Makalah Organisasi Nirlaba

BAB 1PENDAHULUAN1.1 Latar belakangManusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut yang mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. Banyak bentuk organisasi dalam kalangan masyarakat, Salah satunya adalah organisasi nirlaba (non profit). Organisasi nirlaba adalah organisasi bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh. Badan layanan umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.Oleh karena itu pada makalah ini kami membahas mengenai akuntansi organisasi nirlaba dan badan layanan umum yang nantinya dapat dijadikan referensi atau menambah wawasan bagi para pembacanya.

1.2 TujuanAdapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah:1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik (ASP)2. Sebagai bahan diskusi 3. Mengetahui perbedaan antara akuntansi organisasi nirlaba dengan akuntansi badan layanan umum1.3 Rumusan masalahRumusan makalah ini adalah:1. Apakah pengertian organisasi nirlaba dan badan layanan umum?2. Bagaiamana akuntansi organisasi nirlaba dan akuntansi Badan Layanan Umum?

BAB IIPEMBAHASAN2.1 Organisasi nirlaba2.1.1 Pengertian organisasi nirlaba Organisasi nirlaba atau organisasi nonprofit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh. Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004: 45.1)Lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata (Pahala Nainggolan, 2005 : 01). Lembaga nirlaba atau organisasi nonprofit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting sejak era reformasi, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kini semakin banyak keterlibatan lembaga nirlaba.Berdasarkan pengertian di atas dapat menyimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya.

2.1.2 Ciri-ciri organisasi nirlaba Adapun ciri-ciri organisasi nirlaba adalah:1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapakan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.2. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas

2.1.3 Contoh organisasi nirlabaContoh organisasi nirlaba yang ada di Indonesia: Organisasi kesejahteraan sosial masyarakat Yayasan sosialMisalnya : Supersemar, Yatim Piatu dsb Yayasan danaMisalnya : YDSF, Pundi Amal SCTV, RCTI Peduli, Dompet Dhuafa, Lembaga advokasiMisalnya : Kontras, YLKI, Perlindungan kekerasan dalam RT Balai keselamatanMisalnya : Tim SAR Konservasi lingkungan / satwaMisalnya : WALHI, Pro Fauna Rumah sakit dan organisasi kesehatan masyarakat Yayasan kanker Indonesia PMI

2.1.4 Dasar pemikiran akuntansi organisasi nirlabaDi Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan namun memiliki kepentingan. FASB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara US Government Accounting Standard Board (GASB) menyusun standar akuntasi dan pelaporan keuangan untuk pernerintah pusat dan federal AS.Di Indonesia, Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntasi Pemerintah. Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di AS atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena karakteristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberi pelayanan masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pernerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai.Organisasi komersial dan nirlaba sering rancu, karena pembagiannya didasarkan atas jenis kegiatan atau bentuk legalnya. Sesungguhnya istilah nonkomersial lebih tepat dari istilah nirlaba. Istilah Not For Profit Organization (NFPO) telah menggeser istilah nonprofit organization karena menawarkan resolusi bahwa itikad atau tujuan pendirian organisasi bersangkutan bukan untuk mencari laba. Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba ternyata secara legal bernasib keuangan yang baik, yakni dapat mengalami surplus karena aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar. Dengan demikian, walaupun sama-sama memperoleh sisa laba, surplus yang setara laba neto setelah pajak, baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya.Surplus diperlukan organisasi nirlaba untuk memperbesar skala kegiatan pengabdiannya dan memperbaharui sarana yang uzur dan rusak. Sebaliknya, apabila surplus tersebut dinikmati oleh para pengurus dalam bentuk gratifikasi, gaji, bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi pendiri/ pengurus (setara dividen dalam entitas komersial) atau kenikmatan (mobil mewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dan sebagainya), maka organisasi nirlaba menjadi berhakikat entitas komersial.Entitas komersial atau nirlaba sering diidentifikasi melalui bentuk legal dan bentuk kegiatan. Contoh entitas legal adalah:1) Entitas komersial, terbagi atas entitas komersial yang dikelola pemerintah, seperti BUMN Persero; entitas komersial swasta, misalnya CV, NV, Firma, usaha perorangan, UD;2) Entitas nirlaba, terbagi atas entitas nirlaba pemerintah, entitas nirlaba swasta, misalnya yayasan, partai politik, lembaga swadaya masyarakatPembagian entitas komersial dan nirlaba berdasarkan bidang bentuk kegiatan/ bidang usaha tidak disarankan. Rumah sakit dan museum pemerintah pada umumnya nirlaba, namun rumah sakit dan museum swasta mungkin nirlaba atau komersial

2.1.5 Tujuan laporan keuangan organisasi nirlabaSebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statements of Financial Accounting Concepts No. 4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:1) Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.2) Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.3) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.4) Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.5) Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/ kondisi sumher kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.6) Memherikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.7) Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

2.1.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba nonpemerintah. Dalam PSAK karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial.Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri/pemilik entitas Laporan keuangan entitas nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggungjawaban harta-utang (neraca), pertanggungjawaban kas (arus kas), dan laporan aktivitas.Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut:1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporanLaporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:1) Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal.

Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup:1) Aset2) Liabilitas3) Aset bersih

2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporanTujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu (1) pendapatan, (2) beban, (3)gains and losses, dan (4) reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akantercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuanganAdapun informasi dalam laporan ini dapat membantu parastakeholdersuntuk1) Mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode2) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer dan3) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa.

Secara umum, ketentuan dalam laporan aktivitas adalah sebagai berikut: Pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang. Beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat Sumbangan dapat disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Jika ada sumbangan terikat temporer yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, maka sumbangan tersebut dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Keuntungan dan kerugian dari investasi dan aset (atau kewajiban) lain diakui sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Selain dari ketiga jenis aset bersih yang ada sebagaimana dijelaskan sebelumnya, organisasi nirlaba tetap berpeluang untuk menambah klasifikasi aset bersih sekiranya diperlukan.

Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup:1) Pendapatan2) Beban

3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporanTujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba, sama dengan yang ada pada organisasi bisnis, yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas pun bisa menggunakan metode langsung (direct method) maupun metode tidak langsung (indirect method).Arus kas dari aktivitas operasi umumnya berasal dari pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban lancar yang berdampak pada kas. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi biasanya mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas, misal karena pembelian peralatan, penjualan tanah, dsb. Lebih lanjut, arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang; penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment), atau dari hasil investasi yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.4. Catatan atas laporan keuangan

2.1.7 Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi labaBanyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya (laba). Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik organisasi.Organisasi nirlaba, non-profit, membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauh mana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konfilk dan kekerasan. Kesalahan dan kurang pengetahuan dalam mengelola organisasi nirlaba, justru akan menjebak masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketidakberdayaan, ketidaksetaraan gender, konflik dan kekerasan sosial. Pengelolaan organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memadukan pengalaman-pengalaman konkrit dan teori manajemen yang handal, unggul dan mumpuni, sebagai hasil dari proses pembelajaran bersama masyarakat.

2.2 Badan Layanan Umum (BLU)2.2.1 Pengertian Badan Layanan UmumBadan layanan umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kriteria BLU1) Bukan kekayaan negara/ daerah yang dipisahkan, sebagai satuan kerja instansi pemerintah2) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi3) Berperan sebagai agen dari menteri/ pimpinan lembaga induknya:a. Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerjab. Menteri/ pimpinan lembaga bertanggungjawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan,c. BLU bertanggungjawab untuk menyajikan layanan yang diminta

2.2.2 Tujuan dan asasBLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.Adapun asas-asas dalam BLU adalah:1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah sebagai instansi induk.3) Menteri/ pimpinan lembara/ gubernur/ bupati/ walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota.5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/ lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah.7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

2.2.3 Persyaratan, penetapan dan pencabutan BLUPersyaratanSuatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau.c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Persyaratan teknis terpenuhi apabila:a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan.b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut: Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat Pola tata kelola Rencana strategis bisnis Laporan keuangan pokok Standar pelayanan minimum, dan Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.Dokumen tersebut disampaikan kepada menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati / walikota, sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

PenetapanProses penetapan PPK-BLU adalah sebagai berikut: Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya. Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota menetapkan instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-BLU. Penetapan tersebut dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau status BLU bertahap. Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan memuaskan. Status BLU-Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU-Bertahap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun. Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 bulan sejak diterima dari menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD.

PencabutanAdapun penerapan PPK-BLU berakhir atau dicabut yaitu apabila: Dicabut oleh Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Dicabut oleh Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota berdasarkan usul dari menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya atau

Pencabutan status dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, membuat penetapan pencabutan penerapan PPK-BLU atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul diterima. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, usul pencabutan dianggap ditolak. Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK-BLU dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLU sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan, Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, menunjuk suatu tim penilai.

2.2.4 Sistem akuntansi BLUSistem Akuntansi BLU terdiri dari: Sistem Akuntansi Keuangan, adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok dengan tujuan umum (general purpose) yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi. Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap. Sistem Akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

Di dalam sistem akuntansi keuangan BLU harus dirancang agar paling sedikit menyajikan : Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu Informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama satu periode Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama satu periode Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan

Karakteristik yang ada dalam sistem akuntansi keuangan BLU antara lain: Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan (double entry). Sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat

Sistem Akuntansi Aset Tetap BLU paling sedikit harus mampu menghasilkan: Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asset tetap milik BLU Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asset tetap bukan milik BLU namun berada dalam pengelolaan BLU Dalam pelaksanaan sistem akuntansi asset tetap, BLU dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Sistem Akuntansi Biaya BLU paling sedikit mampu menghasilkan: Informasi tentang harga pokok produksi Informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan Informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya)

Sistem Akuntansi Biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam: Perencanaan dan pengendalian operasional BLU Pengambilan keputusan oleh pimpinan BLU Perhitungan tarif layanan BLU

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan: Laporan Keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional; Neraca; Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Induk

Pengelolaan kas, utang, dan piutang BLUPengelolaan kasSesuai dengan pasal 16 UU N0 23 Th 2005, pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut: Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan Menyimpan kas dan mengelola rekening bank Melakukan pembayaran Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Atau dengan kata lainmemanfaatkan kas yang menganggur (idle cash) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.Pengelolaan utangMengenai pengelolaan utang BLU, disebutkan dalam 18 UU N0 23 Th 2005 tentang pengelolaan BLU, disebutkan BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan peminjaman dengan pihak lain sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehatTerdapat 2 (dua) jenis utang BLU, yaitu: Utang jangka pendek Utang jangka panjangPengelolaan piutangDalam pasal 17 UU N0 23 Th 2005, mengenai pengelolaan piutang BLU disebutkan bahwa BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Piutang BLU yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Pada implementasi selanjutnya, piutang BLU dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.Adapun kewenangan penghapusan piutang secara berjenjjang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan barang dan investasiPengelolaan barangBerdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2005 pasal 20, tentang pengelolaan keuangan BLU, pengadaan barang/ jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dimana kewenangan atas pengadaan tersebut diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.Dengan kata lain, pengadaan barang/ jasa BLU yang sumber dananya berasal dari pendapatan operasional, hibah tidak terikat, hasil kerjasama lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/ jasa yang ditetapkan pimpinan BLU, tanpa mengikuti ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 beserta seluruh perubahannya, dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/ tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktis bisnis yang sehat. Sehingga dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa, dalam kaitannya dengan Kepres No. 80 tahun 2003, dengan alasan efektivitas dan efisiensi.Pengelolaan investasiDalam hal investasi, BLU mengenal dua jenis investasi dalam pengelolaan keuangannya, yaitu: Investasi jangka panjang Investasi jangka pendek

Akuntansi dan pelaporanBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/ PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, sistem akuntansi BLU adalah sebagai berikut:1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib2) Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sistem akuntansi BLU terdiri dari:1) Sistem akuntansi keuangan2) Sistem akuntansi aset tetap3) Sistem akuntansi biaya

BAB IIIPENUTUP3.1 KesimpulanOrganisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).Ada 4 jenis laporan keuangan yang perlu disusun oleh organisasi nirlaba menurut PSAK Nomor 45 yaitu:1. Laporan posisi keuangan (neraca)2. Laporan aktivitas3. Laporan arus kas4. Catatan atas laporan keuanganAda 3 hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba yaitu:1. Kepemilikan2. PengelolaanBadan layanan umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKAhttp://mitoyono.blogspot.com/2011/01/akuntansi-organisasi-nirlaba.htmlhttp://tugasdanbelajar.blogspot.com/2013/02/pengertian-organisasi-nirlaba-non.html#.UzuOjycQzXQhttp://titoindraprasetyo09.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.htmlhttp://akuntansi-organisasi-nirlaba.blogspot.com/Dcmaria wordpress.com/2012/09/18/badan-layanan-umum-blu. Htmlwww.fourseasonnew.com/2012/10/sistem-akuntansi-blu.htmlhttp://drummerfan.wordpress.com/2010/01/16/blu-badan-layanan-umum/

23Akuntansi Organisasi Nirlaba & Akuntansi Badan Layanan UmumSTIE Panca Bhakti Palu 2013/2014