Makalah Pelelangan

1

BAB I

PENDAHULUAN

a.1 Latar Belakang

Lelang atau tender adalah penawaran pekerjaan kepada Kontraktor atau

Konsultan untuk mendapatkan penawaran bersaing sesuai spesifikasi dan dapat

dipertanggung jawabkan. Salah satu tahapan yang mutlak harus dilalui dalam proses

pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah adalah tahapan pembukaan dokumen

penawaran. Acara pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara resmi dalam

suatu acara yang disaksikan oleh semua peserta lelang karena dokumen tersebut

merupakan penentu dalam persaingan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.

Acara pembukaan penawaran selalu menjadi perhatian semua peserta lelang karena

dalam acara inilah panitia pengadaan barang/jasa pemerintah membeberkan seluruh

data-data yang terdapat dalam setiap dokumen penawaran kepada seluruh peserta

lelang.

Dengan mengetahui setiap informasi yang terdapat dalam dokumen penawaran

peserta lainnya, maka secara tidak langsung para peserta lelang dapat mengawasi

panitia pengadaan barang/jasa dalam melakukan proses evaluasi dokumen

penawaran tersebut. Dengan demikian proses penentuan pemenang lelang menjadi

terbuka dan bebas dari kecurangan. Karena itulah, meskipun tidak ada kewajiban

untuk hadir dalam acara pembukaan penawaran, setiap peserta lelang selalu berusaha

untuk hadir dalam acara tersebut. Tata cara pembukaan dokumen, siapa saja yang

diperkanankan hadir, serta dokumen apa saja yang harus dibuka pada acara tersebut

telah diatur dalam Peraturan Presiden R.I nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Pemasaran merupakan suatu fungsi yang meliputi sejumlah aktivitas dalam

menukarkan jasa perusahaan konstruksi untuk keuntungan ekonomis. Menurut

konsep pemasaran modern, fokus aktivitas tersebut adalah pelelangan, dan mengalir

kembali kepada kontraktor yang kemudian dapat merencanakan cara untuk

memenuhi kebutuhan tersebut. Penawaran bersaing (competitive bidding) adalah

2

jenis lain dari pricing dalam istilah pemasaran. Dalam penawaran bersaing, setiap

penawar pada suatu kontrak tertentu harus menyerahkan semua dokumen penawaran

yang masih dapat dipertanggungjawabkan (lowest, responsive, dan responsible)

sebagai pertimbangan untuk memenangkan tender tersebut.

a.2 Rumusan Masalah

a) Apakah Pengertian Pelelangan ?

b) Apakah Tujuan Pelelangan ?

c) Bagaimana cara melakukan pelelangan ?

a.3 Tujuan

a) Agar mahasiswa tau apa itu pelelangan

b) Agar mahasiswa tau apa tujuan pelelangan

c) Agar mahasiswa tau cara melakukan pelelangan

3

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pelelangan

Pelelangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan

barang / jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedian barang / jasa

yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah

ditetapkan dan diikuti oleh pihak – pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia

terbaik ( Wulfram I. Ervianto, manajemen proyek konstruksi hal 49 )

2.2 . Macam Pelelangan

Macam – Macam pelelangan, proses pengadaan barang atau jasa dalam proyek

konstruksi yang menggunakan pelelangan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu

pelelangan langsung dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya, kedua macam pelelangan

tersebut sama, hanya ada sedikit perbedaan dalam hal peserta lelang. Dalam pelelangan

umum, semua penyedia jasa yang memenuhi syarat dapat ikut dalam pelelangan, sedangkan

dalam pelelangan terbatas yang diizinkan ikut adalah penyedia barang/jasa yang diundang

oleh pengguna jasa. Pemilihan macam pelelangan pada umumnya tergantung pada besar

kecilnya bangunan, tingkat kompleksitas bangunan. Besar/kecilnya biaya bangunan, jangka

waktu pelaksanaan pekerjaan. (Wulfram I. Ervianto, manajemen proyek konstruksi hal 51 )

2.3. Prinsip Dasar Pelelangan

Proses pengadaan perusahan jasa konstruksi ini diatur oleh keputusan presiden terutam

digunakan dilingkungan proyek pemerintah. Prinsip dasar pelelangan adalah

Efisiensi , berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana

dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu

sesingkat – singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Efektif, berarti prngadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah

ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai sasaran

yang ditetapkan.

4

Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia

barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dialakukan melalui persaingan yang sehat

di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa

termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,

penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia

barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas dan umumnya.

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia

barang/jasa yang tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepda pihak tertentu,

dengan cara atau alasan apapun.

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi

kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai

prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pemilihan penyedi barang/jasa pemborong/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan

melalui metode pelelangan umum.

Pelelangan Umum, adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan

secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha

yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pelelangan terbatas, dapat dilaksanakan apabila dalam hal jumlah penyedia

barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang

kompleks, dengan cara mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan

pengumuman resmi dengan mencantum penyedia barang atau jasa yang telah diyakini

mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang

memenuhi kualifikasi.

Pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan

membandingkan sebanyak – banyaknya penawaran sekurang – kurangnya 3

5

penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan

negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui

internet. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan manakala metoda pelelangan umum

atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.

Penunjukan langsung, metoda ini dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan

keadaan khusus terhadap 1 penyedia barang/jasa. Pemilihan penyedia barang/jasa

dapat dilangsungkan dengan cara melakukan negosiasi, baik secara teknis maupun

biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat

dipertanggungjawabkan.

Swakelola, adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan awasi

sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borong tenaga.

Swakelola dapat dilakasanakan oleh pangguna barang/jasa, instansi pemerintah,

kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Jenis pekerjaan

yang memungkinkan dilaksanakan secara swakelola diantaranya adalah

a) pekerjaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya

manusia instansi pemerintah yang bersangkutan.

b) pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang atau jasa yang

bersangkutan.

c) pekerjaan untuk proyek percontohan yang bersifat khusus untuk

pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh

penyedia barang/jasa.

Paket lelang jasa konstruksi terdiri dari dokumen lelang dan rancangan kontrak, yang dirinci

sebagai berikut

Surat Undangan untuk Mengikuti Lelang disurat ini dijelaskan pula jadwal kapan

jawaban harus diterima, kemungkinan kunjungan ke lokasi proyek, dan lain – lain.

Kerangka Acuan Penjelasan perihal latar belakang proyek, tujuan dan lingkup jasa

konstruksi, produk – produk yang harus dihasilkan, dan jangka waktu

penyelenggaraan konsultasi.

6

Ringkasan kriteria Seleksi Dalam dokumen lelang diikutsertakan ringkasan kriteria

seleksi agar para peserta memahami aspek yang akan dianalisis berikut nilai atau

bobotnya terhadap butir – butir pokok.

Format Proposal hal ini adalah serangkaian pertanyaan dan informasi yang disusun

dalam format tertentu. Jawaban dan tanggapan atas pertanyaan tersebut akan menjadi

dasar penilaian proposal yang diajukan peserta lelang

Rancangan Kontrak Disamping dokumen – dokumen tersebut diatas, pada dokumen –

dokumen lelang dilampirkan pula rancangan kontrak yang nantinya akan

ditandatangani oleh pemenang lelang dan pemakai jasa konsultan. Di lampirkan

rancangan kontrak dipaket lelang dimaksudkan agar para peserta berkesempatan

mempelajari pasal – pasalnya. Hal ini akan banyak membantu memberikan masukan

dalam rangka menyiapkan proposal. ( Imam Soeharto, studi kelayakan proyek industri,

erlangga, hal 417 )

2.4. Penetapan Pemenang Lelang

Selesai membuat Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ), kemudian panitia lelang

mengadakan rapat untuk menentukan pemenang lelang. Panitia akan menentapkan calon

pemenang lelang yang dianggap akan memberikan keuntungan bagi negara, maksudnya :

Calon pemenang lelang dianggap dapat memberikan keuntungan secara finansial pada

negara karena menawarkan harga pekerjaan yang berada di bawah pagu dana yang

telah ditentukan.

Calon pemenang lelang dianggap sebagai perusahan jasa konstruksi yang telah

memiliki pengalaman memadai untuk mengerjakan proyek dimaksud, memiliki

reputasi baik ( tidak termasuk daftar hitam perusahan ), memiliki kemampuan

keuangan yang memadai, memiliki peralatan yang lengkap dan sebagainya.

( Suparyakir, Pelelangan Jasa Konstruksi, hal 20)

2.5. Pengumuman Pemenang

7

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 ( apabila ada ) kepada

masyarakat di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi

yang memuat sekurang – kurangnya :

Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS

Nama dan alamat penyedia

Harga penawaran terkoreksi

Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )

Hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi ( Hendra Susanto &

Hediana Makmur, Auditing Proyek – Proyek Konstruksi, hal 60 )

2.6. Sumber Hukum Pelelangan

Pelaksanaan pelelangan di Indonesia diatur oleh keputusan Presiden Republik

Indonesia tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Keppres tentang

Pelaksanaan APBN ). Keppres yang mengatur pengadaan barang dan jasa telah beberapa kali

mengalami penyempurnaan, contohnya Keppres No.14 A Tahun 1980, tanggal 14 April 1980

di sempurnakan menjadi Keppres No. 18 Tahun 1981, tanggal 5 Mei 1981. Tahun anggaran

1984/1985 telah dikeluarkan Keppres No.29 Tahun 1984, tanggal 21 April 1984 sebagai

pengganti Keppres No.14 A Tahun 1980 dan Keppres No.18 Tahun 1981. Kemudian

disempurnakan kembali dengan keluarkannya Keppres No.16 Tahun 1994 dilanjutkan

Keppres No.6 Tahun 1999, Keppres No.18 Tahun 2000 dan terbaru Keppres No.80 Tahun

2003. Jika dilihat dari isi dan jiwanya, Keppres 18 Tahun 2000 telah menunjukan sikap

reformis yang sejak lama didambakan oleh kalangan industri kontruksi. Salah satunya adalah

masalah “kesetaraan” antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Istilah “pemberi tugas” yang

bernuansa diskriminatif sudah tidak digunakan lagi dan selanjutnya disebut pengguna jasa,

sedangkan untuk konsultan/kontraktor digunakan istilah “penyedia jasa”. Dalam salah satu

ketentuannya, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa dapat terkena sanksi jika menyalahi

ketentuannya sehingga tidak ada lagi istilah warga negara kelas 1,2 dan 3. Sikap reformis

yang kedua adalah adanya peran yang besar bagi asosiasi (perusahaan atau profesi) untuk

melakukan sertifikasi perusahaan atau tenaga ahli yang bergerak di bidangnya. ( Wulfram I.

Ervianto, manajemen Proyek Konstruksi, hal 52-53 )

BAB III

8

PERMASALAHAN

1) Bagaimanakah cara menyusun dokumen Penawaran besesrta cara penyerahan

dokumen penawaran ?

2) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan lelang di lapangan dengan teori ?

3) Pelanggaran yang terjadi saat proses pelelangan ( tander )

4) Bagaimana cara untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan

dalam tender ?

5) Cara mengatasi kecurangan dalam pelelangan dan sangsinya

9

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Cara Menyusun dan Penyerahan Dokumen penawaran

Dokumen penawaran yaitu dokumen yang berisi surat penawaran lengkap dan

persyaratan administrasi dan teknis yang disusun oleh peserta lelang syarat syarat

dokumen penawaran yaitu :

1. Memenuhi ketentuan administrasi.

2. Bermaterai cukup.

3. Bertanggal dan ditandatangani.

4. Diajukan dalam sampul tertutup.

5. Harga penawaran dalam surat berupa angka dan huruf jelas.

Cara penyerahan dokumen penawaran harus dicantumkan dalam dokumen lelang. Ada

3 cara penyerahan dokumen penawaran dari peserta kepada panitia lelang, yaitu :

1. System satu sampul

keseluruhan dokumen penawaran, yang mencakup surat penawaran dan

persyaratan, dimasukkan ke dalam satu sampul.

2. System dua sampul

Sampul Pertama berisi persyaratan administrasi dan teknis, dan pada

sampul ditulis Data Administrasi dan Teknis.

Sampul Kedua berisi perhitungan harga penawaran dan, dan pada

sampul ditulis Data Harga Penawaran.

Kedua sampul tersebut dimasukkan dalam satu sampul lain yang

disebut Sampul Penutup.

3. System dua tahap

Tahap I : Peserta hanya memasukkan sampul pertama yang berisi

persyaratan administrasi dan teknis. Setelah dilakukan evaluasi oleh

panitia pelelangan dan dinyatakan lolos, maka dilakukan tahap II.

Tahap II : Peserta yang lolos tahap I memasukkan sampul kedua yang

berisi harga penawaran sesuai waktu yang ditentukan.

10

4.2 Kesesuaian pelaksanaan lelang di lapangan dengan teori

Pelaksanaan pelelangan sesuai denga teori apa bila sesuai dengan Tata Cara dan

Proses Pelelangan Tender sebagai berikut :

Perencanaan pekerjaan yang akan dilelang.

Dokumen pekerjaan yang akan dilelang.

Meliputi :

a. Gambar pelaksanaan secara detail.

b. BQ (Bill Quantity ).

c. Spesifikasi teknis.

Keterangan bahan yang akan dipakai ( merek / speak )

Ketentuan pekerjaan ( Schedule )

d. R.K.S

Koordinasi intern owner membahas pekerjaan yang akan dilelang.

a. Tim perencana ( User )

b. Tim pengadaan ( Purchasing )

c. Tim audit ( Budget Control )

d. Tim keuangan

Tim diatas disebut MANAJEMENT

Undangan tender ke kontraktor.

Rapat tender owner ( User )dn kontraktor anutzuizing ( penjelasan tender ).

a. Masalah administrasi

Bentuk kontrak yang akan dibuat.

System pembayaran.

Waktu pelaksanaan pekerjaan.

Usulan kontraktor.

b. Survey lapangan

Pencocokan gambar dengan kondisi lapangan yang akan

dilaksanakan dan pehitungan ulang BQ akhir antara kontraktor

peserta tender dengan pemberi tugas dan dibuatkan berita acara

Anutzuzing untuk acuan pembuatan kontrak.

Penawaran harga dari kontraktor.

Undangan negosiasi tender.

Buka tender ( menentukan pemenang pekerjaan ).

Pembuatan berita acara negosiasi dan penunjukan pemenang.

11

Pembuatan kontrakkerja ( SPK, perjanjian kerja sama atau PO ).

4.3 Pelanggaran / persengkongkolan dalam pelelangan

PEMBERIAN SUAP / SOGOK ( BRIBERY )

Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, dan janji untuk

melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat membawa untung terhadap diri

sendiri atau pihak lain, yang akan yang berhubungan dengan jabatan yan

dipegangnya pada saat itu.

PENGGELAPAN ( EMBEZZLEMENT )

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi

kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang

milik negara, oleh pejabat publik maupun swasta.

PEMALSUAN ( FRAUD )

Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau

organisasi, dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri

maupun orang lain.

PEMERASAN ( EXTORTION )

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang

atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan

ancaman fisik ataupun kekerasan.

PENYALAHGUNAAN JABATAN ATAU WEWENANG ( ABUSE OF

DISCRETION )

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan tindakan

yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara

bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

PILIH KASIH ( FAVORITISME )

12

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan

keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama, dan golongan yang bukan kepada

alasan objektif, seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme

kerja.

MENERIMA KOMISI ( COMMISION )

Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai, dalam bantuan

uang, saham, fasilitas, barang, dll, sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan

atau hubungan bisnis dengan pemerintah.

NEPOTISME ( NEPOTISM )

Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota

partai politik yang sepaham, dalam penunjukkan atau pengangkatan staf, panitia

pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.

KONTRIBUSI atau SUMBANGAN ILEGAL ( ILLEGAL CONSTRIBIMON )

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang

berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dan

hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah.

PERTENTANGAN KEPENTINGAN/MEMILIKI USAHA SENDIRI (

INTERNALTRADING )

Melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik

pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan

yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.

4.4 Cara mengetahui adanya persengkongkolan

Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender, berikut

dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yangn sering dijumpai pada pelaksanaan

tender. Perlu diperhatikan bahwa, halhal berikut ini merupakan indikasi

persekongkolan, sedangkan bentuk atau perilaku persekongkolan maupun ada

tidaknya persekongkolan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim

Pemeriksa atau Majelis KPPU.

1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi:

13

a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang

secara terbuka.

b. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan

barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat

disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.

c. Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu

yang dapat mengikuti/melaksanakannya.

d. Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang / jasa

e. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar

lelang.

f. Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dandiikuti.

2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain meliputi:

a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga

mudah dipengaruhi.

b. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.

c. Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.

3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang,

antara lain meliputi:

a. Persyaratan untuk mengikuti prakualififasi membatasi dan/ atau mengarah

kepada pelaku usaha tertentu.

b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi,

merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan

ditender atau dilelangkan.

c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman

tender/lelang.

d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak

atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

e. Panitia memberikan perlakukan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.

f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra- kualifikasi dan tidak

diberitahukan kepada semua peserta.

14

g. Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi

pekerjaan maupun pihak lain Persekongkolan dalam Tender dan ConToh kasus

yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).

4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti

tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara lain

meliputi adanya persyaratan tender/ lelang yang mengarah kepada pelaku usaha

tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan

yang harus dipenuhi.

5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain

meliputi:

a. Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.

b. Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak

lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap

diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu.

c. Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang

sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada

papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan

jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang

diinginkan.

d. Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang

sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan

oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang.

6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/ lelang, antara lain

meliputi:

a. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta

tender/lelang.

b. Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas.

c. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh

calon peserta tender/lelang.

15

d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-

tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak

diumumkan secara terbuka.

7. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga

dasar lelang, antara lain meliputi:

a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu

produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.

b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha

tertentu.

c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan

yang tidak jelas dan tidak wajar.

8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang, antara

lain meliputi:

a. Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan

cenderung ditutupi.

b. Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas

sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.

c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang

seharusnya diberikan secara terbuka.

d. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan

Panitia.

9. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak

penawaran tender/lelang, antara lain meliputi:

a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.

b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan

penawaran peserta tender/lelang yang lain.

c. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak

mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.

d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum

memasukkan penawaran.

16

e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara

tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.

10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang,

antara lain meliputi:

a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta

tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.

b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga

tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.

c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.

d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda

mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang

logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang

tertentu.

f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.

g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.

h. Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.

i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan

penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang

sebelumnya.

11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain

meliputi:

a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak

diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan,

misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan

melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.

b. Tanggal pengumuan tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.

c. Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan

giliran yang tetap.

d. Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus

menerus di wilayah tertentu.

17

e. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang

tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang

tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.

12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain meliputi:

a. Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang.

b. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi.

13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/ lelang dan

penandatanganan kontrak, antara lain meliputi:

a. Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses

sanggahan diselesaikan.

b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/ lelang mengalami penundaan

tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.

d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal- hal penting yang

seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.

e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.

f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat

dijelaskan.

14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, antara

lain meliputi:

a. Pemenang tender/lelang mensub-contractkan pekerjaan kepada perusahaan lain

atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut.

b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal,

tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan

yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

18

4.5 Sangsi kecurangan saat pelelangan

Sesuai Pasal 47 UU No. 5/1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22, berupa:

1. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti

menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak

sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 47 ayat (2) butir c); dan/atau

2. penetapan pembayaran ganti rugi ( pasal 47 ayat (2) butir f); dan/ atau

3. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

(pasal 47 ayat (2) butir g).

Terhadap pelanggaran pasal 22 juga dapat dikenakan hukuman pidana pokok

sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 5/1999 berupa:

1. pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah),

atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (pasal

48 ayat (2)).

2. pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana

kurungan pengganti denda selama- lamanya 3 (tiga) bulan (pasal 48 ayat (3)),

dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan alat bukti yang

diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa,

menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau

pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2).

Terhadap pidana pokok tersebut, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan terhadap

pelanggaran pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 5/1999 berupa:

1. pencabutan izin usaha, atau

2. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran

terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau

3. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya

kerugian pada pihak lain.

Terhadap persekongkolan dalam tender yang melibatkan Pegawai atau Pejabat

Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau Swasta), maka

19

untuk menegakkan hukum persaingan KPPU menyampaikan informasi tentang

persekongkolan tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau

Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil

tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

20

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Lelang atau tender adalah penawaran pekerjaan kepada Kontraktor atau

Konsultan untuk mendapatkan penawaran bersaing sesuai spesifikasi dan dapat

dipertanggung jawabkan. Salah satu tahapan yang mutlak harus dilalui dalam

proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah adalah tahapan pembukaan

dokumen penawaran.

pelelangan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pelelangan langsung

dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya, kedua macam pelelangan tersebut sama,

hanya ada sedikit perbedaan dalam hal peserta lelang.Proses Pelelangan Tender

adalah sebagai berikut :

Perencanaan pekerjaan yang akan dilelang.

Dokumen pekerjaan yang akan dilelang.

Koordinasi intern owner membahas pekerjaan yang akan dilelang.

Undangan tender ke kontraktor.

Rapat tender owner ( User )dn kontraktor anutzuizing ( penjelasan tender ).

Penawaran harga dari kontraktor.

Undangan negosiasi tender.

Buka tender ( menentukan pemenang pekerjaan ).

Pembuatan berita acara negosiasi dan penunjukan pemenang.

Pembuatan kontrakkerja ( SPK, perjanjian kerja sama atau PO ).

5.2 Saran

Saat ingin melakukan pelelangan setidaknya buatlah dokumen pelelangan

dengan jelas agar peserta lelang tidak kebingungan dengan persyaratannya.

Pemilihan pemenang peserta lelang berdasarkan kriteria yang memenuhi.

Hindarilah persengkongkolan dalam pelelangan

Hindarilah kecurangan dalam pelelangan.

21

DAFTAR PUSTAKA

Dani, hasan dan Mas suryoto, 2003, Manajemen Proyek I, Unipres Surabaya; Surabaya.

http://maysjida-nurdin.blogspot.com/2014/01/makalah-pelelangn-umum.html?m=1

https://jefrihutagalung.wordpress.com/2010/09/28/proses-lelang/

https://scmittelkom.wordpress.com/2011/12/14/tata-cara-dan-proses-pelelangan-tender/

Soeharto, iman, 1997, Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional, Eirlangga ; Jakarta.