MAKALAH GCG ifa.doc

Disusun Oleh :

1. Hastanti ( )

2. Siti Cholifah ( 113213918528 )

3. Jumaini ( )

4. I Gusti Bagus (

1

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan

mendambakan terciptanya Good Corporate Governance. Namun, keadaan

saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih jauh dari harapan.

Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar

kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa

masalah yang mengakibatkan pemerintahan yang baik belum bisa tercapai.

Untuk mencapai Good Corporate Governance pada tata pemerintahan di

Indonesia, maka prinsip-prinsip Good Corporate Governance hendaknya

ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dengan

melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, maka tiga pilar  yaitu pemerintah,

korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling

mendukung dan berpatisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang sedang dilakukan.

A. Latar Belakang

Konsep Good Corporate Governance ini mulai banyak

dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, saat krisis

ekonomi melanda Asia tenggara termasuk Indonesia. Dampak dari krisis

tersebut, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena tidak

mampu bertahan. Salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan adalah

karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun atas

landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Menyadari situasi dan kondisi demikian, pemerintah melalui

Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep Good

Corporate Governance ini di lingkungan BUMN, sebagai salah satu

upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN yang memiliki nilai aset yang

demikian besar untuk mendukung pencapaian penerimaan/ pendapatan

negara, sekaligus menghapuskan berbagai bentuk praktek inefisiensi,

korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan lainnya untuk memperkuat

daya saing BUMN menghadapi pasar global.

2

Menurut Kartiwa (2004 : 8.7) terdapat dua perspektif tentang

Good Corporate Governance yaitu :

1. Perspektif yang memandang Corporate Governance sebagai suatu

proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan

mengelola bisnis dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan

akuntabilitas perusahaan.

2. Perspektif yang lain Good Corporate Governance menekankan

pentingnya pemenuhan tanggung jawab badan usaha sebagai entitas

bisnis dalam masyarakat kepada stakeholder.

Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia telah

diperkuat dengan kapastian hukum, dengan lahirnya peraturan perundangan

antara lain :

1. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang dirobah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001

3. Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-23/PM

PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 Tentang Pengembangan Praktek

GoodCorporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Perseroan.

4. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002

tanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate

Governance pada Badan Usaha Milik Negara.

5. Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No. S-106/M-PM.PBUMN/2000

tanggal 17 April 2000 perihal Kebijakan Penerapan Corporate

Governance yang baik di semua BUMN.

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia No. 37a/M-PAN/2002 tanggal 28 Februari 2002 perihal

Intensifikasi dan Percepatan Pemberantasan KKN.

3

7. Surat Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor. 518/S-KU/2000

tanggal 2 Oktober 2000 perihal Pelaksanaan GCG dan Instruksi Untuk

Pembentukan Tim Perumus Panduan Penerapan GCG.

8. Surat Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor. 520/S-KU/2000

tanggal 2 Oktober 2000 perihal Pembentukan Komite Audit.

9. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. 81/Dirut/1201

tanggal 27 Desember 2001 Tentang Gerakan Moral Pos Indonesia dan

BTP (Bersih, Transparan dan Profesional).

B. Definisi Good Corporate Governance

Perkembangan konsep corporate governance sesungguhnya telah

dimulai jauh sebelum isu corporate governance menjadi kosakata paling

hangat di kalangan eksekutif bisnis. Banyak terdapat definisi yang

digunakan untuk memberikan gambaran tentang corporate governance,

yang diberikan baik oleh perorangan (individual) maupun institusi

(institutional). Adapun institusi yang memberikan definisi atas corporate

governance antara lain adalah Forum for Corporate Governance in

Indonesia (FCGI) dan Organizaton for Economic Cooperation and

Development (OECD). Berikut beberapa definisi GCG baik menurut

institusi maupun individu:

1. FCGI mendefinisikan corporate governance yang disadur dari

Cadbury Committee of United Kingdom sebagai:

…..Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

Pemegang Saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur,

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban

mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah

untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang

berkepentingan(stakeholders). (FCGI, 2006)

4

2. Sedangkan OECD mendefinisikan corporate governance sebagai:

…..One key element in improving economic efficiency and growth as

well as enhancing investor confidence that involves a set of

relationships between a company’s management, its board, its

shareholders and other stakeholders and also provides the structure

through which the objectives of the company, the means of attaining

those objectives and monitoring performance. (OECD,2004)

3. Definisi lain dari Cadbury Committee (2003) memandang corporate

governance sebagai: A set of rules that define the relationship

between shareholders, managers, creditors, the government,

employees and other internal and external stakeholders in respect to

their rights and responsibilities. (Tjager, 2003).

4. Bank Dunia memberikan definisi GCG sebagai kumpulan hukum,

peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat

mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi

secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang

yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun

masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Effendi, 2008)

5. Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002

tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN

menyatakan bahwa corporate governance adalah suatu proses dan

struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan

nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya,

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

6. Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001

tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-

prinsip good corporate governance, Menteri Keuangan meminta

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk

5

melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip good

corporate governance (GCG), dimana GCG memiliki definisi

sebagai berikut: secara umum istilah good corporate governance

merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang

dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang

mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari nilai-

nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft

definition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft

definition yang mudah dicerna, sekalipun oleh orang awam, yaitu

komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara

sehat dan beretika.

7. Sementara Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu

mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan

pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis

ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai

tujuan organisasi.

8. Selain itu Tricker (2003) memberikan definisi tersendiri tentang

GCG yang merupakan istilah yang muncul dari interaksi diantara

manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serta pihak terkait

lainnya, akibat adanya ketidakkonsistenan antara “apa” dan “apa

yang seharusnya”. (Zarkasyi, 2008).

Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan diatas dapat

disimpulkan bahwa GCG merupakan komitmen, aturan main, serta praktik

penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika yang mengatur hubungan

antara shareholders dengan stakeholders untuk menciptakan nilai tambah

(value added) bagi perusahaan.

6

Berbagai macam definisi yang timbul disebabkan karena pada

awalnya corporate governance lahir sebagai prinsip-prinsip dan nilai-nilai

yang harus dikembangkan oleh perusahaan agar tetap survive. Karena

menyangkut prinsip dan nilai tersebut maka dalam prakteknya corporate

governance muncul di tiap negara dengan isu yang berbeda-beda

disesuaikan dengan sistem ekonomi yang ada di setiap negara. Selain itu

dalam prakteknya, agar dapat dilaksanakan, prinsip dan nilai corporate

governance harus disesuaikan dengan kondisi yang ada pada suatu

perusahaan dan sangat tergantung dengan bentuk perusahaan, jenis usaha

dan komposisi kepemilikan modal perusahaan.

Pembahasan mengenai implementasi corporate governance tidak

dapat dilepaskan dengan konsep dan sistem korporasi itu sendiri, karena

turut berkembang dengan sistem korporasi di Inggris, Eropa, dan Amerika

Serikat yakni ditandai dengan adanya pemisahan antara pemilik (pemegang

saham) dengan pembuat keputusan (manajemen) atau yang dikenal dengan

agency problem atau hubungan antara principal dan agent. (Weston, 2001)

Adapun hal-hal penting dalam Good Corporate Governance,

antara lain:

1. Efektivitas yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai,

sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi perusahaan

yang bertujuan untuk mendukung dan mendorong pengembangan

perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan resiko secara lebih efektif

dan efisien, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham

dan stakeholders lainnya.

2. Seperangkat prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahaan

yang diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang

efisien, efektif dan profitable dalam menjalankan organisasi dan bisnis

perusahaan untuk mencapai sasaran strategis yang memenuhi prinsip-

prinsip praktek bisnis yang baik dan penerapannya sesuai dengan

7

peraturan yang berlaku, peduli terhadap lingkungan serta dilandasi

oleh nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

3. Seperangkat peraturan ataupun sistem yang mengarahkan kepada

pengendalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi

pihak pemegang kepentingan (pemerintah, pemegang saham,

pimpinan perusahaan dan karyawan) dan bagi perusahaan itu sendiri.

C. Arti penting Good Corporate Governance (GCG)

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien,

transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG

perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan

perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat

sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus

dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:Negara dan perangkatnya

menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang

sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement) .

Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman

dasar pelaksanaan usaha. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia

usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan

kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan

bertanggung jawab.

Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu

subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola

perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab/ mandat,

khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku

yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah

efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus

ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi,  dengan penekanan kuat pada

kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek

dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang

8

menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain

pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan

GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya

definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan GCG

disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. Definisi CGC menurut Bank

Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur

perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran

tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang

saham dan kreditur).

Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendaliaan

dan keseimbangan (check and balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari

sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan

dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran

sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang

saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.

Konsep Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang sudah

saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia,

karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari

unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme

kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik

secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi

kepentingan shareholders dan stakeholders.

D. Prinsip-Prinsip dalam Penerapan Good Corporate Governance

Menurut Undang-Undang no.40 tahun 2007, Prinsip-Prinsip Good

Corporate Governance harus mencerminkan hal-hal berikut:

1. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Selama ini paradigma para manajer dalam perusahaan selalu dibatasi

oleh motif mengejar laba semata (single bottom line). Hal ini

membuat mereka lupa bahwa perusahaan sebagai bagian dari suatu

9

komunitas juga memiliki tanggungjawab lain yaitu tanggungjawab

sosial terhadap masyarakat. Bermula dari pemikiran ini, Corporate

Governance mengangkat issue pertanggungjawaban tersebut sebagai

salah satu tujuan yang harus diperhitungkan oleh perusahaan dalam

operasinya. Dengan perubahan tersebut perusahaan harus mulai

menerapkan prinsip triple bottom line dalam bisnisnya, yaitu:

Mengejar laba

Memenuhi tanggungjawab sosial

Menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan (sustainable)

Adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial dalam hal ini

ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris.

Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris

melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi,

termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam

suatu perseroan, Komisaris Independent  mutlak diperlukan

kehadirannya. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme,

peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas

semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan

aktivitas operasional perseroan.

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta

peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini

termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial,

perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar

penggajian, dan persaingan yang sehat.

Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kebijakan sebuah perusahaan makanan untuk mendapat

sertifikat  “HALAL”. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban

kepada masyarakat. Lewat sertifikat ini, dari sisi konsumen,

mereka akan merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya itu

10

halal dan tidak merasa dibohongi perusahaan. Dari sisi Pemerintah,

perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku (Peraturan Perlindungan Konsumen). Dari sisi perusahaan,

kebijakan tersebut akan menjamin loyalitas konsumen sehingga

kelangsungan usaha, pertumbuhan, dan kemampuan mencetak laba

lebih terjamin, yang pada akhirnya memberi manfaat maksimal

bagi pemegang saham.

Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke

tempat umum. Ini juga merupakan pertanggungjawaban kepada

publik. Dari sisi masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk

hidup layak tanpa merasa terancam kesehatannya tercemar.

Demikian pula dari sisi Pemerintah, perusahaan memenuhi

peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebaliknya dari

sisi perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan

kelangsungan usaha karena akan mendapat dukungan pengamanan

dari masyarakat sekitar lingkungan.

2. Dapat Dipertanggungjawabkan (Accountability)

Sebuah perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh publik, peran

pemegang saham sebagai pihak yang mengendalikan manajemen

hamper tidak berjalan. Hal ini disebabkan para investor lebih suka

berperan sebagai traders daripada owners. Perputaran saham di bursa

menjadi sedemikian cepat, karena jika pemegang saham tidak

menyukai kebijakan manajemen, mereka tinggal melepas saham yang

mereka miliki. Masalah akan timbul jika ketidaksetujuan sebagian

besar pemegang saham diwujudkan dengan aksi jual. Harga saham

tentu akan menurun begitu saja dan jika ini berlangsung terus menerus

perusahaan akan terancam bangkrut. Untuk itu, dalam corporate

governance harus dibangun suatu sistem agar manajemen tetap

menjaga akuntabilitas kepada stakeholders.

11

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif

(effective oversight) berdasarkan balance of power antara manajer,

pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor merupakan bentuk

pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaandan para

pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan

menyiapkan Laporan Keuangan (Financial Statement) pada waktu

yang tepat dan cara yang tepat; mengembangkan Komite Audit dan

Resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;

mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Internal

Audit sebagai mitra bisnis strategic berdasarkan best practice (bukan

sekedar audit). Transformasi menjadi “Risk-based” Audit; menjadi

manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani

pertentangan (dispute); penegakan hukum (sistem penghargaan dan

sanksi); menggunakan External Auditor yang memenuhi syarat

(berbasis profesional).

3. Kewajaran (Fairness)

Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai

perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan

perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem

hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor

khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk

kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading

(transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan),

dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-

keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham

yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau

pengambilalihan perusahaan lain.

12

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara

baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan

kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Fairness

juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap

praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Fairness

menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di

antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat agar

bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan

perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan

secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi

penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham

manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini

harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari

penyalahgunaan lembaga peradilan (litigation abuse). Di antara

(litigation abuse) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga

peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak

beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus

dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus

dibayarkannya.

Prinsip GCG yang paling relevan dengan pengembangan sistem dan

mekanisme internal perusahaan adalah accountability. Berdasarkan

prinsip ini, pertama-tama masing-masing komponen perusahaan,

seperti komisaris, direksi, internal auditor dituntut untuk mengerti hak,

kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Hal tersebut penting

sehingga masing-masing komponen mampu melaksanakan tugas

secara professional.

Dengan demikian masing-masing pihak baik Direksi maupun

Komisaris perlu mengamankan investasi dan aset perusahaan. Dalam

hal ini Direksi harus memiliki sistem dan pengawasan internal, yang

13

meliputi bidang keuangan, operasional, risk management dan

kepatuhan (compliance). Sedangkan Komisaris menjaga agar tidak

terjadi mismanagement dan penyalahgunaan wewenang oleh Direksi

dan para pejabat eksekutif perusahaan.

4. Keterbukaan Informasi (Transparency)

Yaitu keterbukaan yang diwajibkan oleh Undang-undang seperti

misalnya mengumukan pendirian PT dalam tambahan berita Negara

Republik Indonesia ataupun surat kabar. Serta keterbukaan yang

dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan

informasi ataupun dalam hal penerapan management keterbukaan,

informasi kepemilikan Perseroan yang akurat, jelas dan tepat waktu 

baik kepada share holders maupun stakeholders.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus

menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada

berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi

keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak

signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting

perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini.

Salah satunya, stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin

terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian,

karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara

akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka

dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip

transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan

terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai

pihak dalam manajemen.

E. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance

14

Penerapan sistim GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui

beberapa tujuan berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu

organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya

kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan

merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan

organisasi kedepan

2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka,

adil, dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para share holders dan

stakeholders.

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan

menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari

penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan 

yang kuat, maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk

menerapkannya sesuai standar internasional. Guna memastikan bahwa

Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan

unit organisasi, Perseroan menyusun berbagai acuan sebagai pedoman

bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri,  Perseroan

juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa

penerapan tata kelola perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan

adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu

diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap

karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan

berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.

Dengan pemberlakukan Undang-undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas akankah implementasi GCG di Indonesia bisa

15

terwujud tergantung pada penerapan dan kesadaran dari perseroan

tersebut akan pentingnya prinsip GCG dalam dunia usaha.

F. Manfaat dan Faktor Penerapan Good Corporate Governance

Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar

GCG telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan

keputusan investasi.  Utamanya, hubungan antara praktek corporate

governance dengan karakter investasi internasional saat ini.  Karakter

investasi ini ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan

mengakses dana melalui ‘pool of investors’ di seluruh dunia. Suatu

perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal

global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang yang, maka

penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah

itu.  Bahkan apabila perusahaan tidak bergantung pada sumberdaya dan

modal asing, penerapan prinsip dan praktek GCG akan dapat

meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, GCG juga dapat:

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung

pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada

pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang

diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang

(wrong-doing), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk

mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari

pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga

atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin

kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan

citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.

4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang

berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap

16

keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh

perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa

mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan

operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan

kesejahteraan.

Faktor - Faktor Penerapan GCG

1. Faktor Eksternal

Yang dimakud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal

dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan

penerapan GCG. Di antaranya:

a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin

berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.

b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga

pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good

Governance dan Clean Government menuju Good Government

Governance yang sebenarnya.

c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices)

yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan

profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan).

Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung

penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem

ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan

masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG

secara sukarela.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat

keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah

adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan

publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan

masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. 

17

Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik

sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam

implementasi GCG.

2. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan

praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor

dimaksud antara lain:

a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang

mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja

manajemen di perusahaan.

b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan

mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.

c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada

kaidah-kaidah standar GCG.

d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam

perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin

akan terjadi.

e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu

memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan

sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap

derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu

ke waktu.

18

KESIMPULAN

Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang

mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah

(value added) untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua

hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh

informasi dengan benar

dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk

melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu,

transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan

stakeholder.

Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep

Good Corporate Governance, yaitu fairness, transparency, accountability,

dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan

prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat

19

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi

penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan

keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Dari berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan

bahwa pelaksanan Corporate Governance di Indonesia masih sangat rendah,

hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan

di Indonesia belum sepenuhnya memiliki Corporate Culture sebagai inti

dari Corporate Governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan

bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain,

korporat kita belum menjalankan governansi.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.zebranusantara.co.id/governance.htm

Effendi, Muh.Arief. 2009. The Power Of Good Corporate Governance:

Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.

Sutojo, Siswanto. 2005. Good Corporate Governance: Tata Kelola

Perusahaan Yang Sehat. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. Good CorporateGovernance. Bandung:

Alfabeta.

20