Makalah PKn - Hak Asasi Manusia

TUGAS KELOMPOK

HAK ASASI MANUSIA

DISUSUN OLEHKELOMPOK 2

1. Indra Yanto Setiawan (1211408143)2. Surya Riyanto (1211408056)3. Nofi Slamet Suharjo (1211408145)4. Hendra Chelvi Lasa (1211408085)5. Ahmad Khoirul Anam (1221408745)6. Mar Atus Solika (1221408743)7. Tanaya Inggit Utami (1511405013)8. Kiki Rizky Amaliah (510604023 )

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaran Semester Genap tahun 2015.

Berkat rahmat dan karunia-Nya, serta di dorong kemauan yang keras disertai kemampuan

yang ada, akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah yang membahas tentang ”Hak Asasi

Manusia” dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaran.

Makalah ini berisi tentang ”Hak Asasi Manusia” yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan

kiprahnya. Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu

anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Karena keterbatasan ilmu

dan pengetahuan penulis, maka kritik dan saran yang membangun, sangat kami harapkan demi

kebaikan dimasa mendatang dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya,25 April 2015

penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI....................................................................................................................

KATA PENGANTAR.....................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................

I. Latar Belakang.............................................................................................1

II. Rumusan Masalah........................................................................................2

III. Tujuan .........................................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN.................................................................................................

IV. Pengertian HAM..........................................................................................3

- Ruang Lingkup HAM................................................................................3- Ciri-ciri HAM............................................................................................4- Macam-macam HAM................................................................................4

V. HAM sebagai Konsep Emansipatif..............................................................6

VI. Instrumen HAM...........................................................................................7

VII. Kasus HAM di Indonesia.............................................................................9

VIII. Peradilan Kriminal Internasional...............................................................12

- Proses Peradilan HAM Internasional......................................................13

BAB III PENUTUP.........................................................................................................

IX. Kesimpulan................................................................................................14

X. Saran..........................................................................................................14

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Dalam kaitannya dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia, misal dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan HAM ?

2. Apa saja macam-macam HAM ?

3. Mengapa HAM sebagai konsep Emansipatif ?

4. Apa saja yang menjadi Instrumen HAM ?

5. Apa saja kasus-kasus HAM di Indonesia?

6. Bagaimana proses peradilan HAM internasional?

III. TUJUAN

1. Mengetahui pengertian tentang HAM

2. Mengetahui macam-macam HAM

3. Mengetahui alasan HAM sebagai konsep Emansipatif

4. Menjelaskan macam-macam instrumen HAM

5. Mengetahui beberapa kasus HAM di Indonesia

6. Mengetahui proses peradilan HAM internasional

BAB IIPEMBAHASAN

IV. PENGERTIAN HAM

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagi dari manusia

secara otomatis.

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,

pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau

melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara

membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Ruang lingkup HAM meliputi:

a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;

b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;

c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta

d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Ciri-ciri HAM

Ciri khusus Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.

b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil

dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.

c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada

sejak lahir.

d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status,

suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak

asasi manusia yang mendasar.

Macam-macam Hak Asasi Manusia

Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam sebagai berikut:1. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights/Civil Rights

Hak Asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.

Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.

Hak untuk dijamin kemerdekaannya dan keselamatan dirinya (dari penangkapan dan

penahanan yang sewenang-wenang dan dari penyiksaan-penyiksaan oleh aparat negara),

atau pula untuk tidak dihukum tanpa proses peradilan yang jujur dan tak memihak

Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.

Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang

diyakini masing-masing.

2. Hak Asasi Politik/Political Rights

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini sebagai berikut:

Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.

Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.

Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.

Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights

Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut:

Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths

Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut:

Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.

Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.

Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.

Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.

Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights

Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini adalah hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

6. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights

Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut.

Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.

Hak mendapatkan pengajaran.

Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

V. HAM SEBAGAI KONSEP EMANSIPATIF

Sejarah wacana keadilan gender telah bergema sejak mulai terbukanya kran demokrasi post-Orba. Ironisnya, wacana tersebut kelihatannya hanya berjalan ditempat. Perempuan pada umumnya, terutama di tingkat masyarakat bawah, masih mengalami ketidakadilan, atau bahkan penindasan. Sejauh ini masih sedikit tanda-tanda yag memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Polarisasi ekstrim elemen sosial ke dalam dua kutub berdasarkan seks (jenis kelamin) masih terjadi. Meminjam istilah Simone de Beaviour, perempuan masih diposisiskan sebagai the second sex atau being for others (ada untuk orang lain).

Kalaupun terjadi perubahan, hanyalah bersifat eksklusif dan relatif kecil. Hembusan angin emansipasi hanya dinikmati oleh kelompok perempuan elite di lingkungan perkotaan. Hal itu ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik di perkotaan. Sedangkan kekerasan perempuan di sektor domestik secara luas masih terus berlangsung.

Relasi antara laki-laki dan perempuan masih didominasi oleh ideologi dan system patriarki. Konstruksi sosial yang berupa budaya patriarki yang bersifat paternalistik di Indonesia telah menciptakan idiom-idiom yang menyebabkan ketertinggalan terhadap kaum perempuan.

Budaya tersebut seolah menempatkan laki-laki di atas kaum perempuan. Nilai-nilai moral dan sosial yang dianut itu sudah barang tentu bersifat male bias. Akibatnya dinamika sosial baik di bidang politik, ekonomi, dan budaya, perempuan dinomor duakan. Dengan demikian, secara sosiologis, perempuan tertinggal dari laki-laki. Hal ini mencerminkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Padahal perbedaan menjadi tidak relevan dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Situasi ini melahirkan pembagian peran dan posisi yang sangat diskriminatif antara laki-laki dan perempuan.

Maka dari itu, peran HAM sebagai konsep Emansipatif sangat penting untuk penyetaraan hidup dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya HAM akan menghapus diskriminatif antara laki-laki dan perempuan dan mengubah statusnya menjadi Homo Equalis (manusia berkesetaraan). Dimana dalam kesetaraan ini, perempuan akan memiliki persamaan hak dengan laki-laki di berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti aspek sosial dan politik.

VI. INSTRUMEN PENEGAKAN HAM

Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia antara lain :a. Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek individual (pribadi) dan aspek sosial (bermasyarakat). Oleh karena itu setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Pancasila menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makluk Tuhan

b. Undang-Undang Dasar 1945

Pengakuan terhadap hak asasi manusia secara jelas terjabar di dalam batang tubuh atau bagian pasal-pasal UUD 1945, hak-hak tersebut diatur sebagai berikut

Pasal 27 ayat 1 : Hak atas kesamaan dalam hukum dan pemerintah

Pasal 27 ayat 2 : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Pasal 27 ayat 3 : Hak untuk membela dan mempertahankan negara

Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28 A sampai 28 J : Hak asasi manusia dalam berbagai bidang

Pasal 29 ayat 2 : kemerdekaan beragama dan beribadat

Pasal 30 : Hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara

Pasal 31 : Hak mendapat pendidikan

Pasal 32 : Hak mengembangkan dan memelihara kebudayaan

Pasal 33 : Hak kehidupan ekonomi dan sosial

Pasal 34 : Hak atas jaminan sosial terutama bagi fakir miskin dan anak-anak

terlantar

c. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998

Tentang Hak Asasi Manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa IndonesiaHak-hak yang diatur dalam ketetapan tersebut adalah :

hak untuk hidup (Pasal 1)

hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)

hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)

hak keadilan (Pasal 7-12)

hak kemerdekaan (Pasal 13-19)

d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam bab I pasal 1 UU Nomor 39 /1999 dijelaskan hal-hal sebagai berikut : Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakananugerah-Nya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara,hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hukum dan martabat manusia.

Kewajiban dasar adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan,

tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung

atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,

etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,

hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga

menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok

orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian

yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi

manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang

kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, berfungsi melaksanakan

pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia

e. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasar UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Berdasar UU tersebut dinyatakan bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Secara terperinci pengadilan HAM adalah :a. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi yang berat

b. Pengadilan khusus yag berada di lingkungan peradilan umum

c. Berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah

hukum pengadilan negeri yang bersangkutan

d. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat

e. UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT)

VII. KASUS-KASUS HAM DI INDONESIA

Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia berulang tiap dekade. Namun, hampir tak ada satu pun kasus HAM yang benar-benar tuntas diungkap. Alih-alih ditemukan aktor utamanya, sebagian besar kasus malah terbengkalai. Lima kasus HAM paling besar di Indonesia yang belum pernah terungkap hingga tuntas. Para pelaku utamanya juga belum pernah diadili. Berikut daftarnya:

1. Kasus tragedi 1965-1966

Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan orde baru

kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lalu

pemerintahan saat itu membubarkan organisasi tersebut, dan melakukan razia terhadap

simpatisannya. Razia itu dikenal dengan operasi pembersihan PKI. Komnas HAM

memperkirakan 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya

diasingkan, dan jutaan orang lainnya harus hidup dibawah bayang-bayang ‘cap PKI’

selama bertahun-tahun.

Dalam peristiwa ini, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan

Kemanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang

paling bertanggung-jawab.

Saat ini, kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun penanganannya

lamban. Tahun 2013 lalu, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM, dengan

alasan data kurang lengkap.

2. Kasus penembakan misterius (Petrus) tahun 1982-1985

Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus alias operasi clurit adalah operasi

rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan

yang begitu tinggi.

Operasi ini secara umum meliputi operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap

orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat,

khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas, tak pernah tertangkap, dan

tak pernah diadili.

Hasil dari operasi clurit ini, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983. Dari jumlah

itu, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Kemudian pada tahun 1984,

tercatat 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Setahun kemudian, pada

1985, tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak.

'Korban ‘Tembakan Misterius’ ini selalu ditemukan dalam kondisi tangan dan

lehernya terikat. Sebagian besar korban juga dimasukkan ke dalam karung yang

ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, atau dibuang ke sungai, laut, hutan, dan

kebun.'

3. Tragedi Semanggi dan Kerusuhan Mei 1998

Pada 13-15 Mei 1998, terjadi kerusuhan massif yang terjadi hampir di seluruh sudut

tanah air. Puncaknya di Ibu Kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis

finansial Asia yang makin memburuk. Serta dipicu oleh tewasnya empat mahasiswa

Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998.

Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan, kasus ini bisa

ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Karena belum ada

rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas

HAM.

Namun belakangan, Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti

karena DPR sudah memutuskan, bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat.

Dalih lainnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah

diputus oleh Pengadilan Militer pada 1999, sehingga tidak dapat diadili untuk kedua

kalinya.

4. Kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib

Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam, pada 7

September 2004 . Saat itu ia berumur 38 tahun. Munir adalah salah satu aktivis HAM

paling vokal di Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga

Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial.

Saat menjabat Dewan Kontras (Komite Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak

Kekerasan), namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang

diculik pada masa itu. Ketika itu dia membela para aktivis yang menjadi korban

penculikan Tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia.

Setelah Soeharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus

Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota tim Mawar.

Namun, hingga hari ini, kasus itu hanya mampu mengadili seorang pilot maskapai

Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto. Polly mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara

karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan

menuju Amsterdam. Namun banyak pihak yang meyakini, Polly bukan otak

pembunuhan. Belum juga selesai pengungkapan kasusnya, Polly malah dibebaskan

bersyarat.

'Pada Juli 2004, Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan Projusticia

atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan di Wamena. Kasus tersebut

dilaporkan setelah 9 orang terbunuh.'

5. Tragedi Wamena Berdarah pada 4 April 2003

Tragedi itu terjadi pada 4 April 2003 pukul 01.00 waktu Papua. Sekelompok massa

tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini

menewaskankan dua anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben

Kana (penjaga gudang senjata). Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah

pucuk senjata dan amunisi.

Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri diduga telah melakukan

penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, sehingga menimbukan

korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.

Pada pemindahan paksa ini, tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan,

serta 15 orang jadi korban perampasan. Komnas juga menemukan pemaksaan penanda

tanganan surat pernyataan, serta perusakan fasilitas umum.

Proses hukum atas kasus tersebut hingga saat ini buntu. Terjadi tarik ulur antar

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.Sementara para tersangka terus menikmati

hidupnya, mendapat kehormatan sebagai pahlawan, menerima kenaikan pangkat dan

promosi jabatan tanpa tersentuh hukum.

VIII. PERADILAN KRIMINAL INTERNASIONAL

Pada tahun 2002 di kota Hague di Belanda dibentuklah suatu pengadilan kriminal internasional yang dalam bahasa Inggris disebut International Criminal Court (ICC) dan

Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang.

Kejahatan-kejahatan terhadap perikemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Statuta Roma tersebut adalah serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan : Pembunuhan;

Pemusnahan

Perbudakan;

Pengusiran atau pemindahan penduduk

Perampasan kemerdekaan / perampasan kebebasan fisik lain

Menganiaya;

Memperkosa, perbudakan seksual, memaksa seorang menjadi pelacur, menghamili secara

paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainnya ;

Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan  politik,  ras, 

kebangsaan,etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin (gender) sebagaimana diatur dalam

artikel 3 ICC ataupun adengan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai

suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional

Penghilangan seseorang secara paksa;

Kejahatan apartheid;

Perbuatan lainnya yang tak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga

mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental ataupun kesehatan

fisiknya.

Proses Peradilan HAM Internasional. Bila Terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia berskala Internasional, proses peradilannya

adalah Sebagai Berikut :

1. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas

kejahatan yang terjadi, maka Pengadilan Pidana Internasional berada dalam posisi

inadmissible (tidak diizinkan) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan

tetapi, posisi inadmissible berubah menjadi admissible, apabila negara yang

bersangkutan enggan atau tidak mampu melaksanakan tugas investigasi dan

penuntutan.

2. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang

bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut.

Namun dalam hal ini, posisi inadmissible berubah menjadi admissible bila keputusan

berdasarkan keengganan dan ketidakmampuan negara untuk melakukan penuntutan.

3. Pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka

terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah mendekat asas nebis in idem. Artinya,

seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama terlebih

dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan yang tetap.

4. Perkara tidak mempunya cukup dasar hukum untuk di tindaklanjuti Peradilan

Internasional mengandung pengertian upaya penyelesaian masalah dengan

menerapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dilakukan oleh peradilan

internasional yang dibentuk secara teratur. Peradilan internasional ini dilakukan oleh

Mahkamah Internasional dan badan-badan peradilan lainnya.

Jika Dalam Proses peradilan terbukti adanya pelanggaran HAM internasional maka yang bersangkutan akan memperoleh sanksi internasional berupa :1. Diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya.2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing.3. Pemutusan hubungan diplomatik.4. Pengurangan tingkat kerjasama.5. Pengurangan bantuan ekonomi.6. Pemboikotan produk ekspor.7. Embargo ekonomi.

BAB IIIPENUTUP

IX. KESIMPULAN

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya.Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa ”Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain”. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

X. SARAN

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html

https://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/

http://mgmppknkabkuburaya.blogspot.com/2012/08/modul-3-instrumen-nasional-hak-asasi.html

https://resonansbulletin.wordpress.com/2014/11/06/pappaseng-anasir-emansipatif-perempuan/

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_kemanusiaan

http://spynhara.mywapblog.com/proses-peradilan-ham-internasional-beser.xhtml

http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/77617-lima-kasus-besar-pelanggaran-ham-di-indonesia