makalah kwn 75

8/17/2019 makalah kwn 75

1/23

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DEMOKRASI DI INDONESIA : TANTANGAN DALAM PLURALITAS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Umum

Pendidikan Kewarganegaraan

Disusun Oleh :

Kelompok 4 / KW !"

Dea #ili $nis P% &'4'(')')')""*

$isha +ahma ,% &'4'(')')')"-*

.angun ,ebrianto &'4'(')')')"*

M% adhir $lka00 &'4'(')')')(4*

$rimbi 1upitasari &'4'(')')')))*

adiya $malia $% 2% &'4'(')')')!3*

$ulia +ahma lnisa &'4'(')')')))*

UNIVERSITAS JEMBER

2016


2/23

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat $llah 5W6 atas segala rahmat dan karunia7ya

sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul 8Demokrasi di

2ndonesia: 6antangan dalam Pluralitas9% Makalah ini disusun untuk memenuhi

tugas kelompok MKU Pendidikan Kewarganegaraan kelas !" %

Penulisan makalah ini semuanya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak

oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada .apak Dr% dy

Wahyudi 5%5os% MM% sebagai dosen pengampu MKU Pendidikan

Kewarganegaraan kelas !" dan juga semua anggota kelompok yang telah akti0 dan

berpartisipasi dalam penyusunan makalah ini%

Dalam penyusunan makalah ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan%

Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi

perbaikan7perbaikan di masa mendatang demi kesempurnaan makalah ini%

5emoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua%

;ember '" $pril 3)'(

Penulis


3/23

BAB I

PENDAHULUAN

Demokrasi pada hakikatnya mengandung nilai7nilai yang inklusi0 atau

berlainan melalui konsepsi politik yang disebut human qua citizen% 2ndonesia

sebagai negara demokrasi sudah seharusnya mengembangkan nilai7nilai yang

demikian ini agar terhindar dari negara demokrasi yang sekadar dalam sebutan

belaka% 2nklusial ini bisa dikatakan

sebagai sebuah ledakan sosial% 2ndonesia sebagai negara dengan berbagai etnik

agama budaya kelompok sosial dan nilai7nilai sosialnya sendiri telah menjadi

permasalahan nasional dalam men=iptakan satu kesatuan tatanan masyarakat yang

demokratis sejak awal berdirinya negara ini% Dari segala ma=am keberagaman

tidak jarang malah timbul pergesekan yang men=uatkan kon0lik sosial Pada

perkembangannya hal ini kemudian men=iptakan ruang bagi perpe=ahan dan

disintegrasi sosial%

Kondisi sema=am itu kian lengkap dengan adanya kelompok mayoritas dan

minoritas di dalamnya baik ser=ara etnik maupun agama bahkan kelompok

kepentingan% 6idak bisa dipungkiri bahwa adanya kelompok mayoritas dan

minoritas telah menjadi modal bagi lahirnya diskriminasi dalam berbagai aspek

kehidupan terhadap kelompok yang memiliki perbedaan nilai7nilai sosial%

Pluralitas perbedaan dan di


4/23


5/23

2.1 Demok!"# $# I%$o%e"#!

2.1.1 Pe%&e'#!% Demok!"#

5e=ara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa ?unani

8demos” yang artinya rakyat dan 8kratos” berarti kekuasaan atau berkuasa%

Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh

rakyat atau oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih di bawah sistem pemilihan

bebas. Dalam u=apan $braham #in=oln Presiden $merika 5erikat ke7'(

&periode '-('7'-("* demokrasi se=ara sederhana diartikan sebagai

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat %

Menurut @harles @ostello pengertian demokrasi adalah sistem sosial

dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan7kekuasaan pemerintah yang

dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak7hak perorangan

warga egara% 5edangkan menurur >enry . Mayo yang dikutip oleh

$Ayumardi $Ara menyatakan bahwa: Demokrasi sebagai sistem politik

merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif

oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip

kesamaan plotik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan

politik. &$Ayumardi $Ara 3))B: '')*

Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan bahwa demokrasi

sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan, yang

memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik

penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Demokrasi bertujuan

mewujudkan kedaulatan rakyat &kekuasaan warga negara* atas negara untuk

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut%

2.1.2 P#%"#( Demok!"#


6/23

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah

terakomodosi dalam konstitusi K+2 &egara Kesatuan +epublik 2ndonesia*%

Prinsip7rinsip demokrasi jika ditinjau dari pendapat $lmadudi yang dikenal

dengan Csoko guru demokrasiC% Menurut $lmadudui prinsip7prinsip

demokrasi adalah sebagai berikut :

• Kedaulatan rakyat

• Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah

• Kekuasaan mayoritas

• >ak7hak minoritas

• ;aminan hak asasi manusia

• Pemilihan yang bebas adil dan jujur

• Persamaan di depan hukum

• Proses hukum yang wajar

• Pembatasan pemerintah se=ara konstitusional

• Pluralitas sosial ekonomi dan politik

• ilai7nilai toleransi pramatisme kerja sama dan mu0akat

5elain prinsip demokrasi menurut pendapat para ahli terdapat beberapa

prinsip umum demokrasi antara lain sebagai berikut :

• Keterlibatan warga egara mengenai pembuatan keputusan politik

• Persamaan diatnara warga egara

• 5etiap warga negara memiliki kesamanaa dan kesetaraan dalam

praktik politik

• Kebebasan diakui dan diterima oleh warga egara

2.1.) M!*!m+m!*!m Demok!"#

Demokrasi banyak dipakai suatu negara dengan banyak ma=am7

ma=amnya% ;adi mengenai ma=am7ma=am demokrasi dapat dikelompokkan

dalam beberapa pembagian antara lain sebagai berikut :

a% Ma=am7Ma=am Demokrasi .erdasarkan Penyaluran Kehendak +akyat


7/23

• Demokrasi #angsung &Dire=t Demo=ra=y*: demokrasi yang se=ara

langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan suatunegara% Demokrasi langsung rakyat se=ara langsung berpartisipasi

dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya%

• Demokrasi 6idak #angsung &2ndire=t Demo=ra=y*: demokrasi yang

tidak se=ara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam

pengambilan keputusan% Demokrasi ini menggunakan wakil7wakil yang

telah diper=aya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendak rakyat%

5ehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat se=ara

langsung dengan menajd perantara seluruh rakyat%

b% Ma=am7Ma=am Demokrasi .erdasarkan ,okus Perhatiannya

• Demokrasi ,ormal: demokrasi yang ber0okus dari bidang politik tanpa

mengurangi kesenjangan ekonomi

• Demokrasi Material: demokrasi yang ber0okus di bidang ekonomi tanpa

mengurangi kesenjangan politik%

• Demokrasi 1abungan: demokrasi yang ber0okus sama besar baik di

bidang politik dan ekonomi%

=% Ma=am7Ma=am Demokrasi .erdasarkan Prinsip 2deologi

• Demokrasi #iberal: demokrasi yang didasarkan dari hak indi


8/23

• Demokrasi Pan=asila: demokrasi yang didasarkan dari ideologi

2ndonesia yaitu Pan=asila berdasrkan dari tata sosial dan budaya bangsa2ndonesia% Demokrasi Pan=asila merupakan yang dianut 2ndonesia%

2.1., Pekem-!%&!% Demok!"# $# I%$o%e"#!

Dalam perkembangannya di 2ndonesiademokrasi dibagi dalam

beberapa periode berikut:

a% Pelakasanaaan Demokrasi pada Masa +e


9/23

3* Masa Demokrasi 6erpimpin

Pengertian demokrasi terpimpin menurut 6ap MP+5

o%G22/MP+5/'(" adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan

musyawarah untuk mu0akat se=ara gotong royong di antara semua

kekuatan nasional yang progresi0 re$M lemahF

6erbatasnya peran persF

Kebijakan politik luar negeri memihak ke ++@ &blok timur* yang

memi=u terjadinya peristiwa pemberontakan 1 B) 5 PK2 %

=% Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde .aru '((7'-

Pelaksanaan demokrasi Orde .aru ditandai dengan keluarnya 5urat

Perintah '' maret '(%Orde .aru bertekad akan melaksanakan Pan=asila

dan UUD '4" se=ara murni dan konsekuen %$wal Orde .aru member

harapan baru kepada rakyat pemnbangunan di segala bidang melalui Pelita

2222222GG dan masa Orde .aru berhasil menyelenggarakan Pemilihan

Umun tahun '!' '!! '-3 '-! '3 dan '!%Meskipun demikian

pelaksanaan demokrasi pada masa Orde .aru ini dianggap gagal karena:

6idak addanya rotasi kekuaan eksekuti0F +ekrutmen politik yang tertutupF

Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi F

Pengakuan >$M yang terbatasF

6umbuhnya KK yang merajalela%

d% Pelaksaan Demokrasi Orde +e0ormasi '-7 5ekarang

Demokrasi pada masa re0ormasi pada dasanrnya merupakan demokrasi

dengan pernbaikan peraturan yang tidak demokratisdengan meningkatkan

peran lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan

0ungsiwewenangdan tanggung jawab yang menga=u pada prinsip


10/23

pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga7lembaga

eksekuti0 legislati


11/23

dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk men=ari jalan keluar dari

kema=etan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat%

Misalnya berdasarkan ketetapan MP+5 o% 222/'(B yang mengangkat 2r%

5oekarno sebagai Presiden seumur hidup% 5elain itu terjadi penyelewengan

dibidang perundang7undangan dimana pelbagai tindakan pemerintah

dilaksanakan melalui Penetapan Presiden &Penpres* yang memakai Dekrit "

;uli sebagai sumber hukum dan sebagainya%

B* Periode '("7'- &Orde .aru* Demokrasi Pan=asila%

Demokrasi pada masa ini dinamakan demokrasi pan=asila% Demokrasi

Pan=asila dalam reAim Orde .aru hanya sebagai retorika dan gagasan belum

sampai pada tataran praksis atau penerapan% Karena dalam praktik kenegaraan

dan pemerintahanreAim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan

berdemokrasi% Menurut M% +usli Karim reAim Orde .aru ditandai olehF

dominannya peranan $.+2 birokratisasi dan sentralisasi pengambilan

keputusan politik pembatasan peran dan 0ungsi partai politik =ampur tangan

pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik masa mengambang

monolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga nonpemerintah

4* Periode '-7sekarang & +e0ormasi *%Orde re0ormasi ditandai dengan turunnya Presiden 5oeharto pada tanggal

3' Mei '-% ;abatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden Pro0% D+%

2r% 2ng% .%;% >abibie% 6urunnya presiden 5oeharto disebabkan karena tidak

adanya lagi keper=ayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde .aru%

.ergulirnya re0ormasi yang mengiringi keruntuhan reAim tersebut

menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi 2ndonesia% 6ransisi

demokrasi merupakan 0ase krusial yang kritis karena dalam 0ase ini akan

ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun%

2.2 P/!#'!" $!% T!%'!%&!%%! 'e!$!( Demok!"# $# I%$o%e"#!

2.2.1 Pe%&e'#!% P/!#'!"

Dalam kamus .ahasa 2ndonesia kata Pluralitas berarti keadaan

masyarakat yg majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya.

Paham tentang pluralitas disebut pluralisme yang se=ara etimologi berasal

dari bahasa inggris yang mempunyai tiga pengertian%


12/23

'% Pengertian kegerejaan : &i* sebutan untuk orang yang memegang

lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan &ii* memegang dua

jabatan atau lebih se=ara bersamaan baik bersi0at kegerejaan

maupun non7kegerejaan%

3% Pengertian 0iloso0is : berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya

landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu%

B% Pengertian sosio7politis : adalah suatu sistem yang mengakui

koeksistensi keragaman kelompok baik yang ber=orak ras suku

aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek7aspek

perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok7kelompok tersebut%

Dari ketiga pengertian tersebut sebenarnya dapat di tarik suatu garis

besar tentang pengertian pluralisme yaitu koeksistensinnhya berbagai

kelompok atau keyakinan di suatu tempat dan waktu dengan tetap

terpeliharanya perbedaan7perbedaan dan karakteristik masing7masing%

2.2.2 !k'! P/!#'!" $!% T!%'!%&!%%! 'e!$!( Demok!"# $#

I%$o%e"#!

A. !k'! P/!#'!" $# I%$o%e"#!.anyaknya keragaman etnis agama dan budaya masyarakat 2ndonesia

menjadikan 2ndonesia negara yang plural% $kan tetapi keragaman yang ada

menjadi sekedar indifference satu sama lain% Pluralisme yang kemudian

ter=ipta menjadikan masyarakat yang sekadar hidup bersama7sama tetapi

sesungguhnya mereka hidup dalam dunianya sendiri7sendiri% Dengan kondisi

yang seperti ini telah men=iptakan masyarakat 2ndonesia yang religius tetapi

tidak beragama% Padahal dengan keragaman budaya yang ada masyarakat

2ndonesia seharusnya bisa lebih religius tanpa harus terlibat dalam dogma7

dogma yang kaku% Karena sesungguhnya tidak ada agama yang murni di

2ndonesia% 5emua sudah diolah dengan kultur budaya yang ada%

Masih kuatnya pandangan agama dan primordialisme menyangkut etnis

dan kedaerahan dapat dilihat dari pandangan para aktor rekonsiliasi kon0lik

agama saat dimintai in0ormasi bagaimana pandangan masyarakat mengenai

identitas mereka% Pada tabel berikut terlihat tiga angka besar menyangkut

identitas masyarakat:


13/23

I$e%'#'!" I%$o%e"#! E'%#" A&!m! De"! K!-/(!'e%

Pandangan$ktor

+ekonsiliasi

'%'H 3"%"H 3!%!H 3!%!H '3%-H

T!-e 1 : D!'! $#!m-# -e$!"!k!% #%3om!"# (!! !k'o eko%"##!"# ko%3#k !&!m! 'e%'!%&

#$e%'#'!" m!"!!k!'.

Data diatas mengindikasikan bahwa primordial masyarakat masih

berada pada tingkat yang tinggi% 2dentitas lokal &desa* dan agama menjadi

label penting bagi keberadaan mereka% 5ebuah 0enomena yang bila tidak

diolah dengan baik akan rawan menjadi bibit kon0lik dan mengan=amkeberadaan pluralisme di 2ndonesia% Kon0lik7kon0lik yang pernah terjadi di

2ndonesia dengan latar belakang etnis seperti yang pernah terjadi di beberapa

daerah di Kalimantan dan umat beragama di $mbon merupakan beberapa

=ontoh betapa identitas etnis dan agama masyarakat 2ndonesia membutuhkan

manajemen kon0lik yang baik%

B. T!%'!%&!% P/!#'!" 'e!$!( Demok!"# $# I%$o%e"#!

,akta tentang pluralitas dan keoeksistensi di tengah perbedaan mulai

disadari kesadaran tersebut berangkat dari sejarah ketika 0akta tentang

pluralitas dan perbedaan ditengarai sebagai sumber kon0lik juga pertentangan

antarsesama manusia% 5emua ini disebabkan oleh gerakan liberalism politik

yang memerjuangkan keadilan uni


14/23

aturan khusus yang berbeda Kymli=ka menganggap di tengah pluralitas

aturan7aturan yang di=iptakan sebaiknya tidak boleh mengabaikan perbedaan

&Will Kymli=ka 3))B*%

Di 2ndonesia dengan berbagai ma=am kemajemukkan dalam

masyarakat menurut beberapa ahli perlu diubah masyarakat yang majemuk

ini menjadi masyarakat multikultural dengan =ara mengadopsi ideologi

multikulturalisme sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan bangsa

2ndonesia untuk diaplikasikan dalam berbagai aspek sosial% Persoalan ini di

2ndonesia tidak hanya sebatas pada pengakuan tentang adanya perbedaan

dalam masyarakat tetapi lebih dari itu yaitu melegitimasi perbedaan7

perbedaan tersebut agar dapat diterima sehingga ter=iptanya keadilan sosial%

?ang terjadi di 2ndoensia adalah semua kelompok maupun indial ini

merupakan =erminan bahwa hak7hak masyarakat perbedaan7perbedaan dalam

masyarakat belum benar7benar diakomodir se=ara baik oleh pemerintah%


15/23

Problem krusial lainnya menyangkut pluralisme dan proses demokrasi

di 2ndonesia adalah saat negara turut masuk dalam wilayah agama dan mulai

menentukan mana yang disebut agama dan mana yang tidak% 5ejauh ini

pemerintah baru mengakui lima agama besar plus Kong >u @u dan

memasukkan agama7agama yang dianut masyarakat adat sebagai aliran

keper=ayaan% 5ebagaimana kita ketahui banyak masyarakat adat di 2ndonesia

memiliki agamanya sendiri% .anyak suku adat yang terpaksa harus mengganti

agamanya dengan agama 8resmi9 yang ada agar mereka dapat memperoleh

dokumen7dokumen sipil% Upaya7upaya yang dilakukan kelompok masyarakat

agama Kaharingan di Kalimantan 6engah untuk dapat diakui sebagai agama

dan tidak digabungkan dengan agama >indu hanyalah satu =ontoh

bagaimana negara begitu berperan dalam wilayah agama%

Problem lain terlihat pada kasus7kasus penutupan beberapa rumah

ibadah yang disebabkan keberadaan 5urat daran yang dikeluarkan oleh

Mentri $gama pada tahun '- tentang pendirian tempat ibadah% Kantor

@atatan 5ipil yang masih melanggengkan pengakuan hanya terhadap agama7

agama 8besar9 juga merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi

seseorang untuk bebas memilih agama yang hendak dipeluknya% Persoalan7

persoalan menyangkut perkawinan beda agama ataupun pasangan penghayat

keper=ayaan di kantor =atatan sipil setempat merupakan bukti bahwa

kebijakan rasial diskriminati0 masih terpelihara dengan subur dalam

mekanisme birokrasi pemerintahan saat ini%

Undang7undang yang bersikap diskriminati0 juga terlihat pada undang7

undang tentang diberlakukannya 5urat .ukti Kewarganegaraan +epublik

2ndonesia &5K.+2* telah di=abut namun bentuk7bentuk diskriminasi terhadap

warga 6ionghoa masih ada di negeri ini% .eberapa undang7undang malah

dibiarkan begitu saja dan kebijakannya terus berdampak sampai sekarang%

ster kemudian men=ontohkan undang7undang tentang asimilasi dan

pengambilalihan properti yang dulunya milik organisasi7organisasi etnis

6ionghoa% ;uga aturan7aturan yang sebetulnya untuk W$ &Warga egara

$sing* kemudian diberlakukan untuk W2 &Warga egara 2ndonesia* etnis

6ionghoa% $tau perlakuan diskriminati0 lainnya seperti tidak masuknya orang


16/23

6ionghoa dalam kategori orang yang bisa mendapatkan Kredit Usaha Ke=il

&KUK* karena dianggap sebagai bukan orang miskin% Padahal ukuran kaya

miskinnya seseorang tentu tidak berkait dengan etnisitas% .elum lagi aturan7

aturan dalam pen=atatan sipil seperti akta kelahiran kematian tanda

penduduk dan sejenisnya yang menggunakan metode pen=atatan dan nomor

urut yang berbeda untuk etnis 6ionghoa%

Pandangan tentang demokrasi yang masih bersi0at delegati0 ini sejalan

dengan pendapat para aktor demokrasi lainnya yang tersebar di 3 pro


17/23

kondisi baik% Perkembangannya pun semakin bertambah baik pas=a pemilu

'% Demikian halnya penilaian untuk penghargaan bagi hak7hak minoritas

dan upaya7upaya rekonsiliasi% amun dalam hal kesetaraan warganegara dan

independensi partai dari kepentingan etnis dan agama masih berada pada

kondisi yang buruk% >al ini menunjukkan bahwa penghargaan pada hak7hak

minoritas dan kebebasan beragama masih pada tara0 institusional dan bersi0at

delegati0% Pada prakteknya masih banyak =ontoh kasus menyangkut

kesetaraan warga negara dan pembebasan agama dari ragam kepentingan

berada pada kondisi yang memprihatinkan%

2.2.) T#%$!k!% Po+Demok!"# $!!m Me%&!$!(# T!%'!%&!% P/!#'!"

A. Pe!% Peme#%'!= Lem-!&! M!"!!k!' $!% Pem/k! A&!m! $!!m

Me%&!$!(# T!%'!%&!% P/!#'!"

Peme#%'! hendaknya dapat men0asilatasi masyarakat dengan

menerbitkan peraturan perundang7undangan yang tidak bersi0at

kontro


18/23

penyelenggaraan a=ara sosialisasi dan sebagainya% Dengan demikian

terjadi kerjasama yang sinerjik antara pemerintah dan lembaga

kemasyarakatan%

Lem-!&! Ke!&!m!!% hendaknya dapat diman0aatkan untuk menguji

setiap peraturan perundang7undangan bahwa materi atau substansi yang

terdapat dalam suatu peraturan perundang7undangan tidak bertentangan

dengan ajaran yang terdapat dalam agama yang dipeluknya% .ila terjadi

hal yang tidak sesuai agar segera disampaikan kepada Mahkamah

Konstitusi atau Mahkamah $gung untuk diproses lebih lanjut% #embaga

keagamaan tidak mengambil tindakan sendiri bila terjadi suatu

ketentuan dalam peraturan perundang7undangan yang tidak sesuai

dengan ajarannya%

B. S'!'e T#%$!k!% Po+Demok!"# $!!m Me%&!$!(# T!%'!%&!%

P/!#'!"

6erdapat dua hal mendasar yang harus dilakukan dalam

menindaklanjuti tantangan pluralitas terhadap demokrasi:

!ertama se=ara kultural misalnya melakukan perubahan mendasar pada hal7hal yang menyangkut keagamaan% Dengan kata lain merubah

paradigma beragama% >al lain yang tak kalah penting adalah merubah pola

pendidikan keagamaan yang sangat 0ormalistik menjadi lebih substanti0

dengan memasukkan tema7tema demokratisasi >$M dan citizenship dalam

pengajaran keagamaan%

"edua se=ara struktural harus ada penjaminan terhadap hak7hak sipil

dalam setiap warga negara% 5etiap warga harus diakui setara sederajat

dihadapan hukum% @ontoh nyata yang dapat dilakukan adalah dengan se=ara

konkret men=abut segala peraturan diskriminati0 dan meletakkannya di dalam

politik kewarganegaraan yang setara% Perubahan se=ara stru=tural ini harus

dilakukan oleh negara% Meski begitu perubahan se=ara stru=tural tidak akan

berarti bila se=ara kultural tidak berubah%

Upaya perubahan se=ara kultural juga harus ada upaya7upaya dari

masyarakat itu sendiri untuk dapat mengorganisir diri untuk kepentingan diri

mereka sendiri bukan untuk pemimpin atau tokoh7tokohnya% egara


19/23

bertanggung jawab atas ter=iptnya kehidupan yang adil% amun di sisi lain

keadilan itu juga harus mampu di=iptakan oleh masyarakat dengan

memberikan masukan dan usulan perundang7undangan dan mendesaknya

agar menjadi produk hukum% 5ayangnya gerakan7gerakan antar umat

beragama yang ada selama ini bukan merupakan gerakan yang proakti0%

1erakan7gerakan tersebut dilakukan lebih sebagai reaksi ketika politik

identitas keagamaan jadi wa=ana negara% 1erakan7gerakan ini seharusnya

lebih proakti0 sebagai gerakan sosial politik dan tidak semata7mata dalam

perspekti0 keagamaan% Upaya7upaya membangun sosial keagamaan selama

ini lebih nyata hasilnya bila dilakukan oleh para akti0is yang telah berhasil

menanggalkan baju keagamawanannya% >al yang membuat mereka kemudian

lebih mudah untuk lintas sektoral% Pada tabel berikut tampak bahwa wilayah

gerakan para akti0is rekonsiliasi lebih banyak di tingkat organisasi7organisasi

agama dan komunitas basis yang berjuang membangun ci#il society melalui

upaya7upaya membangun kesadaran masyarakat melalui program pendidikan

pelatihan dan diskusi%

S'!'e U(!! !%& $#!k/k!% Po"e%'!"e

Melalui =i


20/23


21/23

sebagai indi


22/23

BAB III

KESIMPULAN


23/23

DATAR PUSTAKA

$% Ubaedillah dan $bdul +oAak 3))-% !endidikan "ewarganegaraan $disi

"etiga (Demokrasi, %ak &sasi 'anusia dan 'asyarakat 'adani% Penerbit

Prenada Media 1roup : ;akarta

$bdulkarim $im% 3))-% !endidikan "ewarganegaraan untuk "elas ))) %

1ra0indo Media%

$a urdiaman *!endidikan "ewarganegaraan+ "ecakapan erbangsa dan

ernegara* P6 1ra0indo Media Pratama

1unawan Markus% 3))-% uku pintar calon anggota dan anggota legislatif, D!,

D!D dan D!D% 6angerang: Gisimedia%

Kuntowijoyo% '4 Demokrasi udaya irokrasi, ?ogyakarta : ?ayasan

.entang .udaya

Mo=hlisin% 3))!% !endidikan "ewarganegaraan untuk /'! % ;akarta : 2nterplus%

5t% .enn and +%s Peters% !rincipels of political thought &ew york : @ollier

.ooks '(4*% h% BB%

5oebagio%3))% Distorsi dalam 6ransisi Demokrasi di 2ndonesia% 0urnal 'akara

/eri /osial %umaniora, Gol% 'B o% 3 '''7''(%

%

makalah kwn 75

Documents