Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda

MAKALAH

K3 DI BERBAGAI BIDANG

Aspek Keselamatan Kerja dan Permasalahannya di kegiatan Konstruksi

Disusun oleh :

IPAN JUANDA 0312210 – 14

PROGRAM STUDI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

STIKES BINAWAN

2012

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Industri konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan yang mendukung kegiatan konstruksi dimulai dari penyediaan barang/material keperluan pekerjaan konstruksi sejak pabrikan, suplai/pasokan (delivery) hingga ke pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang mencakup kegiatan : sipil, arsitektural, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya sesuai dengan yang direncanakannya Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain Kegiatan Konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan namun dalam kegiatan konstruksi kecelakaan konstruksi relatif tinggi dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Kegiatan proyek konstruksi memiliki Karakteristik antara lain : bersifat sangat kompleks, multi disiplin ilmu, melibatkan banyak unsur tenaga kerja kasar dan berpendidikan relatif rendah, masa kerja terbatas, intensitas kerja yang tinggi, tempat Kerja (terbuka, tertutup, lembab, kering, panas, berdebu, kotor), menggunakan peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas dan beragam berpotensi bahaya, mobilisasi yang tinggi, peralatan, tenaga kerja, material dll

BAB 2

PEMBAHASAN

Kegiatan atau tahapan kerja pada bidang konstruksi meliputi :

a. Tahap Pra Konstruksi,

Suatu tahapan kegiatan sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Pada tahap ini kegiatan

yang dilaksanakan meliputi kegiatan survey pendahuluan dan kegiatan pembebasan lahan,

apabila belum tersedia lahan untuk kegiatan pembangunan. Apabila di lokasi rencana

pembangunan terdapat banyak permukiman penduduk, maka perlu dilakukan kegiatan

resettlement atau pemindahan penduduk ke lokasi lain. Identifikasi dampak sosial pada tahap ini

meliputi keresahan sosial, perubahan mata pencahariaan, pendapatan penduduk, sikap dan

persepsi penduduk, dan konflik sosial. Apabila terdapat kegiatan resettlement, maka kajian

dampak sosial menjadi lebih luas meliputi perubahan mata pencahariaan, perubahan pola

kebiasaan masyarakat di lokasi baru, serta konflik sosial.

b. Tahap Konstruksi,

Adalah suatu tahapan kegiatan pembangunan fisik dari rencana proyek yang akan dilaksanakan.

Pada tahap ini kegiata pembangunan yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatan konstruksi yang dianalisa meliputi :

pembukaan lahan, cut and fill, pemasangan tiang pancang, dan kegiatan pembangunan.

Umumnya pada tahap konstruksi dampak sosial yang dianalisa adalah sampai sejauh mana

kegiatan konstruksi dapat memberikan manfaat positif bagi terciptanya peluang kerja dan usaha

bagi masyarakat lokal. Semakin besar dampak positif yang dapat dirasakan, maka dampak

kegiatan pembangunan semakin positif. Dampak negatif yang biasa dianalisa terutama terkait

dengan terjadinya persaingan antara pekerja lokal dan pekerja non lokal. Diidentifikasi

kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial antara tenaga kerja lokal dan non lokal dengan

adanya peluang kerja dan usaha.

c. Pasca konstruksi

Tahap ketika konstruksi telah selesai dilakukan dan hasil konstruksi telah dimanfaatkan.

d. Operasional

Tahap Operasi, adalah suatu tahapan beroperasinya kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Pada tahap ini yang dianalisa terutama terkait dengan kontribusi kegiatan pembangunan

terhadap peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal. Tersedianya peluang kerja dan usaha

diharapkan dapat memberikan manfaat lanjutan (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

Juga manfaat lain yang dapat dirasakan bagi peningkatan pendapatan asli daerah

dengan adanya pungutan retribusi, pajak penghasilan, PBB, dan lain-lain.

e. Pembongkaran

SIKLUS KEGIATAN KONSTRUKSI

� PRA KONSTRUKSI

� KONSTRUKSI

� PASCA KONSTRUKSI

� OPERASIONAL

� PEMBONGKARAN

Unsur yang terlibat terkait dalam pelaksanaan Proyek Konstruksi

BAB 3

PERMASALAHAN

Semakin besar proyek konstruksi, tentunya akan menimbulkan permasalahan yang semakin

kompleks pula, termasuk di dalamnya permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pengelolaan proyek yang baik, akan memperhatikan masalah K3 ini, sehingga akan

meminimalisir setiap potensi timbulnya kecelakaan kerja yang melibatkan tenaga kerja.

Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja proyek konstruksi menjadi prioritas yang harus selalu

diperhatikan.

1. Data kecelakaan

Sektor konstruksi

puncak kegiatan konst - th 1990 an

- Jumlah kasus 5.191 kasus

- Kerugian Rp. 6.4 milyar

2. Kondisi

- Kesadaran masyarakat thdp K3 masih rendah

- Kuantitas & kualitas Peg. Pengawas & Ahli K3 terbatas

- Juklak & Juknis operasional otada hrs memadai

3. Tantangan yang dihadapi

- Tuntutan global semakin mendesak

- Tuntutan HAM semakin kritis

- Resiko bahaya semakin meningkat

Kecelakaan Kerja Konstruksi, mencakup

� Pekerja

� Peralatan Kerja

� Bahan Baku Konstruksi

� Proses Konstruksi

� Pengunjung

� Masyarakat Sekitar

32 % kecelakaan terjadi di Sektor konstruksi di bawah tahun 2000

Efek kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek konstruksi dapat menyebabkan rusaknya

peralatan yang digunakan, rusaknya lingkungan sekitar proyek, serta hilangnya nyawa pekerja

(fatality). Efek-efek tersebut akan mempengaruhi schedule penyelesaian proyek (project delay)

dan pembengkakan biaya konstruksi secara keseluruhan.

Kecelakaan yang terjadi pada suatu pekerjaan konstruksi kebanyakan disebabkan oleh tenaga

kerja yang tidak berpengalaman terhadap apa yang dia kerjakan, peralatan yang sudah tidak

layak untuk dipakai, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, perilaku karyawan yang kurang

peduli tehadap safety, serta manajemen perusahaan yang kurang peduli sepenuhnya terhadap

safety, serta metode kerja yang tidak aman.

Kecelakaan kerja dapat terjadi bila bahaya yang timbul tidak dapat diantisipasi karena kegagalan

Sistem Pertahanan Keselamatan Kerja (SPKK)

BAB 4

PENYELESAIAN MASALAH

Program pengelolaan K3 dalam bidang konstruksi diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah(PP) dengan dasar hukum Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dan Undang – Undang Jasa Konstruksi.

Dasar Pelaksanaan K3 Konstruksi berdasarkan Peraturan Perundangan di Bidang Konstruksi Bangunan :

• UU No 18/1999 ttg JASA KONSTRUKSI

• PP No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dengan perubahannya menjadi PP 04 Tahun 2010 dan PP 92 Tahun 2010

• PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan perubahannya PP No. 59 Tahun 2010

• PP 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan jasa Konstruksi, Pasal 6 ayat (4).3

• KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 :PASAL 29 AYAT (1).

• SURAT EDARAN MENTERI KIMPRASWIL NO. UM 03.05-Mn/426 TGL 24 AGUSTUS 2004 PERIHAL PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA PADA PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI

LINGKUP PENERAPAN K3 KONSTRUKSI DIPENGARUHI FAKTOR-2 :

• Skala Proyek ( jenis Pembangunan prasarana dan sarana)

• Teknologi yang digunakan

• Lokasi Kerja dan lingkungannya

• Penggunaan bahan-bahan/material konstruksi

• Penguasaan teknologi

• Kompetensi sumber daya manusia dan jumlahnya

Hal utama untuk mencegah kecelakaan kerja di konstruksi harus dimulai dengan membentuk

SPKK (Sistem Pertahanan Keselamatan Kerja) yang baik, salah satunya dengan menerapkan

sitem manajemen K3 (SMK3). Penerapan SMK3 meliputi metode kerja dan fasilitas yang

mendukung pekerjaan tersebut.

Sistem manajemen K3 pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan operasional yang

memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan mengungkapkan

sebab suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian keselamatan kerja secara cermat

dilaksanakan atau tidak.

Tiga faktor dalam penerpan SMK3 di proyek konstruksi yaitu peran manajemen, kondisi dan

lingkungan kerja, serta kesadaran dan kualitas pekerja. Penerapan SMK3 yang baik akan

memberikan efek yang signifikan terhadap manfaat proyek, yang dapat diukur dalam parameter

efisiensi, nilai efisiensi, peningkatan dari hasil kualitas kerja dan juga peningkatan aktivitas

pekerjaan.

Pemerintah pun sejak tahun 1980 telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam bidang konstruksi. Tahun 1986 pemerintah

mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja

No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986: Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada

Tempat Kegiatan Konstruksi. Pedoman yang selanjutnya disingkat sebagai ”Pedoman K3

Konstruksi

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN SMK3

1. PENETAPAN KEBIJAKAN K3;

2. PERENCANAAN K3;

3. PELAKSANAAN RENCANA K3;

4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3; dan

5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3..

PEDOMAN PENERAPAN SMK3

Kebijakan K3, paling sedikit memuat :

� Visi

� Tujuan perusahaan

� Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan

� Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Rencana K3, paling sedikit memuat :

� Tujuan dan sasaran;

� Skala prioritas;

� Upaya pengendalian bahaya;

� Penetapan sumber daya;

� Jangka waktu pelaksanaan;

� Indikator pencapaian;

� Sistem pertanggungjawaban.

Kegiatan dalam Pelaksanaan Rencana K3 paling sedikit memuat :

� Tindakan pengendalian

� Perancangan dan Rekayasa

� Prosedur dan Instruksi kerja

� Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

� Pembelian/pengadaan barang dan jasa

� Produk akhir

� Upaya menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri

� Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 Dilaksanakan melalui kegiatan :

� Pemeriksaan, Pengujian dan Pengukuran

� Audit Internal SMK3

Perbaikan dan peningkatan kinerja K3 dapat dilakukan dalam hal, adanya:

� Prubahan Peraturan Perundangan;

� Tuntutan dari pihak terkait dan pasar;

� Perubahan Produk dan kegitan Organisasi;

� Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan;

� Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi;

� Rekomendasi Inspeksi K3;

� Hasil Kajian Kecelakaan di Tempat Kerja;

� Pelaporan dan Komunikasi;

� Masukan dari karyawan.

BAB 5

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ;

Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Kegiatan proyek konstruksi memiliki Karakteristik antara lain : bersifat sangat kompleks, multi disiplin ilmu, melibatkan banyak unsur tenaga kerja kasar dan berpendidikan relatif rendah, masa kerja terbatas, intensitas kerja yang tinggi, tempat Kerja (terbuka, tertutup, lembab, kering, panas, berdebu, kotor), menggunakan

peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas dan beragam berpotensi bahaya, mobilisasi yang tinggi, peralatan, tenaga kerja, material dll. Berbagai peristiwa kegagalan konstruksi, salah satu penyebabnya adalah tidak mengikuti prosedur teknis konstruksi secara benar. Selama proses pembuatan konstruksi, kegagalan konstruksi dapat pula dikategorikan sebagai kecelakaan kerja.

5.2. Saran

Pengawasan harus dilakukan dengan ketat tidak hanya oleh Departemen dan Dinas Tenaga Kerja

setempat, tapi juga oleh Departemen Pekerjaan Umum selaku pihak yang memahami aspek

teknis konstruksi proyek-proyek bangunan. Pengawasan harus dilakukan dengan ketat tidak

hanya oleh Departemen dan Dinas Tenaga Kerja setempat, tapi juga oleh Departemen Pekerjaan

Umum selaku pihak yang memahami aspek teknis konstruksi proyek-proyek bangunan. Prosedur

audit sistem keselamatan, kalibrasi peralatan kerja, hingga sertifikasi keselamatan dan kesehatan

kerja seharusnya dijalankan dengan jauh lebih tegas.

BAB 6

PENUTUP

Kecelakaan kerja konstruksi masih merupakan masalah besar yang memerlukan perhatian lebih

oleh para partisipan proyek, karena angka kecelakaan yang masih tinggi. Teori penyebab

kecelakaan kerja konstruksi telah berkembang, tidak hanya memandang dari aspek pekerja

(personal) saja, tetapi juga memandang dari aspek manajemen dan organisasi. Yang berperan

dalam meminimalkan kecelakaan tidak hanya dari pihak kontraktor saja, tetapi semua

pihak(partisipan) proyek harus ikut berperan. Perencanaan keselamatan kerja konstruksi

sebaiknya dilakukan jauh sebelum tahap pelaksanaan, misalnya pada tahap disain atau bahkan

pada tahap konsepsi.