri dari kegiatan-kegiatan mulai daritahap persiapan, memulai forum , kontekstualisasi, penjelasantata-cara diskusi, eksplorasi data, tahap pemberian skor, dantahap pengambilan kesimpulan. Rangkaian tahapan dalamfasilitasi forum dapat dilihat pada gambar 3.1.

1. Tahap PersiapanDalam tahap persiapan ini umumnya dibentuk panitia

untuk persiapan audit sosial. Panitia tersebut kemudianmenjadi penanggung jawab dari audit sosial. Dalam hal inipersiapan yang harus dilakukan adalah:

a. Penyiapan Tim Pelaksana

Penyiapan tim pelaksana dilakukan untuk menyiapkanpelaksanaan audit sosial, tim yang disiapkan dibagi sesuai tugasyang disepakati sebagai fasilitator, co-fasilitator, notulensi,pendokumentasi, penyambutan, pendaftaran peserta, pengaturakomodasi dan administrasi.

Selain menyiapkan tim pelaksana yang tidak kalah pentingadalah menyiapakan fasilitator.

Audit sosial akan difasilitasi oleh seorang fasilitatordibantu seorang co-fasilitator. Dalam hal ini fasilitatorberperan memandu atau memfasilitasi proses diskusi sampaimenghasilkan kesepakatan/konsensus, sedangkan co-fasilitator berperan dalam mendokumentasikan proses skoring,mencatat fakta-fakta yang diberikan peserta.

Menjadi fasilitator dalam sebuah forum memang tidak lepasdari skill dan seberapa sering pernah memfasilitasi diskusidalam sebuah forum, oleh karenanya pengalaman dan jam


terbang fasilitator sangat mempengaruhi hasil dalam sebuahdiskusi, selain hal tersebut diatas juga faktor mental danpenguasaan materi seorang fasilitator. Oleh karenanyamenjadi fasilitator dan co-fasilitator FGD audit sosial inisetidaknya ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorangfasilitator dan co-fasilitator agar mampu menguasai forumdan mengatur pendapat atau usulan dari peserta. Prasyarattersebut antara lain:

a) Memahami mekanisme program bantuan sosial pemerintah,b) Memahami mekanisme penganggaran, danc) Memahami peran partisipasi masyarakat.

Prasyarat tersebut bukan menjadi hal mutlak yang harusdikuasai oleh fasilitator dan co-fasilitator, namun setidaknyadapat membantu fasilitator dan co-fasilitator mengendalikanforum jika terjadi hal-hal di luar kendali atau yang tidakdirencanakan sebelumnya.

b. Penyiapan AlatAlat-alat pendukung yang biasanya diperlukan untuk

kegiatan audit sosial terdiri dari:

1. Display informasi mengenai program bantuan sosial,meliputi:• Informasi umum mengenai program (tujuan, kelompok

sasaran, kementerian/lembaga pemerintah yangbertanggung-jawab, penyedia layanan yang dilibatkan,prosedur pokok dan ringkas) (wajib);

• Gambar Alur pemberian bantuan (aliran uang dan barang/jasa) dari mulai pemerintah pusat hingga kelompoksasaran (optional).

2. Display informasi mengenai metode ASMS, meliputi:• Display Matriks Penilaian (wajib);


• Display Def inisi dalam Rantai Nilai (Transfer, Distribusi,Pelaporan dan Mekanisme Komplain).

• Display Alur Fasilitasi (optional).3. Alat-alat fasilitasi forum: kertas plano, kertas metaplan,

spidol, white board.

4. Ruang pertemuan dengan dinding yang cukup untukmenempel kertas-kertas metaplan dan kertas plano dalamjumlah yang banyak; serta tempat duduk peserta yang diatursedemikian rupa sehingga semua peserta saling berhadap-hadapan (model U atau melingkar).

5. Laptop dan LCD.

Alat sebagai pendukung kegiatan tersebut harus disiapkansebaik mungkin karena kelengkapan alat-alat tersebutseringkali menentukan keberhasilan fasilitasi.

c. Penyiapan PesertaSatu hal yang perlu diperhatikan mengenai peserta adalah

perlu dipastikan bahwa komposisi peserta berasal tigastakeholder yang berbeda, karena keberadaan multi-stakeholder wajib dalam pendekatan ASM ini. Inilah yangmembedakan audit sosial multistakeholder ini dengan auditsosial konvensional.

Para aktor dalam audit sosial multi-stakeholder (ASMS)adalah pemerintah, penyedia pelayanan dan masyarakat.Diantara para aktor tersebut, terdapat sejumlah aktor utamayaitu para stakeholders yang terlibat langsung atau pengambilkebijakan penting pada program bantuan sosial pemerintah.Peserta-peserta tersebut perlu didentif ikasi dan diupayakanuntuk dapat hadir di forum.

Panitia perlu memahami peran dari setiap peserta dalampelaksanaan riil program bantuan sosial. Peserta yang berasal


dari pemerintah adalah mereka yang berperan sebagaipembuat kebijakan dan pentransfer dana. Kelompok pesertajuga berasal dari penyedia layanan.Kelompok dari penyedialayanan ini merupakan kelompok pelaksana program,biasanya unsur kelompok ini terdiri dari berbagai bagianseperti, dinas terkait, BUMN, Badan pemerintah (Bulog),sekolah, perangkat di kecamatan, perangkat di kelurahan.

Kelompok peserta yang lain berasal dari masyarakatpenerima manfaat, yang berasal dari berbagai lapisanmasyarakat misalnya petani dan penerima beras miskin.

Kriteria penentuan peserta menjadi penting agar forumaudit menghasilkan keputusan yang dapat diterima semuapihak. Kriteria peserta adalah:

• Memahami program bantuan sosial pemerintah: baikmemahami sebagai pelaku kebijakan, bagian daripelaksana program maupun sebagai penerima manfaatyang merasakan dampak program.

• Dapat mengemukakan pendapat di forum; dalam hal initidak perlu jago berbicara, tetapi misalnya cukup mampumenceritakan apa yang dialaminya.

• Mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakatselama pelaksanaan program;

• Representatasi dari kelompok yang diwakilinya (walaupuntidak perlu orang yang ditunjuk oleh kelompok tersebut).

Penentuan peserta setidaknya harus diatur komposisinya,alternatifnya adalah, 1:2:3:1:1 atau 1:2:4:1 dengan komposisipemerintah, penyedia layanan, penerima manfaat, perwakilanmedia/ LSM, perwakilan akademisi/ pengamat bantuan sosial.

Komposisi dimaksudkan agar forum bisa berimbang dandapat menggali informasi yang lebih mendalam. Komposisi


peserta tidak sama antar satu dengan lainnya, hal ini bertujuanmemberi kelonggaran ke peserta dalam menentukankebutuhan peserta dengan kondisi yang terjadi di daerahaudit sosial.

Komposisinya lalu dilipatgandakan sesuai dengankebutuhan forum yang berjumlah sekitar 25-30 an peserta setiapforum audit sosial.

Contoh komposisi peserta pada suatu audit sosial untukprogram bantuan sosial pemerintah Bantuan OperasionalSekolah (BOS) adalah sebagai berikut:

1. Manajer BOS Dinas Pendidkan dan Kebudayaan2. Kepala Sekolah dasar3. Kepala Sekolah Menengah Pertama4. Bendahara Sekolah5. UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan6. Inspektorat7. Pengawas Sekolah8. Dinas/ Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan

Keuangan Daerah

Komposisi

1 / 1 / 1

2 / 2 / 3

3 / 4 / 5

1 / 2 / 2

1 / 1 / 1

Asal

Pemerintah / Kementerian/ Lembaga

Penyedia Layanan (Dinas, Sekolah,Kecamatan, Kelurahan, Desa, RT, dll)

Penerima Manfaat (masyarakat)

Wartawan/ Media/ LSM

Akademisi/ Pengamat


9. Komite Sekolah10. Orangtua murid11. Wartawan media lokal12. LSM lokal13. Akademisi

d. Titik Kritis PersiapanPada saat persiapan audit sosial, pada umumnya ada saat

kritis menjelang pelaksanaan audit sosial, dimana jika ituterjadi dapat menggagalkan pelaksanaan audit sosial. Karenaitu harus bisa diantisipasi dan dideteksi sejak dini terjadinyarisiko tersebut. Beberapa titik kritis antara lain adalah:

• Peserta yang membatalkan kehadiranya, cara menganti-sipasi dengan meminta peserta melakukan konf irmasikehadiran H-3 pelaksanaan, dan tim panitia juga harustetap memastikan kehadiran peserta sesuai yangdirencanakan.

• Tempat pelaksanaan. Lokasi pelaksanaan dicari yangrepresentatif, jika harus menginapkan peserta maka bisamencari lokasi di luar kota, agar peserta bisa fokus. Jikaharus lokasinya di dalam kota, maka panitia bisamemastikan jika peserta tidak pulang dan dapat mengikutisecara penuh.

• Tim pelaksana. Koordinator panitia pelaksana tetapmampu mengendalikan peran panitia lain untuk tetap ikutterlibat sesuai pembagian peran dan tugas yang disepakati.

• Peralatan pendukung. Kelengkapan alat pendukungharus dipastikan sesuai dengan yang direncanakan, mulaidaftar peserta, kelengkapan peserta sampai materi dalambentuk presentasi power point.

• Undangan peserta. Panitia harus memastikan bahwa


undangan telah disampaikan sesuai dengan target peserta.Setalah undangan diterima peserta maka panitiamelakukan jemput bola unutk mengonf irmasi kehadiranpeserta, jika ada peserta yang berhalangan maka panitiasesegera mungkin mencari pengganti agar kuota pesertatetap terpenuhi.

2. Memulai Fasilitasi Audit Sosial Multistakeholder

Pada hari H yang telah ditentukan panitia setidaknya telahsiap dengan hadir terlebih dahulu di tempat lokasi untukmenyiapkan keperluan peserta dan untuk mengurangi demampanggung para panitia.

Kegiatan-kegiatan untuk memulai ASMS dalah:

1) Pembukaan/sambutan-sambutan (situational, optional)

Untuk mengawal kegiatan audit sosial maka dilakukanpembukaan dalam bentuk sambutan-sambutan. Pidatopembukaan ini biasanya isinya diserahkan kepada si calonpemberi pidato.Sambutan dimaksudkan sebagai pertanda bahwa kegiatanaudit sosial resmi dimulai, sedangkan yang memberisambutan tidak perlu banyak-banyak, maksimal 2 orangyang dianggap panitia berkepentingan atau berkompetenmisalnya kepala dinas dan ketua DPRD, dll.

2) Perkenalan Forum (wajib)Setelah sambutan selesai, maka dilanjutkan untukperkenalan forum, perkenalan dimaksudkan agar setiappeserta mengetahui siapa yang hadir dan berasal darikelompok mana, perkenalan dilakukan oleh semua pesertadan semua panitia.Setelah memperkenalkan diri, peserta lalu diminta


menuliskan namanya di sebuah kertas yang telahdisiapkan panitia dan ditempatkan di depan meja dudukpeserta, agar peserta yang lain atau fasilitator yang lupadapat membacanya kembali.

3. Kesepakatan Forum (wajib)

Selanjutnya fasilitator memimpin kesepakatan forum,kesepakatan ini digali dari peserta bertujuan agar forumyang akan berjalan tertib, disiplin dan saling menghargaidiantara peserta. Kesepakatan yang diambil antara lain :jadwal kegiatan, istirahat forum, tata cara ijin, jam mulaidan berakhir tiap sesi.

3. Kontekstualisasi

Agar peserta dapat mengikuti audit sosial ini, harusdilakukan kontekstualisasi terlebih dahulu. Kontekstualisasidilakukan dalam bentuk:

1) Penjelasan Program Bantuan Sosial yang akanDiaudit

Fasilitator terlebih dahulu menjelaskan program bantuansosial yang akan diaudit sosial, hal ini bertujuan untukmenyamakan persepsi dan pemahaman tentang programbantuan sosial yang akan diaudit sosial.

Penjelasan tentang program bantuan sosial yang detail akanbaik. Namun sebenarnya yang dibutuhkan adalahpenjelasan yang cukup umum mengenai tujuan program,prosedur umum program, siapa kelompok sasaran, danprosedur umum penyaluran uang. Penjelasan yang lebihspesif ik akan diberikan juga ketika menjelaskan RantaiNilai.


Sebagai catatan penting, perlu dijelaskan pada pesertabahwa obyek yang akan dinilai/diaudit dalam ASMS inibukan pada keseluruhan program, juga bukan pada hasil/impact dari program. Fokus ASMS ini pada pelaksanaanprogram bantuan sosial. Lebih khusus lagi perhatianASMS ini adalah pada arus belanja program dan aruspertanggung-jawaban/kinerja program.

Penjelasan bisa didukung alat peraga yang telahdisediakan atau menggunakan materi dalam bentukpresentasi power point, dalam menyampaikan penjelasanumum ini fasilitator tidak perlu membuka sesi tanya jawabagar waktu mencukupi untuk sesi berikutnya.

2) Penjelasan Konsep Integritas dan Akuntabilitas

Penjelasan mengenai integritas dan akuntabilitasdimaksudkan agar peserta memahami konsep integritas danakuntabilitas dari suatu program bantuan sosial yang akandinilainya. Konsep integritas dan akuntabilitas tersebutadalah mengenai komponen eksistensi peraturan,komponen efektivitas pelaksanaan dan komponen aksesmasyarakat, seperti yang diuraikan dalam pada Bab 2.

Untuk memberi penjelasan pada peserta, lihat Gambar 3.2.berikut ini.


Gambar 3.2 Konsep Integritas dan Akuntabilitas

3) Penjelasan Rantai Nilai

Penjelasan mengenai rantai nilai (value chain)dimaksudkan agar peserta memahami bahwa terdapatbeberapa komponen / tahapan dalam pelaksanaan programbantuan sosial pemerintah, khususnya dalam proses belanjaanggaran program tersebut, serta terdapat beberapa pelakuyang terkait pelaksanaan program bantuan sosial.. Perludijelaskan juga, mengapa dibutuhkan Rantai Nilai sebagaialat analisis dalam audit sosial ini. Dalam hal ini, AnalisisRantai Nilai dibutuhkan agar audit ini fokus, khususnyafokus pada belanja dan pencapaian kinerja. Untukmenjelaskan menganai Rantai Nilai, lihat Gambar 3.3.


Gambar 3.3 Relasi pelaku dalam Rantai Nilai

Untuk menjelaskan bagaimana memahami Rantai Nilaiikuti langkah-langkah ini:

• Pertama, jelaskan mengenai pelaku-pelaku terkait programbantuan sosial, dalam hal ini para pelaku tersebut meliputi:pemerintah, penyedia layanan, dan konsumen (masyarakat).

• Kedua, jelaskan mengenai relasi-relasi antar pelaku, yaitu:Transfer, Distribusi, Pelaporan dan Mekanisme Komplain1..

1 Lihat kembali penjelasan mengenai Analisis Rantai Nilai pada Bab 2.


4) Penjelasan Matriks PenilaianPenjelasan mengani Matriks Penilaian ini dilakukanuntuk mengantar peserta masuk ke tataran lebih teknisdari audit sosial ini. Dengan memahami Matriks Penilaian,peserta akan dapat melaksanakan Audit SosialMultistakeholder ini. Untuk menjelaskan MatriksPenilaian ini, gunakan Gambar 3.4 di bawah ini.

Kerangka Integritas dan Akuntabilitas

Ana

lisis

Ran

tai N

ilai

Gambar 3.4 Matriks Penilaian

KomponenPenilaian

Skor KomponenPenilaian Terkait

Transfer

Distribusi

Pelaporan

MekanismeKomplain

Kec

ukup

anK

ebija

kan

Sko

r

Efe

ktiv

itas

Keb

ijaka

n

Aks

esM

asya

raka

t

Sko

r

Sko

r

4) Menjelaskan Tata Cara Diskusia) Penjelasan Skoring

Penjelasan mengenai skoring disampaikan ke pesertadengan tujuan supaya peserta memahami tujuan dariSkoring serta memahami bagaimana Skoring dilakukan.Sistem skor dalam ASMS ini adalah dari angka”1" untukterendah hingga angka “4” untuk tertinggi.


Arti

TidakIdeal

KurangIdeal

HampirIdeal

Ideal

Penjelasan

Kondisi fakta yang sama sekali tidakmemuaskan

Hampir semua komponen tidakmemuaskan tetapi sudah ada beberapakomponen memuaskan yang muncul

Hampir semua komponen memuaskantetapi masih ada beberapa komponenyang tidak memuaskan muncul

Semua komponen dianggapmemuaskan (walaupun masih adabeberapa komponen tidak memuaskanmuncul tetapi dapat diabaikan)

Skor

1

2

3

4

Skor hanya dibatasi 1-4 dengan tujuan agar ekspektasi nilaitidak terlalu tinggi dan angka tidak diidentikkan denganjustif ikasi. Penggunaan skor genap dimaksudkan agarpemilihan skor tidak terjadi kecenderungan untuk memilihskor tengah –terutama pada situasi yang kurang tegasmenunjukkan kondisi baik atau buruk. Maka pola skoringditentukan sebagai berikut:

Gambar 3.5 Penjelasan Skor

b) Penjelasan untuk Eksplorasi Fakta dan Skoring

Penjelasan ini adalah agar peserta memahami bagaimanaalur dan tatacara diskusi untk mengeksplorasi fakta danuntuk skoring. Hasil dari proses diskusi tersebut adalahdiperolehnya Daftar Fakta dan Daftar Skor. Untukmemahami alur fasilitasi diskusi, lihat Gambar 3.6 berikutini.


Gambar 3.6 Proses Diskusi (Eksplorasi Fakta dan Skoring)

Berdasar gambar 3.6, fasilitator dapat menjelaskanmengenai tatacara eksplorasi fakta yaitu :

• Fasilitator membacakan dan menjelaskan pertanyaankunci.

• Peserta diminta mengungkapkan fakta sesuai pertanyaankunci.

• Daftar panjang fakta dikumpulkan oleh fasilitator.• Peserta menyepakati fakta yang disepakati (short list).• Berdasarkan short list f akta lalu peserta membuat

konsensus skor.• Fasilitator mereview konsensus fakta dan skor yang telah

disepakati.

Cara di atas digunakan berulang-ulang untuk setiap obyekpenilaian.


c) Konf irmasi pemahaman ke peserta

• Fasilitator diharapkan melakukan konf irmasi pemahamanke peserta mulai penjelasan yang awal hingga caraberdiskusi, tetapi tidak dengan membuka tanya jawab agarwaktunya mencukupi untuk sesi berikutnya. Jika adapeserta yang memang kurang paham maka fasilitator bisamenjawabnya secara singkat dan padat.

• Konf irmasi pemahaman ke peserta ini perlu dilakukanagar mempermudah setiap proses diskusi dan pesertamemahami maksud dan tujuan melakukan audit sosialintegritas akuntabilitas ini.

5) Fasilitasi Eksplorasi Fakta

a) Penjelasan Pertanyaan Kunci

• Setelah semua peserta memahami penjelasan-penjelasanmulai awal sampai cara berdiskusi, maka fasilitator bisamemulai menyampaikan pertanyaan kunci pertamadengan cara membaca lalu menjelaskan maksudpertanyaan kunci yang ditampilkan agar lebihmemudahkan peserta membaca dan memahaminya makapertanyaan kunci ditampilkan dalam power point.

• Untuk memulai pertanyaan kunci bisa diawali pada obyekpenilaian mana saja, bisa pada kolom Eksistensi Kebijakanatau dari Eksistensi Pelaksanaan atau dari AksesMasyarakat. Sedangkan pada rantai nilai juga bisa dimulaidari mana saja, bisa dari tahap Transfer atau Distribusiatau Pelaporan atau Mekanisme Komplain.

• Setelah fasilitator memastikan ke peserta tentang pema-haman pertanyaan kunci, maka bisa ke tahap berikutnya.


b) Eksplorasi Fakta

• Setelah peserta memahami pertanyaan kuncinya, makafasilitator meminta peserta untuk mengungkapkan fakta-fakta ditemui, didengar, atau diketahui sebanyak-banyaknya.Fakta-fakta dikumpulkan oleh fasilitator sebanyakbanyaknya tanpa ditolak atau dibantah oleh fasilitator,agar semua peserta dapat mengungkapkan fakta apapunyang sesuai dengan pertanyaan kunci. Kalaupun ada faktayang diungkapkan peserta tetapi tidak sesuai denganpertanyaan kunci, maka fasilitator dapat mencatatnya dikertas lain untuk dibahas ketika fakta tersebut sesuaidengan pertanyaan kuncinya.

• Pada tahap ini peserta mengungkapkan semua faktaapapun yang sesuai dengan pertanyaan kunci danfasilitator hanya menulisnya saja di kertas metaplan agarsemua peserta dapat membaca juga.

c) Daftar Panjang Fakta• Fasilitator akan me-list fakta-fakta yang muncul dari

peserta, pengumpulan fakta itu cukup ditulis saja oleh fasi-litator di metaplan agar dapat diketahui dan dipahamipeserta lain.

• Semua peserta memiliki hak untuk menyampaikan faktaapapun yang diketahui, didengar dan didapat di lapanganatau di masyarakat.

• Jika sudah mencatat semua fakta maka fasilitator meng-klarif ikasi ke peserta lain untuk mendapatkan fakta yangbenar hingga menjadi sebuah fakta yang disepakatibersama, kemungkinan dalam tahap ini fasilitator akanmendapatkan banyak fakta (daftar panjang fakta).


d) Konsensus Fakta (Short List)• Setelah daftar panjang fakta ditulis, maka selanjutnya

fasili-tator memfasilitasi peserta unutk menyepakati faktayang disepakati forum menjadi daftar fakta pendek (shortlist).

• Sebuah fakta yang dimunculkan lalu didiskusikan jikaada peserta yang menganggap fakta tersebut tidak sesuai,maka peserta lain bisa mendebatnya dengan fakta laintetapi tidak bisa mendebat fakta dengan asumsi, opini,persepsi atau perkiraan saja. Artinya fakta hanya bisadidebat dengan fakta sampai menghasilkan fakta yangdisepakati bersama.

• Jika ada sebuah fakta yang telah disepakati tetapi masihada yang ingin mendebat, maka bisa jadi fakta tersebutakan didiskusikan kembali dengan kemungkinan faktatersebut semakin menguat, atau menjadi batal menjadifakta yang disepakati, atau fakta lain yang baru. Haltersebut harus dibangun dan disepakati menjadi faktabersama oleh peserta. Pada tahap ini, forum pesertamenyepakati konsensus fakta.

6) Memfasilitasi Proses Pemberian Skor

a) Eksplorasi skor• Setelah forum menyepakati konsensus daftar pendek

fakta, maka fasilitator mengeksplorasi skor ke pesertaberdasarkan konsensus fakta.

• Fasilitator cukup mencatat skor yang disulkan peserta disebuah metaplan.

b) Konsensus skor• Setelah mendapat daftar skor yang diusulkan, lalu ajak

peserta mensinkronkan antara konsensus fakta dengan skor


yang sesuai. Hal ini dilakukan supaya antara konsensusfakta dan skor bisa sesuai.

• Pada tahap ini fasilitator harus mampu memfasilitasiforum untuk menyepakati satu skor menjadi konsensusskor.

• Hal lain yang perlu dihindari adalah pada tahap ini tidaklagi membahas fakta, karena fakta sudah disepakati di tahapsebelumnya.

c) Penegasan fakta dan skorSetelah semua fakta dan skor menghasilkan konsensus yangdisepakati, sebaiknya fasilitator membaca sekilas hasil-hasilyang disepakati yaitu konsensus fakta dan skor. Padatahap ini fasilitator tidak lagi membuka ruang diskusi.

d) Pengulangan proses dari eksplorasi fakta.Jika satu obyek penilaian sudah selesai, maka untukmelan-jutkan pertanyaan kunci berikutnya fasilitator tetapmengulang tahap-tahap seperti di atas yaitu mulai tahapeksplorasi fakta sampai tahap eksplorasi skor.

7) Memfasilitasi Pembuatan RekomendasiRekomendasi dimaksudkan untuk menggali usulan-usulan

perbaikan, rekomendasi dan tindak lanjut forum dari peserta.Usulan dari peserta diharapkan menjadi masukan ke pihakmanapun yang berkompeten dalam pelaksanaan programbantuan sosial pemerintah.

a) Usulan perbaikan dari pesertaFasilitator menggali usulan-usulan perbaikan dari pesertapada semua aspek, semua usulan peserta akan dicatattersendiri di metaplan untuk kemudian dijadikan bahanusulan perbaikan. Usulan yang disampaikan harus jelas


perbaikan usulannya dan ditujukan ke pihak mana.Usulan perbaikan ini sif atnya lebih teknis untukmemperbaiki program bantuan sosial pemerintah.

b) Usulan Rekomendasi.Usulan rekomendasi juga perlu digali dari peserta, caranyadengan meminta peserta mengusulkan rekomendasi.Usulan rekomendasi sifatnya lebih untuk perbaikan sistemprogram bantuan sosial pemerintah dan rekomendasiuntuk pelaksanaan audit sosial.

3) Rencana Tindak lanjut forumRencana tindak lanjut forum dimaksudkan untuk menggalikebutuhan peserta pasca pelaksanaan audit sosial.Diharapkan forum audit sosial tidak berhenti setelah auditsosial, akan tetapi setelah pelaksanaan audit sosial adasebuah kegiatan atau forum yang dapat membangunhubungan dan interaksi di antara peserta sebagai salahsatu bentuk kontrol yang lain.

Penutupan

1. Penjelasan kesimpulan dan hasilJika semua obyek penilaian telah diisi fakta dan skornya,

maka fasilitator bisa menjelaskan kesimpulan selamapelaksanaan proses audit sosial serta membacakan sekilas hasil-hasil yang disepakati termasuk usulan-usulan perbaikan,rekomendasi dan tindak lanjut forum.

2. Penutupan

Di akhir sesi fasilitator lalu menutup dengan menyam-paikan terimakasih ke peserta atas partisipasinya dalamkegiatan audit sosial. Fasilitator lalu dapat memberikan kesem-patan ke panitia untuk menutup secara resmi pelaksanaan


audit sosial ini. Dengan demikian berakhirlah pelaksanaanaudit sosialMulti-Stakeholder ini.

BAGIAN 2: TAHAP PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data skor pada ASMS (Audit Sosial Multi-Stakeholder) adalah agar skor dan daftar dapat diinterpretasi-kan sehingga akan menggambarkan tingkat dan kondisiintegritas dan akuntabilitas pelaksanaan suatu programbantuan sosial pemerintah. Pengolahan data terdiri daripengolahan data atas Skor dan pengolahan data atas DaftarFakta yang dihasilkan dari suatu ASMS.

Pengolahan data dilakukan oleh penyelenggara auditsosial, dapat melibatkan atau tidak melibatkan fasilitator yangtelah memfasilitasi ASMS. Pengolahan data ini tidakmelibatkan stakeholder. Baru pada saat data telah diolah timpenyelenggara ASMS bisa saja memaparkan hasil olahandatanya kepada para stakeholder yang mengikuti ASMStersebut.

Pengolahan Data Skor ASMS

Pengolahan Data Skor ASMS adalah proses menjadikandata Skor yang telah diperoleh dari proses ASMS dapat diinter-pretasikan menjadi suatu penilaian atas tingkat integritas danakuntabilitas suatu program bantuan sosial pemerintah. Carauntuk mengolah data Skor ini adalah sebagai berikut:

• Jika suatu ASMS diselenggarakan hanya pada satu lokasi(single site), maka gunakan Matriks Penilaian dan Skor yangdidapat sebagai bahan analisis. Misalnya dari suatu ASMStelah didapat Matriks Penilaian di bawah ini:


Apabila suatu ASMS diselenggarakan di banyak daerahatau banyak tempat (multi site), maka Skor dalam MatriksPenilaian dihitung berdasar formula:

Transfer

Distribusi

Pelaporan

MekanismeKomplain

EksistensiKebijakan

EfektifivasKebijakan

AksesMasyarakat

3,1

3,4

2,9

1,9

2,6

2,5

2.5

1,9

1,9

2,2

2,1

1,5

Gambar 3.7 Contoh Hasil Skor

A : Nilai skor gabungan pada suatu komponen penilaian.ai : Nilai skor untuk situs i pada suatu komponen penilaian.n : Jumlah situs dimana dilakukan audit sosial.


Gambar 3.8 Hasil Skor ASMSpada Rantai Distribusi di 10 Kota

Kota

Gresik

Lombok Barat

Solo

Serang

Jeneponto

Semarang

Pekalongan

Bandung Barat

Jayapura

Aceh

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EksistensiPeraturan

3

4

4

2

4

3

3

3

2

3


2

3

3

2

2

3

3

2

2

2

AksesMasyarakat

2

2

3

2

2

2

2

2

2

3

Misalkan diselenggarakan ASMS di 10 kota seperti dalamtabel pada Gambar 3.8. di atasi. Maka untuk menghitung Skordari Komponen Penilaian Distribusi – Efektivitas Pelaksanaandilakukan penghitungan sebagai berikut: jumlahkan semuaSkor pada kolom Efektivitas Pelaksanaan dan dibagidengan jumlah kota (site) yang terlibat.

Maka diketahui bahwa Skor untuk Komponen Distribusi– Efektivitas Pelaksanaan adalah 2,4.

2 + 3 + 3 +2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 24Skor =

10= = 2,4

10


Contoh lain adalah menghitung Skor untuk KomponenDistribusi - Akses Masyarakat.

Maka diketahui bahwa Skor untuk Komponen Distribusi– Akses Masyarakat adalah 2,2.

Perhitungan seperti itu dilakukan untuk setiap Komponenyang lain dari Matriks Penilaian tersebut. Pada gambar 3.9. dibawah, ditampilkan Matriks Penilaian dari proses ASMS di10 kota yang telah terisi lengkap.

Interpretasi Atas Skor

Interpretasi atas Skor adalah proses menempatkan setiapKomponen Penilaian apakah masuk kategori Tinggi, Sedangatau Rendah berdasar Skor yang diperolehnya. Setelah itubeberapa Komponen Penilaian yang sama dalam satu kategori.Pada akhirnya akan diperoleh sejumlah Komponen Penilaiandengan karakteristik sama (tinggi, sedang, atau rendah)membentuk satu daerah. Dalam Gambar 3.9, di bawah satudaerah digambarkan dengan warna yang sama. Dalam gambartersebut, daerah yang warnanya PUTIH adalah daerah denganSkor Tinggi, daerah ABU-ABU adalah daerah yang Skor-nyaSedang dan daerah yang warna HITAM adalah yang Skor-nya Rendah.

2 + 2 +3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 22Skor =

10= = 2,2

10


Perhatikan Matriks Penilaian dalam Gambar 3.9 di bawah.Dalam Matriks Penilaian ini memiliki kotak-kotak dengan polatertentu. Hasil Audit Sosial Multi-Stakeholder (ASMS)mungkin saja menghasilkan pola gambar yang menyebar dantidak berpola. Namun umumnya hasil Audit Sosial akanmemiliki pola tertentu2. Pola ini yang akan digunakan dalamAnalisis Deskriptif atas Skor.

2 Berdasar pengalaman PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional)melakukan Audit Sosial Multistakeholder di 10 kota/kabupaten diIndonesia pada tahun 2011-2012.

Gambar 3.9 Contoh Hasil Skor

Transfer

Distribusi

Pelaporan

MekanismeKomplain

EksistensiKebijakan


AksesMasyarakat

3,0

3,1

2,9

2,2

2,6

2,4

2.7

2

2,3

2,2

2,2

1,8


Deskripsi Perkiraan Kondisi

Kondisi integritas dari sistem/institusirendah, dimana diperkirakan sebagianbesar komponen dari sistem/institusi(khususnya manusianya) belum terbangununtuk mengarah tercapainya program dangood governance, sebagian besar tindakanyang diharapkan juga belum dilakukan.

Kondisi integritas dari sistem/institusisedang, dimana diperkirakan sudahcukup terlihat bahwa sistem/institusi mulaimengarah pada tercapainya tujuan programdan good governance, namun masihterdapat komponen sistem/institusi (termaukunsur manusianya) dalam jumlah signifikanyang belum mendukung. Perbaikan yangdibutuhkan mungkin pada backbone (tulangpunggung) sistem/institusi. Jika hal itudibiarkan maka pencapaian tujuan programdan good governance bisa gagal.

Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem/institusi diperkirakan sudah cukup mantapmengarah pada tercapainya tujuan programdan terwujudnya kondisi good governance.Perbaikan yang dibutuhkan pada komponendi sistem/institusi bukan berarti tidak adasama sekali. Ada ruang perbaikan yangarus dilakukan, namun jumlahnya tidaksignifikan, umumnya bukan padabackbone, tapi pada komponen pendukungsaja.

Skor3

1,00 -2,25

2,25 - 2,75

2,75 - 4,0

Karakteristik

1,00 -2,25

2,25 - 2,75

2,75 - 4,00

TABEL INTERPORETASI SKOR

Gambar 3.10 Tabel untuk Pengolahan Data.

3 Skor minimum = 1, Skor maksimum = 4, Skor tengah-tengah = 2,5.


Langkah-langkah untuk melakukan Interpretasi Skoradalah sebagai berikut:

• Tampilkan Matriks Penilaian yang sudah terisi denganbenar. Misalnya lihat Gambar 3.9. di atas.

• Periksa Skor yang didapat oleh setiap Konponen Penilaian.Ikuti tabel pada Gambar 3.10. untuk menentukankarakteristik (tinggi, sedang atau rendah) dari setiapKomponen Penilaian tersebut.

• Berilah warna berbeda di kotak Komponen Penilaian untukkarakteristik yang berbeda. Misalnya warna hitam jika kotaktersebut Skor-nya masuk rendah, merah muda jika sedangdan merah jika tinggi.

• Pehatikan pola yang muncul dari kotak seluruh MatriksPenilaian, gunakan itu untuk melakukan AnalisisDeskriptif atas Skor.

Analisis Deskriptif atas Skor

Analisis Deskriptif atas Skor dilakukan agar hasil Skor inidapat dipahami sebagai suatu masukan yang relevan denganperbaikan sistem / institusi. Hasil dari proses ini adalah sebuahdeskripsi (dalam bentuk kalimat-kalimat) yangmenggambarkan peta persebaran persoalan integritas danakuntabilitas dari Komponen-Komponen penilaian dalamsuatu sistem implementasi dari suatu program bantuan sosialpemerintah.

Langkah-langkah untuk melakukan Analisis Deskriptif:

• Analisis ini dilakukan dengan melihat pola Daerah yangdihasilkan dari proses Interpretasi atas Skor. Lihat contohpada Gambar 3.9. Dari gambar itu, kita dapat menemukan


Daerah (kompulan Komponen-Komponen Penilaian)dengan Skor rendah, sedang dan tinggi, dan pola yangterbentuknya.

• Kemudian gunakan Tabel Interpretasi Skor pada Gambar3.10. pada kolom Deskripsi Perkiraan Kondisi untukmenggambarkan perkiraan atas kondisi dari beberapaKomponen Penilaian yang mengumpul membentuk suatuDaerah dan memiliki karakteristik (tinggi, sedang, rendah)sama.

• Dari pola yang tergambar tersebut, lakukan analisisdeskriptif dengan memberi penjelasan deskripsi atas polatersebut.

Dari Matriks Penilaian pada Gambar 3.9, hasil analisadeskriptifnya adalah sebagai berikut:

• Pada program bantuan sosial tersebut, kebijakan yangmengatur untuk semua rantai nilai relatif telah mencukupi,namun tidak untuk rantai Mekanisme Komplain. Hal inidapat dikatakan bahwa perbaikan kebijakan untuk rantaiTransfer, Distribusi maupun Pelaporan tidak perludilakukan secara besar-besaran.

• Efektivitas pelaksanaan untuk seluruh rantai nilai, kecualirantai Mekanisme Komplain, rata-rata adalah sedang. Inidapat diartikan bahwa sudah cukup bagus sistem unukmendukung rantai ini, namun masih terdapat kelemahanyang signif ikan yang arus diperbaiki baik pada EfektivitasPelaksanaan di rantai Transfer, Distribusi maupunPelaporan.

• Akses Masyarakat untuk semua rantai nilai masih terlihatmemiliki Skor rendah, yang menunjukan bahwa padasemua rantai keterlibatan masyarakat untuk mendukung


tujuan program dan good governance belum diberi ruang.

• Rantai Mekanisme Komplain memiliki Skor rendah untuksemua komponen integritas dan akuntabilitas sistem, mulaidari kebijakan, pelaksanaan hinga akses masyarakat. Halini menunjukkan perhatian terhadap keberadaanMekanisme Komplain masih kurang terlihat dalampenyelenggaraan program ini.

• Selain itu terlihat bahwa, kecuali untuk Rantai MekanismeKomplain, terjadi penurunan Skor dari kebijakan kepelaksanaan kemudian ke Akses Masyarakat.


Audit Sosial Multi-Stakeholder (ASMS) ini, sepertidinyatakan di awal, adalah instrumen untuk mendukung

pengawasan atas implementasi program-program bantuansosial pemerintah, sekaligus instrumen untuk membangundialog antar stakeholder. Sebagai sebuah instrumen, ASMSakan menghasilkan temuan-temuan dan skor mengenaibagaimana implementasi program bantuan sosial dilak-sanakan. Sebagai sebuah instrumen dialog stakeholder, ASMSmemfasilitasi terjadinya dialog antar stakeholder program-program bantuan sosial yang selama ini tidak mendapat ruanguntuk dialog tersebut.

Kami ingin menyatakan sekali lagi bahwa tujuan dari auditsosial dengan metoda ASMS ini bukanlah mencari-carikesalahan dalam pelaksanaan program. Bukan pula mencarisiapa orang yang harus disalahkan jika terdapat kesalahandalam implementasi program bantuan sosial. Namun tujuandari ASMS tersebut adalah membuat peta, yang menggambarkan pada bagian mana implementasi program bantuan

Kata PKata PKata PKata PKata Penutupenutupenutupenutupenutup


sosial tersebut telah kuat, serta pada bagian mana masihlemah. Hasil dari ASMS ini diharapkan adalah peta yangmemberi “rekomendasi” pada pihak-pihak pengelola dandesainer dari suatu program bantuan sosial pemerintah.Dalam hal ini kami ingin menegaskan bahwa hasil dari ASMStersebut bukanlah temuan kasus-per kasus. Walaupun sangatmungkin diperoleh temuan kasus-kasus implementasiprogram bantuan sosial dalam proses audit sosial. Hasil yangdiharapkan dari ASMS adalah sebuah rekomendasi sistemikuntuk perbaikan desain program, baik pada rantai nilainyamaupun pada sistem integritas dan akuntabilitasnya.

Kami menyadari dalam penerapannya, ASMS masihmengandung banyak kekurangan yang akan cukup meng-ganggu. Kekurangan tersebut, misalnya yang kami temuidalam implementasi ASMS ini adalah: sulit menentukan skorobjektif ketika forum terlalu didominasi oleh beberapakelompok stakeholder tertentu, untuk menghasilkan penilaianyang objektif peran fasilitator masih cukup berpengaruhdalam audit sosial ini, dan lain-lain. Kami mengharapkanbahwa penerapan yang lebih banyak dari metode ASMS iniakan dapat memperbaiki metodologi dari ASMS itu. Kamimenunggu kritikan dan masukan mengenai metode ASMSini dari Anda, khususnya yang telah menerapkan metode inidi lapangan.

Selain itu, metode ASMS ini dapat digunakan untukmelakukan audit sosial atas beberapa isu yang lain selainprogram bantuan sosial pemerintah. Metode ASMS ini dapatdigunakan misalnya untuk menilai kualitas pelayanan publik.Jika hal itu akan dilakukan, maka yang harus disesuaikan adalahrantai nilai dari objek yang akan diaudit sosial. Rantai nilaibaru, yang menggambarkan aktivitas-aktivitas pokok dari


pelayanan publik harus ditemukan, jika hendak melakukanaudit sosial dengan ASMS ini.

Pada akhir kata kami ucapkan terimakasih pada Andasekalian yang telah bersedia memahami modul ini. Terimakasihyang lebih banyak lagi kami haturkan pada Anda yang sudahmencoba menerapkan modul ini.



Abdullah, Maryati; Lukman Hakim2011. Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia.PATTIRO Jakarta

Cendekia, Ilham; Rohidin Sudarno, Saifullah2010. Metode Fasilitasi: Pembuatan Keputusan Partisipatif.PATTIRO Jakarta

Saharudin, Iskandar dan Lukman Hakim2011, Bantuan Operasional Sekolah, PATTIRO, Jakarta

Syaifullah, Cecep; Lukman Hakin dan Widi Heriyanto.2010. Memahami Akuntabilitas Sekolah. PATTIRO Jakarta

_____________________2009. Study Stock Taking on Indonesia’s RecentDecentralization Reforms, DRSP USAID.

______________________2005. Social Audit: A Toolkit A Guide for PerformanceImprovement and Outcome Measurement. DirectorGeneral & Executive Director, Centre for Good Governance.Dr MCR HRD IAP Campus.

Daftar PustakDaftar PustakDaftar PustakDaftar PustakDaftar Pustakaaaaa


______________________2009. Corruption Perception Index, TransparencyInternational 2007-2008

______________________2006. Konstruksi Kebijakan Subsidi Pupuk, DepartemenPertanian RI

______________________2008. Paperwork of Review and Evaluation on Pro-PoorPrograms in Indonesia, Bappenas RI and AsianDevelopment Bank.

______________________2006. Report on Investigation on Food Subsidy of RaskinProgram in 2004 and 2005 at Perum Bulog


Aakuntabilitas

4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 57, 63, 67, 68, 74, 76, 78Analisa 26, 27, 29, 30, 45, 46, 47, 59, 74ASMS 7, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 40,

42, 44, 77, 78, 79, 83Audit Sosial

7, 15, 21, 23, 24, 32, 33, 37, 41, 44, 47, 50, 55, 60, 68, 72, 77, 83, 84

DDaftar Panjang Fakta 62, 64, 65Distribusi 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 46, 51, 59, 60, 68, 70,

71, 72, 75

Eeksplorasi atas fakta 40

FFakta 18, 23, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 49, 61, 62, 64, 65,

66, 67, 68fasilitasi 14, 19, 20, 21, 37, 42, 47, 49, 51, 61, 65, 66, 68,

77, 83, 84FGD 50

IndeksIndeksIndeksIndeksIndeks


GGap 1 25, 26Gap 2 26Gap Integritas 24, 25, 26, 27good governance 13, 24, 29, 73, 76, 83, 84

Iinstrumen monitoring 7Integritas 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 57, 63, 67, 68,

73, 74, 76, 78

KKerangka Kerja 24, 29, 32Kerangka Monitoring Integritas dan Akuntabilitas 24, 27Komponen Akses Masyarakat 28, 57Komponen Efektivitas Pelaksanaan 28, 57Komponen Eksistensi Kebijakan 27, 32, 56Komponen Penilaian 32, 33, 34, 35, 37, 38, 70, 71, 74, 75konsensus atas fakta 40konsensus atas skor 40

MMatriks Penilaian 51, 60, 68, 69, 71, 72, 74, 75Matriks Skor 42, 44, 45, 46Mekanisme Komplain 31, 33, 35, 42, 43, 46, 51, 59, 60, 68, 72,

75, 76, 83

PPelaporan 22, 26, 32, 31, 35, 38, 39, 46, 51, 59, 63, 75Pertanyaan Kunci 32, 37, 39, 63, 64, 66Program Bantuan Sosial 4, 36, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57,

58, 59, 66, 67, 68, 74, 75, 77, 78


RRantai Nilai 24, 29, 30, 32, 33, 51, 56, 58, 59, 60, 63, 75, 78

SSIAP-2 15Sistem Monitoring 5, 6, 13Skor

23, 32, 33, 36, 42, 44, 45, 46, 47, 60, 61, 62, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76

Stakeholder 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 32, 37,38, 40, 47, 50, 51, 55, 60, 68, 72, 77, 78, 83

TTabel Fakta 42, 43, 45, 46Transfer 31, 32, 33, 34, 39, 42, 43, 45, 46, 51, 59, 60,

68, 72, 75



ILHAM CENDEKIA SRIMARGA —Lahir di Yogyakartapada tahun 1970, menyelesaikan pendidikan S1 di TeknikInformatika ITB, dan S2 di Studi Pembangunan ITB.Penulis adalah seorang pegiat dalam development sector,khususnya dalam area good governance. Spesialisasipenulis adalah pada perancangan program, perancanagninstrumen,program learning dan riset. Penulis adalahsalah satu staf senior PATTIRO (Pusat Telaah dan

Informasi Regional), dan di sinilah penulis aktif menciptakan berbagai instrumenterkait dengan good governance. Audit Sosial Multi Stakeholder (ASMS) ini adalahsalah satu instrumen kreasi dari penulis. Selain itu, contoh-contoh karya penulisyang lain adalah instrumen Mekanisme Komplain dalam Pelayanan Publik danMetode Fasilitasi Keputusan Partisipatif (menggunakan metode Technology ofParticipation). Kedua karya tersebut juga telah dibukukan oleh PATTIRO. Dalamperancangan program, penulis telah menghasilkan beberapa karya, di antaranyaadalah Program of Development of Integrity System and Accountability Processof Government Budget Utilization at Education, Agricultural dan People WelfareSectors, suatu program yang disupport oleh USAID dimana instrumen ASMS inidilahirkan.

MUCHAMMAD FAHAZZA — Lahir di Malang, pada 11Januari 1973, merupakan salah satu pendiri PATTIROMalang. Pernah menjadi Direktur PATTIRO Malang sejak2004 sampai 2007. Berpengalaman sebagai FasilitatorKabupaten pada program Initiatives Local for GovernanceReform (ILGR) yang diselenggarakan oleh Bank Dunia-Kemendagri tahu 2008-2010. Lulusan Institut TeknologiNasional (ITN) Malang ini, kembali aktif di PATTIRO mulai

awal 2011 menjadi Spesialis Audit Sosial Multistakeholders pada program Developmentof Integrity System and Accountability Process of Government Budget Utilization atEducation, Agricultural dan People Welfare Sectors (program PATTIRO dengandisupport oleh USAID), dan saat ini menjadi spesialis Badan Publik pada programAustralia-Indonesia Partnership for Decentralization pada komponen CommunityAcces to Information (AIPD - CATI).Buku yang pernah ditulis berjudul”APBD untuk

TTTTTentang Pentang Pentang Pentang Pentang Penulisenulisenulisenulisenulis


siAPA...?”. Pria yang memiliki 2 orang putri hasil perkawinan dengan Chusnul Chotimahini juga berpengalaman dalam memfasilitasi beberapa forum atau diskusi terbatas.Dalam pengembangan modul ASMS ini, penulis berkontribusi besar sebagaikoordinator ujicoba penggunaan instrumen ASMS di 10 kota / kabupaten di Indonesiadari Aceh hinga Papua. Penulis juga sering menjadi pelatih di beberapa kegiatanPATTIRO dan Pemerintah Daerah di Indonesia, terutama yang berhubungan dengantema good governance, pendidikan, kesehatan dan isu kebebasan memperolehinformasi publik.

WIDI HERIYANTO — Lahir di Kendal-Jawa Tengah padaawal tahun 1969. Menye-lesaikan pendidikan S1 nya diFakultas Ilmu Komunikasi Unversitas Padjadjaran.Mengikuti berbagai short course di Eropa terkait issudevelopment. Spesialisasi penulis adalah pada kerja-kerjapemberdayaan masyarakat terutama melalui CSO(kelompok-kelompok masyarakat sipil), fasilitasi dan training. Bergabung dengan PATTIRO (Pusat Telaah danInformasi Regional) sudah lebih dari 12 tahun. Dalam kreasi

Instrumen Audit Sosial Multi-Stakeholder ini penulis berkontribusi dalammengembangkan metode dan tehnik fasilitasi yang menjadi salah satu faktor kunciinstrumen ini. Karya penulis lainnya adalah beberapa modul pelatihan tentangpemberdayaan masyarakat dan buku tentang pengorganisasian community centeruntuk mengakses informasi publik bagi keberdayaannya. Karya-karya tersebut jugaditerbitkan oleh Pattiro. Dalam dunia fasilitasi, penulis telah malang melintang melakukanfasilitasi sejak tahun 90-an bekerjasama dengan berbagai lembaga, baik NGO maupunpemerintah (pusat dan daerah). Dua tahun belakangan, penulis adalah reviewerlangganan Direktorat Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (DRPM-UI)untuk program-program civitas academica UI yang dibiayai lembaga tersebut.

Manual ASMS-Audit Sosial Multi Stakeholder

Documents