Makalah Regulasi Keuangan Publik Akuntansi Sektor Publik

8/16/2019 Makalah Regulasi Keuangan Publik Akuntansi Sektor Publik

1/23

1. Defnisi Regulasi Publik Regulasi berasal dari bahasa inggris, yaitu regulation atau

peraturan. Dalam kamus bahasa indonesia (Reality Publisher,

2008) kata “peraturan” mengandung arti kaidah yang dibuat

untuk mengatur, petunuk yang dipakai untuk menata sesuatu

dengan aturan, dan ketentuan yang harus dialankan serta

dipatuhi. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dialankan

dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik

pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah,partai

politik, yayasan dan lain sebagainya. !adi regulasi keuangan

publik adalah ketentuan yang harus dialankan dan dipatuhi

dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi

pemerintah pusat, pemerintah daerah,partai politik, yayasan dan

lain sebagainya pada sektor keuangan dan adminsitrasi

keuangan."

2. Teknik Penyusunan Regulasi Publik

Peraturan adalah gambaran tentang kebiakan pengelola

organisasi publik. Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait

dengan beberapa hal, di mana yang pertama, adalah regulasi

publik dimulai dengana adanya berbagai isu yang terkait dengan

regulasi tersebut. Kedua, tidnakan yang diambil terkait dengan

isu yang ada adalah berbentuk regulasi atau aturan yang dapat

diinterpretasikan sebagai #uud dukungan penuh organisasi

publik. Ketiga, peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan

keadian.2

" $ndra %astian, &kuntansi 'ektor Publik 'uatu Pengantar disi *etiga,

(!akarta Penerbit rlangga, 20"0), ++

2


2/23

Diskusi-usya#arah

atatan

Pendahuluan

-engapa diatur/

Permasalahan dan misi

Dengan apa diatur/ %agaimana mengaturnya/

Gambar 2.1 Tahapan dalam Penyusunan Regulasi Publik

Peraga di atas menunukkan teknik penyusunan regulasi publik

yang berupa rangkaian alur tahapan, sehingga regulasi publik

tersebut siap disusun dan kemudian ditetapkan serta diterapkan.

PendahuluanPeranang regulasi publik #aib mampu mendeskripsikan

latar belakang perlunya disusun regulasi publik. 'ebuah

regulasi publlik disusun karena adanya permasalahan atau

tuuan yang ingin diapai. Mengapa Diatur

'ebuah regulasi publik disusun karena adanya berbagai isu

terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi

publik. 1al pertama yang harus dilakukan adalah menari


3/23

a#aban atas pertanyaan mengapa isu tersebut harus

diatur atau mengapa regulasi publik perlu disusun. Permasalahan dan Misi

'ebuah regulasi publik disusund an ditetapkan ika solusi

alternati atas suatu permasalahan telah dapat

dirumuskan. 'elain itu, penyusunan dan penetapan

regulasi publik uga dilakukan dengan misi tertentu sebagai

#uud komitmen serta langkah organisasi publik

menghadapi rumusan solusi permasalahan yang ada. Dengan Apa Diatur

&da berbagai enang regulasi publik yang sudah dikenal

luas. 'ebagai ontoh, dalam organisasi pemerintahan, di

setiap enang struktur pemerintahan dikenal regulasi

tersendiri, seperti peraturan daerah atau keputusan

kepada daerah sebagai aturan di daerah. %entuk aturan

lainnya adalah 3ndang4undang Dasar, 3ndang4undang,

Peraturan Pemerintah Pengganti 3ndang4undang,

Peraturan Pemeritnah dan Peraturan Presiden.'etiap permasalahan harus dirumuskan dengan enang

regulasi yang akan mengaturnya, sehingga permasalahan

tersebut segera dapat disikapi dan ditemukan solusi yang

tepat sasaran. Bagaimana Mengaturnya

'ubstasi regulasi publik yang disusun harus bisa mena#ab

pertanyaan bagaimana solusi atas permasalahan yang ada

akan dilaksanakan. Dengan demikian, regulasi publik yang

disusun benar4benar merupakan #uud kebiakan

organisasi publik dalam menghadapi berbagai

permasalahan publik yang ada. Diskusi/Musyawarah

-ateri regulasi publik harus disusun dan dibiarakan

melalui mekanisme orum diskusi atau pertemuan khusus

publik yang membahas regulasi publik. -ateri tersebut


4/23

harus dipersiapkan melalui proses penelitian yang

menggambarkan aspirasi publik yang betul. *arena itu,

mareri yang dibahas akan benar4benar menggambarkan

permasalahan yang ada dan aspirasi masyarakat. 5orum

diskusi penyusunan regulasi biasanya telah ditetapkan

sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi organisasi

publik. 'ebagai ontoh, di pemerintah, mekanisme

-usya#arah Perenanaan Pembangunan (-usrenbang)

merupakan orum diskusi perumusan perenanaan

pembangunan6 demikian uga, rapat pembahasan 3ndang4

undang, sidang paripurna di DPRD, dan lain4lain.

atatan

atatan yang dimaksud adalah hasil dari proses diskusi

yang dilakukan sebelumnya. 1asil atatan ini akan menadi

#uud tindak lanut dari keputusan organisasi publik

menyangkut bagaimana regulasi publik akan dihasilkan

dan dilaksanakan terkait isu atau permasalahan yang

dihadapi.

Dalam istilah teknik, tahapan penyusunan regulasi publik diatur

dengan aturan masing4masing organisasi publik. &turan tersebut

dapat mengatur ara penyusunan drat regulasi maupun tahapan

mulai dari penyusunan, pembahasan, analisis, hingga penetapan

regulasi.+

!. Regulasi Dalam "iklus Akuntansi "ekt#r Publik 'etiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan

permasalahan, baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun

dari dalam organisasi. 7leh karena itu, setiap organisasi publik

+


5/23

&kuntansi

'ektor

Publik

Regulasi entang

Pelaksanaan Realisasi

&nggaranPublik

Regulasi

&nggaran

Publik

Regulasi

Renana

Publik

Regulasi Pengadaan

%arang dan !asa

Publik

Regulasi 9aporan

Pertanggung a#aban

Publik

pasti mempunyai regulasi publik sebagai #uud kebiakan

organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada.Dalam organisasi akuntansi sektor publik, tahapan organisasi

selalu teradi di semua organisasi publik. 'emua proses tersebut

terangkai mulai dari perenanaan, penganggaran, realisasi

anggaran, pengadaan barang dan asa, pelaporan keuangan,

audit, serta pertanggunga#aban publik. Dalam menghadapinya,

organisasi publik pun menggunakan regulasi publik sebagai alat

untuk memperlanar alannya siklus akuntansi sektor publik agar

tuuan organisasi dapat terapai.

Tabel 2.1 $asil Regulasi dari "iklus Akuntansi "ekt#r

Publik

Regulasi Tahapan dalam Siklus

Akuntansi Sektor Publik Contoh Hasil Regulasi Publik

Regulasi Perencanaan Publik

Peraturan Pemerintah No. 7/2005

mengenai Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM)

Regulasi Anggaran Publik

n!ang"n!ang Re#ublik $n!onesia

Nomor %& 'ahun 200 tentang

Anggaran Pen!a#atan !an elan*a

Negara 'ahun Anggaran 2007

Regulasi tentang Pelaksaan Realisasi

Anggaran Publik

" Peraturan Presi!en Re#ublik

$n!onesia Nomor +, 'ahun 200

tentang Rincian Anggaran elan*a

Pemerintah Pusat 'ahun Anggaran

2007

" -torisasi e#ala aerah okumen


6/23

Pelaksaan Anggaran (PA)

Regulasi Penga!aan arang !an Jasa

Publik

1ubernur tentang Pemenang !alam

Penga!aan arang !an Jasa

Regulasi a#oran Pertanggung*a3aban

Publik

Peraturan aerah tentang Penerimaan

a#oran Pertanggung*a3aban

1ubernur/u#ati/4alikota.

'ebagai ontoh, berikut adalah siklus dan table regulasi publik

pada masing4masing proses akuntansi sektor publik di organisasi

pemerintahan.Tabel 2.2 #nt#h Regulasi Publik yang Mengatur

Akuntansi "ekt#r Publik

Regulasi Tahapan dalam Siklus

Akuntansi Sektor Publik Contoh Hasil Regulasi Publik

Perencanaan #ublik

" No 25 tahun 200 tentang

istem Perencanaan Pembangunan

Nasional

" urat 6!aran ersama No

02+5/M.PPN/$/2005050/%/J

tentang 'ata ara Pen8elenggaraan

Mus8a3arah Perencanaan

Pembangunan 'ahun 2005

Penganggaran #ublik " No %7 tahun 200, tentang

euangan aerah

" No ,, tahun 200 tentang

Perimbangan euangan Pusat an

aerah

" Permen!agri No %, tahun 200

tentang Pe!oman Pengelolaan

euangan aerah

" Permen!agri No 5+ tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan


7/23

Menteri alam Negeri No %, 'ahun

200 tentang Pe!oman Pengelolaan

euangan aerah

Realisasi anggaran #ublik No % tahun 200 tentang

Perben!aharaan Negara

Pela#oran keuangan sektor #ublik

PP No & 'ahun 2005 tentang Pela#oran

euangan !an iner*a $nstansi

Pemerintah

Au!it sektor #ublik

" No %5 'ahun 200 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan !an'anggung Ja3ab euangan Negara

" P No % 'ahun 200& tentang

tan!ar Pemeriksaan euangan

Negara

Pertanggung*a3aban #ublik

Peraturan Pemerintah No & 'ahun 200

tentang Pela#oran euangan !an

iner*a $nstansi Pemerintah

%. Penyusunan Regulasi Publik Regulasi dalam sektor publik adalah instrumen aturan yang

seara sah diterapkan oleh organisasi publik ketika

menyelenggarakan perenanaan, penganggaran, realisasi

anggaran, pengadaan barang dan asa, pelaporan keuangan,

audit, dan pertanggunga#aban publik.:

Perumusan MasalahPenyusunan regulasi publik dia#ali dengan merumuskan

masalah yang akan diatur. 'alah satu ara untuk menggali

permasalahan ini adalah melakukan penelitian. 3ntuk masalah

publik yang ada dalam masyarakat, obser;asi atas obek

permasalahan itu harus dilakukan. Perumusan masalah publik

meliputi hal4hal berikuta. &pa masalah publik yang ada<b. 'iapa masyarakat yang perilakunya bermasalah<

: $bid, +=


8/23

. 'iapa aparatpelaksana yang perilakunya bermasalah<d. &nalisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi

publik<e. indakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah

publik< erkait dengan akuntansi sektor publik, masalah4masalah yang

akan dibahas adalah sebagai berikut Tabel 2.! #nt#h Masalah Publik Tentang Akuntansi

"ekt#r Publik

Tahapan "iklusA"P

Permasalahan Pihak Terkait

Perenanaan Publik

*etimpangan

pelayanan publik

(kesehatan,

pendidikan)

%agian

perenanaan,bagian

program,stakeholde

r

Penganggaran

publi

&lokasi anggaran

pelayanan publik

minimal

%agian anggaran,

bagian keuangan

Realisasi anggaran

publi

!umlah penairan

dana tidak sesuai

dengan anggaran

%agian anggaran,

bagian keuangan

Pengadaan barang

dan asa publik

$normasi tidak

transparan

%agian pengadaan,

organisasi penyedia

layanan barang dan

asa

Pelaporan keuangan

sektor publik

*etidaktepatan

#aktu pelaporan%agian keuangan

&udit sektor bank *urangnya bukti&udit internal, audit

eksternal

Pertanggunga#aba

n publik

*eterbatasan

pendistribusian

inormasi

*epala organisasi,

legislati;e


9/23

1asil analisis akan menelaskan signi>kan keberhasilan atau

kegagalan penerapan regulasi publik dalam organisasi publik.

Tabel 2.4 Contoh Analisis Permasalahan Publik

Permasalahan &erugian "#lusi tindakan*etimpangan

pelayanan publik

(kesehatan,

pendidikan)

-asyarakat tidak

dapat dilayani

kebutuhannya

Penyusunan datar

skala prioritas

&lokasi anggaran

pelayanan publik

minimal

Penapaian target

tidak maksimal

Penambahan alokasi

bagi pelayanan

publik

!umlah penairan

dana tidak sesuai

dengan anggaran

Program tidak

beralan seara baik

Pendisiplinan

anggaran dan

perbaikan sistem

perealisasian

anggaran

$normasi tidak

transparan

Pilihan kriteria

organisasi penyedia

layanan barang dan

asa

Perluasan akses ke

inormasi yang

terkait dengan

mekanisme

pengadaan barang

dan asa

*etidaktepatan

#aktu pelaporan

-engaaukan

ad#al kegiatan

Penertiban

penyusunan laporankeuangan

*urangnya bukti*etidakperayaan

publik

Perbaikan sistem

akuntansi dan

pengarsipan

dokumen transaksi*eterbatasan

pendistribusian

inormasi

Respon masyarakat

minim

Perluasan akses

inormasi


10/23

Perumusan Draft Regulasi Publik

'eara sederhana, drat regulasi publik harus dapat menelaskan

siapa organisasi pelaksana aturan, ke#enangan apa yang

diberikan padanya, perlu tidaknya memisahkan antara organ

pelaksana peraturan dan organ yang menetapkan sanksi atas

ketidakpatuhan, persyaratan apa yang mengikat organisasi

pelaksana, serta apa sanksi yang dapat diatuhkan kepada

aparat pelaksana ika menyalahgunakan #e#enang. Rumusan

permasalahan dalam masyarakat berkisar pada siapa yang

berperilaku bermasalah tersebut, dan enis sanksi yang akan

digunakan untuk memaksakan kepatuhan. Penataan enis

perilaku akan menghasilkan regulasi publik tentang larangan

atau i?in dan ke#aiban melakukan hal tertentu atau dispensasi.

Prosedur Pembahasan

iga tahap penting dalam pembahasan drat regulasi publik,

yaitu dengan lingkup tim teknis pelaksana organisasi publik

(eksekuti), dengan lembaga legislati (de#an penasehat, de#an

penyantun, dan lain4lain) dan dengan masyarakat.

Pembahasan pada lingkup tim teknis adalah yang lebih

mereperensi kepentingan ekskuti (manaemen). 'etelah itu,dilakukan Publi 1earing (pengumpulan pendapatan

masyarakat). Pembahasan pada lingkup legislati dan

masyarakat biasanya sangat sarat dengan kepentingan politisi.

Pengesahan dan pengundangan

ahap pengeshan drat regulasi publik yang dilakukan dalam

bentuk penandatanganan naskah oleh pihak organisasi publik


11/23

(pimpinan organisasi). *emudian dilakukan anuran tahapan

sosialisasi regulasi publik, hal ini diperlukan agar teradi

komunikasi hukun antara regulasi publik dan masyarakat yang

harus dipatuhi. Peranang regulasi akuntansi sektor publik

merupakan orang yang seara substansial menguasai

permasalahan publik didaerah tersebut.

'. Re(iew Regulasi yang Terkait dengan Akuntansi "ekt#r

Publik @." Regulasi &kuntansi 'ektor Publik di ra Pra Reormasi

Peralanan akuntansi sektor publik di era pra reormasi

didasari pada 3ndang43ndang Aomor @ ahun "B=: tentang

Pokok4Pokok Pemerintahan di Daerah. Pengertian Daerah

dalam era pra reormasi adalah daerah tingkat $ yang meliputi

propinsi dan daerah tingkat $$ yang meliputi kotamadya atau

kabupaten. Di samping itu, ada beberapa peraturan

pelaksanaan yang diturunkan dari perundang4undangan,

antara lain@

". Peraturan Pemerintah Aomor @ ahun "B=@ tentang

Pengurusan, Pertanggunga#aban, dan Penga#asan

*euangan Daerah.2. Peraturan Pemerintah Aomor C ahun "B=@ tentang

Penyusunan &P%D, Pelaksanaan ata 3saha *euangan

Daerah, dan Penyusunan Perhitungan &P%D.+. *eputusan -enteri Dalam Aegeri Ao. B00 0BB ahun

"B80 tentang -anual &dministrasi *euangan Daerah.:. Peraturan -enteri Dalam Aegeri Ao.2 ahun "BB: tentang

Pelaksanaan &P%D@. 3ndang43ndang Aomor "8 ahun "BB= tentang Paak

Daerah dan Retribusi Daerah

@ $bid, +B


12/23

C. *eputusan -endagri Aomor + ahun "BBB tentang

%entukd an 'usunan Perhitungan &P%D.

%erdasarkan peraturan4peraturan di atas, karakter

pengelolaan keuangan daerah di era pra reormasi dapat

dirini sebagai berikut

". Pengertian Pemerintah Daerah adalah *epala Daerah dan

DPRD (pasal "+ ayat (") 3ndang43ndang nomor @ ahun

"B=@). &rtinya, tidak terdapat pemisahan seara konkrit

antara eksekuti dan legislati.2. Perhitungan &P%D berdiri sendiri, terpisah dari

pertanggunga#aban *epala Daerah (pasal ++ Peraturan

Pemerintah Aomor C ahun "B=@).+. %entuk laporan perhitungan &P%D terdiri atas

a. Perhitungan &P%Db. Aota Perhitungan. Perhitungan *as dan Penookan antar 'isa *as dan

'isa Perhitungan dilengkapi dengan lampiran ringkasanperhitungan pendapatan dan belana (peraturan

pemerintah Aomor C tahun "B=@ dan *eputusan

-endagri nomor + ahun "BBB).:. Pinaman, baik pinaman Pemda maupun pinaman %3-D,

diperhitungkan sebagai pendapatan Pemerintah Daerah,

yang dalam sturktur &P%D menurut *epmendagri Ao. B0+4

0@= ahun "B88 tentang Penyempurnaan %entuk dan

'usunan &nggaran Pendapatan Daerah masuk dalam Pos

Penerimaan Pembangunan.C

@. 3nsur4unsur yang terlibat dalam penyusunan &P%D adalah

Pemerintah Daerah yang terdiri atas *epala Daerah dan

DPRD saa, belum melibatkan masyarakat.C. $ndikator kinera Pemerintah Daerah menakup

a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya

C $bid, @0


13/23

b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya. arget dan persentase >sik proyek yang terantum

dalam penabaran Perhitungan &P%D (Peraturan

Pemerintah Aomor C ahun "B=@ tentang ara

Penyusunan &P%D, Pelaksanaan ata 3saha *euangan

Daerah, dan Penyusunan Perhiutngan &P%D)=. 9aporan *eterangan Pertanggunga#aban *epala Daerah

dan 9aporan Perhitungan &P%D, baik yang dibahas DPRD

maupun yang tidak dibahas DPRD, tidak mengandung

konsekuensi terhadap masa abatan *epala Daerah.

). Dasar $ukum &euangan "ekt#r Publik

Penyelenggaraan pemerintahan dituukan untuk mengkoordinasi

pelaksanaan hak dan ke#aiban #arga negara dalam suatu

sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan

negara, baik keuangan negara maupun keuangan daerah,

sebagaimana dimaksud dalam 3ndang43ndang Dasar "B:@ perlu

dilaksanakan seara proessional, terbuka, dan bertanggung

a#ab untuk sebesar4besarnya kemakmuran rakyat.=

C." Dasar 1ukum *euangan Aegara*euangan negara dapat diinterpretasikan sebagai

pelaksanaan hak dan ke#aiban #arga yang dapat dinilai

dengan uang, dalam kerangka tata ara penyelenggaraan

pemerintahan. Euud pelaksanaan keuangan negaratersebut dapat diidenti>kasi sebagai segala bentuk

kekayaan, hak, dan ke#aiban negara tersebut dapat

diidenti>kasi sebagai segala bentuk kekayaan, hak, dan

ke#aiban negara yang terantum dalam &P%A dan laporan

pelaksanaannya.

= $bid, :2


14/23

Tabel ).1 $ak dan &ewa*iban +arga ,egara

$ak-hak ,egara yang

Dimaksud Menakup Antara

0ain

&ewa*iban ,egara adalah Beru

Pelaksanaan Tugas-tugas

Pemerintah sesuai daengan

Pembukaan D 13%' yaitu". 1ak monopoli menetak dan

mengedarkan uang

2. 1ak untuk memungutsumber4sumber keuangan,

seperti paak, bea d an ukai+. 1ak untuk memproduksi

barang dan asa yang dapat

dinikmasi oleh khalayak

umum, yang dalam hal ini

pemerintah dapat

memperoleh (kontra prestasi)

sebagai sumber) penerimaan

negara.

". -elindungi segenap ban

$ndonesia dan seluruh tum

darah $ndonesia2. -emaukan keseahteraan um+. -enerdasrkan kehidu

bangsa:. $kut melaksanakan keterti

dunia yang berdasa

kemerdekaan, perdamaian ab

dan keadilan sosial.

Pelaksanaan ke#aiban atau tugas4tugas pemerintah tersebut

dapat berupa pengeluaran dan diakui sebagai belana negara.

Dalam 33D "B:@ &mandemen $F2, seara khusus diatur

mengenai *euangan Aegara, yaitu pada %&% F$$$ pasal 2+ yang

berbunyi sebagai berikut

". &nggaran Pendapatan dan %elana ditetapkan setiap tahun

dengan 3ndang43ndang. &pabila De#an Per#akilan Rakyat

tidak menyetuui anggaran yang diusulkan Pemerintah,

maka Pemerintah menalankan anggaran tahun yang lalu.8

8 $bid, :=


15/23

2. 'egala Paak untuk keperluan negara berdasarkan 3ndang4

3ndang+. !enis dan harga mata uang ditetapkan dengan 3ndang4

3ndang:. 1al keuangan negara selanutnya diatur dengan 3ndang4

3ndang@. 3ntuk memeriksa tanggung a#ab tentang keuangan

negara dadakan suatu %adan Pemeriksa *euangan, yang

peraturannya ditetapkan dengan 3ndang43ndang. 1asil

pemeriksaan itu diberitahukan kepada De#an Per#akilan

Rakyat.

%erdasarkan ketentuan tersebut di atas, ditetapkan 3ndang4

3ndang tentang &nggaran Pendapatan dan %elana Aegara

(&P%A) untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Penyusunan &P%A bukan hanya untuk memenuhi ketentuan

konstitusional yang dimaksud pada pasal 2+ ayat (") 33D

"B:@, tetapi uga sebagai dasar renana kera yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang

bersangkutan. 7leh karena itu, penyusunannya didasarkan

atas Renana 'trategi dalam 33 Propenas, dan

pelaksanaannya dituangkan dengan 3ndang43ndang yang

harus dialankan oleh Presiden Eakil Presiden dan -enteri4

menteri serta pimpinan 9embaga inggi Aegara lainnya.

'etelah pengesahan 33 &P%A, &P%A dilaksanakan dandipertanggunga#abkan dalam bentuk 9aporan *euangan

Pemerintah Pusat.

C.2 Dasar 1ukum *euangan DaerahPembangunan daerah sebagai bagian integral dari

pembagunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah

dalam pengelolaan sumber daya. Pinrip otonomi daerah

memberikan ke#enangan yang luas dan tanggung a#ab


16/23

nyata pada pemerintahan daerah seara proporsional.

Dengan pengaturan, pembagian, dan pemanaatan sumber

daya nasional, baik yang berupa uang maupun sumber daya

alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah

mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan

antara pusat dan daerah yang adil. 'istem ini dilaksanakan

untuk menerminkan pembagian tugas ke#enangan dan

tanggung a#ab yang elas antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah seara transparan. *riteria keberhasilan

pelaksanaan sistem ini adalah tertampungnya aspirasi semua

#arga, dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam

proses pertanggunga#aban eksplorasi sumber daya yang

ada dan pengembangan sumber4sumber pembiayaan.%erdasarkan pasal "8 33D "B:@ &mandemen $F, tuuan

pembentukan Daerah 7tonom adalah meningkatkan daya

guna penyelenggara pemerintahan untuk melayani

masyarakat dan melaksanakan program pembangunan.

'elanutnya, Daerah 7tonom dide>nisikan sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu

dan ber#enang mengatur serta mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam ikatan Aegara *esatuan Republik

$ndonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom,menurut penelasan pasal C: 3ndang43ndang Aomor @ ahun

"B=:, ungsi penyusunan &P%D adalah untuk B

". -enentukan umlah paak yang dibebankan kepada

Rakyat Daerah yang bersangkutan62. -e#uudkan otonomi yang nyata dan bertanggung

a#ab6

B $bid, :8


17/23

+. -ember isi dan arti kepada tanggung a#ab

Pemerintah Daerah umumnya dan *epala Daerah

khususnya, karena &nggaran Pendapatan dan

%elana Daerah itu menggambarkan seluruh

kebiaksanaan Pemerintah Daerah6:. -elaksanakan penga#asan terhadap pemerintahan

daerah dengan ara yang lebih mudah dan berhasil

guna6@. -erupakan suatu pemberian kuasa kepada *epala

Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan*euangan Daerah di dalam batas4batas tertentu.

Penyusunan &P%D haruslah diletakkan dalam kerangka

perenanaan pembangunan angka menengah yang

mempertimbangkan skala prioritas pembangunan.

'elanutnya, pelaksanaan &P%D haruslah dikendalikan

menurut sasaran4sasaran yang elas dan terukur. !adi,

baik penyusunan maupun pelaksanaan &P%D tidak

dapat dipisahkan dengan proses pembangunan

berangka menengah dan berskala nasional.

4. Akuntansi "ekt#r Publik Memasuki 5ra Desentralisasi

*ebiakan desentralisasi telah mengubah siat hubungan

antarpemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar %3-A

dengan Pemerintah Pusat6 antar Pemerintah dengan masyarakat,

dan berbagai entitas lain dalam pemerintahan. Peranan

pelaporan keuangan telah berubah dari posisi administrasi

semata menadi posisi akuntabilitas di tahun 2000. Pergeseran

peranan laporan keuangan ini telah membuka peluang bagi

posisi akuntansi sektor publi dalam manaemen pemerintahan

dan organisasi sektor publik lainnya. !adi tuuan akuntansi sektor


18/23

publik adalah untuk memastikan kualitas laporan keuangan

dalam pertanggunga#aban publik.

'ebagai perspekti baru, berbagai prasarana akuntansi sektor

publik perlu dibangun, seperti

a. 'tandar &kuntansi 'ektor Publik untuk Pemerintahan Pusat,

Pemerintahan Daerah, dan organisasi sektor publik lainnya6b. Account code untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

maupun organisasi sektor publik lainnya, di mana re;ie#

terhadap transaksi yang berkaitan dapat dilakukan dalam

rangka konsolidasi dan audit6. !enis %uku %esar atau 9edger yang menadi pusat

penatatan data primer atas semua transaksi keuangan

Pemerintah6d. -anual 'istem &kuntansi Pemerintahan dan 7rganisasi

lainnya yang menadi pedoman atas enis4enis transaksi

dan perlakuan akuntansinya.

Dengan kelengkapan prasarana tersebut, para petugas di bidang

akuntansi dapat melakukan penatatan, peringkasan, dan

pelaporan keuangan, baik seara manual maupun komputasi.

&kibat tak tersedianya prasarana diatas, munul persepsi

bah#a"0

a. &kuntansi adalah sesuatu yang sulit6

b. &kuntansi harus dikerakan oleh 'D- yang terdidik dalam

angka #aktu panang.

Regulasi Akuntansi "ekt#r Publik di 5ra Re6#rmasi

Reormasi politik di $ndonesia telah mengubah sistem

kehidupan negara. untuan good governance diteremahkan

sebagai terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"0 $bid, :B


19/23

Pemisahan kekuasaan antareksekuti, udikati, dan legislati;e

dilaksanakan. 'elain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong

praktik demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas publik yang

sesuai dengan i#a otonomi daerah.

3ndang4undang Aomor 22 ahun "BBB tentang

Pemerintahan Daerah dan 3ndang4undang Aomor 2@ ahun "BBB

tentang Perimbangan *euangan Pusat dan Daerah adalah 2 (dua)

undang4undang yang berupaya me#uudkan otonomi daerah

yang lebih luas. 'ebagai penabatan otonomi tersebut di bidang

administrasi keuangan daerah, berbagai peraturan prundangan

yang lebih operasional dalam era reormasi pun telah

dikeluarkan. %eberapa regulasi yang rele;an bisa disebut sebagai

berikut

". 3ndang4undang Perbendaharaan $ndonesia ($ndishe

omptabiliteits#et, staastsblad ahun "B2@ Aomor ::8),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

3ndang4undang Aomor B ahun "BC8 (9embaran Aegara

Republik $ndonesia ahun "BC8 Aomor @+)2. 3ndang4undang Aomor 28 ahun "BBB tentang

Penyelenggara Aegara yang %ersih dan %ebas dari

*orupsi, *olusi, dan Aepotisme (9embaran Aegara

Republik $ndonesia ahun "BBB Aomor =@, ambahan

9embaran Aegara Republik $ndonesia Aomor +8@")6+. Peraturan Pemerintah Aomor 2@ ahun 2000 tentang

*e#enangan Pemerintah dan *e#enangan Propinsi

sebagai Daerah 7tonom (9embaran Aegara Republik

$ndonesia ahun 2000 Aomor @:, ambahan 9embaran

Aegara Republik $ndonesia Aomor +B@2)6


20/23

:. Peraturan Pemerintah Aomor "0: ahun 2000 tentang

Dana Perimbangan6""

@. Peraturan Pemerintah Aomor "0@ ahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggunga#aban *euangan Daerah

(9embaran Aegara Republik $ndonesia ahun 2000 Aomor

202, ambahan 9embaran Aegara Republik $ndonesia

Aomor :022)6C. Peraturan Pemerintah Aomor "0C ahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggunga#aban *euangan Daerah

dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan ugasPembantuan6

=. Peraturan Pemerintah Aomor "0= ahun 2000 tentang

Pinaman Daerah68. Peraturan Pemerintah Aomor "08 ahun 2000 tentang

ata ara Pertanggunga#aban *epala Daerah6B. Perturan Pemerintah Aomor "0B ahun 2000 tentang

*edudukan *euangan Daerah6"0. Peraturan Pemerintah Aomor ""0 ahun 2000

tentang *edudukan *euangan DPRD6"". *eputusan Presiden Aomor "= ahun 2000 tentang

Pelaksanaan &nggaran Pendapatan dan %elana Aegara

(9embaran Aegara Republik $ndonesia Aomor +B+0)6"2. 'urat daran -enteri Dalam Aegeri dan 7tonomi

Daerah tanggal "= Ao;ember 2000 Aomor B0+2=+@'!

tentang Pedoman 3mum Penyusunan dan Pelaksanaan

&P%D ahun &nggaran 200"6"+. *eputusan Presiden Aomor 228- ahun 20026":. *epmendari Ao 2B ahun 2002 tentang Pedoman dan

Pengurusan &nggaran Pendapatan dan %elana Daerah

&P%D

7. Permasalahan Regulasi &euangan Publik Di 8nd#nesia

"" $bid, @"


21/23

Permasalahan regulasi keuangan publik di $ndonesia dapat

disebutkan sebagai berikut6

19 Regulasi yang Ber6#kus pada Mana*emen7rganisasi publik didirikan dalam rangka me#uudkan

keseahteraan masyarakat. Per#uudan ini diapai melalui

pelayanan publik yang menadi muara dari seluruh proses

pengelolaan organisasi publik. 'egala proses yang

dilakukan organisasi publik, baik keuangan maupun

nonkeuangan, diatur dengan regulasi publik.Dalam hal ini, salah satu permasalahan yang ada dalam

regulasi keuangan publik adalah regulasi yang berokus

pada manaemen organisasi publik. Regulasi yang hanya

terokus pada pengaturan #ilayah manaemen sering kali

mengaburan proses penapaian organisasi publik yaitu

keseahteraan masyarakat. !adi, regulasi publik harus okus

pada tuuan penapaian organisasi publik yaitu

keseahteraan publik. Dengan demikian, manaemen akan

menata dirinya dalam segala situasi dan kondisi mengikuti

regulasi yang berokus pada tuuan keseahteraan publik

tersebut.29 Regulasi Belum Bersi6at Teknik

%anyak regulasi publik di $ndonesia yang tersusun dengan

sangat baik untuk tuuan keseahteraan publik. Aamun,

banyak diantaranya tidak dapat diaplikasikan dalam

masyarakat. 1al ini teradi karena regulasi tersebut tidak

menelaskan atau tidak disertai dengan regulasi lain yang

membahas seara lebih teknis bagaimana

mengimplementasikan regulasi tersebut. 'elain itu, di

$ndonesia uga ada beberapa regulasi setingkat undang4

undang yang tidak diikuti peraturan pelaksanaan di

ba#ahnya, sehingga pemerintah di tingkat daerah tidak


22/23

dapat melaksanakan undang4undang tersebut. %ahkan hal

ini dapat menimbulkan pertentangan antara undang4

undang yang bersangkutan dan peraturan pelaksanaan di

tingkat daerah.!9 Perbedaan 8nterpretasi antara ndang-undang dan

Regulasi di BawahnyaRegulasi ditetapkan untuk dilaksanakan dalam masyarakat.

Regulasi yang baik harus bersiat aplikati, karena regulasi

yang tidak elas dan tidak aplikati akan menimbulkan

multiinterpretasi dalam pelaksanaannya. -ultiinterpretasiini selanutnya dapat menimbulkan berbagai

penyimpangan dari tuuan regulasi semula.Dalam kasus ini, salah satu permasalahan regulasi di

$ndonesia adalah perbedaan interpretasi antara 3ndang4

undang dan regulasi di ba#ahnya. Dalam banyak kaian,

beberapa ayat atau pasal dari undang4undang atau

regulasi terkait sering menimbulkan berbagai interpretasi

yang berbeda dalam pelaksanaannya. Di tingkat daerah,

substansi dari isi undang4undang terkait tidak dapat

diturunkan dalam peraturan daerah. *ondisi ini membuat

tuuan peraturan pemerintah tidak dapat terapai sesuai

konsep a#alnya.%9 Pelaksanaan Regulasi yang Bersi6at Transisi

Berdampak Pemb#r#san Anggaran

'eiring dengan era reormasi yang tengah melanda$ndoensia, berbagai regulasi pun uga mengikuti perubahan

yang ada. 'eumlah besar re;isi atau penyusunan regulasi

yang baru telah dilakukan oleh pemerintah atau organsiasi

publik lainnya. 'ebagai ontoh, di bidang keuangan publik,

reormasi di tingkat regulasi dengan lahirnya 33 Ao "=

ahun 200+, yang diikuti dengan lahirnya Permendagri Ao

"+ ahun 200C, yang dire;isi kembali menadi Permendagri


23/23

Ao @B ahun 200=. Ealaupun telah dire;isi, berbagai riksi

terkait dengan materi peraturan tersebut tetap masih ada.

5enomena perbaikan regulasi yang tak kunung berakhir ini

telah membuat para aparat keuangan di tingkat daerah

menadi bingung. 'elain itu, untuk mengaplikasikan sebuah

regulasi, kapasitas tertentu uga harus ada sehingga #aar

ika pergantian regulasi pasti akan diikuti dnegan

pengeluaran lains ebagai dampak dari bagian pelaksanaan

regulasi tersebut.'eat ini, banyak regulasi yang bersiat transisi telah

dilakukan seara bertahap dan membutuhkan kapasitas

tertentu untuk melaksanakannya. 1al ini akan

mempengaruhi anggaran yang senantiasa meningkat dan

enderung boros. Pemborosan anggaran akan menurunkan

kapasitas organisasi dalam menalankan roda organisasi

sehingga penapaian tuuan organisasi semakin menurun.

'9 Pelaksanaan Regulasi Tanpa "anksi*elemahan lain dari regulasi di $ndonesia adalah

pelaksanaan regulasi tanpa sanksi. Dalam kasus ini, sanksi

yang dimaksud adalah hukuman ika organisasi publik tidak

melaksanakan regulasi tersebut. Dengan tidak adanya

sanksi, organisasi akan seenaknya melaksanakan atau

tidak melaksanakan regulasi tersebut.'ebuah regulasi disusun dan disahkan dengan tuuan

tertentu, yang dalam konteks ini sudah tentu keseahteraan

publik. !ika organisasi tidak melaksanakan regulasi

tersebut, seara otomatis tuuan keseahteraan publik tidak

akan dapat terapai. *arena itu, sanksi terhadap organisasi

yang tidak melaksanakan regulasi hendaknya

diantukmkan dalam setiap regulasi publik.

Makalah Regulasi Keuangan Publik Akuntansi Sektor Publik

Documents