MAKALAH DIASTER

MAKALAH DIASTER

STRUKTUR OPERASI TANGGAP DARURAT,SISTIM MENEJEMEN BENCANA

NASIONAL, DAN STANDAR SISTIM MENEJEMEN KEADAAN DARURAT

KELAS A4

KELOMPOK 2

1. Muhammad Idris

2. Nuraeni

3. Momon mahardika

4. Nuramdani

5. Opi kurniati

6. Rima melati

7. Muhammad farid

8. Rima mutiahidayanti

9. Rikzal surya tanah

10.

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT

STIKES YARSI MATARAM

JURUSAN KEPERAWATAN

PRODI S.1

TAHUN 2012

KATA PENGANTA

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat dan

Rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan makalah DIASTER dengan judul

STRUKTUR OPERASI TANGGAP DARURAT,SISTIM MENEJEMEN

BENCANA NASIONAL, DAN STANDAR SISTIM MENEJEMEN KEADAAN

DARURAT dapat selesai dengan tepat waktu.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu

penyusunan makalah ini dan atas bimbingan bapak dosen Ns. Lindawati sehingga

kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih ada kekurangan serta masih

jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada

umumnya, dan kami pada khususnya. Terima kasih.

Mataram senin 05-11- 2012

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN.

A. LATARBELAKANG

Dalam situasi keadaan Darurat bencana sering terjadi kegagapan pananganan

dankesimpang siuran informasi dan data korban maupun kondisi kerusakan,

sehinggamempersulit dalam pengambilan kebijakan untuk penanganan darurat

bencana.Sistem Koordinasi juga sering kurang terbangun dengan baik, Penyaluran

bantuan, distribusilogistic sulit terpantau dengan baik sehingga kemajuan kegiatan

penanganan tanggapdarurat kurang terukur dan terarah secara obyektif. Situasi dan

kondisi di lapangan yangseperti itu disebabkan belum terciptanya mekanisme kerja

Pos Komando dan KoordinasiTanggap Darurat Bencana yang baik, terstruktur dan

sistematis.Dalam kondisi Kedaruratan Bencana diperlukan sebuah institusi yang

menjadi pusatKomando dan Koordinasi kedaruratan bencana sesuai dengan lokasi dan

tingkatan bencanayang terjadi. Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat

Bencana dapat dilengkapidengan PosKo Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan

gugus tugas yang terdiri dari unitkerja yang saling terkait dan merupakan satu

kesatuan system yang terpadu dalampenanganan Kedaruratan bencanaSetiap wilayah

tempat tinggal manusia memiliki resiko bencana. Seringkali resiko tersebut

tidakterbaca oleh komunitas dan karenanya tidak dikelola dengan baik. Hal ini

menyebabkan terkadang, dan mungkin juga sering, bencana terjadi secara tak terduga-

duga.

Dampak paling awal dari terjadinya bencana adalah kondisi darurat, dimana terjadi

penurunan drastis dalam kualitas hidup komunitas korban yang menyebabkan mereka

tidak mampu memenuhi kebutuhankebutuhan dasarnya dengan kapasitasnya sendiri.

Kondisi ini harus bisa direspons secara cepat, dengan tujuan utama pemenuhan

kebutuhan dasar komunitas korban sehingga kondisi kualitas hidup tidak makin parah

atau bahkan bisa membaik. Tetapi setelah situasi darurat itu direspons, bencana harus

ditangani secara menyeluruh. Sebagaimana setiap akibat pasti punya sebab dan

dampaknya, maka bencana sebagai sebuah akibat pasti punya sebab dan dampaknya,

agar penanganan bencana tidak terbatas pada simptonsimpton persoalan, tetapi

menyentuh substansi dan akar masalahnya. Dengan demikian kondisi darurat perlu

dipahami sebagai salah satu fase dari keseluruhan resiko bencana itu sendiri.

Penanganan kondisi darurat pun perlu diletakkan dalam sebuah perspektif penanganan

terhadap keseluruhan siklus bencana. Setelah kondisi darurat, biasanya diikuti dengan

kebutuhan pemulihan (rehabilitasi), rekonstruksi (terutama menyangkut perbaikan-

perbaikan infrastruktur yang penting bagi keberlangsungan hidup komunitas), sampai

pada proses kesiapan terhadap bencana, dalam hal ini proses preventif. Ada perbedaan

mendasar antara kerja dalam kondisi darurat dengan kerja penguatan kapasitas

masyarakat secara umum.

Dalam kondisi darurat, waktu kerusakan terjadi secara sangat cepat dan skala

kerusakan yang ditimbulkan pun biasanya sangat besar. Hal ini menyebabkan

perbedaan dalam karakteristik respon kondisi darurat. Tetapi tetap saja sebuah

komitmen, kecekatan dan pemahaman situasi dan kondisi bencana (termasuk konflik)

dalam rangka memahami latar belakang kebiasaan, kondisi fisik maupun mental

komunitas korban dan karenanya kebutuhan mereka, sangat dibutuhkan. Selain itu,

sebuah kondisi darurat juga tidak bisa menjadi legitimasi kerja pemberian bantuan

yang asal-asalan. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa sumber daya sebesar apapun

yang kita miliki tidak akan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan komunitas

korban bencana. Di sisi lain, sekecil apapun sumber daya yang kita miliki akan

memberikan arti bila didasarkan pada pemahaman kondisi yang baik dan perencanaan

yang tepat dan cepat, mengena pada kebutuhan yang paling mendesak.

B. TUJUAN

1) Untuk mengetahui struktur operasional tanggap darurat

2) Untuk mngetahui stndar sistim menejemn keadaan darurat

3) Untuk mengetahui menejemen bencana nasional

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. STRUKTUR OPERASIONAL TANGGAP DARURAT

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta

benda, dan dampak psikologis.

2. Penyelenggaraan penanggulanggan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang

meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan

prasarana dan sarana.

4. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal

dunia akibat bencana

5. . Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat

bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan

pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.

6. Tim Reaksi Cepat BNPB/BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala

BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat

bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam

rangka penanganan darurat bencana.

7. . Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat

bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan

dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar

yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan

memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan

instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.

8. Staf Komando adalah pembantu Komandan Tanggap Darura tencana dalam

menjalankan urusan sekretariat, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga

serta keselamatan dan keamanan.

9. Staf Umum adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam

menjalankan fungsi utama komando untuk bidang operasi, bidang perencanaan,

bidang logistik dan peralatan serta bidang administrasi keuangan untuk penanganan

tanggap darurat bencana yang terjadi.

10. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana adalah personil,sarana dan prasarana

pendukung penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana yang dapat terdiri

dari Pusat Komando, Personil Komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi,

peralatan, sarana dan prasarana komunikasi serta informasi.

a. Organisasi dan tata kerja komando tanggap darurat bencana

Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana merupakan organisasi

satu komando dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung

jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu

organisasi berdasarkan satu kesatuan komando Organisasi ini dapat

dibentuk di semua tingkatan wilayah bencana baik di tingkat

kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional.

Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas Komandan

yang dibantu oleh staf komando dan staf umum, secara lengkap terdiri

dari:

a) Komandan Tanggap Darurat Bencana

b) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana

c) Staf Komando:

1) Sekretariat

2) Hubungan Masyarakat

3) Keselamatan dan Keamanan

4) Perwakilan instansi/lembaga

d)Staf Umum:

1) Bidang Operasi

2) Bidang Perencanaan

3) Bidang Logistik dan Peralatan

4) Bidang Administrasi Keuangan

b. Tugas pokok dan fungsi orgnisasi tanggap daruarat bencana

Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok untuk:

Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.

Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya

untu penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat,

efisien dan efektif.

Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan

rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando

Tanggap Darurat Bencana tingkat

kabupaten/kota/provinsi/nasional.

Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan

pananganannya kepada media massa dan masyarakat luas

Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah

mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan

seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi,

penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengansegera

pada saat kejadian bencana.

B. STANDAR SISTIM MENEJEMEN KEADAAN DARURAT

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan

dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan,

pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas

komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan

tingkatan bencana. Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap

Darurat Bencana diakhiri oleh pembubaran Komando Tanggap

Darurat Bencana. Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap

Darurat Bencana dilaksanakan sebagai berikut :

1) Rencana Operasi

Rencana Operasi Komando Tanggap Darurat Bencana berikut

Rencana Tindakan Operasi penanganan tanggap darurat

bencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksana

dalam komando.

2) Permintaan sumberdaya(bahan pangan,dll)

Mekanisme permintaan sumberdaya untuk penanganan

tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan sebagai berikut:

Komandan Tanggap Darurat Bencana tingkat

kabupaten/kota, atau tingkat provinsi yang terkena

bencana, mengajukan permintaan kebutuhan

sumberdaya kepada Kepala BPBD

Kabupaten/Kota/Provinsi maupun kepada Kepala BNPB,

berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi

dan tingkatan bencana.

Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun Kepala

BNPB, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana,

meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan

peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi

korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan

memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang

rusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuai

tingkat kewenangannya.

Instansi/lembaga terkait dimaksud adalah:

Departemen/Dinas Sosial, BULOG/DOLOG,

Departemen/Dinas Kesehatan, Departemen/Dinas

Pekerjaan Umum, Departemen/Dinas Perhubungan,

Basarnas/Basarda Kabupaten/Kota, Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Palang Merah

Indonesia, Departemen/Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral serta instansi/lembaga lainnya sesuai tingkat

kewenangannya.

Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan

serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan

peralatan ke lokasi bencana.

Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia,

peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana

dimaksud dilaksanakan dibawah kendali Kepala

BPBD/BNPB dan atau Departemen Keuangan

3) Fasilitas dan standart komando tanggap darurat bencana

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons

penanganan tanggap darurat bencana, Komando Tanggap

Darurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun

dukungan operasi penanganan darurat bencana yang terdiri

dari:

Pos Komando, meliputi Posko Tanggap Darurat dan

Poskolap.

Personil Komando, adalah semua sumberdaya manusia

yang bertugas dalam organisasi Komando Tanggap

Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi

yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat

bencana.

Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.

Sarana dan prasarana transportasi, baik yang

merupaka fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis

bencana.

Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun

fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.

Alat komunikasi dan peralatan komputer.

2. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.

Konfigurasi fasilitas alat komunikasi untuk Komando

Standar sistim menejemen keadaan darurat harus memilki :

Pengorganisasian

a) Organisasi Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana

merupakan Organisasi satu komando dengan mata rantai garis

komando serta tanggung jawab yang jelas. Lembaga / Majelis dapat

dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan

komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah

bencana baik dari tingkat pusat , wilayah , atau daerah.

b) Struktur Organisasi Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat

terdiri atas Ketua PosKo yang dibantu oleh staf PosKo dan gugus tugas

operasi, yang terdiri dari

Ketua PosKo Tanggap Darurat Bencana

Wakil Ketua PosKo Tanggap Darurat Bencana

Staf PosKo :

Sekretaris Keuangan

Publikasi dan Dokumentasi

Kerelawanan

c) Gugus Tugas Operasi

Unit kerja Assesment

Unit kerja Medis (DMC)

Unit kerja SAR

Unit kerja Psikososial

Unit kerja Logistik dan Peralatan

d) Struktur organisasi ini dapat diperluas sesuai kebutuhan

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok Pos Komando dan Koordinasi Tanggap darurat bencana :

a. Menjamin berjalannya operasi Tanggap Darurat oleh berbagai unit

kerja yang ada secara terpimpin, terkoordinasi, efektif, dan efisien

dilokasi bencana

b. Melaksanakan pengumpulan informasi dan data lapangan serta

perkembangan informasi sebagai dasar penyusunan rencana Operasi

Tanggap darurat Bencana

c. Menyusun rencana Operasi penanganan Tanggap Darurat Bencana

d. Menentukan lokasi pendampingan dan pelayanan korban bencana

alam berdasar dari hasil kajian dan analisis tim reaksi cepat dan tim

assessment.

e. Menempatkan Tim relawan dilokasi yang telah ditentukan sesuai unit

kerja Tanggap Darurat Bencana dengan berdasar kapasitas dan

keahlian secara terukur dan sistematis

f. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, memantau

pengerahan sumberdaya untuk Operasi penanganan Tanggap darurat

bencana secara cepat tepat bermartabat, efektif dan efisien serta

mengevaluasi pelaksanaan Operasi penanganan Tanggap darurat.

g. Melaporkan Pelaksanaan Penanganan Tanggap darurat kepada

Pimpinan LPB / MDMC Daerah / Wilayah / Pusat, dan kepada

Pimpinan Daerah / Pimpinan Wilayah / Pimpinan Pusat

h. Menyebar luaskan informasi mengenai kejadian bencana secara akurat

dan benar kepada media dan masyarakat luas.

C. SISTIM MENEJEMEN BENCANA NASIONAL

a) Pengertian menejemen bencana nasioal(diaster menjement national)

Adalah segala upaya atau kegiatan yang d laksanakan dalam rangka

pencegahan ,mitigasi keiap siagaan,tanggap darurat dan berkaitan dengan

bencana yang di lakukan pada sebelum,saat, dan sesufah terjadi bencan

secara nasional

b) Kegiatan menejemen bencana nasional

1) Pencegahan(prevention) yaitu upaya yang di

lakukan untuk mencegahterjadinya bencana, jika

mungkin dengan menediakan bahaya

misalnya:melarang pembakaran hutan dan

perladangan,melarang penebagan vau di daerah

yang curam,dll

2) Mitigasi yaituupaya yang di lakukan untuk

meminimmalkandanpak yang di timbulakan oleh

bencana. Ada 2 bentuk mitigasi yaitu:1). Mitigasi

struktural(pembuatan tanggul,bendungan sungai

dll)2). mitigasi non stuktural (peraturan tata

ruang, dan pelatihan

Menejemen bencana nasional

Menejemen resiko bencana

Pencegahan dan mitigasi

Menejen kedaruratan

Pra bencana

pemulihan

Pasca bencana

Kesiap siagaan prabencena Saat bencana

3) Kesiapan(preparedness) yaitu upaya yangdi

lakukan untuk mengantisipasi bencana melalui

pengrganisaisian, langkah langkah yang tepat

dan siapa siaga.misalny: persiapan alat

komunikasi,pos komando bencana,dll

4) Peringatan dini (earlywarning) yaitu upaya untuk

memberiakn tanda peringatan bahwa bencana

mungkin akan terjadi. Pemberian pperingatan dini

harus:

Menjangkau masarakat

Segera

Tegas tidak membingunkan

Bersifat resmi

5) Tanggap daruraty atau response yaitu upaya

yang di lakukan segera pada saat kejadian

bencana,untuk menanggulangi damak yang di

timbulakan terutama beruapa

penyelamtankorban dan harta benda,evakuasi

dan pengungsian.

6) Bantuan darurat (relief )yaitu merupakan upya

untuk memberikan bantuan berkaitan engan

pemenuhan kebutuhandaar berupa:pangan

sandan,tempat tinggal,dll

7) Pemuliahn (recovery) yaitu proses pemuliahn

darurat kondisi masyarakat yang terkena

bencanadengan memfungsikan kembali sarana

dan prasarana pada keadaan semula.upaya yng di

lakukan adalah memperabiki prasarana dan

pelayanan dasar.

8) Rehabilitasi yaitu upaya langkah yngdi ambil

setelah kejadian bencana untuk membntu

masarakat untuk memperbaiki rumahnya,fasilitas

umu, fasilitas sosial lainya yang penting, dan

menghidupkan kembali roda perekonomian

masyarakat tersebut.

9) Rekontruksi yaitu merupaka program jangka

menengah dan jangka panjang juga memperbaiki

fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan

kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama

atau lebih baik sebelum terkena bnecana

c) Siklus mitigasi menejemen bencana

d) Unsur unsur penangan bencana

1. Identifikasi dan pengkajian resiko

Analiisis kerentanan dan kemampuan

Analisis dan pemantauan ancaman

Identifikasi resiko dan kajian dampak

Peringatan dini

2. Pengurangan resiko

Menejemen lingkungan

Praktik2 pembangunan sosial ekonomi

Upaya2 fisik dan teknis

Kesiapan tanggap darurat becan a

Pencegahan n mitigasi pemulihan

bencana

Jaringan dan kemitraan

3. Penanggulangan dampak resiko dan kedaruratan

Kesiapan, perencanaan dan kontijensi

Penaggulangan kedaruratan

pemulihan

e) Menejemen pemerintah dalam peneanganan bencana nasional

Salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh rakyat yang tertimpa

bencana adalah kekurang-sigapan pemerintah dalam menangani

dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Sering kali bencana hanya

ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana kadang

hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency

response). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan

kurangnya koordinasi antar departemen dianggap sebagai beberapa

penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi. Terlalu panjang

dan berliku-likunya proses birokrasi juga kadang menjadi penyebab

terasanya kekurang-sigapan pemerintah dalam menangani dampak

pasca bencana.

Sebagai contohnya adalah penyaluran dana rekonstruksi korban

gempa Yogyakarta 27 Mei 2006. Butuh waktu hampir lebih dari lima

bulan hingga akhirnya kipasan uang dari dana rekonstruksi itu dapat

dirasakan oleh rakyat yang terkena bencana, tapi itupun hanya

merupakan bantuan dana tahap pertama dan hanya sebagian korban

gempa yang baru merasakannya (esai ini ditulis sekitar akhir

November 2006). Butuh waktu lebih lama lagi dan birokrasi yang

berbelit-belit lagi untuk mendapatkan bantuan dana rekonstruksi tahap

dua. Sementara waktu itu masih banyak rakyat yang menjalani

hidupnya di pengungsian dan menunggui datangnya dana rekonstruksi

yang telah dijanji-janjikan sejak dari dahulu kala.

Bagaimana hal ini dapat terjadi? Seperti apa sebenarnya manajemen

ataupun sistem penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah?

Apa sebenarnya yang menjadi persoalan disini? Dan bagaimana

sebaiknya hal itu dapat ditanggulangi? Esai yang mungkin terlalu

singkat ini akan mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan

tersebut. Tubuh esai ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bagian.

Sub-bagian pertama tentang Indonesia dalam konteks kebencanaan dan

penyaluran dana rekonstruksi, sub-bagian kedua tentang birokrasi

penanganan dana dan sekelumitnya, dan sub-bagian ketiga tentang

solusi alternatif pemecahannya.

d) Birokrasi Penanganan Dana saat terjadi bencana Dan Sekelumitnya

Seperti yang kita tahu, sistem birokrasi di Indonesia terlalu rumit dan

panjang. Misalnya untuk mengurus sesuatu yang berhubungan dengan

kepemerintahan maka kita harus bolak-balik kesana-kemari barulah

tujuan kita dapat tercapai (ini merupakan suatu penyakit struktural

yang tak kunjung jua sembuh dikarenakan sistem yang ada secara tidak

langsung mendorong terjadinya hal tersebut). Birokrasi penanganan

dana rekonstruksi pun tak bisa lepas dari hal ini. Sistem birokrasi yang

berkelumit dan tersentralisasi ini menjadi salah satu penyebab kenapa

terjadi ketidak-efektifan dan ketidak-efisiensian, dalam hal ini

penanganan dana rekonstruksi, menjadi muncul dan berkembang.

Ketika SK dari presiden SBY perihal pemberian dana rekonstruksi

gempa Jogja dikeluarkan (yang disambut dengan gembira dan suka-

cita para korban gempa), tidak serta-merta dana tersebut dapat

langsung diambil mak clumut—begitu saja. SK dari presiden tersebut

ternyata hanyalah salah satu syarat untuk mendapatkan dana

rekonstruksi dari pemerintah pusat. Masih ada syarat-syarat lain yang

harus dipenuhi agar dana rekonstruksi dapat diambil seperti surat dari

Menteri Keuangan, data-data lengkap korban gempa yang akan

menerima bantuan dana rekonstruksi, dan berbagai dokumen lain yang

dibutuhkan, yang tentu saja untuk mendapatkannya memerlukan waktu

yang cukup lama. Baru setelah itu dana rekonstruksi dapat dicairkan.

Dicairkan (tentu saja) artinya dana tersebut diambil dari bank, jadi

sebenarnya semua dana rekonstruksi itu telah berada di bank tetapi

banyak pihak yang bingung dimana sebenarnya uang dana rekonstruksi

itu berada, apakah masih di Jakarta atau telah sampai di Jogja.

Bagan berikut mungkin memperjelas bagaimana alur birokrasi

keuangan yang terjadi (dimana alur keluarnya dana bantuan

rekonstruksi juga melewati alur ini

Sumber: “Buku: Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Revrisond Baswir”

BAB III

presiden

Menteri/ Ketua Lembaga Negara

Menteri Keuangan

Sekjen

Kepala Biro Keuangan

Bendahara Umum

Dirjen Anggaran

Panglima TNI

KPKN

Bendahara Khusus Bendahara Barang

PENUTUP

A. PENUTUP

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan

tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan

oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain

berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan

wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia

yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

masyarakat, dan teror. Dalam penanggulangan bencana perlu adanya

koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu

dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat

diminimalisir.

Penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat

bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan

dalam satu komando. Untuk melaksanakan penanganan tanggap

darurat bencana, maka pemerintah/pemerintah daerah yang diwakili

oleh Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan

penanganan tanggap darurat bencana sesuai Peraturan Pemerintah

nomor 21 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

Buku Akuntansi Pemerintahan Indonesia oleh Revrisond Baswir http://www.walhi.or.id

Earthquake, Wikipedia the free encyclopedia. Diunduh 2 Desember 2012 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake

Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) (2007) Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, http://www.bakornaspb.go.id/website/documents/publikasi/BUKU_KARAKTERISTIK_BENCANA_edisi2.pdf