Making A Convenience Airport

Laporan Tahunan 2008 Annual Report

Making A Convenience Airport

Introduction

Our Services

Operational Review

Governance Report

Management Discussion & Analysis

Daftar Isi2 Visi & Misi Vision & Mission

3 Strategi Perusahaan Company Strategy

4 Sekilas Perusahaan Company in Brief

5 Wilayah Kerja Working Area

7 Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

8 Peristiwa Penting 2008 2008 Important Events

10 Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners

18 Laporan Direksi Report from the Board of Directors

28 Jasa Aeronautika Aeronautical Services

32 Jasa Non-Aeronautika Non-Aeronautical Services

40 Pengembangan Usaha Business Development

44 Pengembangan Bandara Airport Development

46 Sumber Daya Manusia Human Resources

54 Struktur Organisasi Organization Structure

56 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

62 Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

92 Manajemen Risiko Risk Management

100 Diskusi & Analisis Manajemen Management Discussion & Analysis

113 Informasi Perusahaan Corporate Information

114 Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Responsibility for Financial Reporting

115 Laporan Keuangan Financial Statements

Table of Contents

Angkasa Pura II Annual Report 2008 1

Melalui upaya-upaya berkesinambungan

dalam perluasan kapasitas serta peningkatan

fasilitas di bandara-bandara yang dikelola,

termasuk pencanangan program ‘Road to

Clean Airport’ di 2008, Angkasa Pura II terus

berfokus menampilkan citra bandara yang

aman, nyaman dan efisien, dengan kualitas

layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta

ekspektasi para pengguna jasa bandara.

Making A Convenience Airport

Through consistent and sustained efforts in capacity expansion and facility

improvements in airports under its management, including through the launch

of the ‘Road to Clean Airport’ program in 2008, Angkasa Pura II focuses on

building an image of safe, comfortable and efficient airport, offering a level of

service quality that can fulfill the needs and expectations of the various airport

service users.

2 Angkasa Pura II Laporan Tahunan 2008

Visi

Misi

Vision

Mission

Menjadi pengelola bandar udara bertaraf internasional yang mampu bersaing di kawasan regional.

Mengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan, dalam upaya memberikan manfaat optimal kepada pemegang saham, mitra kerja, pegawai, masyarakat dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis.

To be an international-class airport management company with high competitiveness regionally.

Managing airport services and air traffic services with a priority to flight safety and customer satisfaction, in the effort of creating optimum benefit for shareholders, business partners, employees, the community, and the environment, by firmly holding to business ethics.

Visi & Misi Vision & Mission



Strategi yang ditetapkan untuk pengembangan

perusahaan adalah strategi pertumbuhan adaptif

(adaptive growth strategy) antara lain:

Strategi Pertumbuhan Gradual yaitu pengembangan

bisnis inti dengan strategi pertumbuhan secara bertahap,

antara lain penataan Terminal Penumpang Bandara

Soekarno-Hatta, Polonia, Supadio, Sultan Syarif Kasim II

dan Sultan Iskandar Muda.

Strategi Diversifikasi Konsentrik, yaitu diversifikasi

pengembangan usaha yang terkait (related) dan jasa

penunjang lainnya antara lain pembangunan hanggar,

terminal kargo, airport railway, airport shopping mall,

real estate dan lain lain, yang diterapkan di bandara

cabang sesuai kondisi masing-masing bandara dengan

memanfaatkan pasar, teknologi dan sumber daya

perusahaan.

STRATEGI UTAMA

Strategi Utama dalam mengelola perusahaan adalah

sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Bisnis, yaitu dengan strategi

pengelolaan:

• Bisnisinti(core business) dilakukan sendiri.

• Bisnisyangterkaitdenganbisnisinti(related

business) dengan cara sharing kepemilikan melalui

saham atau anak perusahaan.

• Bisnispendukung(supporting business) dengan

cara KSO/BOT (Kerja Sama Operasi/Build Operate

Transfer).

2. Restrukturisasi Keuangan yaitu sumber dana

pengembangan usaha melalui dana internal,

eksternal (loan, obligasi, saham) atau kerja sama

dengan pihak investor.

3. Restrukturisasi Organisasi yaitu perubahan struktur

organisasi dari berbasis fungsional menjadi organisasi

berbasis unit usaha (SBU/Strategic Business Unit).

4. Restrukturisasi Organisasi dan SDM yaitu

mewujudkan organisasi dengan jumlah SDM yang

ramping, kompeten dan fokus.

5. Restrukturisasi Operasional yaitu pelayanan jasa

ATS yaitu enroute/overflying dengan pengelolaan

mengarah kepada cost recovery, pelayanan jasa

aeronautika non-ATS dengan pengelolaan semi

komersial dan jasa non-aeronautika dengan

pengelolaan komersial penuh.

The company has established an adaptive growth strategy

with respect to business development, consisting of:

Gradual Growth Strategy, to grow its core business

gradually in several stages, among others, the

reorganization of the passenger terminals in Soekarno-

Hatta, Polonia, Supadio, Sultan Syarif Kasim II, and Sultan

Iskandar Muda airports.

Concentric Diversification Strategy, to diversify into the

development of related businesses and other support

services, such as construction of hangar, cargo terminal,

airport railway, airport shopping mall, real estate, and

others, according to the specific conditions at each

airport, by utilizing market, technology and company

resources.

GRAND STRATEGY

1. Business Restructuring, involving:

• Corebusinessthroughownresources.

• Relatedbusinessesthroughsharedownershipin

equity participation or subsidiaries.

• SupportingbusinessesthroughOperational

Cooperation/Built-Operate-Transfer scheme.

2. Financial Restructuring, to finance business

development using internal cash flows, external

funding (loan, bonds, or equity issuance), or

cooperation with strategic investors.

3. Organizational Restructuring, to transform from

a functional-based organizational structure into a

Strategic Business Unit (SBU)-based organization.

4. Organizational and Human Resources restructuring,

to create a lean organization with a smaller number

of more competent and focused human resources.

5. Operational Restructuring, comprising Air Traffic

Services (ATS) with emphasis on cost recovery,

non-ATS aeronautical services with semi-commercial

management, and non-aeronautical services with full

commercial management.

Company StrategyStrategi Perusahaan


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Angkasa Pura II adalah perusahaan milik negara yang mengelola jasa

kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara. Aktivitasnya meliputi

pelayanan jasa penerbangan dan jasa penunjang bandara di kawasan

Barat Indonesia sejak tahun 1984.

Pada awal berdirinya, 13 Agustus 1984, Angkasa Pura II bernama Perum

Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang bertugas mengelola dan

mengusahakan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng (kini bernama

Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta) dan Bandara Halim

Perdanakusuma. Tanggal 19 Mei 1986 berubah menjadi Perum Angkasa

Pura II dan selanjutnya tanggal 2 Januari 1993, menjadi Persero sesuai

Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 3 tahun 1993 menjadi PT (Persero)

Angkasa Pura II. Tanggal 18 November 2008, menjadi PT Angkasa Pura II

(Persero) sesuai Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN No. 38 Tahun

2008.

Saat ini Angkasa Pura II mengelola dua belas bandara utama di kawasan

Barat Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma

(Jakarta), Polonia (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Ketaping)

dahulu Tabing, Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif

Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandar

Muda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang) dahulu Kijang,

Sultan Thaha (Jambi) dan Depati Amir (Pangkal Pinang) , serta melayani

jasa penerbangan untuk wilayah udara (Flight Information Region/FIR)

Jakarta.

Seiring dengan pertumbuhan industri angkutan udara Indonesia yang

meningkat pesat, Angkasa Pura II selalu mengedepankan pelayanan yang

terbaik bagi pengguna jasa bandara. Bandara yang dikelola Angkasa

Pura II selalu memperoleh penghargaan Prima Pratama dari Departemen

Perhubungan RI untuk kategori Terminal Penumpang Bandara.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang handal, selama tiga tahun

berturut-turut Angkasa Pura II telah memperoleh penghargaan The Best

BUMN in Logistic Sector dari Kementerian Negara BUMN RI (2004-2006),

The Best I in Good Corporate Governance (2006), Juara I Annual Report

Award 2007 kategori BUMN Non-Keuangan Non-Listed, dan BUMN

Terbaik dan Terpercaya dalam bidang Good Corporate Governance dalam

Corporate Governance Perception Index 2007 Award.

Angkasa Pura II selalu melaksanakan kewajibannya memberikan

dividen kepada negara sebagai pemegang saham dan turut membantu

meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian terhadap karyawan dan

keluarganya serta masyarakat umum dan lingkungan sekitar bandara

melalui program Corporate Social Responsibility.

PT Angkasa Pura II (Persero) is a state-owned enterprise that provides airport and air traffic services. Since 1984, it has provided flight and airport management services in the western region of Indonesia.

At the time of its establishment on 13 August 1984, Angkasa Pura II was called Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng, entrusted with the management and operations of Jakarta Cengkareng Airport (the present Jakarta Soekarno-Hatta International Airport) and the Halim Perdanakusuma Airport. On 19 May 1986, its name was changed to Perum Angkasa Pura II, and subsequently on 2 January 1993, its status was changed to a ‘Persero’ (state-owned limited liability company) with the name of PT (Persero) Angkasa Pura II as covered by Notary Deed No. 3 Year 1993 of Notary Muhani Salim, SH. Lastly, on 18 November 2008, the name was changed to PT Angkasa Pura II (Persero) as covered in Notary Deed No. 38 Year 2008 of Notary Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN.

At present, Angkasa Pura II operates twelve major airports in the western region of Indonesia. These are the Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Polonia (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Ketaping) formerly Tabing, Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang) formerly Kijang, Sultan Thaha (Jambi) and Depati Amir (Pangkal Pinang). Angkasa Pura II also provides flight management services for the Jakarta Flight Information Region (Jakarta FIR).

Angkasa Pura II strives at all times to provide the best services to airport users, in line with the fast growth of the air transportation industry in Indonesia. The airports under its management regularly receive the Prima Pratama Award in the Airport Passenger Terminal category from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

As a well-known State-Owned Enterprise (SOE), Angkasa Pura II had been recognized as the Best SOE in Logistics Sector by the State Ministry of SOE for three consecutive years (2004-2006), the Best I in Good Corporate Governance (2006), the 1st Rank in the Annual Report Award 2007 in the category of Non-Financial Non-Listed SOE, and as Best and Trusted SOE in Good Corporate Governance in the Corporate Governance Perception Index 2007 Award.

Angkasa Pura II has always fulfilled its responsibility with regards to dividend contribution to the State as shareholder, and has actively participated in the efforts to improve the welfare of its employees and their families, as well as communities and the environment around its airports through its Corporate Social Responsibility programs.

Profil PerusahaanSekilas Perusahaan



Wilayah Kerja Working Area


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

Pengendalian lalu lintas udara yang saat ini mencapai 1.400 per hari

dengan sistem otomasi yang dikembangkan oleh PT Angkasa Pura II

(Persero) lebih dikenal dengan JAATS (Jakarta Automated Air Traffic

Control System) mampu menjangkau keseluruh wilayah udara yang

menjadi tanggung jawabnya.

To date, the flight traffic control has reach 1,400 per day, with the

automated system developed by PT Angkasa Pura II (Persero), better

known as, JAATS (Jakarta Automated Air Traffic Control System),

is able to cover all the airspace of its responsibility.

6 Angkasa Pura II Laporan Tahunan 20086 Angkasa Pura II Laporan Tahunan 2008

Wilayah Kerja Working Area

Sejak tanggal 12 Mei 2005, Flight Information Region

(FIR) di Indonesia yang sebelumnya terdiri dari 4 wilayah

(Jakarta FIR, Bali FIR, Ujung Pandang FIR dan Biak FIR)

telah dikelompokkan kembali menjadi 2 wilayah, yaitu

Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR. Pengelolaan jasa

penerbangan (aeronautika) di Jakarta FIR dilakukan oleh

Angkasa Pura II.

Since 12 May 2005, the Flight Information Region in

Indonesia that previously consisted of 4 regions (Jakarta

FIR, Bali FIR, Ujung Pandang FIR and Biak FIR) have

been re-organized into 2 regions, namely the Jakarta

FIR and Ujung Pandang FIR. The provision of air traffic

(aeronautical) services for the Jakarta FIR is assigned to

Angkasa Pura II.

Jakarta FIR Ujung Pandang FIR

Husein Sastranegara Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Sultan Iskandar Muda Airport Raja Haji Fisabilillah Airport

Soekarno-Hatta Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Supadio Airport SM Badaruddin II Airport Minangkabau Airport


Financial HighlightsIkhtisar Keuangan

Perbandingan Selama Lima Tahun Terakhir 2004-2008Comparative In The Last Five Years 2004-2008

(Dalam Miliar Rupiah - In Billion Rupiah)Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik menggunakan notasi Indonesia

Numerical notations in all tables and graphics are in Indonesian

2004 2005 2006 2007 2008NERACA BALANCE SHEETSAKTIVA ASSETSAktiva Lancar 1.017.156 1.220.269 1.497.878 2.480.214 2.782.195 Current AssetsAktiva Pajak Tangguhan 26.825 19.014 16.638,00 - - Deferred Tax AssetsInvestasi Jangka Panjang 291.286 280.859 284.676 326.547 333.586 Long Term InvestmentsAktiva Tetap 1.670.547 1.734.968 3.279.468 3.224.943 3.787.792 Fixed AssetsAktiva Tetap lain-lain 330.360 298.037 312.727 308.528 422.893 Fixed Other AssetsJUMLAH AKTIVA 3.336.174 3.553.147 5.391.387 6.340.232 7.326.466 TOTAL ASSETSPASSIVA LIABILITIESKewajiban Jangka Pendek 220.081 219.731 290.754 350.951 363.968 Current LiabilitiesKewajiban Tangguhan - - - 33.144 8.047 Deferred Liabilities Kewajiban Jangka Panjang 19.334 10.260 7.232 10.248 55.077 Long-Term DebtsDana Titipan THT 47.554 33.777 40.588 56.916 68.370 Retiree Welfare Program FundBantuan Pemerintah yang

Belum ditentukan Statusnya 71.038 71.038 1.599.101 1.672.715 2.052.068 Unstipulated Government’s

ContributionEkuitas 2.978.167 3.218.341 3.453.712 4.216.258 4.778.936 EquityJUMLAH PASSIVA 3.336.174 3.553.147 5.391.387 6.340.232 7.326.466 TOTAL PASSIVA

LAPORAN LABA/RUGI STATEMENTS OF INCOMEPENDAPATAN USAHA OPERATING REVENUEPendapatan Aeronautika 1.219.717 1.361.391 1.466.829 1.572.988 1.714.366 Aeronautical Revenue Pendapatan Non-Aeronautika 286.611 348.988 402.935 464.655 524.907 Non-Aeronautical Revenue Pendapatan Kargo 20.124 37.250 Cargo RevenueJUMLAH PENDAPATAN 1.506.328 1.710.379 1.869.764 2.057.767 2.276.523 TOTAL REVENUEBEBAN USAHA OPERATING EXPENSESBeban Pegawai 460.610 460.864 551.493 610.475 636.542 Employee ExpensesBeban Pemeliharaan dan Persediaan 101.055 110.918 117.717 130.651 148.926 Maintenance and Inventory ExpensesBeban Sewa 125.612 145.245 182.469 188.275 190.372 Rent ExpensesBeban Umum dan Aktiva Dibiayakan 141.897 165.737 179.646 264.605 254.897 General Expenses and Asset ExpendedBeban Piutang Ragu-ragu 20.052 28.661 24.283 27.040 57.457 Bad Debts ExpensesBeban Penyusutan dan Amortisasi 117.486 157.202 219.825 214.608 211.032 Depreciation and Amortization ExpensesJUMLAH BEBAN USAHA 966.712 1.068.627 1.275.433 1.435.654 1.499.226 TOTAL OPERATING EXPENSESLABA USAHA 539.616 641.752 594.331 622.113 777.297 OPERATING INCOMEPENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)Pendapatan Diluar Usaha 116.445 129.591 144.764 167.248 285.229 Non-Operating IncomeBeban Diluar Usaha 40.458 37.502 97.151 44.338 91.543 Non-Operating ExpensesJUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA 75.987 92.089 47.613 122.910 193.686 TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES) LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA 615.603 733.841 641.944 745.023 970.983 PROFIT (LOSS) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMSPos Luar Biasa 8.705 99.449 1.409 8.926 - Extraordinary ItemsLABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 606.898 634.392 640.535 736.097 970.983 Profit Before TaxPENGHASILAN/BEBAN PAJAK TAX EXPENSESPajak Kini (179.675) (214.202) (194.814) (210.971) (261.995) Current Income TaxPajak Tangguhan (7.811) (2.364) (10.573) (26.538) (16.594) Deferred Income TaxLABA (RUGI) SETELAH PAJAK 419.412 417.826 435.148 498.588 692.394 NET PROFIT AFTER TAX

Biaya Expenses (Dalam Miliar Rupiah - In Billion Rupiah)

1.499

91

Usaha Operating

Di Luar Usaha Non-Operating

Pendapatan Revenues (Dalam Miliar Rupiah - In Billion Rupiah)

1.714

525

285

Aeronautika Aeronautical

Non-Aeronautika Non-Aeronautical

Di Luar Usaha Non-Operating

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Peristiwa Penting 2008

01

10

02

11

03

12

04

13

Penyambutan dan pengalungan bunga kepada Wisatawan Mancanegara Pertama yang datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, oleh Direktur Utama didampingi Direktur Keuangan dan Direktur Personalia dan Umum, dalam rangka program Visit Indonesia 2008.

Special welcoming ceremony as part of the Visit Indonesia 2008 program, in which the President Director of Angkasa Pura II, along with the Director of Finance and Director of Personnel & General Affairs, greet the first foreign tourist to arrive in Indonesia via the Soekarno-Hatta Airport.

Pencanangan Program Bersih Bandara “Clean Airport Action” dan Peresmian Fasilitas Umum Di Bandara Soekarno-Hatta oleh Menteri Perhubungan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Gubernur Banten, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa bandara.

Official opening by the Minister of Transportation, the Minister of Cultural Affairs and Tourism, and the Governor of Banten Province, of the “Clean Airport Action” program and inauguration of newly-renovated public facilities at the Soekarno-Hatta Airport towards improving the service level to airport users.

Workshop Program Konsultasi Publik dan Peningkatan Mutu Pelayanan Jasa Bandar Udara, kerjasama Angkasa Pura II dengan YKLI diselenggarakan di Bandara Soekarno-Hatta, Polonia dan Minangkabau.

In cooperation with YKLI, Angkasa Pura II conducted a workshop in Public Consultation and Airport Service Quality Improvement Program at the Soekarno-Hatta, Polonia and Minangkabau airports.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama Angkasa Pura II, Edie Haryoto dan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Rinaldi Firmansyah tentang Penyediaan Layanan Total Solusi Fasilitas Telekomunikasi pada Bandar Udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero).

Signing of an MoU by Edie Haryoto, President Director of Angkasa Pura II, and Rinaldi Firmansyah, President Director of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, concerning the provision of total solutions in telecommunications facilities at airports under the management of Angkasa Pura II.

Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, didampingi Menteri Perhubungan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Hukum dan HAM.

Official visit by the Vice President of the Republic of Indonesia, along with the Minister of Transportation, the State Minister of SOE, and the Minister of Justice and Human Rights, to the Soekarno-Hatta Airport.

Angkasa Pura II turut serta dalam penanaman pohon dalam rangka Bulan Menanam Pohon Indonesia yang diikuti oleh 20 BUMN Jawa Barat dan Banten, di Tol Cipularang, Jawa Barat.

Angkasa Pura II participated in a tree-planting program involving 20 State-Owned Enterprises (SOE) in West Java and Banten at the Cipularang Toll Road, West Java, as part of the Indonesia Tree Planting Month program.

Rapat Kerja Perusahaan Tahun 2008, dengan tema “Creative & Proactive to Build a Better Future” dan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara Angkasa Pura II dengan Sekarpura II disaksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Hotel Grand Preanger – Bandung.

Company Meeting for 2008 with the theme “Creative & Proactive to Build a Better Future”, and the signing of the Collective Labour Agreement between Angkasa Pura II and Sekarpura II as witnessed by the Minister for Labour and Transmigration, at Grand Preanger Hotel, Bandung.

Angkasa Pura II sebagai BUMN Terbaik dan Terpercaya dalam bidang Good Corporate Governance dalam acara Corporate Governance Perception Index 2007 Award yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Governance yang bekerjasama dengan Majalah SWA, di Hotel Borobudur, Jakarta.

Angkasa Pura II received the award as Best and Trusted SOE in Good Corporate Governance at the Corporate Governance Perception Index 2007 Award conducted by the Indonesian Institute for Corporate Governance in cooperation with SWA Magazine, at Hotel Borobudur, Jakarta.

1 Januari

23 September

8 Januari

22 Oktober

18 Januari

18 Desember

18-20 Februari

18 Desember


05 06 07 08 09

Penghargaan

2008 Important Events

Awards

Temu kenal Direksi baru Angkasa Pura II dengan karyawan dan mitra kerja Angkasa Pura II di Kantor Pusat Angkasa Pura II, Tangerang.

Introduction of the new Directors of Angkasa Pura II with employees and business partners of the Company at Angkasa Pura Head Office, Tangerang.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Angkasa Pura II, Edie Haryoto dengan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Firmansyah Rahim tentang Peningkatan Mutu Pelayanan di Bandar Udara melalui Kegiatan Penyuluhan di Gedung Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.

The signing at the Building of the Ministry of Cultural Affairs and Tourism, of an agreement by Edie Haryoto, President Director of Angkasa Pura II, and Firmansyah Rahim, the Director General for Tourism Destination Development at the Ministry of Cultural Affairs and Tourism, concerning Airport Service Quality Improvement through Mentoring Activities.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama Angkasa Pura II, Edie Haryoto dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana dan Bupati Bangka Tengah, Abu Hanifah tentang Persiapan Rencana Kerjasama Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Depati Amir, di Belitung.

Signing of an MoU by Edie Haryoto, President Director of Angkasa Pura II, Eko Maulana, Governor of Bangka Belitung Province, and Abu Hanifah, Regent of Central Bangka Regency, concerning the Preparations for Cooperation in the Construction and Development of Depati Amir Airport at Belitung.

Acara Airlines Gathering dengan tema “Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta A New Beginning” di Kantor Pusat Angkasa Pura II, Tangerang.

Airlines Gathering with the theme “Terminal 3 Soekarno-Hatta Airport - A New Beginning”, held at Angkasa Pura II Head Office building, Tangerang.

Angkasa Pura II sebagai pemenang pertama 2007 Annual Report Awards kategori BUMN Non Keuangan Non Listed yang diselenggarakan BAPEPAM-LK di Hotel Borobudur, Jakarta.

Angkasa Pura II received first rank award for the SOE Non-Financial Non-Listed company category in the 2007 Annual Report Awards organized by Bapepam-LK, at Hotel Borobudur, Jakarta.

12 Agustus 23 April 22 Mei 6 Juni 9 Juni

2007 Annual Report AwardsPeringkat I Kategori Perusahaan BUMN Non Keuangan - Non Listed

Sertifikat 2007 Annual Report AwardsPeringkat I Kategori Perusahaan BUMN Non Keuangan - Non Listed

Corporate Governance Perception Index 2007Perusahaan Terpercaya dan BUMN Terbaik

Sertifikat Corporate Governance Perception Index 2007Perusahaan Terpercaya dan BUMN Terbaik

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Laporan Dewan Komisaris

Sutanto Komisaris Utama President Commissioner


Report from the Board of Commissioners

Pemegang Saham dan Stakeholder yang terhormat,

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan

Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbinganNya, kami

berbesar hati dapat melaporkan kepada pemegang

saham dan para stakeholder bahwa pada tahun 2008

Angkasa Pura II kembali berhasil membukukan kinerja

yang baik, dengan pencapaian laba bersih sebesar

Rp 692,395 miliar pada tahun 2008, naik 40%

dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 493,519 miliar.

Dewan Komisaris juga merasa bangga dengan berbagai

pengakuan terhadap perusahaan atas kinerja yang

baik dari tahun ke tahun, termasuk penghargaan dari

2007 Annual Report Awards sebagai Juara I kategori

BUMN Non-Keuangan Non-Listed dan penghargaan dari

Corporate Governance Perception Index 2007 Award

sebagai BUMN Terbaik dan Terpercaya dalam bidang

Good Corporate Governance. Sungguh hal ini merupakan

suatu prestasi yang membanggakan bagi kita semua yang

kami yakini akan terus meningkat di tahun yang akan

datang.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Giving praise to the Lord God for His Blessings and

Guidance to us all, we have the pleasure of reporting to

the shareholders and our stakeholders of another year

of excellence performance by Angkasa Pura II in 2008. In

that year, Angkasa Pura II booked a net income of

Rp 692.395 billion, which represented a significant

increase of 40% over net income in 2007 of Rp 493.519

billion.

The Board of Commissioners also takes pride in the

various recognitions that Angkasa Pura II continued to

receive over the years, including in the 2007 Annual

Report Awards as the 1st place winner in the Non-

Finance Non-Listed State-Owned Enterprise category,

and the recognition as The Best and Trusted SOE in

Good Corporate Governance in the 2007 Corporate

Governance Perception Index. Angkasa Pura II is justifiably

proud of these achievements, and we are convinced that

we can continue to do better in the years to come.

Dewan Komisaris melakukan upaya-upaya secara maksimal dalam menjaga terselenggaranya praktik dan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The Board of Commissioners has made every efforts to ensure the continuation

and quality of Good Corporate Governance practices.

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang

baik (Good Corporate Governance) adalah suatu

keharusan. Untuk mencapai itu, sepanjang tahun 2008,

secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi,

Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan

dan pengarahan terhadap pelaksanaan strategi dan

kebijakan yang diambil oleh pihak Manajemen Angkasa

Pura II. Hal ini tercermin melalui totalitas pelaksanaan

program kerja Dewan Komisaris semisal kunjungan kerja

langsung ke kantor-kantor cabang untuk melihat sendiri

kondisi akhir di lapangan, melihat proses kerja yang

berjalan, kesesuaian prosedur yang diterapkan guna

menjaga integritas, keterbukaan serta profesionalisme

Perusahaan, rapat internal rutin Dewan Komisaris, rapat

Dewan Komisaris dengan Direksi, rapat Komite-Komite

dan rapat-rapat lainnya.

Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada

Bapak Rinaldo J. Aziz yang telah dipercaya sebagai

Wakil Direktur Utama Angkasa Pura II dan juga sebagai

Komisaris anak perusahaan PT Angkasa Pura Schiphol,

serta kepada Bapak Robert D. Waloni yang telah

dipercaya sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan

Usaha Angkasa Pura II. Tantangan yang dihadapi

Perusahaan dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Kami optimis kehadiran dua orang direktur baru akan

memberikan sumbangan positif bagi pengembangan dan

kemajuan Angkasa Pura II di masa datang.

The implementation of Good Corporate Governance

principles have become a necessity. Accordingly,

throughout the year 2008, the Board of Commissioners

has consistently carried out its supervisory and advisory

functions over the implementation of strategies and

policies by the Management of Angkasa Pura II. In

performing these functions, the Board of Commissioners

engaged in a variety of work programs including

official visits to branch offices for direct observations

of operational conditions in the field, existing work

processes, and effectiveness of the various procedures

that are implemented to maintain the integrity,

transparency and professional conduct of Angkasa

Pura II. The Board of Commissioners also conducted

internal board meetings, joint meetings with the Board

of Directors, as well as participated in various Committee

meetings and other meetings.

We would like to welcome Rinaldo J. Aziz to his post

as Deputy President Director of Angkasa Pura II and

concurrently as Commissioner in PT Angkasa Pura

Schiphol, our subsidiary. A warm welcome also to

Robert D. Waloni that has been entrusted as Director

of Commercial and Business Development at Angkasa

Pura II. Currently, we are facing increasing challenges

in our business, and the addition of these two new

personnel at the Board of Directors should serve to

contribute positively to further development and progress

for Angkasa Pura II in the future.



Tantangan bagi kemajuan Angkasa Pura II ke depan

tidaklah ringan. Dengan pesatnya peningkatan jumlah

pengguna jasa penerbangan dari tahun ke tahun,

kapasitas terminal di beberapa bandara harus menjadi

perhatian khusus agar tidak menyebabkan berkurangnya

kualitas pelayanan, keamanan dan kenyamanan

pengguna jasa bandara. Program pengembangan

infrastruktur di bandara dengan demikian merupakan

langkah antisipasi yang menjadi salah satu prioritas

Manajemen Angkasa Pura II saat ini.

Pembangunan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta

yang akan selesai di awal tahun 2009 diharapkan dapat

mengurangi kepadatan di Terminal 1 dan Terminal 2 saat

ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan

dan kenyamanan bagi pengguna jasa dan masyarakat.

Demikian juga dengan proyek-proyek pembangunan

infrastruktur di bandara lain seperti pembangunan

terminal baru di Bandara Sultan Iskandar Muda – Banda

Aceh dan Bandara Kuala Namu – Medan, perluasan

terminal di Bandara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru

dan Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang, serta

penambahan dan penggantian fasilitas dan peralatan

penunjang keselamatan penerbangan di hampir seluruh

bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II. Proyek-

proyek pengembangan ini memiliki peran cukup vital

dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada

pengguna jasa bandara.

Angkasa Pura II faces considerable challenges for its

future progress. With the rapid increase each year in the

numbers of airport service user, the carrying capacity

of passenger terminals at a number of airports requires

special attention in order to prevent a decline in service

quality level, security and comfort provided to airport

service users. Hence, in anticipation, airport infrastructure

development programs have become one of the priorities

of the Management of Angkasa Pura II at present.

The construction of Terminal 3 at Soekarno-Hatta Airport

that is expected to be completed in early 2009 is expected

to reduce the present congestion in Terminal 1 and

Terminal 2, and thus improving both the service quality

level and comfort for airport service users and the public.

Likewise with the infrastructure development projects at

other airports such as the construction of new passenger

terminals at Sultan Iskandar Muda Airport – Banda Aceh

and Kuala Namu Airport – Medan, terminal expansion at

Sultan Syarif Kasim II Airport – Pekanbaru and Raja Haji

Fisabilillah Airport – Tanjung Pinang, and the replacement

and addition to flight safety support equipment and

facilities at almost all of the airports under Angkasa

Pura II. These infrastructure development projects play a

vital role towards the ability to deliver the best services to

airport service users. In

tro

du

ctio

nO

ur

Serv

ices

Op

erat

ion

al R

evie

wG

ove

rnan

ce R

epo

rtM

D&

A


Tirta Hidayat Komisaris

Commissioner

Sutanto Komisaris Utama

President Commissioner

Suratto Siswodihardjo Komisaris

Commissioner

M. Iksan Tatang Komisaris

Commissioner

Suyatno Harun Komisaris

Commissioner

Akhir kata, perkenankan kami, Dewan Komisaris

menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemegang

Saham atas kepercayaan yang diberikan kepada kami

untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengarahan

terhadap pengelolaan Perusahaan. Melihat kinerja dan

hasil yang telah dicapai di tahun 2008, Insya Allah kami

optimis Angkasa Pura II akan mampu meningkatkan

kinerja dan mencapai percepatan pertumbuhan usaha

yang maksimal pada tahun-tahun mendatang.

Kami juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi

yang tinggi kepada jajaran Direksi yang telah berjuang

keras untuk memajukan Perusahaan ini. Semoga Allah

SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya

serta memberikan kemudahan atas pekerjaan yang

diamanahkan kepada kita semua. Amin.

In closing, the Board of Commissioners would like to

extend a heartfelt thanks to the Shareholders for the vote

of confidence in entrusting the supervision and direction

of the management of Angkasa Pura II to the Board.

Judging from the performance and achievements in

2008, the Board is optimistic that, God willing, Angkasa

Pura II will be able to improve its performance and further

accelerate its business growth optimally in the years to

come.

The Board of Commissioners would also like to convey its

gratitude and appreciation to the Board of Directors that

have been working hard for the good of the Company.

May the Lord God grants us His Blessings so that we can

perform the duties that have been entrusted to us to the

best of our ability.



Dewan Komisaris Board of Commissioners

Tirta Hidayat Komisaris Commissioner

dari kiri ke kanan: from left to right:

Suratto Siswodihardjo Komisaris Commissioner

Sutanto Komisaris Utama President Commissioner

Suyatno Harun Komisaris Commissioner

M. Iksan Tatang Komisaris Commissioner

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Sutanto

Komisaris Utama

Lahir pada tahun 1950 di Pemalang, Jawa Tengah. Lulus

Akabri Kepolisian tahun 1973, mengawali karir sebagai

Pamapta Konwiko 74 Jakarta Selatan hingga tahun

1975, diangkat menjadi Kapolsek Metro Kebayoran Lama

tahun 1978, menjadi Kapolsek Kebayoran Baru tahun

1980, melanjutkan pendidikan di PTIK dan lulus tahun

1983. Selanjutnya diangkat sebagai Kepala Detasemen

Provost di Polda Jawa Timur tahun 1990, tidak berapa

lama kemudian, tahun 1991 diangkat menjadi Kapolres

Sumenep, Jawa Timur. Karirnya terus berlanjut menjadi

Kapolres Sidoarjo tahun 1992 hingga tahun 1994,

kemudian tahun 1994 hingga 1995 ditempatkan

menjadi Paban Asrena Polri, hingga tahun 1995 diangkat

menjadi ajudan Presiden Soeharto. Tahun 1998 hingga

tahun 2000 dipercaya sebagai Waka Polda Metro Jaya,

dan mengikuti kursus Lemhanas tahun 2000, selesai

mengikuti Lemhanas, diangkat menjadi Kapolda Sumut

hingga Oktober 2000, selanjutnya menjadi Kapolda Jawa

Timur hingga Oktober tahun 2002. Selanjutnya menjadi

Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tahun

2002 hingga tahun 2005. Kemudian diangkat menjadi

Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional pada

bulan Februari 2005 hingga Juli 2005 diangkat menjadi

Kepala Kepolisian Republik Indonesia hingga 2008, dan

selanjutnya menjadi Komisaris Utama di Angkasa Pura II.

Suratto Siswodihardjo

Komisaris

Lahir pada tahun 1946 di Solo, Jawa Tengah. Lulus Akabri

Bagian Udara tahun 1969 dan menerima gelar Sarjana

Sosial dari Universitas Jakarta pada tahun 1992. Pernah

menjabat sebagai Kasi Sospol Mabes AU (1990-1992),

Anggota DPRD-DKI Fraksi ABRI sebagai Wakil Ketua

Komisi D, dan Ketua Umum INKOPAU Jakarta (1998-

2001). Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Sweet Indo

Lampung dan Komisaris PT Indo Lampung Perkasa (1998-

2000), Dewan Audit Bank BUKOPIN (2001), Komisaris

PT Prosys Engineers International (2005), dan Komisaris

Bank BUKOPIN (2001-2002). Menjabat sebagai Komisaris

Angkasa Pura II sejak tahun 2006.

Tirta Hidayat

Komisaris

Lahir di Banda Aceh tahun 1959. Menyelesaikan

Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia tahun 1985.

Memperoleh gelar Master of Science in Economics Cornell

University, New York (1987), gelar Doctor of Philosophy

in Economic Cornell University, New York (1991).

Pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan


Born in 1950 in Pemalang, Central Java. Graduated from

the National Police Academy in 1973 and began his career

as Pamapta at Konwiko 74 South Jakarta until 1975.

Appointed as Kapolsek of Metro Kebayoran Lama in 1978,

and as Kapolsek of Kebayoran Baru in 1980. Pursued

further study in the PTIK and graduated in 1983. Next, he

served as Head of Detasemen Provost at East Java Polda

in 1990 and not long afterwards in 1991 appointed as

Kapolres of Sumenep, East Java. His career continued with

an appointment as Kapolres of Sidoarjo in 1992 to 1994,

and then from 1994 to 1995 served as Paban Asrena

Polri, and in 1995 appointed as adjutant to Soeharto, the

President of the Republic of Indonesia. Between 1998 and

2000 he served as Waka Polda Metro Jaya. Attended the

Lemhanas course in 2000 and upon graduation, appointed

as Kapolda of North Sumatera until October 2000, then

as Kapolda of East Java until October 2002. Next, he

served as Head of the Training and Education Institution of

the National Police from 2002 until 2005. Following this

assignment, he was appointed as Head of Pelaksana Harian

at the National Narcotics Bureau in February 2005. In July

2005, he was appointed as Chief of the National Police

of the Republic of Indonesia until 2008, and subsequently

appointed as President Commissioner of Angkasa Pura II.

Commissioner

Born in 1946 in Solo, Central Java. Graduated from the

Military Academy for the Air Force in 1969 and obtained a

Bachelor degree in Social Studies from Universitas Jakarta

in 1992. Previously served as Kasi Sospol at the Air Force

Headquarters (1990-1992), member of DPRD-DKI from

the Armed Forces faction serving as Deputy Chairman of

Commission D, and Chairman of INKOPAU Jakarta (1998-

2001).Served as Commissioner of PT Sweet Indo Lampung

and PT Indo Lampung Perkasa (1998-2000), the Audit

Council of Bank BUKOPIN (2001), Commissioner of

PT Prosys Engineers International (2005), and

Commissioner of Bank BUKOPIN (2001-2002). Serves as

Commissioner of Angkasa Pura II since 2006.

Commissioner

Born in 1959 in Banda Aceh. Obtained a bachelor degree

in Economics from Universitas Indonesia in 1985, a MSc.

degree in Economics from Cornell University, New York,

USA, in 1987, and a Phd. degree in Economics from

the same institution in 1991. Previously served as Head

of Biro Perencanaan dan Pengkajian Ekonomi Makro at

Profil Dewan Komisaris


Pengkajian Ekonomi Makro Bappenas (1993-1998),

Kepala Biro Ketenagakerjaan dan Penciptaan Lapangan

Kerja (1998-2000), Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Departemen Tenaga Kerja (2000-2002),

Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,

Komisaris di Bank Permata, Komisaris PT Pelabuhan

Indonesia III – Tanjung Perak Surabaya, dan menjabat

sebagai Deputi Seswapres Bidang Ekonomi (2007-

Sekarang). Diangkat sebagai Komisaris Angkasa Pura II

pada bulan November 2007.

M. Iksan Tatang

Komisaris

Lahir di Bandung, Jawa Barat tahun 1952, menyelesaikan

pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik/Insinyur

tahun 1977. Pernah menjabat sebagai Kasi Landasan

Kanwil Ditjen Perhubungan Udara tahun (1984-1986),

Kasi Konstruksi Ditjen Perhubungan Udara (1986-1987),

Kepala Bandar Udara Tabing Padang (1989-1990),

Kepala Bidang Perhubungan Kanwil XIV Departemen

Perhubungan Bali (1990-1994), Kepala Bandara Hang

Nadim Batam (1994-1998), Direktur Keselamatan

Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

(1998-2002), Direktur Teknik Bandara Udara Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara (2002-2005), Direktur

Jenderal Perhubungan Udara (2005-2007) dan menjabat

sebagai Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan

(2007-sekarang). Diangkat sebagai Komisaris Angkasa

Pura II pada bulan November 2007.

Suyatno Harun

Komisaris

Lahir tahun 1957 di Jakarta. Menyelesaikan Diploma IV di

STAN jurusan Akuntansi tahun 1986, dan menyelesaikan

Pasca Sarjana jurusan Professional Accounting di

University of Hartford, Connecticut, USA tahun 1991.

Pernah menjabat posisi penting di Pusdiklatwas BPKP

sebagai Kepala Subbid Sarana Bidang Pembinaan

Diklat (1992-1995), Kepala Subbid Penyelenggaraan

Diklat Pusdiklatwas BPKP (1995-1997), Kepala Bidang

Pengawasan BUMN/BUMD I BPKP Perwakilan Bali (1997-

2000), Kepala Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I BPKP

Perwakilan Sumatera Selatan (2000-2001), Kepala Bagian

Tata Usaha Biro Umum BPKP (2001-2002), Kepala Bagian

Tata Laksana Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP

(2002-2003), Auditor Ahli Madya BPKP (2003), Kepala

Perwakilan BPKP Luar Negeri di Berlin/Atase Keuangan

pada KBRI Berlin (2003-2005), dan menjabat sebagai

Direktur BUMN II di Departemen Keuangan (2005 -

sekarang). Diangkat sebagai Komisaris Angkasa Pura II

pada bulan November 2007.

Bappenas (1993-1998), Head of Biro Ketenagakerjaan

dan Penciptaan Lapangan Kerja at the Ministry of Labour

(1998-2000) Head of R&D Bureau at the Ministry of

labour (2000-2002), lecturer at the Faculty of Economics,

Universitas Indonesia, Commissioner of Bank Permata,

Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia III – Tanjung

Perak, Surabaya, and Deputy Seswapres for Economics

(2007-present). Appointed as Commissioner of Angkasa

Pura II in November 2007.

Commissioner

Born in 1952 in Bandung, West Java. Completed his

education in 1977 with a Bachelor degree in Engineering.

Previously served as Kasi Landasan (1984-1986) and Kasi

Konstruksi (1986-1987) at the Directorate General of Air

Transportation, Head of Tabing Airport, Padang (1989-

1990), Head of Transportation Section at Kanwil XIV, Bali,

the Ministry of Transportation (1990-1994), Head of Hang

Nadim Airport, Batam (1994-1998), the Director for Flight

Safety at the Directorate General of Air Transportation

(1998-2002), Director of Airport Engineering at the

Directorate General of Air Transportation (2002-2005), as

the Director General of Air Transportation (2005-2007),

and as Inspector General at the ministry of Transportation

(2007-present). Appointed as Commissioner of Angkasa

Pura II in November 2007.

Commissioner

Born in 1957 in Jakarta. Completed his Diploma IV study at

STAN in Accounting in 1986, and his post-graduate study

in Professional Accounting at the University of Hartford,

Connecticut, USA, in 1991. Previously served as Head of

Subbid Sarana Bidang Pembinaan Diklat at Pusdiklatwas

BPKP (1992-1995), Head of Subbid Penyelenggaraan

Diklat at Pusdiklatwas BPKP (1995-1997), Head of Bidang

Pengawasan BUMN/BUMD I at BPKP Bali Representative

Office (1997-2000), Head of Bidang Pengawasan BUMN/

BUMD I at BPKP South Sumatera Representative Office

(2000-2001), Head of Bagian Tata Usaha Biro Umum at

BPKP (2001-2002), Head of Bagian Tata Laksana Biro

Kepegawaian dan Organisasi at BPKP (2002-2003), Auditor

Ahli Madya at BPKP (2003), Head of Berlin Representative

Office of BPKP and Financial Attache at Indonesian

Embassy in Berlin (2003-2005), and as Director of BUMN

II at the Ministry of Finance (2005-present). Appointed as

Commissioner of Angkasa Pura II in November 2007.

Board of Commissioners Profiles

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Laporan Direksi

Edie Haryoto Direktur Utama President Director


Pemegang saham yang terhormat,

Tahun 2008 dapat dikatakan merupakan tahun tantangan

bagi Angkasa Pura II. Bukan saja karena adanya beberapa

perkembangan kondisi perekonomian yang berdampak

pada kinerja sektor penerbangan nasional secara umum,

namun juga terutama karena adanya sejumlah program

strategis Angkasa Pura II yang ditargetkan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2008 yang

bersifat cukup vital dalam menunjang kelangsungan

pertumbuhan usaha Angkasa Pura II ke depan.

Di antara beberapa program strategis tersebut yang

terkait dengan pengembangan bandara maupun fasilitas

bandara adalah pembangunan gedung Terminal 3 di

Bandara Soekarno-Hatta. Sampai dengan akhir tahun

2008, pembangunan proyek tersebut telah memasuki

tahap penyelesaian dengan pekerjaan konstruksi

bangunan induk mencapai 99%, dengan investasi

sekitar Rp 300 miliar yang berasal dari dana Angkasa

Pura II dan dikerjakan sepenuhnya oleh tenaga lokal.

Terminal 3 pier 1 ini diharapkan selesai medio April 2009.

Program strategis lainnya yang dilaksanakan sepanjang

tahun 2008 adalah pengembangan kapasitas dengan

pembangunan baru Bandara Sultan Iskandar Muda -

Banda Aceh yang ditargetkan selesai pada bulan Mei

2009, serta pembangunan bandara baru di Kuala Namu -

Medan yang nantinya akan menggantikan fungsi Bandara

Polonia yang ada saat ini.

Esteemed shareholders,

The year 2008 was a year of challenges for Angkasa

Pura II. Not only because of unfortunate developments

in the economic condition that impacted on the overall

performance of the domestic air transportation sector, but

also more importantly due to the pressing needs for the

completion of a number of strategic projects set out in

the 2008 Work Plan and Budget of the Company, which

represented a vital element to sustain further business

growth for Angkasa Pura II going forward.

Among several strategic programs related to airport

developments and improvement to airport facilities was

the construction of Terminal 3 building at Soekarno-

Hatta Airport. At year-end 2008, the project has entered

its completion phase with construction works on the

main building progressing at 99% completion, with an

investment of approximately Rp 300 billion from internal

funding by Angkasa Pura II, and using local workforces.

The facilities at Pier 1 Terminal 3 are projected to be

completed by mid-April 2009. Other strategic projects

in progress throughout 2008 were the capacity upgrade

through new constructions at the Sultan Iskandar Muda

Airport – Banda Aceh that is expected to be completed

in May 2009, and construction works at the new Medan

airport at Kuala Namu, which is slated to replace the

function of the present Polonia Airport.

Report from the Board of Directors

Secara keseluruhan, Angkasa Pura II berhasil mencapai target-target operasional dan keuangan yang ditetapkan dalam RKAP 2008.Overall, Angkasa Pura II has successfully achieved the operating and financial

targets as set in the Company’s 2008 Work Plan and Budget.

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Angkasa Pura II juga terus menambah dan

menyempurnakan berbagai fasilitas yang ada di

bandara-bandara yang dikelolanya demi meningkatkan

kualitas pelayanan di bandara. Salah satunya adalah

melalui pencanangan program ‘Road to Clean

Airport’ pada bulan September 2008 dengan dana

sebesar Rp 538.750.000 sebagai suatu upaya yang

bersungguh-sungguh dalam memberikan kemudahan

dan kenyamanan yang lebih baik bagi pengguna jasa

bandara. Tantangan lainnya bagi Angkasa Pura II adalah

faktor keselamatan dan keamanan dalam pengelolaan

bandara, termasuk perhatian pada aspek kepatuhan

terhadap berbagai peraturan yang ada serta peningkatan

kemampuan manajemen risiko.

Jumlah pergerakan pesawat udara dan penumpang

selama tahun 2008 terus meningkat, sekalipun

pertumbuhannya tidak sebesar beberapa tahun

sebelumnya, yang merupakan dampak dari antara

lain tingginya harga bahan bakar dan krisis ekonomi

global di penghujung tahun. Hal ini memberikan

tantangan tersendiri bagi Angkasa Pura II untuk dapat

mempertahankan kinerjanya.

Namun demikian, berkat upaya-upaya efisiensi biaya

dan peningkatan produktivitas kerja, Angkasa Pura II

mampu mencapai kinerja keuangan yang memuaskan

dengan pencapaian di atas target yang ditetapkan

di awal tahun. Realisasi pendapatan aeronautika

pada tahun 2008 mencapai 103% dari target dan

9% di atas pencapaian pada tahun 2007, sementara

pendapatan non-aeronautika juga berhasil melampaui

target yang dianggarkan sebesar 4%. Sementara itu,

pendapatan dari kargo memperlihatkan peningkatan

yang menggembirakan sebesar 85% di atas realisasi

pendapatan kargo di tahun 2007. Di akhir tahun 2008,

laba bersih tercatat sebesar Rp 692,4 miliar, meningkat

sekitar 40% dari pencapaian laba bersih di tahun 2007

dan 37% di atas target anggaran.

Angkasa Pura II also continued to add and improve

various existing facilities at the airports under its

management in order to enhance service quality at those

airports. Included in these efforts was the inauguration

of the so-called ‘Road to Clean Airport’ program in

September 2008, which involved some Rp 538,750,000

of expenses, representing our commitment to continually

provide a higher level of comfort and convenience for

the benefit of airport service users. Another challenge

for Angkasa Pura II was the improvement to airport

safety and security, including the emphasis on aspect

of compliance with applicable regulations as well as

enhancement to risk management capabilities in our

operations.

Aircraft and passenger movements continued to grow

throughout 2008, albeit at a significantly slower rate

compared to growth in the previous couple of years, due

among other things to the high fuel prices as well as the

onset of the global economic crisis nearing the end of

the year. These factors represented another challenge for

Angkasa Pura II in its efforts to maintain performance.

However, with concerted efforts at cost efficiency and

work productivity improvement, Angkasa Pura II was

able to achieve a satisfactory financial performance,

with results exceeding the target set at the beginning

of the year. Realized revenues from aeronautical services

in 2008 reached 103% of target and 9% above the

amount achieved in 2007, while revenues from non-

aeronautical services also exceeded the target by some

4%. Meanwhile, revenues from cargo services showed

an encouraging growth of 85% over the realized amount

of cargo revenues in 2007. By the end of 2008, Angkasa

Pura II booked a net income of Rp 692.4 billion. This

amount represented an increase of some 40% over net

income recorded in 2007, and exceeded the 2008 net

income budget by some 37%.

Laporan Direksi Report from the Board of Directors


Dengan kinerja keuangan yang baik tersebut, Angkasa

Pura II kembali memperoleh peringkat ‘AA’ sesuai kriteria

penilaian kesehatan keuangan untuk BUMN, dan juga

sesuai dengan kontrak manajemen yang telah disetujui

antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

untuk tahun 2008. Pemberlakuan kontrak manajemen itu

sendiri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan

kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik

di lingkungan Angkasa Pura II. Kemajuan dalam aspek

ini juga terlihat dari membaiknya hasil penilaian pada

tahun 2008 dari lembaga independen terhadap praktik

Tata Kelola Perusahaan untuk periode tahun 2007,

dimana Angkasa Pura II memperoleh predikat ‘Baik’,

dibandingkan dengan hasil penilaian sebelumnya untuk

periode 2005 dengan predikat ‘Cukup’.

Sepanjang tahun 2008, Angkasa Pura II juga terus

memberikan perhatian kepada pengembangan dan

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang

ada, mengingat perannya yang sangat penting dalam

menunjang keberhasilan dan pertumbuhan usaha

lebih lanjut ke depan di tengah lingkungan usaha yang

semakin kompleks dan progresif.

Setelah disain dan sebagainya diselesaikan pada

tahun 2008, maka pada tahun 2009 Angkasa Pura II

akan melakukan pembangunan bandara yaitu

Bandara Raja Fisabilillah - Tanjung Pinang, Bandara

Sultan Thaha - Jambi, Bandara Sultan Syarif Kasim

II - Pekanbaru dan Bandara Supadio - Pontianak. Hal

ini merupakan tantangan bagi Angkasa Pura II dalam

mengemban program pemerintah khususnya di bidang

penyelenggaraan bandara di wilayah Barat Indonesia.

With the excellent financial performance, Angkasa Pura II

was again given the ‘AA’ rating according to the financial

health evaluation criteria for State-Owned Enterprise, as

well as fulfilling the management contract signed by the

Board of Directors, the Board of Commissioners, and the

Shareholders for 2008. Such management contract also

represented an effort to improve the quality of Good

Corporate Governance practices within the organization

of Angkasa Pura II. Good progress in this aspect was

also evident from the improvement in the assessment

conducted in 2008 by an independent institution

regarding Good Corporate Governance practices in the

2007 period, in which Angkasa Pura II received a rating

of ‘Good’, compared to the rating of ‘Adequate’ in the

previous assessment for the 2005 period.

Throughout 2008, Angkasa Pura II also continued with

its priorities on the development and improvement of

the capabilities of its human resources, with a view to

its vital contribution in supporting further successes and

business growth in the future, in the face of a business

environment that become increasingly complex and

progressive.

Following the completion of design and preliminary

works in 2008, Angkasa Pura II in 2009 will continue with

further development projects at Raja Fisabilillah Airport

- Tanjung Pinang, Sultan Thaha Airport - Jambi, Sultan

Syarif Kasim II Airport - Pekanbaru, and Supadio Airport

- Pontianak. These are the challenges for Angkasa Pura II

as it strives to support the Government’s development

programs especially with regards to the provision of

airport services in the western Indonesia region.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Menutup sambutan ini, Direksi mengucapkan terima

kasih kepada Dewan Komisaris, seluruh karyawan,

pemegang saham, dan stakeholder lainnya dari Angkasa

Pura II, dan berbagai pihak lain yang telah mendukung

dan menciptakan tahun 2008 sebagai tahun tantangan

dan keberhasilan bagi Angkasa Pura II. Kami yakin bahwa

perkembangan sektor perhubungan udara pada masa

yang akan datang akan berpengaruh terhadap kinerja

Angkasa Pura II, sehingga dapat memberikan nilai tambah

terhadap pemegang saham dan stakeholder, termasuk

masyarakat pada umumnya.

In closing, the Board of Directors would like to extend its

gratitude to the Board of Commissioners, the employees,

shareholders and other stakeholders of Angkasa Pura II,

as well as all other parties that have given their support

and contribute to make 2008 into a year of challenges

and achievements for Angkasa Pura II. We are confident

that continuing growth of the air transportation sector in

the years to come will be of benefit to Angkasa Pura II,

enabling us to continue creating and add value for

shareholder and our stakeholders, including the public.


Edie Haryoto Direktur Utama

President Director

Rinaldo J. Aziz Wakil Direktur Utama

Deputy President Director

Robert D. Waloni Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha EVP of Commercial and Business Development

S. Tulus Pranowo Direktur Operasi dan Teknik

EVP of Operations and Engineering

Tommy Soetomo Direktur Keuangan

EVP of Finance

Endang Dwi Suryani Direktur Personalia & Umum

EVP of Personnel & General Affairs


Direksi Board of Directors


dari kiri ke kanan: from left to right:

Tommy Soetomo Direktur Keuangan EVP of Finance

Edie Haryoto Direktur Utama President Director

S. Tulus Pranowo Direktur Operasi dan Teknik EVP of Operations and Engineering

Endang Dwi Suryani Direktur Personalia & Umum EVP of Personnel & General Affairs

Rinaldo J. Aziz Wakil Direktur Utama Deputy President Director

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Profil Direksi

Edie Haryoto

Direktur Utama

Lahir pada tahun 1952 di Yogyakarta - Jawa Tengah.

Lulus S1 Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

(1978) dan S2 Magister Manajemen Institut Teknologi

Bandung (2000). Mengikuti pelatihan Indonesia Executive

Program Strategic Management Cause General Electric,

Cottonville, USA (1995), Sespa dan Lemhanas Angkatan

XXXIII. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan

PERUMKA (1988) dan Direktur Utama PT KAI (1999).

Mulai bergabung dengan Angkasa Pura II sejak tahun

2002 sebagai Direktur Utama dan diangkat kembali tahun

2004 hingga sekarang.

Rinaldo J. Aziz

Wakil Direktur Utama

Lahir pada tahun 1954 di Batusangkar – Sumatera Barat.

Lulus S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1982)

dan S2 Golden Gate University, San Franscisco (1987).

Pernah menduduki posisi penting pada beberapa bank di

Indonesia sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan

(1998) dan Direktur Utama (2001) PT Aerowisata. Mulai

bergabung dengan Angkasa Pura II pada tahun 2008

hingga sekarang.

Tommy Soetomo

Direktur Keuangan

Lahir pada tahun 1960 di Cimahi – Jawa Barat. Lulus

S1 Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung

(1986). Pernah menjabat di beberapa posisi penting

pada beberapa bank di Indonesia serta mendapatkan

penghargaan Superior Performance pada Advance Bank

Management Program Asian Institute of Management

Manila (1989). Menjabat sebagai Staf Khusus Menteri

pada Kementrian Negara BUMN (2005) dan sebagai

Direktur Keuangan Angkasa Pura II pada tahun 2006

hingga sekarang.

President Director

Born in 1952 in Yogyakarta, Central Java. Obtained a

Bachelor degree in Accounting from Universitas Gadjah

Mada, Yogyakarta (1978) and a Master degree in Magister

Management from Institut Teknologi Bandung (2000).

Attended the Indonesia Executive Program, Strategic

Management Cause at General Electric in Cottonville,

USA (1995), courses in Sespa and Lemhanas Batch XXXIII.

Previously served as Director of Finance at PERUMKA

(1988) and President Director of PT KAI (1999). Joined

Angkasa Pura II as President Director in 2002 and was re-

appointed in 2004 up to the present.


Born in 1954 in Batusangkar, West Sumatera. Graduated

with Bachelor degree in Economics from Universitas

Indonesia (1982) and a Master degree from Golden Gate

University, San Francisco (1987). Previously held important

positions at several banks before appointed as Director of

Finance (1988) and as President Director (2001) at

PT Aerowisata. Joined Angkasa Pura II in 2008 up to the

present.

EVP of Finance

Born in 1960 in Cimahi, West Java. Graduated with a

degree in Accountancy from Universitas Padjadjaran,

Bandung (1986). Previously held important posts at several

banks in Indonesia, and got the Superior Performance

award at the Advanced Bank Management Program, Asian

Institute of Management, Manila (1989). Served as Special

Ministerial Staff at the State Ministry for State-Owned

Enterprise (2005), and appointed as EVP Finance, of

Angkasa Pura II in 2006 up to the present.


Board of Directors Profiles

Endang Dwi Suryani

Direktur Personalia dan Umum

Lahir pada tahun 1957 di Batang – Jawa Tengah.

Memulai karir di Angkasa Pura II sebagai Petugas

Informasi di Bandara Halim Perdanakusuma (1978). Lulus

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, Jakarta (1986)

dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta (2005). Pernah menjabat sebagai Kepala Sub

Direktorat Pengembangan SDM (1999) selama 4 tahun

sebelum diangkat sebagai Direktur Personalia dan Umum

Angkasa Pura II pada tahun 2004 hingga sekarang.

S. Tulus Pranowo

Direktur Operasi dan Teknik

Lahir pada tahun 1956 di Temanggung - Jawa Tengah.

Mulai berkarir di Angkasa Pura II sebagai Teknisi Radio

Penerbangan di Bandara Kemayoran setamat dari

Pendidikan Dasar Teknik Radio di PLP Curug, Tangerang

(1976). Lulus Manajemen Informatika STMIK Gunadarma,

Depok (1994) dan Magister Manajemen Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta (2005). Lulus pelatihan

Managemen Eksekutif Bandara Angkatan I (2000). Pernah

beberapa kali menjabat di posisi penting sebelum menjadi

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa

Pura II (Persero) (2004-2008) dan sebagai Direktur Operasi

dan Teknik pada tahun 2008 hingga sekarang.

Robert D. Waloni

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha

Lahir pada tahun 1954 di Manado – Sulawesi Utara. Lulus

Bachelor of Science in Management, Universitas Sam

Ratulangi (1980). Mengikuti Airlines Alliances di London

(1997). Pernah menjabat beberapa posisi penting di

PT Garuda Indonesia dan PT Gapura Angkasa sebelum

menjadi Executive Vice President Operations & Marketing

(2004) dan President & CEO PT Gapura Angkasa (2007).

Mulai bergabung dengan Angkasa Pura II pada tahun

2008 hingga sekarang.

EVP of Personnel and General Affairs

Born in 1957 in Batang, Central Java. Started her career

at Angkasa Pura II as Information Officer at Halim

Perdanakusuma Airport (1978). Graduated with a degree

in Law from Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1986)

and a degree in Magister Management from Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta (2005). Previously served as

Head of Sub-Directorate HR Development (1999) for four

years, before appointed as EVP Personnel and General

Affairs at Angkasa Pura II in 2004 up to the present.


Born in 1956 in Temanggung, Central Java. Started his

career at Angkasa Pura II as flight radio technician at

Kemayoran Airport after finishing Basic Training in Radio

Engineering at PLP Curug, Tangerang (1976). Obtained

a degree in Informatics Management from STMIK

Gunadarma, Depok (1994) and a Magister Management

degree from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2005).

Attended the Airport Executive Management training

batch I (2000). Served in various important positions before

appointed as EVP Commercial and Business Development

(2004-2008) and as EVP Operations and Engineering at

Angkasa Pura II in 2008 up to the present.

EVP of Commercial and Business Development

Born in 1954 in Manado, North Sulawesi. Obtained

a Bachelor of Science degree in Management from

Universitas Sam Ratulangi (1980). Attended the Airlines

Alliances in London (1997). Previously held several

important positions at PT Garuda Indonesia and PT Gapura

Angkasa, before appointed as EVP Operations & Marketing

(2004) and President & CEO of PT Gapura Angkasa (2007).

Joined Angkasa Pura II in 2008 up to the present.

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

OUR SERVICES

Jasa AeronautikaJasa Non-AeronautikaAeronautical ServicesNon-Aeronautical Services


Jasa Aeronautika

Pelayanan Lalu Lintas Udara (Air Traffic Services) adalah

salah satu aktivitas bisnis utama Angkasa Pura II.

Dalam melakukan aktivitasnya tersebut Angkasa Pura II

senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya dari

aspek fasilitas, prosedur kerja maupun kemampuan

personil, sehingga mampu melaksanakan misinya

untuk mengelola jasa pelayanan lalu lintas udara yang

mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan

pelanggan.

The provision of Air Traffic Services is one of the core

business of Angkasa Pura II. In doing these activities,

Angkasa Pura II constantly strives to improve its service

quality in aspects of available facilities, work procedures,

and also personnel capability, and thus ensuring the

success of its mission to deliver Air Traffic Services with a

priority on flight safety and the satisfaction of its service

users.

Penyediaan jasa aeronautika bertumpu

pada terselenggaranya aspek

keselamatan penerbangan.The provision of aeronautical services rests on

the all-important aspect of flight safety.


Pasca Restrukturisasi FIR (Flight Information Region),

Angkasa Pura II telah menyelesaikan restrukturisasi ruang

udara lapis bawah (lower airspace), yang dilaksanakan

dalam tiga tahapan. Restrukturisasi tersebut dilakukan

untuk meningkatan pelayanan dan keselamatan

penerbangan, harmonisasi flow of traffic, harmonisasi

koordinasi, serta untuk mengurangi ruang udara Class F

(uncontrolled airspace) dengan mengoptimalkan fasilitas

yang tersedia.

Tahapan dalam restrukturisasi lower airspace adalah

sebagai berikut :

1. Tahap I : Lower airspace Medan, Banda Aceh,

Padang dan Pekanbaru

2. Tahap II : Lower airspace Palembang, Jambi, Pangkal

Pinang dan Pontianak

3. Tahap III : Lower airspace Jakarta, Bandung,

Semarang dan Yogyakarta.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam restrukturisasi,

adalah:

• Trend & Air Traffic Flow Management.

• Evaluasifasilitaskomunikasidansurveillance yang

tersedia.

• Harmonisasidenganrestrukturisasiupper airspace.

• Kondisigeografiswilayahudaraterkait.

• Peraturandanproseduryangberlaku.

Following the restructuring of the FIR (Flight Information

Region), Angkasa Pura II has also completed the

restructuring of the lower airspace that was undertaken

in three phases. The restructuring of the lower airspace

serves to improve the level of flight service and flight

safety, the flow of air traffic, flight coordination, and

also reduce the Class F (uncontrolled) airspace while

optimizing the utilization of available facilities.

The restructuring of the Lower Airspace was undertaken

in three phases as follows:

1. Phase I : Lower airspace at Medan, Banda Aceh,

Padang and Pekanbaru

2. Phase II : Lower airspace at Palembang, Jambi,

Pangkal Pinang and Pontianak

3. Phase III : Lower airspace at Jakarta, Bandung,

Semarang and Yogyakarta.

Several factors were considered in the restructuring,

including:

• Trendandairtrafficflowmanagement

• Evaluationofexistingcommunicationandsurveillance

facilities.

• Alignmentwiththeupperairspacerestructurization

• Therelatedgeographicalconditions.

• Applicableregulationsandprocedures.

Aeronautical Services

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

Pendapatan Aeronautika berhasil mencapai 103% dari target tahun 2008.

Aeronautical revenues amounted to 103% of the targeted amount for 2008.


Jasa Aeronautika Aeronautical Services

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas

maka dibuat dan disepakati disain dan struktur ruang

udara lapis bawah yang baru yang mencakup sebagian

besar wilayah udara yang menjadi tanggung jawab

Angkasa Pura II. Struktur yang baru tersebut lebih

sederhana dan efisien serta dapat memanfaatkan fasilitas

yang tersedia secara optimal, di mana seluruh wilayah

ruang udara lapis bawah yang menjadi kewenangan

Angkasa Pura II hasil restrukturisasi berada dalam

jangkauan fasilitas komunikasi dan surveillance yang

tersedia.

Untuk harmonisasi dengan pemberlakuan prosedur-

prosedur baru di wilayah Asia Pacific seperti FLAS (Flight

Level Allocation Scheme) di South China Sea dan LOA

(Letter of Operational Agreements), target implementasi

struktur ruang udara lapis bawah yang disepakati berlaku

pukul 21.00 UTC tanggal 2 Juli 2008.

Terkait dengan implementasi struktur ruang udara

lapis bawah yang baru tersebut, telah juga disetujui

17 LOA domestik dan satu LOA internasional, serta

penyempurnaan pada empat Standard Operating

Procedures (SOP).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan

layanan pengendalian lalu lintas udara, Angkasa Pura II

telah mengembangkan sistem dan peralatan pendukung,

seperti Facility Design Aeronautical Mapping (FDAM),

Flight Procedure Design and Airspace Management

(FPDAM), dan Terminal Airspace Simulation Model

(SIMMOD).

With due consideration of those factors, a new Lower

Airspace structure was designed and agreed on,

encompassing most of the airspaces that come under the

responsibility of Angkasa Pura II. The resulting new lower

airspace structure is both simpler and more efficient. The

structure also allows optimum utilization of available

facilities, whereby the entire lower airspace regions

for which Angkasa Pura II is responsible for are within

coverage of the existing communication and surveillance

facilities available.

In alignment with new procedures being implemented

in the Asia-Pacific region such as the FLAS (Flight

Level Allocation Scheme) over the South China Sea,

as well as the various LOAs (Letter of Agreement), the

implementation of the new Lower Airspace structure was

agreed on to commence at 21.00 UTC on 2 July 2008.

As part of the implementation of the new lower airspace

structure, 17 Domestic LOAs and one International LOA

have been agreed on, as well as improvement to four

Standard Operating Procedure (SOP).

To improve the quality of the provision of Air Traffic

Control services, Angkasa Pura II has also developed

various support systems and equipment, such as the

Facility Design Aeronautical Mapping (FDAM), Flight

Procedure Design and Airspace Management (FPDAM),

and the Terminal Airspace Simulation Model (SIMMOD).


Jasa Aeronautika Aeronautical Services

Perangkat FDAM berguna untuk membuat peta seperti

Instrument Approach Chart, Minimum Vectoring

Altitude, dan manajemen tata ruang udara (FIR) Jakarta.

FPDAM digunakan untuk fungsi pembuatan prosedur

penerbangan baru (precision & non-precision), analisis

obstacle clearance terhadap gedung/bangunan di sekitar

bandara, pembuatan ATS route alternatif temporer,

manajemen ruang udara dalam hal terjadi larangan

terbang di wilayah udara tertentu (akibat adanya operasi

militer, gunung meletus, dan lain-lain), serta kajian

Instrument Flight Procedures terhadap struktur tata ruang

udara.

Sedangkan SIMMOD berguna memberikan data

pendukung untuk keperluan manajemen lalu lintas

udara dan pengembangan bandara karena mempunyai

informasi yang tepat tentang kapasitas sebuah ruang

udara dalam menampung pergerakan pesawat udara

dalam cuaca baik maupun cuaca buruk.

The FDAM is useful in making a variety of charts such as

the Instrument Approach and Minimum Vectoring Altitude

charts, as well as in the management of airspaces in the

Flight Information Region (FIR) Jakarta. The FPDAM is

used in making new flight procedures (both precision and

non-precision), in obstacle clearance analysis for buildings

around an airport, to make a temporary alternative ATS

route, in airspace management in the event of a flight ban

over a certain airspace (due to military operations, volcanic

eruptions, and others), and in Instrument Flight Procedure

reviews on existing airspace structure.

Meanwhile, SIMMOD is used to provide supporting

data for purposes of air traffic services and airport

development, by giving accurate information on the

capacity of a certain airspace to handle flight traffic in

good weather as well as in adverse weather condition.

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

Bandara Soekarno-Hatta melayani lebih dari 250.000 pergerakan pesawat penerbangan domestik maupun internasional.

Soekarno-Hatta Airport served more than 250,000 aircraft movements for domestic and international flights.


Jasa Non-Aeronautika

Sebagai penyelenggara bandara, Angkasa Pura II juga

bertanggung jawab atas penyediaan jasa penunjang

kegiatan bandara, yang lebih diarahkan kepada

pemenuhan kebutuhan pengguna jasa bandara, termasuk

aspek keamanan bandara, penanganan kecelakaan

pesawat udara di bandara, serta layanan kargo udara.

Pelaksanaan usaha kegiatan penunjang bandara tersebut

dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga melalui pola kerja

sama dengan mitra usaha yang memenuhi persyaratan

sesuai bidang usahanya dan telah memiliki pengalaman

serta reputasi dalam melakukan kegiatan tersebut.

As an airport operator, Angkasa Pura II is also responsible

for the provision of airport support services mainly

towards fulfilling the various needs of airport serve users,

which include aspects of airport security, the handling

of aircraft accidents in airports, and air cargo services.

The provision of airport support services may also be

conducted by third-part service providers, through the

establishment of business cooperation with eligible

business partners possessing the required qualifications

and track record in the respective business or activity.

Jasa non-aeronautika lebih berhubungan

dengan kepuasan pengguna jasa bandara.Non-Aeronautical services have more to do with

the satisfaction level of airport service users.


Pelayanan Jasa Penumpang

Selama tahun 2008, ada beberapa perusahaan

penerbangan yang mulai berdiri dan melayani

penerbangannya, tapi ada juga yang menghentikan

operasinya karena berbagai alasan. Selain itu, di tahun

2008 juga terjadi kenaikan harga BBM yang cukup

tinggi dan memaksa seluruh maskapai penerbangan

menyesuaikan harga tiketnya yang pada akhirnya

dirasakan oleh para konsumen menjadi sangat mahal.

Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi jumlah

orang yang bepergian dengan pesawat udara, baik

domestik maupun internasional. Dibandingkan dengan

tahun 2007, jumlah pergerakan pesawat udara dan

penumpang di seluruh bandara yang dikelola oleh

Angkasa Pura II menurun masing-masing sebesar 0,22%

dan 0,93%.

Selama tahun 2008, Angkasa Pura II melakukan

perbaikan dan peningkatan fasilitas bandara seperti

penggantian kursi ruang tunggu (boarding lounge),

penambahan dan perbaikan toilet, trolley, check-in

counter dan lain-lain.

Khusus di Bandara Soekarno-Hatta, telah dilakukan

perubahan posisi konter pelayanan imigrasi dan

pembayaran fiskal. Jika selama ini konter-konter

tersebut terdapat di setiap Sub Terminal, maka sejak

tahun 2008 telah dilakukan sentralisasi pelayanan yang

dipusatkan di Sub Terminal 2 E. Perubahan layanan ini

memberikan tambahan ruangan di terminal, sehingga

kapasitas terminal menjadi bertambah sekaligus dapat

memperlancar arus penumpang.

Passenger Service

In 2008, there were a number of new airlines that have

started commercial flight operations, while on the other

hand, several others have stopped their operations due

to a variety of reasons. In addition, as a result of the

significant fuel price hike in 2008, many commercial

airlines have been forced to adjust the price of flight

tickets, and this eventually put a burden on the consumer.

These factors in turn affected the number of people

who chose to travel by air, both in domestic as well as

in international flights. Compared to the year 2007,

aircraft movements and number of passengers handled

by the airports under the management of Angkasa Pura II

showed a decline of 0.22% and 0.93%, respectively.

Throughout 2008, Angkasa Pura II engaged in routine

maintenance as well as improvement of airport facilities,

including the replacement of chairs in boarding lounges

and additional toilets, luggage trolleys, check-in counters,

and others.

Also in 2008, there was a re-arrangement of the counters

for immigration and fiscal tax payment services at the

Soekarno-Hatta Airport. Whereas previously these

counters were available at each Sub-Terminal, beginning

in 2008 they have been centralized at Sub-Terminal 2E.

The re-arrangement has resulted in greater room capacity

at the terminals and has also contributed to a more

efficient passenger flow through the airport.

Non-Aeronautical Services

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

Pendapatan non-aeronautika meningkat 13% mencapai Rp 524,9 miliar pada tahun 2008.

Non-Aeronautical revenues increased by 13% to Rp 524.9 billion in 2008.


Jasa Non-Aeronautika Non-Aeronautical Services

Dalam rangka memenuhi dan merespon ekspektasi

pengguna jasa bandara, khususnya yang menyangkut

kebersihan dan kenyamanan, Angkasa Pura II

meluncurkan program Bersih Bandara yaitu “Road to

Clean Airport” yang diterapkan di 12 bandara yang

dikelola Angkasa Pura II dengan Bandara Soekarno-

Hatta sebagai pilot project. Road to Clean Airport yang

dicanangkan pada 23 September 2008 di Terminal 1

Bandara Soekarno-Hatta oleh Menteri Perhubungan,

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Gubernur

Banten diharapkan mampu menciptakan lingkungan

bandara yang nyaman, bersih dan indah bagi pengguna

jasa.

Road to Clean Airport di Bandara Soekarno-Hatta

berfokus pada pembenahan dan perbaikan seluruh

fasilitas umum dan kondisi terminal, antara lain dengan

merenovasi toilet dan musholla di seluruh terminal

serta membangun toilet dan musholla (ber-AC) baru

di area parkir Terminal 1 A,B,C. Selain itu bagi para

penumpang yang ingin melanjutkan perjalanannya

dengan menggunakan transportasi darat telah disediakan

beberapa tambahan pilihan jasa angkutan pemadu moda

dan juga telah dibangun beberapa shelter bis (ber-AC)

di area parkir kendaraan setiap gedung terminal berikut

dengan toilet, kantin dan fasilitas lainnya.

Pelayanan Penerbangan Haji

Seperti halnya pada tahun 2007, Angkasa Pura II pada

tahun 2008 melaksanakan pelayanan pemberangkatan

dan pemulangan jemaah haji melalui lima bandara

embarkasi, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Polonia, Sultan

Iskandar Muda, Minangkabau dan Sultan Mahmud

Badaruddin II. Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan

dari seluruh bandara tersebut adalah sebanyak 86.066

orang dalam 221 kelompok terbang (kloter). Jumlah ini

meningkat 1,87% jika dibandingkan dengan penerbangan

haji tahun lalu. Secara umum pelayanan angkutan haji

pada tahun 2008 relatif lebih baik jika dibandingkan tahun

Responding to the expectation of airport service

users, and in particular in aspects of cleanliness and

comfortability, Angkasa Pura II has introduced the ‘Road

to Clean Airport’ program to be implemented in the

12 airports under its management, with the Soekarno-

Hatta Airport chosen as a pilot project. The Road to

Clean Airport program was officially launched by the

Minister of Transportation, the Minister of Cultural Affairs

and Tourism, and the Governor of Banten Province

in a ceremony held at Terminal 1 building, Soekarno-

Hatta Airport on 23 September 2008, and is expected

to promote the creation of a clean and comfortable

environment at airports.

At the Soekarno-Hatta Airport, the Road to Clean

Airport program focused on the improvement of public

facilities and the general condition of passenger terminal

buildings, including through the renovation of toilets

and prayer rooms, and construction of additional toilets

and air conditioned prayer-rooms at the car park area of

Terminal 1 A, B, and C. More inter-mode transportation

alternatives have also been provided for the convenience

of passengers wishing to continue their journey by land,

as well as airconditioned bus shelters at the car park areas

equipped with toilets, canteen and other facilities.

Hajj Pilgrimage Flights

As in 2007, Angkasa Pura II in 2008 engaged in the

provision hajj pilgrimage embarcation and debarcation

flights at five airports, namely the Soekarno-Hatta,

Polonia, Sultan Iskandar Muda, Minangkabau, and the

Sultan Mahmud Badaruddin II airport. A total of 86,066

hajj pilgrims were embarked through the five airports

in 221 flights. This number represented an increase of

1.87% compared to hajj pilgrimage flights in the previous

year. Overall, service quality in the 2008 hajj pilgrimage

flights was relatively improved over the level of service in

2007, as was evident from the decline in the number of

Lebih dari 46 juta penumpang penerbangan domestik dan internasional dilayani melalui 12 bandara yang dikelola Angkasa Pura II.

More than 46 million domestic and international flight passengers were handled by the 12 airports under Angkasa Pura II.



2007. Ini terlihat dari menurunnya jumlah keterlambatan

pemberangkatan, baik yang diakibatkan oleh faktor teknis

(kerusakan pesawat udara yang digunakan) maupun

operasional pesawat udara di bandara.

Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja

di luar negeri datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-

Hatta. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para TKI

tersebut, Angkasa Pura II telah menyediakan lahan untuk

gedung pendataan TKI yang baru menggantikan gedung

pendataan TKI lama yang selama ini dikenal sebagai

Terminal 3 TKI. Gedung baru yang dibangun Pemerintah/

Depnakertrans tersebut masih berlokasi di area bandara,

dengan fasilitas yang lebih baik, lebih luas dan lebih nyaman.

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keberangkatan dan

kedatangan TKI melalui Bandara Soekarno-Hatta dipusatkan

di gedung baru ini dengan pengaturan dan pengelolaan dari

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BNP2TKI).

Pelayanan Pengamanan Bandara

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap aspek

keamanan dan keselamatan penerbangan, Angkasa Pura II

secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan

peningkatan pengamanan di bandara, sehingga

keamanan, keselamatan dan kelancaran kegiatan

pelayanan operasional penerbangan dapat terjamin.

Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan bandara,

diperlukan personil dan peralatan pengamanan yang

memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

Untuk melengkapi peralatan pengamanan yang sudah

ada, telah dilakukan penambahan dan penggantian

berbagai peralatan dan fasilitas keamanan di bandara, di

antaranya adalah mesin X-Ray baik untuk bagasi maupun

kargo, Walk Through Metal Detector, Handheld Metal

Detector, CCTV, pagar perimeter, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pelayanan pengamanan bandara,

Angkasa Pura II menjalin kerja sama dengan TNI dan

Polri serta instansi pengamanan lainnya yang terkait.

Selain kerjasama tersebut, selama tahun 2008 Angkasa

Pura II telah merekrut anggota TNI yang masih aktif

sebagai pegawai organik guna melengkapi kebutuhan

yang ada. Untuk mengantisipasi setiap bentuk ancaman

dan gangguan keamanan di bandara, peningkatan

kualitas personil pengamanan selalu dilakukan secara

terus menerus, termasuk juga sistem dan prosedur yang

digunakan yang secara berkala juga selalu disempurnakan.

delayed flights due to technical factors (problems with

the aircraft used) as well as due to aircraft handling and

operations at the airports.

Indonesian Migrant Workers

The Soekarno-Hatta Airport serves most of the Indonesian

migrant workers (TKI) incoming and outgoing traffic. To

improve the level of services to these TKIs, Angkasa

Pura II has set aside a plot of land to build a new separate

building for TKI handling facility replacing the previous

facility known as Terminal 3 TKI. The new building,

build by the Government/the Ministry for Labour and

Transmigration, is located within the airport grounds, and

is better equipped as well as larger and more comfortable

for TKIs compared to the previous facility. At present, all

activities related to the embarcation and debarcation of

TKIs through the Soekarno-Hatta Airport are centralized

at the new TKI building in accordance with regulations of

the National Agency for the Placement and Protection of

Migrant Workers (BNP2TKI).

Airport Security Services

Being responsible for the aspects of flight security and

safety, Angkasa Pura II continuously and consistently

strives to improve airport security conditions in order to

ensure the provision of secure, safe and smooth flight

operation services.

The provision of airport security services requires adequate

resources of security personnel and equipment, both

in terms of number as well as quality. Angkasa Pura II

continues to invest in additional airport safety equipment

and facilities as well as the replacement of existing ones,

including X-ray machines for passenger baggage and

cargo, Walk Through Metal Detectors, Handheld Metal

Detectors, Closed-Circuit TV, perimeter fence, and others.

In the provision of airport security services, Angkasa

Pura II cooperates with the Armed Forces and the

National Police, as well as with other related security

agencies. In addition, Angkasa Pura II in 2008 has also

recruited members of the Armed Forces in active duty as

organic employees to meet the current need for security

personnel. To ensure the ability to anticipate any threats

to airport security, the quality of security personnel is

continuously being enhanced, while security systems and

procedures are also reviewed and improved as necessary

from time to time.

Intr

od

uct

ion

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A



Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan -

Pemadam Kebakaran (PKP-PK)

Dalam rangka meningkatkan kesiapan bandara dalam

mengantisipasi adanya kecelakaan pesawat udara, pada

tahun 2008 Angkasa Pura II telah melakukan peremajaan

dan penggantian kendaraan operasional PKP-PK, yaitu di

antaranya foam tender dan rescue intervention vehicle,

terutama untuk memenuhi ketentuan kelengkapan sesuai

airport category masing-masing bandara. Kelengkapan

fasilitas, personil dan prosedur operasi yang digunakan

dalam pelayanan PKP-PK secara bertahap selalu

ditingkatkan guna menjamin terpenuhinya response time

yang telah ditentukan dalam operasi penanggulangan

kecelakaan pesawat udara.

Pelayanan Penanggulangan Gawat Darurat

Kecelakaan pesawat udara dapat saja terjadi setiap saat,

sehingga Angkasa Pura II harus selalu siap mengantisipasi

dan memberikan pertolongan guna menyelamatkan

para penumpang dan menghindari kerugian yang lebih

besar sebagai dampak dari suatu kecelakaan. Selama

tahun 2008, Angkasa Pura II telah mengadakan latihan

Penanggulangan Gawat Darurat (PGD) dengan skala

besar sebanyak empat kali yaitu di Bandara Minangkabau

Padang, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang,

Husein Sastranegara Bandung dan Polonia Medan.

Selain untuk memenuhi ketentuan, penyelenggaraan

latihan PGD tersebut juga dimaksudkan untuk

mengetahui tingkat kesiapan bandara, khususnya

Airport Emergency Committee, dalam menanggulangi

kecelakaan pesawat udara di masing-masing bandara.

Skenario latihan selalu berubah disesuaikan dengan

kebutuhan, namun pada umumnya terdapat unsur

ledakan dari kecelakaan pesawat udara yang terbakar

sehingga memerlukan pelayanan PKP-PK, medis dan

lain-lain untuk pertolongan dan penanggulangannya.

Hasil evaluasi atas latihan PGD tersebut akan digunakan

sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan bandara

dalam mengantisipasi dan memberikan pertolongan

dalam operasi penanggulangan kecelakaan pesawat

udara di masing-masing bandara, serta perbaikan tingkat

koordinasi dari seluruh unsur yang tergabung dalam

Airport Emergency Committee.

Flight Accident - Fire Fighting (PKP-PK) Services

To improve the emergency handling capability of airports

in anticipation of accidents involving aircrafts, Angkasa

Pura II in 2008 has strengthened and rejuvenated its Flight

Accident and Fire Fighting (PKP-PK) operational fleet,

including additional foam tender and rescue intervention

vehicles, mainly towards fulfilling the respective airport

category mandatory requirement of each of the airports

under its management. The equipment, personnel and

operational procedures of the PKP-PK service are being

gradually and continuously upgraded and improved, so

as to be capable of fulfilling the established standard

response time in emergency airport flight accident

operations.

Airport Emergency Services

Accidents involving a flight or aircraft can happen at any

time, and thus Angkasa Pura II must always be ready

to perform airport emergency and rescue operations to

help save the life of aircraft’s passengers and prevent

further loss or damage as a result of the accident. In

2008, Angkasa Pura II conducted a total of four large-

scale airport emergency (PGD) exercises, namely at

the Minangkabau Airport – Padang, Sultan Mahmud

Badaruddin II Airport – Palembang, Husein Sastranegara

Airport – Bandung, and the Polonia Airport – Medan.

Aside from the fulfillment of regulatory requirement,

these airport emergency exercises are also useful to

measure the state of readiness of the respective airports,

and especially of the concerned Airport Emergency

Committee, in the handling of an aircraft accident. The

scenarios used in these exercises change according to

needs, but usually involves explosions from a burning

aircraft, which necessitates the use of PKP-PK services,

medical services, and other rescue and aid operations.

The evaluation results of a PGD exercise are then used

as a reference to improve the capability of the respective

airport in anticipating and providing emergency rescue

services in an aircraft accident operation, as well as to

enhance the degree of cooperation among all the related

elements in an Airport Emergency Committee.



Pelayanan Kargo

Pelayanan kargo merupakan salah satu jenis pelayanan

jasa penunjang kegiatan penerbangan. Untuk

meningkatkan aspek keselamatan penerbangan, sejak

tahun 2007 Angkasa Pura II telah melaksanakan kegiatan

pemeriksaan barang dan pelayanan operasional kargo di

seluruh terminal kargo pada bandara yang dikelola oleh

Angkasa Pura II. Sejak saat itu, jumlah keluhan dari para

pengguna jasa terminal kargo menjadi jauh berkurang

dan terlihat adanya peningkatan volume arus barang

yang diangkut melalui bandara yang dikelola Angkasa

Pura II. Pada tahun 2008, jumlah kargo yang melewati 12

bandara Angkasa Pura II meningkat menjadi 579.766 ton,

atau naik sebesar 5,1% jika dibandingkan tahun 2007.

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah angkutan

kargo, saat ini kapasitas pergudangan di terminal kargo

di Bandara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru, Sultan

Iskandar Muda - Banda Aceh dan Supadio - Pontianak

sedang ditingkatkan.

Angkasa Pura II juga telah melengkapi seluruh

gudang kargo dengan mesin X-Ray serta personil

yang bersertifikat dan terlatih di bidang pengamanan

penerbangan, sehingga keamanan dan keselamatan

penerbangan dapat lebih ditingkatkan, khususnya dari

aspek penanganan barang yang diangkut.

Cargo Services

The provision of cargo services represent part of the

support function for flight activities. In the interest of

improved flight safety, Angkasa Pura II since 2007 has

taken over the operations of cargo inspection and cargo

movement in all aircraft cargo terminals at the airports

under its management. Since that time, there was a

marked reduction in the number of complaint cases by

the users of airport cargo services, while the volume

of cargoes transiting through the airports under the

management of Angkasa Pura II continued to increase.

Throughout 2008, the volume of cargoes handled by the

12 airports under Angkasa Pura II has grown to 579,766

tons, an increase of 5.1% over those in 2007. At present,

cargo warehousing capacities in the cargo terminals at

Sultan Syarif Kasim II Airport - Pekanbaru, Sultan Iskandar

Muda Airport - Banda Aceh, and Supadio Airport -

Pontianak, were undergoing expansion in order to cope

with increasing volume of cargoes moving through these

airports.

Angkasa Pura II has also installed all its cargo warehouses

with X-Ray equipment as well as trained personnel

with formal certification in flight safety, so as to ensure

improved security and safety of flight operations,

especially from the aspect of cargo handling.

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

OPERATIONAL REVIEW

Pengembangan UsahaSumber Daya ManusiaTanggung Jawab Sosial PerusahaanBusiness DevelopmentHuman ResourcesCorporate Social Responsibility


Pengembangan Usaha

Mengacu kepada Anggaran Dasar Angkasa Pura II,

kegiatan usaha utama BUMN ini adalah “melakukan

usaha di bidang jasa kebandarudaraan, pelayanan lalu

lintas penerbangan, serta optimalisasi pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk

menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi

dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar

keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan

menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas”.

Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, maka dalam

melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya

perusahaan, Angkasa Pura II melakukan kerjasama bisnis

dengan pihak kedua, berlandaskan kepada prinsip-prinsip

berikut :

a. Penciptaan nilai tambah bagi semua pihak terkait,

terutama pengguna jasa;

b. Konsep yang mutakhir dalam pengelolaan dan

pelayanan;

In accordance with its Articles of Association, the core

business of Angkasa Pura II as an SOE is “to engage in

business activities in the provision of airport services, air

traffic services, and to strive for optimum utilization of

company resources in order to provide high quality and

highly competitive products and/or services for profits,

in the interest of creating higher value for the company

through the implementation of Limited Liability Company

principles”.

In line with stipulations in its Articles of Association,

Angkasa Pura II strives to optimize the utilization of

company resources through a variety of business

cooperation with other parties, based on the following

principles:

a. The creation of added value for all related parties and

especially for the consumer;

b. The use of the latest concept in management and

services;

Angkasa Pura II melakukan diversifikasi melalui pengembangan usaha yang terkait maupun jasa penunjang lainnya.Angkasa Pura II engages in diversification into related businesses as well as

other support services.

Pergerakan kargo di Bandara Soekarno-Hatta mencapai lebih dari 470.000 ton pada tahun 2008.

Cargo movements through the Soekarno-Hatta Airport reached more than 470,000 tons in 2008.


c. Pembentukan citra dan reputasi yang baik bagi

Angkasa Pura II; dan

d. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik (Good Corporate Governance).

Pada tahun 2008, Angkasa Pura II melakukan beberapa

kerjasama bisnis dengan BUMN maupun dengan pihak

swasta yakni:

a. Kerjasama dengan BUMN/BUMD :

1. PT Telkom, Tbk: penyediaan solusi layanan

infokom untuk Terminal 3 Pier 1 Bandara

Soekarno-Hatta;

2. PT Hutama Karya: optimalisasi lahan Angkasa

Pura II di Jl. Kramat Raya, Jakarta;

3. PT Pertamina: pembangunan fasilitas pengisian

bahan bakar pesawat udara di bandara baru

Medan di Kuala Namu;

4. PT Garuda Indonesia: optimalisasi lahan Angkasa

Pura II di Bandara Soekarno-Hatta;

5. PT Adhi Karya: pembangunan Terminal 3 Pier 1

Bandara Soekarno-Hatta;

6. PT Bank Mandiri: penyediaan fasilitas pinjaman

untuk pembangunan private sector bandara baru

Medan di Kuala Namu;

7. PT Waskita Karya: pembangunan private sector

bandara baru Medan di Kuala Namu;

8. PDAM Tirtanadi – Sumatera Utara: penyediaan air

bersih di bandara baru Medan di Kuala Namu.

b. Kerjasama dengan pihak swasta:

1. PT Adicitra Bestari: optimalisasi lahan Angkasa

Pura II di Jl. Kramat Raya, Jakarta;

2. PT King Perdana Sakti: optimalisasi lahan

Angkasa Pura II di Bandara Soekarno-Hatta;

Business Development

c. The creation of a good image and reputation for

Angkasa Pura II; and

d. The implementation of principles of Good Corporate

Governance.

In 2008, Angkasa Pura II engaged in a variety of business

cooperations with other State-Owned Enterprises as well

as private corporations:

a. Cooperation with State or Regional-owned

Enterprises:

1. PT Telkom Tbk, in the provision of information-

communication services solution at Terminal 3

Pier 1 Soekarno-Hatta Airport;

2. PT Hutama Karya, in the use of a land lot at

Jl. Kramat Raya, Jakarta, belonging to Angkasa

Pura II;

3. PT Pertamina, in the development of aircraft

refueling facility at Kuala Namu Airport, Medan;

4. PT Garuda Indonesia, in the use of lands at

Soekarno-Hatta Airport belonging to Angkasa

Pura II;

5. PT Adhi Karya, in the construction of Terminal 3

Pier 1 at Soekarno-Hatta Airport;

6. PT Bank Mandiri, in the provision of loan facility

for the construction of the private sector facilities

at Kuala Namu Airport, Medan;

7. PT Waskita Karya, in the construction of private

sector facilities at Kuala Namu Airport, Medan;

8. PDAM Tirtanadi, in the provision of clean water

supply at Kuala Namu Airport, Medan.

b. Cooperation with the private sector:

1. PT Adicitra Bestari, in the use of landlot at

Jl. Kramat Raya, Jakarta, belonging to Angkasa

Pura II;

2. PT King Perdana Sakti, in the use of lands

belonging to Angkasa Pura II at Soekarno-Hatta

Airport;

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan,

Angkasa Pura II terus berupaya mempersingkat proses

bisnis dan membuat terobosan-terobosan dalam

pengembangan bisnis. Salah satu program terobosan

adalah menerapkan sistem aplikasi pemantauan

ruangan yang terintegrasi, atau disebut SMART (Sistem

Manajemen Ruangan Terpadu).

Selain itu, Angkasa Pura II juga akan menerapkan sistem

Cash Register On-Line (CROL) di Terminal D dan Terminal

3 Pier 1 Bandara Soekarno-Hatta guna tata kelola kerja

sama yang lebih baik.

Sementara itu, rencana pengembangan bisnis di

masa depan mengacu kepada Anggaran Dasar serta

kompetensi perusahaan, dan ditempuh melalui

pembentukan Unit Bisnis Strategis (SBU), perusahaan

patungan, ataupun pendirian anak perusahaan.

Beberapa rencana pengembangan bisnis Angkasa Pura II

adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan kawasan Cargo Center di Bandara

Soekarno-Hatta melalui anak perusahaan;

2. Pembentukan SBU Pengelola Iklan dan Parkir di

Bandara Soekarno-Hatta;

3. Pembentukan SBU Kargo di Bandara Depati Amir,

Sultan Thaha, dan Sultan Iskandar Muda.

Perusahaan Patungan

Angkasa Pura II selalu berupaya meningkatkan kinerja

keuangan dan pelayanan melalui berbagai rencana bisnis

yang disesuaikan dengan spesifikasi bisnis bandara.

Untuk meningkatkan standar pelayanan dan memperluas

jaringan bisnis yang saling menguntungkan, Angkasa

Pura II telah membentuk beberapa perusahaan patungan

melalui aliansi dan kerjasama dengan mitra strategis.

Angkasa Pura II continues with efforts to optimize

its revenue streams by improving the efficiency of

business processes as well as innovating breakthroughs

in business development. One of this breakthrough is

the implementation of an integrated room monitoring

system called the SMART (Integrated Room Management

System).

In addition, Angkasa Pura II also has plans to implement

a Cash Register On-Line (CROL) system at Terminal D and

at Terminal 3 Pier 1, Soekarno-Hatta Airport, in order to

improve the quality of cooperation with its commercial

business partners.

Meanwhile, future business development plans are

undertaken in accordance with the Articles of Association

and core competencies, through the establishment of

Strategic Business Unit (SBU), joint ventures, or subsidiary

companies.

Angkasa Pura II has plans for the following business

development undertakings:

1. Development of a Cargo Center facility at the

Soekarno-Hatta Airport through a subsidiary;

2. Establishment of an SBU to manage commercial

advertising and parking services at Soekarno-Hatta

Airport;

3. Establishment of an SBU to handle cargo business at

Depati Amir, Sultan Thaha, and Sultan Iskandar Muda

airports.

Joint Ventures

Angkasa Pura II strives at all times to improve its financial

performance and services by developing a variety of

business undertakings suited to the characteristics of

airport business. To enhance the level of services provided

and to widen its mutually beneficial business networks,

Angkasa Pura II has established several joint ventures

through alliances and cooperation with various strategic

partners.

Pengembangan Usaha Business Development


PT Gapura Angkasa berdiri pada 26 Januari 1998,

bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa ground

handling dan cargo handling pesawat udara serta

pergudangan. Pemegang sahamnya terdiri dari Angkasa

Pura II dan Angkasa Pura I masing-masing sebesar

31,25% serta Garuda Indonesia sebesar 37,60%.

PT Angkasa Pura Schiphol berdiri pada 26 November

1996, bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa

manajemen komersial, teknik, IT dan konsultasi bandar

udara, dengan komposisi pemegang saham yaitu

Angkasa Pura II sebesar 50% dan Schiphol Airport

Netherland sebesar 50%.

PT Purantara Mitra Angkasa Dua berdiri pada 26 April

2000, bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa

catering pesawat udara dengan komposisi pemegang

saham; Angkasa Pura II sebesar 5,38%,

PT Purantara Mitra Angkasa sebesar 38,21% dan

PT Cardig Internasional sebesar 56,40%.

PT Railink berdiri pada 28 September 2006, sebagai

perusahaan induk (holding company) yang didirikan

khusus untuk membangun dan mengoperasikan Kereta

Api (KA) Bandara, dengan komposisi pemegang saham

yaitu Angkasa Pura II sebesar 40% dan PT Kereta Api

Indonesia sebesar 60%.

PT Garuda Indonesia berdiri pada 4 Maret 1975,

merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang

pengelolaan maskapai penerbangan, dengan komposisi

pemegang saham; Angkasa Pura II sebesar 2,82%,

Angkasa Pura I sebesar 1,74% dan PT Garuda Indonesia

sebesar 95,44%.

PT Gapura Angkasa was established on 26 January

1998 to provide aircraft ground handling, cargo handling,

and warehouse services. Angkasa Pura II and Angkasa

Pura I each owns 31.25% shares in the company, with

Garuda Indonesia holding 37.60% share ownership.

PT Angkasa Pura Schiphol was established on 26

November 1996 and is engaged in the provision of

commercial management services, engineering, IT, and

airport consultancy services, with 50% shareholding each

by Angkasa Pura II and the Schiphol Airport, Netherland.

PT Purantara Mitra Angkasa Dua was established

on 26 April 2000 to provide in-flight catering services.

Shareholding in the company is 5.38% by Angkasa Pura II,

38.21% by PT Purantara Mitra Angkasa, and 56.40% by

PT Cardig Internasional.

PT Railink was established on 28 September 2006 as a

holding company for the purpose of the development

and operation of the Airport Railway. Angkasa Pura II

owns 40% shares of the company while PT Kereta Api

Indonesia owns 60% shareholding.

PT Garuda Indonesia was established on 4 March

1975 as a State-Owned Enterprise engaged in airline

management services. The company is owned by Angkasa

Pura II (2.82%), Angkasa Pura I (1.74%), and PT Garuda

Indonesia (95.44%).

Pengembangan Usaha Business Development

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Pengembangan Bandara

Untuk mengakomodasi terus meningkatnya jumlah

penumpang pesawat udara maupun dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna

jasa bandara, Angkasa Pura II melakukan upaya

pengembangan bandara melalui perluasan kapasitas

bandara yang telah ada maupun pembangunan bandara

di lokasi yang baru. Selain proyek-proyek pengembangan

yang berskala besar tersebut, Angkasa Pura II juga terus

meningkatkan berbagai fasilitas bandara yang telah ada

melalui program perawatan, perbaikan, dan peremajaan

yang bersifat rutin. Pada tahun 2008, proyek-proyek

pengembangan bandara yang dilakukan Angkasa Pura II

sebagian besar masih merupakan kelanjutan dari proyek-

proyek yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya.

1. Pembangunan Terminal 3 Pier 1 Bandara Soekarno-Hatta

Pembangunan Terminal 3 Pier 1 Bandara Soekarno-

Hatta telah memasuki tahap penyelesaian pada

akhir tahun 2008, dan direncanakan akan dapat

dioperasikan pada awal tahun 2009. Pembangunan

Pier 1 merupakan tahap awal dari pembangunan

Terminal 3 yang keseluruhannya akan terdiri dari 5

pier dengan kapasitas masing-masing pier adalah 4

juta penumpang per tahun.

2. Pembangunan Bandara Baru Medan

Pembangunan bandara baru di Medan dimaksudkan

untuk menggantikan fungsi Bandara Polonia, Medan,

saat ini yang dianggap sudah tidak lagi memadai dari

segi kapasitas, kondisi fasilitas, dan lokasinya yang

berada di tengah kota. Pembangunan bandara baru

Kuala Namu, Medan, yang berlokasi di Kabupaten

Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sudah dimulai

sejak tahun 2007 dan masih berlangsung di tahun

2008. Pembangunan bandara baru tersebut bekerja

sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Departemen Perhubungan.

3. Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda

Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Nanggroe

Aceh Darussalam dan Badan Rekonstruksi dan

Rehabilitasi Aceh (BRR), Angkasa Pura II melakukan

pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda,

Banda Aceh, untuk meningkatkan kapasitas maupun

pelayanan bandara. Program pengembangan tersebut

berupa pemindahan lokasi terminal penumpang dan

fasilitas penunjang operasional bandara, perpanjangan

runway, dan perluasan apron, yang dilakukan dalam

tiga tahap sejak tahun 2005. Pada tahun 2008,

pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda telah

memasuki tahap penyelesaian dan direncanakan akan

selesai seluruhnya pada tahun 2009.

To accommodate the increasing number of airline

passengers, as well as to improve the quality of services to

airport service users, Angkasa Pura II engaged in airport

development through capacity expansion of existing

airports and the construction of airports at new locations.

Aside from these large-scale development projects,

Angkasa Pura II also continued to improve existing facilities

at all its airports through a variety of routine repair,

maintenance, and renovation programs. Throughout

2008, airport development undertakings by Angkasa

Pura II were for the most part a continuation of those

projects that have been initiated in the previous years.

1. Construction of Terminal 3 Pier 1 at Soekarno-Hatta

Airport

The construction of Terminal 3 Pier 1 at the Soekarno-

Hatta Airport has entered the final stage at the end

of 2008, for a projected operational use early in

2009. The construction of Pier 1 itself represents the

early phase of the construction of Terminal 3 building,

which eventually will consists of 5 Piers in total,

each with a capacity to handle 4 million passenger

movements a year.

2. Construction of New Medan Airport

The construction of a new airport in Medan is to

replace the function of the current Polonia Airport,

which is deemed no longer adequate in terms of

capacity, the condition of its facilities, nor its location

right in the middle of the city of Medan. Construction

works of the new Kuala Namu Airport, located

in Deli Serdang Regency, the province of North

Sumatera, started in 2007 and is still in progress in

2008. The work to develop the Kuala Namu Airport

is undertaken by Angkasa Pura II in cooperation with

the Directorate General of Air Transportation of the

Ministry of Transportation.

3. Construction of Sultan Iskandar Muda Airport

In cooperation with the Regional Government

of Nanggroe Aceh Darussalam and the Aceh

Reconstruction & Rehabilitation Agency (BRR),

Angkasa Pura II undertook development works at

the Sultan Iskandar Muda Airport at Banda Aceh

to improve the airport’s capacity as well service

capability. The development project started in 2005 in

three stages involving the relocation of the passenger

terminal building and airport support facilities, the

lengthening of its runways, and the expansion of its

apron. In 2008, development works at the Sultan

Iskandar Muda Airport have entered the final stage

for a projected completion date in 2009.


4. Pembangunan Terminal Bandara Minangkabau

Pembangunan terminal Bandara Minangkabau tahap

II masih dalam proses pelaksanaan dan masih akan

berlanjut pada tahun 2009.

Rencana Pengembangan Bandara Tahun 2009

Angkasa Pura II telah mempersiapkan beberapa rencana

pengembangan fasilitas bandara agar tetap dapat

memberikan pelayanan yang optimal seiring dengan terus

meningkatnya jumlah pengguna jasa bandara.

1. Pengembangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta

Setelah menyelesaikan pembangunan Pier 1 di Terminal 3

Bandara Soekarno-Hatta yang ditargetkan beroperasi pada

tahun 2009, Angkasa Pura II akan segera melanjutkan

pengembangan Terminal 3 dengan pembangunan apron

di area Terminal 3 Pier 1 untuk menambah kapasitas

parkir pesawat, pembangunan Pier 2 Terminal 3, serta

pembangunan sebuah linking gallery yang menghubungkan

Terminal 3 dengan Terminal 2.

2. Pembangunan Terminal Bandara Sultan Syarif Kasim II

Pembangunan tahap III terminal penumpang baru di

Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, akan dilanjutkan

di tahun 2009, menyusul tahap-tahap pembangunan yang

telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

3. Peremajaan Bandara Sultan Thaha dan

Bandara Depati Amir

Bandara Sultan Thaha di Jambi dan Bandara Depati

Amir di Pangkal Pinang telah berada di bawah

pengelolaan Angkasa Pura II sejak tahun 2007, masih

membutuhkan peremajaan baik dari sisi udara maupun

sisi darat. Pengembangan di sisi udara dilakukan dengan

perpanjangan runway dan perluasan apron, sementara

di sisi darat dilakukan dengan pembangunan terminal

penumpang yang baru.

4. Pembangunan Terminal Penumpang di Bandara Raja Haji

Fisabilillah

Pergerakan penumpang di Bandara Raja Haji Fisabilillah

– Tanjung Pinang memperlihatkan pertumbuhan

yang sangat pesat sebesar tiga kali lipat dari 43.421

penumpang di 2007 menjadi 130.943 penumpang

di 2008. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan yang

mendesak bagi pengembangan fasilitas pelayanan yang

ada, agar kualitas layanan dapat dipertahankan. Pada

tahun 2008, Angkasa Pura II telah menyelesaikan disain

terminal penumpang yang baru seluas ±4.500 m2, yang

pembangunannya akan dimulai tahun 2009 dengan

target pengoperasian pada tahun 2010.

Airport Development

4. Construction of Terminal Building at Minangkabau Airport

The second phase in the construction of the passenger

terminal building at Minangkabau Airport is still in

progress throughout 2008, and is expected to continue

into 2009.

Airport Development Plans in 2009

Angkasa Pura II has prepared plans for several airport

development projects to ensure its ability to continually

provide optimum services to the growing number airport

service users at its airports.

1. Construction of Terminal 3 at Soekarno-Hatta Airport

Following the completion of Pier 1 of the Terminal 3

building scheduled for operations in 2009, Angkasa

Pura II will continue with the development of the

Terminal 3 building with the construction of an aircraft

apron at the Terminal 3 Pier 1 area to boost the aircraft

parking area, the construction of Terminal 3 Pier 2, and

the construction of a gallery linking the Terminal 3 and

Terminal 2 buildings.

2. Construction of Terminal Building at Sultan Syarif Kasim II

Airport

The third phase in the construction of a new passenger

terminal building at Sultan Syarif kasim II Airport

at Pekanbaru will continue in 2009, following the

completion of the previous phases in recent years.

3. Renovation of Sultan Thaha Airport and Depati Amir Airport

The Sultan Thaha Airport at Jambi that, along with the

Depati Amir Airport at Pangkal Pinang, have been placed

under the management of Angkasa Pura II in 2007, are

still in need of renovation works involving flight and

land facilities. Development of flight facilities include

the lengthening of runways and the expansion of apron

area, while land facilities include the building of a new

passenger terminal.

4. Construction of Passenger Terminal at Raja Haji Fisabilillah

Airport

Passenger movements at Raja Haji Fisabilillah Airport –

Tanjung Pinang experienced a sharp three-fold increase

from 43,421 passengers in 2007 to 130,943 passengers

in 2008. This condition necessitated an urgent need for

the expansion of existing facilities in order to maintain the

level of service quality to airport service users. In 2008,

Angkasa Pura II has completed the design work for a new

passenger terminal building of ±4,500 m2 at the airport.

Construction of the terminal building will commence in

2009 with a targeted operating date in 2010.

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Sumber Daya Manusia

Salah satu aspek yang menjadi fokus Angkasa

Pura II dalam upayanya untuk memenuhi tuntutan

pengguna jasa yang terus meningkat serta memastikan

kelangsungan pertumbuhan ke depan adalah melalui

tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat, baik

dalam jumlah maupun kualitas.

Berdasarkan tingkat organisasi, karyawan Angkasa

Pura II terdiri dari dua kelompok besar yaitu kelompok

manajerial/setara (kelas Jabatan 1 sampai 9) dan

kelompok pelaksana (kelas jabatan 10 sampai dengan

16). Kelompok manajerial dibagi menjadi 3 tingkatan,

yaitu tingkatan Senior Manager (General Manager/

Kepala Cabang, Vice President, dan lain-lain) dengan

kelas jabatan 1 sampai dengan 4; tingkatan Manager

(Manager di Kantor Pusat dan di Kantor Cabang) dengan

kelas jabatan 5 sampai dengan 7; dan tingkatan Assistant

Manager dan Junior Manager (Assistant Manager di

Kantor Pusat, Junior Manager di Kantor Cabang) dengan

kelas jabatan 8 dan 9. Khusus untuk personil fungsi Air

In striving to meet the ever higher expectations of airport

service users as well as in ensuring the continuity of

business growth into the future, Angkasa Pura II focuses

on, among others, the availability of Human Resources

(HR) both in terms of the needed numbers as well as the

required quality.

Based on organizational function, employees of Angkasa

Pura II comprise of two major groups, namely the

managerial/equivalent functions (Grade 1 to Grade 9) and

the staff functions (Grade 10 to Grade 16). Personnel in

the managerial functions comprise of three levels, namely

the Senior Manager level (General Manager/Branch

Head, Vice President, and others) with Grade 1 to Grade

4, Manager level (Manager at Head Office and Branch

Offices) with Grade 5 to Grade 7, and Assistant Manager

and Junior Manager level (Assistant Manager at Head

Office, Junior Manager at Branch Office) with Grade 8

and Grade 9. Personnel in the Air Traffic Controller (ATC)

function can reach Grade 6 level. As personnel in the

Sebagai perusahaan penyedia jasa, Angkasa Pura II sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki.As a service provider, Angkasa Pura II depends a lot on the quality of its

human capital base.

Pada akhir tahun 2008, jumlah karyawan Angkasa Pura II tercatat sebanyak 4.701 orang, dibandingkan 4.821 orang setahun sebelumnya.

At year-end 2008, Angkasa Pura II has a total headcount of 4,701 employees, compared with 4,821 employees a year earlier.


Traffic Controller (ATC), tingkat jabatan ditetapkan sampai

pada kelas jabatan 6. Karyawan tingkat manajerial/

setara yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP)

dibebaskan dari jabatannya, namun masih diberikan

penghasilan sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang

didudukinya.

Jumlah karyawan secara umum menurun karena

pensiun, kecuali untuk karyawan dengan status Pegawai

Negeri Sipil (PNS) Diperbantukan dan Penugasan. PNS

Diperbantukan seluruhnya adalah teknisi penerbangan

sementara karyawan dengan status Penugasan adalah

karyawan Bandara Sultan Thaha dan Depati Amir,

merupakan status karyawan sementara sambil menunggu

penetapan status dari pemerintah dalam kaitannya

dengan Penyertaan Modal Negara. Peningkatan jumlah

PNS Diperbantukan adalah dalam rangka memenuhi

kebutuhan teknisi penerbangan, khususnya untuk

tenaga-tenaga Air Traffic Controller.

Bila dibandingkan data antara tahun 2007 dan 2008,

selisih jumlah karyawan masing-masing tingkat jabatan

bervariasi. Peningkatan jumlah terjadi pada kelompok

pelaksana pada kelas jabatan 12 dan 15. Hal tersebut

disebabkan antara lain oleh :

• Banyaknyajumlahkaryawanyangmendapatkan

promosi pada kelas jabatan 12;

• Rekrutmendifungsi-fungsioperasionaldimana

penempatan awalnya sesuai ketentuan sebagian besar

ditempatkan pada kelas jabatan 15.

managerial/equivalent functions enter their pre-retirement

year, they are dismissed from their positions, although

they continue to receive an income corresponding to the

last Grade level in active position.

Overall, the number of employees has declined due to

retirement, except in the case of employees with the

status of PNS Diperbantukan and PNS Penugasan. PNS

Diperbantukan consists entirely of flight technicians, and

the number is increasing to keep pace with the need for

flight technicians and especially for Air Traffic Controller

personnel. Meanwhile, PNS Penugasan are employees at

Sultan Thaha and Depati Amir airports with a temporary

employee status pending the granting of their permanent

status by the Government in relation with the State Equity

Participation program.

Comparing the employee data in 2007 and 2008, there

were variations between the numbers of employee in

each grade level between the respective years, with

increases mainly in grade level 12 and 15. This is due

among others to:

• Employeesthatwerepromotedtogradelevel12

• Newrecruitmentforoperationalfunctions,whichwere

started at grade level 15 in accordance with company

regulations.

Human Resources

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Dilihat dari aspek pendidikan, secara umum terdapat

peningkatan kualitas pendidikan karyawan pada tahun

2008 dibandingkan dengan tahun 2007. Peningkatan

tersebut antara lain karena :

• Rekrutmenkaryawanbarudengantingkatpendidikan

lebih tinggi dibandingkan karyawan yang pensiun;

• Programpengembangankompetensikaryawandalam

bentuk pendidikan formal tingkat Diploma II sampai

dengan Diploma IV.

Kebijakan Pengembangan SDM

Sebagai perusahaan pengelola jasa kebandaraudaraan

dan pelayanan lalu lintas udara, Angkasa Pura II terikat

dengan berbagai ketentuan internasional maupun

nasional yang harus dipatuhi terkait dengan aspek

kompetensi personil, khususnya pada fungsi-fungsi

yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan

penerbangan (mandatory).

In terms of employee educational background, there

was an overall improvement in employee educational

background in 2008, compared with the year 2007. This

improvement was due to:

• Newrecruitmentofpersonnelwithhighereducational

background compared to those who entered

retirement;

• Employeecompetencedevelopmentprogramsin

formal education of Diploma degree II up to IV.

HR Development Policy

As a provider of airport management services and air

traffic services, Angkasa Pura II is required to comply

with a variety of mandatory international and domestic

regulations related to aspects of personnel competences,

and especially for functions that are related to flight

safety and security (mandatory functions).

Sumber Daya Manusia Human Resources

Jumlah Karyawan Berdasarkan Kelas JabatanNumber of Employees Based on Position

1 2 3 4 5

1.200

20082007

1.000

800

600

400

200

06 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DPB

3 2 5 5

31 37 13 13 7 9

99 113

62 63

270

267

260

270

262

260

546

510

848

853

886

841

984

913

444

452

82 76

19 17

Jumlah Karyawan Berdasarkan PendidikanNumber of Employees Based on Education

SD SLTP SLTA D2 D3

3.000

20082007

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0S1 S2

100

89 197

174

2.71

42.

609

475

496

780

808

480

448

75 77


Dalam kaitan itu, maka fokus kebijakan Angkasa Pura II

dalam bidang SDM adalah terpenuhinya kebutuhan

dan kompetensi SDM pada fungsi-fungsi yang bersifat

mandatory. Sementara untuk fungsi-fungsi pendukung

(supporting) ditempuh kebijakan negative growth secara

selektif, dimana jumlah rekrutmen karyawan lebih sedikit,

namun dengan kualifikasi yang lebih tinggi, dibandingkan

jumlah karyawan yang pensiun. Di samping itu, Angkasa

Pura II juga berupaya menyiapkan kader-kader pemimpin

masa depan dari antara para karyawannya.

Accordingly, Angkasa Pura II focuses its HR development

policies on fulfilling the need for personnel and

competences on mandatory functions. Meanwhile, for

supporting functions, Angkasa Pura II undertook a policy

of selective negative growth, by recruiting a smaller

number of new personnel with a higher qualifications

compared to the number and qualification of retired

personnel. In addition, Angkasa Pura II also strives to

prepare a cadre of future leaders from among the ranks

of its personnel.


Jumlah Karyawan Berdasarkan StatusNumber of Employees Based on Status

AP I ke AP II

DTG PENUGASAN PNS PP

4.500

20082007

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0PP ke AP I PP ke APS PP ke DP

AP IIPP ke

Gapura

5 5

299

276

269

253 45

445

3

3.77

33.

695

3 2 3 3 3 6 10 8

3.000

3.500

4.000

Teknik Technical

Operasi Operations

21%

64%

Rekrutmen Tahun 2008 Recruitment in 2008

15%

Teknik Technical

Operasi Operations

48%

30%

Komposisi Pensiun 2008 Retirement Composition in 2008

21%

Administrasi Komersial Commercial Administrative


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Pendidikan dan Latihan

Angkasa Pura II menyelenggarakan program-program

pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan

berkesinambungan dalam rangka peningkatan

kompetensi karyawan, sesuai dengan fokus dan arah

pengembangan SDM seperti diuraikan di atas.

Bagi karyawan yang bertugas pada fungsi-fungsi

mandatory (operasi dan teknik), Angkasa Pura II

menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan

pelatihan teknis, mengikutsertakan karyawan dalam

pendidikan formal tingkat diploma, serta kursus dan

pelatihan yang bersifat penyegaran, dengan fokus

untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat

Kecakapan Personil (SKP). Sedangkan untuk kaderisasi

calon pimpinan, Angkasa Pura II mengikutsertakan

karyawan tingkat manajerial pada berbagai program

pendidikan dan pelatihan manajerial yang berjenjang dan

mensponsori karyawan yang melanjutkan pendidikan

formal ke tingkat S2.

Training and Education

Angkasa Pura II conducts continuing and comprehensive

training and education programs in order to improve the

competences of its human resources, in line with the

focus of HR development policies as outlined above.

For personnel in mandatory functions (operations and

engineering), Angkasa Pura II provides a variety of

technical training and educational programs, sends its

personnel to attend formal Diploma degree education

courses, and also conducts refresher courses and

training sessions, with a focus towards the attainment of

Personnel Competence Certification (SKP). Meanwhile,

to form a cadre of future leadership, Angkasa Pura II

sends its manager-level personnel to attend a number

of managerial courses and training sessions, as well as

sponsoring employees to pursue a Strata 2 degree formal

education.


D3 S2

D2 D4

69%

26%

Diklat Formal Formal Training

2%

3%

Substantif Luar Negeri Substantive Overseas

Substantif Dalam Negeri Substantive Domestic

7%

93%

Diklat Substantif Substantive Training

Manajemen Bandara Airport Management

Eksekutif Manajemen Bandara Airport Management Executive

Pembekalan Ass. Man/Kadin Mentoring Ass. Man/Kadin

20%

80%

Diklat Manajerial Managerial Training

0%

Reorientasi Reorientation

Orientasi Orientation

46%

54%

Diklat Orientasi dan Reorientasi Orientation/Re-Orientation Training

Teknik Technical


Operasi Operations

16%

70%

Diklat Teknis Technical Training

14%


Selain itu, diklat-diklat yang bersifat rutin juga tetap

dilaksanakan yaitu diklat orientasi bagi calon karyawan,

diklat reorientasi bagi karyawan yang akan memasuki

masa pensiun, dan diklat substantif berupa seminar,

lokakarya, pembentukan karakter melalui diklat spiritual

(ESQ dan team building) bagi seluruh karyawan serta

simposium baik di dalam maupun luar negeri.

Sepanjang tahun 2008 tercatat sejumlah 2.273 orang

karyawan telah diikutsertakan pada berbagai program

pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan

oleh Angkasa Pura II maupun institusi lain di dalam dan

luar negeri.

Kesejahteraan Karyawan

Angkasa Pura II senantiasa berupaya memelihara dan

meningkatkan kesejahteraan bagi para karyawannya,

antara lain sebagai salah satu cara untuk menjaga kualitas

serta produktivitas kerja karyawan.

Kesejahteraan karyawan yang diberikan Angkasa Pura II

adalah sebagai berikut:

• Materiil,meliputipenghasilanbulanan(gajidasar,

insentif prestasi dan tunjangan transportasi); tunjangan

kesejahteraan keluarga untuk membantu pendidikan

putra/putri karyawan; Tunjangan Hari Raya (THR) untuk

membantu kesejahteraan karyawan pada saat hari raya

keagamaan; tunjangan cuti untuk membantu karyawan

menikmati cuti mereka; dan bantuan uang duka bila

karyawan dan keluarganya mengalami musibah;

• Immateriil,meliputipenyelenggaraankursus-kursus

penyegaran, acara Open House, siraman rohani dan

acara-acara silaturahmi lainnya.

In addition, Angkasa Pura also continues to conduct

routine training and education sessions such as

orientation sessions for new recruits and re-orientation

sessions for employees about to enter retirement.

Employees also attend other essential courses, seminar,

workshops or symposiums, including in ESQ and team

building, conducted in the country as well as overseas.

Throughout 2008, a total of 2,273 personnel have

attended various forms of training and education

programs conducted internally by Angkasa Pura II and

externally by domestic or overseas learning institutions.

Employee Welfare

Angkasa Pura II strives to maintain and promote better

employee welfare, among other things in the interest of

maintaining work quality and employee productivity.

Employee welfare provided by Angkasa Pura II covers:

• Materialaspect,whichincludemonthlyincome(basic

salary, work incentive and transportation benefit);

family welfare benefit to help the education of children

of employees; religious festivity benefit (THR) for

additional income in celebrating religious holidays;

leave allowance to help employees enjoy their work

leaves; and condolence money to help in the event of

the passing away of an employee or family member.

• Non-materialaspect,whichincludetheprovisionof

refresher courses, open house, religious events, and

other employee social events and gatherings.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A



Hubungan Industrial

Aspek hubungan industrial memiliki peranan yang cukup

strategis untuk menjaga kelancaran dan kualitas kinerja

operasional Angkasa Pura II dalam memberikan pelayanan

kepada pengguna jasa penerbangan dan bandara, serta

terpenuhinya kepentingan berbagai pihak yang terkait

terutama karyawan dan perusahaan sendiri. Pelaksanaan

hubungan industrial yang baik di lingkungan Angkasa

Pura II dilakukan terutama melalui keberadaan serikat

karyawan, Perjanjian Kerja Bersama, dan forum-forum

lembaga tripartit.

Serikat Karyawan Angkasa Pura II (Sekarpura II)

merupakan serikat pekerja yang beranggotakan sebagian

besar dari para karyawan Angkasa Pura II. Dengan motto

“Maju dan Sejahtera Bersama Perusahaan”, Sekarpura

II merupakan mitra kerja dalam suatu hubungan yang

harmonis dengan pihak Manajemen Angkasa Pura II.

Pada tahun 2008, Angkasa Pura II dan Sekarpura II telah

menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk

periode 2008-2009, ditandatangani Ketua Sekarpura

II dan Direktur Utama Angkasa Pura II disaksikan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno

yang disyahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan No. KEP.22/PHIJSK/PKKAD/2008 tanggal

11 Maret 2008. PKB tersebut merupakan yang ketiga

sampai dengan saat ini.

Industrial Relation

Aspects of industrial relation have a strategic role in

allowing Angkasa Pura II to maintain the quality of

operational performance in the provision of airport

and flight services, as well as in fulfilling the interests

of various stakeholders, especially the employees and

the company itself. Industrial relation engagements at

Angkasa Pura II are mainly served through employee

union, Collective Labour Agreement, and various tri-party

dialogue forums.

The Angkasa Pura II Worker Union (Sekarpura II) has

a membership comprising most of the employees of

Angkasa Pura II. With its motto of “Progressing and

Prospering with the Company”, Sekarpura II functions

as a working partner in a harmonious relationship with

the Management of Angkasa Pura II. In 2008, Angkasa

Pura II and Sekarpura II have signed the Collective Labour

Agreement (PKB) for the 2008-2009 period, signed by

Chairman of Sekarpura II and the President Director

of Angkasa Pura II in witness by Erman Suparno, the

Minister for Labour and Transmigration, which was

ratified through Decree of the Director General of

Industrial Relation and Worker Social Welfare No. KEP.22/

PHIJSK/PKKAD/2008 dated 11 March 2008. The PKB is

the third such agreement to date.



Program Pensiun

Angkasa Pura II mengikutsertakan para karyawannya

dalam program-program jaminan hari tua, baik yang

dikelola oleh unit Dana Pensiun Angkasa Pura II

(Dapenda) maupun dalam program Jamsostek dari

Pemerintah. Pada saat pensiun, karyawan akan menerima

pembayaran sekaligus (lump sum) dari program Jaminan

Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Tua (THT) Jamsostek,

serta pembayaran manfaat pensiun berkala/bulanan dari

Dapenda.

Selain itu, para pensiunan juga memperoleh asuransi

kesehatan untuk pensiunan dengan isteri/suami,

Tunjangan Perumahan Akhir Masa Tugas (TPAMT)

sebesar minimal Rp 30 juta dan maksimal Rp 40 juta,

serta Bantuan Kembali Ke Tempat Menjalani Pensiun

bagi pensiunan yang ingin pensiun di tempat tertentu,

sepanjang masih dalam wilayah RI.

Pension Program

Employees of Angkasa Pura II are entered in old-age

welfare programs managed by Angkasa Pura II Pension

Fund (Dapenda) as well as the Government-sponsored

Jamsostek (workers social welfare) program. At the time

of retirement, an employee would receive a lump sum

payment from the Jamsostek JHT and THT programs, as

well as regular monthly pension benefit payment by the

Dapenda.

In addition, retired employees also receive medical

insurance coverage for retirees and their spouses, cash

End of Employment Housing Benefit (TPAMT) of Rp 30

million minimum and Rp 40 million maximum, as well as

a Retirement Relocation Assistance program for retired

employees wishing to spend retirement in any specific

location within the territory of the Republic of Indonesia.

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Struktur Organisasi

BOC Secretary

R.P. Hari Cahyono

EVPCommercial &

BusinessDevelopment

Robert D. Waloni

EVPOperations &Engineering

S. Tulus Pranowo

President Director

Edie HaryotoDeputy President Director

Rinaldo J. Aziz

Board of Commissioners

Branches

Operations &Engineering Directorate

Commercial &Business

Development Directorate

Chief Of Auction

Luthfi Edrus

Chief Of Corporate Safety & Risk

Abner Siahaan

Chief Of SME - CD

Evita Surya

VicePresidentOf AirportServices

Daryanto

VicePresident

Of Air TrafficServices

Ahdi Agustian

VicePresident

Of Electronic & Electrical Mech

Engineering

Wulang A.W.

VicePresidentOf Civil

Engineering

Nazmi T.

VicePresident

Of Aviation Business

Resmi Wandi

VicePresidentOf Airport Business

Gimono Ias

VicePresident

Of Property & Subsidiary Business Dev.

Yon Sugiono



Organization Structure

Audit Committee

Board of Directors

Finance Directorate

Personnel & General Affairs

Directorate

EVPFinance

Tommy Soetomo

EVPPersonnel &

General Affairs

Endang D.S.

Head Of Internal Auditors

Djoko Santoso

Corporate Secretary

Sudaryanto

Head Of Research, Dev. Planning & IT

Cik Dien Hasan

Head Of Legal Affairs

Yanuar Hani

VicePresident

Of Budgeting

Kartun W.

VicePresident

Of Accounting

Sugito

VicePresident

Of Treasury

Mardohar T.

VicePresident

Of HumanResource

Development

Indah S.

VicePresident

Of HumanResource

Administration

Saryono

VicePresident

Of General Affairs

Teguh S.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Komunitas masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah

kerja adalah hal penting yang tak terpisahkan bagi

Angkasa Pura II. Antara keduanya harus terjalin

hubungan yang harmonis, agar tercipta iklim kehidupan

bermasyarakat yang baik.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Angkasa Pura II telah melaksanakan tugasnya sesuai

program Pemerintah untuk berpartisipasi langsung

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

menyisihkan sebagian keuntungan setiap tahun. Program

Pemerintah ini dilaksanakan melalui Program Kemitraan

dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER.05/

MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Tugas mulia ini diimplementasikan melalui program SME-

CD (Small Medium Enterprise Community Development).

Pada tahun 2008, program unit khusus di bawah Direksi

Angkasa Pura II ini telah menyalurkan dana sejumlah

Rp 12,39 miliar melalui Program Kemitraan dalam rangka

meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah

serta koperasi di Indonesia agar menjadi tangguh dan

mandiri.

The communities and environment around the location of

its airports represent an important part of the existence

of Angkasa Pura II. There should be a harmonious

relationship between the two, leading to a good

community life.

As a State-Owned Enterprise (SOE), Angkasa Pura II is also

directly involved in support of the Government’s programs

to improve the welfare of communities by setting aside

a certain amount from its profits each year towards

the implementation of the Partnership and Community

Development Program (PKBL), in line with Decree of the

State Minister of SOE No. PER.05/MBU/2007 dated 27

April 2007.

This noble cause is implemented through the SME-CD

(Small Medium Enterprise – Community Development)

program. In 2008, this special unit program under the

Board of Directors of Angkasa Pura II has allocated a total

of Rp 12.39 billion of funds for the Partnership program,

to help improve the capability of small and medium

scale businesses and cooperatives in Indonesia towards

resilience and self-sufficiency.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai entitas bisnis, Angkasa Pura II memiliki tanggung jawab untuk berbagi hasil dari sukses bisnis dengan komunitas dan lingkungan. As a business entity, Angkasa Pura II has a responsibility to share the fruits of

success with the communities and environment.


Dana Program Kemitraan tersebut disalurkan kepada

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sejumlah 704 Mitra

Binaan (MB) yang terdiri dari 102 MB dalam sektor

industri, 435 MB perdagangan, 132 MB jasa, 6 MB

pertanian, 9 MB peternakan dan sektor lainnya 14 MB.

Dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman modal

kerja untuk membantu pengembangan usaha para mitra

binaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tersebar

di 10 provinsi di Indonesia, antara lain Nanggroe Aceh

Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau,

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,

DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Selain memberikan dalam bentuk pinjaman Program

Kemitraan, Angkasa Pura II juga memberikan bantuan

hibah kepada para mitra binaan melalui pembinaan

dalam bentuk pelatihan dan keikutsertaan dalam

berbagai pameran di dalam maupun di luar negeri.

Pembinaan melalui program pelatihan dimaksudkan

untuk meningkatkan kemampuan para mitra binaan

dalam menjalankan usahanya, program ini dilaksanakan

bekerja sama dengan lembaga profesi serta perguruan

tinggi. Program keikutsertaan dalam berbagai pameran

bertujuan membantu para mitra binaan untuk

mempromosikan dan memasarkan produknya.

Realisasi bantuan hibah yang dilaksanakan melalui

program pelatihan dan pameran-pameran pada tahun

2008 sebesar Rp 956.890.790 dengan perincian untuk

pelatihan sebesar Rp 232.650.650 dan untuk pameran-

pameran sebesar Rp 724.240.140.

Dari penyaluran Program Kemitraan tahun 2008 tersebut,

mutasi angsuran pinjaman pada tahun 2008 sebesar

Rp 11.817.321.485 atau tingkat kolektibilitasnya sebesar

85%, sedangkan hasil penagihan terhadap piutang

bermasalah melalui pengiriman surat dan kegiatan

monitoring diperoleh angsuran sebesar Rp 838.243.425.

The funds in the Partnership program were disbursed

to some 704 Partner SMEs (Small and Medium-scale

Enterprise), comprising 102 Partners in the manufacturing

sector, 435 in the trading sector, 132 in the services

sector, 6 in the agriculture sector, 9 in the animal

husbandry sector, and 14 Partners in other sectors. The

funds were disbursed as working capital loans to these

SME Partners located in 10 provinces in Indonesia,

including Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera,

Riau, Riau Islands, West Sumatera, South Sumatera, West

Kalimantan, DKI Jakarta, West Java, and Banten.

Aside from working capital loans, Angkasa Pura II

through the Partnership program also disburses grants

to its Partners in the form of the provision of training

sessions or sponsorships to attend domestic or overseas

trade exhibitions. The training sessions are conducted

by enlisting the cooperation of various professional

institutions and universities in order to improve the

business capabilities of Partner SMEs. Meanwhile,

sponsorships to attend various trade and industry

exhibitions are intended to help these Partner SMEs to

promote their products and enlarge their markets.

Grants for conducting training and for participation at

various expos throughout 2008 amounted to a total of

Rp 956,890,790. Of these funds, Rp 232,650,650 was

used to conduct training sessions, while Rp 724,240,140

was used for participation at various expos.

Of the funds disbursed as working capital loans in

the Partnership program in 2008, the loan repayment

amounted to Rp 11,817,321,485 or a loan collectability

level of 85%. Meanwhile, repayment of non-performing

loans through collection notice and loan monitoring

amounted to Rp 838,243,425.

Corporate Social Responsibility

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

Melalui Program Kemitraan, Angkasa Pura II berupaya membangun sektor UKM yang tangguh dan mandiri.

Through the Partnership Program, Angkasa Pura II strives to build a resilient and self-sufficient Small and Medium Enterprise (SME) sector.


Selain Program Kemitraan, tanggung jawab sosial

Angkasa Pura II juga dilaksanakan melalui Program Bina

Lingkungan. Tujuan program ini adalah untuk membantu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar

wilayah operasional Angkasa Pura II dengan memberikan

perhatian yang lebih besar pada aspek lingkungan.

Realisasi bantuan Bina Lingkungan pada tahun 2008

sejumlah Rp 9,8 miliar, meliputi bantuan untuk bencana

alam sebesar Rp 42.843.500, pendidikan dan pelatihan

Rp 784.660.075, peningkatan kesehatan masyarakat

Rp 1.308.535.431, pengembangan sarana dan prasarana

umum Rp 416.546.500, pengembangan sarana ibadah

Rp 832.823.000, pelestarian alam atau penghijauan

Rp 122.621.549, dan melalui Program BUMN Peduli

sebesar Rp 6.340.000.000.

Untuk program penghijauan, Angkasa Pura II telah

melakukan penanaman 1.139 pohon di sekitar wilayah

operasional Bandara Soekarno-Hatta yaitu di Kecamatan

Benda dan Kecamatan Neglasari Tangerang, Banten.

Selain itu Angkasa Pura II juga turut berpartisipasi dalam

kegiatan penghijauan di sepanjang Tol Cipularang yang

dilaksanakan beberapa BUMN pada bulan Desember

2008. Program penghijauan ini akan terus dilaksanakan

secara berkesinambungan di seluruh wilayah sekitar

bandara yang dikelola Angkasa Pura II.

Tanggung jawab sosial Angkasa Pura II tidak terbatas

hanya pada masyarakat sekitar lingkungan bandara

saja, melainkan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2008

bersama-sama dengan PT Krakatau Steel dan

PT Jasaraharja membantu merenovasi Madrasah di Serang

dengan bantuan masing-masing sebesar Rp 126 juta.

Dari waktu ke waktu, Angkasa Pura II terus meningkatkan

kinerjanya dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam

rangka menyukseskan terciptanya negara yang makmur

dan sejahtera.

Pengelolaan Lingkungan Bandara

Dalam melaksanakan kegiatan operasional bandara,

Angkasa Pura II selalu mengedepankan aspek kelestarian

lingkungan baik lingkungan secara fisik maupun kondisi

sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat sekitar.

Hal tersebut dilaksanakan dengan menyusun dokumen

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan),

RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana

Pemantauan Lingkungan), dan dokumen lingkungan

lain yang diwajibkan sebelum mulai melaksanakan

pembangunan bandara. Setelah pembangunan selesai

In addition to the Partnership program, Angkasa Pura II

also carried out its corporate social responsibility activities

through the Community Development program to

help improve the welfare of communities around its

operational locations, with an emphasis on environmental

aspects.

Funds allocated for Community Development activities in

2008 amounted to Rp 9.8 billion, comprising

Rp 42,843,500 for natural disaster aid programs,

Rp 784,660,075 for community training sessions,

Rp 1,308,535,431 for community healthcare services,

Rp 416,546,500 for public infrastructure and facilities,

Rp 832,823,000 for renovation of places of worship,

Rp 122,621,549 for re-planting programs, and

Rp 6,340,000,000 for participation in the BUMN Peduli

program.

In regards of environmental aspects, Angkasa Pura II

has engaged in the planting of 1,139 trees around the

grounds of the Soekarno-Hatta Airport in the Benda and

Neglasari Tangerang regencies in Banten. In addition,

Angkasa Pura II also participated in the re-planting

program alongside the Cipularang Toll road conducted

by several SOEs in December 2008. The tree-planting

program will be conducted in a continuous manner in

other areas around the airports under the management of

Angkasa Pura II.

Angkasa Pura II does not limit its corporate social

responsibility engagements to communities around

its airports, but also elsewhere in Indonesia. In 2008,

Angkasa Pura II participated in a joint undertaking with

PT Krakatau Steel and PT Jasaraharja in a renovation

project of an Islamic School in Serang, with each company

contributing Rp 126 million.

Angkasa Pura II continues to improve its contributions

in community empowerment in order to support the

creation of a more prosperous nation.

Management of Airport Environment

In conducting airport operational activities, Angkasa

Pura II has always put an emphasis on environmental

preservation, in terms of the physical environment as

well as the social, economic and cultural aspects of the

surrounding communities. Prior to any construction

project in an airport, Angkasa Pura II submitted

the documents for AMDAL (Environmental Impact

Analysis) and RKL-RPL (Environmental Management

and Monitoring Program) as well as other required

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility


dan kegiatan operasional bandara dilaksanakan, Angkasa

Pura II melakukan monitoring dan evaluasi dari rencana

pengelolaan dan pemantauan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan

tiap semester dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Standar yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan

di bandara adalah standar yang ditetapkan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Pada tahun 2007, Angkasa Pura II telah mencanangkan

Eco Airport, sebuah konsep pengelolaan bandara

yang berwawasan lingkungan sebagai upaya menjaga

kelestarian lingkungan hidup di sekitar bandara.

Sampai saat ini, konsep Eco Airport telah diterapkan di

Bandara Soekarno-Hatta dan secara bertahap juga mulai

diterapkan di bandara lainnya. Dalam rangka pengelolaan

lingkungan di bandara, Angkasa Pura II bersama

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator

melakukan pemantauan secara periodik 6 (enam)

bulan sekali dan penelitian laboratorium setahun sekali

untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan lingkungan

secara baik dan benar. Beberapa faktor dan parameter

lingkungan dalam penerapan konsep Eco Airport dapat

dilihat pada tabel berikut:

documents. After construction has been completed and

airport operational activities have begun, Angkasa

Pura II engaged in monitoring and evaluating the

previously established environmental management and

monitoring program. Monitoring and evaluation were

conducted each semester, and reported to the Directorate

General of Air Transportation as well as the Ministry

for the Environment. The standards used in airport

environmental management are those established by the

Ministry for the Environment.

In 2007, Angkasa Pura II has introduced the Eco Airport

as a concept of environment-friendly airport management

towards the preservation of the natural environment

around its airports. To date, the Eco Airport concept

has been implemented at the Soekarno-Hatta Airport,

and will be implemented in stages at the other airports

as well. As part of airport environmental management,

Angkasa Pura II and the Directorate general of Air

Transportation as the regulatory body conduct regular

monitoring once in every 6 (six) months, as well as an

annual laboratory inspection in order to ensure the

proper implementation of environmental management

procedures. Some of the environmental parameters

within the Eco Airport concept are presented in the

following table:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

FaktorFactor

ImplementasiImplementation

ATMOSFIR

ATMOSPHERE

• Perawatanrutingeneratordanincinerator• PenggunaanGPU(GeneralPowerUnit)• Routinemaintenanceofgeneratorsandincinerators• UtilizationofGPU(GeneralPowerUnit)

ENERGI

ENERGY

Menjalin kerja sama dengan regulator, airline, dan stakeholder lain dalam pemanfaatan energi secara efektif dan efisienCooperation with regulators, airlines and other stakeholders in efficient and effective utilization of energy

KEBISINGAN & GETARAN

NOISE & VIBRATION

Pembangunan noise barrier installation untuk mengurangi kebisingan dan getaran dari jet blast engine pesawatInstallation of noise barrier to reduce the noise and vibration from jet engine blast

AIRWATER

Pengelolaan WTP (Water Treatment Plant) dan sistem drainase yang terpelihara Water Treatment Plant and well-maintained drainage system

TANAHSOIL

Pemeliharaan kelestarian dan kebersihan tanahMaintaining cleanliness at all ground areas

SAMPAHWASTE

Penerapan STP (Sewerage Treatment Plant)Utilization of a Sewerage Treatment Plant

LINGKUNGAN ALAMIAH

NATURAL ENVIRONMENT

Pelaksanaan penghijauan Bandara pada Desember 2007 dengan penanaman 13.000 pohon di Bandar Soekarno-Hatta Greenery program on December 2007 through the planting of 13,000 trees at Soekarno-Hatta Airport

LAIN-LAINOTHERS

Program pengembangan masyarakatCommunity development program

GOVERNANCE REPORT

Tata Kelola PerusahaanManajemen RisikoGood Corporate GovernanceRisk Management


Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan acuan

standar yang wajib diterapkan oleh Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) sebagai landasan operasional kegiatan

usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

Kep–117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang

penerapan paktik GCG pada BUMN.

Tujuan penerapan GCG pada dasarnya untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

perusahaan, guna mewujudkan nilai pemegang saham

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan

kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Beberapa hal yang mendorong perlunya penerapan

praktik-praktik GCG pada BUMN adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

BUMN mensyaratkan bahwa pengelolaan BUMN

hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran

(Pasal 5, ayat 3).

Good Corporate Governance (GCG) represents a set of

mandatory standards to be implemented by a State-

Owned Enterprise (SOE) as the guidelines for operational

activities of the company, as regulated in the Decree of

the State Minister of SOE No. Kep-117/M-MBU/2002

dated 1 August 2002 concerning the Implementation of

GCG Practices in SOEs.

Basically, the purpose of GCG implementation is to

improve the business performance and the accountability

of a business entity in order to create long-term value for

the shareholders, with due consideration of the interests

of all the other stakeholders of the company according to

ethical standards and applicable laws and regulations.

The following are some of the basic consideration for the

implementation of GCG practices in SOEs:

1. Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprise,

which stipulates that SOEs should be managed

based on the principles of professionalism, efficiency,

transparency, independency, accountability,

responsibility, and fairness (Article 5 sub-article 3).

Terselenggaranya praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan bagi kesinambungan keberadaan Angkasa Pura II ke depan.The implementation of Good Corporate Governance practices represents a

basic foundation to sustain the future existence of Angkasa Pura II.


Good Corporate Governance

2. Adanya perkembangan pemikiran dan tuntutan

dari masyarakat, bahwa perusahaan harus ikut

memperhatikan pemenuhan kepentingan stakeholders

dengan segala aspeknya, yang meliputi aspek-aspek

sosial, lingkungan, dan kesehatan serta keselamatan

kerja sehingga dapat memberikan nilai tambah

tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi

pelanggan, pekerja, pemasok, dan masyarakat sekitar.

3. Kecenderungan para investor untuk memperhatikan

efektivitas pelaksanaan GCG pada suatu perusahaan

sebelum menanamkan modalnya pada perusahaan

yang bersangkutan.

Hal-hal di atas telah meneguhkan pemikiran dan keyakinan,

bahwa Angkasa Pura II mutlak memiliki suatu perspektif

atau tujuan jangka panjang untuk membawa kemakmuran

bagi stakeholders-nya. Hal tersebut tercakup dalam visi, misi,

tujuan, dan strategi perusahaan serta pelaksanaannya berada

dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik atau GCG.

Dalam konteks ini, upaya-upaya yang diarahkan pada

pencapaian tujuan tersebut, berupa penumbuhan

kepedulian menjalankan praktik-praktik GCG, pemahaman

akan esensinya, penjabarannya dalam operasi perusahaan

sehari-hari, monitoring dan evaluasi atas penerapannya,

serta pengembangannya secara berkelanjutan, menjadi

sangat relevan untuk memastikan bahwa standar praktik-

praktik terbaik (best practices) penerapan GCG telah dicapai.

Keberhasilan untuk menjalankan praktik-praktik GCG

bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemegang Saham,

Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen, tetapi

juga diperlukan dukungan dan kerja sama dari pemasok,

pelanggan maupun stakeholders lainnya.

Dalam penerapan praktik-praktik GCG diperlukan upaya-

upaya yang mendasar dalam perbaikan infrastruktur

corporate governance, yang mencakup komitmen untuk

menjalankan praktik-praktik GCG, struktur, dan proses

governance.

2. The growing concern and demand within the society

that a business entity should be responsible for the

fulfillment of various aspects in the interest of its

stakeholders, including social, environment, and work

health and safety, in order to be able to create and

add value not only for its shareholders but also for

the consumer, employees, vendors/suppliers, and the

surrounding communities.

3. The trend among investors who are increasingly

concerned about the effectiveness of GCG

implementation in a business entity as a consideration

prior to making an investment in the respective company.

The above considerations led to a conviction that it

is imperative for Angkasa Pura II to have a long-term

perspective or purpose to bring greater welfare for all

stakeholders. This has been incorporated in the Company’s

vision and mission statements as well as its business

objectives and strategies and their implementation, that are

undertaken within the framework of GCG.

In this context, efforts that are directed towards the

achievement of this purpose include instilling an awareness

to implement GCG practices, an appreciation about the

essentials of GCG, the actual practice of GCG in daily

operational activities, the monitoring and evaluation of its

implementation, and its sustainable improvement. These

efforts are vitally important to ensure the achievement of

best practice standards in the implementation of GCG.

Successful implementation of GCG practices is not only the

responsibility of Shareholders, the Board of Commissioners,

the Board of Directors and the Management of the

Company, but also requires the cooperation and support

from suppliers, customers and other stakeholders.

The implementation of GCG practices require essential

efforts in improving the corporate governance

infrastructure, which include a commitment towards GCG

practices, structure and governance processes.

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


GCG implementation has a direct relation to the

performance of a company, with the ultimate value

of GCG implementation being the achievement of

high performance and a good corporate image. In this

context, the effectiveness of GCG implementation at

Angkasa Pura II is regularly assessed by an independent

and competent institution, namely the Financial and

Development Audit Board (BPKP). In its assessment

in 2008 covering the period of 2007, Angkasa Pura II

achieved a score of 77.7 from a maximum score of 100,

with a predicate of Excellent. This score represents an

improvement from the score achieved at the previous

assessment for the period of 2005 at 65, with a predicate

of Fair.

Based on the results of the assessment, Angkasa Pura II

has followed-up and implemented the recommendations

of the BPKP, including the creation of a clear working

mechanism concerning the function and responsibility

related to duties assigned by top management to the

lower executive layers, the creation of a conducive

corporate culture that can support the optimum and

proper implementation of duties of all personnel

within Angkasa Pura II, and several other things, which

are directed towards improving the quality of Good

Corporate Governance practices.

In addition to the GCG assessment by BPKP, Angkasa

Pura II also measured its performance in terms of GCG

implementation through its participation in the 2007

Annual Report Award (ARA) conducted by Bapepam-LK,

in which Angkasa Pura II was designated as 1st place

winner in ARA 2007 for the Non-Financial No-Listed

SOE category, with the award presented on 12 August

2008. Next, on 18 December 2008, Angkasa Pura II

received another award in the implementation of GCG,

when it was recognized as “Best and Trusted SOE in

Good Corporate Governance” in the 2007 Corporate

Governance Perception Index conducted by the

Indonesian Institute for Corporate Governance.

These awards represent an objective and transparent

opinion of assessment by external parties for public

knowledge. The results from these assessment by

independent institutions serve as positive input for

Angkasa Pura II to improve its performance in the future.

Thus, these assessments by external parties should serve

to motivate Angkasa Pura II in striving towards improved

performance, providing a wealth of experience and also

serves as reference points with which to address and

improve the deficiencies found within the organization.

The recommendations from the respective external

Penerapan GCG mempunyai relevansi terhadap kinerja suatu

perusahaan karena nilai akhir (ultimate value) penerapan

GCG adalah meningkatnya kinerja (high performance) serta

citra perusahaan yang baik (good corporate image). Dalam

konteks tersebut, untuk mengetahui upaya penerapan GCG

pada Angkasa Pura II telah dilakukan assessment oleh pihak

independen yang kompeten dalam hal ini adalah Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk periode

tahun 2007 yang dilakukan pada tahun 2008 dengan tingkat

capaian 77,7 dari nilai maksimum 100 dengan predikat BAIK. Nilai

capain tersebut mengalami peningkatan dari hasil assessment

sebelumnya yaitu untuk periode tahun 2005 yaitu sebesar 65

dengan predikat CUKUP.

Dari hasil assessment tersebut, maka Angkasa Pura II telah

menindaklanjuti dan mengimplementasikan rekomendasi

dari BPKP, antara lain menciptakan mekanisme kerja yang

jelas antara fungsi dan tanggung jawab terhadap tugas

yang dibebankan dari Manajemen puncak ke tingkat di

bawahnya, menciptakan budaya perusahaan yang kondusif,

sehingga jajaran di lingkungan Angkasa Pura II secara konkrit

mengimplementasikan yang menjadi tugasnya secara baik

dan optimal, dan lain-lain untuk meningkatan penerapan tata

kelola perusahaan yang baik.

Untuk performansi kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip GCG

selain dilakukan assessment oleh BPKP, pada tahun 2008 Angkasa

Pura II juga mengikuti 2007 Annual Report Awards (ARA) yang

diselenggarakan oleh Bapepam-LK dengan memperoleh predikat

“Juara I Annual Report Award 2007 kategori BUMN Non-

Keuangan Non-Listed” yang penganugerahannya dilaksanakan

pada tanggal 12 Agustus 2008. Pada tanggal 18 Desember

2008, Angkasa Pura II kembali memperoleh penghargaan di

bidang GCG yaitu dari The Indonesian Institute for Corporate

Governance dalam acara Corporate Governance Perception

Index 2007 Award sebagai “BUMN Terbaik dan Terpercaya dalam

bidang Good Corporate Governance”.

Hal ini merupakan ajang penilaian yang dilakukan dari

pihak eksternal dalam memberikan opini yang obyektif

dan transparan untuk diketahui masyarakat. Input yang

diperoleh dari penilaian dari lembaga independen tersebut,

menjadi masukan yang positif bagi Angkasa Pura II untuk

melakukan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Dengan demikian, penilaian-penilaian yang diberikan dari

pihak eksternal kepada Angkasa Pura II sebagai pemacu

dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memperkaya

pengalaman dan menjadikan penilaian tersebut sebagai

referensi dalam memperbaiki kendala-kendala yang timbul

di perusahaan. Rekomendasi dari lembaga eksternal tersebut

akan dijadikan sebagai barometer dalam keberhasilan

penerapan GCG di Angkasa Pura II.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance


Usaha keras oleh Dewan Komisaris dan Direksi telah

membantu terciptanya apresiasi seluruh jajaran di lingkungan

Angkasa Pura II untuk mendukung, mewujudkan serta

mengimplementasikan penerapan praktik GCG di Angkasa

Pura II dengan hasil yang membanggakan.

Keseriusan dari Manajemen Angkasa Pura II dalam

mengawal penerapan GCG di lingkungan Angkasa Pura II

agar tetap konsisten, maka Manajemen telah melakukan

hal-hal sebagai berikut:

a. Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham,

Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Kontrak Manajemen antara Direktur Utama dengan

Para Direktur.

c. Kontrak Manajemen antara Direktur dengan Vice

President dan General Manager.

d. Penandatanganan code of conduct seluruh jajaran

Angkasa Pura II.

e. Pembentukan Komite Audit.

f. Peningkatan peran SPI (Coso Based Audit).

Sebagai perusahaan yang mengelola fasilitas pendukung

keperluan publik dan bisnis, tuntutan untuk tata kelola

perusahaan yang baik sangat kuat bagi perusahaan.

Code of Conduct perusahaan dan implementasinya juga

mendukung untuk penerapan GCG di Angkasa Pura II.

Upaya pencegahan korupsi sudah dalam kondisi yang

relatif memadai dalam membangun GCG perusahaan.

Kekuatan penerapan GCG terletak pada penerapan

prinsip-prinsip fairness di Angkasa Pura II. Praktik

fairness di Angkasa Pura II berlangsung sangat baik

untuk mendukung penerapan GCG. Prinsip transparansi,

responsibility dan akuntabilitas juga diterapkan secara

baik dan terus dilakukan peningkatan dalam penerapan.

Dari sisi implementasi kerangka kerja GCG, kekuatan

Angkasa Pura II terletak pada sistem internal yang

terbangun dan penerapannya dalam perusahaan yang

mendukung untuk komitmen penerapan GCG. Aspek

compliance telah berjalan cukup baik yang menunjukkan

Angkasa Pura II cukup memenuhi ketentuan-ketentuan

terkait dengan pengelolaan usaha pada bidang

usahanya dan terus dilakukan optimalisasi dalam kinerja

pengelolaan perusahaan.

Inisiatif penerapan GCG datang dari kesadaran

manajemen. Pentingnya penerapan GCG bagi Angkasa

Pura II adalah meningkatkan nilai dan profit perusahaan

serta pertanggungjawaban kepada pemegang saham.

Angkasa Pura II dalam penerapan GCG telah membentuk

Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Pelaksanaan

institutions are also useful as a barometer to measure

the success and progress of GCG implementation within

Angkasa Pura II.

Consistent efforts by the Board of Commissioners and

Board of Directors have helped to create an awareness

among all personnel at Angkasa Pura II towards

supporting and implementing GCG practices within

Angkasa Pura II with encouraging results.

As proof of its commitment to maintain consistent

implementation of GCG practices within Angkasa Pura II,

the Management has engaged in the following initiatives:

a. A management contract between the Shareholder, the

Board of Commissioners, and the Board of Directors.

b. A management contract between the President

Director and the Directors of the company.

c. A management contract between the Directors and

Vice Presidents and General Managers.

d. Signing of a Code of Conduct by all personnel at

Angkasa Pura II.

e. Establishment of the Audit Committee.

f. Enhanced role for SPI (Coso-based Audit).

As a company engaged in the management of facilities

for public use and business purposes, there exist a strong

demand to implement good corporate governance

practices. The formulation of the Code of Conduct and its

implementation also support the implementation of GCG.

Efforts at corruption eradication have been relatively

successful as part of GCG implementation within the

company.

The implementation of the fairness principle represents a

strong point of current GCG practices at Angkasa Pura II.

Meanwhile, the principles of transparency, responsibility

and accountability have also been implemented and

continues to be enhanced in actual practice.

In terms of GCG implementation, a strong point for

Angkasa Pura II is the established internal systems

that have been proven conducive in support of the

implementation of GCG practices. Aspects of compliance

were also quite satisfactory, in which Angkasa Pura II

has adequately complied with applicable regulations

governing its business activities, while continuing to

optimize the performance in managing the company.

The implementation of GCG depends on a top-down

approach, and the Management is fully aware of the

importance of GCG in improving value and profitability

as well as accountability to the shareholders. As part of


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


penerapan GCG berada di bawah tanggung jawab

Corporate Secretary.

Selain itu dilakukan workshop dan pelatihan GCG yang

bertujuan:

1. Mengungkap fenomena penerapan konsep GCG di

Angkasa Pura II melalui kegiatan pengesahan dalam

regulasi yang terkait dengan pengelolaan bandara.

2. Mendorong jajaran Angkasa Pura II untuk

menerapkan konsep GCG secara konsisten dan

perbaikan yang berkesinambungan.

3. Menumbuhkan partisipasi pemangku kepentingan

stakeholder secara bersama-sama aktif dalam

diseminasi dan mengembangkan praktik GCG.

Aktualisasi diartikan sebagai upaya menjadikan

sesuatu sesuai dengan yang seharusnya, kesungguhan

mengaktualkan sesuatu hal yang telah direncanakan,

dan proses yang benar-benar terjadi. Aktualisasi

GCG menunjukan upaya-upaya dalam mewujudkan

pengaktualisasian prinsip-prinsip GCG dan nilai etika kerja

yang baik dalam setiap keputusan dan proses bisnis yang

dijalankan.

Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem meliputi

pendekatan dan mekanisme yang diterapkan perusahaan

terkait dengan:

1. Aktualisasi yang menunjukan kepatuhan terhadap

peraturan, perundangan, etika bisnis, norma dan nilai

terbaik dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki

dengan memperhatikan kesinambungan usaha dalam

jangka panjang.

2. Aktualisasi penyiapan kelengkapan struktur, sistem,

perangkat pendukung perusahaan dan peningkatan

kualitas pengelola serta pengelolaan sumber daya

yang dimiliki dengan memperhatikan kesinambungan

usaha dalam jangka panjang.

3. Aktualisasi peningkatan kinerja perusahaan dan

pelayanan kepada seluruh stakeholders.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan

2 (dua) kali dalam setahun yaitu RUPS mengenai

persetujuan laporan tahunan dan RUPS mengenai

persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi untuk

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham dan/atau

hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS.

GCG implementation, Angkasa Pura II has established the

Audit Committee and the Risk Management Committee.

The Corporate Secretary is responsible for the actual

implementation of GCG practices.

GCG training sessions and workshops have been

conducted towards the following objectives:

1. To disclose the concept of GCG implementation at

Angkasa Pura II through the validation of applicable

regulations related to operational activities in airport

management.

2. To motivate all personnel of Angkasa Pura II towards

consistent implementation of GCG and continuous

improvement.

3. To promote the participation of stakeholders in

actively disseminating and developing the practice of

GCG.

Actualization is defined as efforts to make something as it

should be, or a commitment to realize something that has

been planned, or something that is actually in process.

The actualization of GCG refers to efforts undertaken in

implementing the practice of GCG principles and the best

values of ethical conduct in every decision making and

business process.

The actualization of GCG at Angkasa Pura II is a system

that involves the following management approach and

mechanism related to:

1. Compliance with applicable laws and regulations as

well as good business ethics, norms and values in

the management of existing resources and with due

consideration of long-term business sustainability.

2. The preparation of all the necessary structure,

systems and support functions as well as the quality

of management of existing resources with due

consideration of long-term business sustainability.

3. The improvement in company performance and the

level of services to all stakeholders.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is convened

2 (two) times each year, comprising the GMS to ratify the

annual report and the GMS to ratify the Work Plan and

Budget of the Company.

The GMS is a the forum where the Board of

Commissioners and Board of Directors reported and

accounted to the shareholders for their conduct and

performance in the execution of their duties, and/or other

issues that require the approval of a GMS.



RUPS mempunyai kekuasaan yang tidak diberikan kepada

Dewan Komisaris atau Direksi dan mempercayakan

pengurusan pada Direksi serta pengawasan sehari-hari

terhadap kinerja Direksi pada Dewan Komisaris selama

masih dalam batas yang diatur dalam Undang-undang

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan

Anggaran Dasar Angkasa Pura II yang telah diubah

terakhir dengan akta notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH,

SpN No. 38 Tahun 2008.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Angkasa Pura II terdiri dari 5 (lima)

orang, yaitu seorang Komisaris Utama dan 4 (empat)

orang anggota, yang diangkat melalui Keputusan

Kementerian Negara BUMN berdasarkan RUPS.

Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki

kedudukan independen, bertugas melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi

dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan

termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang dan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, sesuai

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris adalah:

1. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis

kepada RUPS mengenai rencana pengembangan

perusahaan, rencana kerja, anggaran perusahaan,

dan rencana lainnya.

2. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis

kepada RUPS mengenai masalah strategis.

3. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran

tahunan, serta menyampaikan penilaian dan

pendapatnya di dalam berbagai rapat yang diikutinya.

4. Mengikuti perkembangan perusahaan, dan segera

melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran

langkah tindak lanjut yang harus ditempuh dalam hal

perusahaan menunjukan gejala kemunduran.

5. Memberikan pendapat serta saran kepada Direksi

mengenai persoalan-persoalan yang dianggap

penting bagi kelancaran pengurusan perusahaan.

6. Meneliti dan menelaah laporan manajemen termasuk

laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi. Apabila

laporan tersebut telah dipandang memadai dan

mencerminkan informasi yang obyektif, Komisaris

menandatangani laporan tersebut sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada RUPS.

The GMS holds the powers that are not delegated to

the Board of Commissioners or Board of Directors, and

entrusted the management to the Board of Directors and

the daily supervision of the performance of the Board of

Directors to the Board of Commissioners, within the limits

stipulated in Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability

Company and the Articles of Association as last amended

by notary deed No. 38 year 2008 by Silvia Abbas Sudrajat,

SH, SpN.

THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners of Angkasa Pura II comprises

5 (five) members, namely a President Commissioner and

4 (four) Commissioners, which are elected by the GMS

based on a decree of the State Minister for SOE.

The Board of Commissioners is an independent organ

of the company, and is tasked with supervising and

advising the Board of Directors in the management of the

company, including the execution of the company’s long-

term business plan and its annual work plan and budget,

in line with the Articles of Association and the prevailing

laws and regulations.

In general, the duties and responsibilities of the Board of

Commissioners are as follow:

1. To submit written opinion and recommendation

to the GMS concerning the company’s business

development plan, work plan, budget and other

plans.

2. To submit written opinion and recommendation to

the GMS concerning strategic issues.

3. To supervise the execution of the company’s work

and budget plan, and to submit its assessment and

opinion in management meetings.

4. To follow developments of the company, and report

immediately to the GMS along with recommendation

of necessary follow-up steps in the event of a

declining trend happening in the company.

5. To offer opinion and recommendation to the Board of

Directors concerning issues that is significant to the

smooth management of the company.

6. To review and analyze management reports, including

annual reports prepared by the Board of Directors. If

the report is deemed adequate and presents objective

information, the Board of Commissioners signs the

report as a form of accountability to the GMS.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


7. Mengadakan komunikasi dan bertukar informasi

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)

dalam rangka meningkatkan pemahaman atas esensi

permasalahan manajerial dan operasional yang

dihadapi perusahaan.

8. Menjalin komunikasi yang efektif dengan Direksi

dan jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan

pemahaman atas isu-isu strategis yang sedang dan

yang diperkirakan akan dihadapi perusahaan; serta

menindaklanjuti isu-isu yang ditemukan oleh para

Komisaris atau yang dimunculkan oleh Direksi.

9. Mengkaji dan menyetujui skema remunerasi untuk

para Direktur.

10. Mengkaji, menilai, menyetujui atau menolak, serta

memantau kerjasama strategis yang dilakukan

Perusahaan dengan pihak ketiga. Kerjasama strategis

adalah kerjasama untuk menjalankan suatu kegiatan

bisnis dengan jangka waktu pelaksanaan lebih

dari 2 (dua) tahun atau pelaksanaan suatu proyek

utama (major project) yang menimbulkan biaya

modal (capital expenditure) yang besar. Batasan

besarnya biaya modal minimal dari suatu proyek yang

dianggap strategis, akan ditetapkan bersama oleh

Komisaris dan Direksi serta akan dikaji ulang dan

disesuaikan secara periodik.

11. Mengusulkan calon-calon auditor eksternal yang

diajukan oleh Komite Audit setelah melalui proses

seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada

RUPS.

12. Komisaris berkewajiban membahas dan mengajukan

rekomendasi tentang pemanfaatan laba bersih

perusahaan dan pembagian dividen interim

maupun dividen final dengan mempertimbangkan

kemampuan perusahaan untuk bertumbuh kembang

yang bertumpu pada sumber dana internal.

13. Memastikan bahwa risiko dan potensi krisis dapat

diidentifikasikan secara dini dan dikelola dengan baik.

14. Memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang baik (the principles of good

corporate governance) dipatuhi secara konsisten.

15. Komisaris berkewajiban untuk merencanakan dan

mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan cara:

a. Menyusun pembagian tugas di antara

anggota Komisaris sesuai dengan keahlian dan

pengalaman masing-masing anggota Komisaris;

b. Menyusun program kerja dan target kinerja

Komisaris tiap tahun serta mekanisme review

terhadap kinerja Komisaris;

c. Menyusun mekanisme penyampaian informasi

dari Komisaris kepada pemangku kepentingan;

d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Komisaris kepada RUPS.

7. To engage in communication and information sharing

activities with stakeholders in order to improve

the understanding on essential managerial and

operational issues faced by the company.

8. To engage in effective communication with the Board

of Directors and the management of the company

in order to improve the understanding of current

and expected strategic issues facing the company;

and to follow-up on issues determined by the Board

of Commissioners or brought up by the Board of

Directors.

9. To review and approve the remuneration scheme for

Directors.

10. To review, assess, approve or reject, as well as to

monitor, any strategic arrangements between the

company and third parties. A strategic arrangement

is defined as an arrangement to undertake a business

activity that involves a period of more than 2 (two)

years, or the execution of a major project that

involves a significant amount of capital expenditures.

The defining minimum limit of capital expenditures

for a strategic project is established jointly by the

Board of Commissioners and the Board of Directors,

and is periodically reviewed and re-adjusted as

necessary.

11. To recommend to the GMS on candidates for external

auditors submitted by the Audit Committee, after a

selection process as required by prevailing regulations.

12. To discuss and recommend on the use of the

company’s net income as well as distribution of

interim and final dividends, taking into consideration

the ability of the company to grow and expand by

relying on internally generated cash flows.

13. To ensure that risks and crisis potential have been

identified early on and managed properly.

14. To ensure consistent adherence to the principles of

Good Corporate Governance.

15. To prepare and account for its performance through

the following means:

a. To develop the allocation of duties among

members of the Board of Commissioners in line

with to their respective expertise and experiences;

b. To formulate an annual work program and

performance target, as well as a review

mechanism to evaluate the performance of the

Board of Commissioners;

c. To formulate the mechanism for information

disclosure from the Board of Commissioners to

the stakeholders;

d. To account for the execution of duties of the

Board of Commissioners to GMS.



Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris

PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor KEP.479/OM.006/

APII-2008 tanggal 12 Desember 2008, pembagian tugas

masing-masing Komisaris diatur sebagai berikut:

Sutanto, Komisaris Utama : bertugas mengkoordinasikan

semua pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan

Dewan Komisaris serta memberikan arahan kepada

Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan.

Suratto Siswodihardjo, Komisaris : bertugas melaksanakan

tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada

Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan Bidang

Pengembangan Usaha, Komersial dan Hukum.

M. Iksan Tatang, Komisaris: bertugas melaksanakan

tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi

terhadap pengurusan usaha Perusahaan Bidang Operasi,

Teknik, Teknologi Informasi dan Kebijakan Manajemen

Risiko.

Suyatno Harun, Komisaris: bertugas melaksanakan

tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada

Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan Bidang

Keuangan, Akuntansi dan Audit.

Tirta Hidayat, Komisaris: bertugas melaksanakan tugas

pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi

terhadap pengurusan usaha Perusahaan Bidang

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Kebijakan

Nominasi & Remunerasi dan Good Coorporate

Governance (GCG).

Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mendapatkan

remunerasi dan fasilitas yang jumlah dan jenisnya

ditetapkan dalam Risalah Rapat RUPS Angkasa Pura II

Nomor : RIS-31/D3-MBU/2008 tanggal 3 Juli 2008

tentang persetujuan laporan tahunan, pengesahan

perhitungan tahunan dan penggunaan laba bersih tahun

buku 2007.

Ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2008,

remunerasi Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan

Komisaris adalah sebagai berikut: Komisaris Utama 40%,

anggota Komisaris 36% dan Sekretaris Dewan Komisaris

15%, dari gaji Direktur Utama.

Division of duties among Commissioners

In accordance with Decision Letter of the Board of

Commissioners of PT Angkasa Pura II (Persero) No.

KEP.479/OM.006/APII-2008 dated 12 December 2008,

the division of duties among Commissioners are as

follows:

Sutanto, President Commissioner: responsible for the

coordination of all activities related to the supervisory

duties of the Board of Commissioners and to provide

direction to the Board of Directors related to the

management of the Company.

Suratto Siswodihardjo, Commissioner: responsible to

supervise and provide direction to the Board of Directors

in the management of the Company in aspects of

Business Development, Commercial and Legal.

M. Iksan Tatang, Commissioner: responsible to supervise

and provide direction to the Board of Directors in the

management of the Company in aspects of Operations,

Engineering, Information Technology, and Risk

Management policies.

Suyatno Harun, Commissioner: responsible to supervise


management of the Company in aspects of Finance,

Accounting and Audit.

Tirta Hidayat, Commissioner: responsible to supervise


management of the Company in aspects of Human

Resources Empowerment, Nomination & Remuneration

policies, and Good Corporate Governance (GCG).

Members of the Board of Commissioners are entitled

to receive remunerations and facilities, in the amount

and type as determined in the Minutes of the GMS of

Angkasa Pura II No. RIS-31/D3-MBU/2008 dated 3 July

2008, concerning the approval of the annual report, the

ratification of the annual accounts, and the appropriation

of net income in fiscal 2007.

It was determined that starting from 1 January 2008,

the remuneration for the Board of Commissioners and

the Secretary of the Board is as follows: the President

Commissioner 40%, Commissioner 36%, and the Secretary

of the Board 15%, of the salary of the President Director.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Kehadiran Pada Rapat

Selama tahun 2008, Komisaris menyelenggarakan Rapat

Rutin sebanyak 14 kali dan Rapat Gabungan dengan

Direksi sebanyak 14 kali juga. Rapat Komisaris merupakan

forum dan sekaligus mekanisme bagi pengambilan

keputusan Komisaris secara kolektif. Komisaris juga

mengadakan rapat dengan dengan Direksi untuk

membahas kinerja Angkasa Pura II.

Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite

Manajemen Risiko yang diketuai oleh seorang Komisaris

yang diangkat oleh Komisaris Utama.

Selama tahun 2008, Dewan Komisaris Angkasa Pura II

mengikuti berbagai pelatihan, seminar, konferensi di

dalam dan luar negeri baik sebagai peserta maupun

sebagai pembicara, diantaranya mengenai Good

Corporate Governance, manajemen, keuangan dan

kebandarudaraan, seperti mengikuti IIA International

Conference 2008 & On Site Learning di San Fransisco,

USA.

Dalam menjalankan tugas, Komisaris dibantu oleh

Sekretaris Komisaris. Sekretaris Komisaris membantu

Komisaris dalam hal penyiapan bahan rapat Komisaris,

pengumpulan bahan dan informasi yang relevan dengan

pelaksanaan tugas Komisaris, dan melakukan koordinasi

dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang

berkaitan dengan Komisaris dan Direksi.

DIREKSI

Direksi Angkasa pura II terdiri atas 6 (enam) orang,

seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama

dan 4 (empat) orang Direktur, yang diangkat melalui

Kementerian Negara BUMN berdasarkan RUPS.

Meeting Attendance

Throughout 2008, the Board of Commissioners

conducted 14 routine meetings as well as 14 joint

meetings with the Board of Directors. Meetings of the

Commissioners represent a forum and mechanism for

collective decision making by the Commissioners. The

Commissioners also meet with the Board of Directors to

discuss the performance of Angkasa Pura II.

The Board of Commissioners establishes the Audit

Committee and the Risk Management Committee,

chaired by a Commissioner appointed by the President

Commissioner.

Throughout 2008, members of the Board of

Commissioners attended a variety of training courses,

seminars and conferences in the country or abroad,

as participants or guest speakers, on aspects of Good

Corporate Governance, management, finance and airport

management, including the IIA International Conference

2008 and On Site Learning at San Fransisco, USA.

In discharging its duties, Commissioners is assisted by

the Secretary of the Board. The Secretary of the Board

assists the Commissioners to prepare the materials for

Commissioner meetings, materials and information

relevant to the duties of the Commissioners, and to

coordinate with the Corporate Secretary on issues

related to the Board of Commissioners and the Board of

Directors.

THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of Angkasa Pura II comprises 6

(six) members, namely one President Director, one Deputy

President Director and 4 (four) Directors, appointed by a

decree of the State Minister for SOE in a GMS.


Nama Name

Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi BoC and BoD Meeting

Jumlah RapatTotal Meeting 14 Jumlah Rapat

Total Meeting 14

Komisaris

Sutanto 8 8

M. Iksan Tatang 14 12

Suyatno Harun 12 9

Suratto Siswodihardjo 13 10

Tirta Hidayat 8 4


Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung

jawab penuh atas kepengurusan perusahaan serta

mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar

pengadilan. Mengingat kewenangannya yang luar biasa

itu, maka ada timbal balik dari Direksi kepada RUPS

untuk menjaga keseimbangan yaitu dengan itikad baik

dan penuh tanggung jawab, memimpin dan mengelola

perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan

perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah:

1. Menjalankan tugas-tugas sesuai dengan peraturan

dan undang-undang yang berlaku;

2. Menggunakan tenaga, pikiran dan perhatian

secara penuh waktu dalam mengelola perusahaan

dan memikul tanggung jawab penuh terhadap

pencapaian kinerja perusahaan;

3. Mengkoordinasi, mengawasi dan memimpin

manajemen perusahaan di samping tugas dan

tanggung jawab setiap anggota Direksi sesuai dengan

kepentingan dan tujuan perusahaan;

4. Menyusun RJPP dan RKAP untuk meningkatkan

akuntabilitas Direksi dan manajemen dalam

menggunakan sumber daya dan dana perusahaan

ke arah pencapaian hasil serta peningkatan nilai/

pertumbuhan dan produktivitas perusahaan dalam

jangka panjang;

5. Pelaksanaan dan Monitoring RJPP/RKAP;

6. Merumuskan Kehendak Perusahaan (Statement of

Corporate Intent/SCI) yaitu suatu pernyataan yang

menunjukkan komitmen dari manajemen perusahaan

untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama yang

diharapkan oleh semua stakeholder, khususnya

para pemegang saham dan anggota perusahaan,

yang selaras dengan visi dan misi perusahaan, serta

direalisasikan dengan cara-cara yang terbaik;

7. Menerapkan kebijakan manajemen risiko;

8. Menetapkan kebijakan operasional perusahaan serta

menetapkan ukuran keberhasilan yang jelas dan

berimbang baik dari aspek keuangan maupun non

keuangan untuk menentukan pencapaian tujuan,

misi dan visi perusahaan;

9. Memperhatikan kepentingan stakeholder sesuai

dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

10. Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan

wewenang manajemen pada setiap tingkatan/level;

The Board of Directors is the company’s organ with full

responsibility over the management of the company,

as well as to represent the company in and outside the

court of law. With a view to this extraordinary authority,

the Board of Directors is in turn accountable to the GMS

to lead and manage the company with good intention

and full responsibility in the interest and towards the

objectives of the company.

Duties and responsibilities of the Board of Directors:

1. To execute their duties in accordance with prevailing

regulations and laws.

2. To provide their energy, minds and attention at all

times in managing the company and to be fully

responsible for the performance of the company.

3. To coordinate, supervise and lead the management

of the company in addition to the duties and

responsibilities of each respective Director in

accordance with the interest and objectives of the

company.

4. To formulate the Long-Term Business Plan (RJPP) and

the Work Plan and Budget (RKAP) of the company

to increase the accountability of Directors and the

management in the use of resources and company

funds to achieve the intended objectives as well as

the increase in value or growth and productivity in

the long-term horizon.

5. To implement and monitor the RJPP/RKAP

6. To formulate a Statement of Corporate Intent (SCI),

which represents a statement of commitment on the

part of the management of the company towards the

realization of common aspirations of all stakeholders

and especially the shareholders and members of the

organization, in line with vision and mission of the

company, and in the best way possible.

7. To implement risk management policies.

8. To establish operational policies and to determine

a clear and balanced success parameters in terms

of financial and non-financial aspects towards the

achievement of the company’s objectives, vision and

mission.

9. To consider the interests of stakeholders in

accordance with ethical values and prevailing laws

and regulations.

10. To establish clear definition of managerial duties,

responsibilities and authority at each managerial level.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


11. Memberikan informasi yang relevan dan akurat

mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Komisaris

antara lain mengenai mutasi manajer kunci (senior),

program pengembangan SDM, pertanggungjawaban

manajemen risiko, pelaksanaan SMK3, dan kinerja

pemanfaatan teknologi informasi;

12. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi;

13. Melakukan pendalaman pengetahuan dengan

tujuan untuk menjamin agar Direksi tetap mengikuti

perkembangan baru dalam industri penerbangan;

14. Menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu

sesuai peraturan yang berlaku dan pelaporan lainnya

sesuai permintaan dari Pemegang Saham;

15. Direksi wajib menyerahkan laporan tahunan kepada

RUPS dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku

berakhir;

16. Menginformasikan kepemilikan sahamnya dan/atau

keluarganya pada perusahaan lain dalam Laporan

Tahunan;

17. Membantu dan memberi dukungan sepenuhnya

kepada Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya,

serta melakukan koreksi ataupun tindak lanjut atas

hasil temuan Internal Audit;

18. Mengkaji, menyepakati dan memantau kesesuaian

perilaku kerja seluruh jajaran perusahaan terhadap

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman

Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini;

19. Dengan persetujuan Komisaris, mengajukan kepada

RUPS, calon-calon auditor eksternal yang dipilih

melalui proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku;

20. Mempersiapkan rencana pemanfaatan laba bersih

perusahaan dan menyiapkan rekomendasi pembagian

dividen interim maupun dividen final kepada

Komisaris untuk diteruskan kepada para pemegang

saham dengan mempertimbangkan kemampuan

perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dengan

sumber dana internal;

Pembagian Tugas Direksi

Direktur Utama bertugas:

• Menjalankantugas-tugasPerusahaansesuaidengan

Anggaran Dasar Perusahaan dan melakukan tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS.

• MengkoordinasikanpelaksanaankebijakanDireksi

yang dilakukan oleh Direktur dan mengendalikan

pelaksanaan tugas pengawasan internal perusahaan.

11. To provide accurate and relevant information

concerning the execution of its duties to the

Commissioners, including with regards to change

in senior management positions, human resources

development programs, accountability of risk

management, implementation of health, safety and

environment management system, and performance

of information technology infrastructure.

12. To develop and utilize information technology

systems.

13. To engage in knowledge improvement in order to

ensure that the Board of Directors is in step with the

latest developments in the aviation industry.

14. To prepare on time submission of regular reports in

accordance with prevailing regulations, and other

reports as requested by the Shareholders.

15. The Board of Directors shall submit the Annual Report

to the GMS within 5 (five) months after the end of

the fiscal year.

16. To disclose shareownership at other companies by

themselves and/or their family members in the Annual

Report.

17. To assist and support the Internal Audit unit in the

execution of its function, and to perform corrective or

follow-up actions on the findings of the Internal Audit.

18. To review, approve and monitor the work behavior

of the entire organization in terms of the Code of

Conduct that forms an integral part of the Guideline

for Good Corporate Governance.

19. To propose to the GMS, with the approval of the

Board of Commissioners, candidates for external

auditors selected through a selection process in

accordance with prevailing regulations.

20. To prepare plans for net income utilization and

recommendation for distribution of interim and final

dividends to the Commissioners to be forwarded to

the Shareholders, taking into consideration the ability

of the company to grow and expand by relying on

internally generated cash flows.

Division of duties among Directors

Duties of the President Director:

• Performthecorporatedutiesinaccordancewith

the Article of Association and any other duties as

assigned by the resolutions of the General Meeting of

Shareholders.

• Tocoordinatetheimplementationofpoliciesofthe

Board of Directors by its members and to manage the

implementation of internal control mechanism.



• Melakukanpembinaankegiatanoperasionalunit

Internal Auditor dan Unit Research, Development,

Planning & Information Technology serta pengambilan

keputusan strategis sesuai kewenangannya dalam

bidang Air Traffic Services, bidang Pengembangan

Usaha, bidang Investasi, dan bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

Wakil Direktur Utama bertugas:

• Menjalankantugaspokokperusahaansesuaidengan

Anggaran Dasar Perusahaan dan melakukan tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS.

• MengkoordinasikanpelaksanaankebijakanDireksiyang

dilakukan oleh para Direktur.

• Memberikanbahanmasukan,pertimbanganatau

saran-saran untuk penetapan kebijakan atau keputusan

Direksi yang berlaku secara korporat kepada Direktur

Utama.

• Melakukanpembinaankegiatanoperasionalunit

Corporate Secretary, unit Legal Affairs, unit Corporate

Safety and Risk, serta pengambilan keputusan strategis

sesuai kewenangannya dalam bidang Airport Services,

bidang Pendapatan Rutin, bidang Eksploitasi, serta

bidang Administrasi dan Umum.

Para Direktur bertugas:

• Memberikanmasukan,pertimbanganatausaran-saran

untuk penetapan kebijakan atau keputusan Direksi

yang berlaku secara korporat kepada Direktur Utama

dan Wakil Direktur Utama.

• MenetapkankeputusanatasnamaDireksisesuai

bidang kewenangan masing-masing.

• BertindakatasnamaDireksiuntukbidangnyamasing-

masing.

• Memimpindanmengendalikanseluruhkegiatandan

tata laksana direktorat yang dipimpinnya.

Anggota Direksi berhak untuk mendapatkan remunerasi

dan fasilitas yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dalam

Risalah Rapat RUPS Angkasa Pura II Nomor : RIS-31/

D3-MBU/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang persetujuan

laporan tahunan, pengesahan perhitungan tahunan dan

penggunaan laba bersih tahun buku 2007.

Ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2008,

Remunerasi Direktur Utama sebesar Rp 40.000.000 per

bulan, sedangkan untuk wakil Direktur Utama 95%, dan

anggota Direksi 90%, dari gaji Direktur Utama.

• TosupervisetheoperationalactivitiesoftheInternal

Audit unit and the Research, Development, Planning

& Information Technology unit, and to undertake

strategic decision making in aspects of Air Traffic

Services, Business Development, Investment, and

Human Resources Development.

Duties of the Deputy President Director:

• Performthecorporatedutiesinaccordancewith

the Article of Association and any other duties as

assigned by the resolutions of the General Meeting of

Shareholders.

• Tocoordinatetheimplementationofpoliciesofthe

Board of Directors by its members.

• Toprovideinput,considerationsorsuggestionstothe

President Director regarding any corporate policies or

decisions to be made by the Board of Directors.

• TosupervisetheoperationalactivitiesoftheCorporate

Secretary, Legal Affairs, and Corporate Safety and

Risk units, and to undertake strategic decision making

in aspects of Airport Services, Routine Revenues,

Exploitation, and General and Administration.

Duties of the Directors:

• Toprovideinput,considerationsorsuggestionstothe

President Director and the Deputy President Director

regarding any corporate policies or decisions to be

made by the Board of Directors.

• TomakedecisionsonbehalfoftheBoardofDirectors

in their respective field of authority.

• ToactonbehalfoftheBoardofDirectorsintheir

respective field of authority.

• Toleadandmanageallactivitiesandproceduresat

their respective directorates.

Members of the Board of Directors are entitled to receive

remunerations and facilities, in the amount and type as

determined in the Minutes of the GMS of Angkasa Pura II

No. RIS-31/D3-MBU/2008 dated 3 July 2008, concerning the

approval of the annual report, the ratification of the annual

accounts, and the appropriation of net income in fiscal 2007.

It was determined that starting from 1 January 2008, the

remuneration for the President Director is Rp 40,000,000

per month, while the Deputy President Director receives

95%and the other Directors 90%, of the salary of the

President Director.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Kehadiran Dalam rapat per 1 Januari 2008

Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-04/

MBU/2008 tanggal 4 Januari 2008, I Gusti Made Dhordy

diberhentikan dari jabatannya dan untuk sementara

tugas-tugas sehari-hari Direktur Operasi dan Teknik

ditunjuk PH. Direktur Operasi dan Teknik berdasarkan

Instruksi Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor:

INS.01.03.01/00/12/2007/141 tentang Penunjukan

Pejabat Pelaksana Harian Direktur Operasi dan Teknik

PT Angkasa Pura II (Persero).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Angkasa Pura II Nomor: KEP-70/MBU/2008

tanggal 22 April 2008 bertempat di Jakarta, tentang

Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, Menteri Negara

BUMN selaku RUPS PT Angkasa Pura II mengangkat

seorang Wakil Direktur Utama, Rinaldo J. Aziz dan

mengangkat Direktur Komersial dan Pengembangan

Usaha, Robert Daniel Waloni. Dan juga mengalihkan

penugasan S. Tulus Pranowo yang diangkat berdasarkan

keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-25/MBU/2004

tanggal 10 Maret 2004 dari jabatannya sebagai Direktur

Komersial dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur

Operasi dan Teknik Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Angkasa Pura II.

Kehadiran Dalam Rapat per 30 April 2008

Meeting Attendance as of 1 January 2008

In accordance with Decree of the Minister for SOE No.

KEP-04/MBU/2008 dated 4 January 2008, I Gusti Made

Dhordy was dismissed from his position, and the duties

of the Director for Operations & Engineering were

temporarily served by the Acting Director for Operations &

Engineering based on Instruction of the Board of Directors

of Angkasa Pura II No. INS.01.03.01/00/12/2007/141

concerning the Appointment of Acting Director for

Operations & Engineering of PT Angkasa Pura II (Persero).

Based on the Decree of the State Minister for SOE No. KEP-

70/MBU/2008 dated 22 April 2008 in its capacity as the

General Meeting of Shareholders of PT Angkasa

Pura II (Persero) in Jakarta, concerning the Appointment of

Members of the Board of Directors of Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Angkasa Pura II, the State Minister for SOE in its

capacity as the General Meeting of Shareholders of

PT Angkasa Pura II has appointed Rinaldo J. Aziz as Deputy

President Director, and appointed Robert Daniel Waloni

as Director for Commercial & Business Development. The

Decree also re-assigned S. Tulus Pranowo from his post as

Director for Commercial & Business Development based on

Decree of the State Minister for SOE No. KEP-25/MBU/2004

dated 10 March 2004, to the post of Director for

Operations & Engineering of PT Angkasa Pura II (Persero).

Meeting Attendance as of 30 April 2008


Nama Name

Rapat Direksi Board of Directors Meeting



Total Meeting 4

Edie Haryoto 12 4

S. Tulus Pranowo 6 4

Tommy Soetomo 9 4

Endang Dwi Suryani 7 4

Nama Name

Rapat Direksi Board of Directors Meeting



Total Meeting 10

Edie Haryoto 26 5

Rinaldo J. Aziz 26 4

S. Tulus Pranowo 22 6

Tommy Soetomo 24 4

Robert D. Waloni 24 5

Endang Dwi Suryani 25 4


Direksi mengadakan rapat rutin setiap minggu yang

dilaksanakan untuk membahas permasalahan dengan

agenda yang ditetapkan sebelumnya. Rapat Direksi

merupakan wahana dan sekaligus mekanisme bagi

pengambilan keputusan Direksi secara kolektif yang

melibatkan jajaran lain dalam Angkasa Pura II. Direksi

hadir dalam setiap Rapat Gabungan Komisaris dan

Direksi.

Undangan rapat Direksi dilakukan secara tertulis

oleh Sekretaris Perusahaan dan disampaikan dengan

mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda

rapat. Sekretaris Perusahaan menyiapkan agenda rapat

dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan,

untuk disampaikan kepada Direksi dan anggota

perusahaan lain yang diundang untuk menghadiri rapat.

Pemegang Saham menilai kinerja Direksi secara keseluruhan

dan masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme

RUPS. Penilaian individual untuk tiap anggota Direksi

dilakukan oleh Komisaris dan membahas hasil penilaiannya

dengan anggota Direksi yang bersangkutan serta dilaporkan

kepada RUPS untuk ditelaah dan dipertimbangkan.

Selama tahun 2008, Direksi Angkasa Pura II mengikuti

berbagai pelatihan, seminar, konferensi di dalam dan luar

negeri baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara,

diantaranya mengenai Good Corporate Governance,

manajemen, keuangan dan kebandarudaraan. Selain

itu juga melakukan studi banding ke bandara-bandara

internasional di kawasan Eropa dan Asia Pasifik.

The Board of Directors conducts routine meetings each

week with a previously established agenda to discuss

current issues. Meetings of the Directors represent a

forum and mechanism for collective decision making by

the Directors involving other personnel of Angkasa

Pura II. The Directors are also present in joint meetings of

the Board of Commissioners and Directors.

A written notice for a meeting of the Directors is served

by the Corporate Secretary, along with the date, time,

venue and agenda of the meeting. The Corporate

Secretary prepares the agenda and other necessary

support materials for the meeting, to be provided to

the Directors and other personnel invited to attend the

respective meeting.

The Shareholders evaluate the performance of the

Directors, collectively as well as individually, through the

GMS mechanism. Performance evaluation of individual

Director is conducted by the Board of Commissioners who

discusses the results of its evaluation with the respective

Director, and submitted to the GMS for review and

consideration.

Throughout 2008, members of the Board of Directors of

Angkasa Pura II attended a variety of training courses,

seminars and conferences, in the country as well as

abroad, as participant or guest speakers, on aspects of

Good Corporate Governance, management, finance and

airport management. In addition, they also conducted

field comparison studies at international airports in

Europe and Asia-Pacific region.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara

Direksi dengan Manajemen, Komisaris dan Pemegang

Saham serta wakil perusahaan dalam berhubungan

dengan stakeholders yang berkaitan dengan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan diangkat, diberhentikan dan

bertanggung jawab langsung oleh/kepada Direktur

Utama dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur

Utama secara berkala.

Dalam menjalankan aktivitasnya Sekretaris Perusahaan

memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Pemegang Saham

a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pra RUPS;

b. Melakukan perencanaan dan penyelenggaraan

RUPS baik yang bersifat tahunan maupun yang

bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya

dengan Pemegang Saham;

c. Membuat dan mendokumentasikan risalah

RUPS yang mencantumkan dinamika rapat dan

perbedaan pendapat serta menyediakannya bila

diminta oleh Pemegang Saham;

d. Menyiapkan Daftar Pemegang Saham baik

perusahaan, anak perusahaan maupun afiliasinya.

2. Berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-

undangan

a. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan

tentang persyaratan keterbukaan dan pengungkapan

yang berlaku dalam laporan tahunan;

b. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan

untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal

maupun eksternal perusahaan;

c. Mengkoordinasikan kepatuhan atas pelaksanaan

GCG di lingkungan perusahaan.

3. Berkaitan dengan stakeholder

a. Menjadi penghubung antara Direksi dengan

pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan

terhadap perusahaan;

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan

pihak lain atas setiap permintaan informasi yang

berkaitan dengan kondisi perusahaan;

c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan

perusahaan yang melibatkan pihak eksternal

yang bertujuan untuk membentuk citra (image)

perusahaan;

d. Melakukan koordinasi atas program-program

CSR perusahaan;

e. Mengelola dan memutahirkan informasi dalam

website perusahaan melalui koordinasi dengan

unit fungsional terkait.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary serves a liaison function between

the Directors and the management, Commissioners,

and Shareholders, and represents the company in the

communication with stakeholders related to the company.

The Corporate secretary is appointed and dismissed by,

and is directly responsible to, the President Director, and

reports regularly on its activities to the President Director.

In performing its activities, the Corporate secretary has

the following duties and responsibilities:

1. With respect to the Shareholders

a. To coordinate the pre GMS activities;

b. To plan for and to organize the GMS, annual as

well as extraordinary GMS, or other meetings

with the Shareholders;

c. To prepare and to document the minutes of

the GMS, noting all the proceedings as well as

difference in opinion, and to provide them if

required by the Shareholders;

d. To prepare the Register of Shareholders of the

company, its subsidiaries and affiliate companies.

2. With respect to issues of regulatory compliance

a. To ensure that the company has complied

with transparency and information disclosure

requirements in the annual report of the

company;

b. To sort out the relevant information for internal

as well as external publication or circulation;

c. To coordinate issues of compliance to GCG

implementation within the company.

3. With respect to stakeholders

a. To liaise between the Board of Directors and

other stakeholders of the company;

b. To serve the public and other parties regarding

any request for information related to the

condition of the company;

c. To prepare and organize company activities

involving external parties with a view towards

developing the corporate image;

d. To coordinate the company’s CSR programs;

e. To maintain and update the information in the

company’s website through coordination with the

related functional units.



4. Sebagai fungsi Sekretariat Perusahaan

a. Mengkoordinasikan Rapat Pemegang Saham,

Komisaris dan Direksi ataupun rapat dengan

pihak lainnya terkait hal strategis perusahaan;

b. Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda,

materi dan risalah rapat yang menggambarkan

dinamika rapat dan proses pengesahan risalah

rapat serta mendistribusikannya kepada pihak-

pihak terkait;

c. Mendokumentasikan risalah rapat dan

menyediakannya bila diperlukan oleh Komisaris

atau Direksi;

d. Melakukan koordinasi dengan kantor cabang

perihal informasi yang berkaitan dengan kondisi

kantor cabang terkini;

e. Mengirimkan laporan manajemen dan laporan

lainnya kepada Pemegang Saham dan Komisaris

secara berkala.

Riwayat Hidup Singkat

Sudaryanto – Sekretaris Perusahaan

Lahir pada tahun 1956 di Kebumen – Jawa tengah. Lulus

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas DR. Moestopo

(Beragama) Jakarta pada tahun 1988 dan memperoleh

gelar Master of Science dari Universitas Indonesia pada

tahun 2002. Pernah menduduki sejumlah jabatan penting

diantaranya yaitu Sekretaris Dewan Komisaris pada tahun

2002 dan Kepala Bidang Umum PT Angkasa Pura II

(Persero) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta pada

tahun 2004. Menjabat sebagai Corporate Secretary sejak

tahun 2006 sampai sekarang. Pernah mengikuti berbagai

seminar dan konferensi di dalam negeri diantaranya

yaitu Marcus Evans 2nd Annual Corporate Governance

Conference, Indonesian Society of Commissioners di

Jakarta dan Forum Himpunan BUMN di Yogyakarta.

4. With respect to the Corporate Secretariat function

a. To coordinate meetings of the Shareholders,

Commissioners and Directors or meetings

with other parties related to strategic issues

concerning the company;

b. To prepare the notice, schedule, agenda, materials

and minutes of meetings, noting the proceedings

and ratification of the minutes of meetings, and

its distribution to the relevant parties;

c. To document the minutes of meetings and

provide them if requested by Commissioners or

Directors;

d. To coordinate with branch offices regarding

information related to the latest condition in

branch offices;

e. To submit regular management reports and

other necessary reports to the Shareholders and

Commissioners.

Brief Profile

Sudaryanto – Corporate Secretary

Born in 1956 in Kebumen – Central Java. Graduated from

the Faculty of Social and Political Science of DR Moestopo

University (Religious) Jakarta in 1988, and obtained a

Master of Science degree from Indonesia University

in 2002. Previously held several important positions

including as Secretary of the Board in 2002 and Head of

General Affairs at Soekarno-Hatta Airport branch office in

2004, before promoted to the post of Corporate secretary

in 2006 up to the present. Participated in a variety of

seminars and conferences in the country, including

the Marcus Evans 2nd Annual Corporate Governance

Conference, Indonesian Society of Commissioners in

Jakarta, and Forum for SOE Association in Yogyakarta.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


ETIKA PERUSAHAAN

Kredibilitas dan kepercayaan sangat erat kaitannya

dengan perilaku Insan Angkasa Pura II dalam berinteraksi

dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan

perusahaan selain mengikuti peraturan dan perundangan

yang berlaku juga menjunjung tinggi norma dan nilai

etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan

meningkatkan dan memperkuat citra positif perusahaan.

Pemikiran tersebut menjadi dasar yang kuat bagi

perusahaan untuk mewujudkan Angkasa Pura II sebagai

salah satu perusahaan yang disegani dan bermartabat

dalam dunia usaha. Wujud dari niat tersebut adalah

perumusan pedoman perilaku (code of conduct) yang

mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan

secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus

dipedomani oleh seluruh Insan Angkasa Pura II.

Angkasa Pura II memiliki komitmen yang kuat terhadap

pemangku kepentingan (stakeholder), yang meliputi:

1. Komitmen terhadap Pemegang Saham, dengan

memberikan nilai perusahaan yang terbaik dari aspek

financial dan non financial; memberikan laporan yang

lengkap, akurat dan tepat waktu; serta menerapkan

tata kelola perusahaan yang baik;

2. Komitmen terhadap Pelanggan, dalam rangka

menjaga reputasi, integritas, dan kredibilitas

perusahaan serta meningkatkan keharmonisan

hubungan perusahaan dengan para pelanggan;

3. Komitmen terhadap insan Angkasa Pura II, dalam

rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas,

adil serta dapat mendorong intensitas dan kualitas

partisipasi insan Angkasa Pura II perusahaan akan

memperlakukan insan Angkasa Pura II sebagai

anggota perusahaan dengan adil (fair);

4. Komitmen terhadap pemasok/supplier, perusahaan

mengelola hubungan dengan jujur dan fair dalam

berbisnis dengan pemasok/supplier;

5. Komitmen terhadap Mitra Usaha, hubungan antara

perusahaan dengan mitra usaha dilandasi prinsip

kesetaraan, transparan, serta etika bisnis;

6. Komitmen terhadap Mitra Kerja, dengan senantiasa

melakukan kordinasi untuk menjaga kepentingan

perusahaan dan memberikan akses secara proporsional

untuk kelancaran pelaksanaan tugas mitra kerja;

7. Komitmen terhadap Anak perusahaan dan

Perusahaan Afiliasi, dengan senantiasa melakukan

pembinaan dan memberikan penghargaan

serta menjaga kemandirian (independensi)

anak perusahaan dan perusahaan afiliasi dalam

mengembangkan usaha secara keseluruhan;

COMPANY ETHICS

Trust and credibility are very much related to the behavior

of each personnel of Angkasa Pura II in their interaction

with stakeholders. In conducting its activities, the

company observes prevailing rules and regulations as well

as upholds the highest standards of business norms and

ethics. The awareness to abide ethically will contribute

to improve and strengthen the positive image of the

company.

This line of thinking provides a firm base for Angkasa

Pura II to position itself as a leading and respected

company in the business circles. To achieve this, the

company formulates a code of conduct that regulates

policy on ethical values that are stated explicitly as a

standard guideline regulating the behavior of each

personnel of Angkasa Pura II.

Angkasa Pura II has a firm commitment to uphold the

interests of all its stakeholders, comprising the following:

1. Commitment to the Shareholder, to create the best

value for the company in terms of financial and non-

financial aspects; provide comprehensive, accurate,

and timely reports; and implement good corporate

governance practices;

2. Commitment to Customers, in order to maintain

company reputation, integrity and credibility, as

well as in enhancing the relationship between the

company and its customers;

3. Commitment to Employees of Angkasa Pura II, in

which the company strives to treat all of its employees

in a fair manner in order to create a relationship that

will promote the quality and intensity of employee

engagement in the company;

4. Commitment to Suppliers, in which the company

engage in a fair and honest business relationship with

it suppliers;

5. Commitment to Business Partners, in which the

relationship between the company and its business

partners is based on fairness, transparency and good

business ethics;

6. Commitment to Work Partners, through good

coordination to protect the interests of the company

while providing proportional access to facilitate the

duties of work partners;

7. Commitment to Subsidiaries and Affiliates, through

direction and appreciation while maintaining the

independency of subsidiaries and affiliates to develop

their businesses;



8. Komitmen terhadap Pemerintah, dengan

menjalankan bisnis secara profesional dengan

memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-

undangan, dan kebijakan pemerintah yang terkait

dengan aktivitas usaha perusahaan dan berperilaku

etis dalam berhubungan dengan instansi pemerintah;

9. Komitmen terhadap Masyarakat dan Lingkungan,

dengan mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan

sebagai wujud Good Corporate Citizenship.

Dengan komitmen dan konsistensi dalam menerapkan

pedoman perilaku oleh seluruh insan Angkasa Pura II akan

menciptakan suasana yang kondusif bagi pencapaian visi

dan misi perusahaan.

Pada tahun 2007, Angkasa Pura II telah menerbitkan

buku Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang langsung

disosialisasikan ke seluruh karyawan di kantor-kantor

cabang Angkasa Pura II. Buku Pedoman Perilaku yang

memuat pernyataan komitmen seluruh karyawan

Angkasa Pura II tersebut juga telah ditandatangani oleh

seluruh karyawan pada tahun 2008 sebagai komitmen

pribadi untuk mematuhi Code of Conduct yang

didokumentasikan di Unit Corporate Secretary.

INTERNAL AUDITORS

Internal Auditors dibentuk untuk membantu Direktur

Utama dalam melaksanakan pemeriksaan serta menilai

pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta

memberikan saran-saran perbaikan, sebagai mitra,

konsultan, dan katalis.

Sebagai mitra, Internal Auditors mempunyai kedudukan

yang sama dengan unit kerja lain dalam mencapai tujuan

organisasi. Sebagai konsultan internal, Internal Auditors

memberi masukan dalam proses penyusunan kebijakan,

sistem dan prosedur, dengan melakukan review, kajian

dan memberikan saran perbaikan setelah melalui diskusi

dengan unit kerja yang terkait secara langsung maupun

tidak langsung. Sebagai katalis, Internal Auditors

berperan sebagai media penghubung antara risk owner

(audittee) dengan unit Pembina, terutama dengan Direksi.

Internal Auditors berada langsung di bawah Direktur

Utama untuk menjamin independensinya dari kegiatan

atau unit kerja yang diaudit. Direktur Utama memberikan

kewenangan penuh dan memadai pada Internal Auditors

untuk melaksanakan tugasnya.

8. Commitment to the Government, by conducting

business in a professional manner, complying with

applicable laws, regulations and government policies

related to the company’s business activities, and

ethical conduct in relationships with government

institutions;

9. Commitment to Society and the Environment,

through the implementation of corporate social

responsibility in the interest of Good Corporate

Citizenship.

These commitments and the consistent implementation

of the code of conduct by all personnel at Angkasa Pura II

will lead to a conducive environment towards achieving

the company’s vision and mission statements.

In 2007, Angkasa Pura II published a Code of Conduct

document that has been presented to employees at

all branch offices of Angkasa Pura II. The Code of

Conduct also contains a statement of intent signed

by all employees in 2008 as documented and kept by

the Corporate Secretary Unit, signifying the personal

commitment of each employee to comply with the Code

of Conduct.

INTERNAL AUDIT

Internal Audit is established to assist the President

Director in performing investigations and assessing the

control, management and its implementation, as well as

providing recommendations for improvement, functioning

as partner, consultant and catalyst.

As partner, Internal Audit has the same position as

other work units towards the achievement of the

company’s objectives. As an internal consultant, Internal

Audit provides input on policy, system and procedure

formulation processes, by carrying out reviews and studies

and suggestion for improvement, following direct as

well as indirect discussion with the respective work unit.

As catalyst, Internal Audit functions as an intermediary

between the risk owner (auditee) and the supervising

unit, especially the Board of Directors.

Internal Audit is placed directly under the President

Director to ensure independency from operating activities

or the work unit being audited. The President Director

provides adequate authority to Internal Audit to carry out

its duties.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Internal Auditors melaksanakan tugasnya melalui

evaluasi pengendalian internal, pemeriksaan keuangan,

pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan operasional,

pemeriksaan manajemen, pemeriksaan kontrak,

pemeriksaan sistem informasi, pengembangan kualitas

internal, dan hubungan dengan entitas luar.

Tugas dan tanggung jawab Internal Auditors meliputi :

1. Menilai kinerja unit kerja dan melakukan pemantauan

untuk memberikan informasi dini (early warning

system) kepada Direktur Utama bila terjadi penurunan

kinerja;

2. Menguji dan menilai kehandalan, kelengkapan dan

penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan

dan pengendalian lainnya;

3. Memberikan masukan bagi efektivitas penerapan

sistem pengendalian mutu dan peningkatan yang

diperlukan dengan menjadikan sasaran mutu unit

kerja sebagai salah satu kriteria dalam melakukan

audit;

4. Meningkatkan kualitas keterbukaan laporan

keuangan;

5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas para pelaksana

dan menegakkan disiplin organisasi dan pengendalian

untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan;

6. Mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan

diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko

kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam kaitannya

dengan biaya dan jadwal audit;

7. Melakukan audit pada semua unit kerja perusahaan

untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien

dan efektif;

8. Meyakinkan bahwa perusahaan telah

mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang

dihadapi perusahaan dengan baik;

9. Meyakinkan bahwa perusahaan telah mematuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Memastikan bahwa semua unit kerja telah mematuhi

kebijakan-kebijakan dan prosedur perusahaan;

11. Melakukan tugas lain yang diberikan Komisaris yang

berkaitan dengan fungsi Komisaris dalam fungsi

sebagai pengawasan;

12. Mengkoordinir pemantauan pelaksanaan tindak

lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dan

memastikan tindakan yang tepat telah dilakukan oleh

unit kerja;

13. Melakukan audit khusus (special review) pada unit

kerja yang diperlukan berdasarkan arahan Direktur

Utama;

14. Memfasilitasi audit keuangan yang dilakukan oleh

Auditor Eksternal;

Internal Audit carries out its duties by conducting

evaluation on internal control, financial audit, compliance

audit, operational audit, management audit, contract

audit, information system audit, development of internal

quality, and relations with external entities.

Duties and responsibilities of Internal Audit are:

1. To assess and monitor the performance of work units,

as an early warning system to inform the President

Director in the event of a decline in performance;

2. To analyze and evaluate the reliability, adequacy and

utilization of accounting control, financial control and

other control mechanism;

3. To provide input towards the effective

implementation of internal control systems and their

improvements, using the quality targets of the work

units as a criteria for audit work on the respective

units;

4. To improve the quality of information disclosure in

financial statements;

5. To assess the quality of work of field staff, and

enforce organizational discipline and control to

prevent frauds and deviations;

6. To identify activities to be audited, and to evaluate

and assess the risk level of those activities including in

consideration of audit costs and scheduling;

7. To perform an audit on all work units of the company

to ensure that all activities are carried out in an

economical, efficient and effective manner;

8. To ensure that the company has properly identified

and managed its risk exposures;

9. To ensure that the company has complied with all

relevant laws and regulations;

10. To ensure that all work units have complied with the

company’s policies and procedures;

11. To undertake other duties as assigned by the Board of

Commissioners related to the supervisory function of

the Board of Commissioners;

12. To coordinate the monitoring of follow-up action

on audit findings and to ensure that the appropriate

measures have been taken by the work unit;

13. To conduct a special review on work units as

necessary based on the direction of the President

Director;

14. To facilitate the process of financial audit by external

auditors;



15. Memonitor dan menilai kecukupan pelaksanaan

tindak lanjut laporan hasil audit Internal Auditors

dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada

Direktur Utama;

16. Memfasilitasi penerapan praktik GCG di lingkungan

perusahaan dan menyediakan informasi dan/atau

laporan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang

membutuhkan atas ijin Direktur Utama.

Dalam menjalankan tugasnya Internal Auditors

berpedoman kepada kode etik, norma-norma audit,

Piagam Internal Auditors, peraturan lainnya yang

berkaitan dengan Internal Auditors dan senantiasa

menjunjung tinggi prinsip-prinsip objektivitas,

kerahasiaan, ketelitian dan kehati-hatian.

Untuk menjaga kualitas hasil audit, Internal Auditors

melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi

Auditor Internal, Kode Etik Profesional, serta Pedoman

Kerja Internal Auditors, meliputi:

1. Perencanaan audit dan pengendalian anggaran;

2. Penilaian kualitas pengendalian internal;

3. Pelaksanaan pengawasan;

4. Pemantauan pengendalian mutu audit;

5. Pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Internal Auditors bersama fungsi terkait melakukan

internal control assessment berbasis risiko yang akan

digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana

perbaikan proses bisnis, metodologi dan prosedur audit.

Internal Auditors melakukan pemantauan secara intensif

atas pelaksanaan tindak lanjut dari temuan hasil audit

Internal Auditors dan Auditor Eksternal dan melaporkan

kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite

Audit secara berkala.

Semua Internal Auditors diwajibkan mengikuti pelatihan-

pelatihan profesional untuk melengkapi sertifikasi guna

memenuhi standar yang dibutuhkan Angkasa Pura II.

Head of Internal Auditors dan Supervisor Internal Auditors

memperoleh pelatihan di bidang profesi dan manajerial

yang memadai agar dapat mengelola satuan yang

dipimpinnya dengan baik.

15. To monitor and assess the adequacy of follow-up

measures on the audit findings by Internal Audit

and external auditors, and to make a report to the

President Director;

16. To facilitate the implementation of GCG practices

within the company, and to provide information

and/or inspection reports to such other parties that

requested them, with the permission of the President

Director.

In carrying out its duties, Internal Audit is guided by code

of ethics, auditing norms, the Internal Audit Charter, and

other regulations pertaining to Internal Audit, as well

as upholds the principles of objectivity, confidentiality,

meticulousness, and prudence.

To maintain the quality of audit work, Internal Audit

perform its work on the basis of Internal Audit

Professional Standards, professional code of ethics, and

Internal Audit Work Manual, covering:

1. Audit work plan and budget control plan;

2. Quality assessment on internal control;

3. Implementation of control supervision;

4. Monitoring of audit quality control;

5. Monitoring of follow-up actions on audit findings.

Internal Audit, together with the related functions,

conduct a risk-based internal control assessment that

will be used as a basis in formulating plans for the

improvement of business processes, methodologies and

audit procedures.

Internal Audit conducts intensive monitoring on the

implementation of follow-up measures of audit findings

by Internal Audit and external auditors, and submits

regular reports to the President Directors and the Board of

Commissioners through the Audit Committee.

All internal auditors are required to attend professional

training towards professional certifications to comply

with standards required by Angkasa Pura II. The Head

of Internal Audit and Supervisor of Internal Audit also

receive adequate training in profession and managerial

skills to ensure the capability of managing the Internal

Audit unit.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


AUDITOR EKSTERNAL

Auditor Eksternal atau Akuntan Publik melakukan audit

laporan keuangan atas laporan keuangan perusahaan

untuk memberikan pendapat yang independen dan

objektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan

kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2008, Angkasa Pura II menunjuk Kantor Akuntan

Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan

- Izin Akuntan Publik Nomor 02.1.0798 serta Izin Usaha

KAP Nomor KEP-276/KM.6/2004 - sebagai Auditor

Eksternal untuk melaksanakan Jasa Audit Umum dan

Audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atas

Laporan Keuangan tahun Buku 2008 dengan biaya

sebesar Rp 610 juta. KAP dimaksud telah menyelesaikan

tugasnya dengan tanggal Laporan Audit 16 Maret 2009.

Opini KAP atas Laporan Keuangan Angkasa Pura II

yaitu wajar tanpa pengecualian dan Tingkat Kesehatan

Perusahaan tahun 2008 termasuk dalam kategori AA

(SEHAT) dengan total Score 88,50 dari aspek keuangan,

operasional dan administrasi. Untuk tingkat pencapaian

Key Performance Indicator Perusahaan tahun 2008 adalah

sebesar 93,02%.

KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan

melakukan Audit Umum dan Audit Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan serta evaluasi laporan keuangan

tahun buku 2008, selama 1 (satu) periode audit (tahun

buku 2008), yang terdiri atas Audit Umum akhir tahun

atas laporan keuangan, Audit Ketaatan Perusahaan,

Evaluasi atas Kinerja Keuangan, memeriksa Pengelolaan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan

Evaluasi atas Kinerja PKBL.

Tahun 2007, Angkasa Pura II menunjuk KAP Doli,

Bambang, Sudarmadji & Dadang sebagai Auditor

Eksternal untuk melaksanakan Jasa Audit dan Evaluasi

Laporan Keuangan tahun buku 2007 dengan biaya

sebesar Rp 470 juta. Dan tahun 2006, Angkasa Pura II

menunjuk KAP Hendrawinata Gani & Rekan sebagai

Auditor Eksternal untuk melaksanakan Jasa Audit dan

Evaluasi Laporan Keuangan tahun buku 2006 dengan

biaya sebesar Rp 418 juta.

EXTERNAL AUDITOR

The External Auditor or Public Accountant performs

a financial report audit on the Company’s financial

statements and provides and objective and independent

opinion regarding the fairness, accuracy and compliance

of the Company’s financial statements with the accepted

Financial Accounting Standards in Indonesia as well as

other applicable laws and regulations.

In 2008, Angkasa Pura II appointed the Public

Accountant Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono

& Partner – Public Accountant License No. 02.1.0798

and KAP Business License No. KEP-276/KM.6/2004 - as

External Auditor to perform a general audit on the

Financial Statements for fiscal 2008 and an audit on

the Partnership and Community Development program

for fiscal 2008 for a fee of Rp 610 million. The KAP has

performed its assignment with its Audit Report dated 16

March 2009.

The KAP gave a fair opinion to the Financial Statements

of Angkasa Pura II. The Company achieved a rating of

AA (Healthy) in the company soundness assessment in

2008 in terms of financial, operating, and administrative

aspects, with a total score of 88.50. Meanwhile, in terms

of Key Performance Indicators (KPI), the Company in

2008 achieved 93.02% of target.

KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Partner

performed the general audit and audit on the Partnership

and Community Development (PKBL) program and

evaluation on the financial statements for 1 (one)

audit period (fiscal year 2008), comprising of year-end

general audit on the financial statements, compliance

audit, evaluation on financial performance, audit on

the management of the PKBL, and evaluation of the

performance of PKBL.

In 2007, Angkasa Pura II appointed KAP Doli, Bambang,

Sudarmadji & Dadang as external auditor to perform the

audit and evaluation of financial statements for fiscal

2007 with a fee of Rp 470 million. In 2006, Angkasa

Pura II appointed KAP Hendrawinata Gani & Partner as

external auditor to perform the audit and evaluation of

financial statements for fiscal 2006 with a fee of Rp 418

million.



Seleksi Auditor Eksternal dilaksanakan melalui proses

pelelangan sesuai dengan kebijakan perusahaan di bidang

pengadaan barang dan jasa. Auditor Eksternal ditetapkan

dalam RUPS dan diikat dengan kontrak/perjanjian yang

memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Internal Auditors melaksanakan koordinasi dan

memfasilitasi pelaksanaan tugas Auditor Eksternal untuk

terciptanya kelancaran pelaksaan tugas. Komite Audit

memantau efektivitas pelaksanaan tugas dan mereview

kinerja Auditor Eksternal.

KOMITE AUDIT

Komite Audit Angkasa Pura II terdiri dari seorang Ketua

yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris yaitu

Suyatno Harun dan 2 (dua) orang tenaga profesional

dari luar Angkasa Pura II, sebagai anggota, yaitu Agung

Suprananto dan Israful Hayat yang diangkat sesuai Surat

Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.511/KP.1013.3/

AP II-2007 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit

dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 351.1/

KP.1013.3/AP II-2007 tentang Keanggotaan Komite Audit

PT Angkasa Pura II (Persero). Anggota komite dari luar

Angkasa Pura II dimaksudkan agar dapat memberikan

penilaian yang objektif, karena tidak mempunyai kaitan

dengan manajemen baik dalam hal kepemilikan maupun

kaitan dengan kegiatan usaha Angkasa Pura II.

Komite Audit adalah sebuah komite tetap yang dibentuk

oleh Dewan Komisaris Angkasa Pura II dengan maksud

untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung

jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas

kinerja manajemen secara menyeluruh.

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk dapat

meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris, terutama yang berhubungan dengan

pengawasan terhadap tata kelola Angkasa Pura II,

yang meliputi pengawasan terhadap sistem dari proses

pelaporan keuangan, proses audit atas laporan keuangan

perusahaan, evaluasi atas pelaksanaan pengawasan

internal (internal control) perusahaan dan evaluasi atas

kinerja Internal Auditors perusahaan, serta pemenuhan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi:

1. Menilai hasil pelaksanaan audit yang dilaksanakan

oleh Internal Auditor maupun Eksternal Auditor

dalam rangka pencapaian pelaporan sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

The selection of external auditor was made through a

tender process conforming to the Company’s policies

on the procurement of goods and services. The external

auditor is appointed by the General Meeting of

Shareholders and is bound by a work contract/agreement

containing the rights and responsibilities of the respective

parties. The Internal Audit unit coordinates and facilitates

the work of the external auditor. The Audit Committee

monitors the effectiveness of audit work and evaluates

the performance of the external auditor.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of Angkasa Pura II comprises of a

member of the Board of Commissioners, Suyatno Harun,

as Chairman, and 2 (two) independent professionals as

committee members, namely Agung Suprananto and

Israful Hayat, appointed based on Decree of the Board

of Commissioners No. KEP.511/KP.1013.3/AP II-2007

concerning the Appointment of Chairman of the Audit

Committee and Decree of the Board of Commissioners

No. 351.1/KP.1013.3/AP II-2007 concerning the

Membership of the Audit Committee of PT Angkasa

Pura II (Persero). The external committee members are

intended to ensure an objective assessment, having no

relation to the management of the company in terms of

ownership interest or business activities of Angkasa Pura II.

The Audit Committee is a permanent committee

established by the Board of Commissioners of Angkasa

Pura II to assist the Board of Commissioners in its

oversight function over the overall performance of the

management of the company.

The Audit Committee was established to improve the

effectiveness of the duties of the Board of Commissioners,

particularly with regards to the supervision of the

governance at Angkasa Pura II, involving supervision

to systems and process of financial reporting, the audit

process on the company’s financial statements, evaluation

on implementation of internal control, and evaluation on

the performance of the company’s Internal Audit unit, as

well as compliance to other prevailing laws and regulations.

The duties and responsibilities of the Audit Committee:

1. To assess the results of audit work performed by

Internal Audit or the External Auditors to ensure

proper reporting in accordance with generally

accepted standards of accounting in Indonesia;


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan

sistem pengendalian manajemen perusahaan serta

pelaksanaannya;

3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review

yang memuaskan terhadap informasi yang dilakukan

Angkasa Pura II, termasuk brosur kondisi keuangan

perusahaan, laporan keuangan berkala, forecast

dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan

kepada pemegang saham;

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian

Dewan Komisaris;

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan

Komisaris sepanjang dalam lingkup tugas dan

kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

6. Wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah

dilakukan kepada Dewan Komisaris;

7. Wajib membuat laporan sekurang-kurangnya setiap 3

(tiga) bulan sekali yang berisi pokok hasil kerjanya;

8. Wajib membuat laporan khusus yang berisi setiap

temuan yang diperkirakan dapat mengganggu

kegiatan Angkasa Pura II dan disampaikan kepada

Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 hari kerja

sejak tanggal temuan diketahui.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya, Komite Audit

Angkasa Pura II telah dilengkapi dengan Piagam Komite

Audit yang mengikat semua pihak, antara lain memuat

tujuan, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan

Komite Audit. Komunikasi antara Komite Audit dengan

Internal Auditor ataupun Eksternal Auditor telah

dilaksanakan dengan baik. Komite Audit juga telah

melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris

secara berkala.

Kehadiran dalam Rapat

Rapat-rapat yang dihadiri Komite Audit, yaitu Rapat

dengan Dewan Komisaris, Rapat dengan Manajemen

(rutin setiap bulan), Rapat dengan Auditor Eksternal

(KAP), Rapat dengan Internal Auditor dan Rapat Internal

Komite Audit.

2. To provide recommendations on improvement to

internal control systems and implementation by the

management;

3. To ensure that adequate reviews have been

conducted on information disclosure by Angkasa

Pura II, including information on the company’s

financial condition, periodic financial statements,

forecasts and other financial information submitted to

the shareholder;

4. To identify issues that require the attention of the

Board of Commissioners;

5. To perform any other duties as assigned by the

Board of Commissioners, insofar as it is within the

scope of duties and responsibilities of the Board of

Commissioners in accordance with applicable laws

and regulations;

6. To report immediately the results of its evaluations to

the Board of Commissioners;

7. To submit a report, at least once every 3 (three)

months, on a summary of its activities and results;

8. To submit a special report to the Board of

Commissioners on any finding that might disrupt the

activities of Angkasa Pura II, at the latest within 10

work days following the date of such finding.

In conducting its duties, the Audit Committee is guided

by the Audit Committee Charter that binds every

parties involved, and among other things contain the

objectives, duties, responsibilities and authority of the

Audit Committee. Communication between the Audit

Committee and Internal Audit as well as external auditors

has been properly maintained. The Audit Committee also

submits regular reports of its activities to the Board of

Commissioners.

Meeting Attendance

[The Audit Committee also conducts meetings with the

Board of Commissioners, routine (monthly) Management

meetings, meetings with the External Auditors (KAP),

meetings with the Internal Audit, as well as internal

Committee meetings.


Nama Name

Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting

Jumlah RapatTotal Meeting 14

Suyatno Harun 11

Agung Suprananto 10

Israful Hayat 9


Selama tahun 2008, Komite Audit telah melakukan

kegiatan seperti:

1. Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada

Dewan Komisaris;

2. Review program kerja Internal Auditor;

3. Bersama Internal Auditor, Unit Accounting dan

Budgeting melaksanakan persiapan pelaksanaan

seleksi Pengadaan Jasa KAP untuk Audit Umum dan

Audit PKBL Angkasa Pura II tahun buku 2008;

4. Melaksanakan proses pengadaan jasa Audit Umum

dan Audit PKBL Angkasa Pura II tahun 2008;

5. Memantau pelaksanaan Audit Umum dan Audit PKBL

oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan;

6. Review atas pelaksanaan Audit Umum dan Audit

PKBL oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono &

Rekan;

7. Review/ mengevaluasi atas laporan Internal Auditor

tahun 2007;

8. Menyusun Program Kerja Komite Audit tahun 2009;

9. Memantau proses pelaksanaan audit oleh Internal

Auditor di kantor-kantor cabang Angkasa Pura II

dengan melakukan kunjungan kerja ke kantor-kantor

cabang Angkasa Pura II;

10. Mengevaluasi Piagam Komite Audit;

11. Mengikuti berbagai seminar;

12. Turut serta dalam perumusan RJPP perusahaan.


Agung Suprananto - Anggota Komite Audit

Bergabung sebagai Anggota Komite Audit Angkasa

Pura II pada tahun 2006 sampai sekarang. Lulus Diploma

IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1991.

Pernah menjadi Direktur Keuangan PT Intama Artha

Indonusa pada tahun 1999 – 2001 dan juga Direktur

Pengembangan Organisasi, Ikatan Akuntan Indonesia

pada tahun yang sama. Memiliki pengalaman dalam

pemeriksaan profesi akuntan publik dan pemantauan

terhadap pelaksanaan audit khusus yang dilakukan oleh

Kantor Akuntan Publik terhadap BUMN.

Throughout 2008, the Audit Committee was engaged in

the following activities:

1. Providing recommendations to the Board of

Commissioners;

2. Reviewing the work program of Internal Audit;

3. Along with the Internal Audit and the Accounting

and Budgeting Unit, preparing the selection of

External Auditor (KAP) to perform the General Audit

and Audit on PKBL of Angkasa Pura II in fiscal 2008;

4. Conducting the procurement process for the services

of General Audit and Audit on PKBL of Angkasa

Pura II in fiscal 2008;

5. Monitoring the implementation of General Audit and

Audit on PKBL by the KAP Paul Hadiwinata, Hidajat,

Arsono & Partners;

6. Reviewing the implementation of General Audit and

Audit on PKBL by the KAP Paul Hadiwinata, Hidajat,

Arsono & Partners;

7. Reviewing and evaluating the report of Internal Audit

for 2007;

8. Preparing the work program of the Audit Committee

for 2009;

9. Monitoring the implementation of audit by Internal

Audit at branch offices by conducting visits to the

respective branch offices of Angkasa Pura II;

10. Evaluating the Audit Committee Charter;

11. Attending a variety of seminars;

12. Participating in the formulation of the company’s

Long-Term Strategic Plan (RJPP).

Brief Profiles

Agung Suprananto – Audit Committee member

Became a member of the Audit Committee in 2006. A

Diploma IV graduate of the State Accounting College

(Sekolah Tinggi Akuntansi negara) in 1991. Served as

Director of Finance at PT Intama Artha Indonusa in

1999-2001 and Director of Organization Development,

the Indonesian Accountant Association, in the same

years. Have work experience in public accountant audit

profession and the monitoring on special review by Public

Accountant Firm for State-Owned Enterprises.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

Agung Suprananto Israful Hayat


Israful Hayat - Anggota Komite Audit

Bergabung sebagai Anggota Komite Audit Angkasa

Pura II pada tahun 2006 sampai sekarang. Lulus Fakultas

Hukum Universitas Bung Hatta, Padang tahun 1993.

Mengikuti berbagai pendidikan di bidang Peraturan

Perundang-undangan dan Kontrak Bisnis serta Air

Law. Menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan

Perundang-undangan Bagian Hukum, Sekretariat

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen

Perhubungan pada tahun 2002 hingga sekarang.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko Angkasa Pura II terdiri dari

seorang Ketua yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris

yaitu M. Iksan Tatang dan 3 (tiga) orang tenaga profesional

dari luar Angkasa Pura II, sebagai anggota, yaitu Sugijanto,

Henry BL Toruan dan Syamsu Rizal yang diangkat sesuai

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.512/

KP.1013.3/AP II-2007 tentang Pengangkatan Ketua Komite

Manajemen Risiko dan Surat Keputusan Dewan Komisaris

Nomor KEP.02/KP.1013.3/AP II-2008 tentang Anggota

Komite Manajemen Risiko PT Angkasa Pura II (Persero).

Komite Manajemen Risiko adalah komite tetap yang

dibentuk Dewan Komisaris Angkasa Pura II untuk

membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung

jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya melakukan

pemantauan, pengawasan dan penilaian atas efektivitas

manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan tujuan

untuk meyakinkan bahwa perusahaan akan dapat terus

beroperasi secara berkelanjutan, termasuk saat terjadi

kejadian yang luar biasa. Selain itu Komite Manajemen

Risiko bertugas melakukan penilaian secara berkala dan

memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

tentang risiko usaha, tata cara meminimasi risiko, dalam

hubungannya dengan risiko usaha.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko

meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris

dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan

manajemen risiko yang berkaitan dengan

pengendalian risiko di bidang pengelolaan asset,

liabilities, financial, investasi, teknik dan operasional

perusahaan;

2. Melakukan diskusi terkait manajemen risiko dengan

Unit Corporate Safety & Risk dan atau unit lain;

Israful Hayat – Audit Committee member

Became a member of the Audit Committee of Angkasa

Pura II in 2006. Graduated from the Faculty of Law, Bung

Hatta University, Padang, in 1993. Attended various

courses in Law and Regulations, Business Contracts

and Air Law. Served as Head of Sub-Bureau of Law and

Regulations, the Secretariat of the Directorate General of

Air Transportation, the Ministry of Transportation, since

2002 up to the present.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee of Angkasa Pura II

comprises of a member of the Board of Commissioners,

M. Iksan Tatang, as Chairman, and 3 (three) independent

professionals as committee members, namely Sugijanto,

Henry BL Toruan and Syamsu Rizal, appointed based

on Decree of the Board of Commissioners No. KEP.512/

KP.1013.3/AP II-2007 concerning the Appointment of

Chairman of the Risk Management Committee and Decree

of the Board of Commissioners No. KEP.02/KP.1013.3/

AP II-2008 concerning the Membership of the Risk

Management Committee of PT Angkasa Pura II (Persero).

The Risk Management Committee is a permanent

committee established by the Board of Commissioners of

Angkasa Pura II to assist the Board in performing its duties

related to the monitoring, control and assessment of the

effectiveness of risk management in the company.

The Risk Management Committee was established to

ensure the sustainability of the company’s operations

including during times of extraordinary circumstances.

The Risk Management Committee also has the duty

of conducting periodic evaluations and providing

recommendations to the Board of Commissioners with

regards to business risks and risk mitigation measures

related to business risks.

Duties and responsibilities of the Risk Management

Committee:

1. To provide recommendations to the Board of

Commissioners for the formulation and improvement

of risk management policies, related to the control

of risks in aspects of asset and liability management,

financial, investment, engineering, and operations of

the company;

2. To conduct discussions related to risk management

with the Corporate Safety & Risk Unit or other units;



3. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan

validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;

4. Melaporkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris

tentang kesesuaian antara kebijakan dengan

pelaksanaan manajemen risiko;

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas Unit Corporate Safety & Risk;

6. Melakukan evaluasi atas Profil Risiko;

7. Melakukan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian

Risiko (Risk Control System).

Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite

Manajemen Risiko serta hubungan kelembagaan antara

Komite Manajemen Risiko dengan Fungsi Penanggung

Jawab Pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan

dituangkan dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan

ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Kehadiran Dalam Rapat

Selain rapat internal, Komite Manajemen Risiko pada

tahun 2008 telah menghadiri rapat-rapat dengan

beberapa unit terkait di Angkasa Pura II.

Selama tahun 2008, Komite Manajemen Risiko telah

melakukan kegiatan seperti :

1. Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada

Dewan Komisaris;

2. Bersama unit Corporate Safety & Risk dan Internal

Auditor melaksanakan penyusunan Profil Risiko

Angkasa Pura II;

3. Memonitor sosialisasi Profil Risiko ke kantor-kantor

cabang;

4. Melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang

untuk peningkatan risiko awareness;

5. Mengikuti berbagai seminar dan workshop;

6. Menyusun Program Kerja Komite Manajemen Risiko

tahun 2009;

3. To evaluate the accuracy of models and the validity of

data used in measuring risks;

4. To report to the Board of Commissioners regarding

the evaluation on the alignment of risk management

policies and their implementation;

5. To monitor and evaluate the work of the Corporate

Safety & Risk Unit;

6. To evaluate the company’s Risk Profile;

7. To evaluate the company’s Risk Control Systems.

The position, duties and responsibilities of the Risk

Management Committee and its organizational relation

with functional units responsible for the implementation

of risk management at the company is defined in a Risk

Management Committee Charter signed by the President

Commissioner and the President Director.

Meeting Attendance

In addition to internal committee meetings, the Risk

Management Committee during 2008 was also present in

meetings with other related units at Angkasa Pura II.

Throughout 2008, the Risk Management Committee was

engaged in the following activities:

1. Providing recommendations to the Board of

Commissioners;

2. Formulating the Risk Profile of Angkasa Pura II,

together with the Corporate Safety & Risk unit and

the Internal Audit;

3. Monitoring the socialization of Risk Profile to branch

offices;

4. Conducting visits to branch offices to improve the

quality of risk awareness;

5. Attending a variety of seminars and workshops;

6. Formulating the work program of the Risk

Management Committee for 2009.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

Nama Name

Rapat Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Meeting

Jumlah RapatTotal Meeting 7

M. Iksan Tatang 7

Sugijanto 7

Henry BL Toruan 2

Syamsu Rizal 4



Henry BL Toruan - Anggota Komite Manajemen Risiko

Lahir pada tahun 1956 di Pematang Siantar, Sumatera

Utara. Lulus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun

1984. Memperoleh gelar MAcc (Akuntansi) dari The

Wheatherhead School of Management, Case Western

Reserve University, Cleveland, Ohio, USA, pada tahun

1991 dan MA (Ekonomi) University of Colorado at Boulder,

Colorado, USA, pada tahun 1993, serta PhD (Ekonomi)

University of Colorado at Boulder, Colorado, USA, pada

tahun 1996. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang

Perencanaan dan Kebijakan Obligasi, Pusat Manajemen

Obligasi Negara, Departemen Keuangan pada tahun 2000-

2002 dan Assisten Deputi VI Urusan Kerjasama Ekonomi

dan Pembiayaan Multilateral, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, pada tahun 2002 hingga sekarang.

Ditunjuk sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko

Angkasa Pura II pada tahun 2007.

Sugijanto - Anggota Komite Manajemen Risiko

Lahir pada tahun 1945 di Mojokerto, Jawa Timur.

Lulus Institut Ilmu Keuangan, Departemen Keuangan,

Jurusan Akuntansi pada tahun 1974 dan Magister

Manajemen STIE IPWI BPKP pada tahun 1999. Pernah

mengikuti Workshop Corporate Governance in Banks,

Risk Management Center Indonesia dan Komite Nasional

Kebijakan Governance di Denpasar, Bali pada tahun

2006. Pernah menjabat sebagai Pj Sekretaris Badan

Akuntansi Keuangan Negara pada tahun 2003-2004 dan

Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, Departemen Keuangan, pada tahun

2004-2005. Bergabung sebagai Anggota Komite

Manajemen Risiko Angkasa Pura II pada tahun 2007.

Syamsu Rizal - Anggota Komite Manajemen Risiko

Lahir pada tahun 1969 di Bandung, Jawa Barat. Lulus

Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung

pada tahun 1993 dan S2 Urban Disain Institut Teknologi

Bandung tahun 1997. Saat ini masih aktif bekerja

di Direktorat Teknik Bandara Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara Departemen Perhubungan dan

bergabung sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko

Angkasa Pura II pada tahun 2007.

Brief Profiles

Henry BL Toruan - Committee member

Born in 1956 in Pematang Siantar, North Sumatera.

Graduated from the State Accountancy College (STAN)

in 1984. Obtained an MAcc (Master of Accounting)

degree from Wheatherhead School of Management,

Case Western Reserve University, Clevelend, Ohio, USA,

in 1991, an MA degree in Economics from the University

of Colorado at Boulder, Colorado, USA, in 1996, and a

PhD degree in Economics from the University of Colorado

at Boulder, Colorado, USA, in 1996. Previously served as

Head of Bonds Policy and Management at the Center for

Government Bonds Management, the Ministry of Finance,

in 2002-2002, and since 2002 and up to the present serves

as Deputy Assistant VI for Economic Cooperation and

Multilateral Financing at the office of the Coordinating

Minister for the Economy. Appointed as member of the

Risk Management Committee of Angkasa Pura II in 2007.

Sugijanto - Committee member

Born in 1945 in Mojokerto, East Java. Graduated with

a major in Accountancy from the Financial Sciences

Institute, the Ministry of Finance, in 1974, and obtained

a Magister Management degree from STIE IPWI BPKP in

1999. Attended the Workshop on Corporate Governance

in Banks organized by the Risk Management Center

Indonesia and the National Committee on Governance

Policy in Denpasar, Bali, in 2006. Previously served as

Acting Secretary of the State Financial Accounting

Agency in 2003-2004 and as Director of State Treasury

Management, the Directorate General of Treasury, Ministry

of Finance, in 2004-2005. Appointed as member of the

Risk Management Committee of Angkasa Pura II in 2007.

Syamsu Rizal - Committee member

Born in 1969 in Bandung, West Java. Graduated with a

Bachelor degree in Architecture from Bandung Institute of

Technology in 1993 and a post-graduate degree in Urban

Design from the same institute in 1997. Currently holds

an active position at the Airport Technical Directorate, the

Directorate General of Air Transportation, the Ministry

of Transportation. Appointed as member of the Risk

management Committee of Angkasa Pura II in 2007.


Henry BL Toruan Sugijanto Syamsu Rizal


MEDIA PENYEBARAN INFORMASI

Salah satu hal terpenting dalam membina hubungan

yang harmonis antara Angkasa Pura II dengan pemegang

saham, mitra kerja, mitra usaha, pengguna jasa,

karyawan, masyarakat sekitar bandara dan masyarakat

umum adalah melalui informasi.

Angkasa Pura II mengemas informasi perusahaan

secara jelas dan terbuka sehingga dapat diakses oleh

publik dengan mudah dan cepat, demi menciptakan

transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Transparansi

informasi tersebut diharapkan dapat menjaga dan

meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi

positif publik terhadap kebijakan dan operasional usaha

yang dilakukan Angkasa Pura II.

Dalam menginformasikan segala bentuk kebijakan dan

kegiatan usahanya, Angkasa Pura II telah menerbitkan

berbagai media publikasi perusahaan seperti Buku dan

Video Company Profile, Airport Guide, Profil Bandara dan

Annual Report untuk para pemegang saham dan publik

eksternal melalui berbagai kegiatan publikasi dan promosi

yang dilakukan Angkasa Pura II. Selain itu untuk membina

hubungan dengan publik internal atau karyawan, Angkasa

Pura II menerbitkan Majalah Bandara yang terbit triwulanan

dan Buletin Baling-baling yang terbit tiap satu bulan sekali.

Untuk informasi interaktif yang dapat diakses kapan

saja dan dimana saja, Angkasa Pura II menyediakan

informasi aktual perusahaan melalui media online yaitu

website www.angkasapura2.co.id yang link dengan situs

BUMN online. Disamping itu Angkasa Pura II juga telah

menerapkan Sistem Informasi Manajemen berbasis IT

untuk konsumsi internal perusahaan.

Tahun 2008 ini, untuk mendukung program Bersih

Bandara “Road to Clean Airport”, Angkasa Pura II

melakukan publikasi melalui media elektronik seperti

liputan melalui televisi dan wawancara interaktif di radio

juga beriklan di berbagai media cetak nasional dan lokal,

serta melaksanakan press tour ke berbagai bandara yang

dikelola Angkasa Pura II.

INFORMATION DISCLOSURE

Information disclosure is an important aspect related to

efforts of building a harmonious relationship between

Angkasa Pura II and its shareholders, business partners,

service users, employees, community members around

the airports, and the general public.

In order to create transparency in managing the

company, Angkasa Pura II presents clear and transparent

information related to the company to facilitate

convenient and fast access by the general public. The

information disclosure policy is expected to maintain and

help improve the level of understanding, knowledge and

perception by the general public concerning the policies

and business activities undertaken by Angkasa Pura II.

In order to disseminate information on policies and

business activities, Angkasa Pura II publishes a variety of

corporate publications such as Company Profile in print

and video format, Airport Guide, Airport Profiles and

Annual Report, which are distributed to the shareholders

and external audiences during corporate events and

promotional activities undertaken by Angkasa Pura II. In

addition, to maintain relationship with internal audience

or employees, Angkasa Pura II also publishes the quarterly

Majalah Bandara and the monthly Buletin Baling-Baling.

For interactive information that is accessible at anytime

and from anywhere, Angkasa Pura II provides up to date

information on the company through an online medium

at its website www.angkasapura2.co.id that is also linked

with the BUMN Online website. Angkasa Pura II has

also implemented an IT-based Management Information

System for internal company communication.

In 2008, in support of the “Road to Clean Airport”

program, Angkasa Pura II conducted a media campaign,

involving a TV coverage, live interactive interview in

radio stations, and advertorials in various national and

local print media, as well as organizing guided tours

for journalists at the airports under the management of

Angkasa Pura II.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan, Angkasa

Pura II telah menjalin kerjasama dengan perusahaan-

perusahaan lain. Bentuk kerjasama meliputi kerjasama

komersial diantaranya adalah pelimpahan hak usaha

(concession right), penyewaan ruang usaha, kerjasama

pengelolaan reklame, kerjasama pemanfaatan tanah dan

lain-lain.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

bandara, Angkasa Pura II juga telah menandatangani

Memorandum of Understanding (MoU) dengan

PT Telekomunikasi Indonesia untuk mengembangkan

Layanan Total Solusi Fasilitas Telekomunikasi pada

bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Untuk tahap awal

kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia akan

diaplikasikan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam rangka pengoperasian Bandara Baru Medan –

Kuala Namu pada akhir tahun 2009, Angkasa Pura II

telah mengadakan tender pekerjaan lanjutan dan telah

diperoleh 3 (tiga) pemenang pelaksana pekerjaan yaitu

PT Hutama Karya, PT Nindya Karya serta PT Adhi Karya.

Total nilai pekerjaan berkisar Rp 800 juta.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 40 Tahun

2007, Angkasa Pura II telah mengadakan penyesuaian

Anggaran Dasar Perusahaan. Anggaran Dasar

dimaksud telah disetujui oleh RUPS dan telah mendapat

pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-

98879.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008.

COMMITMENT AND CONTINGENCIES

Angkasa Pura II engages in a variety of cooperation

arrangements with other companies in support of

its business activities. These commercial cooperation

undertakings include the granting of concession rights,

commercial space rental, advertising space management,

land utilization management, and others.

As part of service quality improvement in airports,

Angkasa Pura II has signed a Memorandum of

Understanding (MoU) with PT Telekomunikasi Indonesia

to develop Total Solution in Telecommunication Facilities

at airports under the management of Angkasa Pura II.

In the first phase of this cooperation, PT Telekomunikasi

Indonesia will develop the system for application at

Terminal 3 of the Soekarno-Hatta Airport.

Towards the planned operation of the new Medan Airport

at Kuala Namu at year-end 2009, Angkasa Pura II has

conducted an open tender for further construction works

at the airport, in which there were 3 (three) winning

bidders namely PT Hutama Karya, PT Nindya Karya and

PT Adhi Karya, with a total project value of Rp 800

million.

As a follow up to the enactment of Law No. 40 Year

2007, Angkasa Pura II has made some amendments

to its Articles of Association. The amended Articles of

Association has been approved by the GMS and ratified

by the Minister of Justice and Human Right through its

letter No. AHU-98879.AH.01.02 Year 2008 dated 22

December 2008.



Pada tahun 2008 juga terjadi deregulasi di sektor

penerbangan dengan telah disahkannya RUU

Penerbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. UU

Penerbangan yang baru rencananya akan menggantikan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992. Beberapa hal

penting yang diatur dalam Undang-undang Penerbangan

yang baru adalah pemisahan (spin off) fungsi

penyelenggaraan navigasi dan pelayanan lalu lintas udara.

Sesuai amanat UU Penerbangan yang baru, pelayanan

navigasi dan lalu lintas udara akan dilaksanakan oleh

badan usaha yang terpisah dari Angkasa Pura, sehingga

nantinya core business Angkasa Pura II hanya sebagai

operator bandar udara.

Kasus hukum yang menonjol pada tahun 2008 antara lain

gugatan Angkasa Pura II kepada PT Asuransi Ramayana

terkait dengan ditolaknya klaim jaminan pelaksanaan

pada pekerjaan pengadaan foam tender vehicle PKP-

PK di Bandara Polonia Medan dan Supadio Pontianak

oleh PT Samamantap. Dalam kasus ini Angkasa Pura II

menang di Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan

jaminan senilai Rp 849 juta telah dibayarkan. Selain itu

sampai saat ini, Angkasa Pura II masih berperkara pada

sengketa TUN atas obyek tanah di lokasi Desa Karangsari

dan Karanganyar, Kecamatan Batuceper, Tangerang.

Pada perkara ini Angkasa Pura II juga menang di Putusan

Pengadilan Tingkat Pertama.

In 2008 there was also a deregulation in the aviation

sector with the ratification of the Aviation Bill by the

House of Representatives. The new Aviation Law will

replace the previous Law No. 15 Year 1992. Among the

more significant issues regulated in the new Aviation Law

is the spin off of the function of air navigation and air

traffic services. Under the new Aviation Law, the function

of air navigation and air traffic services will be provided

by a separate business entity from Angkasa Pura. As a

consequence, the core business of Angkasa Pura II will

ultimately be as an airport operator company.

Among the more significant legal cases involving the

company in 2008 was the legal suit by Angkasa Pura II

against PT Asuransi Ramayana concerning the rejection

of the claim over a work guarantee for the procurement

of foam tender vehicle for the PKP-PK units at Polonia

Airport, Medan and Supadio Airport, Pontianak, by

PT Samamantap. Angkasa Pura II has won the case at the

first level court proceedings, and the guarantee of

Rp 849 million has been paid. At present, Angkasa Pura II

is still involved in the legal proceedings at the State

Administrative Court (TUN) concerning a disputed plot

of land located at Karangsari and Karanganyar villages,

the Batuceper District, Tangerang regency. In this legal

case, Angkasa Pura II has also won at the first level

proceedings.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan

Proses manajemen risiko dalam aktivitas usaha Angkasa

Pura II adalah bagian yang paling mendasar dan sangat

menentukan dalam penyusunan serta perancangan

program manajemen keselamatan. Segala risiko terkait

dengan faktor keselamatan jiwa harus dikelola seoptimal

mungkin, mengingat dampaknya yang sangat luas, baik

bagi pengguna jasa maupun bagi keberlanjutan bisnis

Angkasa Pura II.

Untuk itu, Angkasa Pura II mengelola risiko melalui

penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek kerja yang

dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi,

menganalisa, menilai, menangani dan memonitor risiko.

Risk Management Policy

Risk management processes within the business activities

of Angkasa Pura II represent a basic and key element

in the formulation and design of safety management

programs. Risks related to the safety of human lives

should be managed in an optimum manner in view of its

widespread impact affecting both service users as well as

the business sustainability of Angkasa Pura II.

Accordingly, Angkasa Pura II strives to manage risks

through a systematic implementation of policies,

procedures and work practice in order to identify, analyze,

assess, mitigate and monitor risks.

Risiko adalah bagian dari bisnis, dan mengelola risiko dengan baik adalah bagian dari kesuksesan dalam bisnis. Risk is an inherent part of any business, and a good

risk management is part of every success in business.

Manajemen Risiko


Risiko Yang Dihadapi Perusahaan

Aktivitas bisnis utama Angkasa Pura II sampai saat

ini adalah jasa pelayanan lalu lintas udara dan jasa

kebandarudaraan, yang sangat terkait erat dengan

unsur Safety, Security, Service dan Compliance (3S +

1C). Risiko dalam pengelolaan usaha Angkasa Pura II

merupakan risiko yang saling terkait satu sama lainnya,

di mana kejadian yang diakibatkan oleh satu kegiatan

bisa menyebabkan beberapa dampak risiko yang

berbeda. Secara umum risiko-risiko yang dihadapi dapat

diklasifikasikan ke dalam:

Risiko Hukum

Kelalaian ataupun kesalahan dalam pengelolaan

fasilitas dan kegiatan pelayanan di bandara dapat

menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa.

Ketika ketidaknyamanan ini berubah menjadi situasi yang

merugikan pengguna jasa bandara maka hal ini dapat

menimbulkan tuntutan hukum dari pihak-pihak yang

merasa dirugikan tersebut.

Risiko Kerusakan/Kehilangan Asset

Kesalahan dalam pemeliharaan dan pengawasan

terhadap fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki dapat

mengkibatkan terjadinya risiko kerusakan dan kehilangan

aset penting Angkasa Pura II. Bila hal itu terjadi tentunya

akan sangat merugikan dan mengganggu proses bisnis

Angkasa Pura II secara umum.

Risks Faced by the Company

The core business activities of Angkasa Pura II currently

comprises air traffic services and airport management

services, which are closely related to aspects of Safety,

Security, Service and Compliance (3S+1C). In the course

of its business activities, Angkasa Pura II faces inter-related

risks, in that an impact of a certain activity may have

several different risk consequences. In general, these risks

can be grouped into the following categories:

Legal Risk

Negligence or mistakes made in the management of

airport facilities and provision of airport services may

result in discomfort for airport service users. Should

this discomfort turns into a situation that causes loss or

distress on the part of airport service users, it may leads to

a legal suit brought by the parties so affected.

Risk of Asset Loss/Damage

Mistakes in supervising the use of airport facilities and

infrastructure or neglect in their maintenance may result

in the risk of loss or damage to such assets belonging

to Angkasa Pura II. In turn, this may cause a loss or the

disruption of business processes of Angkasa Pura II in

general.

Risk Management

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Risiko Reputasi

Reputasi Angkasa Pura II akan sangat tergantung pada

ketersediaan dan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh

setiap pengguna jasa bandara. Risiko reputasi ini menjadi

risiko dominan mengingat interaksi yang dinamis antara

Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara dengan

pihak-pihak yang berkepentingan di bandara, termasuk

dalam hal ini perusahaan penerbangan, penumpang,

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Risiko Lingkungan

Risiko terhadap lingkungan relatif lebih rendah

dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya, mengingat

dampak yang diakibatkan kegiatan bandara memiliki

cakupan terbatas.

Risiko Finansial

Kinerja keuangan Angkasa Pura II dipengaruhi oleh

aktivitas operasional, sehingga risiko keuangan

merupakan dampak lanjutan dari risiko-risiko yang telah

disebutkan di atas.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Angkasa Pura II diarahkan

pada tercapainya tujuan perusahaan dalam menjalankan

usahanya serta melindungi perusahaan dari kemungkinan

terjadinya kondisi yang dapat merugikan perusahaan.

Hal ini melibatkan seluruh unit kerja sebagai pelaksana

kegiatan usaha perusahaan, sehingga setiap unit kerja

memahami dampak yang akan dihadapi perusahaan, bila

terjadi kesalahan penanganan aktivitas harian masing-

masing unit kerja.

Reputational Risk

The reputation of Angkasa Pura II is heavily dependent

on the availability and quality of services provided to

airport service users. The reputational risk may become a

dominant risk factor in view of the dynamic interactions

that occur between Angkasa Pura II as an airport operator

and the various airport service users, including airline

companies, airline passengers, the general public, and

other stakeholders.

Environmental Risk

Compared to other types of risks, environmental risk is

relatively less important, in view of the limited scope of

impact on the environment from activities on airports.

Financial Risk

The financial performance of Angkasa Pura II is closely

related to its operational activities, therefore financial

risk may arise as a consequence of other types of risk

described above.

Implementation of Risk Management

The implementation of risk management at Angkasa

Pura II is directed towards the achievement of business

objectives as well as to protect the company against

conditions that may cause losses for the company.

Implementation of risk management involves the active

participation of every work unit performing the business

activities of the company, so that each work unit is aware

of the impact to the company from any mistake made in

its daily activities.

Manajemen Risiko Risk Management


Proses manajemen risiko di lingkungan Angkasa Pura II

terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Memahami konteks;

b. Mengidentifikasi risiko;

c. Menganalisa risiko;

d. Menilai risiko;

e. Mengendalikan risiko;

f. Memonitor risiko.

Saat ini Angkasa Pura II menggunakan BowtieXP sebagai

risk management tool dalam pengelolaan risiko di unit-

unit pelayanan. Dengan perangkat ini setiap pemilik

risiko dapat mengidentifikasi risiko di lingkungannya,

mencari penyebab timbulnya risiko dan mengetahui

dampak yang terjadi bila risiko tersebut berkelanjutan.

Sekaligus dalam perangkat tersebut pemilik risiko harus

menyiapkan pengendalian agar risiko tersebut tidak

menjadi kenyataan.

The implementation of risk management at Angkasa

Pura II consists of the following processes:

a. Understanding the context of risk

b. Identifying the risk

c. Analyzing risk

d. Assessing risk

e. Mitigating risk

f. Monitoring risk

At present, Angkasa Pura II uses the BowtieXP method as

a risk management tool in the management of risks at its

work units. With this tool, each risk owner could identify

the potential risks in its work environment, the factors

that causes such risks to arise, and the impact caused by

such risks. Through the use of this tool, each risk owner

can then prepare the necessary risk mitigating measures

in order to avoid the occurrence of the respective risk.


Board of Directors

Corporate Safety & Risk

12 Airports

Board of Commissioners (Risk Committee)

Set Up Risk Mgt. Policy

Company Risk Profile

Review Risk Profile

Writing RMP for Each Hazard in Service Units

Support Resources for Improving Control System & Endore Company

Risk Profiles

Develop All Instrument for Corporate Risk Mgt.

Process

Format Risk Management Plan (RMP)

Evaluate & Recommend to Improve Control System

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Pengendalian Risiko

Setiap kegiatan usaha selalu mengandung risiko,

sehingga pengendalian risiko merupakan elemen yang

vital bagi Angkasa Pura II dalam menjalankan usahanya.

Aktivitas perusahaan dapat terlaksana dengan lebih baik

apabila unit-unit pelayanan telah memperhitungkan risiko

dan pengendaliannya dalam kegiatannya sehari-hari.

Adapun pengendalian risiko yang dilaksanakan adalah

meliputi hal-hal sebagai berikut:

Kepatuhan pada regulasi dan prosedur operasi

Sebagai penyelenggara bisnis bandara, Angkasa Pura II

terikat dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh

organisasi penerbangan internasional (ICAO) maupun

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menjamin

terciptanya penerbangan yang memenuhi unsur

keselamatan dan keamanan. Untuk itu Angkasa Pura II

terus berupaya agar dalam penyelenggaraan kegiatan

bisnis perusahaan selalu memenuhi ketentuan dan

regulasi yang berlaku.

Selain itu setiap unit pelayanan di lingkungan Angkasa

Pura II telah memiliki prosedur operasi standar dalam

melaksanakan kegiatannya, hal ini dimaksudkan agar

semua kegiatan operasi dan pelayanan terlaksana secara

sistematis dan terstandarisasi.

Salah satu langkah untuk mengawasi proses ini adalah

dilaksanakannya safety audit secara rutin dan penerapan

safety management system di seluruh bandara yang

dikelola Angkasa Pura II.

Pemeliharaan fasilitas dan peningkatan kualitas

pelayanan

Keberhasilan kegiatan usaha Angkasa Pura II sangat

dipengaruhi oleh kehandalan dan ketersediaan fasilitas.

Oleh karenanya, unit-unit pelayanan selalu melaksanakan

pemeliharaan fasilitas sesuai prosedur yang berlaku,

sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kegagalan

operasi akibat penurunan kualitas peralatan dan fasilitas

yang akan berdampak pada terganggunya pencapaian

tujuan Angkasa Pura II.

Selain itu Angkasa Pura II secara terus menerus berupaya

meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan

peremajaan terhadap fasilitas yang dimilikinya.

Risk Mitigation

As risks are inherent in every business activities, risk

mitigation represents a vital element within the activities

of Angkasa Pura II. Performance of these activities could

be enhanced if service units have taken into consideration

the various risks along with the respective risk mitigation

measures in their daily activities.

Risk mitigation activities involve the following measures:

Compliance to regulations and operational

procedures

As an airport operator, Angkasa Pura II is bound by

various regulations issued by the International Civil

Aviation Organization (ICAO) as well as the Directorate

General of Air Transportation, in order to ensure the

safety and security of flight operations. Accordingly,

Angkasa Pura II strives at all times to maintain compliance

with all applicable regulations and requirements in the

conduct of its business activities.

In addition, each service unit within Angkasa Pura II is

equipped with a variety of standard operating procedures

governing its activities, ensuring that all operational

and service activities are conducted in a standard and

systematic manner.

To monitor the process, a safety audit is conducted

regularly. Angkasa Pura II also implemented a safety

management system at all of its airports.

Facility maintenance and service quality

improvement

Reliability and availability of facilities are important to

ensure successful operational activities by Angkasa Pura II.

Therefore, facility maintenance are carried out according

to established procedures by all service units, in order to

avoid failures in operation due to quality degradation of

equipment and facilities that might result in disruptions to

the operational objectives of Angkasa Pura II.

Angkasa Pura II also strives towards constant

improvement in service quality through the rejuvenation

and upgrade of its facilities.



Pelatihan

Salah satu unsur penting untuk mengurangi risiko

terjadinya kegagalan dalam memberikan pelayanan

terhadap pengguna jasa adalah terciptanya personil yang

berkualitas dan sadar akan risiko. Beberapa pelatihan

telah diberikan kepada personil di lingkungan operasi dan

teknik terkait dengan unsur keselamatan dan pengelolaan

risiko, diantaranya: Threat & Error Management

Training, Risk Management Workshop, Advanced Risk

Management Workshop, dan lain-lain.

Asuransi

Untuk menghadapi dan mencegah timbulnya tuntutan

hukum terhadap perusahaan akibat dari kelalaian dalam

memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, Angkasa

Pura II telah mengasuransikan seluruh pelayanannya

dalam bentuk Airport Liabilities Insurance. Seluruh aset

fisik juga telah diasuransikan untuk melindungi Angkasa

Pura II dari kerugian akibat kerusakan ataupun kehilangan

asset.

Selain itu, seluruh calon penumpang yang melalui

bandara di lingkungan Angkasa Pura II telah dilindungi

oleh asuransi PJP2U terhadap risiko kecelakaan selama

berada di lingkungan bandara.

Training

The quality of human resources as well as a risk

awareness culture are important elements to reduce

the risk of failure in the provision of airport services to

service users. Accordingly, training in aspects of safety

and risk management is provided to engineering and

operational personnel. Among the training provided are

training in Threat & Error Management, workshop in Risk

Management, workshop in Advanced Risk Management,

and several others.

Insurance

To anticipate the possibility of legal action against the

Company due to negligence in the provision of airport

services to service users, Angkasa Pura II has insured all of

its services in the form of an Airport Liabilities Insurance

coverage. Angkasa Pura II has also insured all of its

physical assets to cover the risk of loss due to damage or

loss of physical assets.

In addition, airline passengers at airports under the

management of Angkasa Pura II are protected by PJP2U

insurance coverage against risk of accidents taking place

at the airports.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS


Pengelolaan Perusahaan tahun buku 2008 berpedoman

pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

PT Angkasa Pura II (Persero) tahun 2008 tanggal 31

Januari 2008.

Secara umum, kondisi ekonomi makro dan keamanan

selama tahun 2008 relatif stabil dan kondusif bagi

pertumbuhan ekonomi. Namun demikian pertumbuhan

penerbangan dalam negeri belum sesuai dengan proyeksi,

dengan adanya beberapa maskapai penerbangan yang

tidak mengoperasikan pesawatnya. Di tengah kondisi

lingkungan usaha ini, Angkasa Pura II terus berupaya

meningkatkan pendapatan aeronautika maupun non-

aeronautika untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh

Pemegang Saham.

Realisasi laba sebelum pajak tahun 2008 dapat

direalisasikan di atas target yang ditetapkan Pemegang

Saham, disebabkan pendapatan aeronautika, non-

aeronautika dan kargo chargers tercapai di atas target.

Pada pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat

Udara (PJP2U) masih belum mencapai target akibat belum

Management of the Angkasa Pura II in fiscal 2008 is

directed by the resolutions of the General Meeting

of Shareholders on 31 January 2008 concerning the

Endorsement of the 2008 Annual Work Plan and Budget

of PT Angkasa Pura II (Persero).

Macro economic and national security conditions during

2008 were relatively stable, providing a conducive

environment for economic growth. However, growth of

the domestic aviation sector was not up to expectations,

due to the cessation of operation of several domestic

airlines. With this background, Angkasa Pura II continued

with efforts to improve its income from aeronautical and

non-aeronautical services to fulfill the targets set by the

Shareholders.

Realization of net income before taxes in 2008 exceeded

the amount targeted by the Shareholders, driven

mainly by above-target achievements of income from

aeronautical, non-aeronautical and cargo services. Income

from PJP2U (aircraft passenger) services was below target

due to delayed adjustment to PJP2U tariffs that have been

budgeted in August 2008. Income from non-aeronautical

Diskusi & Analisis Manajemen

Dengan kinerja keuangan yang baik pada 2008, Angkasa Pura II kembali meraih predikat ‘AA’ pada kriteria penilaian kesehatan keuangan BUMN. With an excellent financial performance in 2008, Angkasa Pura II once again

was rated ‘AA’ in the financial health rating for State-Owned Enterprises.


disesuaikannya tarif PJP2U yang dianggarkan pada bulan

Agustus 2008. Untuk pendapatan non-aeronautika

secara umum dapat mencapai target kecuali listrik

karena efisiensi pemakainya, parkir mobil dan motor

akibat Adam Air yang menghentikan operasionalnya.

Sedangkan pada beban usaha melebihi dari target yang

telah ditetapkan yang dikarenakan beban piutang ragu-

ragu akibat cadangan piutang konsesioner seperti Garuda

Indonesia dan beban pegawai akibat adanya penyesuaian

beban ini dalam tahun 2008.

Perkembangan Angkutan Udara

services in general was on target, except for income

from electricity charges due to more efficient energy

usage by users, and income from motor vehicle parking

services due to Adam Air discontinuing its operations.

Meanwhile, operational expenses exceeded the target

set, due to higher receivable loss provisioning related to

concessionary receivables such as with Garuda Indonesia,

and higher personnel expenses due to employee

remuneration adjustments in 2008.

Developments in Air Transportation

Management Discussion & Analysis

Pesawat Aircraft

BandaraAirport

KodeCode

InternasionalInternational

DomestikDomestic Sub Total

Sub TotalLokalLocal

JumlahTotalDatang

ArrivalBerangkatDeparture

DatangArrival

BerangkatDeparture

Soekarno-Hatta CGK 23.347 24.895 97.652 104.279 250.173 - 250.173

Polonia MES 5.184 5.200 21.189 21.164 52.737 185 52.922

Sultan Syarif Kasim II PKU 1.211 1.215 8.598 8.624 19.648 2.266 21.914

SM Badaruddin II PLM 469 469 7.328 7.330 15.596 198 15.794

Minangkabau PDG 675 675 5.702 5.702 12.754 - 12.754

Supadio PNK 236 236 6.925 6.938 14.335 3.126 17.461

Halim Perdanakusuma HLP 1.148 1.071 8.729 8.700 19.648 13.628 31.942

Depati Amir PGK - - 3.532 3.532 7.064 - 7.064

Sultan Thaha DJB - - 3.078 3.078 6.156 38 6.194

Sultan Iskandar Muda BTJ 375 370 2.873 2.877 6.495 184 6.744

Husein Sastranegara BDO 771 771 1.546 1.546 4.634 1.277 5.911

Raja Haji Fisabilillah TNJ - - 1.653 1.665 3.318 - 3.318

JumlahTotal

33.416 34.902 168.805 175.435 412.558 20.902 432.191

Statistik Angkutan Udara Tahun 2008Air Transportation Statistics in 2008

Penumpang Passengers

BandaraAirport

KodeCode


DomestikDomestic Sub Total

Sub Total

TransitTransit Total

TotalDatangArrival

BerangkatDeparture

DatangArrival

BerangkatDeparture


DomestikDomestic

Soekarno-Hatta CGK 3.475.713 3.581.833 11.767.082 11.887.056 30.711.684 136.206 1.393.042 32.240.936

Polonia MES 472.952 460.977 1.776.224 1.954.697 4.664.850 48 152.002 4.816.900

Sultan Syarif Kasim II PKU 46.325 49.820 854.628 863.947 1.814.720 87 19.504 1.834.311

SM Badaruddin II PLM 49.543 44.679 758.963 757.278 1.610.463 - 743 1.611.206

Minangkabau PDG 74.263 77.487 733.116 737.152 1.622.018 8.364 23.019 1.653.401

Supadio PNK 15.132 15.758 691.668 668.064 1.390.622 - - 1.390.622

Halim Perdanakusuma HLP 4.233 3.102 104.065 101.891 213.291 - - 213.291

Depati Amir PGK - - 392.078 399.278 791.356 - - 791.356

Sultan Thaha DJB - - 332.490 337.876 670.366 - - 670.366

Sultan Iskandar Muda BTJ 36.652 31.344 244.705 255.952 568.653 - - 568.653

Husein Sastranegara BDO 86.245 79.151 93.518 100.212 359.126 - 134 359.260

Raja Haji Fisabilillah TNJ - - 63.291 60.926 124.217 - 6.726 130.943

JumlahTotal

4.261.058 4.344.151 17.811.828 18.124.329 44.541.366 144.709 1.595.170 46.281.245

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Diskusi & Analisis Manajemen Management Discussion & Analysis

Kargo (Kg) Cargo (Kg)

BandaraAirport

KodeCode


DomestikDomestic Total

TotalDatangArrival

BerangkatDeparture

DatangArrival

BerangkatDeparture

Soekarno-Hatta CGK 126.792.997 121.559.822 67.880.274 156.263.318 472.385.059

Polonia MES 1.415.648 3.352.832 22.618.814 11.385.412 38.772.706

Sultan Syarif Kasim II PKU 45.694 115.798 9.595.528 3.081.552 12.838.572

SM Badaruddin II PLM 16.618 65.980 7.222.608 1.910.588 9.215.794

Minangkabau PDG 3.155 36.871 7.101.912 5.127.908 12.269.846

Supadio PNK 2.203 - 6.802.493 2.422.283 9.226.979

Halim Perdanakusuma HLP 1.077.218 1.077.690 118.852 485.977 2.774.895

Depati Amir PGK - - 4.373.518 951.935 5.325.453

Sultan Thaha DJB - - 3.138.531 1.278.750 4.417.281

Sultan Iskandar Muda BTJ - - 2.511.271 729.108 3.256.002

Husein Sastranegara BDO - 18.252 125.360 542.555 686.167

Raja Haji Fisabilillah TNJ - - 647.686 292.629 940.315

JumlahTotal

129.353.533 126.227.245 132.136.847 184.391.444 572.109.069

Statistik Angkutan Udara - Perbandingan 2007/2008Air Transportation Statistics - 2007/2008 Comparison

BandaraAirport

KodeCode

PesawatAircraft

PenumpangPassengers

Kargo (Kg)Cargo (Kg)

2007 2008 Chg (%) 2007 2008 Chg (%) 2007 2008 Chg (%)

Soekarno-Hatta CGK 248.482 250.173 0,68 32.458.946 32.240.936 -0,69 464.340.080 472.385.059 1,73

Polonia MES 53.794 52.922 -1,62 5.004.398 4.816.900 -3,75 32.830.711 38.772.706 18,10

Sultan Syarif Kasim II PKU 22.818 21.914 -3,96 1.839.322 1.834.311 -0,27 11.346.153 12.838.572 13,15

SM Badaruddin II PLM 17.059 15.794 -7,42 1.660.013 1.611.206 -2,94 8.558.966 9.215.794 7,67

Minangkabau PDG 14.995 12.754 -14,94 1.752.961 1.653.401 -5,68 10.118.922 12.269.846 21,26

Supadio PNK 17.898 17.461 -2,44 1.378.529 1.390.622 0,88 9.017.302 9.226.979 2,33

Halim Perdanakusuma HLP 27.681 32.609 17,80 168.986 213.291 26,22 3.799.169 2.774.895 -26,96

Depati Amir PGK 7.106 7.064 -0,59 733.458 791.356 7,89 4.612.911 5.325.453 15,45

Sultan Thaha DJB 6.585 6.194 -5,94 704.110 670.366 -4,79 3.901.902 4.417.281 13,21

Sultan Iskandar Muda BTJ 7.231 6.683 -7,58 550.042 568.653 3,38 2.390.557 3.256.002 36,20

Husein Sastranegara BDO 6.397 5.911 -7,60 360.858 359.260 -0,44 623.480 686.167 10,05

Raja Haji Fisabilillah TNJ 2.521 3.318 31,61 43.421 130.943 201,57 135.009 940.315 596,48

JumlahTotal 432.567 432.797 0,05 46.655.044 46.281.245 -0,80 551.675.162 572.109.069 3,70



Statistik Angkutan Udara - Perkembangan dalam 5 Tahun TerakhirAir Transportation Statistics - Developments in the Last 5 Years

2004 Chg 2005 Chg 2006 Chg 2007 Chg 2008 Chg Avg. Chg

PesawatAircraft

InternasionalInternational 59.062 32,38% 59.951 1,51% 61.722 2,95% 60.316 -2,28% 68.318 13,27% 7,86%

DomestikDomestic 324.837 20,48% 351.025 8,06% 336.275 -4,20% 354.287 5,36% 342.906 -3,21% 10,56%

Sub JumlahSub Total 383.899 22,17% 410.976 7,05% 397.997 -3,16% 414.604 4,17% 411.224 -0,82% 9,89%

LokalLocal 23.879 0,70% 32.321 35,35% 22.088 -31,66% 17.944 -18,76% 20.906 16,51% -2,84%

JumlahTotal 407.778 20,66% 443.297 8,71% 420.085 -5,24% 432.567 2,97% 432.130 -0,10% 8,60%

PertumbuhanGrowth 20,7% 8,7% -5,2% 3,0% -0,1%

PenumpangPassengers

InternasionalInternational 6.590.071 20,11% 6.927.902 5,13% 7.354.363 6,16% 8.139.803 10,68% 8.605.209 5,72% 7,38%

DomestikDomestic 27.750.440 37,50% 29.903.801 7,76% 32.994.386 10,34% 36.566.912 10,83% 35.936.157 -1,72% 19,30%

Sub JumlahSub Total 34.340.511 33,78% 36.831.703 7,25% 40.348.749 9,55% 44.706.715 10,80% 44.541.366 -0,37% 15,97%

Transit InternasionalInternational Transit 211.605 49,76% 172.120 -18,66% 160.595 -6,70% 149.045 -7,19% 144.709 -2,91% -1,60%

Transit DomestikDomestic Transit 1.393.185 30,41% 1.472.448 5,69% 1.875.028 27,34% 1.799.284 -4,04% 1.595.170 -11,34% 21,65%

JumlahTotal 35.945.301 33,73% 38.476.271 7,04% 42.384.372 10,16% 46.655.044 10,08% 46.281.245 -0,80% 15,98%

PertumbuhanGrowth 33,7% 7,0% 10,2% 10,1% -0,8%


InternasionalInternational 174.460.914 -4,41% 168.267.146 -3,55% 199.538.922 18,58% 267.083.267 33,85% 256.554.533 -3,94% 5,37%

DomestikDomestic 208.991.683 17,44% 237.813.941 13,79% 247.629.005 4,13% 276.077.081 11,49% 316.507.587 14,64% 13,05%

JumlahTotal 383.452.597 6,38% 406.081.087 5,90% 447.167.927 10,12% 543.160.349 21,47% 573.062.120 5,51% 8,66%

PertumbuhanGrowth 6,4% 5,9% 10,1% 21,5% 6,7%

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A



Domestik Domestic

BandaraAirport

KodeCode

Pesawat *)Aircraft *)

Penumpang **)Passengers **)


JumlahTotal (%) Jumlah

Total (%) JumlahTotal (%)

Soekarno-Hatta CGK 201.931 55,50% 25.048.503 66,75% 224.380.849 70,79%Polonia MES 42.538 11,69% 3.882.923 10,35% 34.004.226 10,73%Sultan Syarif Kasim II PKU 19.488 5,36% 1.738.079 4,63% 12.677.077 4,00%SM Badaruddin II PLM 14.856 4,08% 1.516.984 4,04% 9.133.196 2,88%Minangkabau PDG 11.404 3,13% 1.493.287 3,98% 12.229.820 3,86%Supadio PNK 16.989 4,67% 1.359.732 3,62% 9.224.776 2,91%Halim Perdanakusuma HLP 29.723 8,17% 196.181 0,52% 599.283 0,19%Depati Amir PGK 7.064 1,94% 791.356 2,11% 5.325.453 1,68%Sultan Thaha DJB 6.194 1,70% 670.366 1,79% 4.417.281 1,39%Sultan Iskandar Muda BTJ 5.953 1,64% 502.107 1,34% 3.354.892 1,06%Husein Sastranegara BDO 4.369 1,20% 193.864 0,52% 667.915 0,21%Raja Haji Fisabilillah TNJ 3.318 0,91% 130.943 0,35% 940.315 0,30%JumlahTotal 363.827 100,00% 37.524.325 100,00% 316.955.083 100,00%

Statistik Angkutan Udara - Persentase Per Bandara Dari Jumlah TotalAir Transportation Statistics - Percentage by Airport from Total Number

Keterangan: *) Pergerakan pesawat termasuk lokal **) Termasuk penumpang transit

Notes: *) Aircraft Movement including local **) Including transit passengers

Internasional International

BandaraAirport

KodeCode






Soekarno-Hatta CGK 48.242 70,57% 7.184.990 82,15% 254.661.726 96,88%Polonia MES 10.384 15,19% 933.977 10,68% 4.768.480 1,81%Sultan Syarif Kasim II PKU 2.426 3,55% 96.231 1,10% 161.492 0,06%SM Badaruddin II PLM 938 1,37% 94.222 1,08% 82.598 0,03%Minangkabau PDG 1.350 1,97% 160.114 1,83% 40.026 0,02%Supadio PNK 472 0,69% 30.890 0,35% 2.203 0,00%Halim Perdanakusuma HLP 2.219 3,25% 7.335 0,08% 3.128.663 1,19%Depati Amir PGK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Sultan Thaha DJB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Sultan Iskandar Muda BTJ 791 1,16% 72.755 0,83% 0 0,00%Husein Sastranegara BDO 1.542 2,26% 165.396 1,89% 18.252 0,01%Raja Haji Fisabilillah TNJ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%JumlahTotal 68.364 100,00% 8.745.910 100,00% 262.863.440 100,00%

Internasional & Domestik International & Domestic

BandaraAirport

KodeCode






Soekarno-Hatta CGK 250.173 57,88% 32.233.493 69,66% 479.042.575 82,62%Polonia MES 52.922 12,25% 4.816.900 10,41% 38.772.706 6,69%Sultan Syarif Kasim II PKU 21.914 5,07% 1.834.310 3,96% 12.838.569 2,21%SM Badaruddin II PLM 15.794 3,65% 1.611.206 3,48% 9.215.794 1,59%Minangkabau PDG 12.754 2,95% 1.653.401 3,57% 12.269.846 2,12%Supadio PNK 17.461 4,04% 1.390.622 3,01% 9.226.979 1,59%Halim Perdanakusuma HLP 31.942 7,39% 203.516 0,44% 3.727.946 0,64%Depati Amir PGK 7.064 1,63% 791.356 1,71% 5.325.453 0,92%Sultan Thaha DJB 6.194 1,43% 670.366 1,45% 4.417.281 0,76%Sultan Iskandar Muda BTJ 6.744 1,56% 574.862 1,24% 3.354.892 0,58%Husein Sastranegara BDO 5.911 1,37% 359.260 0,78% 686.167 0,12%Raja Haji Fisabilillah TNJ 3.318 0,77% 130.943 0,28% 940.315 0,16%JumlahTotal 432.191 100,00% 46.270.235 100,00% 579.818.523 100,00%


2004 2005 2006 2007 2008InternasionalInternational 59.062 59.951 61.722 60.316 68.364

DomestikDomestic 348.716 383.346 358.363 372.231 363.933

PertumbuhanGrowth 21% 09% -05% 03% 00%

2004 2005 2006 2007 2008InternasionalInternational 6.801.676 7.100.022 7.514.958 8.288.848 8.745.930

DomestikDomestic 29.143.625 31.376.249 34.869.414 38.366.196 37.524.325

PertumbuhanGrowth 34% 07% 10% 10% -01%

2004 2005 2006 2007 2008InternasionalInternational 174.460.914 168.267.146 199.538.922 267.083.267 262.863.440

DomestikDomestic 208.991.683 237.813.941 247.629.005 276.077.081 316.955.083

PertumbuhanGrowth 06% 06% 10% 21% 07%


Statistik Angkutan Udara - Perkembangan dalam 5 Tahun TerakhirAir Transportation Statistics - Development in the Last 5 Years

PesawatAircraft

PenumpangPassengers


450.000

45.000.000

25%

40%

25%

20%

35%

20%

15%

30%

15%

10%

25%

10%

05%

20%

05%

00%

15%

00%

-05%

10%

05%

00%

-10%

-05%

250.000

25.000.000

250.000.000

200.000

20.000.000

200.000.000

150.000

15.000.000

150.000.000

100.000

10.000.000

100.000.000

50.000

5.000.000

50.000.000

0

0

0

300.000

30.000.000

300.000.000

350.000

35.000.000

350.000.000

400.000

40.000.000

Domestik Domestic

Domestik Domestic

Domestik Domestic




16%

19%

45%

84%

81%

55%

Komposisi 2008 Composition 2008



Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Pada tahun 2008 lebih dari 46 juta penumpang telah

melakukan penerbangan melalui 12 Bandara yang

dikelola oleh Angkasa Pura II, baik domestik maupun

internasional. Total pergerakan pesawat melampaui

angka 432 ribu sedangkan kargo yang dibongkar muat

menembus rekor tertinggi lebih dari 579 ribu ton.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan

angkutan udara secara total mengalami penurunan sejak

tahun 2004 baik jumlah pergerakan pesawat maupun

penumpang, dimana tahun 2008 terjadi penurunan

pertumbuhan terendah dalam kurun waktu tersebut.

Dibandingkan tahun sebelumnya, pergerakan pesawat total

turun 0,1% yaitu dari 432.567 menjadi 432.098 pergerakan,

total penumpang bergerak turun kurang dari 1% menjadi

46.270.255 dari sebelumnya 46.655.255 penumpang.

Penurunan tersebut terjadi sebagai konsekuensi ditutupnya

maskapai penerbangan Adam Air pada bulan April 2008,

akan tetapi diimbangi dengan penambahan pesawat

sejumlah maskapai seperti Mandala, Lion Air dan Indonesia

Air Asia pada pertengahan sampai akhir tahun 2008. Harga

minyak dunia yang hampir menyentuh level US$ 150 per

barel pada pertengahan 2008 telah menyulut kenaikan tarif

low cost sehingga menurunkan pemakaian pesawat udara

yang sebelumnya cenderung tinggi dalam dunia transportasi

di Indonesia. Namun akibat resesi global dimana permintaan

minyak dunia turun, harga minyak pun turun tajam

sampai akhir tahun 2008 sehingga mendongkrak kembali

pergerakan pesawat dan penumpang.

Sebaliknya angkutan kargo udara tetap tumbuh meskipun

tingkat pertumbuhannya lebih rendah dari tahun 2007

yang mencapai 21,47%. Jumlah total kargo tumbuh dari

sebelumnya 276.077.081 kg menjadi 316.955.083 kg di

tahun 2008 atau mengalami peningkatan sebesar 6,7%.

Dari capaian korporat tahun 2008, kontributor terbesar

adalah pasar domestik, dengan pergerakan pesawat

menyumbangkan 84% dan penumpang 81%. Namun,

untuk kargo komposisi hampir seimbang yaitu domestik

55% dan internasional 45%.

Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang

internasional Indonesia masih merupakan kontributor

terbesar dari seluruh pergerakan pesawat, penumpang

dan kargo di lingkungan bandara Angkasa Pura II, yaitu

secara berurutan sebesar 57,88%, 69,66% dan 82,62%.

Sedangkan kontributor terkecil adalah Bandara Raja Haji

Fisabilillah, Tanjung Pinang yang masing-masing kurang

dari 1%.

In 2008, more than 46 million passengers in domestic

as well as international flights were handled in the 12

airports under the management of Angkasa Pura II.

Aircraft movements in these airports exceeded 432

thousand, while the amount of cargo handled set a new

record at more than 579 thousand tons.

In the last five-year period, air traffic growth overall

showed a declining trend since 2004, in terms of both

aircraft as well as passenger movements, while 2008

recorded the lowest decline in growth over the previous

five-year period.

Compared to the previous year, the number of aircraft

movement declined 0.1% from 432,567 to 432,098

movements, while total passenger movements declined

by less than 1% to 46,270,255 passengers, from

46,655,255 passengers. The decline was attributable to the

discontinued operations of Adam Air in April 2008 due to

company closure, while compensated by additional aircrafts

operated by several airlines such as Mandala, Lion Air and

Indonesia Air Asia in the second half of 2008. The high

prices of global crude oil that almost touched US$ 150 per

barrel in mid-2008 have forced most low-cost carriers to

raise their air fare, resulting in a reduction of the use of air

transportation in Indonesia that previously has enjoyed a

high rate growth. However, as the onset of global economic

recession resulted in less demand for crude oil and

consequently a sharp drop in oil prices up to year-end 2008,

aircraft and passenger movements have regained growth.

Meanwhile, air cargo production registered a growth

albeit at a lower rate compared to 2007 that saw a

21.47% growth. The amount of air cargo in 2008 grew

by 6.7% to reach a total of 316,955,083 kg, from

276,077,081 kg in the previous year.

Corporate-wide in 2008, the domestic market

contributed the bulk of air traffic production, with aircraft

and passenger movements accounting for 84% and

81%, respectively. For cargo services, the contributions

were almost equal at 55% and 45% for domestic and

international cargo, respectively.

As Indonesia’s international gateway, the Soekarno-Hatta

Airport was the largest contributor of aircraft, passenger

and cargo movements at all of Angkasa Pura II airports,

contributing 57.88%, 69.66%, and 82.62%, respectively.

The least contributor was the Raja Haji Fisabilillah Airport

– Tanjung Pinang, which contributed less than 1% each

of aircraft, passenger, and cargo production.



Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Angkasa Pura II terdiri dari Pendapatan

Aeronautika dan Pendapatan Non-Aeronautika.

Pendapatan aeronautika terdiri dari pendapatan domestik

dan pendapatan internasional. Pendapatan aeronautika

domestik seluruhnya diterima dalam mata uang Rupiah,

sedangkan pendapatan non-aeronautika internasional

diterima dalam mata uang Dollar AS, kecuali pendapatan

Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (PJP2U). Jumlah

pendapatan yang diterima dalam mata uang Rupiah

dipengaruhi volume produksi/penjualan dan tarif, khusus

untuk pendapatan yang diterima dalam mata uang

Dollar AS dipengaruhi dengan kurs nilai tukar Dollar AS

terhadap Rupiah.

Perbandingan realisasi pendapatan usaha tahun 2008

dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Aeronautika

1. Jasa Pendaratan

Realisasi pendapatan jasa pendaratan tahun 2008

sebesar Rp 306.763.887 dibandingkan dengan tahun

2007 sebesar Rp 284.813.309, atau meningkat

sebesar 7,71%.

2. Jasa Pelayanan Penerbangan

Realisasi pendapatan jasa penerbangan tahun 2008

sebesar Rp 451.293.705 dibandingkan tahun 2007

sebesar Rp 383.344.988 mengalami peningkatan

sebesar 17,73%. Hal ini dikarenakan penambahan

frekuensi penerbangan dan beroperasinya kembali

beberapa airlines dan juga pengaruh mata uang

Dollar AS menguat terhadap Rupiah.

3. Jasa Pelayanan Penumpang

Realisasi pendapatan jasa pelayanan penumpang

tahun 2008 sebesar Rp 850.653.929 dibandingkan

dengan tahun 2007 sebesar Rp 814.478.428

mengalami peningkatan sebesar 4,44%. Hal ini

disebabkan karena dibukanya rute penerbangan baru

dan penerbangan haji pada bulan November dan

Desember 2008.

4. Pemakaian Counter

Realisasi pendapatan pemakaian counter tahun 2008

sebesar Rp 55.300.629 dibandingkan dengan tahun

2007 sebesar Rp 43.245.752 mengalami peningkatan

sebesar 27,88%. Hal ini disebabkan karena

dibukanya beberapa penerbangan luar negeri, serta

menambahnya rute pada penerbangan dalam negeri.

Operating Revenues

Operating Revenues of Angkasa Pura II comprise of

Aeronautical Revenues and Non-Aeronautical Revenues.

Aeronautical Revenues consist of domestic revenues and

international revenues. Domestic aeronautical revenues

are derived entirely in Rupiah currency, while international

aeronautical revenues are derived in US Dollar currency,

except for revenues from Aircraft Passenger Services

(PJP2U). The amount of revenues in Rupiah currency

is affected by production/sales volume and changes in

tariffs, while revenues in US Dollar currency are also

affected by changes in the exchange rate of US Dollar to

Rupiah.

Realized operating revenues in 2008, as compared with

2007, are as follow:

Aeronautical Revenues

1. Landing Services

Realized revenues from landing services in 2008

amounted to Rp 306,763,887 or increasing by 7.71%

compared with Rp 284,813,309 in 2007.

2. Route Charges

Realized revenues from route charges in 2008

amounted to Rp 451,293,705 representing an

increase of 17.73% compared with Rp 383,344,988

in 2007. This increase was due to the addition in

flight frequencies and the effect from several airlines

recommencing their operations, as well as due to the

strengthening of the US Dollar currency against the

Rupiah.

3. Aircraft Passenger Services

Realized revenues fro aircraft passenger services in

2008 amounted to Rp 850,653,929 representing an

increase of 4.44% compared with Rp 814,478,428 in

2007. The increase was due to the opening of several

new flight routes as well as the Hajj pilgrimage flights

in November and December 2008.

4. Counter Usage

Realized revenues from counter usage in 2008

amounted to Rp 55,300,629 representing an increase

of 27.88% compared with Rp 43,245,752 in 2007.

The increase was due to the opening of several new

international flights as well as additional domestic

flight routes.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


5. Pemakaian Aviobridge

Realisasi pendapatan pemakaian aviobridge tahun

2008 sebesar Rp 50.354.620 dibandingkan dengan

tahun 2007 sebesar Rp 47.105.099 mengalami

peningkatan sebesar 6,90%. Hal ini disebabkan karena

beroperasinya beberapa penerbangan luar negeri.

Pendapatan Non-Aeronautika

1. Sewa Ruangan

Realisasi sewa ruangan tahun 2008 sebesar

Rp 135.864.320 dibandingkan tahun 2007 sebesar

Rp 127.873.532 mengalami peningkatan sebesar

6,25%.

2. Konsesi

Realisasi konsesi tahun 2008 sebesar Rp 172.482.965

dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 128.360.187

mengalami peningkatan sebesar 34,37%. Hal ini

disebabkan karena adanya kenaikan MOB dan

prosentase konsesi dalam negosiasi perpanjangan usaha

di Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa cabang.

3. Pas Pelabuhan

Realisasi pas pelabuhan tahun 2008 sebesar

Rp 12.703.466 dibandingkan dengan tahun 2007

sebesar Rp 15.181.196 mengalami penurunan

sebesar 16,32% dikarenakan faktor security.

4. Parkir Kendaraan

Realisasi parkir kendaraan tahun 2008 sebesar


sebesar Rp 48.496.995 mengalami peningkatan

sebesar 11,05%.

5. Sewa Tanah

Realisasi sewa tanah tahun 2008 sebesar


sebesar Rp 31.146.527 mengalami penurunan sebesar

13,56%. Hal ini disebabkan karena belum terealisasinya

hanggar Batavia di Bandara Soekarno-Hatta.

6. Utilitas

Realisasi pendapatan utilitas tahun 2008 sebesar


sebesar Rp 63.846.718 mengalami penurunan

sebesar 0,50%. Hal ini disebabkan karena efisiensi

penggunaan listrik dan telepon, pindahnya

terminal pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke

Selapajang, Tangerang, Banten, tidak terealisasinya

pendapatan hanggar Batavia dan penambahan

gudang UNEX Hall B di Bandara Soekarno-Hatta.

5. Aviobridge Usage

Realized revenues from aviobridge usage in 2008

amounted to Rp 50,354,620 representing an

increase of 6.90% compared with Rp 47,105,099 in

2007. The increase was due to the addition of new

international flight operations.

Non-Aeronautica Revenues

1. Space Rent

Realized revenues from space rent in 2008 amounted

to Rp 135,864,320 representing an increase of

6.25% from Rp 127,873,532 in 2007.

2. Commercial Concessions

Realized revenues from commercial concessions in

2008 amounted to Rp 172,482,965 representing

an increase of 34.37% from Rp 128,360,187 in

2007. The increase was due to an increase in MOB

and concession percentage rate in the negotiated

concession contract extension at Soekarno-Hatta

Airport and several other airports.

3. Aiport Pass

Realized revenues from airport pass in 2008

amounted to Rp 12,703,466 representing a decline of

16.32% from Rp 15,181,196 in 2007, due to reasons

of airport security.

4. Vehicle Parking

Realized revenues from vehicle parking in 2008


of 11.05% from Rp 48.496,995 in 2007.

5. Land Rent

Realized revenues from land rent in 2008 amounted

to Rp 26,923,852 representing a decline of 13.56%

from Rp 31,146,527 in 2007. The decline was due

to unrealized rent of the Batavia hangar at the

Soekarno-Hatta Airport.

6. Utilities

Realized revenues from utilities provision in 2008

amounted to Rp 63,528,641 representing a slight

decline of 0.50% from Rp 63,846,718 in 2007. The

decline was due to higher efficiency in electricity

and telephone usage by tenants, the re-location

of Indonesian Migrant Worker (TKI) data terminal

building to Selapajang, Tangerang, Banten, as well

as the unrealized use of the Batavia hangar and

additional UNEX Hall B warehouse at the Soekarno-

Hatta Airport.



7. Pemasangan Reklame

Realisasi pendapatan reklame tahun 2008 sebesar


Rp 41.450.413 mengalami peningkatan sebesar

12,06%. Hal ini disebabkan karena adanya

perusahaan baru di beberapa bandara cabang

yang menyewa tempat reklame, meningkatnya

pendapatan reklame di Bandara Soekarno-Hatta

pada saat negosiasi perpanjangan kontrak, serta

penambahan titik media reklame dengan pola

revenue sharing.

8. Pendapatan AMACS

Realisasi pendapatan AMACS tahun 2008 sebesar


Rp 982.193 mengalami peningkatan sebesar 5,69%.

9. Pendapatan lainnya

Realisasi pendapatan lainnya tahun 2008 sebesar


sebesar Rp 7.317.234 atau 64,80%.

10. Pendapatan Kargo

Realisasi pendapatan kargo tahun 2008 sebesar


Rp 20.124.399 atau 85,10%. Hal ini terjadi karena

kenaikan tarif dan pengenaan tarif untuk barang

impor.

Beban Usaha

Perbandingan realisasi beban usaha tahun 2008 dengan

tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Realisasi beban pegawai pada tahun 2008 meningkat

dari tahun 2007 dikarenakan adanya penyesuaian IHK

yang berpengaruh pada kenaikan tunjangan prestasi

berdasarkan ketentuan dalam PKB.

Realisasi beban pemeliharaan dan persediaan pada

tahun 2008 meningkat dari tahun 2007 akibat adanya

pemeliharaan jalan, pagar, kantor/terminal dalam rangka

peningkatan pelayanan pada pengguna jasa bandara dan

terjadi peningkatan keperluan bahan bakar dikarenakan

sering matinya listrik di wilayah Sumatera seperti Medan,

Pekanbaru, Banda Aceh, dan Padang.

Realisasi piutang tak tertagih tahun 2008 mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun

2007. Hal ini disebabkan karena adanya piutang usaha

Dollar AS PT Garuda Indonesia (Persero) sebelum tahun

2007 belum dapat ditagihkan.

7. Advertising Space

Realized revenues from advertising space in 2008


of 12.06% from Rp 41,450,413 in 2007. The increase

was due to new customers renting advertising space

at a number of branch airports, higher advertising

space rates at the Soekarno-Hatta Airport at the

newly negotiated contract extensions, and the

addition of new advertising space locations under a

revenue-sharing agreement.

8. AMACS Usage

Realized revenues from AMACS usage in 2008


of 5.69% from Rp 982,193 in 2007.

9. Other Income

Realized revenues from other income sources

amounted to Rp 12,059,098 in 2008 representing an

increase of 64.80% from Rp 7,317,234 in 2007.

10. Cargo Services

Realized revenues from cargo services amounted to

Rp 37,250,414 in 2008 representing an increase of

85.10% from Rp 20,124,399 in 2007, due to tariff

increases and tariff imposition on imported goods.

Operating Expenses

Realized operating expenses in 2008, as compared with

2007, are as follow:

Realized employee expenses in 2008 were increased over

those in 2007 due to adjustments in IHK that resulted

in an increase in work incentives in accordance to the

Collective Labour Agreement (PKB).

Realized maintenance and inventory expenses in 2008

showed an increase over those in 2007, due to expenses

for airport road, fence and office or terminal maintenance

to improve services to airport service users, and the

increase in fuel usage due to the prevalence of main-

grid electricity blackouts in Sumatera such as in Medan,

Pekanbaru, Banda Aceh, and Padang.

Realized bad debt expenses in 2008 showed a significant

increase compared to 2007. This increase was due to

the US Dollar-denominated receivables from PT Garuda

Indonesia (Persero) prior to 2007 that have not been paid

yet.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Kerjasama Dengan Sesama BUMN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Badan Usaha Milik

Negara No.KEP-109/MBU/2002, tentang Sinergi antar

Badan Usaha Milik Negara, dalam tahun 2008, Angkasa

Pura II telah melakukan kerjasama dengan BUMN lain,

antara lain sebagai berikut:

• PTKimiaFarmauntukpengelolaandanaobat-obatan

bagi karyawan dan keluarganya;

• PTAsuransiJiwasrayauntukpengelolaandanaprogram

THT karyawan yang masuk setelah tahun 1992;

• BankMandiriuntukpenerapanCashManagement

System;

• DenganPTKeretaApi(Persero)telahmembentuk

perusahaan patungan, PT Railink, yang bergerak dalam

bidang usaha pengelolaan Kereta Api Bandara;

• PTAsuransiJasindountukAirportLiabilitiesInsurance

(pertanggungjawaban hukum);

• PTHutamaKarya(Persero)dalamrencanapemanfaatan

lahan di Jl. Kramat Raya, Jakarta. Kerjasama ini

sementara ditunda sesuai dengan surat Menteri BUMN

No: SE.16/MBU/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

Kerjasama Dengan Luar Negeri

Untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha

penerbangan yang mengarah kepada globalisasi dan

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, Angkasa

Pura II telah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri

yaitu dengan ARINC dan Aero Thai untuk pengelolaan

VHF Data Link. Pada tahun 2008, dari proyek ini diperoleh

pendapatan sebesar Rp 910.641.669 atau meningkat 10%

dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 826.496.210.

Penyertaan Saham dan Anak Perusahaan

Agar dapat memperluas layanan yang diberikan sehingga

dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan,

Angkasa Pura II telah menginvestasikan dananya pada

perusahaan di bawah ini:

1. PT Angkasa Pura Schiphol (APS)

APS didirikan pada awalnya untuk bergerak dalam

bidang usaha jasa konsultasi bandara, dan kemudian

menambah jenis usaha yang ditangani. Saat ini,

APS telah melakukan kerjasama pengelolaan titik

iklan dan persiapan pengelolaan lounge di Bandara

Soekarno-Hatta. Penyertaan saham Angkasa Pura II

di APS adalah sebesar 50%. Berdasarkan laporan

keuangan yang disampaikan, sampai dengan akhir

2008 APS masih membukukan rugi sebelum pajak

(belum diaudit) sebesar Rp 5.929.375.911.

Cooperation with Other State-Owned Enterprises

Following up on the Instruction of the State Minister

for State-Owned Enterprises No. KEP-109/MBU/2002

concerning synergy among SOEs, Angkasa Pura II in 2008

has engaged in several initiatives in cooperation with

other SOEs, including the following:

• PTKimiaFarmainthemanagementoffundsfor

medical benefit for employees and employee family

members;

• PTAsuransiJiwasrayainthemanagementofpension

fund program for employees recruited after 1992;

• BankMandiriintheimplementationofaCash

Management System;

• PTKeretaApi(Persero)intheestablishmentofajoint

venture, PT Railink, to operate the Airport Railway

project;

• PTAsuransiJasindointheprovisionofAirportLiabilities

Insurance (legal requirement);

• PTHutamaKarya(Persero)intheplannedutilization

of company land at Jl. Kramat Raya, Jakarta. In

accordance with letter of the State Minister for SOE No.

SE.16/MBU/2008 dated 15 August 2008, this project is

currently pending.

Overseas Cooperation

In anticipation of developments in the aviation industry

that is moving towards globalization as well as to keep up

with progress in technology, Angkasa Pura II has engaged

in cooperation with overseas parties, namely with ARINC

and Aero Thai, in the management of VHF Data Link

services. In 2008, this project generated a revenue of

Rp 910,641,669 representing an increase of 10% over

revenue in 2007 of Rp 826,496,210.

Equity Participation and Subsidiaries

In order to expand its scope of services to add more value

to the company, Angkasa Pura II have invested its funds in

the following companies:

1. PT Angkasa Pura Schiphol (APS)

APS was originally established to provide airport

consultation services, and later expanded its offering

of business services. At present, APS is engaged

in a cooperation project for the management of

advertising spaces and airport lounges at Soekarno-

Hatta Airport. Angkasa Pura II owns 50% of the

shares of APS. Based on the submitted financial

statements, up to year-end 2008 APS still showed

losses before taxes of Rp 5,929,375,911 (unaudited).



2. PT Gapura Angkasa

PT Gapura Angkasa bergerak dalam bidang usaha

ground handling services, dengan penyertaan saham

Angkasa Pura II sebesar 31,25%. Dalam tahun 2008

diperoleh dividen atas kinerja tahun 2008 sebesar

Rp 640,6 juta. Sementara laba bersih setelah pajak

(unaudited) Perseroan tahun buku 2008 sebesar

Rp 25,8 miliar.

3. PT Purantara Mitra Angkasa Dua

PT Purantara Mitra Angkasa Dua mulai beroperasi

pada Juli 2003 dan bergerak dalam bidang pelayanan

jasa boga penerbangan di Bandara Soekarno-

Hatta. Penyertaan Angkasa Pura II sejak tahun 2006

menurun menjadi sebesar 5,38% berupa kompensasi

atas sewa tanah. Sesuai dengan laporan tahunan

2008 yang telah disampaikan, PT Purantara Mitra

Angkasa Dua masih belum mencatat keuntungan dan

untuk tahun buku 2008 mengalami kerugian sebesar

Rp 11.256.932.421.

4. PT Railink

PT Railink bergerak dalam bidang usaha

pembangunan dan pengelolaan kereta api bandara.

Angkasa Pura II telah melakukan penyetoran modal

tunai setara dengan kepemilikan 40% saham di

PT Railink. Saat ini, PT Railink dalam persiapan

mengikuti tender pengelolaan kereta api di Bandara

Soekarno-Hatta dan Bandara Kuala Namu - Medan.

Sesuai laporan keuangan yang disampaikan, sampai

dengan akhir tahun 2008 PT Railink memperoleh

keuntungan (sebelum pajak) sebesar

Rp 1.776.983.556.

Beberapa kondisi dan kejadian penting yang berpengaruh

cukup signifikan terhadap pencapaian kinerja Angkasa

Pura II pada tahun 2008, antara lain:

1. Penerbangan internasional/regional

Dengan adanya beberapa maskapai penerbangan

internasional yang menambah jumlah operasi

pesawatnya berdampak pada meningkatnya jumlah

trafik dan produksi internasional.

2. Pertumbuhan penerbangan domestik

Pertumbuhan pergerakan pesawat udara maupun

penumpang di penerbangan domestik pada beberapa

tahun terakhir ini cenderung melandai (mendekati

maturity). Pada tahun 2008, hal ini juga dipengaruhi

oleh adanya beberapa maskapai penerbangan yang

tidak mengoperasikan pesawatnya dan akibat banjir

di Jakarta pada bulan Februari 2008.

2. PT Gapura Angkasa

PT Gapura Angkasa is engaged in the provision

of ground handling services, with a 31.25%

share participation by Angkasa Pura II. In 2008,

the company reported a net income after taxes

(unaudited) of Rp 25.8 billion. Dividend received by

Angkasa Pura II from 2008 profits amounted to

Rp 640.6 million.

3. PT Purantara Mitra Angkasa Dua

PT Purantara Mitra Angkasa Dua began commercial

operations in July 2003 in the provision of in-flight

catering services at Soekarno-Hatta Airport. Since

2006, the equity participation by Angkasa Pura II in

the form of land use compensation has declined to

5.38%. According to the 2008 financial statements

that has been submitted, PT Purantara Mitra Angkasa

Dua has yet to make a profit, and in 2008 booked a

loss of Rp 11,256,932,421.

4. PT Railink

PT Railink is engaged in the construction and

operation of airport railways. Angkasa Pura II has

made a cash capital participation equivalent to a 40%

shareownership in PT Railink. At present, PT Railink is

making preparations to participate in the bidding for

the provision of airport railway services at Soekarno-

Hatta Airport and Kuala Namu Airport – Medan.

According to the submitted financial statements,

PT Railink as at year-end 2008 has booked net income

(before taxes) amounting to Rp 1,776,983,556.

In 2008, the performance of Angkasa Pura II was affected

by a number of significant conditions and events, as

follow:

1. International/Regional Flights

The amount of aircraft movements on international

routes increased due to the increase in aircrafts

operated by a number of foreign airlines.

2. Domestic Flights

Growth in both aircraft and passenger movements

in domestic flights have shown a flattening curve

(maturity) in recent years. Particularly in 2008, air

traffic/production in domestic flight routes was

affected by a number of airlines discontinuing their

operations, as well as due to the heavy floods in

Jakarta in February 2008.


Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


3. Nilai tukar Rupiah

Dalam RKAP tahun 2008 ditetapkan kurs mata uang

US$ 1,00 = Rp 9.200. Kondisi makro ekonomi dan

moneter internasional menyebabkan melemahnya

nilai tukar Rupiah atas Dollar AS, sehingga

mencapai Rp 10.950 per 31 Desember 2008. Hal ini

berpengaruh pada pendapatan yang diterima dalam

mata uang Dollar AS akibat pengaruh selisih kurs.

4. Suku bunga

Dalam RKAP tahun 2008 diasumsikan tingkat suku

bunga Rupiah sebesar 7% dan Dollar AS sebesar

4,25%, sementara realisasi berkisar 7,5% dan

4,25%. Kontribusi pendapatan suku bunga juga

diperoleh dari portofolio, hingga dapat meningkatkan

pendapatan di luar usaha pada pendapatan bunga

yang cukup signifikan.

5. Perbaikan pelayanan

Peningkatan pergerakan pesawat dan penumpang

mengharuskan peningkatan pelayanan, karena

adanya tuntutan pengguna jasa bandara dan

lembaga pengawas mutu pelayanan atas kualitas

pelayanan yang lebih baik. Peningkatan pelayanan

kepada penguna jasa bandara telah dilakukan

antara lain dengan perbaikan fasilitas toilet, parkir,

pembangunan terminal dan fasilitas/infrastruktur

lainnya yang terkait dengan safety, security, services

dan compliance.

Prospek Usaha

Sebagai perusahaan yang mengelola bisnis kebandaraan

dan pelayanan lalu lintas udara, dalam menjalankan

usaha Angkasa Pura II selain berpedoman pada prinsip-

prinsip bisnis secara umum, harus juga berpedoman pada

berbagai regulasi, baik yang diterbitkan oleh International

Civil Aviation Organization (ICAO) dan regulator

dalam hal ini Departemen Perhubungan/Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara. Dengan berbagai regulasi

tersebut, terdapat kebijakan yang tidak sepenuhnya

berlandaskan konsep bisnis semata, bahkan beberapa

regulasi menyebabkan pengambilan kebijakan harus

mengesampingkan kelayakan bisnis.

Pertumbuhan trafik merupakan faktor pendorong utama

dalam peningkatan kinerja Angkasa Pura II. Namun

di samping itu, pertumbuhan trafik juga menuntut

peningkatan kualitas pelayanan. Manajemen Angkasa

Pura II bertekad senantiasa meningkatkan pelayanan

untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

3. Rupiah Exchange Rate

The Rupiah exchange rate used in the 2008 Work

Plan & Budget is Rp 9,200 per US Dollar. However,

due to developments in macro economic and

international financial sector, the Rupiah has

weakened to Rp 10,950 per US Dollar as at 31

December 2008. This impacted on US Dollar-

denominated revenues due to currency translation.

4. Interest Rates

Interest rates used in 2008 Work Plan & Budget

are 7% for Rupiah and 4.25% for US Dollar,

while the realized interest rates are in the range of

7.5% and 4.25%, respectively. Interest income is

also contributed by portfolio investments, which

generated a significant amount of non operating

income.

5. Improved Level of Service

The growth in aircraft and passenger movements

necessitated a corresponding improvement in service

quality to meet the needs of airport service users

as well as requirements of consumer protection

institutions. Improvements to service quality at

airports were undertaken through better public toilet

and parking facilities, and the development of airport

terminal building and other facilities/infrastructure

related to aspects of airport safety, security, services

and compliance.

Business Prospects

As a company engaged in the provision of airport

management and air traffic services, the activities

of Angkasa Pura II are guided not only by common

business principles, but also by a variety of governing

regulations that are issued by the International Civil

Aviation Organization (ICAO) as well as the respective

regulatory body, namely the Directorate General of

Air Transportation at the Ministry of Transportation.

Accordingly, operational policies are made not purely

on the basis of business principles, and some of these

policies must even be made by disregarding aspects of

business feasibility.

Air traffic growth remains as the primary driver in

improving the performance of Angkasa Pura II. At the

same time, this growth also necessitated a corresponding

increase in service quality. The Management of Angkasa

Pura II is committed towards continuing service

improvement to create higher value for the Company.



Kantor Pusat Head Office

PT Angkasa Pura IIJakarta International Airport Soekarno-HattaBuilding 600, PO Box 1001/BUSHJakarta 19120, IndonesiaTel. : (62-21) 550 5079, 550 5074Fax. : (62-21) 550 2141Homepage: www.angkasapura2.co.id

Jakarta International Airport Soekarno-Hatta

Building 601, PO Box 1001/BUSH

Jakarta 19120

Tel. : (62-21) 550 7300

Fax. : (62-21) 550 6823

E-mail : [email protected]

Halim Perdanakusuma Airport

Terminal Building, 2nd Fl.

Jakarta 13610

Tel. : (62-21) 809 1108

Fax. : (62-21) 809 3351


Husein Sastranegara Airport

Husein Sastranegara Airport

Bandung 40001

Tel. : (62-22) 604 1222

Fax. : (62-22) 603 3971


Polonia Airport

Polonia Airport

Medan 20157

Tel. : (62-61) 456 5777

Fax. : (62-61) 456 1800


Alamat-Alamat Kantor Cabang Branch Office Addresses

Sultan Iskandar Muda Airport

Sultan Iskandar Muda Airport

Banda Aceh 23372

Tel. : (62-651) 213 41

Fax. : (62-651) 635 352


Sultan Mahmud Badaruddin II Airport

Sultan Mahmud Badaruddin II Airport

Palembang 30761

Tel. : (62-711) 411 778

Fax. : (62-711) 411 840


Supadio Airport

Supadio Airport,

Pontianak 78381

Tel. : (62-561) 721 560

Fax. : (62-561) 721 212


Sultan Syarif Kasim II Airport

Sultan Syarif Kasim II Airport

Pekanbaru 28284

Tel. : (62-761) 674 694

Fax. : (62-761) 674 827


Minangkabau Airport

Minangkabau Airport, Ketaping

Padang Pariaman 25171

Tel. : (62-751) 819123

Fax. : (62-751) 819040


Kijang Airport

Kijang Airport

Tanjung Pinang 29125

Tel. : (62-771) 442 434

Fax. : (62-771) 410 34


Sultan Thaha Airport

Sultan Thaha Airport, Jambi

Tel. : (62-741) 572 344

Fax. : (62-741) 572 244

Depati Amir Airport

Depati Amir Airport, Bangka

Pangkal Pinang

Tel. : (62-717) 421 041

Fax. : (62-717) 421 042

Untuk memperoleh Laporan Tahunan Angkasa Pura II 2008 dan informasi lainnya, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II.

To obtain a copy of Angkasa Pura II 2008 Annual Report and other information, please contact Corporate Secretary at Head Office of PT Angkasa Pura II.

Corporate InformationInformasi Perusahaan

Intr

od

uct

ion

Ou

r Se

rvic

esO

per

atio

nal

Rev

iew

Go

vern

ance

Rep

ort

MD

&A


Kami Direksi dan Komisaris PT Angkasa Pura II (Persero), menyatakan telah menyetujui dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Angkasa Pura II tahun 2008.

DireksiBoard of Directors

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

The Board of Directors and Board of Commissioners of PT Angkasa Pura II (Persero) hereby gives its approval and takes full responsibility over the validity of the contents of the 2008 Annual Report.

Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Responsibility for Financial Reporting

Tirta Hidayat Komisaris

Commissioner

Sutanto Komisaris Utama


Suratto Siswodihardjo Komisaris

Commissioner

M. Iksan Tatang Komisaris

Commissioner

Suyatno Harun Komisaris

Commissioner

Edie Haryoto Direktur Utama

President Director

Rinaldo J. Aziz Wakil Direktur Utama



S. Tulus Pranowo Direktur Operasi dan Teknik


Tommy Soetomo Direktur Keuangan

EVP of Finance

Endang Dwi Suryani Direktur Personalia & Umum

EVP of Personnel & General Affairs


LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN AUDITOR INDEPENDENDAN LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIRPADA 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORTAND THE FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEARS ENDEDDECEMBER 31, 2008 AND 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

Nomor : A/142/RWS/Ary/09

Laporan Auditor Independen

Pemegang saham, Dewan Komisaris dan DireksiPT ANGKASA PURA II (Persero)

Kami telah mengaudit neraca PT Angkasa Pura II (Persero) tanggal 31 Desember 2008, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 sebelum adanya penyesuaian untuk penyajian kembali sebagaimana dijelaskan dalam catatan 40 telah diaudit oleh auditor independen lain, yang laporannya tertanggal 6 Maret 2008 memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan, dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2006 dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang dilaporkan secara terpisah.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu audit mencakup pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Number : A/142/RWS/Ary/09

Independent Auditor’s Report

Shareholders. Board of Commissioners and DirectorsPT ANGKASA PURA II (Persero)

We have audited the accompanying balance sheet of PT Angkasa Pura II (Persero) as of December 31, 2008 and the related statements of income, changes in equity and cash flows for the year then ended. We have also tested the Company’s compliance to the existing laws and internal control. These financial statements and the Company’s compliance to the existing laws and internal control are responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The financial statements of PT Angkasa Pura II (Persero) for the year ended on December 31, 2007 before the adjustment in restated report as describred in note 40 were audited by other independent auditor whose report, dated March 6, 2008, expressed an qualified opinion on those statements with additional explanatory paragraph regarding the 2006 restated financial statements and the compliance with laws and regulations, and internal control which was separately reported.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Auditing Standards established by the State Audit Board (BPK). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial presentation. Our audit also includes examination of the Company’s compliance to the existing contracts. aids restriction, certain articles of the laws, and internal control. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) tanggal 31 Desember 2008, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kami juga telah mengaudit ayat jurnal penyesuaian sebagaimana dijelaskan di catatan 40 yang digunakan untuk penyajian kembali laporan keuangan tahun 2007. Menurut pendapat kami, ayat jurnal penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan No. A/144/RWS/Ary/09 dan No. A/144-1/RWS/Ary/09 tanggal 16 Maret 2009.

Drs. Sikanto, Ak., MMIzin Akuntan Publik No. 02.1.0798License No. 02.1.0798Izin Usaha KAP No. KEP-276/KM.6/2004Office Business License No. KEP-276/KM.6/2004

16 Maret 2009March 16, 2009

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects. The financial position of PT Angkasa Pura II (Persero) as of December 31, 2008, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended are in conformity with generally accepted accounting principles applied in Indonesia.

We have audited the adjusment accounts as described in note 40 which are used as the restatement of the 2007 financial statements. In our opinion, the adjustment accounts are fairly applied.

The Company’s compliance with existing laws and internal control are submitted separately to the management in our reports No. A/144/RWS/Ary/09 and No. A/144-1/RWS/Ary/09 dated March 16, 2009.


(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

CatatanNotes

2008 2007(disajikan kembali)

(Restated)

Rp Rp

AKTIVA ASSETS

AKTIVA LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas 2e, 3 1.937.317.150.437 1.573.903.912.024 Cash and cash equivalents

Surat berharga 2f, 2q, 4 234.037.141.408 272.201.053.602 Marketable securities

Piutang usaha (setelah dikurangi cadangan piutang ragu-ragu sebesar Rp 223.146.459.729 untuk tahun 2008 dan Rp 149.021.548.528 untuk tahun 2007) 2g, 2h, 5 333.200.258.371 318.630.846.606

Accounts receivable (net allowance for doubtful accounts amounting to Rp 223,146,459,729 in 2008 and Rp 149,021,548,528 in 2007)

Piutang lain-lain 6 17.915.404.960 20.871.905.540 Other receivables

Persediaan 2i, 7 14.714.870.189 15.616.198.301 Inventory

Biaya dibayar dimuka 8 19.198.087.988 16.321.118.277 Prepaid expense

Pajak dibayar dimuka 9 90.286.535.081 118.208.364.207 Prepaid tax

Pendapatan yang masih harus diterima 10 135.525.908.425 146.812.425.518 Accrued revenues

Jumlah aktiva lancar 2.782.195.356.859 2.482.565.824.075 Total current assets

AKTIVA TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS

Aktiva pajak tangguhan 34 - 8.546.449.088 Deferred tax assets

Penyertaan 2f, 2q, 11 333.586.108.600 326.546.976.703 Investments

Aktiva tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.978.809.975.055 untuk tahun 2008 dan Rp 1.783.867.869.276 untuk tahun 2007) 2j, 2k, 12 3.787.792.437.223 3.240.752.204.307

Fixed assets (net of accumulated depreciation amounting to Rp 1,978,809,975,055 in 2008 and Rp 1,783,867,869,276 in 2007

Aktiva lain-lain 2m, 13 422.892.727.079 308.528.108.576 Others asset

Jumlah aktiva tidak lancar 4.544.271.272.902 3.884.373.738.674 Total non-current assets

JUMLAH AKTIVA 7.326.466.629.761 6.366.939.562.749 TOTAL ASSETS

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)NERACAPer 31 Desember 2008 dan 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)BALANCE SHEETS

December 31, 2008 and 2007

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.See the accompanying notes to financial statements which form an integral part of these financial statements.



CatatanNotes


(Restated)

Rp Rp

KEWAJIBAN DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK SHORT TERM LIABILITIES

Biaya yang masih harus dibayar 14 139.620.731.344 112.719.349.241 Accrued expenses

Hutang pembelian aktiva tetap 15 12.254.258.972 15.563.410.688 Payables on purchase of fixed asset

Hutang dana pensiun 16 3.536.850.228 5.126.841.834 Payables to pension fund

Hutang lain-lain 17 63.826.466.555 125.931.069.420 Others payable

Pendapatan diterima dimuka 18 68.882.551.416 61.884.227.774 Unearned income

Hutang pajak 19 75.847.060.195 53.375.107.760 Taxes payable

Jumlah kewajiban jangka pendek 363.967.918.710 374.600.006.717 Total short term liabilities

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LONG TERM LIABILITIES

Kewajiban pajak tangguhan 34 8.047.958.261 - Defered tax liabilities

Hutang jaminan 20 11.600.904.838 10.248.281.690 Guarantee payables

Dana titipan program THT 21 68.370.339.852 56.916.241.770 Temporary fund deposit on old age welfare program (THT)

Kewajiban imbalan pasca kerja 22 43.475.718.898 41.271.730.769 Post employment benefit

Jumlah kewajiban jangka panjang 131.494.921.849 108.436.254.229 Total long term liabilities

EKUITAS EQUITY

Modal saham Capital

Modal dasar sebesar 7.600.000 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.900.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham 1, 23 1.900.000.000.000 1.900.000.000.000

Authorized capital of 7,600,000 shares, issued and fully paid of 1,900,000 shares with par value of

Rp 1,000,000 per share

Modal disetor lainnya 2.133.167.141.520 1.753.814.486.711 Other paid-in capital

Penyertaan modal Pemerintah 118.955.039.293 118.955.039.293 Governments investment capital

Jumlah modal 4.152.122.180.813 3.772.769.526.004 Total capital

Saldo laba 713.966.373.809 519.198.358.066 Retained earnings

Cadangan umum 1.964.915.234.580 1.591.935.417.733 General reserve

Jumlah ekuitas 6.831.003.789.202 5.883.903.301.803 Total equity

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7.326.466.629.761 6.366.939.562.749 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)NERACA (lanjutan)Per 31 Desember 2008 dan 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)BALANCE SHEETS (continued)

December 31, 2008 and 2007





CatatanNotes


(Restated)

Rp Rp

PENDAPATAN USAHA OPERATING REVENUES

Pendapatan aeronautika 2b, 24 1.714.366.769.123 1.572.987.575.664 Aeronautic

Pendapatan non aeronautika 524.907.240.056 464.654.995.352 Non aeronautic

Pendapatan kargo 37.250.413.617 20.124.398.527 Cargo

Jumlah pendapatan usaha 2.276.524.422.796 2.057.766.969.543 Total operating revenues

BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES

Beban pegawai 2b, 25 636.542.109.911 610.474.848.240 Employee expenses

Beban pemeliharaan dan persediaan 2b, 26 148.925.940.544 130.651.005.565 Maintenance and inventory expenses

Beban sewa 2b, 27 190.372.984.102 188.274.743.950 Rental expenses

Beban umum dan aktiva dibiayakan 2b, 28 254.896.767.199 305.876.978.348 General expenses and financed assets

Beban piutang tak tertagih 2b, 29 57.456.809.932 27.040.279.634 Bad debts expenses

Beban penyusutan dan amortisasi 2b, 30 211.031.967.655 222.448.209.565 Depreciation and amortization expenses

Jumlah beban usaha 1.499.226.579.343 1.484.766.065.302 Total operating expenses

LABA USAHA 777.297.843.453 573.000.904.241 OPERATING INCOME

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)

Pendapatan lain-lain 31 285.229.211.255 167.248.124.597 Other income

Beban lain-lain 32 (91.543.147.054) (44.337.645.897) Other expense

Jumlah pendapatan (beban) lain-lain 193.686.064.201 122.910.478.700 Total other Income (Expenses)

LABA SEBELUM POS LUAR BIASA 970.983.907.654 695.911.382.941 PROFIT BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS

Pos-pos luar biasa 33 - (8.926.139.133) Extraordinary items

LABA SEBELUM PAJAK 970.983.907.654 686.985.243.808 PROFIT BEFORE TAX

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK TAX INCOME (EXPENSES)

Pajak kini 34 (261.994.667.715) (208.618.730.150) Current tax

Pajak tangguhan (16.594.407.349) 15.152.171.545 Deferred tax

Jumlah beban (penghasilan) pajak (278.589.075.064) (193.466.558.605) Total tax expense (income)

LABA BERSIH 692.394.832.590 493.518.685.203 NET PROFIT

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)LAPORAN LABA RUGIUntuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)STATEMENT OF INCOME

For the years ended on December 31, 2008 and 2007



CatatanNotes

ModalNotes

Cadangan UmumNotes

Saldo LabaNotes

Jumlah EkuitasNotes

Saldo per 31 Desember 2006 3.699.155.656.603 1.282.317.451.337 422.598.360.817 5.404.071.468.757 Balance as of December 31, 2006

Pembagian laba Perusahaan dari laba tahun 2006 35 Profit distribution for 2006

Dividen - - (108.756.240.000) (108.756.240.000) Dividend

Bina Lingkungan - - (13.050.750.000) (13.050.750.000) Community development

Tantiem - - (3.600.000.000) (3.600.000.000) Production bonus

Cadangan umum - 309.617.966.396 (309.617.966.396) - General reserves

- 309.617.966.396 (435.024.956.396) (125.406.990.000)

Tambahan modal disetor lainnya 73.613.869.401 - - 73.613.869.401 Other additional paid-in capital

Koreksi laba tahun lalu - - 38.106.268.442 38.106.268.442 Correction to Prior Years’ Profit

Laba bersih - - 493.518.685.203 493.518.685.203 Net Profit


Pembagian laba Perusahaan dari laba tahun 2007 35 - - Profit Distribution for 2007

Dividen - - (124.647.000.000) (124.647.000.000) Dividend

Bina Lingkungan - - - - Community development

Tantiem - - - - Production bonus

Cadangan umum - 372.979.816.847 (372.979.816.847) - General reserves

372.979.816.847 (497.626.816.847) (124.647.000.000)

Tambahan modal disetor lainnya 379.352.654.809 - - 379.352.654.809 Other additional paid-in capital

Laba bersih - - 692.394.832.590 692.394.832.590 Net Profit


PT ANGKASA PURA II (PERSERO)LAPORAN PERUBAHAN EKUITASUntuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY





CatatanNotes


(Restated)

Rp Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

LABA BERSIH 692.394.832.590 493.518.685.203 NET PROFIT

Ditambah (dikurangi) pos-pos yang tidak mempengaruhi kas: Add (less) items not affecting cash flows:

Beban penyusutan/amortisasi dan penyisihan 194.942.105.779 222.448.209.565 Depreciation / amortization and depletion

(Keuntungan) kerugian atas penjualan aktiva tetap (198.009.600) (960.844.444) (Gain) loss on sale of fixed assets

887.138.928.769 715.006.050.324

Ditambah (dikurangi) dengan: Add (less) with:

Penurunan (kenaikan) Investasi jangka pendek 38.163.912.194 10.935.951.683 Decrease (increase) in short term investment

Penurunan (kenaikan) piutang usaha (14.569.411.765) (38.111.843.354) Decrease (increase) in account receivables

Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain 2.956.500.580 10.937.712.710 Decrease (increase) in other receivables

Penurunan (kenaikan) persediaan 901.328.111 1.319.290.801 Decrease (increase) in inventories

Penurunan (kenaikan) uang muka kontrak - 4.545.000.000 Decrease (increase) in advance to contract

Penurunan (kenaikan) biaya dibayar dimuka (2.876.969.710) 7.371.139.826 Decrease (increase) in prepaid expenses

Penurunan (kenaikan) pajak dibayar dimuka 27.921.829.126 (13.494.265.440) Decrease (increase) in prepaid taxes

Penurunan (kenaikan) pendapatan yang masih harus diterima 11.286.517.094 (27.833.983.631) Decerase (increase) in accrued revenues

(Penurunan) kenaikan (aktiva) kewajiban pajak tangguhan 16.594.407.350 (15.152.171.545) Decrease (increase) in deferred tax assets/liabilities

(Penurunan) kenaikan biaya yang masih harus dibayar 26.901.382.103 (16.032.980.696) (Decrease) increase in accrued expenses

(Penurunan) kenaikan hutang pembelian aktiva tetap (3.309.151.716) 12.752.516.848 (Decrease) increase in payables on purchase of fixed assets

(Penurunan) kenaikan hutang dana pensiun (1.589.991.606) 1.779.076.118 (Decrease) increase in payables pension fund

(Penurunan) kenaikan hutang titipan program THT 11.454.098.082 6.599.072.626(Decrease) increase in temporary fund deposit

on old age welfare program (THT)

(Penurunan) kenaikan hutang lain-lain (62.104.602.866) 32.964.846.749 (Decrease) increase in other payables

(Penurunan) kenaikan pendapatan diterima dimuka 6.998.323.642 36.012.900.587 (Decrease) increase in unearned income

(Penurunan) kenaikan hutang pajak 22.471.952.435 18.910.236.626 (Decrease) increase in taxes payables

Jumlah kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 968.339.051.823 748.508.550.232 Net cash provided from operating activities

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Penurunan (kenaikan) penyertaan (7.039.131.897) 5.776.494.867 Decrease (increase) in investments

Penurunan (kenaikan) aktiva tetap (543.333.452.858) (216.021.053.912) Decrease (increase) in fixed assets

Penurunan (kenaikan) aktiva dalam konstruksi (198.648.885.837) 12.625.941.765 Decrease (increase) in construction in progress

Penurunan (kenaikan) aktiva KSO - (29.257.216.961) Decrease (increase) in joint operation assets

Penurunan (kenaikan) jaminan listrik - 5.346.000 Decrease (increase) in electricity deposits

Penurunan (kenaikan) biaya ditangguhkan (24.627.450.680) 9.286.883.898 Decrease (increase) in deferred charges

Penurunan (kenaikan) aktiva non operasional (89.737.167.823) (7.669.524.035) Decrease (increase) in non operating assets

Jumlah kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (863.386.089.095) (225.253.128.378) Net cash used in investing activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

(Penurunan) kenaikan hutang jaminan yang akan diperhitungkan 1.352.623.148 1.827.603.115

(Decrease) increase in accountableguarantee payables to be compensated

(Penurunan) kenaikan kewajiban imbalan pasca kerja 2.203.988.129 41.271.730.769 (Decrease) increase in post employment benefit

(Penurunan) kenaikan cadangan umum (124.448.990.401) (107.978.624.152) (Decrease) increase in general reserve

(Penurunan) kenaikan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya 379.352.654.809 - (Decrease) increase undertermined Government grant

(Penurunan) kenaikan modal disetor lainnya - 73.613.869.401 (Decrease) increase in other paid-in capital

Jumlah kas bersih diperoleh dari aktivitas pembiayaan 258.460.275.685 8.734.579.133 Net cash provided from financing activities

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas 363.413.238.413 531.990.000.987 Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents

Kas dan setara kas pada awal tahun 1.573.903.912.024 1.041.913.911.037 Cash and cash equivalents at the beginning of the year

Kas dan setara kas pada akhir tahun 1.937.317.150.437 1.573.903.912.024 Cash and cash equivalents at the end of the year


PT ANGKASA PURA II (PERSERO)LAPORAN ARUS KASUntuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)STATEMENTS OF CASH FLOWS



PT ANGKASA PURA II (PERSERO)CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perseroan

PT Angkasa Pura II (Persero) (Perseroan) adalah Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan. Perseroan sebelumnya bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1984. Perubahan nama dari Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi Perum Angkasa Pura II dilakukan berdasarkan PP No. 26 tahun 1986. Selanjutnya, dengan PP No. 14 tahun 1992, Perum Angkasa Pura II diubah status badan hukumnya menjadi Perseroan, yaitu PT (Persero) Angkasa Pura II. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Juli 2008 nama Perusahaan semula PT (Persero) Angkasa Pura II disesuaikan menjadi PT Angkasa Pura II (Persero).

Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 3 tanggal 2 Januari 1993 dari Muhani Salim, SH., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta no. 38 tanggal 18 Nopember 2008 dari Silvia Abbas SH., notaris di Tangerang, mengenai maksud dan tujuan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 98879AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008.

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah sebagai berikut:

“Melakukan usaha dibidang jasa kebandarudaraan, pelayanan lalu lintas penerbangan serta kebandarudaraan, pelayanan lalu lintas penerbangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.”

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara.

2. Penyediaan pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang kargo dan pos.

3. Penyediaan pengusahaan dan pengembangan jasa pelayanan penerbangan.

1. GENERAL

a. Company’s Establishment

PT Angkasa Pura II (Persero) is a State Owned Enterprise (SOE) of the Ministry of Transportation of theRepublic of Indonesia. Formerly, the name of the Company was Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng that was established based on the Government Regulation (PP) No 20 year 1984. Later, the Company`s name was changed to Perum Angkasa Pura II based on the Government Regulation (PP) No 26 year 1986. Furthermore, through the Government Regulation (PP) No 14 year 1992, the Company`s status was changed to PT (Persero) Angkasa Pura II. Then based on, general shareholders’ meeting dated July 31, 2008 the Company`s name was changed from PT (Persero) Angkasa Pura II to PT Angkasa Pura II (Persero).

The Company was established based on notarial deed No 3 dated January 2, 1993 of Muhani Salim, SH, notary in Jakarta. The Articles of Association have been amended for several times, the lastest amendment was based on notarial deed No 38 dated November 18, 2008 of Silvia Abbas, SH, notary in Tangerang, concerning goals and objectives. The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU 98879 AH.01.02 tahun 2008 dated December 22, 2008.

b. Goals and Objectives

According to the article 3 of the Company`s Articles of Association, the goals and objectives of the Company`s establishment are as follows:

“Doing business in airport services, airline traffic services and using the Company’s human resources with optimal results, which resulting good quality services and can compete with other companies to gain profit as well as increase the company’s value based on limited liability principles.”

To achieve such goals and objectives, the Company conducts the following activities:

1. Providing and developing facilities that support the activities of landing, taking off, parking, and hangar services,

2. Providing and developing terminal facilities to serve passangers, cargo and postage transportation,

3. Providing and developing airline services,


4. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah buangan.

5. Penyediaan lahan untuk bangunan lapangan dan kawasan industri serta gedung-gedung bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

6. Penyediaan jasa konsultasi pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan pelayanan penerbangan.

7. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan yang meliputi penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara, jasa ramp, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, jasa penanganan kargo dan surat, pelayanan jasa pengawasan muatan, komunikasi dan operasi penerbangan, pelayanan jasa pengamanan, pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara, pelayanan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar pesawat udara.

8. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan/hotel, jasa penyediaan toko, penyediaan restoran dan bar (café), jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir, jasa perawatan pada umumnya (kegiatan jasa yang melayani pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor di bandar udara), jasa penyediaan otomatisasi pelaporan keberangkatan penerbangan;

9. Jasa penunjang kegiatan bandar udara lainnya, meliputi penjualan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di bandar udara, jasa pelayanan pengangkutan barang, penumpang di terminal kedatangan dan pemberangkatan jasa pelayanan pos, jasa pelayanan telekomunikasi, jasa tempat bermain dan rekreasi, jasa aluan wisata, agen perjalanan, bank untuk pelayanan jasa perbankan di bandar udara, penukaran uang, jasa pelayanan angkutan darat, penitipan barang, jasa advertensi, first class lounge, business class lounge dan VIP room, hairdresser and beauty salon, agrobisnis service, nursery, asuransi, jasa penyediaan ruangan, vending machine, jasa pengolahan limbah buang, jasa pelayanan kesehatan, jasa penyediaan kawasan industri, jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara.

c. Tempat dan Kedudukan Perseroan

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Propinsi Banten. Perseroan mempunyai cabang-cabang yang masing-masing berkedudukan di bandara yang dikelola Perseroan, sebagai berikut :

1. Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten

2. Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta

4. Providing and developing facilities of electronics, navigation, electricity, water and waste treatment installation,

5. Providing land for field, building and industrial estate, and that connected to the acceleration of buildings supporting air transportion activities,

6. Conducting training and education related to air transportation and airline service,

7. Providing services that directly support airport activities, covering airplane hangar, airplane repair workshop, warehouse, catering for airplane passengers, passengers’ services, cargo and postage handling services, cargo supervision services, airplane communication and operation, security services, airplane maintenance and repair services, providing and distribution services of airplane fuel,

8. Providing services that directly or indirectly support airport activities covering provision of inn/hotel, shops, restaurants and café, parking, maintenance in general (service activities, cleaning and maintenance services for buildings and offices at the airport), providing automatic reporting of airplane departures,

9. Supporting services of other airport activities, covering the sale of fuel and motor oil in airport, luggage loading services, passengers in arrival and departure terminals, postage services, telecommunication services, playground and recreation services, tour services, travel agent, bank for banking services at the airport, money exchange, land transportation services, luggage deposit, advertisement services, first class lounge, business class lounge and VIP room, hairdresser and beauty salon, agribusiness services, nursery, insurance, provision from room services, vending machine, waste treatment services, health services, industrial estate services, other services that directly or indirectly support the airport activities.

c. Location

The Company`s Head Office is located at Soekarno-Hatta Airport, Tangerang, Banten Province, The Company owns branches, which are located at the airports managed by the Company, as follows:

1. Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang, Banten,

2. Halim Perdanakusuma Airport, Jakarta

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)


3. Sultan Mahmud Badaruddin II Airport, Palembang 4. Supadio Airport, Pontianak 5. Polonia Airport, Medan 6. Sultan Syarif Kasim II Airport, Pekanbaru 7. Minangkabau Airport, Padang 8. Sultan Iskandar Muda Airport, Banda Aceh 9. Husein Sastranegara Airport, Bandung 10. Kijang/ Raja Haji Fisabililah Airport, Tanjung Pinang 11. Sultan Thaha Airport, Jambi 12. Depati Amir Airport, Pangkal Pinang

d. Board of Commissioners and Directors

Based on notarial deed No 38 dated November 18, 2008 of Silvia Abbas SH, Notary in Tangerang, the Company`s Board of Commissioners and Directors are as follows:

e. Capital

Based on the Company`s Articles of Association documented in the Notarial deed No 3 dated January 2, 1993 by Muhani Salim, SH, notary in Jakarta, the Company`s authorized capital is Rp 8,845,000,000,000 (eight trillion eight hundred and forty five billion rupiah) comprising of 8,845,000 (eight million eight hundred and forty five thousand) shares with par value of Rp 1,000,000 (one million Rupiah) per share, Composition of the shares are 1,769,000 (one million seven hundred and sixty nine thousand) shares of preferred stock or equivalent to Rp 1,769,000,000,000 (one trillion seven hundred and sixty nine billion Rupiah) and 7,076,000 (seven million and seventy six thousand) shares of common stock or equivalent to Rp 7,076,000,000,000 (seven trillion and seventy six billion Rupiah).

3. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang

4. Bandar Udara Supadio, Pontianak 5. Bandar Udara Polonia, Medan 6. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru 7. Bandar Udara Internasional Minangkabau, Padang 8. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh 9. Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung 10. Bandar Udara Kijang/Raja Haji Fisabilillah, Tanjung

Pinang 11. Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi 12. Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang.

d. Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan akta No. 38 tanggal 18 Nopember 2008 dari Silvia Abbas, SH., notaris di Kabupaten Tangerang, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai berikut :

2008 2007

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komisaris Utama Sutanto - President Commisioner

Suratto Siswodiharjo Suratto Siswodiharjo

Moch. Iksan Tatang Moch. Iksan Tatang

Suyatno Harun Suyatno Harun

Tirta Hidayat Tirta Hidayat

Dewan Direksi Boards of Directors

Direktur Utama Edie Haryoto Edie Haryoto President Director

Wakil Direktur Utama Rinaldo J. Azis - Vice President Director

Direktur Operasi dan Teknik Sumiyat Tulus Pranowo I Gusti Made DhordyDirector of Operation &

Engineering

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Robert Daniel Waloni Sumiat Tulus Pranowo

Director of Commercial &Business Development

Direktur Keuangan Tommy Soetomo Tommy Soetomo Director of Finance

Direktur Personalia dan umum Endang Dwi Suryani Endang Dwi Suryani Director of Personnel & General Affair

e. Modal

Sesuai dengan akta No. 3 Anggaran Dasar Perseroan tanggal 2 Januari 1993 dari Muhani Salim, SH., notaris di Jakarta, modal dasar Perseroan sebesar Rp 8.845.000.000.000 (delapan triliun delapan ratus empat puluh lima milyar rupiah) yang terbagi dalam 8.845.000 (delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu) lembar saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Terdiri dari saham prioritas sebanyak 1.769.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu) lembar saham atau sebesar Rp 1.769.000.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan milyar rupiah) dan saham biasa sebanyak 7.076.000 (tujuh juta tujuh puluh enam ribu) lembar saham atau sebesar Rp 7.067.000.000.000 (tujuh triliun enam puluh tujuh milyar rupiah).




Berdasarkan akta No. 19 perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari H. Harjono Moekiran, SH., notaris di Jakarta, tanggal 21 Juli 1998, telah diputuskan dan disetujui penurunan modal dasar Perseroan dari Rp 8.845.000.000.000 (delapan triliun delapan ratus empat puluh lima milyar rupiah) menjadi sebesar Rp 7.600.000.000.000 (tujuh triliun enam ratus milyar rupiah) terbagi atas 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu) lembar saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan meningkatkan modal yang disetor. Dari modal disetor Perseroan telah ditempatkan sebanyak 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu) lembar saham atau sebesar Rp 1.900.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus milyar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tanggal 30 Juni 2007 telah ditetapkan penambahan penyertaan Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 118.955.039.294 (seratus delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

f. Jumlah karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing adalah:

Formasi karyawan 2008 2007 Employee Formation

Karyawan Angkasa Pura I diperbantukan ke Angkasa Pura II 5 5 Employees of Angkasa Pura I assigned for Angkasa Pura II

Karyawan ditugaskaryakan 276 299 Employees assigned

Karyawan masa percobaan - 2 Employees in probation period

Karyawan Depati Amir dan Sultan Thaha 253 269 Employees of Depati Amir and Sultan Thaha

Pegawai Negeri Sipil diperbantukan 453 454 Civil government employees assigned

Karyawan Perusahaan 3.695 3.773 Company`s employees

Karyawan Angkasa Pura II diperbantukan ke Angkasa Pura I 2 3 Employees of Angkasa Pura II assigned for Angkasa Pura I

Karyawan Angkasa Pura II diperbantukan ke Angkasa Pura Schipol 3 3 Employees of Angkasa Pura II assigned for Angkasa Pura Schipol

Karyawan Angkasa Pura II diperbantukan ke Dana Pensiun 6 3 Employees of Angkasa Pura II assigned for Dana Pensiun

Karyawan Angkasa Pura II diperbantukan ke PT Gapura Angkasa 8 10 Employees of Angkasa Pura II assigned for PT Gapura Angkasa

Jumlah 4.701 4.821 Total

Based on the Notarial deed No 19 dated July 21, 1998 of H. Harjono Moekiran, SH. notary in Jakarta, it was agreed and approved the decrease in the Company’s authorized capital from Rp 8,845,000,000,000 (eight trillion eight hundred and forty five billion Rupiah) to Rp 7,600,000,000,000 (seven trillion and six hundred billion Rupiah), comprising of 7,600,000 (seven million and six hundred thousand) shares with par value of Rp 1,000,000 (one million Rupiah) per share. The paid-in capital is increased to Rp 1,900,000,000,000 (one trillion and nine hundred billion Rupiah) or 1,900,000,000 (one million and nine hundred thousand) shares.

Based on the Government Regulation No 53 dated June 30, 2007, it was stated the additional investment of the Government of Republic of Indonesia`s contribution to the authorized capital of PT Angkasa Pura II (Persero) to Rp 118,955,039,294 (one hundred and eighteen billion nine hundred and fifty five million, thirty nine thousand and two hundred ninety four Rupiah).

f. Number of Employees

Number of the Company`s employees as of December 31, 2008 and 2007 consist of:




2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING

Perusahaan menganut kebijakan akuntansi sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan konsep harga perolehan (acquisition cost) sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Angka yang disajikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah dalam Rupiah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Laporan arus kas mengelompokkan penerimaan dan pembayaran ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pembiayaan.

b. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan usaha dari aktivitas aeronautika diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan usaha dari aktivitas jasa non aeronautika persewaan tanah dan bangunan konsesi diakui sesuai dengan periode yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan. Pendapatan atas penggunaan fasilitas peralatan Perseroan oleh pelanggan dan pendapatan jasa non aeronautika lainnya diakui pada saat fasilitas tersebut digunakan dan pada saat jasa diserahkan. Pendapatan persewaan tanah dan bangunan yang diterima dimuka atas periode yang belum berjalan dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual. Penghasilan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, pokok dan tingkat bunga yang berlaku, sedangkan beban dicatat pada saat terjadinya dan diakui sesuai dengan kemanfaatannya pada tahun yang bersangkutan.

c. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi yang terjadi akan dikreditkan atau dibebankan pada Laporan Laba Rugi periode berjalan.

Kurs tangah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 10.950 dan Rp 9.419 setiap USD 1 (Satu Dolar Amerika Serikat).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Company applied accounting policies in accordance with the generally accepted accounting principles applied in Indonesia. The accounting policy applied consistently can be summarized as follows:

a. Basis of Consolidated Financial Statements Presentation

The financial statements are prepared on acquisition cost method complying with the generally accepted accounting principles and reporting practices in Indonesia, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp).

The statements of cash flows are prepared using indirect methods with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

b. Revenue and expense recognition

Aeronautic revenue is recognized when the service is rendered to customers. Non-Aeronautic revenue including land and building rental, is recognized on the elapsed time for the current year (accrued). Revenue resulting from utilization of the Company`s facilities by customers and from other non-aeronautic services are recognized when such facilities are used and services are rendered. Income from land and building rental received in advance are recorded as unearned revenue. Other revenues are recognized on accrual basis. Interest income is recognized based on the proportion of period, principal value and prevailing interest rate. Expenses are recorded when they occured and are recognized as its usefulness in the current year.

c. Foreign currencies transactions

Transaction in foreign currencies are recorded at their rates prevailing when transactions are made. At balance sheet date, all monetary assets and liabilities in foreign currencies are converted into Rupiah using Bank Indonesia`s middle rate prevailing at that date. Gains or losses resulting from such conversion are charged or credited into the current year profit and loss statement of the current year.

Bank Indonesia`s midlle rate prevailing on December 31, 2008 and 2007 is Rp 10,950 and Rp 9,419 for USD 1 respectively.




d. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa adalah :

a. Perseroan baik langsung maupun melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Perseroan (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);

b. Perseroan asosiasi (associated companies); c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung

maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perseroan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perseroan);

d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perseroan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan

e. Perseroan, dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas Perseroan tersebut. Ini mencakup Perseroan-Perseroan yang memiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perseroan dan Perseroan-Perseroan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perseroan.

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank serta deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan tidak digunakan sebagai jaminan hutang serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Transactions with related parties

Related parties consist of the following:

a. Companies that directly or indirectly, through one or more intermediaries, control or are controlled by, or under common control with the company (including holding companies, subsidiaries, and fellow subsidiaries);

b. Associated companies; c. Individuals owning, directly or indirectly, an interest

in the voting powers of the company that gives them significant influence over the company, and close members of the familiy of any such individuals (close members of the family are those who can influence or be influenced by such individuals, in their transaction with the company);

d. Key management personnel who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the company`s activities, including commisioners, directors and managers of the company and close members of their families and;

e. Companies in which a substantial interest in the voting power is owned directly or indirectly, by any person described in (c) and (d) or over which such a person is able to exercise significant influence. This includes companies owned by commisioners, directors or major shareholders of the company and companies which have a common member of key management as the company.

All transactions with related parties, whether or not made at similar term and conditions as those done with third parties, are disclosed in the Financial Statements.

e. Cash and cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and unrestricted time deposits with maturities of three months or less since placement date.




f. Investasi

• DepositoBerjangka Deposito berjangka terdiri dari deposito wajib dan

deposito biasa yang dinyatakan sebesar nilai nominal • Efek-efek Efek-efek terdiri dari obligasi, saham dan investasi

dalam unit penyertaan reksadana.

Efek-efek diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat pembelian efek-efek tersebut didasarkan atas klasifikasi sesuai PSAK No. 50 tentang “Akuntansi Investasi Efek Tertentu” sebagai berikut:

1. Diperdagangkan dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba dan rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

2. Tersedia untuk dijual, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan pada saat realisasi.

3. Dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan amortisasi premi dan atau diskonto yang belum diamortisasi. Jika ada kemungkinan Perusahaan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah biaya perolehan yang seharusnya diterima sehubungan dengan persyaratan perjanjian efek hutang, maka penurunan yang bersifat permanen dianggap telah terjadi. Jika penurunan nilai wajar dinilai sebagai penurunan permanen, biaya perolehan efek individual harus diturunkan sebesar nilai wajarnya dan jumlah penurunan nilai tersebut diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana disajikan sebesar nilai wajar yaitu nilai aktiva bersih dari reksadana pada tanggal neraca. Pendapatan dari investasi dalam unit penyertaan reksadana meliputi dividen yang diperoleh dari reksadana, keuntungan dari penjualan unit penyertaan, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai aktiva bersih dari unit penyertaan tersebut.

Investasi dalam efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reserve repo) dicatat sebesar harga jual kembali yang disepakati dikurangi dengan selisih antara harga beli dan harga jual yang disepakati (pendapatan yang ditangguhkan). Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek dijual hingga dibeli kembali.

Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurangan dari akun efek-efek.

f. Investments

• TimeDeposits Time deposits consist of the compulsory deposits and

common deposits, and are stated at nominal value. • Securities Securities consist of bonds, stocks, and mutual funds

investments.

Securities are classified based on management intention at the purchasing date in accordance with PSAK No 50 concerning “Accounting for certain investments in Securities”, on the following classifications:

1. Investment in trading securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are reflected in the current operation;

2. Available for sale securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented as part of equity. Unrealized gains or losses are recognized in profit and loss upon realization;

3. Held the maturity are stated at cost which are adjusted for the unamortized premiums or discount. There is a possibility that the company will be unable to fully recover the cost of debt securities according to securities contract condition, then a permanent decline in value is considered has been occured. If the decline of fair value is considered as permanent decline, the cost basis of the individual investment is written down to its fair value and the amount of the write down is recognized as realized loss in the current period.

Investments on the unit of mutual funds are stated at their fair values, which represent the net asset values of the mutual fund as per balance sheet date. Income from the unit of mutual funds consists of dividends of mutual finds, gain on sale of unit of mutual funds and unrealized gain or loss on the changes in the net asset value of the unit of mutual funds.

Investments in securities purchased with resell arrangement (reverse repo) are stated at the agreed resale price net of the difference between purchase price and the agreed resale price (deferred income). The difference between agreed purchase price and resale price is amortized and recognized as interest income over the period, commencing from the date these securities are sold until repurchesed.

Allowance for possible losses are presented as a deduction for securities account.




g. Piutang

Piutang disajikan sebesar jumlah bruto piutang diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material disajikan dalam kelompok kewajiban.

h. Penyisihan piutang ragu-ragu

Penyisihan piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat diterima, dihitung pada akhir periode (akhir tahun buku) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Piutang yang berumur 1 sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 25%.

2. Piutang yang berumur 2 sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 50%.

3. Piutang yang berumur lebih dari 3 tahun disisihkan sebesar 100%.

i. Persediaan

Persediaan disajikan dalam neraca sebesar harga pokok/perolehan yang bersangkutan, yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung terjadi untuk mendapatkan persediaan tersebut. Penilaian pemakaian persediaan ditentukan dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out).

j. Aktiva tetap

Perusahaan memilih model biaya dalam kebijakan akuntansi aktiva tetap dimana aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

Jenis aktiva tetapUmur

Useful LifeType of fixed assets

Bangunan Lapangan 10-80 tahun years Fields Construction

Bangunan Gedung 20-40 tahun years Building

Peralatan Terminal dan Gedung 15 tahun years Terminal and Building Equipment

Instalasi dan Jaringan 5-15 tahun years Installation and Networking

Peralatan: Equipments:

Alat Bantu Navigasi 10-15 tahun years Navigation Supporting Equipment

Pengangkutan 5 tahun years Transportation

Kantor 5-15 tahun years Office

Lain-lain 5-15 tahun years Others

Instalasi Pompa Bensin 10 tahun years Gas Station installation

g. Receivables

Receivables are presented at their gross amounts and provided an allowance for doubtful accounts or estimates of uncollectible receivables. Credit balance of individual receivables is presented under liability classification when the amount is material.

h. Allowance for doubtful accounts

Allowance for doubtful accounts or estimates of uncollectible receivables is determined at the end of the period (end of book year) based on the following condition:

1. Allowance for receivable outstanding for one to two years is 25%,

2. Allowance for receivable outstanding for two to three years is 50%,

3. Allowance for receivable outstanding for more than three years is 100%.

i. Inventory

Inventory is presented at its acquisition cost, which includes all direct or indirect expenses, and its consumption is determined based on FIFO method (First In First Out).

j. Fixed Assets

The Company has chosen the cost model for its accounting policy of fixed assets, which are stated at their acquisition cost net of their accumulated depreciation. Fixed assets expcept for land, are depreciated using straight line method based on their estimated useful lifes, as follows:




Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

Aktiva tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aktiva tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap pada saat selesai dan siap digunakan. Kebijakan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap, hanya dilakukan dengan persetujuan dan atau berdasarkan kebijakan pemerintah. Aktiva yang masih dalam tahap pembangunan dicatat dalam perkiraan aktiva dalam konstruksi sedangkan bunga pinjaman yang ditimbulkan selama masa konstruksi akan diperhitungkan sebagai harga perolehan.

Keputusan Direksi No. KEP 474/KU.20/2002-APII tanggal 17 Desember 2002 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan, menetapkan batas biaya yang dapat dikapitalisasi adalah apabila biaya per unitnya melebihi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran untuk aktiva termaksud yang harganya Rp 10.000.000 ke bawah, dibebankan langsung sebagai biaya pada saat terjadinya, tetapi Perseroan menyelenggarakan catatan ekstra komptabel untuk alat pengawasannya.

k. Kerjasama Operasi dan Aktiva Kerjasama Operasi

Kerjasama Operasi (KSO) – Build, Operate and Transfer (BOT)

Kerjasama operasi (KSO) dengan pola BOT merupakan KSO dengan pihak ketiga untuk membangun, mengoperasikan dan menyerahkan aset KSO. Aset KSO dikelola oleh investor yang mendanai pembangunannya sampai akhir masa konsesi. Perusahaan menerima kompensasi berdasarkan persentase yang telah disepakati dengan investor. Di akhir masa konsesi, investor akan menyerahkan aset KSO beserta hak pengelolaannya kepada pemilik aset. Jangka waktu masa konsesi adalah berkisar antara 20 sampai 25 tahun.

Land is stated at the acquisition cost and is not depreciated.

Maintenance and repair expenses are charged to profit and loss statement when they occur. All which extend the useful life of the asset or result in increased future economic benefits such as increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance are capitilized. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts. Gains or losses resulting from the sale of fixed assets are charged of credited to profit and loss statement in the current year.

Constructions in progress are stated at their acquisition costs, including interest of the loan during construction used to finance the construction. Accumulated cost will be transferred to the respective fixed assets when they are completed and ready for use. Revaluation of fixed assets is only conducted based on the Government policy. Construction in progress is recorded in asset under construction account while the interest of borrowing cost during construction is accounted for at acquisition cost.

Based on the Board of Director`s Decision Letter No KEP 474/KU.20/2002-AP II dated December 17, 2002, concerning Financial Accounting Policy, it was stated the minimum expenditure that could be capitalized when cost per unit exceeds Rp 10,000,000 (ten million Rupiah). Expenditure for such asset less than Rp 10,000,000 is charged directly as incurred, but the Company conducts an extra compatible note as a control.

k. Joint operation and joint operation assets

Joint operation (KSO) – Build, Operate and Transfer (BOT)

Joint operation (KSO) with the BOT pattern represents a joint operation with third parties to develop, operate and deliver the joint operation assets. Assets managed by the joint operation investors who finance the construction until the end of the concession. The Company receives compensation based on the percentage agreement with the investor. At the end of the concession period, investors will submit its asset and its management rights to the asset owner. The concession period is valid for 20 to 25 year.




Aktiva kerjasama operasi (KSO) – Build, Transfer and Operate (BTO)

Aktiva KSO BTO merupakan aktiva tanah Perusahaan dalam perjanjian KSO yang digunakan oleh investor untuk membangun aset KSO. Tanah tersebut tidak dapat digunakan, atau dialihkan kepemilikannya oleh Perusahaan selama masa konsesi dan akan diserahkan kembali oleh investor kepada Perusahaan pada akhir masa konsesi.

l. Penurunan Nilai dari Aktiva Tetap

Setiap tanggal neraca Perseroan menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aktiva.

Aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya, termasuk aktiva tak berwujud ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai atau apakah telah terjadi perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aktiva tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aktiva dengan nilai yang diperoleh kembali dari aktiva tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah yang lebih tinggi diantara harga jual neto dan nilai pakai aktiva. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aktiva dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

m. Biaya Hukum Perolehan Hak atas Tanah

Jumlah biaya hukum yang material yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah tersebut.

n. Biaya Tangguhan

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan pelapisan ulang (overlay) landasan dan bangunan lapangan lainnya ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat yaitu 10 tahun untuk konstruksi rigid dan 4 tahun untuk konstruksi fleksibel.

o. Penyisihan atau kewajiban diestimasi

Penyisihan atau kewajiban diestimasi untuk restorasi lingkungan, biaya restrukturisasi dan tuntutan hukum diakui ketika:

• Perseroan mempunyai kewajiban hukum ataukonstruksi di masa kini sebagai akibat dari kejadian di masa lalu;

• Terdapat kemungkinan diatas 50% bahwa akanada arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;

• Jumlahnyadapatdiestimasisecaraandal.

Joint Operation Assets (KSO) – Build, Transfer and Operate (BTO)

The joint operation asset BTO represents land asset owned by the Company in the KSO agreements used by investors to build KSO assets. The land can not be used, nor its ownership is transferred by the Company during the period of the concession and will be returned to the Company by investors at the end of the concession.

l. Impairment of fixed assets

At balance sheet date, the Company reviews whether there is any indication of assets impairment or not.

Fixed assets and other non-current assets, including intangibles assets, are reviewed for impairment losses or changes in circumstances indicating that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the differences between the carrying amount of the assets and the recoverable amount. The recoverable amount is determined as the higher of net selling price or value in use. In order to test the impairment value, assets are classified into the smallest unit that provide a separate cash flows.

m. Legal costs for landrights acquistion

Material amounts of expenses related to the legal processing of land rights are capitalized and amortized over their useful lives.

n. Deferred charges

Expenses related to overlay of landing road and other field construction are deferred and amortized over ten years for rigid construction and four years for flexible construction using straight line method.

o. Provisions

Provisions for estimate liabilities of enviromental restoration, restructuring cost and legal claims cost are recognized when:

• The company has a present legal or constructiveobligation as a result of past events;

• Thereisprobableover50%ofexpensesoutflowinorder to fulfill the obligation;

• Theamounthasbeenreliablyestimated.






p. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Pajak penghasilan atas pendapatan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

q. Imbalan Pasca Kerja

Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II (DPAP2). Manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun (PhDP) dan masa kerja karyawan. Pendanaan DPAP2 terutama berasal dari kontribusi pemberi kerja sebesar 27,59% dan karyawan 5% dari PhDP. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu, koreksi aktuaria dan dampak perubahan asumsi bagi peserta pensiun yang masih aktif diamortisasi selama estimasi kerja rata-rata karyawan sebagaimana ditentukan oleh aktuaris.

Perusahaan juga menyelenggarakan Program Tunjangan Hari Tua (THT) yang pendanaannya diserahkan kepada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Bumi Putera. Manfaat imbalan pasca kerja yang diperoleh melalui program dana pensiun dan program THT ternyata telah melebihi manfaat imbalan pasca kerja berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga Perusahaan tidak perlu lagi mencadangkan kewajiban imbalan pasca kerja pada akhir tahun.

Disamping itu Perusahaan juga menyelenggarakan Program Pemberian Tunjangan Perumahan Akhir Masa Tugas. Program tersebut tidak didanai oleh karena itu dilakukan pencadangan imbalan pasca kerja untuk program tersebut pada akhir tahun.

r. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan diakui sebagai sebuah kewajiban dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

p. Income tax

Income tax in the statement of income is determined based on taxable income for current year. Income tax resulting from land or building rental is determined based on taxable income, complying with the effective tax regulation.

q. Post employment benefit

The Company provides defined pension benefit plan for all of its permanent employees. The program is managed by the Dana Pensiun of Angkasa Pura II (DPAP2). This pension benefit that will be paid is calculated based on the basic income of the pension (PhDP) and the employment period of the employees. The financing of DPAP2 mainly derives from the contributions from the employer at 27,59% and employees at 5% of the PhDP. Current service cost is recognized as expenses for the current year, Past service cost, actuary correction and the effect of assumption alteration to the active pension members are amortized based on the estimation of the avarage employment period as determined by the actuary.

The Company conducts old age welfare program (THT) of which the fund is submitted to PT Asuransi Jiwasraya and PT Asuransi Bumiputera. The post employment benefit provided from the pension program and THT exceed the amount stated in the labor Law No 13 year 2003, therefore the Company does not provide allowance for post employment benefit at the end of the year.

The Company also conducts housing allowance program at the end of employment period. The program is unfunded, therefore the Company provides allowance of post employment benefit for the program at the end of year.

r. Dividends

Dividends distributions to the Company`s shareholders are recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividend is approved by the Company`s shareholders.




3. KAS DAN SETARA KAS

2008 2007Kas:

Rupiah 245.710.190 367.727.126USD 144.827.352 193.810.774

390.537.542 561.537.900Bank:

Rupiah 19.067.313.314 24.335.574.608Valuta Asing 23.349.299.581 29.800.590.612

42.416.612.895 54.136.165.220

Deposito berjangkaRupiah 1.894.510.000.000 1.519.206.208.904

Jumlah 1.937.317.150.437 1.573.903.912.024

Tingkat bunga deposito berjangka – Rupiah 7% - 13% 4,5% - 8,25%

Rincian kas dan setara kas kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut :Kas:

Kantor Pusat 81.776.850 191.366.247Bandara Internasional Soekarno-Hatta 114.987.175 7.891.635Bandara Halim Perdanakusuma 11.358.257 16.502.455Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 3.783.318 4.873.807Bandara Supadio 888.000 3.482.000Bandara Polonia 69.816.394 2.651.500Bandara Sultan Syarif Kasim II 33.059.573 237.810.932Bandara Internasional Minangkabau 16.333.472 72.226.534Bandara Bandara Sultan Iskandar Muda 43.418.798 4.000.000Bandara Husein Sastranegara 4.396.000 10.135.740Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 6.085.041 4.467.003Bandara Sultan Thaha 2.343.064 3.480.211Bandara Depati Amir 2.291.600 2.649.836

Jumlah kas 390.537.542 561.537.900

Bank:Rupiah:PT Bank Mandiri 9.766.860.299 14.529.720.477PT Bank BNI 3.340.613.398 4.951.459.849PT Bank Rakyat Indonesia 2.658.639.003 2.693.771.678Bank Nagari 2.172.607.496 625.067.320Citibank 431.660.687 337.611.027Bank Bukopin 417.749.717 822.320.951PT Bank Jabar 279.182.712 435.509.812PT Bank Danamon - 204.177.660Jumlah dipindahkan 19.067.313.312 24.599.638.774

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalentRupiah

USD

Cash in banks:Rupiah

Foreign Currency

Time DepositRupiah

Total

Time Deposit Interest Rate – Rupiah

Details of cash and cash equivalents in head office and its branches are as follows:

Cash on hand:Head Office

Soekarno-Hatta AirportHalim Perdanakusuma Airport

Sultan Mahmud Badaruddin II AirportSupadio AirportPolonia Airport

Sultan Syarif Kasim II AirportMinangkabau Airport

Bandara Sultan Iskandar Muda AirportHusein Sastranegara Airport

Kijang/Raja Haji Fisabilillah AirportSultan Thaha AirportDepati Amir Airport

Total cash on hand

Cash in banks:Rupiah:

PT Bank MandiriPT Bank BNI

PT Bank Rakyat IndonesiaBank Nagari

CitibankBank BukopinPT Bank Jabar

PT Bank DanamonTotal Rupiah






2008 2007

Pindahan 19.067.313.312 24.599.638.774Bank:Valuta Asing:Citibank 10.601.588.739 11.298.030.030PT Bank Mandiri 8.638.592.204 10.134.662.320PT Bank BNI 4.109.118.640 8.103.834.096Jumlah bank 42.416.612.895 54.136.165.220

Deposito berjangka (kantor pusat)Rupiah

PT Bank Mandiri 504.600.000.000 348.700.00.000PT Bank Bukopin 453.940.000.000 305.268.208.904PT Bank Rakyat Indonesia 318.100.000.000 598.880.000.000PT Bank BNI 298.600.000.000 72.300.000.000PT Bank Jabar 159.200.000.000 35.000.000.000PT Bank Mega Syariah 97.220.000.000 90.220.000.000PT Bank Niaga 20.000.000.000 20.000.000.000PT Bank Muamalat 10.000.000.000 -PT Bank Permata - 30.000.000.000

Valuta Asing:PT Bank Mandiri 16.425.000.000 9.419.000.000PT Bank BNI 16.425.000.000 -PT Bank Permata - 9.419.000.000

Jumlah deposito berjangka 1.894.510.000.000 1.519.206.208.904

Jumlah kas dan setara kas 1.937.317.150.437 1.573.903.912.024

Rincian saldo bank kantor pusat dan cabang-cabang per 31 Desember 2008 dan 2007 sebagai berikut :

2008 2007Bank:

Kantor Pusat 32.493.987.041 46.929.357.196Bandara Internasional Soekarno-Hatta 3.276.879.674 2.316.367.305Bandara Halim Perdanakusuma 13.139.000 6.069Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 1.000.000 4.298.707Bandara Polonia 2.647.896.525 2.734.029.716Bandara Sultan Syarif Kasim II 36.459.807 35.851.701Bandara Internasional Minangkabau 2.827.295.024 875.188.573Bandara Sultan Iskandar Muda 612.526.579 113.394.888Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 306.475.342 253.147.673Bandara Sultan Thaha 141.500.216 308.161.675Bandara Depati Amir 59.453.687 566.361.717

Jumlah bank 42.416.612.895 54.136.165.220

Brought forwardCash in banks:

Foreign Currencies:Citibank

PT Bank MandiriPT Bank BNI

Total cash in banks

Time deposits (Head Office)Rupiah

PT Bank MandiriPT Bank Bukopin

PT Bank Rakyat IndonesiaPT Bank BNI

PT Bank JabarPT Bank Mega Syariah

PT Bank NiagaPT Bank Muamalat

PT Bank Permata

Foreign Currencies:PT Bank Mandiri

PT Bank BNIPT Bank PermataTotal time deposits

Total cash and cash equivalents

Details of cash in banks of head office and its branches offices as of December 31, 2008 and 2007 are as follows:

Cash in banks:Head Office

Soekarno-Hatta AirportHalim Perdanakusuma Airport

Sultan Mahmud Badaruddin II AirportPolonia Airport

Sultan Syarif Kasim II AirportMinangkabau Airport

Sultan Iskandar Muda AirportKijang/Raja Haji Fisabilillah Airport

Sultan Thaha AirportDepati Amir Airport

Total cash in banks





4. SURAT BERHARGA

2008 2007Obligasi yang diperdagangkan 175.924.492.500 210.279.539.160Unit Penyertaan Reksadana 54.795.608.908 52.311.854.442Saham yang diperdagangkan di bursa efek 3.317.040.000 9.609.660.000Jumlah surat berharga 234.037.141.408 272.201.053.602

a. Obligasi yang diperdagangkan2008 2007

Obligasi PGN Euro Finance Ltd 55.058.242.500 47.153.868.750Obligasi a/n Medco (USD) 22.173.750.000 18.743.810.000Obligasi a/n Bond Republic of Indonesia RI Seri 2014 19.710.000.000 22.312.755.410Syariah Negara (SBSN) IFR 0001 18.600.000.000 -Obligasi PLN IX Seri A tahun 2007 10.075.000.000 10.050.000.000Obligasi Pemerintah FR0028 9.000.000.000 -Obligasi Perum Pegadaian XII Seri A 7.000.000.000 7.101.500.000Obligasi Danareksa II Tahun 2007 5.512.500.000 5.000.000.000Obligasi Indosat VI Seri A th. 2008 5.000.000.000 -Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 5.000.000.000 5.050.000.000Obligasi Mobile 8 I Tahun 2007 4.895.000.000 5.018.500.000Obligasi Bakrieland dev. Seri A th. 2008 4.430.000.000 -Obligasi Indofood IV Tahun 2007 4.250.000.000 5.000.000.000Obligasi Astra Sedaya Finance IX Seri E 3.700.000.000 -Obligasi Syariah Ijarah PLN II 1.520.000.000 2.009.000.000Obligasi FRN BNI (USD) - 63.955.010.000Obligasi Exelkomindo FIN (USD) - 18.885.095.000Jumlah obligasi yang diperdagangkan 175.924.492.500 210.279.539.160

b. Unit Penyertaan Reksadana2008 2007

Reksadana PS.Uang Sidana Kas Maxima 20.082.851.996 -Reksadana Schroder D.T II 19.992.399.073 24.745.447.409Reksadana Mandiri Investa Berimbang 6.413.743.118 -Reksadana Mandiri Investa Aktif 2.797.664.137 4.876.272.046Reksadana IPB Syariah 2.312.405.104 4.912.094.927Reksadana Syariah Batasa Kombinasi 1.661.040.000 3.646.470.000Reksadana Paramita Platinum 1.535.505.480 2.016.122.399Reksadana Batasa Syariah Bank Niaga - 9.087.869.732Reksadana Big Dana Likuid - 3.027.577.929Jumlah unit penyertaan reksadana 54.795.608.908 52.311.854.442

c. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek2008 2007

Saham Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 3.317.040.000 9.609.660.000Jumlah Surat Berharga 234.037.141.408 272.201.053.602

Semua surat berharga tersebut diatas dinilai berdasarkan nilai wajar efek yang ditentukan dari nilai pasar yang tersedia pada Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2008.

Tingkat Bunga:2008 2007

Tingkat bunga obligasi – Rupiah 10,01% - 12,38% 10,01% - 12,38%Tingkat bunga obligasi – Dollar Amerika 6,75% - 8,75% 6,75% - 8,75%

4. MARKETABLE SECURITIES

Marketable bondsMutual Funds

Securities for trading in Stock ExchangeTotal marketable securities

a. Details of marketable bonds

Bonds of PGN Euro Finance LtdBonds of Medco (USD)

Bonds of Republic of Indonesia RI Seri 2014 BondsSyariah Negara (SBSN) IFR 0001

Bonds of PLN IX Seri A tahun 2007Bonds of Pemerintah FR0028

Bonds of Perum Pegadaian XII Seri ABonds of Danareksa II Tahun 2007Bonds of Indosat VI Seri A th, 2008

Bonds of Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007Bonds of Mobile 8 I Tahun 2007

Bonds of Bakrieland dev, Seri A th, 2008Bonds of Indofood IV Tahun 2007

Bonds of Astra Sedaya Finance IX Seri EBonds of Syariah Ijarah PLN II

Bonds of FRN BNI (USD)Bonds of Excelkomindo FIN (USD)

Total marketable bonds

b. Mutual Funds

Mutual Funds of PS.Uang Sidana Kas MaximaMutual Funds of Schroder D,T II

Mutual Funds of Mandiri Investa BerimbangMutual Funds of Mandiri Investa Aktif

Mutual Funds of IPB SyariahMutual Funds of Syariah Batasa Kombinasi

Mutual Funds of Paramita PlatinumMutual Funds of Batasa Syariah Bank Niaga

Mutual Funds of Big Dana LikuidTotal mutual funds

c. Securities for trading in Stock Exchange

Shares of Bank Negara Indonesia (Persero) TbkTotal marketable securities

All securities are valued based on fair value which is determined from the effects of market value available on the Indonesia Stock Exchange as of December 31, 2008.

Bonds interest:

Bonds interest rate – RupiahBonds interest rate – US Dollar





5. PIUTANG USAHA

2008 2007Piutang usaha:

Aeronautika 362.259.539.849 331.808.910.364Non Aeronautika 171.118.649.958 119.295.403.607

Piutang PPN Keluaran 22.968.528.293 16.548.081.163Sub jumlah 556.346.718.100 467.652.395.134

Cadangan penyisihan piutang tak tertagih:Saldo awal cadangan piutang usaha (149.021.548.528) (121.981.268.894)Pembentukan selama tahun berjalan (74.124.911.201) (27.040.279.634)Saldo akhir cadangan piutang usaha (223.146.459.729) (149.021.548.528)

Jumlah bersih 333.200.258.371 318.630.846.606

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut :2008 2007

Lancar 220.407.267.940 147.453.735.909Lewat jatuh tempo:

Antara 1 sampai 2 tahun 84.704.987.544 176.324.268.165Antara 2 sampai 3 tahun 98.528.499.548 77.867.819.146Lebih dari 3 tahun 152.705.963.068 66.006.571.914

556.346.718.100 467.652.395.134Dikurangi: Penyisihan piutang tak tertagih (223.146.459.729) (149.021.548.528)Jumlah bersih 333.200.258.371 318.630.846.606

Pada cadangan penyisihan piutang tak tertagih, tercatat pembentukan selama tahun berjalan sebesar Rp 74.124.911.201, sedangkan penyisihan piutang tak tertagih selama tahun berjalan sebesar Rp 57.456.809.932 (lihat catatan 29), terdapat selisih sebesar Rp 16.668.101.269. Selisih ini merupakan kurs atas piutang tak tertagih yang sudah terjadi sejak tahun-tahun lalu.

5. ACCOUNTS RECEIVABLES

Accounts receivable:Aeronautic

Non AeronauticPrepaid VAT - Output

Sub total

Allowance for doubtful accounts:Beginning balance

Reserve for current yearEnding balance

Total receivables - net

Details of aging schedule are as follows:

CurrentMaturity:

1 - 2 years2 - 3 years> 3 years

Less: allowance for doubtful accountsTotal receivables - net

Allowance for bad debts accounts is stated in the current year amounting to Rp 74,124,911,201, meanwhile the bad debt accounts in the current year amounting Rp 57,456,809,932 (see note 29). There is difference amounted to Rp 16,668,101,269. This difference represents exchange rate for bad debts account that has been occurred since last year.





Rincian piutang per debitur per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :

2008 2007Garuda Indonesia Airways 251.312.628.303 219.534.373.950Purantara Mitra Angkasa 16.617.408.909 13.668.143.102Singapore Airlines 16.380.607.797 17.981.491.287GMF Aero Asia, PT 11.420.237.128 414.819.687Pertamina/Yos Sudarso 9.668.519.160 1.152.232.129Air Asia 9.376.409.119 2.909.133.663Lion Air 9.103.238.770 6.880.161.820Jasa Angkasa Semesta, PT 8.909.962.046 1.498.047.537Cathay Pacific Airways 8.157.117.407 7.569.389.816Dewata Agung Wibawa 7.182.129.108 4.173.999.143Adam Air, PT 4.553.384.542 3.634.971.098Qantas Airways 4.473.837.864 3.744.954.677Gapura Angkasa 4.173.927.773 560.396.649Wahana Dirgantara, PT 3.979.207.800 4.500.667.182Perum Telekomunikasi 3.014.725.553 234.821.691Inti Dufree Promosindo, PT 2.969.865.112 2.781.847.609Sanggraha Daksa Mitra 2.931.140.354 2.562.463.275Java Jet Jeppesen 2.790.971.040 2.400.744.861KLM Royal Dutch Airlines 2.761.818.535 2.414.683.845Level Delapan Utama, PT 2.724.545.380 2.132.730.524Angkasa Citra Saran /ACS 2.577.185.417 88.441.382Emirat Arab 2.545.454.718 2.012.254.839Thai International A/W 2.201.578.410 2.370.054.906Jetstar Airways 2.183.230.053 3.118.671.213Macau Eagle 2.041.843.762 1.187.479.609Indonesia Airlines, PT 1.872.840.034 1.779.503.983Griya Kaya Kreasi Graha 1.681.873.936 1.526.217.534Gulf Air Company 1.668.172.945 215.907.300Pertamina 1.657.147.544 5.093.742.184Yemen Airways 1.626.780.275 1.335.060.784Air Nuigini 1.603.816.497 1.829.269.641Plasma Inti Media, PT 1.553.645.352 735.765.069Valu Air 1.526.649.876 635.236.763Air Lanca, Ltd 1.524.237.919 1.654.407.491Unex Ainti Indonesia 1.497.625.747 789.541.271Korean Airlines 1.483.554.444 1.437.044.935Metro batavia, PT 1.369.476.478 1.425.324.853Tiger Airways 1.354.415.136 305.734.523Mandara Jasindo Sena 1.244.776.315 7.810.234.524Profita Garda Kencana, PT 1.186.805.417 1.186.805.517Lufthansa GA 1.174.608.977 1.164.243.818Air India 1.156.201.521 2.014.994.094Mitra Karsa Media, PT 1.139.773.717 704.668.485Eva Air 1.123.115.141 5.403.505Bank Central Asia (BCA) 1.079.266.033 189.635.688Jatayu, PT 4.491.853.810 4.066.594.613Silk Air 2.870.301.008 3.292.674.450Malaysia Airlines System 1.149.973.231 6.395.630.465China Airlines 66.066.900 2.164.315.285Merpati Nusantara A/L 8.804.312.696 8.424.661.356Qatar Airways 1.840.717.647 2.259.808.001Lain-lain 115.047.795.445 99.682.595.508Jumlah piutang usaha 556.346.718.100 467.652.395.134

Details of accounts receivable as of December 31, 2008 and 2007 are as follows:

Garuda Indonesia AirwaysPurantara Mitra Angkasa

Singapore AirlinesGMF Aero Asia, PT

Pertamina/Yos SudarsoAir AsiaLion Air

Jasa Angkasa Semesta, PTCathay Pacific Airways

Dewata Agung WibawaAdam Air, PT

Qantas AirwaysGapura Angkasa

Wahana Dirgantara, PTPerum Telekomunikasi

Inti Dufree Promosindo, PTSanggraha Daksa Mitra

Java Jet JeppesenKLM Royal Dutch AirlinesLevel Delapan Utama, PT

Angkasa Citra Saran /ACSEmirat Arab

Thai International A/WJetstar Airways

Macau EagleIndonesia Airlines, PT

Griya Kaya Kreasi GrahaGulf Air Company

PertaminaYemen Airways

Air NuiginiPlasma Inti Media, PT

Valu AirAir Lanca, Ltd

Unex Ainti IndonesiaKorean Airlines

Metro batavia, PTTiger Airways

Mandara Jasindo SenaProfita Garda Kencana, PT

Lufthansa GAAir India

Mitra Karsa Media, PTEva Air

Bank Central Asia (BCA)Jatayu, PT

Silk AirMalaysia Airlines System

China AirlinesMerpati Nusantara A/L

Qatar AirwaysOthers

Total account receivables





PT Garuda Indonesia (Persero)

Saldo piutang usaha PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2008 tercatat Rp 251.312.628.303, dan telah disisihkan sebesar Rp 124.105.527.523. Berdasarkan surat dari PT Garuda Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2008, PT Garuda Indonesia berencana melakukan restrukturisasi hutang.

PT Adam Air

PT Adam Air telah dinyatakan pailit pada tanggal 18 Maret 2008. Tagihan yang diajukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) selanjutnya disampaikan kepada Tim Kurator PT Adam Skyconnection Airlines (dalam pailit). Saldo PT Adam Air semula tercatat Rp 7.359.975.532, terdapat pembayaran di bulan Maret dan April 2008 sebesar Rp 2.806.590.990, sehingga saldo per 31 Desember 2008 menjadi sebesar Rp 4.553.384.542, atas saldo ini telah dilakukan penyisihan sebesar 100%.

Rincian piutang kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 19.030.951.731 18.317.420.867Bandara Internasional Soekarno-Hatta 456.977.763.392 379.807.855.880Bandara Halim Perdanakusuma 10.361.744.950 12.041.633.625Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 5.177.500.585 3.242.818.633Bandara Supadio 2.495.385.112 1.656.469.776Bandara Polonia 48.313.699.448 42.224.593.435Bandara Sultan Syarif Kasim II 4.120.693.657 2.838.672.290Bandara Internasional Minangkabau 5.289.566.672 4.223.944.352Bandara Sultan Iskandar Muda 1.890.429.287 1.416.192.742Bandara Husein Sastranegara 1.415.456.580 1.259.765.725Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 225.260.087 102.721.276Bandara Sultan Thaha 495.937.478 338.165.107Bandara Depati Amir 552.329.121 182.141.426

556.346.718.100 467.652.395.134Dikurangi : Penyisihan piutang tak tertagih (223.146.459.729) (149.021.548.528)Jumlah bersih 333.200.258.371 318.630.846.606

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen perseroan berpendapat bahwa penyisihan piutang tak tertagih cukup untuk menutupi kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

PT Garuda Indonesia (Persero)

Balance of account receivable from PT Garuda Indonesia as of December 31, 2008 is recorded at the amount of Rp 251,312,628,303, which has been set aside amounting to Rp 124,105,527,523. Based on the letter from PT Garuda Indonesia on October 20, 2008, PT Garuda Indonesia is planning for debt restructuring.

PT Adam Air

PT Adam Air was declared bankrupt on March 18, 2008. The invoice submitted by PT Angkasa Pura II (Persero) will be submitted to the Curator team of PT Adam Skyconnection Airlines (in bankruptcy). PT Adam Air`s balance originally was recorded at the amount of Rp 7,359,975,532, there were payments in March and April 2008 amounting Rp 2,806,590,990, so that the balance as of December 31, 2008 amounting to Rp 4,553,384,542, on this balance has been provided 100% allowance for uncollectible amount.

Details of accounts receivable in the head office and branch offices are as follows:

Head OfficeSoekarno-Hatta International Airport

Halim Perdanakusuma AirportSultan Mahmud Badaruddin II Airport

Supadio AirportPolonia Airport

Sultan Syarif Kasim II AirportMinangkabau Internasional Airport

Sultan Iskandar Muda AirportHusein Sastranegara Airport


Less: allowance for doubtful accountsTotal receivables - net

Based on the review of the status of the individual receivable at the end of the year, the Company’s management believes that the allowance for doubtful account is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.





6. PIUTANG LAIN-LAIN

2008 2007Piutang kepada PT Angkasa Pura Schiphol 12.381.887.700 10.650.684.954Piutang pegawai 3.253.193.443 2.525.637.143Lain-lain 2.280.323.817 7.695.583.443Jumlah 17.915.404.960 20.871.905.540

Piutang kepada PT Angkasa Pura Schiphol per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp 12.381.887.700 dan Rp 10.650.684.954 (masing-masing setara USD 1,130,766), merupakan pinjaman untuk proyek pengembangan dan pengoperasian automated border passage system (electronic immigration system) berjangka waktu selama 5 tahun (periode 2 Maret 2007 sampai dengan 2 Maret 2013) dengan tingkat bunga 6% per tahun.

7. PERSEDIAAN

2008 2007Pemeliharaan elektronika 5.422.401.649 5.480.694.553Pemeliharaan listrik dan air 3.894.236.606 4.265.206.763Pemeliharaan peralatan mekanikal & AC 2.095.875.584 2.541.685.421Keperluan PKP PK 1.151.416.185 1.088.130.870Alat angkut, alat-alat berat kendaraan PKP-PK 569.042.589 671.447.782Keperluan elektronika 516.109.436 537.841.411Keperluan ATK dan cetakan umum 393.527.832 315.183.011Keperluan listrik dan air 259.740.800 136.609.750Pemeliharaan bangunan 150.718.000 74.837.000Keperluan bahan bakar pelumas 98.110.291 323.169.060Keperluan mekanik dan AC 77.990.300 52.735.000Keperluan kebengkelan 73.493.280 90.477.480Keperluan lain-lain 12.207.637 38.180.200Jumlah 14.714.870.189 15.616.198.301

Rincian persediaan kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 108.049.972 139.050.853Bandara Internasional Soekarno-Hatta 7.682.208.839 8.541.793.025Bandara Halim Perdanakusuma 473.796.705 442.064.930Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 135.496.598 156.958.209Bandara Supadio 144.913.258 148.081.508Bandara Polonia 1.222.461.062 1.276.776.635Bandara Sultan Syarif Kasim II 546.967.412 556.488.308Bandara Internasional Minangkabau 91.515.638 77.161.638Bandara Sultan Iskandar Muda 194.825.287 113.374.037Bandara Husein Sastranegara 87.583.693 63.718.808Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 4.007.236.650 4.087.901.850Bandara Sultan Thaha 16.111.475 -Bandara Depati Amir 3.703.600 12.828.500Jumlah 14.714.870.189 15.616.198.301

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan yang dimiliki terhadap kemungkinan risiko kebakaran dan risiko lainnya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan untuk persediaan barang rusak, barang usang tidak diperlukan.

6. OTHER RECEIVABLES

Loan to PT Angkasa Pura SchipholLoan to employees

OthersTotal

Loan to PT Angkasa Pura Schipol as of December 13, 2008 and 2007 amounting to Rp 12,381,887,700 and Rp 10,650,684,954 (equivalent to USD 1.130.766), represents loan for the project of development and operation of automated boarder passage system (electronic immigration system) with a period of 5 years (March 2, 2007 until March 2, 2013) and interest rate at 6% per annum.

7. INVENTORIES

Electronic maintenanceElectricity and water maintenance

Mechanical tools and AC maintenancePKP-PK purposes

Transportation vehicles, heavy machines PKP-PKElectronic purposes

Office supplies and printing mattersUtilities

Building maintenanceFuel and lubricant

Mechanical and AC purposesWorkshop purposes

OthersTotal

Details of inventories in the head office and branch offices are as follows:




Sultan Syarif Kasim II AirportMinangkabau International Airport



Total

The Company does not insure the inventories against possible risks of fire and other risks.

Based on the review of the conditions of iventories at the end of year, the Company`s management believes that allowance for damage and obsolete inventory is not necessary.





8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

2008 2007Biaya umum 10.674.458.474 6.577.573.651Biaya pegawai 7.587.269.645 8.228.288.758Biaya persediaan 431.843.570 289.074.370Biaya pemeliharaan 98.369.600 118.019.000Lain-lain 406.146.699 1.108.162.498Jumlah 19.198.087.988 16.321.118.277

Rincian biaya dibayar dimuka kantor pusat dan cabang-cabang sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 10.621.403.166 7.043.113.888Bandara Internasional Soekarno-Hatta 3.788.736.665 4.315.283.699Bandara Halim Perdanakusuma 425.579.859 395.338.431Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 493.302.737 442.210.903Bandara Supadio 297.099.173 393.026.979Bandara Polonia 1.548.084.226 858.440.027Bandara Sultan Syarif Kasim II 529.163.267 556.578.909Bandara Internasional Minangkabau 294.794.000 1.092.966.553Bandara Sultan Iskandar Muda 372.670.826 652.655.319Bandara Husein Sastranegara 335.279.088 258.871.140Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 155.616.693 142.276.010Bandara Sultan Thaha 187.277.742 97.191.292Bandara Depati Amir 149.080.546 73.165.127Jumlah 19.198.087.988 16.321.118.277

9. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

2008 2007Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007

(lihat catatan 34)34.037.672.991 34.037.672.991

Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006 44.765.486.207 70.069.809.024

SKPLB No. 08/207/05/051/07 tahun 2005 10.518.373.513 10.518.373.513

SKPLB No. 023/206/04/051/06 tahun 2004 300.000.000 300.000.000

SKPLB No. 0131/207/03/051/05 tahun 2003 500.000.000 500.000.000Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2004 165.002.370 165.002.370PPN masukan - 2.617.506.309Jumlah 90.286.535.081 118.208.364.207

• Perseroan memperoleh Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) No 08/207/05/051/07 tanggal 28 Juni 2007 atas PPN Dalam Negeri tahun 2005 sebesar Rp 130.533.303.625 atas ketetapan ini Perseroan telah mengajukan keberatan. Sehubungan dengan tagihan pajak tersebut, pada tanggal 28 Juni 2007, KPP BUMN telah melakukan pemindahbukuan sebesar Rp 10.518.373.513 dari SKPLB PPh Badan tahun 2005, dan pada tanggal 12 Agustus 2008 pemindahbukuan sebesar Rp 44.765.486.207 dari SKPLB PPh Badan tahun 2006.

8. PREPAID EXPENSES

GeneralEmployeesInventory

MaintenanceOthersTotal

Details of prepaid expenses in the head office and branch offices are as follows:







Total

9. PREPAID TAXES

Overpayment on Corporate income tax of 2007 (see note 34)

Overpayment on Corporate income tax of 2006Tax assesment of overpayment (SKPLB)

No 08/207/05/051/07 in 2005Tax assesment of overpayment (SKPLB)

No 023/206/04/051/06 in 2004Tax assesment of overpayment (SKPLB)

No 0131/207/03/051/05 in 2003Income tax article 21 in 2004

VAT inTotal

• The Company received tax assessment letter ofunderpayment No 08/207/05/051/07 dated June 28, 2007 on domestic VAT year 2005 amounting to Rp 130,533,303,625, on this decision the Company appealed for objection. In connection to the claim for tax refund, on July 28, 2007, KPP (tax office) BUMN has transferred an amount of Rp 10,518,373,513 from the tax assessment letter of overpayment year 2005, and on August 12, 2008 the amount transfered amounted to Rp 44,765,486,207 from the assessment letter of overpayment of corporate income tax year 2006.





10. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

2008 2007Jasa Aeronautika 98.991.168.136 100.248.100.542Jasa Non Aeronautika 36.475.176.048 46.426.286.421Jasa Kargo 59.564.241 138.038.555

135.525.908.425 146.812.425.518

Rincian pendapatan yang masih harus diterima kantor pusat dan cabang-cabang adalah berikut:

2008 2007Kantor Pusat 10.875.243.976 7.955.806.676Bandara Internasional Soekarno-Hatta 115.235.265.683 130.142.156.470Bandara Halim Perdanakusuma 2.003.822.937 386.319.191Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 2.138.667.861 1.979.840.495Bandara Supadio 329.468.522 298.121.144Bandara Polonia 2.446.479.863 3.776.240.513Bandara Sultan Syarif Kasim II 264.092.353 380.080.853Bandara Internasional Minangkabau 1.461.553.984 1.226.470.643Bandara Sultan Iskandar Muda 21.848.636 4.818.000Bandara Husein Sastranegara 199.952.047 270.608.082Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 17.130.908 20.322.009Bandara Sultan Thaha 321.256.724 72.151.771Bandara Depati Amir 211.124.931 299.489.671Jumlah 135.525.908.425 146.812.425.518

11. PENYERTAAN

2008 2007PT Garuda Indonesia Airways (MCB) 201.817.000.000 201.817.000.000PT Gapura Angkasa 89.043.931.940 80.688.023.376PT Railink Indonesia 42.725.176.660 42.014.383.238PT Angkasa Pura Schiphol - 2.027.570.089Jumlah 333.586.108.600 326.546.976.703

Investasi pada PT Gapura Angkasa

Merupakan kepemilikan Perseroan atas 31,25% saham-saham yang dikeluarkan oleh PT Gapura Angkasa, Perseroan yang bergerak dalam bidang ground handling services.

Nilai investasi per 31 Desember 2008 dan 2007 dinyatakan sebagai berikut:

2008 2007Nilai perolehan 67.200.000.000 67.200.000.000Bagian laba bersih kumulatif 14.243.622.584 14.243.622.584Dividen (1.062.500.000) (1.062.500.000)Bagian laba (rugi) tahun buku 2007 306.900.792 306.900.792Bagian laba (rugi) tahun buku 2008 8.355.908.564 -Nilai tercatat akhir tahun 89.043.931.940 80.688.023.376

Sampai dengan laporan ini selesai, laporan keuangan PT Gapura Angkasa per 31 Desember 2008 yang diaudit, belum diterima.

10. ACCRUED REVENUES

Aeronautic ServiceNon-Aeronautic Service

Cargo Service

Details of accrued revenues in the head office and branch offices are as follows:







Total

11. INVESTMENTS

PT Garuda Indonesia Airways (MCB)PT Gapura AngkasaPT Railink Indonesia

PT Angkasa Pura SchipholTotal

Investment in PT Gapura Angkasa

Represents Company`s direct ownership interest of 31.25% shares of PT Gapura Angkasa, which core bisnis is ground handling services.

The value of investment as of December 31, 2008 and 2007 is as follows:

Acquisition valueEquity in cummulative net gain

DividendEquity in net gain (losses) in 2007Equity in net gain (losses) in 2008

Carrying amount at the end of year

Up to this report is completed, the audited financial statements of PT Gapura Angkasa for the year ended December 31, 2008 have not been received.





Investasi pada PT Angkasa Pura Schiphol

Merupakan kepemilikan Perseroan atas 50% saham-saham yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Schiphol, sebesar USD 1,500,000 dengan kurs Rp 2.308 atau setara dengan Rp 3.462.000.000, sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S.688/M.K.016/1995 tanggal 27 Nopember 1995. PT Angkasa Pura Schiphol bergerak dalam bidang jasa konsultan penerbangan.

Kepengurusan (manajemen) PT Angkasa Pura Schiphol merupakan kepengurusan bersama antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan Schiphol /management Service BV sesuai dengan akta notaris Sutjipto, SH., No. 90 tanggal 8 April 1996.

Nilai investasi per 31 Desember 2008 dan 2007 dinyatakan sebagai berikut :

2008 2007Nilai perolehan 3.462.000.000 3.462.000.000Bagian laba (rugi) bersih kumulatif (591.245.413) (591.245.413)Bagian laba (rugi) tahun 2007 (843.184.498) (843.184.498)Bagian laba (rugi) tahun 2008 (2.027.570.089) -Nilai tercatat akhir tahun - 2.027.570.089

Berdasarkan Laporan Keuangan 2008 (tidak diaudit), atas bagian kerugian PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 2.964.687.955 telah melebihi nilai tercatat penyertaan sehingga nilai tercatat penyertaan pada akhir tahun nihil.

Sampai dengan laporan ini selesai, laporan keuangan PT Angkasa Pura Schiphol per 31 Desember 2008 yang diaudit, belum diterima.

Investasi pada PT Garuda Indonesia Airways

Sertifikat obligasi wajib konversi (Mandatory Convertible Bonds (MCB) PT Garuda Indonesia Airways (PT GIA) sebesar Rp 201.817.000.000, merupakan hasil kompensasi hutang PT GIA kepada Perseroan yang terdiri dari faktur tagihan sebesar Rp 20.103.589.962,38 dan USD 18.938.360,70. Tanggal jatuh tempo sertifikat 2 Nopember 2006 dengan bunga 4% per tahun yang wajib dikonversikan menjadi 201.817 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham dalam Perseroan Penerbangan PT GIA sesuai dengan ketentuan dalam Subscription Agreement tanggal 10 Agustus 2001 antara PT GIA dengan Perseroan. Pada tahun 2008, Perseroan telah menerima dana konpensasi atas penyelesaian rekonsiliasi obligasi wajib konversi untuk periode 2 November 2006 sampai dengan 13 April 2007 sebesar Rp 6.579.234.200.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Angkasa Pura II (Persero) No. RIS-02/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008, pemegang saham (pemerintah) menyetujui pelaksanaan konversi sertifikat obligasi wajib konversi menjadi 201.817 lembar saham biasa dengan nilai nominal @Rp 1.000.000 yang dilakukan pada tanggal 1 November 2006.

Investment in PT Angkasa Pura Schiphol

Represents Company`s direct ownership interest of 50% shares of PT Angkasa Pura Schiphol amounting to USD 1,500,000, with exchange rate of Rp 2,308 or equivalent to Rp 3,462,000,000 as approved by the Minister of Finance of The Republic of Indonesia in his Decision Letter No S.688/M.K.016/1995 dated November 27, 1995, PT Angkasa Pura Schiphol core business is flight consultant services.

PT Angkasa Pura II (Persero) Schiphol`s management is under joint management of Schiphol Management Service BV and the Company as stipulated in the notarial deed No 90 dated April 8, 1996 of Sutjipto, SH.

The value of investment as of December 31, 2008 and 2007 is as follows:

Acquisition valueEquity in cumulative net gain

Equity in net gain (losses) in 2007Equity in net gain (losses) in 2008


Based on the unaudited Financial Statements for the year ended December 31, 2008, on loss portion of PT Angkasa Pura II (Persero) amounting to Rp 2,964,687,955 has exceeded the investment carrying amount, so the amount is nil.

Up to this report is completed, the audited financial statements of PT Angkasa Pura Schiphol for the year ended December 31, 2008 have not been received. Investment in PT Garuda Indonesia Airways

Mandatory Convertible Bonds of PT Garuda Indonesia Airways (GIA) amounting to Rp 201,817,000,000 represent a compensation of PT Garuda Indonesia Airways’ payables to the Company, consisting of bills for the amount of Rp 20,103,589,963.38 and USD 18,938,360.70. Its mature date should be on November 2, 2006, with interest rate at 4% per annum and it must be converted into 201,817 shares of common stock with par value of Rp 1,000,000 per share, such conversion is arranged in the Subscription Agreement dated August 10, 2001 between the Company and PT Garuda Indonesia Airways. In 2008, the Company has received the funds on the settlement of reconciliation bonds compensation required for the conversion for the period from November 2, 2006 until April 13, 2007 amounting to Rp 6,579,234,200.

According to Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Angkasa Pura II (Persero) No RIS-02/MBU/2008 dated Juni 27, 2008 the shareholder (Government) had approved the conversion of mandatory Convertible Bonds into 201,817 shares of common stock with par value of Rp 1,000,000 each which was done on November 1, 2006.





Pada tanggal 11 Maret 2009, PT Angkasa Pura II (Persero) telah menerima asli surat kolektif saham sejumlah 201.817 saham dengan nomor urut 0007950813 sampai dengan 0008152629 yang seluruhnya bernilai nominal Rp 201.817.000.000 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 2009 untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero).

Investasi pada PT Purantara Mitra Angkasa Dua

Merupakan kepemilikan Perseroan atas 20% saham-saham yang dikeluarkan PT Purantara Mitra Angkasa Dua sebesar Rp 5.253.280.125, merupakan kompensasi sewa tanah selama periode 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dilaksanakan dimuka sebagai setoran sesuai dengan perjanjian sewa tanah No. SPSW.02.1.A/TU.308/AP II-2002 yang diaddendum dengan perjanjian sewa tanah No. ADD.1.SPSW.02.1.A/TU.308/2002-APII.

Nilai investasi per 31 Desember 2008 dan 2007 dinyatakan sebagai berikut:

2008 2007Nilai Perolehan 5.253.280.125 5.253.280.125Bagian Laba (Rugi) Bersih Kumulatif (5.253.280.125) (5.253.280.125)Nilai tercatat akhir tahun - -

Sampai dengan laporan ini selesai, laporan keuangan PT Purantara Mitra Angkasa Dua per 31 Desember 2008 yang diaudit, belum diterima.

Investasi pada PT Railink Indonesia

Merupakan kepemilikan Perseroan atas 40% saham-saham yang dikeluarkan PT Railink Indonesia, sebesar Rp 40.000.000.000. PT Railink Indonesia merupakan Perseroan Joint Venture (patungan) antara Perseroan dengan PT Kereta Api Indonesia yang bertugas untuk mengelola kegiatan usaha kereta api bandara, yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan antara Perseroan dengan PT Kereta Api Indonesia No. SPKS.023.1/KS.006.2006-APII dan Nomor 98/HK/UM/2006 tanggal 14 Agustus 2006.

Nilai investasi per 31 Desember 2008 dan 2007 dinyatakan sebagai berikut :

2008 2007Nilai perolehan 40.000.000.000 40.000.000.000Bagian laba (rugi) tahun buku 2007 2.014.383.238 2.014.383.238Bagian laba (rugi) tahun buku 2008 710.793.422 -Nilai tercatat akhir tahun 42.725.176.660 42.014.383.238

Sampai dengan laporan ini selesai, laporan keuangan PT Railink Indonesia per 31 Desember 2008 yang diaudit, belum diterima.

On March 11, 2009, PT Angkasa Pura II (Persero) has received share collective letter of 201,817 shares from No 0007950813 until 0008152629 with par value of Rp 201,817,000,000 issued in Jakarta on January 9, 2009 for and under the name PT Garuda Indonesia Airways (Persero).

Investment in PT Purantara Mitra Angkasa Dua

Represents Company`s direct ownership interest at 20% shares of PT Purantara Mitra Angkasa Dua amounting to Rp 5,253,280,125, which is a compensation for land rental for the period of 11 (eleven) years and 3 (three) months paid-in advance as a payment of PT Angkasa Pura II (Persero) according to land rental agreement No Spsw.02.1.a/tu.308/AP II-2000 and its amendment No ADD.1.SPSW.02.1.A/TU.308/2002-APII

The value of investment as of December 31, 2008 dan 2007 is as follows:

Acquisition costEquity in cumulative net gain (losses)


Up to this report is completed, the audited financial statements of PT Purantara Mitra Angkasa II for the year ended December 31, 2008 have not been received. Investment in PT Railink Indonesia

Represents Company`s direct ownership interest of 40% shares of PT Railink Indonesia amounting to Rp 40,000,000,000, PT Railink Indonesia is joint venture company owned by PT Angkasa Pura II (Persero) and PT Kereta Api Indonesia, conducting its business in managing train and airport under joint venture agreement between PT Angkasa Pura II (Persero) and PT Kereta Api Indonesia No SPKS.023.1/KS.006/2006-AP II and No 98/HK/UM/2006 dated August 14, 2006.

The value of investment as of December 31, 2008 dan 2007 is as follows:

Acquisition costEquity in net gain (losses) in 2007Equity in net gain (losses) in 2008


Up to this report is completed, the audited financial statements of PT Railink Indonesia for the year ended December 31, 2008 have not been received.





12. AKTIVA TETAP

2008

Jenis aktiva tetapSaldo 1 Jan 2008

Balance Jan 01, 2008Penambahan

AdditionPengurangan

Deduction Saldo 31 Des 2008

Balance Dec 31, 2008Biaya perolehanKepemilikan langsungTanah 334.509.923.080 2.035.392.234 - 336.545.315.314Bangunan dan lapangan 1.020.720.433.782 292.212.300.339 - 1.312.932.734.121Bangunan Gedung 1.015.385.848.330 29.464.335.679 - 1.044.850.184.009Peralatan terminal dan gedung 843.919.402.418 - - 843.919.402.418Instalasi dan jaringan 747.402.100.090 97.759.134.886 - 845.161.234.976Alat bantu navigasi 622.506.259.137 97.342.988.967 - 719.849.248.104Alat pengangkutan 164.134.937.365 14.983.632.312 - 179.118.569.677Alat-alat kantor 73.878.700.851 7.549.805.172 - 81.428.506.023Peralatan bengkel 1.388.412.578 1.985.863.269 - 3.374.275.847Lain-lain 86.341.633.899 - - 86.341.633.899

4.910.187.651.530 543.333.452.858 - 5.453.521.104.388Aktiva tetap kerjasama operasi 29.257.216.961 - 29.257.216.961Aktiva tetap dalam konstruksi 85.175.205.092 198.648.885.837 - 283.824.090.929Jumlah harga perolehan 5.024.620.073.583 741.982.338.695 - 5.766.602.412.278

Akumulasi penyusutanKepemilikan langsungBangunan dan lapangan 190.299.490.919 45.285.401.459 - 235.584.892.378Bangunan Gedung 290.030.112.672 23.118.576.579 - 313.148.689.251Peralatan terminal dan gedung 381.652.387.452 15.608.579.281 - 397.260.966.733Instalasi dan jaringan 408.031.297.078 10.931.269.318 - 418.962.566.396Alat bantu navigasi 278.657.669.863 77.401.566.289 - 356.059.236.152Alat pengangkutan 109.994.368.296 10.253.581.017 - 120.247.949.313Alat-alat kantor 57.995.958.193 10.505.143.149 - 68.501.101.342Peralatan bengkel 718.490.588 1.252.666.980 - 1.971.157.568Lain-lain 65.317.450.801 - - 65.317.450.801Jumlah akumulasi penyusutan 1.782.697.225.862 194.356.784.072 - 1.977.054.009.934

Aktiva tetap kerjasama operasi 1.170.643.414 585.321.707 1.755.965.121Jumlah akumulasi penyusutan 1.783.867.869.276 194.942.105.779 - 1.978.809.975.055Nilai buku 3.240.752.204.307 3.787.792.437.223

12. FIXED ASSETS

Type of fixed assetsAcquisition CostDirect ownership

LandField construction

BuildingTerminal & building equipment

Networking & installationNavigation equipment

Transportation equipmentOffice equipment

Workshop toolsOthers

Fixed asstes of joint operationConstruction in progress

Total acquisition cost

Accumulated DepreciationDirect ownership

Field constructionBuilding

Terminal & building equipmentNetworking & installation

Navigation equipmentTransportation equipment

Office equipmentWorkshop tools

OthersTotal accumulated depreciation

Fixed assets of joint operationTotal accumulated depreciation

Book value





2007

Jenis aktiva tetapSaldo 1 Jan 2007

Balance Jan 01, 2007Penambahan

AdditionPengurangan

Deduction Saldo 31 Des 2007

Balance Dec 31, 2007Biaya perolehanKepemilikan langsungTanah 325.438.224.593 12.072.917.168 3.001.218.681 334.509.923.080Bangunan dan lapangan 991.928.746.864 28.791.686.918 - 1.020.720.433.782Bangunan Gedung 1.008.181.966.234 14.603.218.706 7.399.336.610 1.015.385.848.330Peralatan terminal dan gedung 741.869.822.049 109.102.055.812 7.052.475.443 843.919.402.418Instalasi dan jaringan 731.252.244.505 18.605.532.795 2.455.677.210 747.402.100.090Alat bantu navigasi 588.039.109.725 34.486.969.068 19.819.656 622.506.259.137Alat pengangkutan 152.192.924.760 11.988.068.605 46.056.000 164.134.937.365Alat-alat kantor 72.990.779.891 1.550.448.285 662.527.325 73.878.700.851Peralatan bengkel 591.723.628 796.688.950 - 1.388.412.578Lain-lain 81.681.055.369 4.684.558.530 23.980.000 86.341.633.899

4.694.166.597.618 236.682.144.837 20.661.090.925 4.910.187.651.530Aktiva tetap kerjasama operasi - 29.257.216.961 - 29.257.216.961Aktiva tetap dalam konstruksi 97.801.146.857 20.362.896.518 32.988.838.283 85.175.205.092Jumlah harga perolehan 4.791.967.744.475 286.302.258.316 53.649.929.208 5.024.620.073.583

Akumulasi penyusutanKepemilikan langsungBangunan dan lapangan 167.286.225.194 23.013.265.725 - 190.299.490.919Bangunan Gedung 257.689.257.700 34.842.465.603 2.501.610.631 290.030.112.672Peralatan terminal dan gedung 340.152.072.937 45.965.038.668 4.464.724.153 381.652.387.452Instalasi dan jaringan 370.923.866.552 38.174.457.788 1.067.027.262 408.031.297.078Alat bantu navigasi 236.908.010.301 41.767.127.135 17.467.573 278.657.669.863Alat pengangkutan 98.139.059.257 11.901.365.039 46.056.000 109.994.368.296Alat-alat kantor 52.601.525.875 6.007.299.809 612.867.491 57.995.958.193Peralatan bengkel 546.362.798 172.127.790 - 718.490.588Lain-lain 58.812.026.137 6.529.404.664 23.980.000 65.317.450.801Jumlah akum. penyusutan 1.583.058.406.751 208.372.552.221 8.733.733.110 1.782.697.225.862

Aktiva tetap kerjasama operasi - 1.170.643.414 - 1.170.643.414Jumlah akumulasi penyusutan 1.583.058.406.751 209.543.195.635 8.733.733.110 1.783.867.869.276Nilai buku 3.208.909.337.724 3.240.752.204.307

AKTIVA KSO

Aktiva KSO merupakan aktiva tanah Perusahaan yang dikelola oleh investor dalam rangka kerjasama operasi, dengan pola kerjasama per 31 Desember 2008 dan 2007 sebagai berikut : (lihat catatan 38)

2008 2007Built, Operate, Transfer (BOT)PT Sanggraha Daksa Mitra 1.982.182.417 1.982.182.417PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia 575.850.000 575.850.000PT Mandara Jasindo Sena 291.497.414 291.497.414PT Garuda Indonesia 151.688.850 151.688.850Built, Transfer, Operate (BTO)PT Wahana Dirgantara 13.097.219.110 13.097.219.110PT Gapura Angkasa 7.968.685.000 7.968.685.000PT Birotika Semesta 2.843.130.000 2.843.130.000PT Dharma Bandar Mandala 2.346.964.170 2.346.964.170Jumlah 29.257.216.961 29.257.216.961

Type of fixed assetsAcquisition costs

Direct ownershipLand


Terminal & building equipmentNetwork & InstallationNavigation equipment



Fixed assets of joint operationConstruction in progress

Total acquisition cost

Accumulated DepreciationsDirect ownership


Terminal & building equipmentNetwork & installationNavigation equipment



Total accumulated depreciation

Fixed asset of joint operationTotal accumulated depreciation

Book value

Joint Operation Assets

Joint Operation assets represents the Company`s land that is managed by the investor in the framework of joint operations, with the joint cooperation pattern as of December 31, 2008 and 2007 is as follows: (see note 38).

Built, Operate, Transfer (BOT)PT Sanggraha Daksa Mitra

PT Garuda Maintenance Facility Aero AsiaPT Mandara Jasindo Sena

PT Garuda IndonesiaBuilt, Transfer, Operate (BTO)

PT Wahana DirgantaraPT Gapura AngkasaPT Birotika Semesta

PT Dharma Bandar MandalaTotal





Aktiva KSO diatas belum termasuk aktiva yang bersifat tambahan atas interior, renovasi yang melekat pada bangunan terminal disekitarnya atas sewa dan konsesi. Pada tahun 2008 aktiva tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasindo dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 9.999.910.000.000. Manajemen Perusahaan beranggapan bahwa pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi risiko kerugian yang akan terjadi.

Aktiva dalam konstruksi

2008 2007Bangunan gedung dalam pengadaan 209.350.150.892 48.188.710.877Bangunan lapangan dalam pengadaan 39.734.438.244 28.958.633.099Tanah dalam pengadaan 5.076.512.818 3.612.304.720Alat bantu navigasi dalam pengadaan 2.280.284.225 -Instalasi dan jaringan dalam pengadaan 1.086.325.818 3.601.296.379Alat-alat terminal dan gedung dalam pengadaan 471.533.768 402.953.768Alat-alat kantor dalam pengadaan - 411.306.249Lain-lain aktiva dalam pengadaan 25.824.845.164 -Jumlah 283.824.090.929 85.175.205.092

Rincian aktiva dalam konstruksi kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut :

2008 2007Kantor Pusat 5.055.649.931 8.885.604.965Bandara Internasional Soekarno-Hatta 192.174.072.604 44.904.039.827Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 2.465.860.364 108.904.349Bandara Supadio 3.099.363.636 -Bandara Polonia 1.046.848.105 1.634.051.477Bandara Sultan Syarif Kasim II 2.440.047.043 2.162.912.143Bandara Internasional Minangkabau 2.316.947.274 1.829.245.907Bandara Sultan Iskandar Muda 66.010.452.062 25.650.446.424Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 1.497.954.545 -Bandara Sultan Thaha 7.371.934.230 -Bandara Depati Amir 344.961.135 -Jumlah 283.824.090.929 85.175.205.092

13. AKTIVA LAIN-LAIN

2008 2007Uang jaminan listrik dan air 2.337.448.530 2.337.448.530Biaya yang ditangguhkan - OverlayBiaya perolehan 63.560.907.277 35.748.608.650Akumulasi amortisasi (16.089.861.877) (12.905.013.930)Bersih 47.471.045.400 22.843.594.720Aktiva non operasional:Proyek Kualanamu 222.084.894.087 154.759.523.502Dana THT 63.224.964.136 48.136.353.239Tanah eks pool PPD 56.088.006.568 56.088.006.568Aktiva non operasional lainnya 31.686.368.358 24.347.716.417Piutang PT Gapura Angkasa - 15.465.600Jumlah aktiva non operasional 373.084.233.149 283.347.065.326Jumlah 422.892.727.079 308.528.108.576

Joint Operation assets stated above excluded additional assets of the interior, renovation attached to the surrounding of the terminal building on lease and concession. In 2008 fixed asset has been insured to PT Asuransi Jasindo with insurance coverage amounting to Rp 9,999,910,000,000. Management believes that the amount is sufficient to cover the risk of loss that will occur.

Construction in progress

Building in progressField construction in progress

Land in progressNavigation equipment in progressNetwork & installation in progress

Terminal and building equipment in progressOffice equipment in progress

Others in progressTotal

Details of construction in progress in the head office and branch offices are as follows:




Sultan Iskandar Muda AirportKijang/Raja Haji Fisabilillah Airport


Total

13. OTHER ASSETS

Electricity and water depositsDeferred charges - overlay

Acquisition costAccumulated amortization

netNon operating assets:

Kualanamu projectTHT (old age welfare) program fund

Land ex PPDOthers

PT Gapura Angkasa`s receivablesTotal non operating assets

Total





Dana THT

Dana THT per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp 63.224.964.136 dan Rp 48.136.353.239, merupakan dana titipan THT Kumpulan Karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri Cabang Soekarno-Hatta rekening nomor 1160000070665. Pada tanggal 28 Januari 2009 telah dibayar premi PSL dan kekurangan premi bulanan untuk bulan Januari 2008 sampai dengan Juni 2008 akibat perubahan manfaat dari paket gaji ke gaji dasar Asuransi THT Kumpulan Karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 58.488.347.146. (lihat catatan 21).

Rincian aktiva lain-lain kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 120.404.667.242 107.004.403.490Bandara Internasional Soekarno-Hatta 4.023.577.164 746.065.106Bandara Halim Perdanakusuma 14.412.985.822 3.017.887.216Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 20.190.677.381 2.461.959.886Bandara Supadio 1.956.951.591 4.792.125.228Bandara Polonia 20.962.029.385 25.260.191.647Bandara Sultan Syarif Kasim II 7.644.163.691 3.478.612.556Bandara Internasional Minangkabau 4.948.383.170 4.952.360.438Proyek Kualanamu 222.084.894.087 154.759.523.502Bandara Husein Sastranegara 786.189.322 2.054.979.507Bandara Sultan Thaha 901.374.890 -Bandara Depati Amir 4.576.833.334 -Jumlah 422.892.727.079 308.528.108.576

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

2008 2007Biaya pegawai 70.009.967.321 57.368.147.394Biaya kontrak 32.939.485.893 18.416.489.845Biaya sewa 16.656.706.402 14.353.736.517Biaya umum 8.569.141.200 12.039.660.924Biaya pemeliharaan 6.248.607.628 6.758.646.141Biaya persediaan 3.547.280.299 2.193.201.279Aktiva yang dibayarkan 247.990.550 236.224.782Lain-lain 1.401.552.051 1.353.242.359Jumlah 139.620.731.344 112.719.349.241

THT (old age welfare)

This Program Fund for the years ended December 31, 2008 and 2007 amounting to Rp 63,224,964,136 and Rp 48,136,353,239, represents temporary deposit of old age welfare program fund of the employees Association of PT Angkasa Pura II (Persero) which is placed at PT Bank Mandiri, Soekarno-Hatta branch a/c No 1160000070665. On January 28, 2009 PSL Premium and shortage of monthly Premium of January 2008 to June 2008 have been paid as a result of the changes in benefits from salary package to basic salary of employees insurance of old age welfare program of employees Association of PT Angkasa Pura II (Persero) amounting to Rp 58,488,347,146 (see note 21).

Details of other assets in the head office and branch offices are as follows:





Kualanamu ProjectHusein Sastranegara Airport


Total

14. ACCRUED EXPENSES

Employee expensesContract expenses

Rental expensesGeneral expenses

Maintenance expensesInventory expenses

Paid assetsOthersTotal





15. HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP

2008 2007PT Mobilindo Sumber Karya 3.384.240.000 -PT Waskita Karya 1.909.090.909 -PT Surya Putra 1.046.590.910 -PT Lubuk Minturun KP 897.717.273 -LPPM ITB Bandung 688.636.364 9.227.272.273PT Elektrindo Nusantara 680.385.494 680.385.494PT Asaba Computer Centre 546.779.983 -PT Jaya Trade Indonesia 352.000.000 -PT Dassindo Internusa Semesta 339.204.545 -CV Menara Alam Sakti 268.181.818 -PT Dharma Dimensi 132.849.499 132.849.499PT Angkasa Pura Schiphol - 2.503.080.667PT Abadi Jaya Cemerlang - 750.459.955PT Dian Angkasa Raya - 256.000.000Sunarya & Team - 222.750.000PT Amarta Teknikal Repair - 107.750.000Lain-lain 2.008.582.177 1.682.862.800Jumlah 12.254.258.972 15.563.410.688

Rincian hutang pembelian aktiva tetap kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 6.004.828.591 11.444.582.988Bandara Internasional Soekarno-Hatta 1.361.187.636 3.540.238.320Bandara Supadio 25.795.543 41.599.453Bandara Polonia 160.472.027 160.472.027Bandara Sultan Syarif Kasim II 54.497.900 317.497.900Bandara Internasional Minangkabau 1.965.741.593 59.020.000Bandara Sultan Iskandar Muda 1.927.272.727 -Bandara Depati Amir 754.462.955 -Jumlah 12.254.258.972 15.563.410.688

Hutang kepada PT Mobilindo Sumber Karya per 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.384.240.000 merupakan pengadaan kendaraan dinas Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) berdasarkan perjanjian No. PJJ.12.10.06/00/11/2008/181 tanggal 14 Nopember 2008. Hutang ini telah lunas pada tanggal 20 Pebruari 2009.

16. HUTANG DANA PENSIUN

2008 2007Hutang iuran pensiun 2.116.223.953 1.614.327.118Hutang iuran THT 1.420.626.275 3.512.514.716Jumlah 3.536.850.228 5.126.841.834

15. PAYABLES ON FIXED ASSET PUCHASE

PT Mobilindo Sumber KaryaPT Waskita Karya

PT Surya PutraPT Lubuk Minturun KP

LPPM ITB BandungPT Elektrindo Nusantara

PT Asaba Computer CentrePT Jaya Trade Indonesia

PT Dassindo Internusa SemestaCV Menara Alam Sakti

PT Dharma DimensiPT Angkasa Pura SchipholPT Abadi Jaya Cemerlang

PT Dian Angkasa RayaSunarya & Team

PT Amarta Teknikal RepairOthersTotal

Details of payables on fixed assets purchase in the head office and branch offices are as follows:




Sultan Iskandar Muda AirportDepati Amir Aiport

Total

Payables to PT Mobilindo Sumber Karya as of December 31, 2008 amounting to Rp 3,384,240,000 represent payables for procurement of official vehicles for directors of PT Angkasa Pura II (Persero) based on agreement No PJJ.12.10.06/00/11/2008/181, dated November 14, 2008. The payables had been settled on February 20, 2009.

16. PAYABLES PENSION FUND

Pension contribution payablesTHT contribution payables

Total





17. HUTANG LAIN-LAIN

2008 2007Titipan debitur 28.025.390.704 30.779.585.495Uang titipan lainnya 25.395.305.847 27.922.441.118Hutang BMG 4.994.200.332 53.710.014.804PT (Persero) Angkasa Pura I 1.559.569.672 9.919.028.005Hutang jangka pendek lainnya 3.852.000.000 3.599.999.998Jumlah 63.826.466.555 125.931.069.420

Titipan debitur per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp 28.025.390.704 dan Rp 30.779.585.495 merupakan setoran debitur yang tidak teridentifikasi namanya.

Uang titipan lainnya sebesar Rp 25.395.305.847 dan Rp 27.922.441.118, terdiri dari:

2008 2007PPN KMK 575 tahun 2005 13.901.432.410 13.901.432.410Koperasi karyawan 3.907.033.786 5.228.744.282Parkir distribusi parkir PEMDA 3.082.881.077 6.108.896.385PNBP pas bandara 2.248.684.000 -Lain-lain 2.255.274.574 2.683.368.041Jumlah 25.395.305.847 27.922.441.118

Hutang kepada PT Angkasa Pura I (Persero) timbul dari konsekuensi Surat Keputusan Bersama antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan Perseroan Nomor SP.104/HK.10.5/2005-DU dan SPKS.052/KM.006/2005-AP II tentang pelaksanaan pungutan jasa penerbangan luar negeri oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan Perseroan.

18. PENDAPATAN YANG DITERIMA DIMUKA

2008 2007Sewa ruang 43.534.185.699 41.807.291.117Pemasangan reklame 13.724.552.894 11.548.740.345Sewa tanah 6.298.039.865 5.279.206.797Konsesi dan pas 4.045.197.912 1.538.337.531Pendapatan insidentil 946.860.943 1.481.006.871Pemakaian listrik 295.503.336 89.133.763Sewa telepon 5.225.000 36.426.867Pendapatan pemakaian pair kabel - 100.409.333Jasa pendaratan dan penyimpanan pesawat - 3.675.150Lain-lain 32.985.767 -Jumlah 68.882.551.416 61.884.227.774

17. OTHER PAYABLES

Debtors temporary depositOther temporary deposist

BMG`s payablesPT (Persero) Angkasa Pura I

Other current payablesTotal

Debtors temporary deposits for the years ended December 31, 2008 and 2007 amounting to Rp 28,025,390,704 and Rp 30,779,585,495 represent unidentified debtors payments.

Other temporary deposits amounting to Rp 25,395,305,847 and Rp 27,922,441,118, are as follows:

PPN KMK 575 year 2005Employees cooperation

Parking Distribution to PEMDA (Regional government)Airport pass

OthersTotal

Debt to PT Angkasa Pura I (Persero) arises from the Mutual Agreement between PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero) No SP.104/HK.10.5/2005-DU and SPKS.052/KM.006/2005-AP II concerning the execution of overseas air transportation service collection by PT Angkasa Pura I (Persero) and the Company.

18. UNEARNED INCOME

Space rentalAdvertisingLand rental

Concession and passIncidental income

ElectricityTelephone

Income from pair cable usageLanding and airplane parking service

OthersTotal





Rincian pendapatan yang diterima dimuka kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Bandara Internasional Soekarno-Hatta 64.254.591.899 59.481.929.581Bandara Halim Perdanakusuma 9.225.457 35.475.457Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 2.043.953.960 267.545.697Bandara Supadio 211.620.711 171.708.666Bandara Polonia 624.120.000 698.740.697Bandara Sultan Syarif Kasim II 529.421.202 495.004.749Bandara Internasional Minangkabau - 74.634.932Bandara Sultan Iskandar Muda 162.245.633 60.366.623Bandara Husein Sastranegara 580.964.530 491.292.162Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 22.141.835 8.972.650Bandara Sultan Thaha 258.398.189 98.556.560Bandara Depati Amir 185.868.000 -Jumlah 68.882.551.416 61.884.227.774

19. HUTANG PAJAK

2008 2007Pajak Penghasilan:Pasal 21 26.970.035.090 21.205.750.986Pasal 23 1.196.624.105 694.894.548Pajak Penghasilan pasal 25(bulan Desember yang terhutang)

13.854.909.941 14.430.076.033

Pajak penghasilan pasal 29 (lihat catatan 34) 23.286.032.160 -Pajak Pertambahan NilaiPPN masukan (18.039.764.856) -PPN keluaran 28.579.223.755 8.383.099.019PPN-bersih 10.539.458.899 8.383.099.019Pajak Bumi dan Bangunan - 8.633.350.556

Bunga penagihan SKPKB - 27.936.618Jumlah 75.847.060.195 53.375.107.760

20. HUTANG JAMINAN

2008 2007Sewa ruang 9.257.949.575 8.096.159.974Instalasi listrik dan air 1.245.671.606 1.206.806.020Sewa air 144.776.258 -Sewa tanah 88.345.900 91.018.490Konsesi 44.616.000 -Lainnya 819.545.499 854.297.206Jumlah 11.600.904.838 10.248.281.690

Rincian hutang jaminan kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 13.014.250 13.014.249BandaraInternasional Soekarno-Hatta 8.137.036.128 7.445.778.128Bandara Halim Perdanakusuma 1.317.326.649 927.698.579Bandara Polonia 1.618.163.488 1.481.103.523Bandara Sultan Syarif Kasim II 277.434.417 159.007.242Bandara Internasional Minangkabau 166.720.154 151.766.010Bandara Husein Sastranegara 32.676.459 32.676.459Bandara Sultan Thaha 5.083.293 37.237.500Bandara Depati Amir 33.450.000 -Jumlah 11.600.904.838 10.248.281.690

Details of unearned income in the head office and brach offices are as follows:

Soekarno-Hatta International AirportHalim Perdanakusuma Airport



Sultan Iskandar Muda AirportHusein Sastranegara Airport162


Total

19. TAXES PAYABLE

Income tax:Article 21Article 23

Income tax article 25(payables for December)

Income tax article 29 (see note 34)Value Added Tax

VAT InVAT Out

VAT - NetLand and Building Tax

Interest in the Collection of Underpayment Tax Assessment Letter

Total

20. GUARANTEE PAYABLES

Space rentalElectricity and water installation

Water rentalLand rentalConcession

OthersTotal

Details of guarantee payables in the head office and branch offices are as follows:


Halim Perdanakusuma AirportPolonia Airport


Husein Sastranegara AirportSultan Thaha AirportDepati Amir Airport

Total





21. DANA TITIPAN PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA (THT)

Per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp 68.370.339.852 dan Rp 56.916.241.770 merupakan dana titipan THT Kumpulan karyawan PT Angkasa Pura II (Persero). Dana tersebut disimpan pada PT Bank Mandiri Cabang Soekarno-Hatta rekening no. 1160000070665. Pada tanggal 28 Januari 2009 telah dibayar premi PSL dan kekurangan premi bulanan untuk bulan Januari 2008 sampai dengan Juni 2008 akibat perubahan manfaat dari paket gaji ke gaji dasar Asuransi THT Kumpulan Karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 58.488.347.146 kepada PT Asuransi Jiwasraya. (lihat catatan 13)

22. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

Kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp 43.475.718.898 dan Rp 41.271.730.769 merupakan pencadangan atas program tabungan perumahan akhir masa tugas yang tidak didanai. Kewajiban ini didasarkan pada laporan aktuaris No. 113/PSAK 24/AP II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 dari Bestama Aktuaria.

23. EKUITAS

2008 2007Modal dasar 7.600.000.000.000 7.600.000.000.000Modal belum ditempatkan (5.700.000.000.000) (5.700.000.000.000)Modal ditempatkan dan disetor 1.900.000.000.000 1.900.000.000.000

Modal disetor lainnya 2.133.167.141.520 1.753.814.486.711Penyertaan modal Pemerintah 118.955.039.293 118.955.039.293Jumlah 4.152.122.180.813 3.772.769.526.004

i. Modal ditempatkan

Sesuai akta No. 3 Anggaran Dasar Perseroan dari Muhani Salim, SH., notaris di Jakarta, tanggal 2 Januari 1993, Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 8.845.000.000.000 terbagi atas 8.845.000 lembar saham yang terdiri dari 1.769.000 Saham Prioritas dan 7.076.000 Saham Biasa. Dari modal dasar Perseroan tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh secara tunai oleh pemegang saham sebesar Rp 1.769.000.000.000 yang seluruhnya merupakan Saham Prioritas.

21. TEMPORARY DEPOSIT OF OLD AGE WELFARE PROGRAM FUND (THT)

As of December 31, 2008 and 2007 amounting to Rp 68,370,339,852 and Rp 56,916,241,770 represents temporary deposit of old age welfare program fund of employees Association of PT Angkasa Pura II (Persero). The fund is deposited at PT Bank Mandiri of Soekarno-Hatta branch a/c No 1160000070665. On January 28, 2009 the premium of PSL and shortage of monthly premium payment from January 2008 to June 2008 as a result of the benefit changes from salary package into basic salary of employees insurance of old age welfare program of employees Association of PT Angkasa Pura II (Persero) amounting to Rp 58,488,347,146 at PT Asuransi Jiwasraya (see note 13).

22. POST EMPLOYMENT BENEFIT

Post employment benefit for the years ended December 31, 2008 and 2007 amounting Rp 43,475,718,898 and Rp 41,271,730,769 represents allowance on housing saving program at the end of employment period which is unfunded. This liability is based on actuary report of Bestama Aktuaria No 113/PSAK 24/AP II/2009 dated February 16, 2009.

23. CAPITAL

Authorized capitalUnissued capital

Issued and paid-in capital

Additional paid-in capitalGovernment`s capital investment

Total

i. Issued and Paid-in Capital

Based on the Company`s articles of association No 3 dated January 2, 1993 of Muhani Salim SH, Notary in Jakarta, the Company`s authorized capital amounting to Rp 8,845,000,000,000 comprising 8,845,000 shares, consist of 1,769,000 preferred stocks, and 7,076,000 common stocks. From the total amount of the shares, Rp 1,769,000,000,000 which entirely consists of preferred stocks, has been paid by share holders.





Berdasarkan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 19 dari H. Harjono Moekiran, SH., notaris di Jakarta tanggal 21 Juli 1998, pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui Penurunan Modal Dasar Perseroan dari Rp 8.845.000.000.000 menjadi Rp 7.600.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 1.769.000.000.000 menjadi Rp 1.900.000.000.000, dengan komposisi sebagai berikut:

UraianLembar saham

SharesPersentasePercentage

JumlahAmount (Rp)

Negara Republik Indonesia 1.900.000 100 1.900.000.000.000Jumlah 1.900.000 100 1.900.000.000.000

ii. Modal disetor lainnya

2008 2007Cadangan modal tahun 1998 81.099.573.644 81.099.573.644Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya 2.052.067.567.876 1.672.714.913.067Jumlah 2.133.167.141.520 1.753.814.486.711

a. Cadangan modal tahun 1998

2008 2007Cadangan modal 177.103.463.570 177.103.463.570Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah berdasarkan:PP No. 26 tahun 1994 83.308.265.552 83.308.265.552PP No. 10 tahun 1998 91.150.231.722 91.150.231.722Jumlah Tambahan Penyertaan Modal 174.458.497.274 174.458.497.274

Saldo Modal disetor lainnya pada awal tahun 1998 351.561.960.844 351.561.960.844Digunakan untuk setoran modal pada tahun 1998 (351.561.960.844) (351.561.960.844)Cadangan modal tahun 1998 81.099.573.644 81.099.573.644Jumlah 81.099.573.644 81.099.573.644

Based on the amendment of the Company`s articles of Association No 19 dated July 21, 1998 of H. Harjono Moekiran, SH, Notary in Jakarta, the authorized capital is decreased from Rp 8,845,000,000,000 to Rp 7,600,000,000,000 and the paid-in capital is increased from Rp 1,769,000,000,000 to Rp 1,900,000,000,000. The composition of paid-in capital is as follows:

DescriptionThe Republic of Indonesia

Total

ii. Other paid-in Capital

Capital reserve in 1998

Unappropriated Government`s grantTotal

a. Capital reserve in 1998

Capital reserveGovernment`s Additional

investment based on:Government Regulation No 26 in 1994Government Regulation No 10 in 1998

Total additional capital investment

Other paid-in capital balance in 1998

Used for capital in 1998Capital reserve in 1998

Total





b. Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS)

BPYBDS merupakan aset pemerintah eks Proyek Ditjen Perhubungan Udara yang telah diserahterimakan pada Persero, sebagai berikut:

2008 20071. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin I I- Palembang

63.564.716.173 63.564.716.173

2. Fasilitas Elektronika dan Listrik di Bandara Supadio - Pontianak

6.349.493.728 6.349.493.728

3. Fasilitas Elektronika dan Listrik Bandara Husein Sastranegara-Bandung

1.123.733.251 1.123.733.251

4. Fasilitas Penunjang Lainnya di Bandara Husein Sastranegara-Bandung

1.894.000.000 1.894.000.000

5. Bandara Internasional Minangkabau - Padang

957.208.633.855 813.598.506.313

6. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang

848.645.855.963 712.570.594.201

7. Bandara Depati Amir - Bangka 29.513.144.090 25.189.105.0948. Bandara Sultan Thaha - Jambi 26.110.147.231 25.212.032.4729. Fasilitas Keamanan Bandara Soekarno-Hatta-Jakarta

18.801.412.311 18.528.648.477

10. Fasilitas Keamanan Bandara Polonia-Medan

4.684.083.358 4.684.083.358

11. Pekerjaan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-NIAS

82.899.042.916 -

12. Pengembangan Bandar Udara Pusat Jakarta pada Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung

11.273.305.000 -

Jumlah 2.052.067.567.876 1.672.714.913.067

Aset nomor 1 sampai 3 telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta I sesuai Laporan Hasil Audit Nomor LAP-592/PW09/4/2003 tanggal 9 Januari 2004. Proses penetapan status aset butir 1 sampai 3 tersebut diatas saat ini masih dalam proses mendapat persetujuan Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perseroan melalui Penerbitan Peraturan Pemerintah. Permohonan Persetujuan Presiden Republik Indonesia tersebut telah diajukan melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-176/MK.02/2004 tanggal 9 Juni 2004.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasi Bandar Udara Internasional Minangkabau di Padang, Propinsi Sumatera Barat kepada Perseroan, Nomor AU/3186/KU.298/05 dan Nomor BA.DU.035/PL.04/2005-AP.II tanggal 21 Juli 2005, dilakukan serah terima operasi Bandar Udara Internasional Minangkabau dari Dephub kepada Perseroan. Berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II sesuai Nomor S-2906/PW.30/4/2008 tanggal 15 Juli 2008 diperoleh Nilai Final Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Satker Pengembangan Bandar Udara Ketaping Padang Sumatera Barat sebesar Rp 957.208.633.855, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah mengenai

b. Unappropriated government`s grantUnappropriated Government`s grant represents governmental assets from Ex Projects of Directorate General of Air Transportation transferred to PT Angkasa Pura II (Persero), with the following details:

1. Sultan Mahmud Badaruddin II Airport-Palembang

2. Electronic and Electricity in Supadio Airport - Pontianak

3. Electronic and Electricity in Husein Sastranegara Airport - Bandung

4. Others Supporting Facilities in Husein Sastranegara Airport - Bandung

5. Minangkabau International Airport - Padang

6. Sultan Mahmud Badaruddin II Airport - Palembang

7. Depati Amir Airport - Bangka8. Sultan Thaha Airport - Jambi

9. Security Facility in Soekarno-Hatta Airport - Jakarta

10. Security Facility in Polonia Airport - Medan

11. Task of Reconstruction and Rehabilitation Board NAD - NIAS

12. Development of Jakarta Centre Airport to Husein Sastranegara Airport -

BandungTotal

Assets in point 1 to 3 have been audited by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta I Regional Representative Office as stated in the Audit Report No LAP-592/PW09/4/2003 dated January 9, 2004. The status determination of the assets in point 1 to 3 is still on the process of approval from the President of the Republic of Indonesia to be determined as the Government`s Additional Capital Investment to the Authorized Capital of PT Angkasa Pura II (Persero), there Government Regulation. This approval request has been proposed through the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his Letter No S-176/MK.02/2004 dated June 9, 2004.

Based on the record of transfer of Operation the Minangkabau Airport in Padang, West Sumatera to the Company No AU/3186/K.298/05 and No BA.DU/035/PL.04/2005-APII dated July 21, 2005, the operation of Minangkabau International Airport has been transferred from the Ministry of Transportation Republic of Indonesia to the Company. Based on audit by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta II Regional Representative Office as stated in audit report No S-2906/PW.30/4/2008 dated July 15, 2008 with a final value of the Working Performance of Unit in Charge for the Development of the Airport of Ketaping Padang, West Sumatera amounting to Rp 957,208,633,855, however, up to





kejelasan status kepemilikan aset yang digunakan dalam pengoperasian Bandara Internasional Minangkabau dimaksud.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Proyek Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional PT Angkasa Pura II (Persero), Nomor 356/P.101/P-SMB/X/2005 dan Nomor CSMB.2358/KU.106/2005-APII tanggal 5 Oktober 2005, telah diadakan serah terima sementara Hasil Proyek Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang kepada Perseroan. Berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II sesuai Nomor S-4121/PW.30/4/2008 tanggal 23 Oktober 2008 diperoleh Nilai Final Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Satker Pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sebesar Rp 848.645.855.963.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Peralatan Keamanan Bandar Udara untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional PT Angkasa Pura II (Persero) No. AU.872/KU/2007 dan No. BAC.12.03/00/03/2007/302 tanggal 1 Maret 2007, Perseroan menerima pelimpahan (serah terima) sementara sejumlah peralatan keamanan bandar udara yang ditempatkan di Cabang Bandara Soekarno-Hatta dan Cabang Bandara Polonia dengan nilai masing-masing sebesar Rp 18.801.412.311 dan Rp 4.684.083.358. Nilai dimaksud sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II Nomor LHA-5431/PW.30/4/2007 tanggal 19 Desember 2007. Penetapan status kepemilikan peralatan-peralatan keamanan bandar udara dimaksud akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2007, terdapat 2 bandara yang bergabung dengan PT Angkasa Pura II (Persero), yaitu Cabang Depati Amir dan Cabang Bandara Sultan Thaha. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengoperasian/Pengelolaan Sementara Bandara Udara Depati Amir di Propinsi Bangka Belitung dan Bandara Sultan Thaha di Propinsi Jambi kepada Perseroan, No. AU/871/KU.81/2007 dan No. BAC.02.07/00/02/2007/015 tanggal 1 Maret 2007, telah diadakan serah terima pengoperasian dan pengelolaan sementara Bandar Udara Depati Amir-Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan Thaha-Jambi kepada Perseroan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II Nomor LHA-3910/PW.30/4/2008 tanggal 23 September 2008 diperoleh Nilai Final Aset Bandar Udara Depati Amir dan Bandar Udara Sultan Thaha masing-masing sebesar Rp 29.513.144.090 dan Rp 26.110.147.231.

the audit report date, the ownership status of assets used in the operation of Minangkabau International Airport is still nuclear from the Government.

Based on the record of temporary transfer of project result of working unit in charge for development of Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Palembang to be used in the operations of PT Angkasa Pura II (Persero), No 356/P.101/P-SMB/X/2005 and No CSMB.2358/KU.106/2005-AP II dated October 5, 2005, there has been a temporary transfer upon the project results of the work unit in charge for development of the Airport of Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang to PT Angkasa Pura II (Persero). Based on audit of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta II Regional Office as stated in audit report No S-4121/PW.30/4/2008 dated October 23, 2008. Final value of the working performance of unit in charge for the development of Sultan Mahmud Badarudin II airport Palembang amounting to Rp 848,645,855,963.

Based on the record of Transfer of the Airport Security Equipment used in the operation of PT Angkasa Pura II (Persero) No AU.872/KU/2007 and No BAC.12.03/00/03/2007/302 dated March 1, 2007, the Company had received the temporary transfer of a number airport security equipment placed in Soekarno-Hatta International Airport and Polonia Airport branch offices amounting to Rp 18,801,412,311 and Rp 4,684,083,358. The value based on audit report of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta Regional Office No LHA-5431/PW.30/4/2007 dated December 19, 2007. The ownership status of the said airport security equipment will be legalized in accordance with the prevailing rules and regulations.

In 2007, there were two airports joining with PT Angkasa Pura II (Persero), which are Depati Amir Airport and Sultan Thaha Airport Branch Offices. Based on the record of Temporary Operation Transfer of Depati Amir Airport in Bangka Belitung and Sultan Thaha Airport in Jambi to the Company No AU/871/KU.81/2007 and No BAC.02.07/00/02/2007/015 dated March 1, 2007, the operations of Depati Amir Airport – Bangka Belitung and Sultan Thaha Aiport – Jambi are transferred to PT Angkasa Pura II (Persero). The audit report of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta II Regional Representative Office No LHA-3910/PW.30/4/2008, dated September 23, 2008 with a final value of assets in Depati Amir Airport and Sultan Thaha Airport amounting to Rp 29,513,144,090 and Rp 26,110,147,231.





Nilai Aset Hasil Proyek Pengembangan Bandar Udara Pusat Jakarta pada Bandar Udara Husein Sastranegara untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor 349/BA-DTBU/XI/2006 tanggal 1 November 2006 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II Nomor LHA-3910/PW.30/4/2008 tanggal 23 September 2008 adalah sebesar Rp 11.273.305.000. Pekerjaan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-NIAS sebesar Rp. 82.899.042.916.

Berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Nomor PER-10/PB/2007 tanggal 7 Maret 2007, ditetapkan bahwa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya, sesuai dengan prinsip substance over form Stándar Akuntansi Pemerintahan, maka Barang Milik Negara yang digunakan oleh BUMN diperlakukan sebagai unsur modal, dan dilaporkan dalam neraca sebagai ekuitas pemerintah pada BUMN dengan pengungkapan yang memadai. Ketetapan ini berlaku tanggal 1 Januari 2007, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2007 akun Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya oleh Perseroan dicatat sebagai Modal Disetor Lainnya.

iii. Penyertaan Modal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tanggal 30 Juni 2001 telah ditetapkan penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 118.955.039.293, dengan rincian sebagai berikut:

2008 2007Bandara Internasional Soekarno-Hatta 51.003.189.899 51.003.189.899Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 1.583.000.000 1.583.000.000Bandara Supadio 6.485.718.646 6.485.718.646Bandara Sultan Syarif Kasim II 3.566.000.000 3.566.000.000Bandara Sultan Iskandar Muda 5.440.763.020 5.440.763.020Bandara Husein Sastranegara 3.697.500.998 3.697.500.998Bandara Kijang Raja Haji Fisabilillah 47.178.866.730 47.178.866.730Jumlah 118.955.039.293 118.955.039.293

Asset value of Development of Jakarta Centre Airport to Husein Sastranegara project will be used by PT Angkasa Pura II (Persero) operational tasks, No 349/BA-DTBU/XI/2006 on November 1, 2006 based on the results of the audit report of BPKP DKI Jakarta II Regional Representative Office No LHA-3910/PW.30/4/2008 on September 23, 2008 amounting to Rp 11,273,305,000. Task of Reconstruction and Rehabilitation Board NAD-NIAS amounting to Rp 82,899,042,916.

Based on decision of Treasury General Director of Finance Department of the Republic Indonesia regarding the Reporting rules of Government grant which status has not been determined for Government Financial Statements preparation under No PER-10/PB/2007 dated March 7, 2007, it was determined that the unappropriated Governmental grant, according to substance over form of the Government accounting standards that state owned property which is used by State Owned Enterprises is treated as capital and will be reported in balance sheet as a Government equity in State Owned Enterprises with adequate disclosures. These provisions applied since January 1, 2007, so starting from January 1, 2007, the account of unapproproated Government grant is recorded by the Company substance over form of the as other paid-in Capital.

iii. Government`s capital investment

Based on the Government Regulation No 53 dated June 30, 2001 the Government`s additional capital to the Company`s equity amounting to Rp 118,955,039,293, with the following details as follows:

Soekarno-Hatta International AirportSultan Mahmud Badaruddin II Airport

Supadio AirportSultan Syarif Kasim II Airport


Kijang/Raja Haji Fisabilillah AirportTotal





24. PENDAPATAN USAHA

2008 2007Aeronautika:Jasa Pendaratan 289.734.563.255 269.479.893.195Jasa Penempatan 10.789.438.884 9.416.532.527Jasa Pelayanan Penerbangan 246.704.063.717 204.820.522.187Jasa Penerbangan Lintas 204.589.641.120 178.524.466.122Jasa Parking Surcharge 6.239.884.898 5.916.882.757Jasa Pelayanan Penumpang 850.653.928.758 814.478.428.356Pemakaian Counter 55.300.628.941 43.245.751.810Pemakaian Aviobridge 50.354.619.550 47.105.098.710Sub jumlah 1.714.366.769.123 1.572.987.575.664

Non Aeronautika:Sewa ruangan 136.050.799.565 127.873.531.803Konsesi 172.482.964.620 128.360.186.551Pas pelabuhan 12.703.466.039 15.181.195.817Parkir kendaraan 53.855.983.656 48.496.995.283Sewa tanah 26.737.372.397 31.146.527.466Utilitas 63.528.641.262 63.846.717.902Pemasangan reklame 46.450.794.320 41.450.413.059AMACS 1.038.119.939 982.192.714Lainnya 12.059.098.258 7.317.234.757Sub jumlah 524.907.240.056 464.654.995.352

KargoJasa gudang kargo 37.250.413.617 20.124.398.527

Jumlah 2.276.524.422.796 2.057.766.969.543

24. OPERATING REVENUES

Aeronautics:Landing servicesLocating services

Flight servicesOver –flying services

Parking surcharge servicesPassenger services

CounterAviobridge

Sub total

Non Aeronautics:Space rentalConcession

Airport passParking services

Land rentalUtilities

AdvertisingAMACSOthers

Sub total

CargoCargo Services

Total





Rincian pendapatan usaha kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut :

2008 2007Aeronautika:

Bandara Internasional Soekarno-Hatta 1.373.262.096.555 1.259.455.022.915Bandara Halim Perdanakusuma 16.113.594.138 13.986.485.205Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 42.210.834.685 40.803.082.407Bandara Supadio 25.954.051.873 24.413.281.707Bandara Polonia 125.176.427.533 117.594.104.389Bandara Sultan Syarif Kasim II 37.686.017.714 35.109.034.629Bandara Internasional Minangkabau 38.648.540.629 37.786.628.383Bandara Sultan Iskandar Muda 14.244.135.951 10.710.326.126Bandara Husein Sastranegara 15.991.547.881 12.804.326.085Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 5.770.373.336 4.559.436.791Bandara Sultan Thaha 9.526.201.396 7.942.946.211Bandara Depati Amir 9.782.947.432 7.822.900.816Sub jumlah 1.714.366.769.123 1.572.987.575.664

Non Aeronautika:Kantor Pusat 910.641.669 798.382.442Bandara Internasional Soekarno-Hatta 433.582.456.117 385.887.901.976Bandara Halim Perdanakusuma 21.874.552.073 18.805.391.061Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 11.216.433.268 9.431.511.241Bandara Supadio 5.955.224.496 4.579.392.852Bandara Polonia 21.282.930.887 22.669.700.129Bandara Sultan Syarif Kasim II 11.675.205.047 9.880.712.070Bandara Internasional Minangkabau 8.793.444.290 6.983.269.643Bandara Sultan Iskandar Muda 2.412.258.036 2.054.609.923Bandara Husein Sastranegara 1.753.832.306 1.755.734.761Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 282.588.544 115.209.961Bandara Sultan Thaha 2.058.951.198 683.570.387Bandara Depati Amir 3.108.722.125 1.009.608.906Sub jumlah 524.907.240.056 464.654.995.352

Kargo:Bandara Internasional Soekarno-Hatta 22.853.435.081 9.785.895.679Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 2.952.058.872 2.605.636.754Bandara Supadio 1.577.234.071 822.165.686Bandara Polonia 3.978.581.108 2.160.110.405Bandara Sultan Syarif Kasim II 2.314.585.664 1.591.691.916Bandara Internasional Minangkabau 3.137.962.186 2.843.301.390Bandara Sultan Iskandar Muda 178.736.307 167.106.124Bandara Husein Sastranegara 186.138.860 118.377.029Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 71.681.468 12.279.936Bandara Depati Amir - 17.833.608Sub jumlah 37.250.413.617 20.124.398.527

Jumlah 2.276.524.422.796 2.057.766.969.543

Details of operating revenues in the head office and branch offices are as follows:

Aeronautics:Soekarno-Hatta International Airport






Sub total

Non Aeronautics:Head Office

Soekarno-Hatta International AirportHalim Perdanakusuma Airport





Sub total

Cargo:Soekarno-Hatta International Airport




Kijang/Raja Haji Fisabilillah AirportDepati Amir Airport

Sub totalTotal





25. BEBAN PEGAWAI

2008 2007Gaji dan upah 94.517.044.921 95.894.919.617Tunjangan:

Merit 165.639.617.529 152.462.610.070Bonus 85.502.762.780 78.882.650.033Beban pensiun dan THT 48.953.535.079 67.393.650.890Pajak Penghasilan 42.904.455.513 38.624.729.518Pengobatan 37.722.708.878 32.856.263.310Transportasi 29.965.686.012 20.877.148.442Perumahan 27.182.365.000 19.645.334.000Khusus 20.011.462.157 19.874.573.023Cuti pegawai 19.328.472.865 18.538.905.930Uang lembur 16.258.616.708 15.620.899.692Beban pendidikan/diklat 14.523.989.267 16.929.927.265Pangan 14.138.365.236 15.833.638.230Seragam 7.006.910.209 7.855.620.261Lainnya 12.886.117.757 9.183.977.959

Jumlah 636.542.109.911 610.474.848.240

Rincian beban pegawai kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 215.936.150.778 221.548.364.531Bandara Internasional Soekarno-Hatta 224.674.338.132 216.678.303.271Bandara Halim Perdanakusuma 19.004.132.326 18.210.114.618Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 21.687.510.362 19.433.094.288Bandara Supadio 15.085.316.595 13.112.021.558Bandara Polonia 52.736.356.701 50.218.408.976Bandara Sultan Syarif Kasim II 20.331.895.601 19.226.279.570Bandara Internasional Minangkabau 22.336.930.744 18.805.725.889Bandara Sultan Iskandar Muda 10.419.771.676 8.932.571.567Bandara Husein Sastranegara 11.653.918.358 10.207.953.861Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 6.006.089.307 5.381.389.050Bandara Sultan Thaha 9.178.055.487 5.199.906.504Bandara Depati Amir 7.491.643.844 3.520.714.557Jumlah 636.542.109.911 610.474.848.240

26. BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERSEDIAAN

2008 2007Pemeliharaan kebersihan 32.267.642.469 27.538.756.292Bangunan lapangan dan tanah 23.938.091.903 18.233.428.352Instalasi dan jaringan 19.813.911.423 18.966.355.834Bangunan gedung 15.826.591.486 15.423.751.931Alat bantu navigasi 15.785.827.855 15.459.499.497Peralatan terminal dan gedung 9.575.109.078 8.218.949.679Alat-alat pengangkutan 5.935.067.602 6.116.983.783Peralatan bengkel dan kantor 1.243.658.393 874.060.753Aktiva tetap lainnya 443.423.198 497.370.246

Sub jumlah 124.829.323.407 111.329.156.367Beban persediaan 24.096.617.137 19.321.849.197

Jumlah 148.925.940.544 130.651.005.564

25. EMPLOYEE EXPENSES

Salary and wagesAllowances:

MarriageBonus

Pension and THT (old age welfare fund) expenseIncome tax

MedicalTransportation

HousingSpecial

Leave allowanceOvertime

Education/trainingMeal

UniformOthers

Total

Details of employee expenses in the head office and branch offices are as follows:







Total

26. MAINTENANCE AND INVENTORY EXPENSES

MaintenanceField construction and land

Installation and networkingBuilding

Navigation equipmentTerminal and building equipment

Transportation equipmentWorkshop tools and office equipment

Other fixed assets

Sub totalInventory expenses

Total





Rincian beban pemeliharaan dan persediaan kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 7.067.506.298 6.555.468.567Bandara Internasional Soekarno-Hatta 95.697.218.643 81.904.910.619Bandara Halim Perdanakusuma 6.446.404.209 7.024.072.571Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 5.182.739.787 5.510.970.427Bandara Supadio 2.786.430.188 2.366.021.485Bandara Polonia 13.256.493.091 12.081.690.563Bandara Sultan Syarif Kasim II 5.127.987.977 3.883.180.797Bandara Internasional Minangkabau 5.811.178.793 4.152.020.470Bandara Sultan Iskandar Muda 1.871.138.976 2.324.829.122Bandara Husein Sastranegara 1.690.964.883 2.011.262.596Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 1.408.342.837 1.245.373.858Bandara Sultan Thaha 839.051.074 687.803.298Bandara Depati Amir 1.740.483.788 903.401.191Jumlah 148.925.940.544 130.651.005.564

27. BEBAN SEWA

2008 2007Listrik 152.206.575.062 149.841.662.238Air 17.989.827.065 18.003.210.235Saluran telekomunikasi 8.235.306.041 8.261.097.798Telepon 7.660.383.207 8.595.273.679Lainnya 4.280.892.727 3.573.500.000Jumlah 190.372.984.102 188.274.743.950

Rincian beban sewa kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 2.031.467.225 1.723.612.171Bandara Internasional Soekarno-Hatta 146.758.935.376 145.917.848.519Bandara Halim Perdanakusuma 9.183.078.830 9.596.923.482Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 6.850.640.706 6.554.281.523Bandara Supadio 1.809.360.013 1.699.530.992Bandara Polonia 10.511.619.104 11.724.507.843Bandara Sultan Syarif Kasim II 2.745.957.410 2.760.697.010Bandara Internasional Minangkabau 6.351.996.296 5.253.460.774Bandara Sultan Iskandar Muda 835.366.768 736.019.226Bandara Husein Sastranegara 816.739.326 950.470.018Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 405.642.716 445.473.644Bandara Sultan Thaha 1.110.694.374 434.706.031Bandara Depati Amir 961.485.958 477.212.717Jumlah 190.372.984.102 188.274.743.950

Details of maintenance and inventory expenses in the head office and branch offices are as follows:







Total

27. RENTAL EXPENSES

ElectricityWater

Telecommunication lineTelephone

OthersTotal

Details of rental expenses in the head office and branch offices are as follows:







Total





28. BEBAN UMUM DAN AKTIVA DIBIAYAKAN

2008 2007Pajak bumi dan bangunan 59.543.479.037 66.742.027.572Beban pajak lainnya 27.979.827.012 20.236.058.807Beban keamanan 20.987.997.359 22.665.934.133Gaji direksi dan komisaris 21.973.585.787 16.426.305.734Beban outsourcing 21.456.884.508 12.556.455.655Perjalanan dinas 14.995.679.455 12.522.788.408Beban penagihan 11.270.050.098 11.354.304.701Beban Common use check-in 8.562.105.130 -Asuransi, astek dan jamsostek 8.010.433.514 7.715.042.004Kendaraan/mobilitas di Bandara 7.685.097.522 7.627.808.760Rapat dinas 5.548.996.892 5.395.336.733Jasa konsultan 4.481.280.621 4.404.162.493Iklan dan promosi 4.382.831.555 6.135.524.666Kewajiban imbalan pasca kerja 2.203.988.129 41.271.730.768Beban BMG - 37.944.710.108Beban umum lainnya 31.672.751.034 28.122.462.089Sub jumlah 250.754.987.653 301.120.652.631Aktiva dibiayakan 4.141.779.546 4.756.325.717

Jumlah 254.896.767.199 305.876.978.348

Rincian beban umum dan aktiva dibiayakan kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 98.285.851.199 156.804.313.750Bandara Internasional Soekarno-Hatta 100.316.028.059 106.262.682.772Bandara Halim Perdanakusuma 3.539.123.451 4.413.944.196Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 4.333.722.124 4.160.177.579Bandara Supadio 3.254.046.419 1.532.770.331Bandara Polonia 25.958.224.673 19.221.416.934Bandara Sultan Syarif Kasim II 3.891.373.155 2.736.640.603Bandara Internasional Minangkabau 7.053.397.954 4.824.409.733Bandara Sultan Iskandar Muda 2.221.284.997 1.970.111.829Bandara Husein Sastranegara 2.226.453.939 1.840.940.855Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 912.578.958 717.473.742Bandara Sultan Thaha 1.177.514.691 532.486.267Bandara Depati Amir 1.727.167.580 859.609.757Jumlah 254.896.767.199 305.876.978.348

Pada tanggal 23 Pebruari 2000, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan dan surat dari Departemen Perhubungan No. HK095/2/5 Phb 2000 tanggal 22 Mei 2000 menetapkan besarnya tarif sebagai berikut :

• Tarif Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan sebesar4% dari tarif Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP);

• TarifPelayananJasaPenerbanganDalamNegeriperunitrute sebesar Rp 350;

• TarifPelayananJasaPenerbanganLuarNegeriperunitrute sebesar US$ 0,65.

28. GENERAL EXPENSES AND FINANSED ASSET

Land and building taxOther tax expenses

Security expensesDirectors and commissioners salary

Outsourcing expensesTravel allowances

Collection expensesCommon use check-in expensesInsurance, Astek and Jamsostek

Vehicle/mobility at the airportOfficial meetings

ConsultantsAdvertising and promotion

Post employment benefit expensesBMG expenses

OthersSub total

Finansed asset

Total

Details of general expenses and financed asset in the head office and branch offices are as follows:

Head OfficeSoekarno-Hatta International Aiport

Halim Perdanakusuma AiportSultan Mahmud Badaruddin II Airport





Total On February 23, 2000 the Government issued Government Regulation No 14 year 2000 concerning rates of governmental non-tax revenues, which are applied to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and a decision letter from the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No HK 095/2/5/ Phb 2000 dated May 22, 2000 stipulated the rates as follows:• Rateforweatherinformationserviceforflightis4%of

flight service (PJP);• RateofdomesticflightserviceperrouteisRp350;• RateofforeignflightserviceperrouteisUSD0.65.





Atas kenaikan tarif tersebut, telah diterbitkan SK Direksi Perseroan No. 311/KM.005/AP II-2001 tanggal 22 Mei 2001 dengan memperhatikan Surat Menteri Perhubungan No. PR.303/I/7-PHB-2001 tanggal 8 Mei 2001.

Pengguna Jasa Bandar Udara yaitu beberapa perusahaan penerbangan dan melalui surat IATA Nomor GH/SS01-048/TM tanggal 20 Maret 2001, keberatan atas berlakunya kenaikan penetapan tarif tersebut yang semula US$ 0,55 per unit rute.

Berdasarkan laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, atas piutang-piutang 14 Airlines Asing yang tidak mengakui terhadap Piutang Jasa Pelayanan Pesawat Udara dan Jasa Terbang Lintas sebagai akibat kenaikan tarif dari US$ 0,55 per rute menjadi US$ 0,65 per rute dihapusbuku, sehingga sejak tahun 2003 Perseroan tidak mencatat akrual atas kewajiban kepada BMG.

Pada tanggal 28 Mei 2007, Perseroan menerima surat dari Menteri Keuangan No. S.234/MK.02/2006 sehubungan dengan kewajiban perseroan dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) atas pelayanan meteorologi penerbangan. Berdasarkan risalah rekonsiliasi Jasa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tanggal 7 Desember 2007, disetujui bahwa Perseroan memiliki kewajiban (setelah dikurangi tagihan Perseroan) kepada BMG atas jasa pelayanan meteorologi penerbangan dari periode 2003 sampai dengan 2006 sebesar Rp 37.944.710.108.

29. BEBAN PIUTANG TAK TERTAGIH

2008 2007Kantor Pusat - 228.276.274BandaraInternasional Soekarno-Hatta 54.065.806.368 20.213.176.033Bandara Halim Perdanakusuma 516.721.969 765.698.063Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 81.589.165 90.908.301Bandara Supadio 32.959.974 44.368.945Bandara Polonia 1.571.253.472 4.975.566.640Bandara Sultan Syarif Kasim II 139.238.529 130.525.586Bandara Internasional Minangkabau 905.108.852 474.667.984Bandara Sultan Iskandar Muda 51.426.762 -Bandara Husein Sastranegara 86.148.476 117.091.808Bandara Sultan Thaha 3.656.889 -Bandara Depati Amir 2.899.476 -Jumlah 57.456.809.932 27.040.279.634

30. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

2008 2007Beban penyusutan 194.942.105.779 209.543.195.635Beban amortisasi 16.089.861.876 12.905.013.930Jumlah 211.031.967.655 222.448.209.565

On that rate increasing, the Company`s Board of Directors had issued a decision letter No 311/KM.005/APII-2001 dated May 22, 2001, considering the letter from the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No PR.3031/1/7-PHB-2001 dated May 8, 2001.

The customers of the Airport which consist of several airline companies and through the letter of IATA No GH/SS01-048/TM dated March 20, 2001 has stated their objection to the increase of rates, which formerly was at USD 0.55 per route unit.

Based on the audit report from the Financial Audit Board for the year ended December 31, 2003, on the receivables of 14 Foreign Airlines were disclaimed the receivables for air transporation services and over-flying services arise because the increase of rates from USD 0.55 per route to USD 0.65 per route, are written off. Therefore, since 2003 the Company had not recorded accrued liability to BMG.

On May 28, 2007, the Company received a letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No S.234/MK.02/2006 concerning the Company`s liability to BMG on the flight meteorology services. Based on the minutes of reconciliation of Governmental Non-Tax Revenue (PNBP) Service on December 7, 2007, it is agreed that the Company has liabilities (less Company`s bills) to BMG for flight metereology services from the period from 2003 up to 2006 amounting to Rp 37,944,710,108.

29. BAD DEBTS EXPENSES







Total

30. DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES

Depreciation expensesAmortization expenses

Total





Rincian beban penyusutan kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 7.302.735.049 6.628.000.506Bandara Internasional Soekarno-Hatta 65.928.126.612 77.371.735.715Bandara Halim Perdanakusuma 2.443.257.637 2.324.748.053Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 49.105.148.784 48.402.470.270Bandara Supadio 4.824.144.591 3.526.040.674Bandara Polonia 11.340.786.161 9.992.018.684Bandara Sultan Syarif Kasim II 3.943.084.337 3.381.147.933Bandara Internasional Minangkabau 39.220.349.762 48.505.943.290Bandara Sultan Iskandar Muda 3.069.594.000 2.986.177.936Bandara Husein Sastranegara 1.913.104.112 1.615.370.602Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 1.260.328.477 1.393.707.271Bandara Sultan Thaha 1.932.260.455 1.419.869.486Bandara Depati Amir 2.659.185.802 1.995.965.215Jumlah 194.942.105.779 209.543.195.635

31. PENDAPATAN LAIN-LAIN

2008 2007Bunga deposito dan jasa giro 147.907.857.360 103.405.505.404Pendapatan selisih kurs – bersih 77.127.904.613 29.539.750.498Bunga obligasi 33.690.059.583 9.892.557.452Bagian laba bersih anak Perseroan 9.707.326.987 2.014.383.238Pendapatan investasi jangka pendek 4.415.438.495 10.550.011.662Pendapatan insidentil 3.597.236.975 6.526.638.023Pendapatan denda 1.847.538.186 1.477.353.462Pendapatan lelang 1.763.605.917 1.154.060.518Keuntungan penjualan aktiva tetap 198.009.600 960.844.444Lain-lain 4.974.233.539 1.727.019.896Jumlah 285.229.211.255 167.248.124.597

Rincian pendapatan lain-lain kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 237.445.405.290 148.289.903.418Bandara Internasional Soekarno-Hatta 42.159.806.100 13.685.219.824Bandara Halim Perdanakusuma 547.258.388 259.438.434Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 1.138.058.525 953.550.460Bandara Supadio 245.975.286 298.970.926Bandara Polonia 2.943.889.947 2.484.777.171Bandara Sultan Syarif Kasim II 209.750.379 288.760.800Bandara Internasional Minangkabau 1.981.524 316.603.669Bandara Sultan Iskandar Muda 85.560.586 58.586.437Bandara Husein Sastranegara 111.898.685 19.771.087Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 54.173.789 81.079.370Bandara Sultan Thaha 163.355.426 388.264.720Bandara Depati Amir 122.097.330 123.198.281Jumlah 285.229.211.255 167.248.124.597

Details of depreciation expenses in the head office and branch offices are as follows:







Total

31. OTHER INCOME

Interest income on time deposits and demand depositGains on foreign currency translation - net

Bond interestSubsidiaries – net profit

Short term investmentIncidental income

Penalty incomeAuction income

Gains on sale of fixed assetsOthersTotal

Details of other income in the head office and branch offices are as follows:







Total





32. BEBAN LAIN-LAIN

2008 2007Beban pajak jasa giro/deposito 31.515.450.925 21.394.541.049Kerugian penempatan reksadana 15.511.544.714 -Beban Bina Lingkungan 14.958.000.000 -Kerugian penurunan nilai obligasi 6.963.651.712 20.000.000Kerugian penurunan nilai saham 6.292.620.000 -Bagian rugi bersih anak Perseroan 2.027.570.089 6.853.378.105Beban penyimpanan surat berharga 201.214.852 281.942.781Beban pembinaan (pegel) 200.102.590 39.994.698Beban bunga - 28.650Lain-lain 13.872.992.172 15.747.760.614Jumlah 91.543.147.054 44.337.645.897

Rincian beban lain-lain kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

2008 2007Kantor Pusat 84.715.849.474 36.569.309.100Bandara Internasional Soekarno-Hatta 2.643.071.232 2.940.968.203Bandara Halim Perdanakusuma 415.642.453 330.421.593Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 392.674.059 267.227.517Bandara Supadio 212.312.173 42.469.788Bandara Polonia 1.446.944.645 3.082.161.862Bandara Sultan Syarif Kasim II 219.852.735 143.877.139Bandara Internasional Minangkabau 320.320.638 286.943.652Bandara Sultan Iskandar Muda 247.656.004 208.627.717Bandara Husein Sastranegara 192.988.799 188.081.404Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah 347.867.083 111.900.732Bandara Sultan Thaha 227.239.653 37.153.426Bandara Depati Amir 160.728.106 128.503.764Jumlah 91.543.147.054 44.337.645.897

33. POS LUAR BIASA

Jumlah pos-pos luar biasa tahun 2007 sebesar Rp 8.926.139.133 merupakan kerugian kebakaran di Terminal Keberangkatan Internasional Bandar Udara Polonia, Medan.

34. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

2008 2007Perhitungan penghasilan bukan final 247.326.268.400 196.334.230.700Pajak penghasilan final

(Persewaan tanah dan bangunan serta konsesi) 14.668.399.315 12.284.499.450Jumlah 261.994.667.715 208.618.730.150

32. OTHER EXPENSES

Tax expense on demand deposits/time depositsLoss on placement of mutual fund

Environment development expensesLoss on impairment of BondsLoss on imparment of Shares

Subsidiaries – net lossSafe Deposite Box (SDB)

Education and training expensesInterestOthersTotal

Details of other expenses in the head office and branch offices are as follow:







Total

33. EXTRAORDINARY ITEMS

Total of extraordinary item for the year 2007 amounting to Rp 8,926,139,133 represents financial loss due to damage by fire in International Departure terminal of Polonia Airport, Medan.

34. ESTIMATED INCOME TAX

Non final income taxFinal income tax

(land and building rental and concession)Total





Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

2008 2007Laba sebelum pajak penghasilan 970.983.907.654 686.985.243.808

Perbedaan temporer:Penyusutan aktiva tetap (131.349.631.467) (116.251.764.097)Amortisasi (166.875.777) 748.984.414Penyisihan piutang tak tertagih 57.456.809.932 27.040.279.634Kewajiban imbalan pasca kerja 2.203.988.129 41.271.730.768

Sub jumlah (71.855.709.183) (47.190.769.281)Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:

Beban pegawai 23.697.832.291 25.603.457.679Beban umum 27.116.726.587 48.210.290.817Beban lain-lain 71.983.105.264 42.081.794.352

Penghasilan bunga (186.013.355.438) (113.298.062.856)Pendapatan sewa tanah/bangunan/konsesi (162.788.171.963) (144.651.191.404)Beban berhubungan dengan persewaan 155.928.315.468 164.573.075.547Aktiva tetap yang masa manfaat satu tahun 3.106.334.660 4.756.325.717Kerugian (pendapatan) yang bukan

merupakan obyek pajak-

(10.550.011.662)Bagian laba anak perusahaan (7.679.756.898) (2.014.383.238)Sub jumlah (74.648.970.029) 14.711.294.952

Laba kena pajak 824.479.228.442 654.505.769.479

Pembulatan 824.479.228.000 654.505.769.000

10% x Rp 50.000.000 5.000.000 5.000.00015% x Rp 50.000.000 7.500.000 7.500.00030% x Rp 824.379.228.000 247.313.768.400 -30% x Rp 654.405.769.000 - 196.321.730.700

Jumlah pajak penghasilan 247.326.268.400 196.334.230.700Pajak Penghasilan Final 14.668.399.315 12.284.499.450

261.994.667.715 208.618.730.150Dikurangi pajak dibayar dimuka

PPh pasal 22 - (4.773.126)PPh pasal 23 (72.449.716.263) (69.490.717.619)PPh pasal 25 (166.258.919.292) (173.160.912.396)

Jumlah pajak dibayar dimuka (238.708.635.555) (242.656.403.141)

Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan 23.286.032.160 (34.037.672.991)

Reconciliation between net profit before income tax as per income statements and taxable income is as follows:

Profit before income tax

Temporary difference:DepreciationAmortization

Allowance for bad debtsPost employment benefit

Sub totalPermanent difference:

Personnel expensesGeneral expenses

OthersInterest Income

Land/building Rental/concession incomeExpenses related to rental

Fixed assets with one year useful life

Non taxable losses (gains)Minority interest of subsidiaries

Sub total

Taxable profit

Rounded off

10% x Rp 50,000,00015% x Rp 50,000,000

30% x Rp 824,379,228,00030% x Rp 654,405,769,000

Total income taxFinal income tax

Less prepaid taxesIncome tax article 22Income tax article 23Income tax article 25

Total prepaid taxes

Under (over) payment of tax in current year





Perhitungan pendapatan (beban) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Pendapatan (dibebankan) pada laporan laba rugi

Income (credited to income statement)

Efek ubah tarif The effect of rate

changes2007 2008

Penyusutan aktiva tetap (48.714.276.350) (32.837.407.867) 6.806.462.355 (74.745.221.862)Amortisasi biaya ditangguhkan 172.741.650 (41.718.944) (89.303.762) 41.718.944Penyisihan piutang tak tertagih 44.706.464.558 14.364.202.483 (3.284.052.109) 55.786.614.932Kewajiban imbalan pasca kerja 12.381.519.230 550.997.032 (2.063.586.537) 10.868.929.725

8.546.449.088 (17.963.927.296) 1.369.519.947 (8.047.958.261)

Pendapatan (dikreditkan) pada laporan laba rugi

Income (credited to income statement)

2006 2007Penyusutan aktiva tetap (13.838.747.121) (34.875.529.229) (48.714.276.350)Amortisasi biaya ditangguhkan (51.953.674) 224.695.324 172.741.650Penyisihan piutang tak tertagih 7.284.978.338 37.421.486.220 44.706.464.558Kewajiban imbalan pasca kerja - 12.381.519.230 12.381.519.230

(6.605.722.457) 15.152.171.545 8.546.449.088

35. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Angkasa Pura II (Persero) No. RIS-31/D3-MBU/2008 ditetapkan penggunaan laba usaha tahun buku 2007 sebesar Rp 498.587.661.291 setelah dikurangi laba penjualan aktiva tetap sebesar Rp 960.844.444 menjadi sebesar Rp 497.626.816.847 sebagai berikut:

• 25,05% atau sebesar Rp 124.647.000.000 dibagikansebagai dividen tunai kepada pemegang saham.

• 74,95% atau sebesar Rp 372.979.816.847 digunakanuntuk cadangan umum.

Dalam berita acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Pemegang Saham No. RIS-02/D3-MBU2007 tanggal 27 Juni 2007 ditetapkan penggunaan laba usaha tahun buku 2006 sebesar Rp 435.024.956.396 sebagai berikut:

• 25%atausebesarRp108.756.240.000dibagikansebagaidividen tunai kepada pemegang saham.

• 3% atau sebesar Rp 13.050.750.000 dibagikan sebagaitambahan dana bina lingkungan

• 0,83%atausebesarRp3.600.000.000dibagikansebagaitantiem dan jasa produksi Direksi dan Komisaris.

• 71,17% atau sebesar Rp 309.617.966.396 digunakanuntuk cadangan umum.

Calculation on deferred tax assets (liabilities) is as follows:

DepreciationDeferred amortization expenses


DepreciationDefered amortization expenses


35. CASH DIVIDEND AND RESERVE

Based on the minutes of Shareholders’ General Meeting of PT Angkasa Pura II (Persero) No RIS-31/D3-MBU/2008 it was stated that the use of operating profit on the 2007 book year amounting to Rp 498,587,661,291 net of sales of fixed assets amounting to Rp 960,844,444 to Rp 497,626,816,847 as follows:• 25.05%orequivalenttoRp124,647,000,000isdistributed

as cash dividend to shareholders,• 74.95%orequivalent toRp372,979,816,847 isusedas

general reserve.

In the minutes of Shareholders’ General Meeting No RIS-02/D3-MBU2007 dated June 27, 2007, it was stated that the use of operating profit on the 2006 book year amounting to Rp 435,024,956,396 is as follows:• 25%orequivalenttoRp108,756,240,000isdistributed

as cash dividend to shareholders,• 3%orequivalenttoRp13,050,750,000isdistributedas

addition to community development fund,• 0.83% or equivalent to Rp 3,600,000,000 is distributed

as production bonus and production service to Directors and Commissioners,

• 71.17%orequivalent toRp309,617,966,396 isusedasgeneral reserve.





36. INFORMASI PENTING LAINNYA

Program PensiunDana Pensiun Angkasa Pura II (DPAP2) merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Bersama Angkasa Pura (YDP-BAP) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. S-694/MK-13/1989 tanggal 2 Juni 1989. Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992, Perseroan telah menetapkan peraturan DPAP2 dengan Keputusan Direksi No. KAP.549.4/KP.308/AP2-98 tanggal 6 Oktober 1998. Peraturan Dana Pensiun ini telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. KEP 391/KM.17/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 Nopember 1999, Tambahan No. 53

Berdasarkan peraturan DPAP2, Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan masa kerja karyawan.

Pendanaan DPAP2 terutama berasal dari kontribusi pemberi kerja sebesar 27,59% dan karyawan sebesar 5% dari PhDP.

Aktiva dana pensiun terutama terdiri dari bank dan deposito berjangka, saham dan obligasi.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat dana pensiun oleh Bestama Aktuaria, aktuaris independen, adalah sebagai berikut:

Tingkat kematian : Tabel mortalita Indonesia Tahun 1949 Umur Pensiun Normal : 56 tahun Kenaikan PhDP : 1,5% setahun Tingkat Bunga Aktuaria : 10% setahun Biaya pengelolaan : 5% dari PhDP Perhitungan manfaat pensiun : 2,5% x masa kerja x PhDP Metode Aktuaris : Benefit Cost Method

37. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

a. Perseroan menempatkan dana pada Bank Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana berlaku untuk nasabah bank pihak ketiga.

b. Perseroan membeli obligasi, wesel tagih dan efek dibeli dengan janji jual kembali yang diterbitkan oleh BUMN lain.

c. Sebagian pekerjaan aktiva tetap Perseroan dilaksanakan oleh BUMN lain.

d. Sejak tanggal 24 Agustus 1998, Perseroan mengadakan kesepakatan bersama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) mengenai pembagian pendapatan jasa pelayanan penerbangan internasional (route charge) dan jasa penerbangan lintas

36. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION

Pension PlanPension fund of PT Angkasa Pura II (Persero) was established with the name of Yayasan Dana Pensiun Bersama Angkasa Pura (YDP-BAP), which was legalized by the Minister of Finance Republic of Indonesia through his Decision Letter No S-694/MK-13/1989 dated June 2, 1989. Complying with the regulation of Pension Fund No 11 of the year 1992, the Company have stipulated DPAP 2 regulation through the Decision Letter No KAP.549.4/KP.308/AP2-98 dated Oct 6, 1998. The regulations of Dana pensiun (pension fund) has been approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia under decision letter No Kep.549.4/KP.308/AP2-98 dated November 15, 1999 and was published in the State Gazette No 96 dated November 30, 1999, Supplement No 53.

Complying with the DPAP2 regulation, the Company applies fixed benefit pension plan for employees who are 18 years old or are married. The pension will be computed based on the basic retirement income and working period in the Company.

Financing of DPAP2 is mainly derived from contribution of the Company at 27.59% and of employees at 5% of their basic retirement income.

Assets of pension fund mainly consist of cash in banks and time deposits, stocks and bonds.

Main assumptions that are used to determine post employment benefit by PT Bina Putera Jaya Hikmah, an independent actuary, are as follows:

Mortality rate : Indonesia Mortality Table year 1999Normal pension age : 56 yearsSalary increase : 1.5% per annumInterest rate : 10% per annumManagement costs : 5% of basic retirement incomePension benefit : 2.5% x working period x basic retirement incomeActuary method : Benefit Cost Method

37. RELATED PARTIES TRANSACTION

In the course of its business, the Company conducts transactions with related parties as follows:

a. The Company deposits an amount of fund in the governmental Banks with normal conditions and interet rate commonly applied to third parties,

b. The Company bought bonds, promissory notes, and marketable securities with resell arrangement issued by other State Owned Enterprises (SOE),

c. Several contruction projects are conducted by other Stated Owned Enterprises,

d. Starting from August 24, 1998, the Company entered into agreement with PT Angkasa Pura I (Persero) concerning profit sharing of International flight (route charges) and overflying services.





Saldo yang berhubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal neraca adalah sebagai berikut:

JumlahTotal

Persentase terhadap total aktiva/kewajiban

Percentage of Total Assets/Liabilities2008 2007 2008 2007

AktivaPiutang usaha:

PT Garuda Indonesia 251.312.629.302 219.618.966.651 3,39 3,45PT Purantara Mitra Angkasa Dua 16.617.408.909 13.668.143.102 0,22 0,21PT Gapura Angkasa 4.089.240.252 560.396.649 0,05 0,01Dharma Wanita 23.559.287 18.019.469 0,00 0,00

Jumlah piutang usaha 272.042.837.750 233.865.525.870 3,66 3,67Piutang non usaha

PT Angkasa Pura Schiphol 10.650.684.954 10.650.684.954 0,14 0,17Jumlah aktiva 282.693.522.704 244.516.210.824 3,80 3,84

KewajibanHutang lain-lain:

PT Angkasa Pura I 1.559.569.672 9.919.028.055 0,02 0,16Jumlah hutang lain-lain 1.559.569.672 9.919.028.055 0,02 0,16Hutang jaminan yang akan diperhitungkan:

PT Garuda Indonesia 60.070.000 60.069.600 0,00 0,00PT Gapura Angkasa 29.119.500 27.713.700 0,00 0,00

Jumlah hutang jaminan yang akan diperhitungkan 89.189.500 87.783.300 0,00 0,00

Jumlah kewajiban 1.648.759.172 10.006.811.355 0,02 0,16

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

No.

Pihak yang mempunyai hubungan

istimewaSifat hubungan

istimewa Perusahaan Transaksi1 PT Garuda Indonesia Perusahaan Afiliasi Jasa Penerbangan2 PT Purantara Mitra

Angkasa DuaPerusahaan Afiliasi Sewa tanah

3 PT Gapura Angkasa Perusahaan Afiliasi Ground handling service

4 Dharma Wanita Perusahaan Afiliasi Kantin5 PT Angkasa Pura

SchipholPerusahaan Afiliasi Konsultan

penerbangan6 PT Angkasa Pura I Perusahaan Afiliasi Jasa penerbangan

38. PERIKATAN

a. Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan Bandara Soekarno-Hatta seluas 150.000 m2 dengan PT Mandara Jasindo Sena (MJS). MJS menggunakan lahan tersebut untuk membangun dan mengusahakan fasilitas hotel, balai sidang dan perkantoran.

Balance connected to related parties on balance sheet date is as follows:

AssetsAccounts receivable:

PT Garuda IndonesiaPT Purantara Mitra Angkasa Dua

PT Gapura AngkasaDharma Wanita

Total accounts receivableOther receivable

PT Angkasa Pura SchipholTotal assets

LiabilitiesOther payable:

PT Angkasa Pura ITotal other payable

Guarantee payables to be compensated:

PT Garuda IndonesiaPT Gapura Angkasa

Total guarantee payables to be compensated

Total liabilities

Details type of relationship and transaction with relatied parties are as follows:

No. Related parties Nature of relationships Transaction1 PT Garuda Indonesia Affiliated Company Airline service2 PT Purantara Mitra

Angkasa DuaAffiliated Company Land rental

3 PT Gapura Angkasa Affiliated Company Ground handling service

4 Periswara Affiliated Company Canteen5 PT Angkasa Pura

SchipholAffiliated Company Airline consultant

6 PT Angkasa Pura I Affiliated Company Air Traffic service

38. COMMITMENTS

a. The Company entered into an agreement with PT Mandara Jasindo Sena (MJS) to utilize land in Soekarno-Hatta International Airport of approximately 150,000 sqm. MJS uses the land for building, and providing facilities such as hotel, convention hall and office space.





i. Tahap pertama meliputi lahan seluas 50.000 m2 untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir Maret 2021. Perseroan memperoleh kompensasi sebesar Rp 10,8 milyar. Perseroan juga memperoleh konsesi sebesar prosentase tertentu dari pendapatan bersih atas operasi komersial dari fasilitas, terhitung sejak dimulainya operasi komersial dari fasilitas.

ii. Tahap kedua meliputi lahan seluas 100.000 m2 untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir tanggal 8 Pebruari 2026. Perseroan memperoleh kompensasi yang setiap lima tahun meningkat mulai dari Rp 600 hingga Rp 3.226,94 per m2 per bulan atau seluruhnya sebesar Rp 58.765.800.000. Perseroan juga memperoleh pendapatan konsesi sebesar prosentase tertentu dari pendapatan.

iii. Pada akhir periode perjanjian, MJS akan mengembalikan lahan tersebut dan mengalihkan kepemilikan seluruh fasilitas yang telah dibangun diatas lahan tersebut kepada Perseroan.

b. Perseroan mengadakan perjanjian penggunaan tanah di Bandara Soekarno-Hatta seluas 1.020.000 m2 dengan PT Sanggraha Daksamitra (SDM). Perseroan menyewakan tanah tersebut kepada SDM untuk dikelola sebagai fasilitas usaha : lapangan golf, taman niaga dan pusat pertokoan internasional berikut fasilitas penunjangnya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak fasilitas usaha beroperasi secara komersial dan dapat diperpanjang. Perseroan memperoleh kompensasi atas penggunaan tanah tersebut sebagai berikut:

Kompensasi per tahun (USD) Compensation per year (USD)

Tahun ke 1-2 (USD 0,20/m2 per tahun) 204.000 1st–2nd year (USD 0.20/sqm per year)Tahun ke 3-5 (USD 0,26/m2 per tahun) 265.200 3rd-5th year (USD 0.26/sqm per year)Tahun ke 6-10 (USD 0,34/m2 per tahun) 346.800 6th-10th year (USD 0.34/sqm per year)Tahun ke 11-sampai perjanjian berakhir (USD 0,44/m2 per tahun) 448.000 11th–end of agreement (USD 0.44/sqm per year)

Perseroan juga memperoleh pendapatan konsesi yang dihitung berdasarkan jumlah pendapatan kotor dengan prosentase sebagai berikut:

TahunYear

Persentase(%)Percentage (%)

- 1-3 5- 3-8 6- 8-20 7

Pada akhir periode perjanjian, PT SDM wajib mengembalikan tanah tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib membayar kepada PT SDM sebesar nilai pasar yang wajar dari bangunan gedung serta kelengkapannya yang melekat termasuk infrastruktur yang terdapat di pusat pertokoan dan taman niaga.

i. The first stage includes land of approximately 50,000 sqm, with period of 30 years, up to March 2021. The Company receives compensation amounting to Rp 10.8 billion. The Company also receives concession up to certain percentage from total net income of commercial facility operation, starting from commercial facility operation is open,

ii. The second stage includes land of approximately 100,000 sqm, with tenor of 30 years, due on February 8, 2026. Company receives compensation every 5 years increasing from Rp 600 to Rp 3,226.94 per sqm per month or in total amounting to Rp 58,765,800,000. The Company also receives concession at certain percentage from total revenue,

iii. In the final stage of agreement period, MJS will return the land and transfer the ownership of facilities built on that land to the Company.

b. The Company entered into agreement with PT Sanggraha Daksamitra (SDM) to use land in Soekarno-Hatta International Airport of approximately 1,020,000 sqm. Company rents the land to managed by PT SDM for facilities such as: golf course, commercial facillities and international stores and the supporting facilities. This agreement is valid for 20 years starting from the commercial facilities are open, and may be extended. The Company receives compensation for land utilization as follows:

The Company also receives concession revenues calculated based on gross income with percentage as follows:

At the end of agreement period, PT SDM is obliged to return the land to the Company, and the Company obliged to pay to PT SDM the amount of fair market value for buildings and their supporting facilities, including equipment in the stores and commercial facilities infrastructure.





c. Berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Lahan/Tanah No. DS/PERJ/DZ-3018/2008 atau PJJ.15.02.01/00/02/2008/022 tanggal 15 Pebruari 2008 antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). Adapun isi perjanjian sebagai berikut:

• Lahanyangdimanfaatkanseluas236.865m2 • Tujuan pemanfataan lahan untuk administrasi

perkantoran, penunjang kegiatan operasional penerbangan berikut fasilitas penunjangnya.

• Jangka waktu perjanjian 1 Januari 2007 sampaidengan 31 Desember 2011

• Kompensasi pemanfaatan lahan sampai dengan25.000 m2 sebesar Rp 1.000 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan adalah Rp 25.000.000. Luas lahan 25.001 m2 sampai dengan 100.000 m2 sebesar Rp 795 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan adalah Rp 59.625.000. Sedangkan luas lahan 100.001 m2 sampai dengan 400.000 m2 sebesar Rp 490 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan sebesar Rp 67.063.850. Total kompensasi pemanfaatan lahan sebesar Rp 151.688.850. Pembayaran kompensasi dilaksanakan 1 bulan dimuka.

d. Berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan tanah dan konsesi usaha antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, dengan nomor perjanjian PJJ.15.06/00/01/2008/008 atau No. GMF/PERJ/DT-3011/2008 tanggal 25 Januari 2008, telah disepakati:

• Lahanyangdimanfaatkanseluas900.000m2 • Pemanfaatanlahandigunakanuntukusahaaircraft

maintenance. • Jangkawaktuperjanjian14Juli2005sampaidengan

tanggal 31 Desember 2011. • Tarif kompensasi pemanfaatan tanah per meter

persegi per bulan sebagai berikut: - Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan

31 Desember 2006 tarif per meter persegi per bulan sebesar Rp 165, sehingga jumlah kompensasi setiap bulannya adalah Rp 148.500.000.

- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011, tarif per meter persegi per bulan menggunakan pola degresive, yaitu luas tanah sampai dengan 25.000 m2 sebesar Rp 2.000 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan Rp 50.000.000. Luas tanah 25.001 sampai dengan 100.000 m2 sebesar Rp 1.200 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan sebesar Rp 90.000.000. Luas tanah 100.001 sampai dengan 400.000 m2 sebesar Rp 625 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan sebesar Rp 187.500.000. Luas tanah 400.001 sampai dengan 750.000 m2 sebesar Rp 536 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan sebesar Rp 187.600.000. Dan luas tanah 750.001 sampai dengan 1.000.000 m2 sebesar Rp 405 per meter persegi per bulan sehingga jumlah

c. Based on agreement to utilize land No DS/PERJ/DZ-3018/2008 or PJJ.15.02.01/00/02/2008/022 dated February 15, 2008 between PT Angkasa Pura II (Persero) with PT Garuda Indonesia (Persero). Details of agreement are as follows:

• Landusedis236,865sqm. • Landusedinpurposetoadministrativeoffice,flight

operations supporting activities and supporting facilities

• An agreement is valid from January 1, 2007 toDecember 31, 2011.

• Compensation to utilize land approximately of25,000 sqm amounting to Rp 1,000 per square meter a month, hence accumulated compensation a month amounting to Rp 25,000,000. Land of approximately 25,001 sqm to 100,000 sqm amounting to Rp 795 per square meter a month. Total compensation for a month amounting to Rp 59,625,000. Land of approximately 100,001 sqm to 400,000 sqm amounting Rp 490 per square meter a month. Total compensation for a month amounting to Rp 67,063,850. Total compensation to utilize land amounting to Rp 151,688,850. Compensation payments are paid 1 month in advance.

d. PT Angkasa Pura II (Persero) entered in to agreement with PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, based on agreement letter PJJ.15.06/00/01/2008/008 or No GMF/PERJ/DT-3011/2008 dated January 25, 2008 as follows:

• Landusedofapproximately900,000sqm. • Landisbeingusedforaircraftmaintenance, • AgreementisvalidfromJuly14,2005toDecember

31, 2011, • Compensation rate for land utilization per square

meter per month is as follows: - Starting from July 14, 2005 until December 31, 2006

rate per square meter a month amounting Rp 165, total compensation every month amounting to Rp 148,500,000.

- Starting from January 1, 2007 until December 31, 2011 rate per squre meter a month is using degresive pattern which considered that land with approximately of 25,000 sqm amounting to Rp 2,000 per sqm per month, total compensation per month amounting to Rp 50,000,000, land approximately of 25,001 to 100,000 sqm amounting to Rp 1,200 per square meter per month, total compensation every month amounting to Rp 90,000,000. Land approximately of 100,001 to 400,000 sqm amounting to Rp 625 per square meter per month, total compensation every month amounting to Rp 187,500,000. Land approximately of 400,001 to 750,000 sqm amounting to Rp 536 per square meter per month, and compensation every month amounting to Rp 187,600,000, and land with approximately of 750,001 to 1,000,000 sqm amounting to Rp 405 per square meter per month. Total compensation





kompensasi setiap bulan sebesar Rp 60.750.000. Sehingga total kompensasi pemanfaatan tanah setiap bulan sebesar Rp 575.850.000.

• Pembayarankompensasipemanfaatantanahadalahterhitung mulai tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2006 dibayar 1 bulan dimuka, sedangkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011 dibayar 3 bulan dimuka.

e. Berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang dan Pemanfaatan

Tanah No. SPKS.049/KM.102/2005-AP II tanggal 22 Nopember 2005 antara PT Wahana Dirgantara dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Adapun isi perjanjian sebagai berikut:

• Fasilitasgudangseluas2.292m2ditambahruanganperkantoran didalamnya.

• Fasilitasbongkarmuatbarang(stagingarea)seluas2.664 m2

• Fasilitaspelataranparkirkendaraanseluas2.584m2 • Ruangperkantorandalamgudangseluas340m2 Tanah tersebut terletak dan berlokasi di belakang

gudang PT Pos Indonesia Area Kargo Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta (Bandara).

• Sewa gudang, sewa ruangan perkantoran dankompensasi pemanfaatan tanah untuk tempat bongkar muat barang (staging area) diatur sebagai berikut:

- Sewa gudang ditetapkan sebesar Rp 16.960 per m2/bulan dan ditinjau setiap 2 tahun

- Sewa ruangan perkantoran (ruangan dalam gudang yang digunakan untuk kegiatan administrasi/perkantoran) seluas 340 m2 ditetapkan sebesar Rp 70.000 per-m2/bulan dan ditinjau setiap 2 tahun

- Besaran kompensasi pemanfaatan tanah untuk tempat bongkar muat barang (staging area) ditetapkan sebesar Rp 10.000 per-m2/bulan dan ditinjau setiap 2 tahun.

- Pembayaran sewa gudang, sewa ruangan perkantoran dan kompensasi pemanfaatan tanah setiap 6 bulan dibayar dimuka.

• Selain membayar sewa gudang, sewa ruanganperkantoran dan kompensasi pemanfaatan tanah, diwajibkan pula untuk membayar konsesi usaha sebesar 8% dari total pendapatan kotor setiap bulannya, dengan jaminan minimum omzet bruto sebesar Rp 150.000.000 setiap bulannya. Besaran konsesi usaha tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

• PTWahanaDirgantaradiwajibkanmembayaruangkesanggupan (surcharge) sebesar 2 bulan nilai sewa gudang, sewa ruangan perkantoran dan kompensasi pemanfaatan tanah atau sebesar Rp 179.000.000 yang dibayarkan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah dikeluarkannya surat ijin prinsip atau sebelum perjanjian ini ditandatangani.

• Perjanjianberlakusejaktanggalditandatanganidanakan berakhir setelah 5 tahun.

every month amounting to Rp 60,750,000. Therefore total land utilization compensation every month amounting to Rp 575,850,000.

• The payment of land utilization compensation isstarting from July 14, 2005 to December 31, 2006 will pay one month in advance, meanwhile starting from January 1, 2007 to December 31, 2011 the payment will be settled 3 months in advance.

e. Based on the agreement of warehouse rental and

land utilization No SPKS.049/KM.102/2005-AP II dated November 22, 2005 between PT Wahana Dirgantara and PT Angkasa Pura II (Persero). The agreement is as follows:

• Warehouse facility approximately 2,292 sqm withoffice space thereon

• Staging area facility for loading and unloadingactivities approximately 2,664 sqm

• Parkingfacilityapproximately2,584sqm • Office space in warehouse area approximately 340

sqm The land was placed at the backyard of

PT Pos Indonesia cargo area at Soekarno – Hatta International airport,

• Warehouse rental, office space rental and landutilization compensation to be used as staging area for loading and unloading activities are arranged as follows:

- Warehouse rental amounting to Rp 16,960 per sqm/month and subject to review every 2 years,

- Office space rental (space inside warehouse are that used for office or administration activities) approximately 340 sqm is determined at Rp 70,000 per-sqm/month and subject to review every 2 years,

- The land utilization compensation used for staging area for loading and unloading activities is determined at Rp 10,000 per-sqm/month and subject to review every 2 years. Payment of warehouse rental, office space rental dan land of utilization compensation is settled 6 (six) months in advance,

• Besidespaymentsofwarehouserental,officespacerental and land utilization compensation. PT WD is also required to pay business concession payment of 8% from total gross income every month, with mínimum gross revenues guarantee amounting to Rp 150,000,000 every month. The business concession payment excluded value added tax (VAT) which amount is in accordance with tax regulations.

• PTWahanaDirgantaraissupposedtopaysurchargepayment, which is 2 month fees of warehouse rental, office space rental and land utilization compensation amounting to Rp 179,000,000 and will be paid all at once at least 14 days after principal permit issued or before this agreement is signed.

• Theagreementisvalidsincethedateofsigningandwill expire after 5 years.





• Biaya pembangunan jalan akses menuju ke lokasigudang serta biaya terkait dengan pembangunan, termasuk biaya rancang bangun, perizinan dan lain sebagainya dengan standar biaya yang disepakati setinggi-tingginya sebesar Rp 13.097.219.110.

f. Perseroan mengadakan perjanjian pemanfaatan tanah di Bandara Soekarno-Hatta dengan PT Birotika Semesta/DHL seluas 1.411,20 m2. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan gudang dan kantor yang disepakati dengan harga Rp 2.843.130.000. Bangunan tersebut akan digunakan untuk kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dan jasa pengiriman express. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak berita acara pengoperasian bangunan tersebut ditandatangani dan dapat diperpanjang sebanyak 3 (tiga) periode (15 tahun) yang berakhir pada tahun 2019.

Perseroan memperoleh kompensasi atas pemanfaatan tanah tersebut dari DHL sebagai berikut:

Periode PerjanjianKompensasi per tahun (Rp)Compensation per year (Rp) Agreements periods

Pertama Rp 10.000/m2 per bulan 169.344.000 First Rp 10,000/sqm per monthKedua Rp 15.000/m2 per bulan 254.016.000 Second Rp 15,000/sqm per monthKetiga Rp 22.500/m2 per bulan 381.024.000 Third Rp 22,500/sqm per monthKeempat Rp 33.750/m2 per bulan 571.536.000 Fourth Rp 33,750/sqm per month

Perseroan juga memperoleh pendapatan konsesi sebesar 5% dari operating cost sebesar Rp 150.000.000 sampai dengan 30 September 2002 dan dimulai 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 2004 sebesar Rp 233.000.000. Pada akhir periode perjanjian, bangunan berikut dengan perlengkapannya yang didirikan oleh DHL diserahkan kepemilikannya kepada Perseroan tanpa ada ganti rugi.

g. Berdasarkan Perjanjian sewa ruangan No. SPSW.021/KM.102/2005-AP II tanggal 8 Agustus 2005 antara PT Gapura Angkasa dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Adapun isi perjanjian adalah sebagai berikut:

• PTAngkasaPuraII(Persero)menyerahkansebidangtanah yang selanjutnya dibangun fasilitas gudang seluas 3.000 m2 ditambah ruangan perkantoran di dalamnya yang terletak dan berlokasi antara gudang 510 dan 520 area kargo Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta (Bandara).

• Sewagudangdansewaruanganperkantorandiatursebagai berikut:

- Sewa gudang seluas 3.000 m2 ditetapkan sebesar Rp 16.960 per-m2/bulan, dan ditinjau setiap 2 tahun

- Sewa ruangan perkantoran (ruang dalam gudang yang digunakan untuk kegiatan administrasi/ perkantoran) seluas 700 m2 ditetapkan sebesar Rp 70.000 per m2/bulan, dan ditinjau setiap 2 tahun

- Pembayaran sewa gudang dan sewa ruangan perkantoran dilaksanakan setiap 3 bulan dibayar dimuka

• The entire cost of road access to the warehouselocation and the related costs with the construction, including the cost of project design, licenses, and others with the standard fee at mutual agreementamounting to Rp 13,097,219,110.

f. The Company entered into an agreement with PT Birotika Semesta/DHL to utilize land at Soekarno-Hatta International Airport of approximately 1,411.20 sqm. The land is used to build warehouse and office building as agreed at the price of Rp 2,843,130,000. The building will be used for DHL’s activities such as transportation and express delivery services. The agreement is valid for 5 years since the minutes of building operation was signed and it could be extended for 3 periods (15 years), maturity in 2019.

The Company receives compensation for land utilization from DHL as follows:

The Company also receives concession income of 5% of operating cost amounting to Rp 150,000,000 up to September 30, 2002 and starting from October 1, 2002 to September 30, 2004 amounting to Rp 233,000,000. At the end of agreement period, the ownership status of the building and its equipment, built by DHL, will be handed over to the Company without any compensation.

g. Based on space rental agreement No SPSW.021/KM.102/2005-AP II dated Agustus 8, 2005 between PT Gapura Angkasa and PT Angkasa Pura II (Persero) it was stated as follows:

• PT Angkasa Pura II (Persero) handed over a partof land that will be built as warehouse facilities approximately 3,000 sqm with addition approximately 3,000 sqm office space located in the warehouse area and is located between 510 and 520 area cargo at Soekarno-Hatta International Airport;

• Warehouse rental and office space rental, is set asfollows:

- Warehouse rental approximately of 3,000 sqm amounting to Rp 16,960 per-sqm/month and subject to review every 2 years,

- Office space rental include space inside warehouse that use for office and administration activities is approximately of 700 sqm is stated at Rp 70,000 per sqm/month and subject to review every 2 years,

- Payments of Warehouse rental and office space rental is settled 3 months in advance.





• Selain membayar sewa gudang dan sewa ruanganperkantoran, diwajibkan pula untuk membayar konsesi usaha sebesar 5% dari total pendapatan kotor (omzet bruto) setiap bulannya, dengan jaminan minimum omzet bruto sebesar Rp 600.000.000 setiap bulannya.

• PT Gapura Angkasa diwajibkan membayar uangkesanggupan (surcharge) sebesar 2 bulan nilai sewa gudang dan sewa ruangan perkantoran atau sebesar Rp 200.000.000 yang dibayarkan sekaligus sebelum perjanjian ditandatangani.

• Perjanjian berlaku 5 tahun terhitung sejakpenyelesaian pembangunan fisik.

• Biaya pembangunan fasilitas/bangunan gudangdan biaya pembangunan jalan akses menuju ke lokasi gudang serta biaya yang terkait dengan pembangunan, termasuk biaya rancang bangun, perizinan dan lain sebagainya, dengan standar biaya yang disepakati setinggi-tingginya sebesar Rp 7.968.685.000. Kompensasi atas seluruh biaya pembangunan fasilitas/bangunan gudang dikompensasikan dengan sewa gudang

h. Berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang dan Pemanfaatan

Tanah No. SPSW.026/KM.102/2005-AP II tanggal 25 Oktober 2005 antara PT Dharma Bandar Mandala (PT DBM) dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Isi perjanjian sebagai berikut:

• PT DBM menerima sebidang tanah yang akandibangun:

- Fasilitas gudang seluas 678,4 m2 (84,8 m x 8 m) ditambah ruangan perkantoran didalamnya

- Ruang perkantoran dalam gudang seluas 200 m2.

• Sewagudangdansewaruanganperkantorandiatursebagai berikut:

- Sewa gudang ditetapkan sebesar Rp 25.000 per-m2/bulan

- Sewa ruangan perkantoran ditetapkan sebesar Rp 90.000 per m2/bulan

- Tarip sewa ditinjau setiap 2 tahun • Selain membayar sewa gudang dan sewa ruangan

perkantoran, PT DBM diwajibkan pula untuk membayar konsesi usaha sebesar 8% dari total pendapatan kotor setiap bulannya, dengan jaminan minimum omzet bruto sebagai berikut:

- Tahun I sebesar Rp 200.000.000 per bulan; - Tahun II sebesar Rp 300.000.000 per bulan - Tahun III sebesar Rp 350.000.000 per bulan - Tahun IV sebesar Rp 400.000.000 per bulan - Tahun V sebesar Rp 450.000.000 per bulan • PT DBM diwajibkan membayar uang kesanggupan

(surcharge) sebesar 2 bulan nilai sewa gudang dan sewa ruangan perkantoran sebesar Rp 70.000.000 yang dibayarkan sekaligus selambatnya 1 minggu setelah ijin prinsip keluar.

• Jangka waktu perjanjian 5 tahun sejak tanggalditandatangani perjanjian.

• Besides payment of warehouse rental and officespace rental, DHL is also required to pay 5% of gross income every month as bussiness concession payment, with mínimum guarantee bruto income every month amounting to Rp 600,000,000.

• PT Gapura Angkasa is required to pay surchargepayment for 2 month rental of warehouse rental, office space rental and land utilization compensation amounting to Rp 200,000,000 that should be paid all at once before this agreement is signed.

• Theagreementisvalidsincethedateofsigningandwill expire after 5 years.

• The entire cost of access road to the warehouselocation and the related costs with construction, such as cost of project design, licenses, and others with the standard fee at mutual agreement amounting to Rp 7,968,685,000.

h. Based on agreement of warehouse rental and land

utilization No SPSW.026/KM.102/2005-AP II dated October 25, 2005 between PT Dharma Bandar Mandala (PT DBM) and PT Angkasa Pura II (Persero), it was stated as follows:

• PTDBMreceivesalandthatwillbebuiltfor: - Warehouse facility approximately of 678.4 sqm

(84,8 m x 8 m) and addition of space to be used as office inside the warehouse

- Office inside the warehouse area approximately of 200 sqm

• Rental warehouse and office rental are set asfollows:

- Warehouse rental amounting to Rp 25,000 per-sqm/month

- Rental of office space amounting to Rp 90,000 per sqm/month

- Rental rate subject to review every 2 years • PT DBM is also required to pay the business

concessions fee of 8% from the total gross income every month, with a mínimum guarantee gross revenues as follows:

- 1st year is amounting to Rp 200,000 per month - 2nd year is amounting to Rp 300,000 per month - 3rd year is amounting to Rp 350,000 per month - 4th year is amounting to Rp 400,000 per month - 5th year is amounting to Rp 450,000 per month • PTDBM is required topay surchargepyment for2

month rental warehouse and rental of office space amounting to Rp 70,000,000 that should be paid all at once at least 1 week after the principle permits released.

• Theagreementperiod isvalidfor5years sincetheagreement signed.





• Seluruhbiayapembangunanfasilitas/bangunandanbiaya yang terkait dengan pembangunan tersebut, termauk biaya rancang bangun, perizinan dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab PT DBM, dengan standar biaya yang disepakati setinggi-tingginya sebesar Rp 2.346.964.170.

i. Sehubungan dengan aktivitas normalnya, Perseroan mengadakan perjanjian persewaan tanah, bangunan beserta fasilitasnya dan perjanjian konsesi dengan para pihak yang melakukan aktivitas usaha di lingkungan Bandara yang dikelola Perseroan.

39. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

• Kenaikan tarif Pendapatan Jasa Penumpang PesawatUdara (PJP2U)

Berdasarkan Keputusan direksi PT Angkasa Pura II (Persero) No. KEP.15.01.01/02/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 telah ditetapkan besaran Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) untuk angkutan luar negeri dengan besaran sebagai berikut:

Soekarno-Hatta - Tangerang 150.000Polonia - Medan, Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru, Supadio – Pontianak, Husein Sastranegara – Bandung 75.000SM. Badaruddin II – Palembang, Minangkabau – Padang, Sultan Iskandar Muda - Aceh 100.000Halim Perdanakusuma - Jakarta 80.000Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang 50.000

Berdasarkan Keputusan direksi PT Angkasa Pura II (Persero) No. KEP.15.01.01/02/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 telah ditetapkan besaran Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) untuk angkutan dalam negeri dengan besaran sebagai berikut:

Soekarno-Hatta - Tangerang 40.000Polonia - Medan, SM. Badaruddin II – Palembang, Minangkabau – Padang 35.000Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio - Pontianak 30.000Sultan Iskandar Muda – Aceh, Husein Sastranegara – Bandung 25.000Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang 20.000

• Theentirecostoffacilities/buildingsandrelatedcostwith the construction, including design cost, licenses and others will be done by PT. DBM with maximun agreed upon standard charge amounting to Rp 2,346,964,170.

i. In the normal course of its business, the Company entered into rental agreements of land and building, along with its facilities, and concession agreement with respective parties who perform their commercial activities at the Airport managed by the Company.

39. SUBSEQUENT EVENTS

• Increaseinincomerateofflightservices(PJP2U)

Based on Decision Letter of the Board of Directors of PT Angkasa Pura II (Persero) No KEP.15.01.01/02/2009 dated February 23, 2009 it was stated that rate of flight service (PJP2) to foreign flight services are as follows:

Based on Decision Letter of the Board of Directors of PT Angkasa Pura II (Persero) No KEP.15.01.01/02/2009 dated February 23, 2009 it was stated that rate of flight service (PJP2) to domestic flight services are as follows:





• Undang-undangRINo.1tahun2009tentangpenerbanganpada bab XII mengenai navigasi penerbangan pasal 271 berbunyi:

- Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara yang beroperasi di ruang udara yang dilayani

- Untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah membentuk satu lembaga penyelenggara pelayanan penerbangan.

- Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan memenuhi kriteria sebagai berikut:

> Mengutamakan keselamatan penerbangan > Tidak berorientasi kepada keuntungan > Secara finansial dapat mandiri > Biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan

untuk biaya investasi dan peningkatan operasional

- Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri

Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 2009 tentang

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, berbunyi pelayanan jasa penerbangan dalam negeri yang diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura I dan II (Persero), 15% dari tarif PJP Dalam Negeri PT AP I dan PT AP II, merupakan PNBP. Disamping itu pelayanan jasa penerbangan luar negeri yang diselenggarakan oleh PT Angkasa I dan II (Persero), 10% dari tarif PJP Luar Negeri PT AP I dan PT AP II, merupakan PNBP.

Undang-undang dan Peraturan ini berlaku sejak tanggal 16 Pebruari 2009.

• KasMobile8tergerus97%dalam1tahun.

Kas dan setara kas PT Mobile 8 Telecom pada akhir tahun lalu tergerus hebat 97,2% dari Rp 892,67 miliar pada akhir 2007 menjadi hanya Rp 23,73 miliar. Dalam laporan keuangan 2008 Mobile 8 yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia kemarin disebutkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Mobile-8 tahun lalu mencapai Rp 443,99 miliar. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi Rp 343,38 miliar.

Sekretaris Perusahaan Mobile-8 Chris Taufik mengatakan tergerusnya kas dan setara kas itu karena penambahan jumlah Base Transceiver Station (BTS) sebesar 65% menjadi 1.500 BTS pada tahun lalu. Kas Mobile-8 tergerus disebabkan lonjakan nilai investasi jangka pendek senilai Rp 288,98 miliar dari Rp 198,37 miliar pada 2007. Biaya operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi juga melonjak menjadi Rp 307,94 miliar pada 2008 dari Rp 135,88 miliar pada 2007,” tuturnya pada Bisnis Indonesia. Di sisi lain, utang usaha Mobile-8 pada tahun lalu jumlahnya mencapai Rp 579,25 miliar dan utang lainnya Rp 160,40 miliar.

• LawNo1year2009oftheRepublicofIndonesiaCahpterXII article 271 regarding flight services in the navigation states that:

- Government is responsible for conducting flight navigation services for aircraft which operating in the air area of the Republic of Indonesia.

- To conduct aviation navigation services as mentioned above, the Government established a provider of flight services.

- Institutions of aviation navigation service providers have to meet the following criteria as follows:

> Flight safety concerned > Non profit orientation > Financially independent > Costs from passangers will return as investment

cost and increase operational performance - Institution of aviation navigation service was

established by and responsible to the Minister. Government Regulation No 6 year 2009 concerning kinds

and rates of governmental non-tax revenues, which is applied in the Department of Communication stating that rate of Domestic Flight Services that was managed by PT Angkasa Pura I and II (Persero) at 15% from domestic flights service is non-taxable revenues, Otherwise rate of foreign flight service that was managed by PT Angkasa Pura I and II (Persero) at 10% from rate of foreign flight service is non-taxable revenues.

This law and regulation is valid on February 16,2009.

• Mobile8cashdecrease97%inayear.

PT Mobile 8 Telecom cash and cash equivalents in last year decreased significantly 97.2% from Rp 892.67 billion at the year ended 2007 to Rp 23.73 billion. In the 2008 financial statement of Mobile 8 Telecom which were submitted to Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange), it showed, that net cash which was used for Mobile 8 Telecom operational activities in 2007 amounting to Rp 443,99 billion.

Net cash used for investment activities amounting to Rp 343.38 billion.

Mr. Chris Taufik, the Company`s secretary of PT Mobile 8 Telecom stated decreasing in cash and cash equivalent due to additional Base Transceiver Station (BTS) at 65% or increase 1,500 BTS since the previous year. PT Mobile 8 Telecom cash and cash equivalent decrease because of increasing in the value of short-term investment amounting to Rp 288.98 billion from Rp 198.37 billion in 2007. Operating costs, maintenance and telecommunication services also increased to Rp 307.94 billion in 2008 from Rp 135.88 billion in 2007, “he said in the Bisnis Indonesia. On the other hand, debt of Mobile-8 business of last years, amounting to Rp 579.25 billion and other liabilities amounting to Rp 160.40 billion.





Operator telepon berbasis Code Division Multiple Access (CDMA) itu juga masih dibebani oleh surat utang senilai total Rp 1,73 triliun yang terdiri dari obligasi Rupiah Rp 675 miliar yang jatuh tempo pada 2012 dan obligasi US$ 100 juta jatuh tempo pada 2013.

Mobile-8 juga masih menunggak pembayaran bunga yang jatuh tempo pada 15 Maret sebesar Rp 20,88 miliar. Pembayaran bunga itu ditunda hingga 7 April 2009.

Obligasi yang ditempatkan pada PT Mobile 8 per 31 Desember 2008 sebesar Rp 5.000.000.000, jatuh tempo tanggal 15 Maret 2012.

40. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2008 Perusahaan melakukan penyesuaian atas akun-akun yang berhubungan dengan laporan keuangan tahun 2007. Sesuai dengan PSAK 25, maka untuk tujuan komparatif dilakukan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2007, sebagai berikut :

2007Laporan terdahulu

Previous reportDisajikan kembali

RestatementNERACAAktivaAktiva tetap – tanah 337.511.141.761 334.509.923.080Akumulasi Penyusutan 1.776.027.630.399 1.783.867.869.276Aktiva KSO - 29.257.216.961Pajak dibayar dimuka 115.856.292.207 118.208.364.207Aktiva pajak tangguhan - 8.546.449.088

Kewajiban dan EkuitasPendapatan diterima dimuka 38.235.109.494 61.884.227.774Kewajiban imbalan pasca kerja - 41.271.730.769Kewajiban pajak tangguhan 33.144.472.471 -

LAPORAN LABA RUGIBeban penyusutan 214.607.970.688 222.448.209.565Beban umum dan aktiva dibiayakan 264.605.247.579 305.876.978.348Laba bersih 498.587.661.291 493.518.685.203Penghasilan (beban) pajak:

Pajak kini (210.970.802.150) (208.618.730.150)Pajak tangguhan (26.538.750.015) 15.152.171.545

41. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusuanan laporan keuangan yang telah diuraikan dimuka dan diselesaikan pada tanggal 16 Maret 2009.

The Company is engaged in CDMA services, also still burdened by debt amounting to Rp 1.73 trillion which consist of Rupiah bonds amounting to Rp 675 billion which matures in 2012 and USD bonds of US$ 100 million matures in 2013.

Mobile-8 still has outstanding interest payment that fall due on March 15 amounting to Rp 20.88 billion. Interest payment is delayed until April 7, 2009.

Bonds that are placed at the PT Mobile 8 as of December 31, 2008 of amounting to Rp 5,000,000,000, maturity date on March 15, 2012.

40. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

In 2008, the Company make adjustments on the accounts relating to the Financial Statements for the year ended 2007. In accordance with the Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) No 25, the Financial Statements for the year ended 2007 have been restated for comparative purposes as follows:

BALANCE SHEETAssets

Fixed asset – landAccumulated depreciation

Joint Operation assetsPrepaid tax

Deferred tax assets

Liabilities and equityUnearned income

Post employment benefitDeferred tax liabilities

INCOME STATEMENTDepreciation expenses

General expenses and finansed assetsNet Income

Tax income (expenses):Current tax

Deferred tax

41. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company`s management is responsible for the financial statements preparation as mentioned before, which was completed on March 16, 2009.


Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Head Office:Jakarta International AirportSoekarno - HattaBuilding 600, PO BOX 1001 / BUSHJakarta 19120 Indonesia

PT Angkasa Pura II

Tel : (62-21) 550 5079, 550 5074Fax : (62-21) 550 2141www.angkasapura2.co.id

Laporan Tahunan 2008 Annual Report

Making A Convenience Airport

Documents