Top Banner
MAKALAH PANCASILA (TATA CARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) OLEH : KELOMPOK V FARMASI A A.TENRI RAWE DINI AMALIA HAIRIL ANWAR ODDING M.AMHAR JAMIL NISFAH HASIK RADEN DWI SAPUTRI SRI HANDRIYANI HR NURUNG WAHYUNI JURUSAN FARMASI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
37

Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

Feb 07, 2016

Download

Documents

pancasila
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

MAKALAH PANCASILA

(TATA CARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA)

OLEH :

KELOMPOK V FARMASI A

A.TENRI RAWE

DINI AMALIA

HAIRIL ANWAR ODDING

M.AMHAR JAMIL

NISFAH HASIK

RADEN DWI SAPUTRI

SRI HANDRIYANI HR NURUNG

WAHYUNI

JURUSAN FARMASI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

SAMATA-GOWA

2014

Page 2: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang dengan rahman dan rahimNya kepada

kita sebagai makhlukNya, masih memberi izin kepada akal untuk berfikir, mata

untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk menulis dan kaki untuk

melangkah. Sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini sesuai dengan

waktunya.

Makalah dengan judul IMAN DAN TATA NILAI RABBANIYAH,

yang kami susun ini adalah salah satu tugas pada mata kuliah Aqidah akhlak

sebagai tugas kelompok.

Kami menyadari bahwa makalah yang kami susun ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, kami meminta saran dan kritik dari semua pihak,

umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi teman-teman dan dosen mata kuliah

yang bersangkutan.

Gowa, 01 mei 2014

Penulis

Page 3: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………………….

Daftar Isi…………………………………….…………………………….…....

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang……….……………..………………………………....

B. Rumusan Masalah

Bab II Pembahasan

A. Pengertian Pemilihan Umum…................................................

B. Tujuan Pemilihan Umum……………………………....…….............

C. Asas-Asas Dalam Pemilihan Umum…………………………………….

D. Jenis-Jenis Pemilihan Umum…………………………………………....

E. Sistem Pemilihan Umum………………………………………………..

F. Sistem Pemilihan Umum Yang Baik dan Benar………..……………

G. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia………………………..….

Bab III Penutup

A. Kesimpulan…………………………………….....…………………….….

B. Kritik dan Saran…………………………………………………………….

Daftar Pustaka………………………………….………….........................

Page 4: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses

pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai

dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam

pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan

ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap

warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan

kenegaraan

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak

pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk

pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk

memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah

proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk

pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus

berubah. Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang superketat

terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para

wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada

batasnya. Berbeda dengan monarki yang menjadikan garis keturunan sebagai

landasan untuk memilih pemimpin, pada republik demokrasi diterapkan azas

kesamaan di mana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin

dapat menjadi pemimpin apabila ia disukai oleh sebagian besar rakyat.

Pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia

sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak

sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan

umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi

wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan

masa depan sebuah negara.

Page 5: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

B. Rumusan Masalah

a) Apa Pengertian Pemilihan Umum?

b) Apakah Tujuan Pemilihan Umum itu?

c) Apakah Asas-Asas Dalam Pemilu?

d) Bagaimanakah Pembagian Jenis-Jenis Pemilihan Umum?

e) Bagaimana Sistem Pemilihan Umum?

f) Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia?

Page 6: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk

mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-

ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan,

sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti

proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun

untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara

persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public

relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi

dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam

kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga

dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan

kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-

programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang

telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang

Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang

sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan

disosialisasikan ke para pemilih. Undang-Undang yang menjadi dasar pemilu

adalah Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Pemilihan Umum.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun

1945 (UUD RI 1945) menentukan : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan

dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Mana

kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang

dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada

Page 7: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

satu pasalpun yang menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah

suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu

tidak lain adalah demokrasi, maka secara implesit dapatlah dikatakan bahwa

negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

Hal yang demikian wujudnya adalah, manakala negara atau pemerintah

menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional, baik di bidang kenegaraan,

hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi, agama “ semua orang warga

negara diundang untuk berkumpul disuatu tempat guna membicarakan,

merembuk, serta membuat suatu keputusan.” ini adalah prinsipnya.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan

singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah

ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan

suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti

pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak

menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya

tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang

diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu

sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan

singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan

umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa

setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan

kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk

menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang

sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun

diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil

mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga

penyelenggara pemilu.

Page 8: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

B. Tujuan Pemilihan Umum

Secara umum pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia memiliki tujuan

sebagai berikut seperti yang dikutip dari simplenews05 :

1. Melaksanakan kedaulatan rakyat.

2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.

3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD,

serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

4. Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan

tertib (secara konstitusional).

5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang ini, pemilu diselenggarakan dengan tujuan sebagai

berikut:

a.  Memilih wakil rakyat dan wakil daerah

b.  Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh

dukungan rakyat

c.  Keduanya dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana diamanatkan.

C. Asas-Asas dalam Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas pemilu

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya

secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

     Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai

dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang

Page 9: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku

menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan

status sosial.

c. Bebas

      Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya

tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan

haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat

memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

      Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak

akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh

orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

     Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu, aparat

pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih,

serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu

mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan mana pun.

Sebagaimana ketentuan UUD 1945 hasil amendemen, ada dua jenis

Pemilu.

D. Jenis-jenis Pemilihan Umum

Sebagaimana ketentuan UUD 1945 hasil amendemen, ada dua jenis

Pemilu. Dua jenis yang dimaksud meliputi:

1. Pemilu Legislatif, yakni untuk memilih para wakil rakyat (DPR, DPD, dan

DPRD provinsi dan kabupaten/kota).

Page 10: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih presiden dan wakil

presiden.

E. Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta

memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara

mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur

merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri

maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan

bagian dari sebuah entitas yang sama.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas terdapat 3 (tiga) system pemilihan

umum, yaitu:

a. Sistem Distrik

Sistem distrik merupakan system pemilu yang paling tua dan

didasarkan kepada kesatuan geografis, di mana satu kesatuan geografis

mempunyai satu wakil di parlemen. Sistem distrik sering dipakai dalam

negara yang mempunyai system dwi partai, seperti Inggris serta bekas

jajahannya (India dan Malaysia) dan Amerika Serikat. Namun, system

distrik juga dapat dilaksanakan pada suatu negara yang menganut system

multipartai, seperti di Malaysia. Di sini system distrik secara alamiah

mendorong partai-partai untuk koalisi, mulai dari menghadapi pemilu.

Sistem distrik memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh

penduduk distrik itu, hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.

Wakil tersebu lebih condong untuk memperjuangkan kepentingan

distrik. Wakil tersebut lebih independen terhadap partainya karena

rakyat lebih memberikan pertimbangan untuk memilih wakil tersebut

karena factor integritas pribadi sang wakil. Namun demikian, wakil

tersebut juga terikat dengan partainya, seperti untuk kampanye dan

lain-lain.

Page 11: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

2. Sistem ini lebih cenderung ke arah koalisi partai-partai karena kursi

yang diperebutkan dalam satu daerah, distrik hanya satu. Sehingga

mendorong partai menonjolkan kerja sama ketimbang perbedaan,

setidak-tidaknya menjelang pemilu, melalui stembus record.

3. Fragmentasi partai atau kecenderungan untuk membentuk partai baru

dapat terbendung, malah dapat melakukan penyederhanaan partai

secara alamiah tanpa paksa. Di Inggris dan Amerika Serikat system ini

menunjang bertahannya system dwipartai.

4. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas

dalam parlemen tidak perlu diadakan koalisi partai lain, sehingga

mendukung stabilitas nasional.

5. Sistem ini sederhana dan serta mudah untuk dilaksanakan.

Di samping keuntungan, system distrik juga memiliki beberapa

kelemahan, yaitu:

1. Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan

minoritas, apabila golonga tersebut terpencar dalam beberapa distrik.

2. Kurang representative, di mana partai yang kalah dalam suatu distrik

kehilangan suara yang telah mendukungnya. Dengan demikian, suara

tersebut tidak diperhitungkan lagi. Kalau sejumlah partai ikut dalam

setiap distrik akan banyak jumlah suara yang hilang sehingga dianggap

kurang adil oleh partai atau golongan yang dirugikan.

3. Ada kecenderungan si wakil lebih mementingkan kepentingan daerah

pemilihannya daripada kepentingan nasional.

4. Umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat heterogen.

b. Sistem Proporsional

Sistem perwakilan proporsional adalah presentasi kursi di DPR

dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan jumlah suara yang

diprolehnya dalam pemilihan umum khusus di daerah pemilihan. Jadi,

jumlah kursi yang diperoleh satu golongan atau partai adalah sesuai

Page 12: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam masyarakat. Untuk

keperluan itu kini ditentukan satu pertimbangan, misalnya 1 (satu) orang

wakil : 400.000 penduduk. Sistem proporsional sering kali dikombinasikan

dengan beberapa prosedur lain, seperti system daftar (list system), di mana

partai mengajukan daftar calon dan si pemilih memilih satu partai dengan

semua calon yang diajukan oleh partai itu untuk bermacam-macam kursi

yang sedang diperebutkan.

Sistem proporsional memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih

egalitarian, karena one man one vote dilaksanakan secara penuh tanpa

ada suara yang hilang.

2. Sistem ini dianggap representative, karena jumlah kursi partai dalam

parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari

masyarakat dalam pemilu.

Di samping segi-segi positif, system proporsional juga memiliki

kelemahan, yaitu:

1. Mempermudah fragmentasi (pembentukan partai baru). Jika terjadi

konflik intern partai, anggota yang kecewa cenderung membentuk

partai baru, sehingga peluang untuk bersatu kurang. Bahkan ada

kecenderungan partai buka diletakkan pada landasan ideology atau

asas, melainkan kepentingan untuk memperebutkan jabatan atau kursi

di parlemen.

2. Sistem ini lebih memperbesar perbedaan yang ada dibandingkan

dengan kerja sama sehingga ada kecenderungan untuk memperbanyak

jumlah partai, seperti di Indonesia setelah reformasi 1998.

3. Sistem ini memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat kuat

kepada pemimpin partai, karena kepemimpinan menentukan orang-

orang yang akan dicalonkan menjadi wakil rakyat. Bahkan ada

kecenderungan wakil rakyat lebih menjaga kepentingan dewan

Page 13: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

pimpinan partainya daripada kepentingan rakyat. Pada zaman Orba

system ini dapat digunakan oleh pimpinan partai untuk me-

recall anggotanya yang vocal atau tidak sejalan dengan haluan partai

di parlemen.

4. Wakil yang dipilih renggang ikatannya dengan warga yang telah

memilihnya, karena saat pemilihan umum yang lebih menonjol adalah

partainya dan wilayah pemilihan sangat besar (sebesar provinsi).

Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian sang wakil. Di

Indonesia banyak kritikan pada system ini dengan sebutan seperti

memilih  “kucing dalam karung”, artinya rakyat memilih tanda gambar

peserta pemilu, tetapi siapa wakil yang dipilih kurang diketahui rakyat

pemilih.

5. Karena banyaknya partai yang bersaing sulit bagi suatu partai untuk

meraih mayoritas (50% + 1) dalam parlemen.

Perbedaan utama antara sistem proporsional & distrik adalah bahwa

cara penghitungan suara dapat memunculkan perbedaan dalam komposisi

perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

c. Sistem Gabungan

Sistem gabungan merupakan system yang menggabungkan system

distrik dengan proporsional. Sistem ini membagi wilayah negara dalam

beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang, melainkan

diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum dibagi. Sistem gabungan

ini diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 1977 dalam memilih

anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. Sistem ini disebut juga system

proporsional berdasarkan stelsel daftar.

Di Indonesia sudah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum

sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009. Sistem pemilihan umum

yang di anut oleh Indonesia dari tahun 1945-2009 adalah sistem pemilihan

Proporsional. Sistem proporsional lahir untuk menjawab kelemahan dari

Page 14: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

sistem distrik. Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang

memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk

dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka

dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar

akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan,

begitu pun sebaliknya.

Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah

suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan

menjadi kursi yang diperoleh partai politik tersebut. Karena adanya

perimbangan antara jumlah suara dengan kursi, maka di Indonesia dikenal

Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP merefleksikan jumlah suara yang

menjadi batas diperolehnya kursi di suatu daerah pemilihan. Partai politik

dimungkinkan mencalonkan lebih dari satu kandidat karena kursi yang

diperebutkan di daerah pemilihan lebih dari satu.

Sistem ini ada beberapa kelemahan:

a. Mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru

b. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan

kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya

c. Mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena

umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua-partai atau

lebih.

Keuntungan system Propotional:

a. System propotional di anggap representative, karena jumlah kursi

partai dalm parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang di

peroleh dalam pemilu.

b. System ini di anggap lebih demokatis dalam arti lebih egalitarian,

karena praktis tanpa ada distorsi.

Page 15: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

Di Indonesia pada pemilu kali ini, tidak memakai salah satu dari kedua

macam sistem pemilihan diatas, tetapi merupakan kombinasi dari

keduanya. 

Hal ini terlihat pada satu sisi menggunakan sistem distrik, antara lain pada

Bab VII pasal 65 tentang tata cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimana setiap partai Politik peserta

pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30%.

Disamping itu juga menggunakan sistem berimbang, hal ini terdapat

pada Bab V pasal 49 tentang Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimana : Jumlah kursi

anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan :

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1000.000 (satu juta)

jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi

b. Provinsi dengan julam penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta)

sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh

lima) kursi;

c. Provinsi dengan jumlah penduduk 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan

5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;

d. Provinsi dengan jumlah penduduk 5.000.000 (lima juta) sampai

dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima)

kursi;

e. Provinsi dengan jumlah penduduk 7.000.000 (tujuh juta) sampai

dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima)

kursi;

f. Provinsi dengan jumlah penduduk 9.000.000 (sembilan juta) sampai

dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh

lima) kursi;

Page 16: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas

juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.

F. Sistem Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman

kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam

kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut

menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah

diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem

pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin

Harahap (tahun 1955). Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2

kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota

Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu

ini adalahsistem pemilu proporsional.

Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan

khidmat,  Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari

pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai

politik dan kampanye berjalan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan

satu perorangan.

Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak

tercapai. Kabinet Ali (I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI

dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah

terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman

Demokrasi  Parlementer berakhir.

Page 17: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945

tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno

mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode

Demokrasi Terpimpin tidak diselanggarakan pemilihan umum.

3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter,

rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis &

stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut

diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan

tentang sistem distrik yang terdengan baru di telinga bangsa Indonesia.

            Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa

sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa

paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan

untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik.

Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan

stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan

program-programnya, terutama di bidang ekonomi.

Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem

pemilihan umum, Presiden Soeharto  melakukan beberapa tindakan untuk

menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan

adalah mengadakan fusi atau penggabungan diantara partai politik,

mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan

Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Spiritual (PPP).

Pemilu tahun1977 diadakan dengan menyertakan tiga partai, dan hasilnya

perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar.

4. Zaman Reformasi (1998- Sekarang)

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di segala aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak

serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk

Page 18: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai

politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada

pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti

pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orde

baru.

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol

saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas(Electroral

Threshold) sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur bahwa

partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya adalah parpol yang

meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politikyang

tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan

cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru.

tuk partai politik baru. Persentase threshold dapat dinaikkan jika dirasa

perlu seperti persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi 3% setelah

sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014

ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah

menyelenggarakan Sembilan kali pemilhan uum, yaitu pemilihan umum

1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari

pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai

kekhususan di banding dengan yag lain.

Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi

yang vacuum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut

menentuka hasil pemilhan umum yang cocok untuk Indonesia.

Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU)

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi ini memiliki tanggung

jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan dalam menjalankan

tugasnya, KPU menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR.

Page 19: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

Menurut Pasal 25 UU No. 12 Tahun 2003, tugas dan wewenang KPU

adalah:

a. Merencanakan penyelenggaraan KPU.

b. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan

pemilu.

c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan pelaksanaan pemilu.

d. Menetapkan peserta pemilu.

e. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota

DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

f. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan

pemungutan suara.

g. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota

DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.

i. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa

kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat

Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini

bertugas mempersiapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis

besar haluan negara. MPR juga mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan

wakilnya (Wakil Presiden). MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam

negara, sedangkan Presiden bertugas menjalankan haluan Negara menurut

garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Di sini, peran Presiden

adalah sebagai mandataris MPR, maksudnya Presiden harus tunduk dan

bertanggung jawab kepada MPR.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen keempat tahun

2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Page 20: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 19

ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen kedua tahun 2000 yang

berbunyi: “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan

umum.” serta Pasal 22C UUD 1945 hasil Amandemen ketiga tahun 2001 yang

berbunyi: “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi

melalui pemilihan umum.” Dalam Pasal 6A UUD 1945 yang merupakan hasil

Amandemen ketiga tahun 2001 dijelaskan mengenai pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden yang lengkapnya berbunyi:

a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung

oleh rakyat.

b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan

pemilihan umum.

c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih

dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan

sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih

dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan

Wakil Presiden.

UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia

mengatur masalah pemilihan umum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan

Umum Pasal 22E sebagai hasil Amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001.

Secara lengkap, bunyi Pasal 22E tersebut adalah:

a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

b.  Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c.  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai

politik.

Page 21: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

d.  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah adalah perseorangan.

e.  Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

f.   Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-

undang.

Page 22: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari materi diatas setidaknya ada beberapa poin yang dapat disarikan

dalam tema singkat tentang “pemilu” ini:

a. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945.

b.  Secara umum pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia memiliki tujuan

sebagai berikut: melaksanakan kedaulatan rakyat, sebagai perwujudan hak

asasi politik rakyat, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di

DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.,

melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan

tertib (secara konstitusional), dan menjamin kesinambungan pembangunan

nasional.

c.  Berdasarkan pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

d. Sebagaimana ketentuan UUD 1945 hasil amendemen, ada dua jenis Pemilu.

Dua jenis yang dimaksud meliputi, Pemilu Legislatif, yakni untuk memilih

para wakil rakyat (DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih presiden dan wakil

presiden.

e. Berdasarkan kondisi tersebut di atas terdapat 3 (tiga) system pemilihan

umum, yaitu: Sistem Distrik yang merupakan system pemilu yang paling

tua dan didasarkan kepada kesatuan geografis, di mana satu kesatuan

geografis mempunyai satu wakil di parlemen, Sistem perwakilan

proporsional adalah presentasi kursi di DPR dibagi kepada tiap-tiap partai

Page 23: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

politik, sesuai dengan jumlah suara yang diprolehnya, sistem gabungan

merupakan system yang menggabungkan system distrik dengan

proporsional.

B. Kritik dan Saran

Penulis menyadari dalam makalah ini masih banyak sekali kekurangan dan

jauh dari kesan “sempurna”. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat

dibutuhkan demi kesempurnaan makalah ini selanjutnya. Akhirnya semoga

makalah ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Page 24: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, 2007, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Ikrar Mandidrabadi.

Budiayanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI. Jakarta:

Erlangga

Soehino, 2010, Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan

Pelaksanaan Pemilihan umum di  Indonesia,. Yogyakarta: UGM.

Tim Eska Media. 2002, Edisi Lengkap UUD 1945. Jakarta: Eska Media.

Undang-undang Politik 2003, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang Politik 2003, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum,

hal 35.

Soehino, 2010. Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan

Pemilihan umum di  Indonesia,( Yogyakarta: UGM),hlm.72

Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Ikrar Mandidrabadi. 2007,

hlm. 177

Miriam Budiardjo. 2008. Edisi revisi Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Umum. hlm. 467-468.

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. hlm.18

Tim Eska Media. Edisi Lengkap UUD 1945. (Jakarta: Eska Media. 2002). Hlm.74

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia

http://catatankaki06.blogspot.com/2013/12/tujuan-pemilu-di

indonesia.html#ixzz33kRWshkY

www.wikipedia.id.org/demokrasi

Page 25: Makalah Pancasila Kelp. v (1) Baru

www.chandra-demokrasi_lengkap.blogspot.com

www.pemilu.blogspot.com

www.pemilu&jasaaa_yu.blogspot.com