Makalah Pkn Hak Asasi Manusia Klmpk

Kata Pengantar

Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya,

sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.Kami membuat

makalah ini dalam rangka membahas mengenai hal-hal yang perlu diketahui tentang

hak asasi manusia di Indonesia. Makalah ini kami buat dengan menggunakan

pencarian data, observasi, dan juga dari berita mengenai kejadian- kejadian

menarik yang berhubungan dengan hak asasi manusia, yang pernah terjadi.

Selama proses pembuatan makalah ini, kami sangat berterima kasih atas

bantuan dari orang-orang di sekitar kami. Kami berterima kasih kepada ibu Heni

Hayat selaku pembimbing kami. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman dan

keluarga yang telah memberi dukungan, dan juga membantu memberi ide kepada

kami. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada orang-orang hebat yang telah

menulis data ataupun artikel, di mana tulisan Anda sekalian kami jadikan referensi

bagi karya makalah kami ini.

Makalah ini kami buat secara sistematis agar pembaca dapat mengetahui

sekilas tentang hak asasi manusia di Indonesia. Oleh sebab itu, kami berharap agar

pembaca dapat memperoleh informasi yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara. Kami sangat berharap agar pembaca memperoleh banyak manfaat dari

makalah ini.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, kritik dan saran yang membangun

akan kami terima dengan senang hati.

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Hak Asasi Manusia “Klp VIII 1

Daftar Isi

KATA PENGANTAR .................................................................................................1

DAFTAR ISI............................................................... ..............................................2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang......................................................................................................

1.2 Rumusan masalah.................................................................................................

1.3 Tujuan...................................................................................................................

BAB II PEMBAHASAN................................................................................................

2.1 Pengertian dan ruang lingkup HAM

2.2 Sejarah HAM dan macam macam HAM

2.3 HAM pada tataran global

2.4 HAM di Indonesia ; Permasalahan dan Penegakannya

2.5 Hak asasi dalam undang-undang 1945

2.6 Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila Pancasila

2.7 HAM dalam UUD no.39 thn 1999

BAB III PENUTUP........................................................................................................

3.1 KESIMPULAN ..................................................................................................

3.2 SARAN................................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam

penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait

dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu

yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan

dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih

diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa

dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan

orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam

usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. HAM sendiri sebenarnya

sudah tertuang dalam UUD 1945, namun pada kenyataannya antara penerapan dan teori

sangat jauh perbedaannya. Walaupun, HAM itu sudah diatur secara mendetail dalam

UUd, tapi pelanggaran pelanggaran HAM masih seringkali terjadi di Negara kita. Maka

dari itu sebaiknya Pemerintah memperhatikan hal ini, jangan membiarkan UUD hanya

sebagai sebuah pajangan saja. Pemerintah harus mencari jalan agar UUD benar-benar

berfungsi sebagai dasar negara kita dan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupam

sehari-hari, khususnya dalam penerapan penegakan HAM itu sendiri.

Kasus pelanggran hak asasi manusia akan berlanjut ketika tidak ada penyelesaian

dari kasus-kasus yang sudah terjadi. Semakin tidak jelas peran pemerintah dalam

penyelesaian kasus pelanggaran HAM maka Indonesia akan semakin disorot dunia

Internasional. Untuk itu butuh keseriusan pemerintah untuk mempelopori penegakkan

HAM di Indonesia. Tentu saja itu tidak cukup, hanya pemerintah namun,partisipasi dan

kerja sama warga nemasih sangat dibutuhkan kerjasama warna Negara Indonesia yang

semoga baik-baik saja. Kemudian secara sinergi merongrong Negara Indonesia yang

adil.Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka

dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.


1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

o Apa Pengertian dan ruang lingkup HAM ?

o Jelaskan Sejarah HAM dan macam macam HAM!

o Bagaimana pada tataran global?

o Bagaimana HAM di Indonesia ; Permasalahan dan Penegakannya?

o Jelaskan Hak asasi dalam undang-undang 1945!

o Bagaimana Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila Pancasila?

o Jelaskan HAM dalam UUD no.39 thn 1999!

1.3 Tujuan

Dapat menjelaskan Pengertian dan ruang lingkup HAM

Mengetahui Sejarah HAM dan macam macam HAM

Dapat mengetahui HAM pada tataran global

Mengetahui HAM di Indonesia ; Permasalahan dan Penegakannya

Dapat menjelaskan Hak asasi dalam undang-undang 1945

Dapat menjelaskan Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila

Pancasila

Mengetahui HAM dalam UUD no.39 thn 1999


BAB II

PEMBAHASAN

2.1.1Pengertian HAM

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia

yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus

dihormati, dijaga, dan dilindungi. Sedangkan hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah

merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi

keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga

upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi

kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur

Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam

penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait

dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu

yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan

dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih

diperhatikan dalam era pasca reformasi dari pada sebelum reformasi.

Beberapa pengertian Hak Asasi Manusia:

a. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh maunusia, sesuai dengan kodratnya

(kaelan: 2002).

b. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh

Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).

c. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerag-Nya yang

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh nagara, hukum, pemerintah dan

setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.


d. Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang

melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup

sebagai Teaching human Rights, yang merumuskan HAM dengan pengertian, “Human

Right could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and

without which can not live as human being”.

e. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah

Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian dari manusia atau pengusaha. Hak asasi

manusia sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat

kodrati yakni tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Ruang lingkup HAM meliputi:

a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;

b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;

c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta

d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga

keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara

kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati,

melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung

jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun

Militer),dan negara.

2.2 Sejarah HAM

Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada

abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat

pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu

itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak

asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta,

Revolusi Amerika, dan Revolusi

Prancis.


a. Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja Johndari Inggris dengan para bangsawandisebut Magna

Charta. Isinya adalahpemberian jaminan beberapa hak oleh rajakepada para bangsawan

besertaketurunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan

pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagaibalasan atas bantuan biaya pemerintahan yang

telah diberikan oleh parabangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan

menjadi bagiandari sistem konstitusional Inggris.

b. Revolusi Amerika (1276)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut

Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika

Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

c. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis

XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de

I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh

Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan

(egality), dan persaudaraan (fraternite). Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai

HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi

empat macam kebebasan (The Four Freedoms). Konsep ini pertama kali diperkenalkan

olehPresiden Amerika Serikat, Franklin D. Rooselvelt. Keempat macam macam

kebebasan itu meliputi:

a. kebebasan untuk beragama (freedom of religion),

b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech),

c. kebebasan dari kemelaratan (freedom from want), dan

d. kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).

Adapun berdasarkan sejarah perkembangannya,ada tiga generasi hak asasi

manusia.

a. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia Barat

(Eropa), contohnya, hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas


kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak

beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat.

b. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan

oleh Negara-negara sosialis di Eropa Timur, misalnya, hak atas pekerjaan, hak

atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan,

kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas

jaminan sosial.

c. Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan

oleh negara-negara berkembang (Asia-Afrika). Misalnya, hak bebas dari

ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa

lain, dan hak mendapatkan kedamaian. Hak asasi manusia kini sudah diakui

seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan

manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat saja. Sekarang ini, hak asasi

manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10

Desember 1948 mencanangkan Declaration Universal of Human Rights

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Bunyi Pasal 1 deklarasi tersebut

dengan tegas menyatakan: “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai

martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan

kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Deklarasi tersebut

melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia.

Deklarasi universal ini kemudian dijadikan pedoman dan standar minimum

penegakan hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam

berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan dalam konstitusi

atau undang-undang dasar setiap negara.Hasil rumusan mengenai hak asasi

manusia oleh negara-negara di dunia, antara lain, dijabarkan dalam:

Declaration on The Rights of Peoples to Peace (Deklarasi Hak Bangsa atas

Perdamaian) oleh negara-negara Dunia Ketiga pada tahun 1984;

Bangkok Declaration, diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993;

Deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun

1993;


African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter) oleh

negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada

tahun 1981;

Declaration on The Rights to Development (Deklarasi Hak atas

Pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara-negara Dunia Ketiga;

Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara-negara

Tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1990.

2.2.1 Macam macam HAM

a) Hak asasi pribadi / personal Right

• Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat

• Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat

• Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan

• Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan

kepercayaan yang diyakini masing-masing

b) Hak asasi politik / Political Right yaitu ;

• Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

• Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

• Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik

lainnya

• Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

c) Hak azasi hukum / Legal Equality Right

• Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

• Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns

• Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum

d) Hak azasi Ekonomi / Property Rigths yaitu;

• Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli

• Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

• Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll


• Hak kebebasan untuk memiliki susuatu

• Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

e) Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights yaitu;

• Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan

• Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan

penyelidikan di mata hukum.

f) Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right yaitu ;

• Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan

• Hak mendapatkan pengajaran

• Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

2.3 HAM pada tataran global

Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM

,yaitu:

a. Ham menurut konsep Negara-negara Barat yaitu ;

1) Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak.

2) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas.

3) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia.

4) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.

b. HAM menurut konsep sosialis;

1) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat

2) Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada.

3) Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.


c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika:

1.Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya.

2.Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap

kepala keluarga

3.Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban

sebagai anggota masyarakat.

d.HAM menurut konsep PBB;

Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor

Roosevelt dan secara resmi disebut “ Universal Decralation of Human

Rights”.Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang

mempunyai:

Hak untuk hidup

Kemerdekaan dan keamanan badan

Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum

Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana

Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara

Hak untuk mendapat hak milik atas benda

Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

Hak untuk bebas memeluk agama

Hak untuk mendapat pekerjaan

Hak untuk berdagang


Hak untuk mendapatkan pendidikan

Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat

Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

2.4 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan

perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi,

sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di

pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai

dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan

HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan

pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum

internasional yang berlaku.Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan

korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.

Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak

diskriminatif dan konsisten.

Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-

2009 sebagai gerakan nasional

2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga

yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia

3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di

depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk

memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta

konsekuen

4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi

manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika

masyarakat dapat berjalan sewajarnya.


5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana,

Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.

6. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme

dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya.

7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara

serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.

8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan

hukum dan HAM.

9. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan.

10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka

mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan

biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

2.5 HAM dalam UUD 1945

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) secara jelas diatur dalam UUD 1945 yang

diamandemen. Tapi, bukan berarti sebelum itu UUD 1945 tidak memuat masalah HAM.

Hak asasi yang diatur saat itu antara lain hak tentang merdeka disebut pada bagian

pembukaan, alinea kesatu. Kemudian, hak berserikat diatur dalam pasal 28, hak memeluk

agama pada pasal 29, hak membela negara pada pasal 30, dan hak mendapat pendidikan,

terdapat pada pasal 31.Dalam UUD 1945 yang diamandemen, HAM secara khusus diatur

dalam Bab XA, mulai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya.

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Pasal 28 C :

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil

dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28 E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih

tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hendak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan

sikap, sesuai dengan hati nuruninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,


memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka

politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

(1)Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan. **)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apa pun. **)


(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

yang bersifat diskriminatif itu. **)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan

dituangkan dalam peraturan perundanganundangan. **)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis. **)

2.6 Implementasi Hak Asasi Manusia Yang Berasakan Pancasila

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Hak Asasi meliputi di dalam sila ini tercermin bahwa warga negara Indonesia bebas

memeluk agama yang di yakininya dan telah dibuat pasal kebebasan dalam memeluk

agama ,yakni pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa


2. Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Didalam sila ini berarti Hak Asasi Manusia dalam memeluk agama yang diyakininya

telah dibebaskan asal warganya menganut agama yang diakui oleh negara.Kewajiban

asasi meliputi Melaksanakan perintah dan larangan TYME menurut agama dan

kepercayaan masing-masing

2.Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Hak asasinya adalah sila ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dilandasi

sikap adil dan beradab.Ini tercermin dalam pasal 28i,yakni:

a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun.

b) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang

bersifat diskriminatif itu.

c) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.

d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

e) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Kewajiban asasinya adalah saling membantu, saling menolong dan bekerja sama

dengan sesame manusia

3.Sila Persatuan Indonesia


Yaitu sila yang dibuat agar seluruh rakyat Indonesia adalah suatu kesatuan dan bukan

merupakan bangsa yang terpecah belah. Didalam sila ini meskipun begitu banyak hak-

hak pribadi yang ingin digapai atau didapatkan seseorang tetapi persatuan masyarakat

Indonesia tidak boleh terpecah . Dan kewajiban asasinya adalah Mengutamakan

kepentingan umum atau bersama daripada kepentingan golongan,suku,agama,kelompok

atau kepentingan pribadi

4.Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan

Perwakilan

Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem dari rakyat

oleh rakyat untuk rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial. Ini berarti negara

Indonesia dipimpin oleh seorang presiden Dalam memilih seorang presiden diadakan

pemilu,maka dalam sila ini hak asasi manusia dalam mengelurkan pendapat dan bebas

memilih diakui. Kewajiban asasinya adalah Patuh dan taat kepada rambu-rambu hokum

dalam kehidupan demokrasi

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini menunjukan agar keadilan harus dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia

tanpa terkecuali.

Didalam sila ini kita kembali ke dalam pasal 28i,

a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

b) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa

pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu.

c) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.


d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah

e) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan

dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Kewajiban asasimya adalah

E. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan Hak Asasi

Manusia.

a) Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola

dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan

ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung

jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, kemuliaan, serta

menjaga keharmonisannya.

b) Pancasila memandang bahwa, hak asasi manusia dan kewajiban asasi

manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa

serta pengalaman kehidupan politik nasional.

c) Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan

diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak

kesejahteraan, yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.

d) Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh

pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan

Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.

e) Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak

asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan


melekat pada diri manusia, sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota

masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota masyarakat bangsa-bangsa

f) Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus

dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.

g) Bangsa dan Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait,

sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila

2.7 UU tentang HAM

Pengertian HAM, menurut UU 39/1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak yang

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia.Pemikiran-pemikiran yang mendasari lahirnya UU ini,

sebagaimana disebut pada bagian Umum Penjelasan Pasal demi Pasal, adalah sebagai

berikut:

a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya

b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan,

kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin

kelanjutan hidupnya;

c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia,

diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa

hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat

mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini

lupus);


d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang

satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak

asasi manusia bukanlah tanpa batas

e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan

apapun;

f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak

asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat

kewajiban dasar

g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan,

dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya

mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya

penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.


BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

HAM adalah Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap

manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak

kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansihak-hak

dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai

keinginan agar HAM-nya terpenuhi.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan

dilindungi oleh perundang-undangan RI dan undang undang yang mengatur tentang

HAM adalah UU no 39, dan setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh

seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam

pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui

hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan

HAM.

3.2 Saran-saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan

memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan

menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan

sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga

HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan

orang lain.


DAFTAR PUSTAKA

Bindar Gultom, 2010, Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia,

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Majda, El-Muhtaj. 2007. Hak Asa

Majda, El-Muhtaj. 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta:

Kencana

Muljono, Pudji (ed.), 2003, Hak Asasi Manusia (Suatu Tunjauan Teoritis dan aplikasi),

Jakarta: Restu Agung.

MuzaffPrasetyohadi, Wisnuwardhani, Savitri. 2008. Penegakan HAM Dalam 10 Tahun

Reformasi. Jakarta : Komnas HAM

Saraswati, L. G. dan Rocky Gerung, Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, 2006,

Jakarta: Filsafat-UI Press.

www.wikipedia.com


Makalah Pkn Hak Asasi Manusia Klmpk

Documents