-
DISUSUN SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAERAH SEBAGAI SATU KESATUAN
DALAM SISTEM PERENCANAAN NASIONAL JANGKA PANJANG, JANGKA MENENGAH,
DAN JANGKA PENDEK (TAHUNAN) MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI
ANTARA PERENCANAAN & PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN
PENGENDALIAN
-
HIRARKI PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan Tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
diatur lebih lanjut dengan Peraturan PemerintahPERDAAPBD
-
PRIORITAS
Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang
lain. Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan
yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk
melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya
mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga
menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program
dalam fungsi-fungsi yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan
program atau kegiatan yang lain.
-
PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPlafon anggaran sementara adalah jumlah
rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap fungsi
dan atau tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah Plafon anggaran
yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat
sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti
dengan Peraturan Kepala Daerah agar dapat dijadikan pedoman dalam
penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah
-
Penyiapan Raperda APBDRKA SKPD disampaikan pada PPKDDibahas oleh
Tim AnggaranTelaah kesesuaian dg KUA, PPAS, Perkiraan maju, dokumen
perencanaan lainnya, capaian kinerja,indikator kinerja, SAB,
Standar satuan harga dan SPM.PPKD menyusun rancangan PERDA APBD
Menyusun Nota Keuangan dan rancangan APBD
-
PENETAPAN APBDPENYAMPAIAN RANC. Perda APBD di lakukan pada
(minggu pertama Oktober).Tata cara pembahasan sesuai Peraturan Tata
Tertib DPRD.Titik berat pembahasan pada kesesuaian antara KUA,
PPAS, dengan Program dan Kegiatan yg diusulkan dlm RAPBD
-
PERSETUJUAN RAN PERDA tentang APBDPengambilan keputusan selambat
lambatnya 1 bulan se belum tahun anggaran dilaksanakan.Penyiapan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.Apabila
DPRD tidak mengambil keputusan dalam waktu Kepala Daerah
melaksanakan pengeluaran setinggi tinggi nya sebesar angka APBD
tahun lalu yang disusun dalam rancangan Per KDH ttg
APBD.Pengeluaran diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan yang bersifat wajib.Rancangan per Kdh dilaksanakan
setelah memperoleh pengesahan MDN bagi Provinsi dan Gubernur bagi
Kabupaten/Kota.( selambat lambatnya 15 hari sejak diterima.Lewat
dari batas waktu belum disahkan, rancangan per aturan tersebut
ditetapkan jadi Peraturan KDH
-
STRUKTUR APBDPENDAPATAN
BELANJA Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung
Surplus/(Defisit)
PEMBIAYAANPenerimaanPengeluaran Pembiayaan Neto
SILPA
(-)(-)(-)
-
STRUKTUR PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah:Hasil Pajak
DaerahHasil Retribusi DerahHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
DipisahkanLain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan :Dana Bagi HasilDana Alokasi UmumDana Alokasi
Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :Dana Darurat dari
PemerintahHibah Bantuan KeuanganBagi hasil dari Provinsi
-
STRUKTUR BELANJABelanja Tidak Langsung:Belanja PegawaiBelanja
Barang dan JasaBelanja BungaBelanja SubsidiBelanja HibahBelanja
Bagi HasilBelanja Bantuan KeuanganBelanja Tidak Tersangka
Belanja Langsung:Belanja PegawaiBelanja Barang dan JasaBelanja
Modal
-
STRUKTUR PEMBIAYAANPenerimaan Pembiayaan:Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun LaluTransfer dari Rekening Dana CadanganHasil
Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkanPenerimaan Pinjaman Daerah
dan Obligasi DaerahPenerimaan Piutang DaerahPengeluaran
Pembiayaan:Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempoPembelian
kembali obligasi daerahPenyertaan modal (investasi) daerahPemberian
piutang daerahTransfer ke rekening dana cadanganPembiayaan neto
-
disusun menurut fungsi, organisasi, program dan kegiatan serta
jenis belanja
menurut fungsi disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
menurut organisasi disusun berdasarkan SKPD yang
bertanggungjawab melaksanakan fungsi tersebut dan bertindak sebagai
pusat-pusat pertanggungjawaban uang/barang
menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan
dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi
tanggungjawab SKPD
menurut jenis disusun sesuai dengan kebutuhan SKPD
BELANJA DAERAH
-
KEPMENDAGRI 29/2002PP. 58/2005Adm Umum
PemerintahanPertanianPerikanan & KelautanPertambangan &
EnergiKehutanan & PerkebunanPerindustrian &
PerdaganganPerkoperasianPenanaman
ModalKetenagakerjaanKesehatanPendidikan &
KebudayaanSosialPenataan RuangPemukimanPekerjaan
UmumPerhubunganLingkungan HidupKependudukanOlah
RagaKepariwisataanPertanahanBIDANG KEWENANGANFUNGSIPelayanan Umum
PemerintahanKetertiban dan KeamananEkonomiLingkungan HidupPerumahan
dan Fasilitas UmumKesehatanPariwisata dan
BudayaAgamaPendidikanPerlindungan SosialFUNGSI
-
Pengklasifikasian Fungsi dan Organisasi:(Psl 16 Ayat 4 UU No
17/2003 dan Psl 21 & Psl 22 UU 32/2004 dan PP 58/2005)Pelayanan
Umum Pemerintahan: 1.1.DPRD dan
SETWAN1.2.KDH&wkdh1.3.SETDA1.4.BAPEDA1.5.DISPENDA1.6.BANDIKLAT1.7.BALITBANG1.8.KPDE2.Ketertiban
dan Keamanan:2.1Dinas Tramtib2.2Kesbang Linmas2.3.Satpol
PP3.Ekonomi:3.1DINPERINDAG3.2.BPMD3.3.DINTAMB3.4.Dinas
Koperasi3.5.Dinas Peternakan 3.6.Dinas Pertanian3.7.Dinas
Kehutanan3.8.Dinas Perkebunan3.9.Dinas Perikanan dan Kelautan
3.10.Dinas Perhubungan3.11. Disnaker
4.Lingkungan Hidup4.1Bapedalda4.2.Dinas Tata Ruang4.3.Dinas
Pertanahan5.Perumahan dan Fasilitas Umum5.1.Dinas
Perumahan5.2.Dinas Tata Kota 5.3.Dinas Pemakaman5.4.Dinas
Damkar5.5.Dinas Pertamanan5.6.Dinas Kebersihan6.Kesehatan6.1.Dinas
Kesehatan6.2.RSUD6.3Puskesmas7.Pariwisata dan Budaya7.1.Dinas
Pariwisata7.2.Dinas Pemuda dan Olahraga7.3.Museum7.4.Kebun
Binatang
8. Agama9.Pendidikan :8.1.Dinas Pendidikan8.2.SD/Madrasah
Ibtidaiyah8.3.SLTP/Madrasah Tsanawiyah/Kejuruan8.4.SMU/Madrasah
Aliyah/ Kejuruan10.Perlindungan Sosial :9.1.Dinas
Kependudukan9.2.Dinas Transmigrasi9.3.BKKB9.4.Dinas
Sosial/Kesra9.5.Panti Asuhan Pemda
-
KELOMPOK BELANJA Belanja Tidak Langsung :merupakan belanja yang
tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan
kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang pengaruh kontribusinya
terhadap prestasi kerja sukar diukur.
Belanja Langsung :merupakan belanja yang dipengaruhi secara
langsung oleh adanya program dan kegiatan satuan kerja perangkat
daerah yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat
diukur.
-
SURPLUS & DEFISIT ANGGARANCatatan:Menteri Dalam Negeri
melakukan pengendalian Defisit APBD dan Daerah wajib melaporkan
posisi defisit dan Surplus Anggaran setiap semester kepada MDN dan
Depkeu (Pasal 175 ayat (1) dan (2) ).
-
JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH
NOJENIS KEGIATAN WAKTU1Penyusunan RKPDs/d Maret2Penyusunan
Kebijakan Umum APBDJuni3Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD
Medio Juni 4Pembahasan Kebijakan Umum APBD PPAS dgn DPRDAkhir Juni
s/d Medio Juli5Penyusunan RKA SKPDAkhir Juli s/d Mg IV
Agustus6Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif DaerahMg I
September 7Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran
APBDMg II - III September8Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd
masyarakatMg IV September9Pengajuan Raperda tentang APBD kpd
DPRDMinggu I Oktober 10Pembahasan Raperda APBD & persetujuan
bersama DPRDMg I IV November 11Penyampaian Raperda APBD & Raper
KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi(3 hari)12Evaluasi Raperda
APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD(15 hari)13Penyempurnaan
hasil evaluasi(7 hari)14Pengesahan Raperda APBDMinggu IV
Desember
-
CONTOH RUMUSAN KUA. 1. Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan
Kurikulum Lokal pada tingkat pencapaian 90%. 2. Peningkatan Daya
Serap Kurikulum Nasional dan Kurikulum Lokal pada tingkat
pencapaian 75%. 3 Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Anak Didik
pada tingkat pencapaian 75% 4 Peningkatan Angka Partipasi Murni,
Angka Pendaftaran Siswa dan Survival Rate. 5. Penurunan Angka Putus
Sekolah dan Angka Mengulang. 6 Peningkatan Angka Kelulusan pada
tingkat pencapaian 90% 7. Peningkatan Guru Berkualifikasi pada
tingkat pencapaian 90% 8 Peningkatan Guru Berkeahlian pada tingkat
pencapaian 50% 9 Peningkatan Rasio Guru dengan Siswa pada tingkat
pencapaian 1 : 40. 10 Ketersediaan Lahan, Bangunan, Peralatan dan
Sarana Olahraga. 11 Peningkatan Rasio Buku Teks dengan Siswa pada
tingkat pencapaian 1 : 1. 12. Ketersediaan Struktur, Personalia dan
Uraian Tugas 13 Ketersediaan Pembiayaan Anggaran yang berasal dari
Pemerintah dan Swadaya Masyarakat. 14 Peningkatan Kehadiran Guru,
Tenaga Administrasi, Tenaga Kependidikan Lainnya dan Siswa pada
tingkat pencapaian 90%. 15 Peningkatan Tertib Administrasi dan
Kinerja Sekolah pada tingkat pencapaian 90%.