Home >Documents >Makalah skenario 5

Makalah skenario 5

Date post:13-Apr-2016
Category:
View:233 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
makalah forensik
Transcript:

Peran Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Dokter Militer Melda Erivhani102012081/C2Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida WacanaJl. Arjuna Utara No. 6, Jakarta Barat 11510Telp: (021) 5694-2061, Fax: 021-5631731E-mail: [email protected]

PendahuluanKebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang, Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Etika Profesi KedokteranKedokteran Internasional.IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan cabang, serta lembaga MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkat pusat, wilayah dan cabang. Selain itum, di tingkat sarana kesehatan (rumahsakit) didirikan Komite Medis dengan Panitia Etik di dalamnya, yang akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar profesi di rumah sakit. Bahkan di tingkat perhimpunan rumah sakit didirikan pula Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (Makersi).1Pada dasarnya suatu profesi memiliki 3 syarat utama, yaitu diperoleh melalui pelatihan yang ekstensif, memiliki kompomen intyelektual yang bermakna dalam melakukan tugasnya, dan memberikan pelayanan yang penting kepada masyarakat.Selain itu juga memiliki 3 syarat umum, yaitu: sertifikasi, organisasi profesi, otonomi dalam bekerja.Pemberian sertifikasi dilakukan tidak sekali untuk selamanya, melainkan harus selalu memperoleh validasi melalui proficiency check.Otnomi mengakibatkan kelompok profesi menjadi eksklusif dan memerlukan self regulation dalam rangka menjaga tanggung jawab moral dan tanggung jawab porofesinya kepada masyarakat. Mereka umumnya memiliki etrika profesi dan standar profesi serta berbagai tatanan yang menunjang adanya upaya self regulation tersebut.2Didalam sehari-hari kita mengenal 2 jenis profesi, yaitu profesi konsultan dan profesi scholar pada jenis profesi konsultan terdapat hubungan individual antara professional dengan klien dan biasanya melakukan transaksi free-for-service, Etika profesi kedokteran mulai dikenal sejak 1800 tahun sebelum Masehi dalam bentuk Code of Hammurabi dan Code of Hittites, yang penegakannya dilaksanakan oleh penguasa pada waktu itu. Selanjutnya etik kedokteran muncul dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk sumpah dokter yang bunyinya bermacam macam, tetapi yang paling banyak dikenal ialah sumpah Hippocrates. Sumpah tersebut berisikan kewajiban kewajiban dokter dalam berperilaku dan bersikap, atau semacam code of conduct bagi dokter.1World medical association dalam Deklarasi Geneva pada tahun 1968 menelorkan sumpah dokter (dunia) dan Kode Etik Kedokteran Internasional. Kode Etik Kedokteran Internasional berisikan tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dan kewajiban terhadap diri sendiri. Selanjutnya, kode etik kedokteran Indonesia dibuat dengan mengacu kepada Kode Etik misalnya dokter,psikolog dan pengacara; sedangkan jenis profesi scholar biasanya memiliki klien banyak pada satu waktu dan bekerja berdasarkan gaji dan honor seperti guru, perawat dan tenaga kesehatan lain dirumah sakit dll. Kedua jenis profdesi tersebut sama-sama memiliki tanggung jawab yang khas, yaitu tanggung jawab profesi.2

Prinsip Etika KedokteranEtika adalah disiplin ilmu yang mempelajari baik buruk atau benar-salahnya suatu sikap dan atau perbuatan seseorang individu atau institusi dilihat dari moralitas. Penilaian baik-buruk dan benar-salah dari sisi moral tersebut menggunakan pendekatan teori etik yang cukup banyak jumlahnya. Terdapat dua teori etika yang paling banyak dianut orang adalah teori deontologi dan teleologi. Deontology lebih mendasarkan kepada ajaran agama, tradisi, dan budaya, sedangkan teleology lebih kea rah penalaran (reasoning) dan pembenaran (justifikasi) kepada azas manfaat (aliran utilitarian).3Di dalam menentukan tindakan di bidang kesehatan atau kedokteran, selain mempertimbangkan keempat kebutuhan dasar di atas, keputusan hendaknya juga mempertimbangkan hak-hak asasi pasien. Pelanggaran atas hak pasien akan mengakibatkan juga pelanggaran atas kebutuhan dasar di atas terutama kebutuhan kreatif. Etika adalah displin ilmu yang mempelajari baik buruk atau benar salah suatu sikap dan atau perbuatan seseorang individu atau institusi dilihat dari moralitas. Penilaian baik buruk dan benar salah dari sisi moral tersebut menggunakan pendekatan teori etika yang cukup banyak jumlahnya. Terdapat dua teori etika yang paling banyak dianut orang adalah teori deontology dan teleology. Secara irngkas dapat dikatakan bahwa, deontology mengajarkan bahwa baik buruknya suatu perbuatan harus dilihat dari perbuatannya itu sendiri, sedangkan teleology mengajarkan untuk menilai baik buruk tindakan dengan melihat hasil atau akibatnya. Deontology lebih mendasarkan kepada ajaran agama, tradisi, dan budaya, sedangkan teleology lebih kea rah penalaran dan pembenaran kepada azas manfaat.3Beauchamp dan Childress, 1994, menguraikan bahwa untuk mencapai ke suatu keputusan etik diperlukan 4 kaidah dasar moral dan beberapa rules di bawahnya. Ke-4 kaidah dasar moral tersebut adalah :1. Prinsip otonomi yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin informed consent.2. Prinsip beneficene yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan ditujukan ke kebaikan pasien. Dalam beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya lebih besar daripada sisi buruknya.3. Prinsip non maleficence yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai primum non nocere atau above all do no harm.4. Prinsip justice yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya.Sedangkan rules derivatnya adalah veracity, privacy, confidentiality, dan fidelity. Selain prinsip atau kaidah dasar moral di atas yang harus dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan klinis, profesional kedokteran juga mengenal etika profesi sebagai panduan dalam bersikap dan berprilaku. Perbuatan keputusan etik, terutama dalam situasi klinik, dapat juga dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan kaidah dasar moral di atas. Jonsen, Siegler, dan Winslade mengembangkan teori etik yang menggunakan 4 topik yang esensial dalam pelayanan klinik, yaitu : 31. Medical indication1. Patient preferences1. Quality of life1. Contextual featuresKe dalam topik medical indication dimasukkan semua prosedur diagnostik dan terapi yang sesuai untuk mengevaluasi keadaan pasien dan mengobatinya. Penilaian aspek indikasi medis ditinjau dari sisi etiknya, terutama menggunakan kaidah beneficence dan non maleficence. Pertanyaan etika pada topic ini adalah serupa dengan seluruh informasi yang selayaknya disampaikan kepada pasien pada doktrin informed consent.Pada topik patient preference kita memperhatikan nilai dan penilaian pasien tentang manfaat dan beban yang akan diterimanya, yang berarti cerminan kaidah otonomi. Pertanyaan etiknya meliputi pertanyaan tentang kompetensi pasien, sifat volunteer, sikap dan keputusannya, pemahaman atas informasi, siapa pembuat keputusan bila pasien tidak kompeten, nilai dan keyakinan yang dianut pasien.Topik quality of life merupakan aktualisasi salah satu tujuan kedokteran, yaitu memperbaiki, menjaga atau meningkatkan kualitas hidup insane. Apa, siapa dan bagaimana melakukan penilaian kualitas hidup merupakan pertanyaan etik sekitar prognosis, yang berkaitan dengan beneficence, non maleficence dan otonomi. Dalam contextual features dibahas pertanyaan etik seputar aspek non medis yang mempengaruhi keputusan, seperti faktor keluarga, ekonomi, agama, budaya, kerahasiaan, alokasi sumber daya dan faktor hukum.3Dalam peran negative gatekeeper, yaitu pada system kesehatan pra bayar atau kapitasi, dokter diharapkan untuk membatasi akses pasien ke layanan medis. Pada peran ini jelas terjadi konflik moral pada dokter dengan tanggungjawab tradisionalnya dalam membela kepentingan pasien dengan tanggung jawab barunya sebagai pengawal sumber daya masyarakat / komunitas. Meskipun demikian, peran negative gatekeeper ini secara moral mungkin masih dapat dijustifikasi. Tidak seperti peran negative yang banyak dideskripsikan secara terbuka, peran positive gatekeeper dokter sangat tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam peran ini dokter diberdayakan untuk menggunakan fasilitas medis dan jenis layanan hi-tech demi kepentingan profit. Bagi mereka yang mampu membayar disediakan fasilitas diagnostik dan terapi yang paling mahal dan muktahir, layanan didasarkan pada keinginan pasar dan bukan kepada kebutuhan medis. Upaya meningkatkan demand atas layanan yang sophisticated dijadikan tujuan yang implicit dan dokter jadi salesmannya. Mereka berbagi profit secara langsung apabila mereka pemilik atau investor layanan tersebut, atau mereka memperoleh penghargaan berupa kenaikan honorarium atau tunjangan apabila mereka hanya berstatus pegawai atau pelaksana.3Sifat hubungan antara dokter dengan pasien berkembang dari sifat paternalistic hingga ke sifat kontraktual dan fiduciary. Pada masa sebelum tahun 1950-an paternalistik dianggap sebagai sifat hubungan yang paling tepat, dimana dokter menentukan apa yang akan dilakukan terhadap pasien berdasarkan prinsip beneficence (semua yang terbaik untuk kepentingan pasien, dipandang dari kedokteran). Prinsip ini telah mengabaikan hak pasien untuk turut menentukan keputusan. Sampai

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended