Top Banner
MAKALAH PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DOSEN PENGASUH : RIZKI SETYOBONO SANGALANG, SH.,MH Oleh: KELOMPOK III KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS HUKUM 2013
26

Makalah Kdrt Kelompok

Oct 20, 2015

Download

Documents

erik sosanto

tugas uas
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Makalah Kdrt Kelompok

i

MAKALAH

PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DOSEN PENGASUH : RIZKI SETYOBONO SANGALANG, SH.,MH

Oleh:

KELOMPOK III

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

Page 2: Makalah Kdrt Kelompok

i

LEMBAR PENGESAHAAN

DISUSUN OLEH :

NAMA NIM TTD

1. ERIK SOSANTO EAA 110 039 . . . . . . . . . . . .

2. RIA WIJAYANTI EAA 110 011 . . . . . . . . . . . .

3. MEGA SELVY EAA 110 023 . . . . . . . . . . . .

4. FRANSISCA NOVITASARI EAA 110 031 . . . . . . . . . . . .

5. LAMGANDA H SIMATUPANG EAA 110 029 . . . . . . . . . . . .

6. FERRY ERYANDI. S EAA 110 021 . . . . . . . . . . . .

7. STEVEN BELKA LAMBUNG EAA 110 041 . . . . . . . . . . . .

8. ANDREAS WINDRA IKAT EAA 110 037 . . . . . . . . . . . .

9. ARBY SUHASTRA EAA 110 070 . . . . . . . . . . . .

10. EDI SUHARTONO EAA 110 025 . . . . . . . . . . . .

11. ARIADY DWITAMA EAA 110 008 . . . . . . . . . . . .

12. BOBY SAVENDRA EAA 110 046 . . . . . . . . . . . .

13. PEBRIANDI EAA 110 019 . . . . . . . . . . . .

ii

Page 3: Makalah Kdrt Kelompok

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur atas limpahan berkat dan Rahmat-Nya

dari Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnyalah penulis masih diberikan

kesempatan atas selesainya penyusunan makalah ini sebagai tambahan ilmu, tugas

dan pedoman yang berjudul Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam penyusunan makalah ini saya mengumpulkan dari berbagai sumber

buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan Penegakan Hukum

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memudahkan saya dalam menyelesaikan tugas

ini.

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman

dan menambah wawasan bagi orang yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak sekali

kekurangan-kekurangan baik dalam penulisan, pemakaian kata, redaksional kalimat

dan bahkan dalam penggunaan aturan-aturan tata bahasa Indonesia yang baik dan

benar, hal mana ini disebabkan terbatasanya kemampuan dan pengetahuan penulis

miliki, Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk

penyempurnaan penulisan makalah lebih lanjut.

Akhir kata penulis berharap semoga penyusunan dan penulisan makalah ini

dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

iii

Page 4: Makalah Kdrt Kelompok

iii

Palangka Raya, Desember 2013

Penulis,

KELOMPOK III

.

iv

Page 5: Makalah Kdrt Kelompok

iv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... ii

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... v

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 1

1.2. Perumusan Masalah ..................................................................................... 3

1.3. Tujuan Penulisan .......................................................................................... 3

1.4. Manfaat Penulisan ........................................................................................ 3

1.5. Metode Penulisan ......................................................................................... 4

1.6. Sistematika penulisan ................................................................................... 4

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan ruang lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga ................ 6

2.2 Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga..................... ............ 10

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan .................................................................................................. 20

3.2. Saran ............................................................................................................. 21

DAFTAR PUSTAKA

v

Page 6: Makalah Kdrt Kelompok

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik,

seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum dalam lingkup rumah tangga. Dampak KDRT sangat kompleks dan

mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga.

Sehingga memerlukan penanganan yang kompleks untuk memulihkan korban.

Dalam aspek hukum diperlukan lembaga-lembaga yang berkekuatan hukum dan

aparat penegak hukum serta pendamping korban KDRT yang membantu jalannya

proses hukum korban KDRT. Aspek psikologi diperlukan untuk memberi

kenyamanan korban untuk menyampaikan masalah kekerasan yang dialami dan

membantu korban KDRT agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang

diperlukan agar kembali berdaya. Aspek sosial diperlukan agar korban KDRT dapat

hidup bebas sebagai warga masyarakat sebagaimana adanya. Korban KDRT dapat

berhubungan sosial dengan tetangga dan keluarganya, tidak terisolasi dan dijauhi

lingkungannya serta tidak dipersalahkan keluarganya. Untuk aspek pemenuhan

HAM, diperlukan karena HAM sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia

yaitu hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir berkaitan dengan harkat dan

martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME tidak bisa dilanggar atau dihilangkan

Page 7: Makalah Kdrt Kelompok

2

oleh siapapun. Maka sebab itu Penegakan hukum korban KDRT itu penting karena

akan memberikan perlindungan kepada korban KDRT itu sendiri serta menindak

pelaku dari KDRT tersebut.

Berbicara mengenai upaya penegakan hukum tak mungkin lepas dari

berbicara mengenai aparaturnya. Upaya penegakan hukum tentu saja harus ada

aktornya. Sejauh ini kita menemukan dan merasakan fakta adanya penegakan hukum

yang terus menerus dilaksanakan akan tetapi out-putnya tidak memberikan keadilan

kepada masyarakat. Aparat penegak hukum atau Catur Wangsa alias Empat Pilar

Penegak Hukum yang dimaksud adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara (atau

yang sekarang secara yuridis formal disebut Advokat).

Salah satu yang menjadi menarik ketika kita berbicara mengenai penegakan

hukum khususnya para korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sejauh manakah

sudah efektifnya peraturan perundang-undangan dalam melindungi para korban

kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimanakah peran serta upaya para Aparat

penegak hukum dalam menegakan hukum tersebut.

Sejalan dengan uraian singakt diatas, maka penulis tertarik untuk sedikit

menguraikan Permasalahan-Permasalahan yang berkaitan dengan Penegakan hukum

khususnya para korban kekerasan dalam rumah tangga ini dalam bentuk makalah,

dengan judul “ PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA ” Yang merupakan gambaran dan fakta hukum yang terjadi dalam

kehidupan kemasyarakatan dan ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan sosial

yang kiranya penting untuk dibahas.

Page 8: Makalah Kdrt Kelompok

3

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan isu

hukum yang dikemukakan dalam penulisan ini, maka perumusan masalah yang dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1) Apakah Pengertian dan ruang lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga ?.

2) Bagaimana upaya Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga?.

Terhadap dua rumusan masalah tersebut, penulis melakukan pembatasan

dengan mengacu pada perspektif kajian Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah

Tangga.

1.3 Tujuan Penulisan

Hakekat kegiatan penulisan adalah penyaluran hasrat ingin tahu manusia

dalam taraf keilmuan, karena manusia pada dasarnya selalu ingin tahu sebab dari

suatu rentetan akibat. Demikian pula halnya dengan penulisan karya bidang tulis

hukum, berupa makalah, sesungguhnya tidak lepas dari adanya suatu tujuan yang

ingin dicapai yaitu sebagi berikut :

1) Mengetahui dan memahami Pengertian dan ruang lingkup Kekerasan dalam

Rumah Tangga.

2) Mengetahui dan memahami Bagaimana upaya Penegakan Hukum Kekerasan

dalam Rumah Tangga.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat makalah ini adalah sebagai berikut :

1) Sebagai media untuk menambah wawasan.

Page 9: Makalah Kdrt Kelompok

4

2) Bahan referensi aktual .

3) Bahan bacaan dan pengetahuan

1.5 Metode Penulisan

Metode yang di gunakan dalam penulisan makalah ini yang bersumber pada

buku-buku referensi yang berhubungan dengan Hukum Undang-Undang Kekerasaan

dalam Rumah Tangga dan situs internet yang langsung mengangkat permasalahan-

permasalahan tentang perspektif kajian Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah

Tangga.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematiaka penulisan makalah ini mempunyai makna deskripsi secara garis

besar akan hal-hal yang mendasari isu hukum berupa rumusan masalah untuk

dilakukan analisis untuk selajutnya dikembangkan dan diberikan pemahaman bersifat

komprehensif sebagimana tersarikan dalam 3 (BAB) yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bermaterikan latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penulisan,

manfaat penulisan,metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Merupakan uraian dalam bentuk analisis hukum secara normatif yang

ditujukan untuk memberikan penjelsan secara komprehensif terhadap 2(hal)

permasalahan yang dirumuskan pada bab I yaitu :

1) Pengertian dan ruang lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2) upaya Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Page 10: Makalah Kdrt Kelompok

5

BAB III PENUTUP

Pada BAB penutup ini penulis mencoba mensarikan hal-hal yang telah

dideskripsikan pada BAB I-BAB II didepan, dalam bentuk suatu kesimpulan

dan dilengkapi saran-saran sebagai masukan positif bagi semua pihak.

Page 11: Makalah Kdrt Kelompok

6

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan ruang lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga

2.1.1 Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-

undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan

perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang

antara lain menegaskan bahwa:

a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes

dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan

Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.

b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga

merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap

martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

6

Page 12: Makalah Kdrt Kelompok

7

c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah

perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau

masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan

d. atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan

derajat dan martabat kemanusiaan.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf

b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2.1.2 Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan

terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh

sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan

ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut

(menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai

dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak

seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan

Page 13: Makalah Kdrt Kelompok

8

psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk

penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar

yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari

dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan

kehendak.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari

kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa

selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan

atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini

adalah tidak memberi nafkah istri,bahkan menghabiskan uang istri.

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks

struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan

dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

Page 14: Makalah Kdrt Kelompok

9

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja

mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika

suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai

pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak,

maka suami akan menyalah-kan istri sehingga tejadi kekerasan dalam

rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum,

mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan

segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk

melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan

terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami

kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga

penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim

dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi

suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni

keluarga.

Page 15: Makalah Kdrt Kelompok

10

2.2 Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

2.2.1 Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan KDRT

Berbicara mengenai peran aparat penegak hukum dalam penanganan

KDRT tak lepas dari tinjauan hak-hak korban. seperti yang telah ditentukan

dalam Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2004 Salah satunya adalah perlindungan

dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga

sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan

perintah perlindungan dari pengadilan. Hak perlindungan adalah segala upaya

yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan

oleh pihak keluarga, masyarakat, advokat, lembaga sosial, kepolisian,

kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan

penetapan pengadilan.

1. Peran Kepolisian (Pasal l6)

Perlindungan oleh polisi dilakukan dalam waktu 1 X 24 jam terhitung

sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT. Kepolisian wajib segera

memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara

diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

Dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan kepolisian

wajib meminta surat penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat bekerjasama

dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan / atau

pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Page 16: Makalah Kdrt Kelompok

11

Setelah memperoleh perlindungan sementara, hak lain berkaitan proses

hukum dan kepolisian korban memperoleh hak penanganan perkara secara

cepat. Dalam Undang-Undang Kepolisian wajib segera melakukan

penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Untuk lebih jelas proses pelaporan di

Kepolisian antara lain :

a. Pembuatan laporan Polisi.

Pelapor/korban melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kantor

Kepolisian di wilayah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

b. Pembuatan visum et repertum.

Polisi akan membuat surat pengantar visum et repertum di Rumah Sakit

yang ditunjuk.

c. Pemeriksaan korban/pelapor.

Pemeriksaan korban dituangkan ke dalam BAP yang berisi kronologi

kejadian.

d. Pemeriksaan saksi-saksi.

Pemeriksaan saksi-saksi dituangkan ke dalam BAP yang berisi

keterangan saksi yang mendukung keterangan korban.

e. Pemeriksaan tersangka.

Setelah pemeriksaan dianggap selesai yang dilakukan Kepolisian yaitu

apabila berkas penyidikan sudah dianggap lengkap maka polisi akan

melimpahkan berkas ke Kejaksaan. Jika Kejaksaan merasa berkas belum

Page 17: Makalah Kdrt Kelompok

12

lengkap maka berkas dikembalikan ke Kepolisian untuk melengkapi catatan-

catatan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Jika berkas sudah lengkap

maka dinyatakan perkara sudah P-21 (siap disidangkan).

2. Peran Kejaksaan (Pasal 10)

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan menyusun Surat Dakwaan

berisi pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa atas perbuatan yang

telah dilakukannya. Berkas Perkara dan Surat Dakwaan kemudian

dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Lebih jelas lagi peran aparat

penegak hukum dalam proses persidangan yaitu :

a. Sidang Pembacaan Dakwaan.

Merupakan sidang pertama di pengadilan dimana Jaksa Penuntut Umum

membacakan Surat Dakwaan di muka pengadilan.

b. Sidang Pemeriksaan Korban.

Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Terdakwa memberika

pertanyaan. Korban memberikan keterangan.

c. Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi.

Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Terdakwa memberikan

pertanyaan. Saksi memberikan keterangan. Apabila berbeda dengan BAP

maka yang diakui pengadilan adalah keterangan di muka pengadilan.

d. Sidang Pemeriksaan Terdakwa.

Page 18: Makalah Kdrt Kelompok

13

Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Terdakwa memberikan

pertanyaan kepada terdakwa. Apabila berbeda dengan BAP maka yang

diakui pengadilan adalah keterangan di muka pengadilan.

e. Sidang Pembacaan Tuntutan.

Tuntutan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berisi fakta-fakta

persidangan, pasal yang dilanggar dan tuntutan hukuman.

f. Sidang Pembacaan Pledoi/Pembelaan.

Pembelaan diajukan oleh Terdakwa/Pengacara Terdakwa sebagai

tangkisan atas dalil-dalil tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

g. Sampai Sidang Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara tersebut.

3. Peran Pengadilan (Pasal 28)

Sementara itu, undang-undang juga mengatur tentang peran pengadilan

dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai

pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Kepolisian harus meminta

surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Setelah menerima

permohonan itu, pengadilan harus:

a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi

korban dan anggota keluarga lain.

b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat

mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni

Page 19: Makalah Kdrt Kelompok

14

pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama,

larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan maka korban dapat

melaporkan hal ini kepada kepolisian, kemudian secara bersamasama

menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan

wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku

untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk

mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat

pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari

lamanya.

4. Peran Advokat (Pasal 25)

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka

advokat wajib:

a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-

hak korban dan proses peradilan,

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap

memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, dan

c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan

pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan

sebagaimana mestinya.

Page 20: Makalah Kdrt Kelompok

15

2.2.2 Faktor-faktor yang mendukung dalam penanganan Penegakan Hukum

KDRT

a. Peraturan perundang-undangan

Perlu kiranya diperbanyak kegiatan sosialisasi masalah hukum dan

perundang-undangan yang berkaitan masalah ini kepada masyarakat,

terutama UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga yang tergolong baru terbit dan baru disahkan

oleh negara sehingga masyarakat tahu, sadar, dan memahami isi

undang-undang tersebut untuk sekaligus dijadikan pemahaman diri

dalam prilaku kehidupan mereka

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah alat bantu disebut juga dengan fasilitas (facilities),

keadaan (circumstances) yang menyebabkan kemudahan dalam

melakukan sesuatu. Dilain pihak sarana juga disebut segala sesuatu yang

dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Sedangkan prasarana disebut juga dengan infrastructure diartikan

sebagai keterpaduan antara sistem dan bangunan fisik. Antara prasarana

dan sarana terdapat satu keterpaduan makna yang tidak bisa dipisahkan

antara satu dengan yang lain. Dalam konteks ini faktor sarana dan

prasarana pendukung dalam penegakan hukum KDRT ialah Mendirikan

Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus-

KDRT dan pelanggaran anak, serta Membentuk unit Pelayanan

Page 21: Makalah Kdrt Kelompok

16

Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat kepolisian sebagaimana

dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud ialah aparat penegakan

hukumnya. Dalam konteks ini faktor Sumber Daya Manusia pendukung

dalam penegakan hukum KDRT ialah meningkatkan kemampuan

personil Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK) dalam penyidikan dan

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan

melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil

RPK tentang penyidikan secara umum ini dilakukan di intansi

kepolisian, , serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani

pelanggarnya, dan Menjalin kerjasama dengan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku

pegangan polisi dalam menangani kasus KDRT.

d. Masyarakat dan Budaya

Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan

masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah

tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang tekait dengan KDRT, baru

benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban,

baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media

massa; Faktor budaya pun mendukung hal tersebut, diantara kalangan

Masyarakat yang khusus menganut patriarkis/patrilineal ditandai dengan

Page 22: Makalah Kdrt Kelompok

17

pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki–laki dan perempuan

dimana laki–laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan

bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak–

anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan

mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain,

termasuk aparat penegak hukum; Maka yang dimkasud dengan faktor

pendukung Masyarakat dan Budaya dalam penegakan hukum KDRT

ialah Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk

memberikan informasi kepada masyarakat tentang ketentuan/ peraturan

yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap KDRT

sehingga diharapakan masyarakat menjadi tanggap dalam menyikapi

segala bentuk kekerasaan dilingkungan sekitarnya yang menyakut

KDRT.

Page 23: Makalah Kdrt Kelompok

18

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Bentuk-bentuk kekerasan yang umum diketemukan dalam kekerasan dalam

rumah tangga antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan

kekerasan ekonomi. Berbagai Perlindungan terhadap Korban kekerasan dalam rumah

tangga seperti berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara

maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dimana sudah

diatur didalam UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga.

Bahkan Peran aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, advokat dan pengadilan,

dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam

rumah tangga, diatur secara khusus yaitu, sebagai berikut:

a. Kepolisian

Diatur dalam ketentuan Pasal l6 UU No. 23 Tahun 2004. Pada waktu kepolisian

menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, harus segera dijelaskan

kepada korban bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Kepolisian memperkenalkan identitas mereka dan segera wajib melakukan

penyelidikan serta wajib melindungi korban. Selanjutnya kepolisian akan

meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kepolisian

dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku.

18

Page 24: Makalah Kdrt Kelompok

19

b. Kejaksaan

Diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 dan Pasal 10 huruf a UU No 23 tahun

2004. Pada Tahap penuntutan (to carry out accusation) adalah berkas perkara

yang diterima pihak kejaksaan dilakukan penelitian apakah perkara/kasus

tersebut dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri, apabila berkas

perkara belum lengkap maka berkas dikembalikan kepihak penyidik untuk

dilengkapi dan apabila berkas perkara dinyatakan lengkap maka penyidik wajib

menyerahkan tersangka berikut barang bukti.Sehingga dalam hal tersebut dapat

dikatakan, lembaga kejaksaan mempunyai peranan juga dalam memberikan

perlindungan terhadap korban

c. Advokat

Diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU. No. 23 Tahun 2004. Di dalam memberikan

perlindungan dan pelayanan, advokat wajib memberikan konsultasi hukum

mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Mendampingi korban pada

penyidikan dan pemeriksaan di dalam sidang, serta melakukan koordinasi dengan

sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses

peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

d. Pengadilan

Diatur dalam ketentuan Pasal 28 sampai dengan 34, 37 dan 38 UU. No. 23 Tahun

2004. Pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan

bagi korban dan anggota keluarga lain yang diajukan oleh kepolisian.

Page 25: Makalah Kdrt Kelompok

20

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk mencegah agar tidak

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain peningkatan pendidikan

sehingga dapat menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan

warga masyarakat. Serta peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja bagi yang

merata tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan, sehingga secara

ekonomi tidak tergantung sepenuhnya kepada salah satu pihak. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada korban khususnya

sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga lengkap dengan peran dan fungsi Ruang Pelayanan Khusus

(RPK). Memberikan advokasi dan pendampingan bagi korban serta Memberikan

advokasi kebijakan pemerintah di dalam menyusun peraturan-peraturan yang

melindungi istri.

Page 26: Makalah Kdrt Kelompok

21

DAFTAR PUSTAKA

Marlyn Jane Alputila, Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Kasus Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Di Polres Ambon, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas

Hasanuddin, Makassar, 2012 di akses tanggal 3 Desember 2013

Midwifejaniezt (2012), Makalah Kdrt, midwifejaniezt.blogspot.com/2012/12

/makalah-kdrt.html‎ di akses tanggal 3 Desember 2013

Saptadi Agung Priharyanto, Peran Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban

dalam Penanganan KDRT ( Studi Kasus LBH Apik Jakarta, P2TP2A Provinsi

DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri ), Tesis , Program Studi Kajian

Stratejik Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Jakarta, 2011