BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Industri konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan yang mendukung kegiatan konstruksi dimulai dari penyediaan
barang/material keperluan pekerjaan konstruksi sejak pabrikan,
suplai/pasokan (delivery) hingga ke pelaksanaan pekerjaan
konstruksi yang mencakup kegiatan : sipil, arsitektural, mekanikal,
elektrikal dan tata lingkungan masing- masing beserta
kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik
lainnya sesuai dengan yang direncanakannya.Pekerjaan konstruksi
adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan
dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan
masing masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu
bangunan atau bentuk fisik lain.Kegiatan Konstruksi merupakan unsur
penting dalam pembangunan namun dalam kegiatan konstruksi
kecelakaan konstruksi relatif tinggi dibandingkan dengan kegiatan
lainnya. Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak
diinginkan antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan
lingkungan. Kegiatan proyek konstruksi memiliki Karakteristik
antara lain : bersifat sangat kompleks, multi disiplin ilmu,
melibatkan banyak unsur tenaga kerja kasar dan berpendidikan
relatif rendah, masa kerja terbatas, intensitas kerja yang tinggi,
tempat Kerja (terbuka, tertutup, lembab, kering, panas, berdebu,
kotor), menggunakan peralatan kerja beragam, jenis, teknologi,
kapasitas dan beragam berpotensi bahaya, mobilisasi yang tinggi,
peralatan, tenaga kerja, material dan lain lain.Setiap tahun ribuan
kecelakaan terjadi di tempat kerja yang menimbulkan korban jiwa,
kerusakan materi, dan gangguan produksi. Pada tahun 2007 menurut
jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan yang mengakibatkan 1.451 orang
meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 orang cedera. Data
kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan yang menjadi
anggota jamsostek dengan jumlah peserta sekitar 7 juta orang atau
sekitar 10% dari seluruh pekerja di Indonesia. Dengan demikian
angka kecelakaan mencapai 930 kejadian untuk setiap 100.000 pekerja
setiap tahun. Oleh karena itu jumlah kecelakaan keseluruhannya
diperkirakan jauh lebih besar. Bahkan menurut penelitian world
economic forum pada tahun 2006, angka kematian akibat kecelakaan di
Indonesia mencapai 17-18 untuk setiap 100.000 pekerja.Keselamatan
dan kesehatan kerja harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya
dalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, sumber daya
manusia, keuangan dan pemasaran. Aspek K3 tidak akan bisa berjalan
seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa
upaya terencana untuk mengelolanya. Karena itu ahli K3 sejak awal
tahun 1980an berupaya meyakinkan semua pihak khususnya manajemen
organisasi untuk menempatkan aspek K3 setara dengan unsur lain
dalam organisasi. Hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai
konsep mengenai manajemen K3. Menurut Kepmenaker 05 tahun 1996,
Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem secara keseluruhan
yang meliputi struktur organisasi, perencanaan/desain, tanggung
jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang
dibutuhkan, bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian,
dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam
pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna
terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan
dapat dirumuskan adalah bagaimana penerapan sistem dan mekanisme
pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pada pelaksanaan proyek
konstruksi.
1.3 Tujuan Penelitian
Dari rumusan permasalahan, maka makalah ini disusun dengan
tujuan:1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan
kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan
sebaik-baiknya selektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan
kesehatan gizi pegawai.
5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan
partisipasi kerja.
6. Agar tehindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh
lingkungan atau kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungin dalam
bekerja.1.4 Manfaat PenelitianManfaat yang diperoleh dalam makalah
ini adalah:
1. Melatif kreatifitas penulis dalam menuangkan gagasan
pemikirannya tentang suatu kajian atau topik dari ilmu-ilmu yang
sudah didapat. Secara tidak langsung penulis juga dilatih untuk
menerapkan kemampuan berpikir secara logis-sistematis tenntang
keselamatan dan kesehatan kerja, serta kemampuan analisis.2.
Makalah ini bukan hanya berguna bagi penulis saja tetapi juga
sebagai bahan refrensi ilmiah dan sumbangan pengetahuan bagi para
pembaca tentang apa yang penulis sumbangkan lewat ide melalui
makalah ini.
3. Melatih berpikir tertib dan teratur karena menulis ilmiah
harus mengikuti tata cara penulisan yang sudah ditentukan prosedur
tertentu, metode dan teknik, aturan, disajikan teratur, runtun dan
tertib.
4. Menumbuhkan etos ilmiah dikalangan mahasiswa sehingga tidak
hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi
penghasil (produsen) pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu
pengetahuan K3 terutama setelah penyelesaian studynya.BAB II
KAJIAN TEORI
1. Modul K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) dan
Hukum2. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan dan
Kesehatan KerjaDisusun Oleh: Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan3.
http://haris08.community.undip.ac.id/2012/06/03/k3-konstruksi-bangunan/Ditulis
Oleh: Abdul Haris4.
http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/wp-content/uploads/2007/05/makalah-reini-d-wirahadikusumah.pdfDitulis
Oleh: Reini D. Wirahadikusumah
BAB III
METODOLOGI PENELITIANDalam penulisan makalah ini, untuk
mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, kami mempergunakan
metode studi pustaka. Metode studi pustaka atau literatur ini
dilakukan dengan cara mendapatkan data atau informasi tertulis yang
bersumber dari buku-buku, dan berbagai artikel diinternet yang
menurut kami dapat mendukung penelitian ini.
BAB IV
PEMBAHASANTop of Form
4.1 Pengertian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)Dibagi
menjadi 2 pengertian, yaitu:
Secara FilosofisSuatu pemikiran atau upaya untuk menjamin
keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan
budayanya menuju masyarakat adl dan makmur. Secara KeilmuanIlmu
pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan
terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.4.1.1 Tujuan K3
Tujuan dari k3: Melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan
dari tenaga kerja. Meningkatkan efisiensi kerja. Mencegah
terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.4.1.2 Adanya Ilmu
Tentang K3
Mempelajari tentang k3 Melaksanakan tentang k3 Memperoleh hasil
yang sempurna dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja4.1.3
Sasaran K3
Menjamin keselamatan pekerja Menjamin keamanan alat yang
digunakan Menjamin proses produksi yang aman dan lancer4.1.4
Norma-Norma yang Harus Dipahami dalam K3 Aturan yang berkaitan
dengan keselamatan dan kesehatan kerja Diterapkan untuk melindungi
tenaga kerja Resiko kecelakaan dan penyakit kerjaTujuan norma-norma
: agar terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan dapat menjamin
keselamatan pekerja.Dasar hukum k3 : UU No.1 tahun 1970 UU No.21
tahun 2003 UU No.13 tahun 2003 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI
No. PER-5/MEN/19964.1.5 Hambatan dari Penerapan K3
a) Hambatan dari sisi pekerja/ masyarakat : Tuntutan pekerja
masih pada kebutuhan dasar Banyak pekerja tidak menuntut jaminan k3
karena SDM yang masih rendah.b) Hambatan dari sisi
perusahaan:Perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi
atau operasional dan meningkatkan efisiensi pekerja untuk
menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.4.1.6 Jenis-Jenis
Bahaya dalam K3
Dibagi menjadi 3, yaitu:1) Jenis kimiaTerhirupnya atau
terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia
berbahaya.Contoh: abu sisa pembakaran bahan kimia, uap bahan kimia
dan gas bahan kimia.
2) Jenis fisika Suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun
terlalu dingin. keadaan yang sangat bising. keadaan udara yang
tidak normal.Contoh: Kerusakan pendengaran dan Suatu suhu tubuh
yang tidak normal3) Jenis proyek/ pekerjaan Pencahayaan atau
penerangan yang kurang. Bahaya dari pengangkutan barang. Bahaya
yang ditimbulkan oleh peralatan.Contoh: Kerusakan penglihatan
Pemindahan barang yang tidak hati-hat sehingga melukai pekerja
Peralatan kurang lengkap dan pengamanan sehngga melukai
pekerja4.1.7 Istilah-istilah yang Ditemui dalam Dunia Kerjaa.
Harzard adalah suatu keadaan yng dapat menimbulkan kecelakaan,
penyakit dan kerusakan yang menghambat kemampuan pekerja.b. Danger/
bahaya adalah tingkat bahaya suatu kondisi yang dapat mengakibatkan
peluang bahaya yang mulai tampak sehingga mengakibatkan memunculkan
suatu tindakan.c. Risk adalah prediksi tingkat keparahan bila
terjadi bahaya dalam siklus tertentu.d. Incident adalah memunculnya
kejadian yang bahaya yang dapat mengadakan kontak dengan sumber
energi yang melebihi ambang batas normal.e. Accident adalah kejadan
bahaya yang disertai dengan adanya korban atau kerugian baik
manusia maupun peralatan.4.2 Proyek Konstruksi4.2.1 Karakteristik
Kegiatan Proyek Konstruksi
Memiliki masa kerja terbatas
Melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar
Melibatkan banyak tenaga kerja kasar (labour) yang berpendidikan
relatif rendah
Memiliki intensitas kerja yang tinggi
Bersifat multidisiplin dan multi crafts
Menggunakan peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas
dan kondisinya
Memerlukan mobilisasi yang tinggi (peralatan, material dan
tenaga kerja)4.2.2 Klasifikasi Proyek Konstruksi1. Proyek
Konstruksi Bangunan Gedumg (Building Construction)
Proyek konstruksi bangunan gedung mencakup bangunan gedung
perkantoran, sekolah, pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal dan
sebagainya. Dari segi biaya dan teknologi terdiri dari yg berskala
rendah, menengah, dan tinggi. Biasanya perencanaan untuk proyek
bangunan lebih lengkap dan detail. Untuk proyek-proyek pemerintah
(di Indonesia) proyek bangunan gedung ini dibawah
pengawasan/pengelolaan DPU sub Dina Cipta Karya.
2. Proyek Bangunan Perumahan (Residential Construction/Real
Estate)
Di sini proyek pembangunan perumahan/pemukiman (Real Estate)
dibedakan dengan proyek bangunan gedung secara rinci yang
didasarkan pada klase pembangunannya serempak dengan penyerahan
prasarana-prasarana penunjangnya, jadi memerlukan perencanaan
infrastruktur dari perumahan tersebut (jaringan tranfusi, jaringan
air, dan fasilitas lainnya). Proyek pembangunan ini dari rumah yang
sangat sederhana sampai rumah mewah, dan rumah susun. Di Indonesia
pengawasan di bawah Sub Dinas Cipta Karya.
3. Proyek Konstruksi Teknik Sipil/Proyek
Konstruksi rekayasa berat (Heavy Engineering Construction)
umumnya proyek yang masuk jenis ini adalah proyek-proyek yang
bersifat infrastruktur seperti proyek bendungan, proyek jalan raya,
jembatan, terowongan, jalan kereta api, pelabuhan, dan lain-lain.
Jenis proyek ini umumnya berskala besar dan membutuhkan teknologi
tinggi.
4. Proyek Konstruksi Industri (Insustrial Construction)
Proyek konstruksi yang termasuk dalam jenis ini biasanya proyek
industri yang membutuhkan spesifikasi dari persyaratan khusus
seperti untuk kilang minyak, industri berat, industri dasar,
pertambangan, nuklir dan sebagainya. Perencanaan dan pelaksanaannya
membutuhkan ketelitian dan keahlian atau teknologi yang
spesifik.4.2.3 Peraturan tentang K3 Proyek Konstruksi
Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan masalah
perlindungan tenaga kerja, yaitu melalui UU No. 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja. Sesuai dengan perkembangan jaman, pada
tahun 2003, pemerintah mengeluarkan UU 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan. Undang undang ini mencakup berbagai hal dalam
perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan, jaminan sosial
tenaga kerja, dan termasuk juga masalah keselamatan dan kesehatan
kerja. Aspek ketenagakerjaan dalam hal K3 pada bidang konstruksi,
diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No.PER-01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
Konstruksi Bangunan. Peraturan ini mencakup ketentuan-ketentuan
mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara umum maupun pada
tiap bagian konstruksi bangunan. Peraturan ini lebih ditujukan
untuk konstruksi bangunan, sedangkan untuk jenis konstruksi lainnya
masih banyak aspek yang belum tersentuh. Di samping itu, besarnya
sanksi untuk pelanggaran terhadap peraturan ini sangat minim yaitu
senilai seratus ribu rupiah. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya
Peraturan Menakertrans tersebut, pemerintah menerbitkan Surat
Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja
No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986: Pedoman Keselamatan dan
Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi. Pedoman yang
selanjutnya disingkat sebagai Pedoman K3 Konstruksi ini merupakan
pedoman yang dapat dianggap sebagai standar K3 untuk konstruksi di
Indonesia. Pedoman K3 Konstruksi ini cukup komprehensif, namun
terkadang sulit dimengerti karena menggunakan istilah-istilah yang
tidak umum digunakan, serta tidak dilengkapi dengan
deskripsi/gambar yang memadai. Kekurangankekurangan tersebut
tentunya sangat menghambat penerapan pedoman di lapangan, serta
dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara
pihak pelaksana dan pihak pengawas konstruksi.Pedoman K3 Konstruksi
selama hampir dua puluh tahun masih menjadi pedoman yang berlaku.
Baru pada tahun 2004, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah,
yang kini dikenal sebagai Departemen Pekerjaan Umum, mulai
memperbarui pedoman ini, dengan dikeluarkannya KepMen Kimpraswil
No. 384/KPTS/M/2004 Tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan
Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan. Pedoman
Teknis K3 Bendungan yang baru ini khusus ditujukan untuk proyek
konstruksi bendungan, sedangkan untuk jenis-jenis proyek konstruksi
lainnya seperti jalan, jembatan, dan bagunan gedung, belum dibuat
pedoman yang lebih baru. Namun, apabila dilihat dari cakupan
isinya, Pedoman Teknis K3 untuk bendungan tersebut sebenarnya dapat
digunakan pula untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya. Pedoman
Teknis K3 Bendungan juga mencakup daftar berbagai penyakit akibat
kerja yang harus dilaporkan. Bila dibandingkan dengan standar K3
untuk jasa konstruksi di Amerika Serikat misalnya, (OSHA, 29 CFR
Part 1926), Occupational Safety and Health Administration (OSHA),
sebuah badan khusus di bawah Departemen Tenaga Kerja yang
mengeluarkan pedoman K3 termasuk untuk bidang konstrusksi,
memperbaharui peraturan K3-nya secara berkala (setiap tahun).
Peraturan atau pedoman teknis tersebut juga sangat komprehensif dan
mendetail. Hal lain yang dapat dicontoh adalah penerbitan
brosur-brosur penjelasan untuk menjawab secara spesifik berbagai
isu utama yang muncul dalam pelaksanaan pedoman teknis di lapangan.
Pedoman yang dibuat dengan tujuan untuk tercapainya keselamatan dan
kesehatan kerja, bukan hanya sekedar sebagai aturan, selayaknya
secara terus menerus disempurnakan dan mengakomodasi
masukan-masukan dari pengalaman pelaku konstruksi di lapangan.
Dengan demikian, pelaku konstruksi akan secara sadar mengikuti
peraturan untuk tujuan keselamatan dan kesehatan kerjanya
sendiri.4.2.4 Jenis Bahaya Konstruksi
TerbenturKecelakaan ini terjadi pada saat seseorang yang tidak
diduga ditabrak atau ditampar sesuatu yang bergerak. Contohnya:
terkena pukulan palu, ditabrak kendaraan, benda asing material.
Membentur
Kecelakaan yang selalu timbul akibat pekerja yang bergerak
terkena atau bersentuhan dengan beberapa objek. Contohnya: terkena
sudut atau bagian yang tajam, menabrak pipa-pipa.
Terperangkap (caught in, caught on, caught between)
Contoh dari caught in adalah kecelakaan yang akan terjadi bila
kaki pekerja tersangkut diantara papan-papan yang patah di lantai.
Contoh dari caught on adalah kecelakaan yang timbul bila baju dari
pekerja terkena pagar kawat. Sedangkan contoh dari caught between
adalah kecelakaan yang terjadi bila lengan atau kaki dari pekerja
tersangkut bagian mesin yang bergerak. Jatuh dari ketinggian
Kecelakaan ini banyak terjadi, yaitu jatuh dari tingkat yang
lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya: jatuh dari
tangga atau atap. Jatuh dari ketinggian yang sama
Beberapa kecelakaan yang timbul pada tipe ini seringkali berupa
tergelincir, tersandung, jatuh dari lantai yang sama
tingkatnya.
Pekerjaan yang terlalu berat
Kecelakaan ini timbul akibat pekerjaan yang terlalu berat yang
dilakukan pekerja seperti mengangkat, menaikkan, menarik benda atau
material yang dilakukan diluar batas kemampuan.
Terkena aliran listrik
Luka yang ditimbulkan dari kecelakaan ini terjadi akibat
sentuhan anggota badan dengan alat atau perlengkapan yang
mengandung listrik.
Terbakar
Kondisi ini terjadi akibat sebuah bagian dari tubuh mengalami
kontak dengan percikan bunga api, atau dengan zat kimia yang
panas.4.2.5 Sebab Kecelakaan Konstruksi1. Faktor Manusia Sangat
dominan dilingkungan konstruksi.
Pekerja Heterogen, Tingkat skill dan edukasi berbeda.
Pengetahuan tentang keselamatan rendah.
Perlu penanganan khusus
Pencegahan :
Pemilihan Tenaga Kerja
Pelatihan sebelum mulai kerja
Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung2. Faktor
Lingkungan
Gangguan-gangguan dalam bekerja, misalnya suara bising yang
berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi pekerja.
Debu dan material beracun, mengganggu kesehatan kerja, sehingga
menurunkan efektivitas kerja. Cuaca (panas, hujan)
Pencegahan:
Dianjurkannya menggunakan penutup telinga dan masker pada
pekerja.3. Faktor Teknis
Berkaitan dengan kegiatan kerja Proyek seperti penggunaan
peralatan dan alat berat, penggalian, pembangunan, pengangkutan dan
sebagainya.
Disebabkan kondisi teknis dan metoda kerja yang tidak memenuhi
standar keselamatan (substandards condition).Pencegahan:
Perencanaan Kerja yang baik
Pemeliharaan dan perawatan peralatan
Pengawasan dan pengujian peralatan kerja
Penggunaan metoda dan teknik konstruksi yang aman
Penerapan Sistim Manajemen Mutu4.2.6 Strategi Penerapan K3 di
Proyek Konstruksi1. Kebijakan K3
Merupakan landasan keberhasilan K3 dalam proyek. Memuat
komitment dan dukungan manajemen puncak terhadap pelaksanaan K3
dalam proyek. Harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan
digunakan sebagai landasan kebijakan proyek lainnya.
2. Administratif dan Prosedur
Menetapkan sistim organisasi pengelolaan K3 dalam proyek.
Menetapkan personal dan petugas yang menangani K3 dalam proyek.
Menetapkan prosedur dan sistim kerja K3 selama proyek berlangsung
termasuk tugas dan wewenang semua unsur terkaitOrganisasi dan SDM.
Kontraktor harus memiliki organisasi yang menangani K3 yang
besarnya sesuai dengan kebutuhan dan lingkup kegiatan.Organisasi K3
harus memiliki asses kepada penanggung jawab projek. Kontraktor
harus memiliki personnel yang cukup yang bertanggung jawab
mengelola kegiatan K3 dalam perusahaan yang jumlahnya disesuaikan
dengan kebutuhan.
Kontraktor harus memiliki personel atau pekerja yang cakap dan
kompeten dalam menangani setiap jenis pekerjaan serta mengetahui
sistim cara kerja aman untuk masing-masing kegiatan.
Kontraktor harus memiliki kelengkapan dokumen kerja dan
perijinan yang berlaku.
Kontraktor harus memiliki Manual Keselamatan Kerja sebagai dasar
kebijakan K3 dalam perusahaan.
Kontraktor harus memiliki prosedur kerja aman sesuai dengan
jenis pekerjaan dalam kontrak yang akan dikerjakannya.
3. Identifikasi Bahaya
Sebelum memulai suatu pekerjaan,harus dilakukan Identifikasi
Bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan.
Identifikasi Bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan
Safety Departement.
Identifikasi Bahaya menggunakan teknik yang sudah baku seperti
Check List, What If, Hazops, dan sebagainya.
Semua hasil identifikasi Bahaya harus didokumentasikan dengan
baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap
kegiatan.4. Project Safety Review
Sesuai perkembangan proyek dilakukan kajian K3 yang mencakup
kehandalan K3 dalam rancangan dan pelaksanaan pembangunannya.
Kajian K3 dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa proyek dibangun
dengan sstandar keselamatan yang baik sesuai dengan
persyaratan.
Kontraktor jika diperlukan harus melakukan project safety review
untuk setiap tahapan kegiatan kerja yang dilakukan, terutama bagi
kontraktor EPC (Engineering-Procurement-Construction). Project
Safety Review bertujuan untuk mengevaluasi potensi bahaya dalam
setiap tahapan project secara sistimatis.
5. Pembinaan dan Pelatihan
Pembinaan dan Pelatihan K3 untuk semua pekerja dari level
terendah sampai level tertinggi.
Dilakukan pada saat proyek dimulai dan dilakukan secara
berkala.Pokok Pembinaan dan Latihan :
Kebijakan K3 proyek:
Cara melakukan pekerjaan dengan aman
Cara penyelamatan dan penanggulangan darurat
6. Safety Committee (Panitia Pembina K3)
Panitia Pembina K3 merupakan salah satu penyangga keberhasilan
K3 dalam perusahaan.
Panitia Pembina K3 merupakan saluran untuk membina keterlibatan
dan kepedulian semua unsur terhadap K3
Kontraktor harus membentuk Panitia Pembina K3 atau Komite K3
(Safety Committee).
Komite K3 beranggotakan wakil dari masing-masing fungsi yang ada
dalam kegiatan kerja.
Komite K3 membahas permasalahan K3 dalam perusahaan serta
memberikan masukan dan pertimbangan kepada manajemen untuk
peningkatan K3 dalam perusahaan.
7. Promosi K3
Selama kegiatan proyek berlangsung diselenggarakan
program-program Promosi K3. Bertujuan untuk mengingatkan dan
meningkatkan awareness para pekerja proyek.
Kegiatan Promosi berupa poster, spanduk, buletin, lomba K3 dan
sebagainya. Sebanyak mungkin keterlibatan pekerja.8. Safe Working
Practices
Harus disusun pedoman keselamatan untuk setiap pekerjaan
berbahaya dilingkungan proyek misalnya :
Pekerjaan Pengelasan
Scaffolding
Bekerja diketinggian
Penggunaan Bahan Kimia berbahaya
Bekerja diruangan tertutup
Bekerja diperalatan mekanis dan sebagainya9. Sistem Ijin
Kerja
Untuk mencegah kecelakaan dari berbagai kegiatan berbahaya,
perlu dikembangkan sistim ijin kerja.
Semua pekerjaan berbahaya hanya boleh dimulai jika telah
memiliki ijin kerja yang dikeluarkan oleh fungsi berwenang
(pengawas proyek atau K3). Ijin Kerja memuat cara melakukan
pekerjaan, safety precaution dan peralatan keselamatan yang
diperlukan.10. Safety Inspection
Merupakan program penting dalam phase konstruksi untuk
meyakinkan bahwa tidak ada unsafe act dan unsafe Condition
dilingkungan proyek.
Inspeksi dilakukan secara berkala.
Dapat dilakukan oleh Petugas K3 atau dibentuk Joint Inspection
semua unsur dan Sub Kontraktor.11. Equipment Inspection
Semua peralatan (mekanis,power tools,alat berat dsb) harus
diperiksa oleh ahlinya sebelum diijinkan digunakan dalam
proyek.
Semua alat yang telah diperiksa harus diberi sertifikat
penggunaan dilengkapi dengan label khusus.
Pemeriksaan dilakukan secara berkala.12. Keselamatan Kontraktor
(Contractor Safety)
Harus disusun pedoman Keselamatan Konstraktor/Sub Kontraktor.
Sub kontraktor harus memenuhi standar keselamatan yang telah
ditetapkan. Setiap sub kontraktor harus memiliki petugas K3.
Pekerja Sub kontraktor harus dilatih mengenai K3 secara berkala.
Contractor Safety: Kontraktor merupakan unsur penting dalam
perusahaan sebagai mitra yang membantu kegiatan operasi perusahaan.
Kontraktor rawan terhadap kecelakaan dalam menjalankan kegiatannya.
Tenaga Kontraktor bersifat sementara. Kecelakaan yang menimpa
kontraktor tinggi.
Kelalaian yang dilakukan kontraktor dapat menimbulkan bahaya
bagi operasi perusahaan dan berakibat kecelakaan perusahaan.
Kecelakaan yang menimpa kontraktor juga berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan.
Perusahaan harus menerapkan Contractor Safety Management System
(CSMS)CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor
yang bekerja di lingkungan perusahaan. CSMS merupakan sistim
komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan
sampai pelaksanaan pekerjaan.
Tujuan CSMS:
Untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja dilingkungan
perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang ditetapkan
perusahaan.
Sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Keselamatan
di lingkungan kontraktor. Untuk mencegah dan menghindarkan kerugian
yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor.Dasar Penerapan
CSMS:
Undang-undang Keselamatan Kerja No 1 Tahun 1970Perusahaan
bertanggung jawab menjamin keselamatan setiap orang yang berada
ditempat kerjanya (termasuk kontraktor dan pihak lainnya yang
berada di tempat kerja).
Undang undang Perlindungan KonsumenPerusahaan wajib melindungi
keselamatan konsumen sebagai akibat kegiatan perusahaan API RP
2221.13. Keselamatan Transportasi Kegiatan Proyek melibatkan
aktivitas transportasi yang tinggi. Pembinaan dan Pengawasan
transportasi diluar dan didalamn lokasi Proyek. Semua kendaraan
angkutan Proyek harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.14.
Pengelolaan Lingkungan Selama proyek berlangsung harus dilakukan
pengelolaan lingkungan dengan baik mengacu dokumen Amdal/UKL dan
UPL. Selama proyek berlangsung dampak negatif harus ditekan
seminimal mungkin untuk menghindarkan kerusakan terhadap
lingkungan.15. Pengelolaan Limbah dan B3
Kegiatan proyek menimbulkan limbah dalam jumlah besar, dalam
berbagai bentuk.
Limbah harus dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya.Limbah
harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek.16. Keadaan Darurat
Perlu disusun Prosedur keadaan darurat sesuai dengan kondisi dan
sifat bahaya proyek misalnya bahaya kebakaran, kecelakaan,
peledakan dan sebagainya. SOP Darurat harus disosialisasikan dan
dilatih kepada semua pekerja.17. Accident Investigation and
Reporting System
Semua kecelakaan dan kejadian selama proyek harus diselidiki
oleh petugas yang terlatih dengan tujuan untuk mencari penyebab
utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Semua
kecelakaan/kejadian harus dicatat dan dibuat analisa serta
statistik kecelakaan. Digunakan sebagai bahan dalam rapat komite K3
Proyek.18. Audit K3
Secara berkala dilakukan audit K3 sesuai dengan jangka waktu
proyek. Audit K3 berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan
pelaksanaan K3 dalam proyek sebagai masukan pelaksanaan proyek
berikutnya. Sebagai masukan dalam memberikan penghargaan K3.4.3
Jaminan Sosial Tenaga KerjaPenanganan masalah kecelakaan kerja juga
didukung oleh adanya UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja. Berdasarkan UU ini, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)
adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan uang
sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang
dan pelayanan sebagai akibat dari suatu peristiwa atau keadaan yang
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, tua dan meninggal dunia. Jamsostek kemudian diatur lebih
lanjut melalui PP No. 14/1993 mengenai penyelenggaraan jamsostek di
Indonesia. Kemudian, PP ini diperjelas lagi dengan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-05/MEN/1993, yang menunjuk PT.
ASTEK (sekarang menjadi PT. Jamsostek), sebagai sebuah badan
(satu-satunya) penyelenggara jamsostek secara nasional. Sebagai
penyelenggara asuransi jamsostek, PT. Jamsostek juga merupakan
suatu badan yang mencatat kasus-kasus kecelakaan kerja termasuk
pada proyek-proyek konstruksi melalui pelaporan klaim asusransi
setiap kecelakaan kerja terjadi. Melalui Keputusan Menteri Tenaga
Kerja No. KEP-196/MEN/1999, berbagai aspek penyelenggaraan program
jamsostek diatur secara khusus untuk para tenaga kerja harian
lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, pada sektor
jasa konstruksi. Karena pekerja sektor jasa konstruksi sebagian
besar berstatus harian lepas dan borongan, maka KepMen ini sangat
membantu nasib mereka. Para pengguna jasa wajib mengikutsertakan
pekerja-pekerja lepas ini dalam dua jenis program jamsostek yaitu
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Apabila mereka
bekerja lebih dari 3 bulan, pekerja lepas ini berhak untuk ikut
serta dalam dua program tambahan lainnya yaitu program jaminan hari
tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Khusus mengenai aspek
kesehatan kerja diatur melalui Keppres No.22/1993. Dalam Keppres
ini, terdapat 31 jenis penyakit yang diakui untuk mungkin timbul
karena hubungan kerja. Setiap tenaga kerja yang menderita salah
satu penyakit ini berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja baik
pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja
berakhir (sampai maksimal 3 tahun). Pada umumnya, penyakit-penyakit
tersebut adalah sebagai akibat terkena bahan kimia yang beracun
yang berasal dari material konstruksi yang apabila terkena dalam
waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan penyakit yang serius.
Penyakit yang mungkin timbul juga termasuk kelainan pendengaran
akibat kebisingan kegiatan konstruksi, serta kelainan otot, tulang
dan persendian yang sering terjadi pada pekerja konstruksi yang
terlibat dalam proses pengangkutan material berbobot dan berulang,
dan penggunaan peralatan konstruksi yang kurang ergonomis. Dengan
demikian, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jamsostek secara
legal dapat dikatakan memadai. Namun, besarnya pembayaran jaminan
tersebut sering kali tidak memadai. Sebagai contoh, biaya-biaya
transportasi dan perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan kerja
yang sudah tidak sesuai lagi dengan tingginya kenaikan harga yang
terjadi pada saat ini.4.4 Alat Pelindung DiriPerlengkapan wajib
yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk
menjaga keselamatan pekerja itu sendiridan orang di
sekelilingnya.Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung: a)
Safety helmetBerfungsi sebagai pelindung kepala dari benda-benda
yang dapat melukai kepala.b) Safety beltBerfungsi sebagai alat
pengaman ketika menggunakan alat trasportasi.c) Penutup
telingaBerfungsi sebagai penutu telinga ketika bekerja di tempat
yang bising.d) Kaca mata pengamananBerfungsi sebagai pengamanan
mata ketika bekerja dari percikan.e) Pelindung wajahBerfungsi
sebagai pelindung wajah ketika bekerja.f) MaskerBerfungsi sebagai
penyaring udara yang dihisap di tempat yang kualitas udaranya
kurang bagus.g) Safety ShoesBerfungsi mengurangi dampak dan
menghindarkan terlukanya jari-jari kaki dari hantaman,tusukan atau
timpaan benda yang berat dan keras pada saat terjadi kecelakaan
kerja.BAB V
PENUTUP
5.1 KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data
yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan :1. Masih kurangnya
pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dari para
pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.2. Dengan adanya
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dapat
sedikit terhindar dari kecelakaan dan penyakit kerja.3. Sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada dapat dikatakan
belum terealisasikan dengan baik.4. Menghindarkan setiap
kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dengan melakukan tindakan
pencegahan dan perbaikan, pengawasan dan inspeksi, untuk memenuhi
keselamatan dan kesehatan kerja5.2 Saran1. Program K3 harus lebih
ditingkatkan lagi supaya para pekerja lebih merasa aman dan
nyaman.2. Perusahaan harus lebih lagi mensosialisasi- kan program
K3 untuk meningkatkan dukungan pekerja terhadap program K3 yang
nantinya juga meningkatkan komitmen pekerja terhadap
perusahaan.DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2013. Modul K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan) dan Hukum. Balikpapan: Program Studi Teknik
Sipil.Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan, 2008. Himpunan Peraturan Perundang Undangan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
R.Ihttp://haris08.community.undip.ac.id/2012/06/03/k3-konstruksi-bangunan/http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/wp-content/uploads/2007/05/makalah-reini-d-wirahadikusumah.pdfLAMPIRAN
1. Alat Pelindung Diri Gambar 1.1 Safety Helmet
Gambar 1.2 Safety Belt
Gambar 1.3 Penutup Telinga
Gambar 1.4 Kacamata Pengamanan Gambar 1.5 Pelindung Wajah
Gambar 1.6 Masker
Gambar 1.7 Safety Shoes2. Slogan K3
Gambar 2.1 Slogan K3
3. Rambu Rambu K3
Tabel 1 Makna Rambu
Gambar 3 Rambu Rambu K34