Makalah Laporan Realisasi Anggaran

BAB IPENDAHULUAN

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam

memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus

memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu

komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi

anggaran.

Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan

menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan standar

yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realiasasi anggaran yang

semestinya. Tujuan dari penetapan standar laporan realisasi anggaran adalah

penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah

dalam rangka untuk sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik.

Melalui penyusunan laporan realiasi anggaran dapat dihasilkan informasi

realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan

untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target-target yang telah

disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan

anggaran yang terjadi.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna

dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai

kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara

menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi

perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan

secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan

Laporan Realisasi Anggaran 1

anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk

mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas

dan kepatuhan entitas perlaporan terhadap ketentuan anggaran. Hasil akhir

laporan realisasi anggaran ini yang kemudian akan dipindahkan ke neraca

kelompok ekuitas dana lancar. Setiap laporan realisai anggaran harus disusun

dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP). LRA dan

SAP dinyatakan dalam PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran. PSAP

No.2 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai LRA. Tujuan standar LRA

menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah

dalam rangka memenuhi tujuan akuntanbilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.


BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan realisasi anggaran merupakan penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu

dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah

diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang No. 17 tahun

2003, tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen

laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan

anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan

pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan

laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan

informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan

penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif,

dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas

informasi berikut pada setiap halaman laporan:

1. nama entitas pelaporan pemerintah atau sarana identifikasi lainnya

2. cakupan entitas pelaporan

3. periode yang dicakup

4. mata uang pelaporan

5. satuan angka yang digunakan


Laporan realisasi anggaran setidaknya disajikan secara tahunan. Tahun

anggaran pemerintah dapat berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan

untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun anggaran.

Apabila hal tersebut terjadi maka sebagai tambahan informasi terhadap periode

cakupan laporan realisasi anggaran mengungkap:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode tahunan

b. Fakta bahwa angka-angka komperatif dalam laporan realisasi anggaran

tidak dapat diperbandingan.

Manfaat suatu laporan realisasi berkurang apabila jika laporan tersebut

tidak tersedia tepat pada waktunya suatu entitas pemerintahan menyajikan laporan

realisasi anggaran selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat

dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pemerintah untuk menyajikan

laporan keuangan yang tepat waktu.

2.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran.

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar

penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan .

laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran

entitas secara tersanding. Penyadingan antara anggara dan realisasinya

menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara

legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut PSAP No. 2 alinea 6 (2010), laporan realisasi anggaran

menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing

diperbadingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para

pengguna laporan tersebut dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber-


sumber daya ekonomi serta untuk menyediakan akuntabilitas entitas atas sumber –

sumber daya tersebut dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber daya ekonomi

alokasi dan penggunaan sumber-sumber tersebut

b. Menyediakan informasi realisasi anggaran secara menyeluruh

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal

efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam

memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai

kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan tersebut juga memprediksi resiko

ketidakpastian dari sumber – sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan

kegiatan pemerintah tersebut. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan

informasi kepada para pengguna laporan tentang tentang indikasi apakah sumber

daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan :

a. Telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan hemat.

b. Telah sesuai dengan anggaranya

c. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Basis Akuntansi

2.3.1 Basis Anggaran dan Basis Akuntansi

Anggaran pemerintah disusun dengan basis kas. Akuntansi pemerintah

pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang

digunakan seharusnya sama dengan basis anggaran. Pada saat ini Pemerintah

Indonesia masih menggunakan basis kas, baik untuk anggaran maupun akuntansi

realisasi anggarannya.

Apabila ada pemerintah daerah yang menerapkan basis akrual penuh

dalam sistem akuntansinya, termasuk untuk pendapatan dan belanja, maka dalam

penyusunan LRA, laporan yang dihasilkan dari basis akrual tersebut harus

dikonversi ke LRA berbasis kas. Konversi dari LRA berbasis akrual ke LRA


wajib disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan

sebagaimana diatur dalam PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.

2.3.2 Pengakuan Pendapatan

Sistem penerimaan pendapatan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan

Daerah. Pada umumnya terdapat dua sistem penerimaan:

a. Wajib bayar/masyarakat langsung menyetor ke rekening Kas Umum

Daerah.

b. Wajib bayar/masyarakat menyetor ke juru pungut/Bendahara

Penerimaan, selanjutnya Bendahara Penerimaan tersebut menyetor ke

rekening Kas Umum Daerah.

Dengan menggunakan basis kas, pendapatan diakui pada saat diterima

pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, pada saat

uang diterima juru pungut/Bendahara Penerimaan, jumlah tersebut belum diakui

sebagai pendapatan daerah, pengakuannya baru dilakukan setelah uang tersebut

disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

2.3.3 Pengakuan Belanja

Sistem pembayaran dalam pelaksanaan anggaran ada dua, yaitu:

a. Pembayaran langsung kepada yang berhak

b. Pembayaran dengan dana kas kecil melalui Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Basis Kas sebagaimana diatur dalam PSAP No. 2, belanja diakui

pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum

Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit

yang menjalankan fungsi perbendaharaan (SKPKD).

Dengan demikian, untuk pembayaran langsung kepada pihak

ketiga/vendor pengakuan belanjanya dilakukan pada saat uang dikeluarkan, yaitu

pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

Sedangkan untuk pembayaran dengan dana kas kecil, pada saat diterbitkannya


SP2D untuk pemberian uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran (SP2D

UP) ataupun untuk penambahan uang persediaan (SP2D TU) belum diakui

sebagai belanja. Pengeluaran tersebut merupakan transaksi transito yang belum

membebani anggaran. Pengakuan belanja baru dilakukan setelah pengeluaran

yang dilakukan dipertanggungjawabkan olah Bendahara Pengeluaran dan telah

diverifikasi serta disetujui oleh pejabat yang berwenang, ditandai dengan

diberikannya pengganti uang persediaan dengan diterbitkannya SP2D GU.

2.3.4 Pengakuan Pembiayaan

Pelaksanaan anggaran pembiayaan merupakan kewenangan Bendahara

Umum Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada

rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Dengan demikian, perlakuan

pengakuan penerimaan pembiayaan ini sama dengan pengakuan pendapatan

sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening

Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan antara lain

untuk pemberian pinjaman, penyertaan modal, dan pembentukan dana cadangan.

Pembayarannya dapat dilakukan melalui pembayaran langsung atau melalui

Bendahara Pengeluaran dengan uang persediaan. Pengakuannya sama dengan

pengakuan belanja, yaitu untuk pembayaran langsung diakui pada saat

diterbitkannya SP2D LS sedangkan untuk pembayaran melalui uang persediaan

dilakukan setelah pertanggungjawaban atas pengeluaran ini diverifikasi dan

disetujui oleh SKPKD.

2.4 Isi dan Format Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menbandingkan realisasi

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya. Menurut PSAP No.2

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan realisasi

anggaran minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :


a. Pendapatan.

b. Belanja.

c. Transfer.

d. Surflus atau Deficit.

e. Penerimaan Pembiayaan.

f. Pengeluaran Pembiayaan.

g. Pembiayaan Netto.Selisih lebih / kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA /

SIKPA)

Pos, judul dan sub jumlah lainnya disajikan dalam laporan realisasi

anggaran apabila diwajibkan oleh standar akuntansi pemerintahan atau apabila

penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan realisasi anggaran secara

wajar.

Dalam konteks laporan realisasi anggaran, aktivitas operasi adalah

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh entitas dalam rangka mencapai tujuan

utamanya. Belanja yang timbul dari aktivitas operasi dibedakan menurut belanja

yang timbul dari aktivitas perolehan aset dan yang timbul dari aktivitas

pembiayaan entitas. Entitas pemerintah harus menyajikan pada laporan realisasi

anggaran atau pada catatan atas laporan keuangan sub-klasifikasi pendapatan

menurut jenis pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pemerintah menyajikan belanja menurut jenis dalam laporan

realisasi anggaran. Rincian belanja menurut klasifikasi organisasi disajikan dalam

laporan realisasi anggaran atau di catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan

dalam laporan realisasi anggaran menurut jenis belanja. Berikut ini adalah

penjelasan tentang item-item yang ada dalam laporan realisasi anggaran.

a. Pendapatan.

Menurut PSAP No.2.1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

pengertian pendapatan adalah :


“ Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum Negara / kas daerah yang

menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah pusat / daerah ”.

Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Realisasi anggaran pendapatan

harus dibukukan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan.

Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada

periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan,

sedangkan pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan dari periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar. Akuntansi

pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban sesuai

dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah

pusat dan daerah.

b. Belanja.

Menurut PSAP No.2.dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

pengertian belanja adalah :

“Belanja adalah semua pengeluaran kas umum Negara / kas daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat /

daerah. Belanja ditetapkan dengan dokumen otoritas kredit anggaran

(allotment)”.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas umum Negara / kas

daerah. Khusus pengeluaran kepada pemegang kas diakui pada saat dipertanggung

jawabkan. Realisasi anggaran belanja harus dibukukan sesuai dengan klasifikasi

yang ditetapkan.

c. Transfer

Menurut PSAP No.2.1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

“ Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas ke entitas lain seperti

pengeluaran dan dana bagi hasil”.


d. Surflus / Defisit.

Menurut PSAP No.2. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

pengertian surflus adalah : “Surflus adalah selisih lebih antara pendapatan dan

belanja. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja”.

e. Penerimaan Pembiayaan.

Menurut PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

pengertian penerimaan pembiayaan adalah : “Penerimaan pembiayaan adalah

semua penerimaan kas umum Negara / kas daerah antara lain berasal dari

penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privitisasi

BUMN / BUMD, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada

pihak ketiga danpenjualan investasi permanent lainnya”.

f. Pengeluaran Pembiayaan.

Menurut PSAP No.2 dalam Peratura Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

“Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas umum Negara atau

daerah karena memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau pembayaran klaim

kepada pihak ketiga dalam periode tahun anggaran tertentu”.

g. Pembiayaan Netto

Menurut PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

“Penerimaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah

dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu”.

h. Sisa Lebih atau Kurang Perhitungan Anggaran.

Menurut PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

“Selisih lebih kurang perhitungan anggaran adalah akumulasi surplus / defisit

dengan pembiayaan netto”.

Transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang

digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing

tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.


Contoh format Laporan Realisai Anggaran merupakan ilustrasi dan bukan

merupakan bagian dari standar. Tujuan contoh ini mengilustrasikan penerapan

standar untuk membantu dalam klarifikasi nantinya. (lampiran)

2.5. Akuntansi dalam Penyusunan LRA

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, terdapat berbagai akuntansi

yang disusun. Antara lain adalah :

1. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan

pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan srtuktur anggaran

yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran

pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi

estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan

menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan,

anggaran dialokasikan, dan anggaran direalisasikan. Pengesahan anggaran

ditandai dengan terbitnya Perda APBD. Akuntansi diselenggarakan di SKPD dan

di BUD. Akuntansi di SKPD dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca. Akuntansi di tingkat BUD terutama dimaksudkan untuk

menghasilkan Laporan Arus Kas.

Akuntansi anggaran untuk Perda APBD dilakukan di BUD. Ilustrasi

akuntansi untuk anggaran yang disahkan dengan Perda APBD adalah:

Tanggal Uraian Ref Debet KreditEstimasi Pendapatan xxx Apropriasi Belanja xxx Surplus/Defisit xxxEstimasi Penerimaan Pembiayaan xxxPembiayaan Neto xxx Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Xxx


Pada saat alokasi anggaran dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA SKPD), berarti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

mempunyai hak untuk menggunakan dana maksimal sebesar anggaran belanja

yang dialokasikan dan SKPD mempunyai kewajiban untuk menyetorkan

pendapatan ke BUD sebesar alokasi estimasi pendapatan yang dituangkan di DPA

SKPD. Jurnal pengalokasian dana berupa DPA-SKPD dicatat seperti berikut:

SKPD

Tanggal Uraian Ref Debet KreditEstimasi Pendapatan yg Dialokasikan xxx Utang kepada BUD xxx

Piutang kepada BUD xxx Allotment Belanja xxx

BUD

Tanggal Uraian Ref Debet KreditAlokasi Estimasi Pendapatan xxx Alokasi Apropriasi Belanja xxx

2. Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum

Daerah. Seperti diuraikan di atas bahwa penerimaan pendapatan dapat dilakukan

melalui bendahara penerimaan atau langsung disetor ke kas daerah. Apabila

pendapatan lansung disetor ke kas daerah, maka SKPD akan mengakui adanya

realisasi pendapatan dan penurunan Utang kepada BUD. Oleh karena itu,

transaksi ini dicatat dengan mendebet Utang kepada BUD dan mengkredit

Pendapatan. Apabila pendapatan disetor melalui bendahara penerimaan, maka

SKPD akan mendebet Kas di Bendahara Penerimaan dan mengkredit Pendapatan

yang Ditangguhkan. Pendapatan yang Ditangguhkan mencerminkan adanya

kewajiban bagi SKPD untuk menyetorkan pendapatan tersebut ke rekening Kas

Umum Daerah. Oleh karena itu, Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan utang

SKPD kepada BUD. Apabila pendapatan tersebut disetorkan, maka SKPD

mendebet Utang kepada BUD dan mengkredit Pendapatan. Selanjutnya dilakukan


jurnal balik atas penerimaan kas yang semula ditampung dalam akun Pendapatan

yang Ditangguhkan. Jurnal balik dilakukan dengan mendebet Pendapatan yang

Ditangguhkan dan mengkredit Kas di Bendahara Penerimaan.

BUD tidak melakukan pencatatan pada saat kas diterima oleh bendahara

penerimaan. BUD melakukan pencatatan pada saat kas telah disetorkan dan

diterima pada rekening Kas Umum Daerah, dengan mendebet Kas di Kas Daerah

dan mengkredit pendapatan sesuai dengan jenisnya. Pada tanggal pelaporan perlu

dilakukan rekonsiliasi pendapatan antara SKPD dan BUD.

Dokumen sumber untuk pengakuan pendapatan antara lain berupa surat

tanda setoran, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya yang dianggap sah.

Berikut ini ilustrasi akuntansi untuk penerimaan pendapatan pajak:

a. Pendapatan yang disetor ke BUD

1) SKPD

Tgl Uraian Ref Debet KreditUtang kepada BUD xxx Pendapatan xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

2) BUD

Tgl Uraian Ref Debet KreditKas di Kas Daerah xxx Pendapatan .... xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

b. Pendapatan melalui Kas Bendahara Penerimaan

1) SKPD

Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan

Tgl Uraian Ref Debet KreditKas Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan yang Ditangguhkan xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Penyetoran kas oleh SKPD kepada BUD


Jurnal 1

Tgl Uraian Ref Debet KreditUtang kepada BUD xxx Pendapatan xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Jurnal 2

Tgl Uraian Ref Debet KreditPendapatan yang Ditangguhkan xxx Kas Bendahara Penerimaan xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

2) BUD

Penerimaan Kas pada SKPD

Tgl Uraian Ref Debet KreditTidak ada Jurnal

Penerimaan Setoran Kas dari SKPD

Tgl Uraian Ref Debet KreditKas di Kas Daerah xxx Pendapatan.... xxx(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan

fungsi.


Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada

jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk

pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga,

subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi belanja

pemerintah daerah adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga,

subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi

antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah,

bantuan sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja

modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan

bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah

pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak

diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka

penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang

ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja

(penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja

dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima

pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam

pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk

keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi

belanja tersebut.

Berikut ini adalah contoh pencatatan pada akuntansi belanja :Belanja Operasi:


- Belanja Pegawai xxx- Belanja Barang xxx- Bunga xxx- Subsidi xxx- Hibah xxx- Bantuan Sosial xxx

Belanja Modal:

- Belanja Aset Tetap xxx- Belanja Aset Lainnya xxx

Belanja Lain-lain/Tak Terduga xxx

4. Akuntansi Surplus / Defisit – LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara

pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah

selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit diperoleh melalui jurnal penutup pendapatan dan belanja.

Perhitungan Surplus/defisit dilakukan di tingkat pemerintah daerah (BUD)

melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses penggabungan di BUD. Di

SKPD tidak dilakukan penandingan antara pendapatan dan belanja sehingga tidak

ada surplus/defisit.

Dalam ilustrasi ini digunakan pendekatan penutupan akun secara

berjenjang. Di SKPD, akun realisasi anggaran ditutup ke akun alokasi anggaran

dalam DPA SKPD.

Contoh:

Estimasi pendapatan di DPA SKPD Rp10 juta dan realisasi pendapatan

Rp9 juta. Allotment Belanja sebesar Rp20 juta dan realisasi belanja Rp18 juta.

Jurnal penutup di SKPD adalah:

Tanggal Uraian Ref Debet Kredit


Pendapatan 9 jutaUtang kepada BUD 1 juta Estimasi Pendapatan yang

dialokasikan10 juta

Allotment Belanja 20 juta Piutang dari BUD 2 juta Belanja ... 18 juta

Selanjutnya penutupan akun pendapatan dan belanja serta anggarannya di

BUD dapat diilustrasikan berikut ini.

Contoh:

Estimasi Pendapatan Rp1.000 miliar dan realisasi Pendapatan Rp950

miliar. Sementara Apropriasi Belanja Rp1.250 miliar dan Realisasi Belanja

Rp1.100 miliar.

Jurna Penutup (Rp miliar)Tanggal Uraian Ref Debet Kredit

Des 31 Apropriasi Belanja 1.250 Alokasi Apropriasi Belanja 1.250

Des 31 Alokasi Estimasi Pendapatan 1.000 Estimasi Pendapatan 1.000

Des 31 Pendapatan 950Surplus/Defisit 150 Belanja 1.100

5. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,

baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.

Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran


kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan

modal oleh pemerintah.

a. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen

lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Terhadap setiap penerimaan pembiayaan dibuat 2 (dua) jurnal. Pertama,

untuk mengakui realisasi penerimaan anggaran, kedua, jurnal korolari untuk

mengakui akun neraca terkait yang dipengaruhi transaksi tersebut.

Berdasarkan kewenangan tersebut, transaksi-transaksi yang berkaitan

dengan pembiayaan dicatat dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2006 diterima pinjaman dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp500

juta. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang, yang akan diangsur

selama 5 tahun mulai tahun 2008.

Jurnal untuk penerimaan pinjaman tersebut adalah:


Kas di Kas Daerah 500 juta

Penerimaan Pinjaman 500 juta

Dana yg harus disediakan untuk

pembayaran utang jk panjang

500 juta

Utang kepada Pemerintah Pusat 500


b. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum

Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan

modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun

anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah

merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-

LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Contoh:

Dikeluarkan uang sejumlah Rp100 juta sebagai penyertaan modal pada PDAM.

Jurnal untuk pengeluaran penyertaan modal pada PDAM tersebut adalah:

Tgl Uraian Ref Debet KreditPengeluaran Penyertaan Modal Pemda 100 juta Kas di Kas Daerah 100 juta(Untuk mencatat penyertaan modal pada PDAM)Penyertaan Modal Pemda 100 juta Diinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang 100 juta(Untuk mencatat penyertaan modal pada PDAM)

c. Akuntansi Pembiayaan Netto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah

dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih

lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode

pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Contoh:

Selama satu tahun anggaran, penerimaan pembiayaan berasal dari

penerimaan pinjaman sejumlah Rp200 juta, dan pengeluaran pembiayaan hanya

untuk penyertaan modal sejumlah Rp250 juta.


Jurnal penutupnya adalah:Tanggal Uraian Ref Debet Kredit

Penerimaan Pinjaman 200 jutaPembiayaan Neto 50 juta Pengeluaran Penyertaan Modal 250 juta(Untuk menutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan)

6. Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan

pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi

pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

SILPA/SIKPA diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan

Pembiayaan Neto pada akhir tahun anggaran.

Contoh:

Surplus/defisit pada contoh di atas bersaldo kredit Rp100 juta sedangkan

Pembiayaan Neto bersaldo debet Rp50 juta.

Jurnal penutupnya adalah:


Surplus/Defisit 100 juta

Pembiayaan Neto 50 juta

SILPA 50 juta

(Untuk menutup Surplus/defisit

dan Pembiayaan neto)


7. Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang/aset

harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai aset tersebut pada

tanggal transaksi. Berhubung transaksi ini harus dicatat sebagai pendapatan dan

belanja atau pembiayaan, maka perlu dibuatkan dokumen anggaran sebagai

pendapatan, belanja, atau pembiayaan sebagai dokumen pengesahan anggaran.

Berdasarkan dokumen pengesahan inilah dibuat jurnal untuk mencatat transaksi

ini. Berhubung transaksi ini tidak melibatkan arus kas maka transaksi ini tidak

dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian

rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua

informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan

pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam

wujud barang dan barang rampasan.

Contoh:

Diterima hibah dari UNICEF sebuah mobil ambulance seharga Rp200 juta.

Jurnal penerimaan hibah berupa barang ini adalah:

SKPD

Tanggal Uraian Ref Debet KreditUtang kepada BUD 200 juta

Pendapatan Hibah 200 jutaBelanja Modal – Peralatan dan Mesin 200 juta

Piutang dari BUD 200 jutaPeralatan dan Mesin 200 juta

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 200 juta

BUD

Tanggal Uraian Ref Debet KreditBelanja Modal – Peralatan dan Mesin 200 juta

Pendapatan Hibah 200 juta


ILUSTRASI LRAPEMERINTAH PUSAT

LAPORAN REALISASI ANGGARANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X0 dan 20X0 (DalamRupiah)

No UraianAnggaran

20X0Realisasi 20X

0(%)

Realisasi 20X0

PENDAPATAN

PENDAPATAN PERPAJAKAN

Pendapatan Pajak Penghasilan xxxx xxxx xxxx xxxx

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

xxxx xxxx xxxx xxxx

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan xxxx xxxx xxxx xxxx

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan xxxx xxxx xxxx xxxx

Pendapatan Cukai xxxx xxxx xxxx xxxx

Pendapatan Bea Masuk xxxx xxxx xxxx xxxx

Pendapatan Pajak Ekspor xxxx xxxx xxxx xxxx

Pendapatan Pajak Lainnya xxxx xxxx xxxx xxxx

Jumlah Pendapatan Perpajakan xxxx xxxx xxxx xxxx

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Sumber Daya Alam xxxx xxxx xxxx xxxx

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba xxxx xxxx xxxx xxxx

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxxx xxxx xxxx xxxx

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak xxxx xxxx xxxx xxxx

PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan Hibah xxxx xxxx xxxx xxxx

Jumlah Pendapatan Hibah xxxx xxxx xxxx xxxx

JUMLAH PENDAPATAN xxxx xxxx xxxx xxxx

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai xxxx xxxx xxxx xxxx

Belanja Barang xxxx xxxx xxxx xxxx

Bunga xxxx xxxx xxxx xxxx

Subsidi xxxx xxxx xxxx xxxx

Hibah xxxx xxxx xxxx xxxx

Bantuan Sosial xxxx xxxx xxxx xxxx

Belanja Lain-lain xxxx xxxx xxxx xxxx


Jumlah Belanja Operasi xxxx xxxx xxxx xxxx

BELANJA MODAL

Belanja Tanah xxxx xxxx xxxx xxxx

Belanja Peralatan dan Mesin xxxx xxxx xxxx xxxx

Belanja Gedung dan Bangunan xxxx xxxx xxxx xxxx

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxxx xxxx xxxx xxxx

Belanja Aset Tetap Lainnya xxxx xxxx xxxx xxxxx

Belanja Aset Lainnya xxxx xxxx xxxx xxxx

Jumlah Belanja Modal xxxx xxxx xxxx xxxx

JUMLAH BELANJA xxxx xxxx xxxx xxxx

TRANSFER

DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak xxxx xxxx xxxx xxxx

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxxx xxxx xxxx xxxx

Dana Alokasi Umum xxxx xxxx xxxx xxxx

Dana Alokasi Khusus xxxx xxxx xxxx xxxx

Jumlah Dana Perimbangan xxxx xxxx xxxx xxx

TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)

Dana Otonomi Khusus xxxx xxxx xxxx xxxx

Dana Penyesuaian xxxx xxxx xxxx xxxx

Jumlah Transfer Lainnya xxxx xxxx xxxxx xxxx

JUMLAH TRANSFER xxxx xxxx xxxx xxxx

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER xxxx xxxx xxxx xxxx

SURPLUS / DEFISIT xxxx xxxx xxxx xxxx

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

Penggunaan SiLPA xxxx xxxx xxxx xxxx

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxxx xxxx xxxx xxxx

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxxx xxxx xxxx xxxx

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxxx xxxx xxxx xxxx

Penerimaan dari Divestasi xxxx xxxx xxxx xxxx

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxxx xxxx xxxx xxxx

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxxx xxxx xxxx xxxx

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri xxxx xxxx xxxx xxxx

PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI


Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxxx xxxx xxxx xxxx

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxxx xxxx xxxx xxxx

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri xxxx xxxx xxxx xxxx

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN xxxx xxxx xxxx xxxx

PENGELUARAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxxx xxxx xxxx xxxx

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxxx xxxx xxxx xxxx

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxxx xxxx xxxx xxxx

Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) xxxx xxxx xxxx xxxx

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxxx xxxx xxxx xxxx

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxxx xxxx xxxx xxxx

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri xxxx xxxx xxxx Xxxx

PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxxx xxxx xxxx xxxx

Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxxx xxxx xxxx xxxx

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri xxxx xxxx xxxx xxxx

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN xxxx xxxx xxxx xxxx

PEMBIAYAAN NETO xxxx xxxx xxxx xxxx

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) xxxx xxxx xxxx xxxx


BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh PPKD Kota Bandung telah

sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran PP No. 71 tahun 2010 tentang Standart

Akuntansi Pemerintahan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Berbasis Kas (Laporan Terlampir)

Berdasarkan dari Laporan Realisasi Anggaran diketahui sebagai berikut :

3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012

sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar

Rp3.609.909.735.354,63dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.666.703.946.900,00

atau mencapai sebesar 101,57% dari target yang telah ditetapkan (sebelum

dilakukan audit oleh BPK-RI). Perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Komposisi Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012

(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No. Uraian

Tahun Anggaran 2012 setelah Perubahan

Anggaran

PendapatanRealisasi Anggaran %

1 PAD 933.920.994.572 1.005.836.878.460 107,70

2 Dana Perimbangan 1.794.296.154.447 1.806.832.269.571 100,70

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 881.692.586.336 854.034.798.869

96,86

Jumlah 3.609.909.735.355 3.666.703.946.900 101,57

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013


Perincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012


No. Uraian


Anggaran

Pendapatan

Realisasi

Anggaran%

1 Hasil Pajak Daerah 727.000.000.000 821.045.120.342 112,94

2 Hasil Retribusi Daerah 71.174.028.328 78.649.880.372 110,50

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.269.067.395 7.227.067.446 70,38

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 125.477.898.849 98.914.810.300 78,83

Jumlah 933.920.994.572 1.005.836.878.460 107,70


3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012

dianggarkan sebesar Rp3.864.669.570.886,63 dan dapat direalisasikan

Rp3.490.099.865.059,00 atau mencapai 90,31%(sebelum dilakukan audit BPK-

RI)yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Komposisi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012


No. Uraian


Anggaran Belanja Realisasi Belanja %

1 Belanja Tidak Langsung 2.167.730.394.921,30 2.106.950.224.766,00 97,20%

2 Belanja Langsung 1.696.939.175.965,33 1.383.149.640.293,00 81,51%

Jumlah 3.864.669.570.886,63 3.490.099.865.059,00 90,31%


Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No. Uraian


Anggaran Belanja

Tidak Langsung

Realisasi Belanja

Tidak Langsung%

1 Belanja Pegawai 1.673.067.994.188,92 1.634.604.768.384,00 97,70%

2 Belanja Bunga - -

3 Belanja Subsidi 62.055.500.000,00 62.055.500.000,00 100,00%


4 Belanja Hibah 428.630.606.304,00 408.328.642.999,00 95,26%

5 Belanja Bantuan Sosial 468.585.880,00 383.850.600,00 81,92%

6 Belanja Tidak Terduga 814.272.441,00 814.044.939,00 99,97%

7 Belanja Bantuan Keuangan pada Partai Politik 2.693.436.107,38 763.417.844,00 28,34%

Jumlah 2.167.730.394.921,30 2.106.950.224.766,00 97,20%


Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No. Uraian


Anggaran Belanja

Langsung

Realisasi Belanja

Langsung%

1 Belanja Pegawai 124.008.137.050,00 110.083.025.846,00 88,77%

2 Belanja Barang & Jasa 533.184.303.248,07 466.326.408.024,00 87,46%

3 Belanja Modal 1.039.746.735.667,26 806.740.206.423,00 77,59%

Jumlah 1.696.939.175.965,33 1.383.149.640.293,00 81,51%


Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan

pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan

laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan

informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan

penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif,

dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan

realisasi anggaran juga merupakan wujud kinerja suatu instansi lembaga

pemerintah dala menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan

anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan

realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati

antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi

tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas

pelaporan terhadap anggaran dengan :

Secara garis besar Realisasi Anggaran Kota Bandung pada tahun 2010 adalah

sebagai berikut :

1. Realisasai Pendapatan Pemerintah Kota Bandung melibihi target yang

ditetapkan atau mencapai sebesar 101,57% dari target yang telah

ditetapkan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI).

2. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung mencapai 90,31%

(sebelum dilakukan audit BPK-RI) dari target yang dianggarakan.

3. Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp.

432.448.611.338,00

Secara umum, Laporan Realisasi anggaran pada tahun 2012 Kota Bandung

cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan.


4.2 Saran

Dalam pemanafaatan anggaran, sebaiknya pemerintah lebih

memperhatikan ketercapaian target dari program-program pemerintah secara

efektif dan efisien, tidak hanya dilihat dari penyerapan anggaran saja. Anggaran

yang sudah dianggarkan seharusnya digunakan secara tepat sasaran, dan dapat

diserap oleh seluruh departemen secara baik dan tepat waktu. Sebaiknya terdapat

Laporan Realisasi Anggaran Komparatif yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun

ini dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun lalu.


DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Hafiz Tanjung, Akuntansi Pemerintahan Derah Berbasis Akrual,

ALFABETA,Bandung, 2012

2. Mahmudi akuntansi sektor publik; yogyakarta,UII press, 2011

3. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSPI), “Laporan Realisasi

Anggaran” Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan,

4. http://www.bandung.go.id/index.php?fa=berita.detail&id=2083

5. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilppd) Kota

Bandung Tahun 2012

6. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

7. UU No. 17 tahun 2003, tentang keuangan negara.


http://www.bandung.go.id/index.php?fa=berita.detail&id=2083

Makalah Laporan Realisasi Anggaran

Documents