Manajemen Klaim Oleh Dr Sarwono

Permasalahan Klaim Konstruksi di Proyek Institusi Pemerintah Seminar Konstruksi Indonesia 6 November 2014

1

PERMASALAHAN KLAIM KONSTRUIKS

DI PROYEK INSTITUSI PEMERINTAH 1

Sarwono Hardjomuljadi 2 Dr.Ir.MSc (Civ); MSBA (Bus); MH (Law); MDBF (ADR); ACPE (Eng); ACIArb (Arb)

ABSTRAK Klaim bukanlah suatu hal yang tabu, karena klaim tidak lain dan tidak

bukan adalah : Suatu tindakan seseorang untuk meminta sesuatu yang merupakan haknya, di mana hak seseorang tersebut telah hilang sebelumnya, karena yang bersangkutan beranggapan mempunyai hak untuk mendapatkannya kembali.

Dalam suatu kontrak konstruksi, timbulnya klaim dari para pihak adalah suatu keniscayaan, karena kedua pihak akan mencoba untuk mencapai sasaran akhir masing-masing, yang kebetulan berbeda. Kontraktor selaku penyedia jasa, akan berusaha mengurangi kerugian bahkan jika mungkin untuk mendapatkan keuntungan tambahan, sebaliknya pihak pengguna jasa akan berusaha menjaga agar tidak terjadi cost overrun.

Kedua pihak berusaha dengan strategi masing-masing untuk mendapatkan keinginannya dan mencari kesempatan untuk mendapatkan itu. Disinilah pemahaman yang mendalam akan klausula-klausula kontrak menjadi sangat penting. Kedua pihak akan menginterpretasikan setiap kata dalam klausula-klausula kontrak secara berbeda demi kebenaran menurut sudut pandangnya maasing-masing. Kata kunci: klaim, keinginan, kesempatan, kebenaran..

1 Di presentasikan pada Seminar Nasional 2014 Manajemen Klaim Proyek Konstruksi, Jakarta, 6 November

2014. 2 Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (2009-2014) Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (2011-2015) FIDIC Affiliate Member, FIDIC Adjudicator, FIDIC Accredited Trainer, Geneve Country Representative, Dispute Resolutuion Board Foundation (DRBF), Seattle Member, Chartered Institute of Arbitrator (CIArb), London Corporate Panel Member, Dispute Board Federation (DBF), Geneve Sekretaris, Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) Lektor Kepala Aaspek Hukum dan Administrasi Kontrak, Universitas Mercu Buana Jakarta (S1),

Universitas Parahyangan Bandung (S2), Universitas Tarumanagara Jakarta (S1, S2, S3), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (S2), Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1).


2

LATAR BELAKANG

Umum Pekerjaan konstruksi adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan sipil, arsitektur, mekanikal elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik.3 Pelaksanaan pembangunan infrastruktur/ konstruksi, pada umumnya dilaksanakan oleh penyedia jasa, 4 melalui suatu proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan oleh pengguna jasa,5 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan suatu perjanjian kontrak kerja konstruksi, 6 antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang lazim dilakukan di Indonesia, pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan, umumnya akan dibantu oleh penyedia jasa pengawas konstruksi 7 dengan suatu perjanjian jasa konsultansi pengawas konstruksi.

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu langkah globalisasi ke depan, ditandai dengan dibukanya peluang bagi badan usaha ataupun tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia, maka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia bangsa Indonesia khususnya dalam bidang pengembangan infrastruktur dalam hal ini bidang jasa konstruksi merupakan suatu keharusan. Penggunaan standar kontrak internasional akan merupakan suatu hal yang mandatory dalam pelaksanaan proyek infrastruktur khususnya bidang jasa konstruksi di Indonesia. Proyek-proyek dengan pinjaman pendanaan asing baik pendanaan konstruksi Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B) akan meningkat, seiring dengan meningkatnya proyek-proyek yang menggunakan standar kontrak internasional, dalam hal ini yang paling banyak dipakai adalah Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) Conditions of Contract yang cakupannya sangat luas, lebih dari 10 standar kontrak telah banyak dipakai secara luas di lebih dari 100 negara di dunia. Di Indonesia standar kontrak FIDIC yang banyak dipakai pada saat ini adalah FIDIC Conditions of Contract for

3 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 Ayat 2 4 Ibid, Pasal 1 ayat 4, Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya

menyediakan layanan jasa konstruksi; 5 Ibid, Pasal 1 ayat 3, Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau

pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi; 6 Ibid, Pasal 1 ayat 5, Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan

hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; 7 Ibid, Pasal 1 ayat 11, Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang

dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.


3

Construction, FIDIC Conditions of Contract for Engineering Procurement and Construction (EPC)/Turnkey Project, FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build, FIDIC Short Form of Contract. Keempat buku ini sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penulis dengan lisensi dari FIDIC. Penggunaan standar kontrak FIDIC Conditions of Contract for Design-Build Operate sedang dalam tahap uji coba di Indonesia. Oleh karena itulah, pemahaman akan standar kontrak ini, dan khususnya pemahaman akan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa menurut standar kontrak ini, merupakan suatu keharusan, untuk kemudian dapat disiapkan suatu peraturan perundangan yang mendukungnya, utamanya untuk kepentingan nasional, karena jika tidak terdapat peraturan perundangan yang mendukung, maka para pihak yang berkontrak akan mencantumkan klausula-klausula tentang penyelesaian sengketa di luar negeri, yang saat ini mulai menggejala, banyak kontrak antara Institusi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak swasta nasional, pelaksanaan penyelesaian sengketanya dilakukan di luar negeri.

MATERI DAN DISKUSI Kontrak KUH Perdata 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pacta Sunt Servanda (menurut Blacks Law Dictionary) Agreement must be kept, the rule that agreements and stipulations, those contained in treaties, must be observed.

Chow (2006): Contract is a legally binding agreement formed when one party accepts an offer made by another and which fulfills the conditions. 8

Martin and Law (2006): Contract is a legally binding agreement. Agreement arises as a result of offer and acceptance, but a number of other requirements must be satisfied for an agreement to be legally binding. 9

8 Chow Kok Fong (2006): Construction Contracts Dictionary, Sweet & Maxwell Asia) 9 Bryan A.Garner (2004): Blacks Law Dictionary, Thomson West


4

John Adriaanse (2010) said that A variety of factors makes a construction contract different from most other types of contracts. These include the length of the project, its complexity, its size and the fact that the price agreed and the amount of work done may change as it proceed 10

Ali et al (1994)11 menyatakan Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa dan sebagainya atau persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

Tay & Tang (2004)12 Contract is an agreement which binds the parties concerned. Kontrak adalah suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang terkait.

Kontrak adalah suatu perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum dan terjadi ketika salah satu pihak menyetujui penawaran yang dibuat oleh pihak lain dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. both parties must have legal capacity to enter into the contract (kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk memasuki kontrak); b. the parties must have intended to create legal relations (kedua belah pihak harus memiliki niat untuk menciptakan hubungan hukum); c. it must comply with any legal requirements (harus mengacu pada persyaratan hukum); d. the purpose of the contract must not be illegal (tujuan kontrak tidak boleh melawan hukum); e. the terms must be reasonably certain (ketentuan harus mengandung kepastian). Kontrak konstruksi (Construction contract):

Garner13 mendefinisikan kontrak konstruksi sebagai A contract setting forth the specifications for a building projects construction. Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang memuat spesifikasi untuk suatu pembangunan proyek konstruksi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200514 Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan penggunaan utama. 10 John Adriaanse (2010): Construction Contract Law : The Essential s 11 Lukman Ali et al (1994): Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, hal 523 12 Chaterine Tay Swee Kian and Tang See Chim (2004): Contract Law, Marshall Cavendish International, hal 19 13 Bryan A Garner (2004): Blacks Law Dictionary, Tomson West, hal 343 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/ 2005: Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Jakarta, Indonesia


5

Persyaratan (Conditions): Garner (2004)15 Conditions is a future and uncertain event on which the

existence or extent of an obligation or liability depends; an uncertain act or event that triggers or negates a duty to render a promised performance.

Persyaratan adalah suatu kejadian mendatang dan tidak pasti di mana keberadaan atau batas suatu kewajiban atau tanggungjawab tergantung padanya; suatu tindakan atau kejadian yang tidak pasti yang menambah atau meniadakan suatu kewajiban menghasilkan kinerja yang dijanjikan. Sebagai contoh, jika Ahmad menjanjikan Rp 500.000,- kepada Ali sebagai pembayaran untuk perbaikan mobilnya tetapi Ali gagal memperbaikinya, maka Ahmad dibebaskan dari kewajiban membayar.

Tay and Tang (2004)16 A conditions is a vital term of a contract going to the root of the contract. A breach of condition entitles the injured party to repudiate the contract and to claim damages.

Persyaratan adalah bagian pokok dari suatu kontrak yang mengarah pada akar kontrak. Pelanggaran persyaratan memberikan hak kepada pihak yang dicederai untuk tidak mengakui kontrak dan mengajukan klaim ganti rugi.

Dalam satu putusannya, Lord Wensleydale pada tahun 1861 menyatakan: The question is not what the parties to a deed or other documents may have intended to do by entering into that deed, but what is the meaning of the words used in that deed: a most important distinction in all cases of construction and disregard of which often leads to erroneous conclusions.

Bahkan dinyatakan secara lebih tegas oleh Sir Gorell Barnes pada tahun 1907:What a man intends and the expression of his intention are two different things. He is bound and those who take after him are bound by his expressed intention. If that expressed intention is unfortunately different from what he really desires, so much the worse for those who wish the actual intention to prevail.

Didasari pernyataan di atas, jelaslah bagi suatu kontrak konstruksi, karena kompleksitasnya,diperlukan suatu persyaratan umum, peryaratan khusus, spesifikasi umum, spesifikasi khusus, gambar-gambar, bill of quantity serta dokumen pendukung lainnya. Konmtrak memuat ketentuan ketentuan yang harus dipatuhi, jika terjadi pelanggaran berarti akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarmya. Persyaratan Umum Kontrak FIDIC (FIDIC Conditions of Contract).

Dalam menginterpretasikan kontrak yang mengggunakan FIDIC General Conditions of Contract, perlu diperhatikan 2 (dua) aspek penting yaitu:

15 Bryan A Garner (2004): Blacks Law Dictionary. Thomson West, pp 312 16 Chaterine Tay, Swee Kian and Tang, See Chim (2004): Contract Law, Marshall Cavendish International, hal 56


6

o Aspek legal (kontraktual) o Aspek manajemen biaya konstruksi

Kontrak harus ditinjau dari dua aspek tersebut secara bersamaan tanpa melupakan yang lain. Untuk mempelajari FIDIC Conditions of Contract secara mendalam dan mengerti filosofinya, haruslah dipelajari semua edisi sejak edisi pertama hingga pengembangannya sekarang ini. Mengingat FIDIC Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction 1st Edition(1957), FIDIC Conditions of Contract 2nd Edition (1969), FIDIC Conditions of Contract 3rd Edition (1977), FIDIC CC 4th Edition (1987) praktis sudah jarang dipergunakan di dunia internasional, maka FIDIC Conditions of Contract for Construction 1st Edition (1999) yang merupakan edisi terakhir dari FIDIC sebelum FIDIC Conditions of Contract MDB Harmponised 1st Edition(2006) yang dipergunakan pada Stan dard Bidding Document the World Bank, ADB, JICA dsb, dan kemudian 2nd Edition (2010) yang belum banyak digunakan di Indonesia. Perbedaan Interpretasi atas Kontrak.

Untuk membahas kelemahan-kelemahan dalam menginterpretasikan kontrak berdasar FIDIC Conditions of Contract, perlu dipahami cara memandang sesuatu secara optimistis atau pesimistis sesuai dengan sifat-sifat manusia. Apabila suatu kontrak konstruksi didukung oleh suatu kontrak yang merupakan perjanjian tertulis antar orang-orang atau antar pihak-pihak, maka kedua pandangan di atas akan nampak dengan sendirinya dalam proses pembelajaran kontrak tersebut.

Cara memandang suatu kontrak harus didasarkan pada pengrtian bahwa kontrak tersebut digunakan untuk membangun sesuatu dan dengan prinsip bahwa yang terpenting adalah cara seseorang menginterpretasikan kontrak dan bukan bagaimana seseorang membaca kontrak tersebut. Membaca kontrak tidak selalu berarti bahwa seseorang mampu menginterpretasikan kontrak tersebut. Selain itu, permasalahan yang timbul selama konstruksi atau dengan perkataan lain selama masa efektif suatu kontrak harus selalu dikaitkan dengan apa yang tertera dan dijelaskan dalam kontrak.

Dalam pembicaraan, perdebatan atau argumentasi selama berlangsungnya kontrak konstruksi, pihak-pihak terkait sering melupakan batasan-batasan yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga pembahasan atau perdebatan sering mengarah pada pencarian solusi yang bersifat ekstrim di luar batas kewajaran dari suatu kontrak. Sering juga pihak-pihak terkait tidak dapat mencari penyelesaian karena mereka tidak menyiapkan skenario penyelesaian yang didasarkan pada langkah-langkah yang sebetulnya sudah termasuk dalam kontrak tersebut.


7

Apabila kita telah menandatangani suatu kontrak dengan pihak lain untuk proyek konstruksi, semua masalah yang timbul dalam pelaksanaan kontrak harus selalu dikembalikan pada kontrak.

Strategi Salim17 Strategi adalah proses dalam perencanaan yang berhubungan

dengan kebijaksanaan dan sasaran jangka panjang. Allen18 Strategy is plan or method to meet a need. Strategi merupakan

suatu rencana atau cara untuk mencapai suatu kebutuhan. Ali et al19 Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk

mencapai sasaran khusus.

Gambar 01 Pemilihan type kontrak

Klaim Garner20 A demand for money, property, or a legal remedy to which one

asserts a right. Suatu tuntutan atas uang, kepemilikan atau suatu pemulihan hukum yang berhak didapatkan seseorang.

17 Salim, Peter (2007): Collegial English-Indonesia Dictionary, Modern English Press, Jakarta 18 Allen, Robert (2007): The Penguin English Dictionary, WS Bookwell, hal 1271 19 Ali, Lukman et al (1994): Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, hal 964 20 Garner, Bryan A (2004): Blacks Law Dictionary, Thomson West, hal 264


8

Hardjomuljadi et al21 Klaim adalah suatu tindakan seseorang untuk meminta sesuatu di mana hak seseorang tersebut telah hilang sebelumnya karena yang bersangkutan beranggapan memiliki hak untuk mendapatkannya kembali. Martin and Law22 Claim is a demand for a remedy or ascertain of a right, especially the right to take a particular case to court. Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu ganti rugi atau memastikan suatu hak, terutama hak untuk membawa kasus tertentu ke pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200523 Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja (pengguna jasa) sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim Konstruksi Di masa mendatang, pada saat globalisasi telah terjadi di segala bidang, maka persaingan di bidang konstruksi pun akan bertambah berat, terutama karena para pesaing di bidang ini yang datang dari luar negeri memiliki kemampuan teknik dan kemampuan penanganan masalah kontraktual yang, secara jujur harus diakui, sudah lebih tinggi dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh rata-rata penyedia jasa konstruksi nasional baik konsultan maupun kontraktor. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya proyek-proyek besar yang menggunakan tata cara internasional baik dalam persyaratan teknis (technical requirement) maupun persyaratan kontraktual (contractual requirement). Kelemahan dalam penguasaan bahasa Inggris terlebih bahasa Inggris kontrak (contractual English language) sebagai bahasa yang digunakan pada kontrak-kontrak internasional juga merupakan salah satu kendala yang harus diatasi. Dalam kontrak internasional yang umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pengguna jasa (employer), penyedia jasa konsultan (engineer) dan penyedia jasa kontraktor (contractor), terjadinya klaim yang kemudian berkembang menjadi sengketa terutama sekali disebabkan oleh kelalaian, kekurang telitian dan kelemahan dalam pengetahuan kontraktual para pelaku jasa konstruksi. Bertambahnya harga kontrak di samping karena adanya perubahan desain yang mengakibatkan bertambahnya volume pekerjaan dan perpanjangan waktu penyelesaian juga akibat adanya klaim dari pihak kontraktor. Komponen penambahan harga kontrak ini berdasarkan hasil studi yang dilakukan penulis, dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu perintah perubahan (variation order), penyesuaian harga dengan rumus eskalasi (price adjustment),dan klaim.

21 Hardjomuljadi, Sarwono; Abdulkadir, Ariono; Takei, Masaru (2006): Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract, Pola Grade, Jakarta 22 Martin, Elizabeth A and Law, Jonathan (2006): Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press, New York 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/ 2005: Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Jakarta, Indonesia


9

Suatu hal yang harus dipahami dalam kaitannya dengan klaim adalah bahwa kontraktor selalu berkewajiban menginvestasikan sumber daya, terutama sumber daya keuangan untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga kontraktor akan selalu berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh kembali dana investasi tersebut sebelum atau pada akhir penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan penulis24 maka penyebab klaim dapat diklasifikasi menajadi penyebab fisik klaim seperti dibawah ini, yang ternyata berbeda menurut sudut pandang pengguna jasa dan kontraktor selaku penyedia jasa, seperti pada gambar 02, 03 dan 04. A Construction:

A1 Acceleration, A2 Availability of labor, A3 Availability of material, A4 Availability of plant & equipment, A5 Changes in design, A6 Changes in scope of work, A7 Contractors late completion, A8 Damage o person or property, A9 Defective design, A10 Delays caused by the employer, A11 Delays caused by the contractor, A12 Design error and omission, A13 Employer furnished items, A14 Inadequate site investigation,A15 Late drawing and instruction, A16 Oral change order by employer, A17 Other contractors interference and delays, A18 Project planning and interfacing, A19 Possession of site and availability, A20 Slow client response, A21 Suspension of the works, A22 Sub contracting problem, A23 Variations in quantity, A24 Work stoppages.

B. Nature B1 Act of God, B2 Exceptional inclement whether, B3 Subsurface conditions of geology, B4 Subsurface conditions of ground water, B5 Unforeseeable physical conditions, B6 War/threats/public riots

C. Performance C1 Accidents safety, C2 Defective work, C3 Inefficiency and disruption, C4 Inspections problems, C5 labor disputes, C6 lack of communication among parties, C7 Poor site management and supervision, C8 Productivity of equipment, C9 Productivity of labor, C10 Slow decision making involving all parties, C11 Suitability of material, C12 Unsuitable leadership style of contractor.

D. Contractual D1 Ambiguities in contract documents, D2 Constructive change orders, D3 Delayed dispute resolution, D4 Delayed payment on contract and extras, D5 Different interpretation of contract document, D6 Variation order

E Third parties E1 Changes in law and regulations, E2 Changes in material and labor cost, E3 Cultural difference, E4 Environmental issue, E5 Government policies, E6 Inflation, E7 Interest rate, E8 National and international impact, E9 Permit and licenses, E10 Public disorder

24 Sarwono Hardjomuljadi (2014): Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia (with reference to the construction of hydroelectric power project in Indonesia).


10

Gambar 02 Penyebab Klaim Konstruksi dari sudut pandang Pengguna Jasa

Gambar 03 Penyebab Klaim Konstruksi dari sudut pandang Kontraktor


11

Dari hasil di atas terlihat bahwa dalam menghadapi suatu prmaasalahan yang sama yaitu penyebab fisik yang diambil dari banyak referensi, ternyata terdapat perrbedaan pandangan antara kontraktor dan pengguna jasa.

Didasari sudut pandang di atas, masing-,masing pihak menyiapkan strateginya masing-masing. Permasalahan yang timbul adalah strategi untuk mengurangi klaim yang dilakukan secara tidak benar, justru akan menimbulkan permasalahan baru. Sebagai pihak yang paling bisa mengambil tindakanvdan menentukan strateginya sejak awal adalah pengguna jasa, sehingga terkadang pihak pengguna jasa mengambil tindakan yang menurut pendapatnya adalah tindakan pengamanan untuk melindungi kepentingannya. Klaim Konstruksi pada Proyek Institusi Pemerintah Pasal 13

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Hal ini membuat penyelesaian klaim menjadi sulit, karena untuk

memutuskan bahwa suatu klaim disetujui berarti menyanggupi untuk membayar suatu nilai tertentu, sedangkan dalam Pasal 13 disebutkan bahwa sebelum adanya anggaran maka PPK dilarang membuat ikatan atau menandatangani kontrak. Pasal 51

(1) Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: a . jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian

harga; b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan

sesuai dengan isi Kontrak; d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Proses Klaim konstruksi utamanya bagi pekerjaan dengan kontrak lump

sum, menjadi sulit, karena PPK tidak berani memutuskan, karena bayang-bayang menguntungkan orang lain, yang bisa membawanya ke ranah pidana. Pemahaman arti dari kontrak lump sum secara legal, masih kurang dimiliki oleh para PPK dan bahkan institusi pemeriksa.


12

Contoh pertama, sangat sederhana adalah pembangunan suatu WC dengankontrak lump sum menggunakan kloset jongkok, yang kaena kondisi kesehatan pengguna jasa, terpaksa harus diubah menjadi kloset duduk.

Kloset duduk jelas harus dibeli dan memerlukan tambahan biaya pengadaan kloset duduk yang merupakan barang produksi pabrik.

Pihak PPK akan merujuk pada ketentuan yang biasanya akan disampaikan pada saat aanwijzing, bahwa Kontrak bersifat lump sum, semua resiko menjadi tanggung jawab penyedia jasa, sehingga meskipun diketahuinya bahwa perubahan menjadi kloset duduk memerlukan tambahan biaya pengadaan di pihak kontraktor, dia akan berkeras berpegang pada ketentuan di atas.

Di sinilah diperlukan pemahaman legal dan pemahaman akan suatu perjanjian, karena perjanjian kontrak lump sum ini dibuat dengan kondisi dan persyaratan/spesifikasi seperti yang diperjanjikan pada awalnya. Jika terjadi perubahan persyaratan/spesifikasi yang ditentukan oleh pengguna jasa atau merupakan suatu peruintah perubahan, maka apa yang diperjanjikan menjadi berubah dengan konsekwensi terjadinya perubahan lingkup perjanjian yang berarti sifat lumpsum yang diperjanjikan pada sasat awal telah berubah.

Contoh kedua, pentingnya pemahaman hukum, adalah pasal 51 menyebutkan beberapa jenis kontrak (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan (4) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dan (5) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Dari kelima jenis kontrak, hanya (5) kontrak terima jadi yang menyebutkan pekerjaan konstruksi, yang lain sama sekali tidak menyebutnya. Para engineer umumnya tidak menaruh perhatian akan hal ini, yang jika suatu saat berproses di pengadilan, bukan tidak mungkin hakim akan mempermasalahkan hal ini.

Contoh ketiga, perlunya pemahaman , kete;litian dn interpretasi kontrak yang benar. Pasal 92

(1). c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:. f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

Pasal 92 di atas mengatur mengenai kontrak lump sum (1).c tanpa penyesuaian harga,sedangkan dalam ayat (2).f disebutkan dapat disesuaikan apabila Penyedia


13

Jasa melakukan kesalahan. Pasal ini tidak mengatur mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Dalam menginterpretasikan suatu kontrak diperlukan suatu kemampuan menginterpretasi khusus, seperti dilihat pada klausula di bawah ini. FIDIC Conditions of Contract for Construction-1999 and MDB Harmonised Edition-2006)

Sub-Clause 17.4 Consequences of Employer Risks If the Contractor suffers delay and/or incurs Cost from rectifying this lost or damage, the Contractor shall give a further notice to the Employer and shall be entitled subject to Sub Clause 20.1 [Contractors Claim] ], b) payment of any such Cost, which shall be included in the Contract Price, in the case of sub-paragraph (f) and (g) of Sub-Clause 17.3 [Employers Risk], reasonable profit on the Cost shall also be included.

FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project-1999) Sub-Clause 17.4 Consequences of Employer Risks If the Contractor suffers delay and/or incurs Cost from rectifying this lost or damage, the Contractor shall give a further notice to the Employer and shall be entitled subject to Sub Clause 20.1 [Contractors Claim] b) payment of any such Cost, which shall be added to the Contract Price.

Dari kedua pasal di atas, jelas bahwa dalam hal terdapat tambahan biaya

pada kontrak harga satuan, tambahan harga sebesar Y harus dimasukkan dalam harga kontrak, berarti harga kontrak yang semula pada batas atas X akan naik menjadi Z = X+Y. Sedangkan pada kontrak lump sum tambahan harga Y akan ditambahkan, sehingga harga final menjadi X+Y juga, hanya permasalahan administrasinya saja yang berbeda.

KESIMPULAN

Penyebab klaim dari sudut pandang pihak kontraktor dan pihak pengguna jasa, berdasarkan studi yang dilakukan penulis ternyata berbeda, ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi atas kontrak. Peraturan pemerintah yang mengatur proses penyelenggaraan konstruksi dilingkungan institusi pemerintah terkesan unilateral. Diperlukan adanya kebersamaan stakeholder sektor konstruksi untuk memahami bahwa pembinaan bagi kontraktor nasional merupakan suatu keharusan untuk menghadapi era global, karena diperlukan suatu dukungan bagi kontraktor nasional oleh pemerintah dengan pembuatan aturan-aturan yang mendukung, sebaliknya pihak kontraktor harus mamahami masalah yang dihadapi bersama dan mendukung pemerintah dengan berperilaku profesional.


14

Penting untuk dicatat bahwa pada kontrak lump sum sekalipun, klausula yang menyangkut variasi harus tetap ada, untuk menjaga dalam hal terjadi variasi, karena kontrak konstruksi adalah kontrak yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Adriaanse, John (2010): Construction Contract Law : The Essential s Ali, Lukman et al (1994): Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka Allen, Robert (2007): The Penguin English Dictionary, WS Bookwell, Chaterine Tay, Swee Kian and Tang, See Chim (2004): Contract Law, Marshall

Cavendish International, Chow Kok Fong (2006): Construction Contracts Dictionary, Sweet & Maxwell Asia) Garner, Bryan A (2004): Blacks Law Dictionary, Thomson West Hardjomuljadi, Sarwono (2014): Factor Analysis on Causal of Construction Claims and

Disputes in Indonesia (with reference to the construction of hydroelectric power project in Indonesia).

Hardjomuljadi, Sarwono; Abdulkadir, Ariono; Takei, Masaru (2006): Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract, Pola Grade, Jakarta

Hardjomuljadi, Sarwono (2014): The Banks Role in the FIDIC Conditions of Contract MDB Harmonised Edition 2006, 6th FIDIC Asia-Pacific Contract Users Conference, FIDIC-Informa, July 8-9, 2014, Shenzen, China.

Hardjomuljadi, Sarwono (2013) "Challenge and Problem Solving in using FIDIC MDB: From Commencement to Termnination of the Works ", FIDIC Centenary Conference, September,15-18, Barcelona, Spain

Hardjomuljadi, Sarwono (2013) The Development of FIDIC General Conditions of Contract for Construction and the History of its Red Flag Clauses in Indonesia,.5th FIDIC Asia-Pacific Contract Users Conference, FIDIC-Informa, June 10-12, Kuala Lumpur, Malaysia

Hardjomuljadi, Sarwono (2012) The answer to the need of a fair and balanced Conditions of Contract, FIDIC, World Annual Conference, September 9-12, Seoul , Korea

Martin, Elizabeth A and Law, Jonathan (2006): Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press, New York

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/ 2005: Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Jakarta, Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54/ 2019: Pengadaaan Barang/ Jasa Pemerintah

Salim, Peter (2007): Collegial English-Indonesia Dictionary, Modern English Press, Jakarta

Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Manajemen Klaim Oleh Dr Sarwono

Documents