Top Banner

of 21

Makalah Kkpi UU ITE

Jul 06, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    1/21

    1

    KATA PENGANTAR 

    Syukur Alhamdulillah saya ucapkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-

    Nyalah makalah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

    Pembuatan makalah ini dimaksudkan sebagai salah satu tugas UTS KKPI yang bertema

    UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK).

    Walaupun makalah ini telah diselesaikan dengan baik, bukanlah berarti makalah ini

    telah sempurna. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kritik dan masukan yang bersifat

    membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang.

    Kepada semua pihak yang terkait dalam pembuatan dan penyusunan makalah ini saya

    ucapkan terima kasih.

    Akhirnya, saya berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan sumber

    pengetahuan yang sangat berguna bagi seluruh siswa.

    Bojonegoro , 11 maret 2016

    Penyusun

    Nurdiana

    http://www.blogger.com/nullhttp://www.blogger.com/nullhttp://www.blogger.com/null

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    2/21

    2

    DAFTAR ISI 

    KATA PENGANTAR

    DAFTAR ISI

    Kata pengantar……………………………………………………………………………………………………………………..1

    DAFTAR ISI. ................................................................................................................................. 2

    LATAR BELAKANG… .................................................................................................................... 3

    RUMUSAN MASALAH ................................................................................................................ 3

    TUJUAN…………………………………………………………………………………………………………………………………3 

    PEMBAHASAAN

    A.  Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

    Elektronik……………………………………………………………………………………………………………………4 

    B.  Pasal pasal dalam undang undang nomor 11 tahun 2008……………………………………………4

    C. 

    Analisa undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan

    transaksi elektronik……………………………………………………………………………………………………..5  

    D.  Kelebihan dan kekurangan undang undang nomor 11 tahun 2008……………………………...7

    E.  Pengertian dalam undang undang………………………………………………………………………………8

    F.  Sembilan peraturan pemerintah dan dua lembaga baru untuk UU ITE……………………….11

    G. 

    Fungsi dari lembaga sertifikasi…………………………………………………………………………………..11

    H.  Dampak positif dari adanya UU ITE …………………………………………………………………………..12

    I. 

    Dampak negative dari adanya UU ITE…………………………………………………………………………13 

    J.  . Hubungan UU ITE No.11 dengan HAM dan Tujuan Negara RI………………………………….14 

    K.  Kesimpulan ……………………………………………………………………………………………………………….21 

    L.  Saran…………………………………………………………………………………………………………………………..21  

    http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5275034511925213595#_Toc357549814http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5275034511925213595#_Toc357549815http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5275034511925213595#_Toc357549815http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5275034511925213595#_Toc357549814

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    3/21

    3

    PENDAHULUAN 

    1.1 Latar Belakang 

    Presiden mengeluarkan Undang-undang ini untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat

    Indonesia dan luar Indonesia. Dalam pasal-pasal yang menjelaskan memberikan rasa aman dan

    mencerdaskan kehidupan bangsa. Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat,

    sehingga hokum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat

    terpenuhi, dengan adanya Undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk

    melakuakan kesalahan, karrena dijelaskan pada pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala

    kerugian dan konsekwensi yang timbul, tetapi dalam Undang-Undang ITE pihak yang

    bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik.

    Menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut

    penting, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-

    perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi informasi telahmemudahkan kita mencari dan mengakses informasi dalam dan melalui sistem komputer serta

    membantu kita untuk menyebarluaskan atau melakukan tukar-menukar informasi dengan

    cepat. Jumlah informasi yang tersedia di internet semakin bertambah terus tidak dipengaruhi

    oleh perbedaan jarak dan waktu.

    1.2 Rumusan Masalah 

    1. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.

    2. Kekurangan dan Kelebihan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

    Transaksi Elektronik.

    3. Analisa undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

    1.3 Tujuan 

    1. Mengetahui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

    2. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Cyber Media.

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    4/21

    4

    PEMBAHASAN 

    A.  Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

    Transaksi Elektronik 

    Undang-undang ITE yang diberlakukan sejak April 2008 lalu ini memang merupakan

    terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di

    Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU

    ITE ini juga dikenal sebagai Cyber Law. Sebagaimana layaknya Cyber Law di negara-negara lain,

    UU ITE ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang

    berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di

    luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah

    Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

    Dan dalam perkembangannya, UU ITE yang rancangannya sudah masuk dalam agenda DPR

    sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, terus mengalami penambahan disana-sini, termasuk

    perlindungan dari serangan hacker, pelarangan penayangan content yang memuat unsur-unsur

    pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya.

    Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU

    ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari 11 Pasal tersebut ada 3 pasal

    yang dicurigai akan

    membahayakan blogger, pasal-pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia

    maya, yang bisa saja dilakukan oleh seorang blogger tanpa dia sadari. Pasal-Pasal tersebut

    adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2)

    B.  PASAL DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 24

      Bunyi Pasal 27 ayat 1 :

    ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

    dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

    memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. 

      Bunyi Pasal 27 ayat 3 :

    ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau

    membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki

    muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”. 

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    5/21

    5

      Bunyi pasal 28 ayat (2)

    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan

    untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

    masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

      Bunyi Pasal 45 ayat 1 : setiap orang yang memenuhi unsur sebagimana dimaksud

    dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau denda paling

    banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

      Pasal 45 ayat 2 Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam

    Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

    denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

    C.  Analisa undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan

    transaksi elektronik 

    Undang-Undang ITE boleh disebut sebuah cyberlaw karena muatan dan cakupannya luas

    membahas pengaturan di dunia maya, meskipun di beberapa sisi ada yang belum terlalu lugas

    dan juga ada yang sedikit terlewat. Muatan UU ITE adalah sebagai berikut:

      Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda

    tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai).

     

    Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP.

      UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang

    berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat

    hukum di Indonesia

      Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.

      Perbuatan yang dilarang (cybercrime).

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    6/21

    6

    Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 

    (1) Setiap Orang

    Ada sedikit contoh Undang-Undang yang bisa kita pedomani : dengan sengaja dan tanpa

    hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

    melanggar kesusilaan.

    (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

    mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

    Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

    (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

    mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

    Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

    baik.

    (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

    mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

    Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

    Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 28 

    (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

    menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

    (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan

    untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

    masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 

    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau

    Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang

    ditujukan secara pribadi.

    Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1 : setiap orang yang

    memenuhi unsur sebagimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat

    (4) dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

    1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    7/21

    7

    Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2 : setiap orang yang

    memenuhi unsur sebagimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana

    penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

    (satu milyar rupiah)

    Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

    telah diatur mengenai kepemilikan nama domain dan penggunaannya. Dalam Pasal 23

    dinyatakan bahwa:

    1.  Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak

    memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

    2. 

    Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

    didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat,

    dan tidak melanggar hak Orang lain.

    3.  Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan

    karena penggunaan Nama Domain

    D.  Kekurangan dan Kelebihan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

    Informasi dan Transaksi Elektronik 

    Kekurangan Undang-Undang ITE

    a.  UU ITE ini juga sangat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat

    dan dapat menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, terutama

    pada pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) ini

    sangat bertentangan pada UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Pada

    pasal 16 disebutkan penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan

    dalam mengopersikan sistem elektronik, persyaratan yang dikemukakan masih kurang

     jelas contohnya pada ayat 1(b) tentang melindungi kerahasian lalu bila seorang

    pemakai sistem elektronik contohnya pada web server yang mempunyai aspek

    keamanan yang lemah apakah itu melanggar undang – undang. Pada pasal 27 tentang

    perbuatan yang dilarang yaitu pada pasal 1 dan 2 muatan yang melanggar kesusilaan

    dan muatan perjudian disana tidak dijelaskan bagaimana standar kesusilaan dan

    definisi suatu perjudian tersebut ini juga bisa membuat sulit dan was – was

    masyarakat dalam berinternet takut dianggap melanggar undang- undang akibatnya

    masyarakat menjadi agak dipersempit ruang geraknya dan dapat juga menghambat

    kreatifitas.

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    8/21

    8

    b.  Beberapa yang masih terlewat, kurang lugas dan perlu didetailkan dengan peraturan

    dalam tingkat lebih rendah dari UU ITE (Peraturan Menteri, dsb) adalah masalah:

      Spamming, baik untuk email spamming maupun masalah penjualan data

    pribadi oleh perbankan, asuransi, dsb.

      Virus dan worm komputer (masih implisit di Pasal 33), terutama untuk

    pengembangan dan penyebarannya.

      Kemudian juga tentang kesiapan aparat dalam implementasi UU ITE

    C Walaupun sudah disahkan oleh legislatif, UU ITE masih rentan terhadap pasal

    karet, atau pasal-pasal yang intepretasinya bersifat subjektif/individual. Memang UU ini

    tidak bisa berdiri sendiri, dapat dikatakan bahwa UU ini ada hubungan timbal balik

    dengan RUU Anti-Pornografi. Secara umum, ada beberapa aspek yang dilindungi dalam

    UU ITE, antara lain yang pokok adalah:

      Orang secara pribadi dari penipuan, pengancaman, dan penghinaan.

      Sekumpulan orang/kelompok/masyarakat dari dampak negative masalah

    kesusilaan, masalah moral seperti perjudian dan penghinaan SARA.

      Korporasi (perusahaan) atau lembaga dari kerugian akibat pembocoran rahasia

    dan informasi financial juga exploitasi karya.

    Kelebihan Undang-Undang ITE  

    UU ITE mempunyai kelebihan salah satunya dapat mengantisipasi kemungkinan

    penyalahgunaan internet yang merugikan contohny pembobolan situs-situs tertentu

    milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat

    meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Pada pasal 2, UU ITE berlaku terhadap

    orang – orang yang tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia ini dapat menghakimi dan

    menjerat orang – orang yang melanggar hukum di luar Indonesia.

    UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas

    situs porno atau masalah asusila. Total ada 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara

    mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.

    Pengertian dalam undang-undang :

    1.  informasi Elektronik  adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi

    tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau

    sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

    yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

    2.  Transaksi Elektronik  adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

    Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    9/21

    9

    3.  Teknologi Informasi  adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

    menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan

    informasi 

    4.  Dokumen Elektronik  adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,

    dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,

    optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

    Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

    gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

    simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang

    yang mampu memahaminya. 

    5.  Sistem Elektronik  adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

    berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

    menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi

    Elektronik. 

    6.  Penyelenggaraan Sistem Elektronik  adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh

    penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 

    7.   Jaringan Sistem Elektronik  adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih,

    yang bersifat tertutup ataupun terbuka. 8.   Agen Elektronik  adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk

    melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara

    otomatis yang diselenggarakan oleh Oran 

    9.  gSertifikat Elektronik  adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda

    Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak

    dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi

    Elektronik. 10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik  adalah badan hukum yang berfungsi sebagai

    pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 

    11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh

    profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan

    mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. 

    12. Tanda Tangan Elektronik  adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik

    yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang

    digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

    13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan

    Tanda Tangan Elektronik. 

    14. Komputer  adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau

    sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 

    15.  Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri

    sendiri atau dalam jaringan. 

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    10/21

    10

    16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di

    antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau

    Sistem Elektronik lainnya. 

    17. Kontrak Elektronik  adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem

    Elektronik. 

    18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau

    Dokumen Elektronik. 

    19. 

    Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau

    Dokumen Elektronik dari Pengirim. 

    20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,

    dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet,

    yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan

    lokasi tertentu dalam internet. 

    21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara

    asing, maupun badan hukum. 

    22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik

    yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hokum 

    23. 

    Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden. 

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    11/21

    11

    Sembilan peraturan pemerintah dan dua lembaga yang baru

    UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan

    pada bulan April 2008, pelaksanaannya masih menunggu penerbitan 9 Peraturan Pemerintah

    dan pembentukan 2 (dua) lembaga yang baru yakni Lembaga Sertifikasi Keandalan dan

    Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari :

    1.  Lembaga sertifikasi keandalan

    2.  Tanda tangan elektronik

    3.  Penyelenggaraan sertifikasi elektronik Penyelenggaraan sistem elektronik

    4.  Penyelenggaraan transaksi elektronik

    5. 

    Penyelenggara agen elektronik

    6.  Pengelolaan nama domain

    7.  Tatacara intersepsi

    8.  Peran pemerintah

    Dua lembaga yaitu Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara Sertifikasi

    Elektronik masing-masing diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut:

    1.  Lembaga Sertifikasi Keandalan melakukan fungsi administratif yang mencakup

    registrasi, otentikasi fisik terhadap pelaku usaha, pembuatan dan pengelolaan

    sertifikat keandalan, dan membuat daftar sertifikat yang dibekukan. Setiap

    pelaku usaha yang akan melakukan transaksi elektronik dapat memiliki Sertifikat

    Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan dengan cara

    mendaftarkan diri. Lembaga Sertifikasi Keandalan akan melakukan pendataan

    dan penilaian menyangkut identitas pelaku usaha, syarat-syarat kontrak dari

    produk yang ditawarkan, dan karakteristik produk. Jika pelaku usaha lulus dalam

    uji sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan maka akan memperoleh

    pengesahan berupa logo trustmark pada homepage pelaku usaha yang

    menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut layak untuk melakukan usahanya

    setelah diaudit oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    12/21

    12

    2.  Penyelenggara Sertifikasi Elektronik melaksanakan fungsi administratif

    mancakup registrasi, otentikasi fisik terhadap pemohon, pembuatan dan

    pengelolaan kunci publik maupun kunci privat, pengelolaan sertifikat elektronik

    dan daftar sertifikat yang dibekukan. Setiap pihak yang akan melakukan

    transaksi elektronik perlu memenuhi persyaratan minimum dalam UU ITE,

    singkat kata, memerlukan tanda tangan elektronik dalam melakukan transaksi

    elektronik. Tanda tangan elektronik ini akan lebih aman jika terdapat pihak

    ketiga selain para pihak yang bertransaksi. Pihak ketiga tersebut adalah

    Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan fungsi utama adalah menerbitkan

    Sertifikat Elektronik yang memuat data pembuatan tanda tangan elektronik

    yang dikenal dengan ‘kunci publik’ dan ‘kunci privat’. Pelaku usaha yang ingin

    mendapatkan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penggunaan tanda tangan

    elektronik dalam melakukan transaksi elektronik dapat mengajukan

    permohonan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Lalu, Penyelenggara

    Sertifikasi Elektronik akan melakukan pendataan dan penilaian meliputi

    identitas pemohon, otentikasi fisik dari pemohon, dan syarat lainnya. Setelahdinilai dan tidak ada masalah, dilanjutkan dengan penerbitan Kunci Publik, Kunci

    Privat, dan Sertifikat Elektronik. Dengan Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh

    para pihak yang bertransaksi secara elektronik akan memberikan rasa aman dan

    meningkatkan kepercayaan para pihak yang bertransaksi. 

    Adapun dampak positif dan negatifnya dari diberlakukannya UU ITE adalah sebagai

    berikut: 

    Dampak Positif

      Semua kegiatan pengajuan harga, kontak kerja sama, penagihan berbasis elektronik

    dilindungi hukum. Semua kiriman email ke klien yang terdokumentasi bisa menjadi

    bahan pertimbangan hukum, bila suatu waktu terjadi masalah dalam proses kerja

    sama. Untuk kita yang kerjanya di ranah maya, tentu ini memiliki nilai positif

      Jika kita melakukan transaksi perbankan (misalnya melalui Klik BCA) dan dirugikan

    karena (misalnya) ketekan tombol submit 2 kali, dan ini tidak diantisipasi oleh

    pengelola transaksi, maka kita berhak secara hukum menuntut pengelola transaksi

    tersebut. Tuntutan ini juga bisa berlaku untuk mereka yang menjadi merchant egold,

    PayPal, dsb.

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    13/21

    13

      Bila ada perusahaan yang mendaftarkan namadomain dengan maksud menjelekkan

    produk/merk/nama tertentu, perusahaan tersebut bisa dituntut untuk membatalkan

    nama domain. Makanya, kalau ada yang membuat namadomain pitrajelek.com atau

    pitrabusuk.com, berhati-hatilah.

      Semua yang tertulis dalam sebuah blog menjadi resmi hak cipta penulisnya dan

    dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Makanya, berhati-hatilah menulis dalam

    blog, karena tulisan negatif yang merugikan pihak lain, juga ikut resmi menjadi hak

    cipta penulisnya, dan itu bisa dituntut oleh pihak yang dirugikan.

      Bila ada yang melakukan transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu

    (alias carding), secara jelas bisa dituntut melalui hukum.

     

    Hati-hati yang suka nge-hack  situs untuk mendapatkan database situs tersebut.Apalagi dengan tujuan menggunakannya untuk transaksi ilegal, misal: menjual

    alamat email tanpa sepengetahuan pemilik email. Hal ini juga berlaku untuk para

    pemilik situs yang harus menjamin kerahasiaan anggotanya, dan tidak menjual

    database tersebut ke pihak lain. Ini juga termasuk kasus jual-menjual database

    pengguna telepon genggam ke bank untuk penawaran kartu kredit.

      Situs-situs phising secara hukum dilarang.

    Dampak Negatif

    Isi sebuah situs tidak boleh ada muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan kan bersifat

    normatif. Mungkin situs yang menampilkan foto-foto porno secara vulgar bisa jelas dianggap

    melanggar kesusilaan. Namun, apakah situs-situs edukasi AIDS dan alat-alat kesehatan yang

     juga ditujukan untuk orang dewasa dilarang? Lalu, apakah forum-forum komunitas gay atau

    lesbian yang (hampir) tidak ada pornonya juga dianggap melanggar kesusilaan? Lalu, apakah

    foto seorang masyarakat Papua bugil yang ditampilkan dalam sebuah blog juga dianggap

    melanggar kesusilaan?

      Kekhawatiran para penulis blog dalam mengungkapkan pendapat. Karena UU ini,

    bisa jadi para blogger semakin berhati-hati agar tidak menyinggung orang lain,

    menjelekkan produk atau merk tertentu, membuat tautan referensi atau membahas

    situs-situs yang dianggap ilegal oleh UU, dll. Kalau ketakutan menjadi semakin

    berlebihan, bukanlah malah semakin mengekang kebebasan berpendapat?

      Seperti biasa, yang lebih mengkhawatirkan bukan UU-nya, tapi lebih kepada

    pelaksanaannya. Semoga saja UU ini tidak menjadi alat bagi aparat untuk melakukan

    investigasi berlebihan sehingga menyentuh ranah pribadi. Karena seperti Pak Nuh

    bilang, UU ini tidak akan menyentuh wilayah pribadi. Hanya menyentuh wilayah

    yang bersifat publik. Itu kan kata Pak Nuh. Kata orang di bawahnya (yang mungkin

    nggak mengerti konteks) bisa diinterpretasi macam-macam.

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    14/21

    14

    . Hubungan UU ITE No.11 dengan HAM dan Tujuan Negara RI.

    Berbagai diskusi dan pernyataan di Internet mempersoalkan tentang UU ITE No. 11 Tahun

    2008. Pendapat yang berbeda muncul, termasuk keinginan beberapa kalangan agar UU No. 11

    Tahun 2008 direvisi dengan berbagai alasan dan pertimbangan.Pada bagian ini, penulis

    mengungkapkan beberapa pemikiran yang dapat memberikan pencerahan bagi kita semua

    untuk memandang UU ITE No. 11 Tahun 2008 secara komprehensif dari berbagai sudut

    pandang dan memposisikan diri kita sebagai anak bangsa yang peduli terhadap kemajuan

    bangsa Indonesia.

    Pertama: 

    Pertanyaan: Apa tujuan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

    menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008? Bagaimana kaitannya dengan tujuan Negara

    RepublikIndonesia?: Tujuan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

    menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 tercantum pada Pasal 4, yaitu:

    1.  Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

    2.  Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan

    kesejahteraan masyarakat;

    3. 

    Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

    4.  Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran

    dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal

    mungkin dan bertanggung jawab; dan

    5.  Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan

    penyelenggara Teknologi Informasi.

    Tujuan di atas sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam

    Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diantaranya “mencerdaskan kehidupan bangsa dan

    memajukan kesejahteraan umum”. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pembentukan UU ITE No.

    11 tahun 2008 konsisten dengan tujuan Negara Republik Indonesia.

    Kedua: 

    Pertanyaan: Apakah semua informasi elektronik dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan

    bangsa dan memajukan kesejahteraan umum?

    Jawab : Tidak semua informasi elektronik dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsadan memajukan kesejahteraan umum. Informasi elektronik terbagi dalam dua kategori yaitu

    informasi elektronik yang berkualitas dan informasi elektronik yang tidak berkualitas. Yang

    dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum

    hanya informasi elektronik yang berkualitas, yaitu informasi yang mendorong pengembangan

    potensi bangsa di berbagai bidang kehidupan menuju bangsa yang sejahtera dan cerdas, serta

    mampu bersaing dengan bangsa lain.

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    15/21

    15

    Ketiga: 

    Bagaimana dengan jenis Informasi Elektronik yang tidak berkualitas? Apa contohnya? Jenis

    informasi elektronik yang tidak berkualitas dapat merusak pencapaian tujuan untuk

    mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Informasi elektronik

    yang tidak berkualitas bermuatan negatif seperti pelanggaran kesusilaan, perjudian, menghina

    dan mencemarkan nama baik seseorang, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong

    dan menyesatkan, menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.

    Keempat: 

    Bagaimana menggambarkan kebebasan mengakses informasi elektronik yang tidak berkualitas

    dapat merusak pencapaian tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan

    kesejahteraan rakyat? Gambarannya sederhana saja. Indonesia adalah negara yang gencar

    melakukan pembangunan. Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan

    adalah memperluas akses internet sampai ke pedesaan. Tujuannya adalah bagaimana

    mendorong percepatan pembangunan di pedesaan. Para petani dapat mempromosikan hasil

    pertanian lewat internet. Murid sekolah dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan lewat

    internet.Para pejabat pemerintah dapat mengawasi bawahannya dan meningkatkan pelayanan

    kepada masyarakat lewat pemanfaatan internet, dan masih banyak manfaat lainnya.Jadi, tujuan Pemerintah untuk memperluas akses informasi lewat internet sampai ke pedesaan

    untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat di pedesaan.

    Meskipun demikian, tujuan itu dapat tidak tercapai apabila masyarakat pedesaan dominan

    mengakses informasi elektronik yang tidak berkualitas.

    Coba kita bayangkan, bagaimana jika sekelompok murid sekolah mengakses situs porno atau

    bermain judi lewat internet, Apakah hal ini membuat masyarakat pedesaan menjadi cerdas dan

    sejahtera? Apakah perbuatan menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan berita

    bohong, pemerasan, pengancaman, penghinaan, pencemaran nama baik termasuk perbuatan

    mengarah pada peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat? Dengan akal sehat,

    .

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    16/21

    16

    UU ITE dan kebebasan Pers.

    Banyak protes dari kalangan Pers tentang keberadaan UU ITE Nomor 11 tahun 2008 terutama

    menyangkut pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Pasal tersebut dipandang berpotensi

    mengancam kemerdekaan Pers, berita pers dapat disalurkan melalui informasi elektronik (di

    dunia maya), terkait dengan kasus korupsi, sengketa, politik yang dapat dinilai sebagai

    penyebaran pencemaran nama baik, penghinaan, menimbulkan permusuhan atau kebencian

    dalam masyarakat..

    Pasal 27 ayat 3 

    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

    dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

    memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

    Pasal 28 ayat 2

    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

    menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

    tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    Pada bagian ini UU ITE No. 11 Tahun 2008 terutama Pasal 27 dan Pasal 28. Kiranya melalui

    tulisan ini akan lebih memperjelas apa yang dikuatirkan oleh kalangan Pers dalam penyampaian

    berita dalam bentuk informasi elektronik.

    Dunia maya merupakan wadah komunikasi bagi siapa saja, termasuk bagi Pers untuk

    menyebarkan informasi. Pers merupakan kalangan yang berkepentingan untuk menyebarkan

    berita lewat internet karena sarana ini merupakan cara yang cepat untuk menyampaikan

    informasi kepada masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas dan lebih murah.Persoalannya:

    Apakah UU ITE No. 11 tahun 2008 pada Pasal 27 dan Pasal 28 berpotensi membatasi kebebasan

    Pers dalam memberitakan suatu peristiwa dalam bentuk informasi elektronik? Dalam Pasal 27

    dan Pasal 28 UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat pernyataan ‘tanpa hak’.Pers memiliki hak

    untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

    Informasi Elektronik berupa Berita. Hak dari Pers sudah jelas dinyatakan dan dilindungi dengan

    UU Pers No. 40 Tahun

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    17/21

    17

    Pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma

    agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers berkewajiban pula

    untuk melayani hak jawab sebagai bentuk koreksi dan kontrol dari masyarakat. Wartawan

    harus menaati kode etik Jurnalistik.

    Beberapa Pasal dalam Kode Etik Jurnalistik diantaranya :

    1.  Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak

    mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak

    bersalah.

    2.  Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

    3.  Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau

    diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama,

     jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit,

    cacat jiwa atau cacat jasmani.

    4.  Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan

    tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau

    pemirsa.

    5.  Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

    Terkait dengan pendistribusian atau penyebaran informasi elektronik. Sesuai amanat UU Pers

    No. 40 tahun 1999, maka Pers memiliki ‘hak’ untuk mendistribusikan informasi, penulis

    berpendapat, termasuk informasi elektronik. Jika timbul tuduhan bahwa berita dalam bentuk

    informasi elektronik yang disampaikan oleh Pers mengandung unsur pencemaran nama baik,

    penghinaan, menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat, maka UU ITE No. 11

    Tahun 2008 tidak dapat digunakan untuk menjerat Pers, karena Pers memiliki hak untuk

    mendistribusikan informasi elektronik, sementara Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE no. 11 Tahun

    2008 mengacu pada 'tanpa hak'. Pers memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan

    masalahnya. Dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 secara jelas diterangkan bahwa Pers memiliki

    kewajiban seperti menerima Hak Jawab dan Hak Koreksi dari masyarakat. Pers juga memiliki

    kode etik jurnalistik, wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul dan

    berkewajiban untuk melakukan koreksi terhadap pemberitaan jika memang dipandang tidak

    akurat/keliru. Jadi, UU ITE No. 11 tahun 2008 khususnya Pasal 27, 28 tidak untuk kalangan Pers

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    18/21

    18

    . Beberapa Hal yang Terlewat Dan Perlu Persiapan Dari UU ITE 

    Beberapa yang masih terlewat, kurang lugas dan perlu didetailkan dengan peraturan dalam

    tingkat lebih rendah dari UU ITE (Peraturan Menteri, dsb) adalah masalah:

      Spamming, baik untuk email spamming maupun masalah penjualan data pribadi oleh

    perbankan, asuransi, dsb

      Virus dan worm komputer (masih implisit di Pasal 33), terutama untuk pengembangan

    dan penyebarannya

      Kemudian juga tentang kesiapan aparat dalam implementasi UU ITE. Amerika, China dan

    Singapore melengkapi implementasi cyberlaw dengan kesiapan aparat. Child

    Pornography di Amerika bahkan diberantas dengan memberi jebakan ke para pedofili

    dan pengembang situs porno anak-anak

      Terakhir ada yang cukup mengganggu, yaitu pada bagian penjelasan UU ITE kok persis

    plek alias copy paste dari bab I buku karya Prof. Dr. Ahmad Ramli, SH, MH berjudul

    Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Kalaupun pak Ahmad Ramli ikut

    menjadi staf ahli penyusun UU ITE tersebut, seharusnya janganlah terus langsung copy

    paste buku bab 1 untuk bagian Penjelasan UU ITE, karena nanti yang tanda tangan

    adalah Presiden Republik Indonesia.

    Selain memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik untuk

    mendukung informasi dan transaksi elektronik, UU ITE juga memuat pasal-pasal mengenai

    Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana. Perbuatan yang Dilarang termuat pada pasal

    27 – 37, sedangkan Ketentuan Pidana pada pasal 45 – 52. Pidana dapat berupa pidana penjara

    dan/atau denda.

    Pada bagian ini, penulis menampilkan satu contoh kasus yang terkait dengan perbuatan yang

    dilarang dalam UU ITE. Dengan contoh ini diharapkan para pembaca dapat mengambil

    pelajaran penting dari pasal-pasal terkait Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana.

    Contoh kasus:

    ”Si A adalah pemilik rental VCD berbagai macam film. Suatu hari, dia mendapatkan kiriman satu

    VCD dari seseorang yang tidak dikenal. Isi VCD berupa video singkat yang memuat permainan

    sex sepasang suami-isteri. Dalam cerita ini, si suami isteri itu sengaja membuat video tersebut

    untuk kepentingan pribadi bukan untuk dipublikasikan, tapi entah bagaimana video itu jatuh ke

    tangan orang lain (si A). Kemudian, si A meng-copy video itu ke dalam beberapa VCD, lalu

    menyebarkan atau menjualnya. Pekerjaan Si A tidak hanya menjual VCD, si A juga memiliki

    kegemaran untuk merekayasa foto-foto artis menjadi tampak dalam pose bugil, malahan si A

    memiliki website yang dirancangnya sendiri untuk menfasilitasi pemuatan video dan gambar-

    gambar pornografi baik gambar asli atau gambar rekayasa”. 

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    19/21

    19

    Dari kasus di atas, perbuatan si A dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE sebagai

    berikut:

    Pertama: 

    Perbuatan si A dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan informasi elektronik dan

    dokumen elektronik berupa video singkat yang melanggar kesusilaan. Untuk itu Pasal

    27 ayat 1 akan menjerat si A.

    Pasal 27 ayat 1 :

    ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

    dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

    memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. 

    Kedua: 

    Perbuatan si A melakukan manipulasi terhadap informasi elektronik berupa foto artis untuk

    diubah menjadi foto dalam pose bugil. Tujuan dari manipulasi ini adalah mencemarkan nama

    baik artis dan membuat foto hasil rekayasa seolah-olah otentik/asli.

    Untuk itu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 35 akan menjerat pula si A.

    Pasal 27 ayat 3 :”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

    dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

    memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. 

    Pasal 35 :

    ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum  melakukan manipulasi,

    penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

    Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebutdianggapseolah-olah data yang otentik”. 

    Ketiga: 

    Perbuatan si A mengakibatkan kerugian bagi suami isteri dan artis. Si suami isteri membuat

    video itu untuk kepentingan pribadi bukan untuk dipublikasikan. Si artis memiliki foto asli tidak

    dalam pose bugil, tapi karena ulah si A, foto asli diubah menjadi foto rekayasa dalam pose

    bugil.Untuk itu Pasal 36 akan menjerat pula si A.

    Pasal 36 :

    ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian

    bagi Orang lain”. 

    Keempat

    Perbuatan si A mengadakan perangkat lunak berupa website yang bertujuan untuk menfasilitasi

    pendistribusian foto/gambar bersifat pornografi.

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    20/21

    20

    Untuk itu Pasal 34 ayat 1 bagian a akan menjerat pula si A.

    Pasal 34 ayat 1 bagian a :

    ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,

    mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki

    perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus

    dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai

    dengan Pasal 33”. Dari pasal-pasal yang dapat menjerat si A maka ketentuan pidana yang

    terkait termuat pada pasal-pasal sebagai berikut:

    Pasal 45 ayat 1 :

    ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1), ayat (2),

    ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

    denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 

    Pasal 50 :

    ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana

    dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak

    Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

    Pasal 51 ayat 1 :

    ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan

    pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak

    Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)” 

    Pasal 51 ayat 2 :

    ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan

    pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak

    Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)” 

    dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukannya memanfaatkannya dalam pelanggaran

    hukum dan merugikan orang banyak. Walaupun kegiatan tersebut sudah mendapat perhatian

    yang lebih dari pihak pemerintah dan penegak hukum, hendaknya sebagai pengguna teknologi

    informatika harus menyadari ketetapan-ketetapan hukum tersebut.

    Sebagai warga Negara yang baik, marilah bersama-sama memanfaatkan kecerdasan

    dalam dunia teknologi informatika dengan sebaik-baiknya. Karena kesadaran individu sendirilah

    yang sangat berperan penting dalam penegakan setiap peraturan yang dibuat. Jika peraturan

    tersebut ditaati, maka akan sangat mudah mengatur segala urusan dalam hubungan

    Internasional. Karena dengan teknologi informasi era ini, memudahkan setiap orang untuk

    mendapatkan informasi secara cepat dimanapun berada.

  • 8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE

    21/21

    PENUTUP

    KESIMPULAN

    Pasal 1 UU ITE mencantumkan diantaranya definisi Informasi Elektronik. Berikut kutipannya :

    ”Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

    terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),

    surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

    angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat

    dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” 

    Maka dalam menggunakan teknologi informatika, harus sesuai dengan ketetapan

    peraturan perundang-undangan. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak

    sengaja, akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya UU

    ITE maka akan memperaman setiap kegiatan yang dilakukan secara online dan melindungi hak

    dari tandatangan Elektronik yang dimiliki oleh seluruh pengguna.

    SARAN

    Pemanfaatan yang didapatkan dari penggunaan ITE, seharusnya dapat digunakan dan 7. Kasus

    mengenai Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE.