Makalah Seminar BPM Aceh

I.1. LATAR BELAKANGRapuhnya fondasi ekonomi nasional tidak terlepas dari dikotomi orientasi pembangunan antara pertumbuhan dan pemerataan yang telah dianut sejak lama. Puncaknya, Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Akibatnya, penduduk miskin bertambah sebesar 24,2% (49,5 juta jiwa) pada tahun 1998, dari tahun sebelumnya (tahun 1996) hanya sekitar 11,3% (22,5 juta jiwa). Angka tersebut dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan di masing-masing provinsi. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh dalam kurun 12 (Dua Belas) tahun terakhir tercermin dalam grafik berikut:

Grafik di atas merefleksikan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan di Aceh dalam kurun enam tahun terakhir (2005 s/d 2010).

Kenaikan tajam penduduk miskin di Indonesia mendorong Pemerintah untuk merombak dan menyesuaikan kembali kebijakan ekonomi dan sistem pemerintahan ke arah desentralisasi (otonomi daerah). Dengan desentralisasi, kewenangan sekaligus tanggung jawab pengurangan kemiskinan berada di tangan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menelurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan ini mengarahkan konsepsi penanggulangan kemiskinan dengan mekanisme "Konsolidasi Penanggulangan Kemiskinan" sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diberi wewenang melakukan berbagai upaya dan terobosan taktis serta strategis untuk mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis mekanisme sebagaimana ditampilkan dalam bagan di atas. Program-program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, sehingga angka penduduk miskin dapat tersu berkurang secara simultan.Di satu sisi, upaya yang telah dilakukan Pemerintah (Pusat dan Daerah) telah berhasil mengurangi angka penduduk miskin. Namun diakui pula, di sisi lainnya akibat masih rapuhnya pondasi ekonomi nasional, disamping berbagai bencana dan konflik yang terjadi di daerah telah pula menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru. Pemerintah Aceh terus mengupayakan percepatan pengentasan kemiskinan di Aceh. Program pengentasan kemiskinan dititik beratkan pada cluster II konsolidasi program penanggulangan kemiskinan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Demi suksesnya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional, program-program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan Pemerintah Aceh diintegrasikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Pemerintah Aceh guna membangun kembali kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk akibat konflik politik dan bencana tsunami. Upaya Pemerintah Aceh untuk menekan angka kemiskinan telah menampakkan hasil hingga angka kemiskinan di tahun 2009 menurun hingga 21,28%.

Penurunan angka kemiskinan di Aceh disumsikan (sementara) sebagai pengaruh dari berbagai program pembangunan pengurangan penduduk miskin yang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh selama ini, yang dititik beratkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga sehingga diharapkan masyarakat miskin mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu unsur dari pemerintah Aceh yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh (BPM Aceh). Beberapa program yang telah dilaksanakan diantaranya adalah program BKPG, PEPG, UEG/KSP, dan UEPG di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh sejak 2008. Kajian evaluasi terhadap progam yang telah dilaksanakan menjadi menting untuk dilaksanakan sebagai landasan pijak optimalisasi ke depan. Hal inilah yang mendasari pemikiran dan melatarbekakangi pentingnya kegiatan survey kajian evaluasi program BPM Aceh.I.2. URGENSI PENELITIANPentingnya Survey kajian evaluasi terhadap program pemerdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BPM Aceh berlandaskan pada kebutuhan akan "fakta dan ukuran keberhasilan" program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan implementasi program pemberdayaan di masa yang akan datang. Disamoping itu, fakta dan ukuran keberhasilan dimaksud dapat menjadi contoh atau teladan bagi instansi dalam skala lokal dan nasional.I.3. OUTPUT DAN OUTCOME DARI PENELITIANOutput yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah tersedianya naskah yang membahas tentang program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BPM Provinsi Aceh sehingga dapat diakses oleh masyarakat, baik masyarakat awam maupun masyarakat akademis. Dengan demikian, dapat diketahui kelemahan program yang telah dilaksanakan dan dapat diambil sebuah kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.Sedangkan Outcome yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah menurunnya tingkat kemiskinan, di Aceh, baik kuantitas maupun kualitas sehingga cita-cita pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

I.4. BATASAN MASALAHSeperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan berbagai upaya pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, diakui masih belum optimal. Hal ini masih tampak masih adanya kelompok masyarakat miskin. Ada penyebab mengapa hal tersebut dapat terjadi. Diasumsikan faktor tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh. Penelitian ini akan melihat dari sisi kedua sisi, baik Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh dan masyarakat melalui sebuah studi evaluasi. Sesuai dengan uraian tersebut, maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini sangat terkait dengan evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh yaitu efektivitas dan kegunaan program-program yang telah dilaksanakan serta respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh melalui evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak dari program.

I.5. TUJUAN DAN MANFAAT

I.5.1. TUJUANSecara umum, kegiatan kajian evaluasi ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kualitas dan kinerja program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan BPM Aceh ke depan

b. Memastikan secara spesifik kelemahan program yang bersumber dari pernyataan masyarakat berupa kritik, saran dan rekomendasi demi penyempurnaan program ke depanc. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan baik dalam skala lokal (provinsi dan kabupaten oleh instansi terkait) maupun skala nasional

d. Mendorong integrasi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten terhadap program pemberdayaan masyarakat berskala nasional

e. Meningkatkan kualitas proses integrasi perencanaan pembangunan sebagaimana diamanahkan Inpres No. 1 Tahun 2010 dan Inpres No. 3 Tahun 2010.

I.5.2. MANFAATPengetahuan dan pemahaman tentang program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BPM Provinsi Aceh, terkait dengan efektivitas dan kegunaan program serta respon masyarakat, yang dikaji melalui penelitian ini setidaknya dapat bermanfaat menambah khazanah dan pengetahuan bagi semua pihak yang berkompeten dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat.I.6. METODOLOGI PENELITIANI.6.1. LOKASI, POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan beberapa kabupaten/kota di Aceh. Pemilihan lokasi kabupaten/kota sebagai sampel penelitian didasarkan kepada kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara memilah-milah lokasi daerah berdasarkan karakterisitik yang diharapkan (seperti jumlah penduduk miskin, dan terdapatnya program-program yang akan dievaluasi, seperti program BKPG, PEPG, UEG/KSP, dan UEPG kemudian memilih sampelnya secara acak (Cooper, 1998). Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat/ daerah yang menerima bantuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh dari tahun 2008-2010. Sampel penelitian ini dibedakan menjadi dua macam sampel, yaitu sampel wilayah dan sampel masyarakat. Sampel wilayah meliputi Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Aceh Besar. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan wawancara terhadap para informan, baik tokoh-tokoh masyarakat formal dan informal. Sedangkan sampel masyarakat yang terpilih untuk diwawancarai sejumlah 300 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka menerima bantuan dalam program BKPG, PEPG, UEG/KSP, dan UEPG tahun 2008-2010.I.6.2. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada sampel dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam dengan para informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari jurnal, laporan-laporan ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan bahan-bahan lain yang relefan.

I.6.3. DESAIN PENELITIAN, METODE ANALISA DAN PEMBAHASAN Penelitian ini akan menggunakan analisis statistic (analisis statistik inferensial) yaitu berupa peralatan statistik sederhana dengan menggunakan skor total rata-rata dari jawaban responden atas pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Selanjutnya akan dilakukan pengujian data dengan menggunakan peralatan statistik deskriptif, uji beda rata-rata, validitas, dan realibilitas. Untuk analisis penelitian ini digunakan program SPSS.

II.1. KARAKTERISTIK RESPONDENKarakteristik responden dapat dikelompokkan atas dasar jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status responden, pekerjaan dan jumlah tanggungan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 300 responden/penerima manfaat yang dipilih secara acak terhadap masyarakat yang menerima bantuan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah Aceh seperti BKPG, UEPG, PEPG dan UEG/K-SP.

Tabel 1.Karakteristik RespondenNoKARAKTERISTIK RESPONDENJUMLAH%TASE

1

2

3

4

5

6Jenis kelamin

Laki-Laki

Perempuan

Umur

20-29

30-39

40-49

50-59

>60

Pendidikan

Tidak/Tamat SD Sederajat

Tidak/Tamat SMP Sederajat

Tidak/Tamat SMA Sederajat

Tidak/Tamat Diploma

Sarjana/Pasca Sarjana

Pekerjaan

Pegawai Negeri

Swasta

Pelajar

Nelayan

Petani

Lain-lain

Status Perkawinan

Belum Kawin

Kawin

Janda

Jumlah Tanggungan

0-2

3-4

5-6

7-8

>929

1

49

126

84

35

6

32

48

176

19

25

24

89

1

4

121

61

11

275

14

117

141

30

9

396,6

3,3

16,3

42

28

11,7

2

10,7

16

58,7

6,3

8,3

8

29,7

0,3

1,3

40,3

20,3

3,7

91,7

4,7

39

47

10

3

1

Sumber : Data Primer (diolah), 2010Tabel 1 menampilkan 300 responden yang menerima bantuan pemberdayaan masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 132 responden (44%) dan wanita berjumlah 168 responden (56%), sehingga penelitian mempunyai kecendrungan didominasi oleh responden wanita. Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia dapat dijelaskan, bahwa sebanyak 49 responden (16,3%) berusia antara 20-29 tahun, sebanyak 126 responden (42%) berusia antara 30-39 tahun, responden berusia 40-49 tahun sebanyak 84 responden (28%), responden 50-59 tahun sebanyak 35 responden (11,7%) dan diatas 60 tahun terdapat 6 responden (2%).Tingkat pendidikan yang diambil sebagai salah satu variabel yang penting dalam penelitian ini, yang berpendidikan tidak/tamat SD sederajat sebanyak 32 responden (10,7%), tidak/tamat SMP sederajat hanya 48 responden (16%), tidak tamat/tamat SMA sederajat sebanyak 176 responden (58,7%), tidak tamat/tamat Diploma sebanyak 19 responden (6,3%) dan sarjana/pasca sarjana sebanyak 25 responden (8,3%). Pekerjaan responden yang menerima bantuan pemberdayaan masyarakat pemerintah Aceh adalah yang pekerjaannya pegawai negeri sipil sebanyak 24 responden (8%), swasta sebanyak 89 responden (29,7%), pelajar sebanyak 1 responden (0,3%), Nelayan sebanyak 4 responden (1,3%), petani sebanyak 121 responden (40,3%) dan lain-lain sebanyak 61 responden (20,3%).Mengenai status perkawinan dapat dijelaskan bahwa berstatus belum kawin sebanyak 11 responden (3,7%), 275 responden sebanyak (91,7%) yang status kawin dan yang berstatus janda sebanyak 14 responden (4,7%). Sementara jumlah tanggungan responden yang dimiliki antara 0-2 orang sebanyak 117 responden (39 %), antara 3-4 orang sebanyak 141 responden, antara 5-6 orang sebanyak 30 responden (10 %), antara 7-8 orang sebanyak 9 responden (3 %) dan diatas 9 orang sebanyak 3 responden (1 %).II.2. HASIL PENGUJIAN INSTRUMENMenurut Arikunto (1996) dan Indriantoro (1999), kuallitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas (uji kehandalan) berdasarkan Cranbach Alpha yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.

II.2.1. PENGUJIAN RELIABILITASUntuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas berdasarkan Cronbach Alpha yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner dalam penelitian ilmu sosial. Anlisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Menurut Nunally (1967), koefisien yang dapat diterima di atas 0,50 dan menurut Maholtra koefisien mnimum yang dapat diterima diatas 0,60.

Berdasarkan Tabel 2 uji kehandalan dapat diketahui bahwa nilai alpha () untuk masing-masing variabel diperoleh lebih besar dari 0,60, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kehandalan memenuhi syarat Cronbach Alpha () sebagaimana di persyaratkan oleh Malhotra dan Nunally. Artinya semua instrumen yang digunakan dalam model penelitian ini telah memenuhi keandalan dan layak dilakukan penelitian.

Tabel 2

Uji Reliabilitas Untuk Masing-Masing Variabel NoVARIABELNILAI ALPHAKETERANGAN

1

2

3Perencanaan

Pelaksanaan

Dampak0,8277

0,7377

0,6947Handal

Handal

Handal

Sumber : Data Primer (diolah), 2010

II.2.2. PENGUJIAN VALIDITASPengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji Pearson product-moment coefficient of correlation dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS). Berdasarkan output komputer seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi di bawah 5%. Sedangkan Jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi product moment.

Tabel 3. Uji ValiditasVARIABELPERTANYAANPearson CorellationNILAI KRITIS RKETERANGAN

PerencanaanA10,7120,113Valid

A20,8340,113Valid

A30,8280,113Valid

A40,7490,113Valid

A50,7610,113Valid

PelaksananB10,7410,113Valid

B20,6170,113Valid

B30,6990,113Valid

B40,6870,113Valid

B50,7590,113Valid

DampakC10,6200,113Valid

C20,6790,113Valid

C30,5860,113Valid

C40,7740,113Valid

C50,7210,113Valid

berdasarkan hasil penelitian, Tabel 3 menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5% yaitu diatas 0.113 (Tabel Nilai Kritis Korelasi r Product-Moment untuk n = 300), sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas konsistensi internal (internal consistency) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian dan dilanjutkan ke penelitian yang lebih mendalam.II.3. ANALISIS VARIABELII.3.1. PERENCANAANII.3.1. PERENCANAAN

Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa dan bagaimana. Oleh karena itu, suatu perencanaan menjadi suatu keperluan dalam suatu sistem untuk mendukung tercapainya tujuan, dimana dipersiapkan untuk bermanfaat secara aplikasi, disusun dan dikerjakan berdasarkan kepatutan, serta tidak melanggar norma yang berlaku.

Tabel 4

Evaluasi Program terhadap Variabel Perencanaan

No.VARIABELRATA-RATA

1.Program BPM Aceh dirancang dengan baik terlihat dari kelancaran pelaksanaannya2,65

2.Penerima manfaat tepat sasaran karena sudah lebih dulu identifikasi BPM Aceh dan diketahui secara luas oleh masyarakat se-kecamatan2,41

3.Penentuan lokasi program sangat sesuai karena sudah disurvey BPM Aceh2,34

4.Bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan2,28

5.Masyarakat memahami program dengan baik berkat bagusnya proses sosialisasi2,17

Rerata2,37


Dalam perencanaan mengandung elemen-elemen seperti: mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan, menentukan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat prioritas, memperincikan spesifikasi hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang diprioritaskan, mengindentifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap alternatif dan mengindentifikasi altenatif yang memungkinkan termasuk didalamnya peralatan untuk melengkapi tiap persyaratan untuk mencapai kebutuhan, untung rugi berbagai latar dan strategi yang digunakan.

Tabel 4 di atas menampilkan tanggapan responden terhadap perencanaan yang telah dilakukan pihak BPM Aceh terhadap 300 responden yang menerima manfaat program. Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas perencanaan yang telah dilakukan olen Badan Pamberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh terhadap program pemberdayaan yang sedang dijalankan secara umum mendapat predikat Sedang. Hal ini ditunjukkan dari tanggapan responden dengan nilai rata-rata sebesar 2,73 (C). Jawaban responden menggambarkan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh dalam membuat suatu perencanaan program masih belum terselenggara dengan baik, masih terdapat kelemahan/kekuranga.

Secara lebih khusus, tahapan perencanaan yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi dicapai pada tahapan kelancaran pelaksanaan dengan nilai rata-rata 2,65 (B). Akan tetapi untuk tahapan tentang kesesuaian antara bantuan dengan kebutuhan diperoleh nilai rata-rata yang paling rendah, yaitu 2,28 (C) yang menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan masih harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Hasil wawancara mendalam dengan "informan" dan responden memperoleh informasi bahwa rendahnya rata-rata kesesuaian bantuan dan kebutuhan diperoleh jawaban bahwa masalah tersebut terkait dengan jumlah bantuan yang dirasa relatif belum mencukupi dan jenis bantuan belum sesuai dengan keinginan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan dan responden di Desa Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, di tempat masyarakat sering berkumpul dengan metode Focus Group Discusion, memperoleh informasi bahwa:

"Sebagian responden menyatakan bahwa jumlah dana bantuan relatif masih kurang sehingga dana yang dipergunakan untuk membeli sapi yang akan digulirkan tidak banyak. Hal ini menyebabkan perguliran dana bantuan tidak dapat dilakukan dengan cepat dalam satu kelompok".

II.3.2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan merupakan tahap selanjutnya setelah perencanaan. Pelaksanaan merupakan tindakan/action yang dilakukan oleh suatu lembaga/institusi berkaitan perencanaan program yang telah disusun. Di dalam pelaksanaan biasanya muncul beberapa permasalahan, seperti tidak transparansi program, ketepatan pencairan dana, pengawasan yang lemah, penerima manfaat tidak bertanggung jawab atas bantuan yang diterimanya, dana yang dibawa kabur oleh sekelompok orang dan lain-lain. Untuk melihat sejauh mana tanggapan penerima manfaat terhadap pelaksanaan bantuan yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, maka dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5

Evaluasi Program terhadap Variabel Pelaksanaan


1.Program dilaksanakan secara transparan, diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat2,42

2.Persyaratan menerima bantuan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai2,95

3.Mekanisme pencairan dana mudah dan tidak menyulitkan, namun akuntabel3,16

4.Penerima manfaat serius dan bertanggung jawab terhadap kegiatan karena BPM Aceh bersama Dinas Terkait Pemerintah Kabupaten melaksanakan monitoring dan supervisi secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program2,82

5.Penerima manfaat semangat dalam melaksanakan kegiatan karena didukung pendampingan oleh BPM Aceh bersama Dinas Terkait Pemerintah Kabupaten 2,85

Rerata2,84

Sumber : Data Primer (diolah), 2010Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang sedang/telah dijalankan dianggap masyarakat sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap variabel pelaksanaan program dengan nilai rata-rata mencapai 2,84 (B). Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh didalam pelaksanaan program sudah menunjukkan hasil baik biarpun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Pelaksanaan yang baik dapat diartikan bahwa penerima bantuan sudah tepat sasaran dan dengan demikian diharapkan berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.

Secara lebih khusus, tahapan pelaksanaan yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi dicapai pada tahapan mekanisme pencarian dana mudah dan tidak menyulitkan, namun akuntabel dengan nilai rata-rata 3,16 (B). Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh bahwa program yang diimplementasikan harus mudah dan aplikatif, tetapi memenuhi syarat akuntabilitas yang baik.

Akan tetapi, variabel program dilaksanakan secara transparan, diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat diperoleh nilai rata-rata yang paling rendah, yaitu 2, 42 (C). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tranparansi program belum dinilai baik oleh masyarakat. salah satu penyebab rendahnya rata-rata variable ini adalah masih terdapat persepsi yang kurang benar, bahwa bantuan yang seharusnya bergulir, tetapi dipersepsikan sebagai bantuan cuma-cuma (lihat Tabel 9) sehingga bantuan tidak bermanfaat secara optimal bahkan ada bantuan yang gagal seperti beberapa kasus yang peneliti temui di beberapa tempat, seperti di Aceh Utara dan Pidie. II.3.3. DAMPAK

Setelah program dijalankan, tentu akan tercermin dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat dan masyarakat. Dampak dapat menjadi dua kemungkinan yaitu dampak baik dan dampak buruk. Jika dampak yang dirasakan masyarakat baik, maka program tersebut selanjutnya dapat dilanjutkan. Demikian sebaliknya, jika program tersebut memberikan dampak buruk maka program tersebut perlu dihentikan atau dievaluasi kembali. Untuk melihat sejauh mana tanggapan penerima manfaat terhadap dampak bantuan yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, maka dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6Evaluasi Progrom terhadap Variabel Dampak


1.Penerima manfaat kesejahteraannya meningkat dengan adanya bantuan/program3,07

2.Penerima manfaat kapasitasnya meningkat, baik dalam pengetahuan maupun keterampilan2,93

3.Bantuan/program berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara umum2,97

4.Bantuan/program membangkitkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan sehingga berdampak lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan secara umum2,70

5.Bantuan/program mendorong kemandirian masyarakat, kelembagaan masyarakat dan kelembagaan aparatur gampong2,76

Rerata2,89

Sumber : Data Primer (diolah), 2010Tabel 6 di atas merefleksikan gambaran tentang kualitas dampak pelaksanaan program yang merupakan cerminan anggapan penerima manfaat terhadap bantuan yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, yang dianggap sudah baik, dimana nilai rata-rata dari tanggapan responden sebesar 2,89. Artinya, dampak program yang sedang/telah dijalankan memberikan perubahan terhadap masyarakat dan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPM Aceh dapat dilanjutkan. Secara lebih khusus, tahapan dampak yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi dicapai pada tahapan penerima manfaat kesejahteraannya meningkat dengan adanya bantuan/program dengan nilai rata-rata 3,07 (B). Hal ini tentunya sesuai dengan harapan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh.

Akan tetapi, variabel bantuan/program membangkitkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan sehingga berdampak lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan secara umum diperoleh nilai rata-rata yang paling rendah, yaitu 2,70 (B), yang menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan belum berpengaruh terhadap bangkitnya kesadaran dan motivasi masyarakat secara umum dalam mengembangkan kegiatan. Salah satu penyebab rendahnya rata-rata variabel ini adalah program yang dievaluasi belumlah dilaksanakan terlalu lama sehingga belum diketahui dampaknya. Dampak dapat diketahui setelah program bantuan berjalanan selama beberapa tahun. Bahkan ada program/bantuan yang baru dilaksanakan beberapa bulan sehingga belum diketahui secara signikan pengarunya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II.4. ANALISIS TABULASI SILANGPada pembahasan berikut ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara jenis bantuan dengan manfaat modal yang diterima, seperti dijelaskan pada beberapa tabel dibawah ini:Tabel 7. Tabulasi Silang Antara Jenis Bantuan dengan Manfaat Modal yang Diterima

ITEM PERTANYAANMenurut bapak/ibu/saudara, bantuan modal tersebut bermanfaatTotal

YaRagu-raguTidak

Kalau pernah, jenis bantuan apa yang Bapak/Ibu/ Saudara terima ? BPKG11231116

PEPG5050

UEG/K-SP3333

UEPG101101

TOTAL29631300

Sumber : Data Primer (Diolah), 2010

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dijelaskan bahwa penerima bantuan BKPG menyatakan bahwa bantuan tersebut bermanfaat sebanyak 112 koresponden, sedangkan yang ragu-ragu sebanyak 3 koresponden dan yang menyatakan tidak bermanfaat 1 koresponden. Untuk bantuan PEPG, UEG/K-SP, dan UEPG semuanya koresponden menyatakan bantuan tersebut memberikan manfaat (50, 33, dan 101 koresponden).

Kemudian tabel berikut ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara jenis bantuan dengan kecukupan modal yang diterima, seperti dijelaskan pada tabel 8 berikut:Tabel 8. Tabulasi Silang Antara Jenis Bantuan dengan Kecukupan Modal yang Diterima ITEM PERTANYAANMenurut bapak/ibu/saudara, apakah banttuan modal yang pernah terima tersebut mencukupi ?Total

YaTidak

Kalau pernah, jenis bantuan apa yang Bapak/Ibu/ Saudara terima ?BPKG1997116

PEPG84250

UEG/K-SP33033

UEPG1784101

TOTAL47253300


Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa penerima bantuan BKPG merasa bahwa bantuan tersebut sudah mencukupi sebanyak 19 koresponden dan tidak mencukupi sebesar 97 koresponden. Untuk bantuan PEPG. Koresponden yang menyatakan bahwa bantuan tersebut mencukupi sebanyak 8 koresponden dan tidak mencukupi sebanyak 42 koresponden. Untuk bantuan UEG/K-SP menyatakan bahwa bantuan yang diberikan mencukupi sebanyak 3 responden dan tidak mencukupi sebanyak 30 responden. Sedangkan untuk bantuan UEPG, 17 respoden menyatakan bahwa bantuan yang diberikan tersebut mencukupi dan tidak mencukupi sebesar 84 responden.

Untuk keseluruhan penerima manfaat menyatakan bahwa sekitar 47 responden (15,67%) dana tersebut mencukupi dan 253 responden (84,33%) menyatakan bahwa dana tersebut tidak mencukupi.

Tabel 9. Tabulasi Silang Antara Jenis Bantuandengan Pengelolaan Bantuan Modal Yang Diberikan Oleh BPM Aceh

ITEM PERTANYAAN

Menurut bapak/ibu/saudara, bagaimana pengelolaan banyuan modal yang diberikan oleh BPM AcehTotal

Diberi-kan cuma-cuma (hibah)Kredit yang harus dikemba-likan (bantuan bergulir)Tidak tahu

Kalau pernah, jenis bantuan apa yang Bapak/Ibu/ Saudara terima ?BPKG8108116

PEPG2029150

UEG/ K-SP1118433

UEPG6932101

TOTAL452487300


Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat dijelaskan bahwa bantuan penerima manfaat bantuan BKPG menyatakan bahwa bantuan yang diberikan bersifat cuma-cuma (hibah) sebanyak 8 responden, kredit yang yang harus dikembalikan (bantuan bergulir) sebanyak 108 responden. Untuk bantuan PEPG, 20 responden menyatakan bantuan tersebut diberikan cuma-cuma, 29 responden menyatakan kredit yang harus dikembalikan dan 1 responden tidak tahu. Selanjutnya untuk bantuan UEG/K-SP, 11 responden menyatakan bahwa bantua tersebut bersifat cuma-cuma sebanyak 11 koresponden, kredit yang harus dikembalikan sebanyak 18 koresponden dan tidak tahu 4 koresponden. Untuk bantuan UEPG, 6 koresponden menyatakan bahwa bantuan diberikan cuma-cuma, 93 koresponden menyatakan kredit yang harus dikembalikan,dan 2 orang menyatakan tidak tahu.

Secara keseluruhan, 45 (15 %) koresponden menyatakan bahwa bantuan tersebut bersifat cuma-cuma, 248 (82,67 %) responden menyatakan bahwa bantuan tersebut kredit yang harus dikembalikan dan 7 (2,33) koresponden menyatakan tidak tahu.

III.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Program bantuan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh, berupa program baik BKPG, PEPG, UEG/KSP, dan UEPG di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh sejak 2008 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan dampak dari program sudah sesuai dengan harapan.b. Dalam aspek tertentu seperti; i) besaran nilai bantuan (uang) dan ii) jenis banuan (in kind) masih minim dukungan anallisis kebutuhan (need analisis) dalam perencanaannya.c. Masih terdapat persepsi bahwa program bantuan adalah program yang diberikan cuma-cuma sehingga ketika program bantuan tersebut harus digulirkan, maka penerima bantuan tidak mau mengembalikannya. Hal ini dapat menghambat kesinambungan program, terutama bagi warga masyarakat yang belum menerima bantuan.d. Pendampingan program dari pemerintah provinsi cq BPM Aceh masih dirasakan kurang oleh masyarakat. Padahal masyarakat sangat ingin untuk bertemu secara langsung dan berkala dengan sumber penyalur bantuan (BPM Aceh) sehingga dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Dilain pihak, masyarakat merasa dalam rangka pengendalian bantuan, pemerintah kabupaten dan kecamatan sudah cukkup baik dalam berpartisipasi dalam pendampingan.e. Seluruh program yang dilaksanakan kecuali BKPG, tidak disertai dengan sistem pengendalian dalam kerangka acuan kerjanya.III.2. REKOMENDASIDalam rangka meningkatkan efektifitas dan kegunaan program yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:a. Kerangka Acuan Kerja (ToR) program-program pemberdayaan masyarakat yang akan diimplementasikan ke depan menyertakan sistem pengendalian (monitoring, supervisi dan evaluasi) yang berbasis partisipatif dan bersifat berkesinambungan.b. Mengintegrasikan porgram-program pemberdayaan dengan program pemberdayaan berskala nasional seperti PNPM MP, PNPM Perkotaan, PNPM DTK, PUAP dan berbagai program pemberdayaan masyarakat berskala nasional lainnya baik yang diimplementasikan oleh pemerintah maupun oleh lembaga donor, sehingga pengentasan kemiskinan dapat terlaksana akseleratif.

c. Meningkatkan kualitas sosialisasi program dengan jalan: i) pelibatan para pihak (multi stakeholders) secara luas, ii) mendiseminasikan informasi melalui media (cetak dan elektronik), iii) menyebarkan informasi ke lokasi sasaran melalui pamflet atau baliho, dan iv) mendiseminasikan petunjuk teknis pelaksanaan ke tingkat gampong di lokasi sasaran.d. Menetapkan manajemen "sanksi" terhadap penerima sasaran dalam rangka optimalisasi program.

e. Meningkatkan kualitas pengendalian program dengan pendampingan secara berkala langsung ke lokasi dan target sasaran.f. Mendorong masyarakat memanfaatkan sarana dan fasilitas transparansi dan akuntabilitas yang telah tersedia dari program lain seperti papan informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan.DAFTAR PUSTAKAAbd. Majid, M. Shabri H. 2009. Menggempur Kemiskinan Rakyat Aceh Secara Islami. http://www.tarsa.org/old/artikel/ menggempur_kemiskinan1.html.Alhumami, Amich. 2009. Menggugat Makna Kemiskinan. Kompas tanggal 15 Oktober.Chaidir. 2008. Sebuah Pandangan terhadap Penetapan Perda Provinsi No. 36 Tahun 2001 Tentang Pola Pembangunan Daerah Provinsi Riau. www.publik dan politik lokal Melayu.Colby, M.E. 1990. Environmental Management in Development: The Evolution of Paradigms. World Bank Discussion Papers. Reading V. Washington DC.Cutter, S.L., Renwick, H.L., Renwick, W.H., 1985. Exploitation, Conservation, Preservation: A Geographic Perspective on Natural Resources Use. New Jersey: Rowman & Allan Held Publisher.Fajar Alam P. 2008. Kemiskinan atau Pemiskinan Budaya.`http://fajar-maverick2.blogspot.com/2008/08/ikm-ji.html.Hadiwerdoyo, Cyrillus Harinowo, 2009. Menelaah Angka Kemiskinan, Kompas tanggal 23 Oktober.Hasan, Ishak. Batee Meutudong, Hikayat Petani Miskin di Aceh Jaya dalam Serambi Indonesia 20 agustus 2009. Harun, Mohd. 2009. Memahami Orang Aceh. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.

_______________. 2008. Etos Kerja Orang Aceh. Jeumala No. 27/2008.Kartasasmita, Ginandjar. 1996 Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Cides.Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1965 Desa. Bandung, Sumur Bandung.Koentjaraningrat. 1981. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.Mowen, J.C. 1993. Consumer Behaviour. Third edition. Boston: Richard D. Irwin Inc.Mubyarto. 1979. Prospek Perekonomian Indonesia dalam Pelita III. Prisma, 8 (1). 3-4.Nely Murni. 2008. Kemiskinan, Kebudayaan, dan Globalisasi. http://nellymurni.blogspot.com/2006/06/kemiskinan-kebudayaan-dan-globalisasi.htmlSalim, Emil. 1984. Kebijaksanaan Pemerataan Mengatasi Kemiskinan. Dalam Selo Soemardjan, Alfian, Mely G. Tan (ed.) Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. ______________. 1987. Membudayakan Pembangunan. Prisma, 3 (16), 10-17.Samhadi, Sri Hartati. 2008. Fokus Belajar dari Korea Selatan, Kompas tanggal 18 Juli, hlm. 1 dan 15.Singarimbun, Masri dan D. H. Penny. 1984. Penduduk dan Kemiskinan Kasus Sriharjo. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.Soedjatmoko. 1978. Berbagai Implikasi Kebijaksanaan Nasional Kebutuhan Dasar, Prisma, 7 (10). 59-79.____________. 1984. Dimensi-dimensi Struktural Kemiskinan. Dalam Selo Soemardjan, Alfian, Mely G. Tan (ed.) Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. Benua Rasa Consultant. 2009. Kemiskinan Masyarakat Gampong dalam Perspektif Budaya di Provinsi Aceh. Banda Aceh: BPM Pemerintah Aceh.

PEMERINTAH ACEH

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LAPORAN Penelitian

STUDI KAJIAN EVALUASI

PROGRAM BPM ACEH

BKPG ( UEG-KSP ( PEPG ( UEPG

Oleh: Agus Budi Wibowo, Irham M. Amin dan

Amri

I. PENDAHULUAN

Sumber: BPS Aceh 2010

ANGKA PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA DI ACEH

Sumber: BPS Aceh 2009

II. HASIL PENELITIAN


III. PENUTUP

Makalah Seminar BPM Aceh

Documents