Top Banner
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang diperbaharui maupun tidak diperbaharui. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Lingkungan dan manusia mempunyai keterkaitan yang erat. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas yang dilakukan manusia ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari- hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas 1
30

Makalah Pengelolaan Sda

Dec 05, 2014

Download

Documents

Risna Julianti
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Makalah Pengelolaan Sda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya

alam, berupa tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam

sumberdaya alam yang diperbaharui maupun tidak diperbaharui. Namun demikian

harus disadari bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan

dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas,

kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam

yang baik dan bijaksana.

Lingkungan dan manusia mempunyai keterkaitan yang erat. Hal ini dapat

terlihat dari aktivitas yang dilakukan manusia ditentukan oleh keadaan lingkungan di

sekitarnya. Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain

menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan

air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan

sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak

ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus pencemaran dan kerusakan

lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, air,

tanah serta kerusakan hutan yang tidak terlepas dari aktivitas manusia sehingga pada

akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun

eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung

lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang

menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang

dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan.

1

Page 2: Makalah Pengelolaan Sda

Hingga saat ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi

permasalahan pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup belum sepenuhnya

terealisasikan dengan baik. Dari uraian tersebut penulis ingin mengetahui kebijakan

seperti apa yang sesuai untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai

berikut :

1. Apa-apa saja permasalahan yang ada di bidang pengelolaan sumber daya

alam?

2. Pengertian dan penggolongan Sumber Daya Alam?

3. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam

mengatasi permasalahan dan pengelolaan lingkungan hidup?

4. Bagaimana peranan pemerintah seharusnya dalam menerapkan kebijakan

yang telah dibuat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari kajian dalam makalah ini adalah :

1. Mengetahui konsep Sumber Daya Alam

2. Mengetahui Penggolongan dari sumber daya alam.

3. Mengetahui cara pengelolaan Sumber Daya Alam yang baik.

4. Mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam

mengatasi permasalahan pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Mengetahui peranan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang dibuat.

2

Page 3: Makalah Pengelolaan Sda

BAB II

ISI

2.1 Pengertian Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai

kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di

sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja

seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh

dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan

dan banyak lagi lainnya.

2.2 Penggolongan Sumber Daya Alam

A. Sumber daya alam berdasarkan jenis :

Sumber Daya Alam Hayati / Biotik

adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup.

contoh : tumbuhan, hewan, mikro organisme, dan lain-lain

Sumber Daya Alam Non Hayati / Abiotik

adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati.

contoh : bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain

B. Sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan :

sumber daya alam yang dapat diperbaharui / renewable

yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat

dilestarikan.

contoh : air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain

3

Page 4: Makalah Pengelolaan Sda

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui / non renewable

ialah sumber daya alam yang tidak dapat di daur ulang atau bersifat hanya

dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah.

contoh : minyak bumi, batubara, timah, gas alam.

Sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya / unlimited

contoh : sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain lain.

C. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya:

Sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang

dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai

gunanya akan menjadi lebih tinggi.

contoh : hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain

Sumber daya alam penghasil energy adalah sumber daya alam yang dapat

menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di

muka bumi.

misalnya : ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi,

gas bumi, dan lain sebagainya.

2.3 Permasalahan Sumber Daya Alam.

DI SEKTOR MIGAS

- Masalah kebijakan tambang migas di Indonesia

Minyak dan Gas Bumi (Migas), diyakini banyak kalangan sebagai komoditi

tulang punggung ekonomi Indonesia hingga kini. Dilihat dari angka-angka, Migas

memang berkontribusi paling tinggi dibanding sektor lain pada pendapatan (yang

katanya) negara.

Kesalahan utama kebijakan dan orientasi pertambangan di Indonesia bermula

dari UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti

penandatanganan kontrak karya (KK) generasi I antara pemerintah Indonesia dengan

4

Page 5: Makalah Pengelolaan Sda

Freeport McMoran . Disusul dengan UU No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan. Sejak saat itu, Indonesia memilih politik hukum

pertambangan yang berorientasi pada kekuatan modal besar dan eksploitatif. Dampak

susulannya adalah keluarnya berbagai regulasi pemerintah yang berpihak pada

kepentingan pemodal. Dari kebijakan-kebijakannya sendiri, akhirnya pemerintah

terjebak dalam posisi lebih rendah dibanding posisi pemodal yang disayanginya.

Akibatnya, pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap perusahaan pertambangan

yang seharusnya patut untuk ditindak.

Berbagai kasus korupsi di dunia pertambangan belum satupun yang diusut

tuntas. Eufemisme justru sering digunakan untuk menyelamatkan Pertamina dari

tuduhan korupsi seperti kasus mis-manajemen yang diungkap pada Habibie. Selain

masalah korupsi, banyak masalah lain yang juga belum terungkap dalam

penambangan Migas. Misal saja, hak menguasai negara yang diberikan secara mutlak

pada PERTAMINA, proses lahirnya Production Sharing Contract (Kontrak Bagi

Hasil/PSC) antara PERTAMINA dengan perusahaan multinasional, rencana investasi

yang diatur oleh perusahaan multinasional.

Production Sharing Contrac (Kontrak Bagi Hasil/PSC) Dalam usulan RUU Migas,

pemerintah berkeinginan mengganti PSC dengan Kontrak Kerjasama, yang

menyerupai Kontrak Karya dalam pertambangan umum. Padahal semua tahu model

Kontrak Kerjasama ala Kontrak Karya, telah nyata-nyata merugikan bangsa yang

dikeruk hasil alamnya oleh perusahaan tambang. Perdebatan menjadi tereduksi oleh

bingkai penglihatan sistem kontrak, yang sangat diharapkan oleh investor.

Ancaman besarnya modal yang akan masuk pada industri migas di Indonesia, juga

menjadi tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Padahal, dilihat dari rencana

investasi yang sedang disiapkan oleh perusahaan multinasional dan campur tangan

mereka lewat lembaga-lembaga keuangan internasional dalam kebijakan negara,

adalah ancaman serius yang patut diperhatikan semua pihak. Perang saudara di

Angola adalah satu contoh terparah akan betapa buruknya intervensi perusahaan

multinasional pada keutuhan negara.

5

Page 6: Makalah Pengelolaan Sda

Isu lingkungan hidup merupakan isu yang sangat marjinal di kalangan politisi dan

pemerintah. Seolah-olah aktivitas industri migas dilakukan di wilayah hampa

kepemilikan dan kebal polusi. Padahal berbagai kasus menunjukan isu ini menjadi

pemicu lahirnya perlawanan rakyat, seperti kasus Aceh, Riau dan Kaltim. Kasus

Mobil Oil yang sudah lama disengketakan orang Aceh, masih juga belum cukup jadi

referensi bagi pengambil kebijakan untuk mengubah susbstansi dan perilaku

kebijakan. Negara secara semena-mena mereduksi perlawanan rakyat atas

ketidakadilan menjadi persoalan perimbangan keuangan semata.

DI SEKTOR KEHUTANAN

Kawasan hutan lindung/konservasi yang saat ini benar-benar sudah terancam

keberadaannya diantaranya hutan lindung Pulau Gag-Papua yang sudah resmi

menjadi lokasi proyek PT Gag Nickel/BHP, Tahura Poboya-Paneki oleh PT Citra

Palu Mineral/Rio Tinto, Palu (Sulteng) dan Taman Nasional Meru Betiri di Jember

Jawa Timur oleh PT Jember Metal, Banyuwangi Mineral dan PT Hakman. Belum

lagi ancaman terhadap kawasan konservasi lainnya yang hampir semuanya dijarah

oleh perusahaan tambang, seperti ; Taman Nasional Lore Lindu – Sulawesi tengah

oleh PT. Mandar Uli Minerals/Rio Tinto, Taman Nasional Kerinci Sebelat oleh PT.

Barisan Tropikal Mining dan Sari Agrindo Andalas; Kawasan Hutan lindung Cagar

Alam Aketajawe dan Lalobata, Maluku Tengah oleh Weda Bay Minerals; Hutan

lindung Meratus – Kalimantan Selatan oleh PT. Pelsart Resources NL dan Placer

Dome; Taman Nasional Wanggameti oleh PT. BHP; Cagar Alam Nantu oleh PT.

Gorontalo Minerals; dan Taman Wisata Pulau Buhubulu, oleh PT. Antam Tbk.

Terjadi perubahan luas kawasan hutan karena eksploitasi hutan tropis Indonesia

secara besar-besaran, dipacu dengan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan

Ketentuan Pokok Kehutanan. Sejalan itu pula, diterbitkan UU No. 1 Tahun 1967

tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang memberi ruang bagi para investor

menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya diikuti dengan berbagai kebijakan

6

Page 7: Makalah Pengelolaan Sda

yang memungkinkan para pengusaha besar kroni Orde Baru menguasai dan

membabat hutan untuk membesarkan modalnya, misalnya PP No. 21 Tahun 1970

tentang Pengusahaan Hutan, PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hutan Tanaman Industri,

dan peraturan lainnya yang secara nyata tidak berpihak kepada

Struktur penguasaan kekayaan sumber daya alam di Indonesia banyak didominasi

oleh pengusaha besar dengan kekuatan kapitalnya. Mereka dapat menguasai kawasan

hutan, lahan dan pertambangan serta mengeksploitasinya sampai jutaan hektar

luasnya dan puluhan tahun masa konsesinya. Sementara masyarakat setempat yang

hidupnya mengandalkan sumber daya lahan tersebut secara turun temurun sebelum

negara berdiri, nasibnya justru menjadi sengsara. Ketidakadilan distribusi penguasaan

sumber daya alam ini sebagai basis konflik sosial yang riil terjadi dalam kehidupan

rakyat. Ketimpangan pembangunan yang paling serius justru terjadi pada sub sektor

kehutanan, antara pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan rakyat.

Eksploitasi yang dilakukan para pemegang HPH sangat fantastis dalam rentang 10

tahun terakhir. Data memperlihatkan bahwa produksi kayu bulat mencapai 260,58

juta meter kubik, kayu gergajian 35,84 juta meter kubik, dan kayu lapis 98,052 juta

meter kubik. Di sisi lain, ekspor kayu lapis Indonesia dalam 5 tahun terakhir

mencapai 56,06 juta m3 dengan nilai devisa 18,73 milyar US$. Sayangnya, nilai

devisa itu tidak dinikmati oleh rakyat, tidak juga oleh Pemerintah Daerah. Studi

Walhi (1994) menunjukkan 85% keuntungan sektor kehutanan langsung dinikmati

oleh para pengusaha, sementar sisanya oleh Pemerintah Pusat. Tampak jelas bahwa

hasil eksploitasi bukan untuk rakyat. Indikator ini dapat dilihat dari tenaga kerja yang

terlibat dalam usaha perkayuan pada HPH terbilang sangat kecil, yakni hanya

153.438 orang pada tahun 1997. Sementara di pihak lain, ada sekitar 20 juta jiwa

rakyat yang mengharapkan hidupnya dari sumber daya hutan mengalami kemiskinan

yang berkepanjangan. Bahkan akibat kebakaran hutan dan lahan 1997-1998, mereka

mengalami proses pemiskinan antara 40-73 persen dibandingkan sebelum kebakaran.

7

Page 8: Makalah Pengelolaan Sda

Selama beberapa dasawarsa, penguasa Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi

dengan mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat yang

berkelanjutan. Sikap ini tidak lepas dari dukungan pemerintah negara-negara Utara,

program bantuan internasional dan perusahaan-perusahaan asing. Atas nama

pembangunan hutan dirusak dan laut, sungai dan tanah tercemar. Masyarakat harus

mengalah kepada HPH, HTI, pertambangan, pembangkit listrik dan proyek berskala

besar lainnya. Ironisnya, keuntungan yang diperoleh hanya dinikmati oleh segelintir

orang, kelompok elit yang kaya dan penanam modal internasional.

Contoh kasus permasalahan Sumber Daya Alam

Di Selat Madura, wilayah kecamatan Kenjeran Surabaya, pernah terdapat

aktivitas penambangan pasir laut. Aktivitas ini melibatkan sejumlah perusahaan.

Awalnya masyarakat tidak merasakan dampak signifikan dari pengerukan ini.

Namun, sejak PT Gora Gahana melakukan penambangan pasir laut, mereka mulai

merasakan dampak negatif aktivitas tersebut.

Dampak pertama yang mereka rasakan adalah kerusakan wilayah tangkap

ikan mereka yang dikenal dengan Petorosan. Nelayan Kedungcowek lazim memiliki

petorosan yang berfungsi untuk perangkap ikan yang dipasang di berbagai tempat di

wilayah laut Selat Madura.

Nelayan di wilayah Kedung Cowek dapat dibedakan menjadi tiga tipe

nelayan. Pertama, Nelayan Petorosan: nelayan yang mencari ikan dengan membuat

sejenis perangkap jaring yang dipasang pada beberapa kayu kelapa yang ditancapkan

ke dasar laut. Kedua, Nelayan Jala: yaitu nelayan yang mencari ikan dengan alat

jaring, dan Ketiga, Nelayan pencari Kerang: nelayan yang mencari kerang dengan

cara menyelam ke dasar laut. Nelayan tipe ketiga ini sangat bergantung dengan

kondisi tanah lumpur dan pasir didasar laut.

Beroperasinya PT Gora Gahana pada 1991 diawali dengan mempekerjakan

beberapa warga untuk membuat bagan sebagai alat mengukur ketebalan pasir yang

akan ditambang pada dua tahun sebelumnya. Warga tidak pernah dimintai

8

Page 9: Makalah Pengelolaan Sda

persetujuan aktivitas ini. Padahal wilayah operasi perusahaan meliputi area petorosan

milik warga. Dan untuk meminimalisir keresahan warga, perusahaan memberikan

kompensasi kepada sekitar 30 nelayan petorosan. Namun, inilah yang kemudian

semakin memicu kemarahan warga. Kapal perusahaan yang beraktivitas didatangi

dan dihentikan aktivitasnya. Jumlah nelayan petorosan yang sejumlah 100 orang dan

dengan tidak diberi penggantian secara merata membuat kecemburuan satu dengan

lainnya.

Pada tahun 2002 warga kembali mendengar adanya rencana penambangan

pasir oleh perusahaan yang sama, namun tanpa sebab yang jelas rencana ini tidak

terealisasi. Selanjutnya pada tahun 2005 terjadi kembali rencana penambangan.

Sosialisasi yang dilakukan, hanya pada tingkat kelurahan dan tidak diteruskan kepada

warga.

Trauma akan dampak penambangan pada puluhan tahun sebelumnya menjadi

dasar warga untuk menolak rencana ini. Namun, adanya peluang mendapatkan

sejumlah kompensasi dari perusahaan menjadikan beberapa nelayan mendukung

rencana ini.

Beberapa dampak yang dirasakan warga terkait dengan penambangan antara lain:

Pertama, populasi biota laut terutama ikan di Selat Madura menurun akibat

banyaknya tempat-tempat berkembang biak ikan yang rusak. Hal ini mengurangi

penghasilan karena jumlah ikan tangkapan yang menurun.

Kedua, Nelayan harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan ikan yang

membutuhkan biaya bahan bakar berlipat hingga 4 kali dari masa sebelumnya.

Ketiga, Nelayan harus masuk ke wilayah tangkap nelayan wilayah lain yang untuk itu

membutuhkan biaya keamanan bagi nelayan di wilayah lain.

Keempat, pengerukan mengakibatkan pasir tempat berkembang biak kerang menjadi

rusak karena baik pasir maupun kerangnya tersedot.

9

Page 10: Makalah Pengelolaan Sda

Kelima, petorosan banyak yang rusak. Padahal pembuatan satu petorosan menelan

biaya jutaan rupiah.

Keenam, hilangnya pasir laut mengakibatkan tergerusnya tanah permukiman yang

berbatasan langsung denga laut. Sekurangnya empat juta rupiah dikeluarkan oleh

warga dusun Nambangan dan Cumpat untuk memperbaiki tanggul.

2.4 Pengelolaan dan Kebijakan dalam Mengatasi Permasalahan SDA

Lingkungan sebagai system sumber daya alam digunakan untuk 5 macam

kiblat layanan pokok:

1. Bertujuan ekstraktif (penggalian dan penambangan)

2. Sumber masukan untuk proses produksi hayati

3. Menyediakan ruang

4. Sumber daya gen dan cagar peninggalan alam

5. Sanitasi dan Penyehatan

Kiblat layanan ini bermacam-macam ini saling meniadakan menurut

pendudukan ruang. Ketiadaan kompabilitas ruang antar kiblat layanan menjadi akar

perbenturan penggunaan lingkungan yang sering kali berkembang menjadi sangat

sengit, mengarah kepembangunan wilayah yang tidak berkelanjutan . Persaingan

ruang bahkan timbul pula antar bentuk pengguna didalam kiblat layanan yang sama

misalnya antara pertanaman pangan dan hutan , antar perumahan dan kawasan

industri.

Untuk meredakan perbenturan kepentingan manfaat lingkungan berkiblat

kepada 4 asas :

1. Kemantapan

2. Kefaedahan optimum bagi berbagai kepentingan dengan imbangan adil.

3. Keterpaduan pengembangan menurut konsep saling bernasabah antar bagian

lingkungan, membentuk suatu persinambungan khususnya antara bagian

10

Page 11: Makalah Pengelolaan Sda

huluu yang berlaku sebagai daerah atasan dan bagian hilir yang berlaku bagi

daerah bawahan

4. Kelangsungan fungsi lindung dan produksi secara berkelanjutan berdasarkan

kompatibilitas kinerja.

Kebutuhan akan layanan yang hendaknya di jalankan oleh lingkungan dapat

berbeda daritempat ke tempat, dan dari waktu ke waktu. Perbedaan antar tempat

sebagainya ditentukan oleh pandangan terhadap lingkungan dan sebagainya lagi

ditentukan oleh apa yang disebut loka kesempatan (locus of opportunities), yaitu

pilihan-pilihan yang tersediakan sehubungan dengan suatu pendapatan tertentu.

Kesesuaian karena sa\saran ekonomi , keinginana social dan aspirasi politik

bergantung pada waktu. Maka penggunaan lingkungan merupakan suatu konsep

dinamis mengenai pendudukan lingkungan untuk suatu maksud tertentu, yang

spesifikasinya bermatra ruang dan waktu. Fakta ini perlu diperhatikan pengelolaan

lingkuangan.

Penggunaan lingkungan dapat dipahami sebagai suatu pengaturan keruangan

atau ketentuan mengenai pendudukan lingkuangan. Pertanaman lorong waduk untuk

memasok air untuk irigrasi kepada daerah bawahannya , dan jalur-jalur hijau ,adalah

contoh pengaturan ruangan penggunaan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan tidak lain dari pada pengelolaan sumber daya secara

terpadu. Sifat sumber daya menurut bahan penyusunnya dan menurut perilakunya

pada penggunaan perlu diperhatikan dalam menetapkan cara pengelolaan lingkungan

yang memadai. Oleh karena macam ,ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang

ada disuatu wilayah dapat berbeda dengan yang ada diwilayah lain, dan karena

kepentingan suatu sumber daya dapat berubah dari waktu ke waktu, sistem

pengelolaan lingkungan perlu memiliki kekhasan waktu dan ruang.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan

dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut

dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang

11

Page 12: Makalah Pengelolaan Sda

didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut

mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan

lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta

pendanaan. Keterkaitan dan keseluruhan aspek lingkungan telah memberi

konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak

dapat berdiri sendiri, akan tetapi berintegrasi dengan seluruh pelaksanaan

pembangunan.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan, memiliki tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut membuat pembangunan memiliki

beberapa kelemahan, yang sangat menonjol antara lain adalah tidak diimbangi

ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan

yang semestinya dalam mengelola usaha atau kegiatan yang mereka lakukan,

khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan

permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak

Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan dan

penegakan sistem hukum serta upaya rehabilitasi lingkungan. Menurut Kantor

Menteri Negara Lingkungan Hidup (1997), kebijakan daerah dalam mengatasi

permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan

hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat

meliputi :

Regulasi Perda tentang Lingkungan.

Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.

Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan

Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan

lingkungan hidup.

12

Page 13: Makalah Pengelolaan Sda

Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan

stakeholders

Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.

Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.

Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitas

yang disebabkan oleh tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering

diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi juga menimbulkan konflik sosial

maupun konflik lingkungan. Permasalahan yang terjadi tersebut memerlukan

perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup yang secara umum telah

diatur dengan Undang-undang No.4 Tahun 1982.

Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaannya berbagai ketentuan

tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang

Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup

diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang

berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang No 4 Tahun

1982 diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya.

Undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi

lingkungan hidup dan ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal

ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi secara sektoral

dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan

bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th

2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang kehutanan, UU No. 24 Th

1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan

13

Page 14: Makalah Pengelolaan Sda

Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun

Keputusan Gubernur

2.5 Peranan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang dibuat

Pemanfaatan SDA secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek

pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan

hidup yang pada akahirnya akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan

semua penduduk di Indonesia. Oleh karena peran pemerintah dalam memberikan

kebjakan tentang peraturan pengelolaan SDA menjadi hal yang penting sebagai

langkah menjaga SDA yang berkelanjutan.

Kebijakan yang di buat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk

dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah

memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya oleh

masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup

memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada

daerah:

Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Memerlukan peranan lokal dalam mendesain kebijakan.

Membangun hubungan interdependensi antar daerah.

Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004

dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih diprioritaskan

di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit

PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya

alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

14

Page 15: Makalah Pengelolaan Sda

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi

yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan

hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran

yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi

sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai

dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap

daerah.

2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi

Sumber Daya Alam.

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan

pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya

alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan

berkelanjutan. Sasaran lain dalam program ini adalah terlindunginya kawasan-

kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak

terkendali dan eksploitatif

3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam

upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas

lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta

kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas

lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup

yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

15

Page 16: Makalah Pengelolaan Sda

4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem

hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk

mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang

efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang

sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat

hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan

konsisten.

5. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam

dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan

pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana

bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi

lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,

perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Dari penjelasan di atas sebaiknya peran pemerintah tidak hanya sebagai

pembuat kebijakan (legislatif) dan pengontrol saja, tetapi ada beberapa hal yang

seharusnya dilakukan pemerintah :

1. Melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan, dengan

mendukung serta memberikan dana bagi institusi atai individu yang melakukan

pembaharuan teknologi tersebut. Misalnya teknologi Biogas, Biopori, dan

minyak biji jarak.

2. Mengajak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan

SDA untuk ikut serta menjaga SDA yang ada, dengan mendorong mereka

16

Page 17: Makalah Pengelolaan Sda

melakukan corporate sosial responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab

terhadap eksploitasi SDA yang dilakukan, dengan membuat UU perihal

kewajiban perusahaan melakukan CSR.

3. Mengkampayekan Cinta Indonesia Cinta Lingkungan, seperti buang sampah

pada tempatnya, tentunya dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar (tanpa

pandang levelitas).

4. Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek

masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan

serta memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan.

5. Meningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) seperti

pengetahuan serta keteranpilan SDM dalam pengelolaan dan pengembagan

program CSR.

17

Page 18: Makalah Pengelolaan Sda

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai

kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di

sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja

seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh

dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan

dan banyak lagi lainnya.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan

dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut

dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang

didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Pemerintah sebagai lembaga formal yang mengatur tata kelola persediaan

SDA yang ada di Indonesia menjadi hal yang penting sebagai landasan menjaga

keseimbangan dimasa yang akan datang, dengan menetapkan kebijakan serta UU

yang tepat agar tercapainya pengelolaan SDA yang berkelajutan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup (1997) sebagai pihak dari pemerintah,

membuat kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup

18

Page 19: Makalah Pengelolaan Sda

khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu

permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :

Regulasi Perda tentang Lingkungan.

Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.

Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan

Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan

lingkungan hidup.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan

stakeholders

Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.

Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.

Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peran pemerintah dalam hal ini, disamping membuat serta menetapkan

kebijakan dan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA yang 

berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan kapasitas persediaan SDA di masa yang

akan datang, sebaiknya juga menjadi aktor yang mengkampanyekan serta

mendukung, dalam hal ini memberikan dana bagi institusi atau individu yang

memperbaharui teknologi ramah lingkungan.

3.2 Saran

Dalam melakukan pemamfaatan Sumber Daya Alam, seperti eksploitasi dan

pengolahan melalui pabrik, manusia sebaiknya membuat sebuah perencanaan yang

baik dan memperhatikan semua sisi. Terutama, dampak dari aktivitas kita terhadap

lingkungan, keseimbangan ekologi, dan bahkan aspek sosial dan budaya masyarakat

19

Page 20: Makalah Pengelolaan Sda

di sekitar aktivitas yang kita lakukan. Kita harus mempersiapkan dengan sebail

mungkin serta harus bertanggung jawab terhadap kemungkinan terburuk yang akan

terjadi akibat aktivitas kita sebagai pengelola Sumber Daya Alam.

DAFTAR PUSTAKA

1. http://trit0824.student.ipb.ac.id/2010/06/20/analisis kebijakan pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. http://organisasi.org/

pengertian_sumber_daya_alam_dan_pembagian_macam_jenis-nya_biologi.

3. http://www.blogtopsites.com/outpost/692cad03dd0c62f24844e33bdc094723 .

20