MAKALAH DEMOKRASI

DEMOKRASI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu

Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Disusun oleh:

Kelompok: 4 Kelas: 2G

1. Astri Nurmalasari 2109090042

2. Ria Rianti 2109090255

3. Rudi Hadisuwarno 2109090272

PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS GALUH CIAMIS 2010

i

LEMBAR PENGESAHAN

DOSEN PEMBIMBING

H. ABDURRACHMAN, M. Pd NIP.

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

Karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Makalah ini berisi tenteng penjelasan Demokrasi dan pelaksanaannya di

Indonesia, disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan.

Terimakasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah

mendukung dalam penyusunan makalah ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih

terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan

saran yang membangun dari pembaca. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita

semua. Amin.

Ciamis, November 2010

Penyusun

iii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 1

1.3 Tujuan Penulisan ..................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................... 3

2.1 Arti Istilah dan Sejarah Demokrasi .......................................... 3

2.2 Alasan Pelaksanaan Demokrasi di Masyarakat ......................... 4

2.3 Contoh Tindakan yang Menentang Demokrasi ......................... 5

2.4 Demokrasi di Indonesia ........................................................... 5

2.5 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia ....................................... 6

BAB III PENUTUP ..................................................................................... 15

3.1 Kesimpulan ............................................................................. 15

3.2 Saran ....................................................................................... 15

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 17

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya

mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah

segara tersebut. Salah satu pilar demokrrasi adalah prinsip trias politica yang

membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, legislatif)

untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas dan

berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Kesejajaran ketiga jenis lembaga negara inidiperlukan agar bisa saling

mengawasi dan saling mengontrol. Ketiga jenis lembaga tersebut adalah

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan

melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga pengadilan yang berwenang

menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga perwakilan rakyat

memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Dibawah sistem ini

keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat ata5u oleh wakil yang wajib

bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat dan yang memilihnya

melalui proses pemilihan umum legoslatif.

1.2 Ruusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat disusun rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Apa arti istilah dan sejarah demokrasi?

2. Bagaimana alasan pelaksanaan demokrasi di masyarakat?

3. Apa contoh tindakan yang menentang demokrasi?

4. Bagaimana demokrasi di Indonesia?

5. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini selain untuk memenuhi

salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tetapi juga untuk

2

memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai arti istilah

dan sejarah demokrasi, contoh tindakan yang menentang demokrasi, dan

pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Arti Istilah dan Sejarah Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari yunani kuno yang diutarakan di

Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai

contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi

modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan

definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan

perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti

rakyat, dan kratos /cratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan

sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah

kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab

demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu

negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian

kekuasaan dalam suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari

rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan

ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang

begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil

dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan

pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain,

misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri

anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memperdulikan

aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel

(accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan

akuntibilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara

4

operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara

tersebut.

2.2 Alasan Pelaksanaan Demokrasi di Masyarakat

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan

untuk rakyat. Demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau

lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Demokrasi pada

dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang

demokratis warga mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama di dalam

mengatus pemerintahan di dunia publik. Demokrasi adalah keputusan

berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-

citakan pembentukan negara demokratis yang berwatak anti-feodolisme dan

anti-imperialisme, dengan tujuan untuk membentuk masyarakat madani.

Masyarakat madani merupakan suatu bentuk hubungan negara dan warga

masyarakat (sejumlah kelompok sosial) yang dikembangkan atas dasar

toleransi dan menghargai satu sama lainnya. Landasan demokrasi adalah

keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga

otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur

hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Maka dari itu terbentuklah

otonomi daerah.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan

kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan

dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud

dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat.

5

2.3 Contoh Tindakan yang Menentang Demokrasi

Salah satu contoh tindakan yang menentang demokrasi di Indonesia

adalah korupsi. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan

tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal.

Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum. Korupsi di

pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan

masyarakat. Korupsi bisa menyebabkan sulitnya legitimasi pemerintahan dan

nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Contoh lain tindakan yang menentang demokrasi adalah pemidanaan

salah satu jurnalis Ambon, Juhry Samanery yang dikeroyok oleh pegawai PN

Ambon karena meliput persidangan mantan wakil bupati Maluku Tenggara

Barat, Lukas Uwuratuw dalam kasus korupsi. Padahal proses persidangan

dinyatakan terbuka namun pada saat pengadilan berlangsung, para pekerja

media dihalang-halangi masuk oleh pegawai PN. Sehingga terjadi perdebatan

yang berakhir pemukulan. Pemidanaan juhry bukan sekedar tindakan melawan

hukum, lebih dari itu hal tersebut merupakan tindakan menentang hak

masyarakat atas kebebasan informasi, dan dengan demikian melawan

demokrasi.

2.4 Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang

pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan

kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara,

berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya

pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah

berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah

yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Seperti

meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan di jalan,

semakin parahnya banjir, dan masalah korupsi.

Dalam kehidupan berpolitik di setiap negara yang kerap selalu

menikmati kebebasan berpolitik namun tidak semua kebebasan berpolitik

berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena pada hakikatnya semua sistem

6

politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Demokrasi

adalah sebuah proses yang terus menerus merupakan gagasan dinamis yang

terkait erat dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan

kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan sempurna, maka negara

tersebut adalah negara yang sukses menjalankan sistem demokrasi.

Sebaliknya, jika suatu negara itu gagal menggunakan sistem pemerintahan

demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut sebagai negara demokrasi.

Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem

pemerintahan yang demokrasi, kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga,

memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada.

Demi tercapainya suatu kesejahteraan, tujuan dari cita-cita demokrasi yang

sesungguhnya akan mengangkat Indonesia kedalam suatu perubahan.

2.5 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode,

yaitu:

1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi (1945-1950)

Tahun 1945-1950 Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda

yang ingin kembali ke Indonesia. Pada masa itu penyelenggaraan

pemerintahan dan demokrasi Indonesia belum berjalan baik. Hal itu

disebabkan masih adanya revolusi fisik. Berdasarkan pada konstitusi

negara, yaitu UUD 1945, Indonesia adalah negara demokrasi yang

berkedaulatan rakyat. Masa pemerintahan tahun 1945-1950

mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk

membentuk pemerintahan demokrasi.

Pada awalnya, pemerintahan Indonesia menunjukkan adanya

sentralisasi kekuasaan pada divi presiden sehubungan belum terbentuknya

lembaga-lembaga politik demokrasi, misalnya belum terbentuknya MPR

dan DPR. Hal ini termuat dalam pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang

berbunyi “Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini,

segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah

komite nasional”.

7

Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara

absolut, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan untuk menciptakan

pemerintahan demokratis. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maklumat Pemerintah No. X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang

Perubahan Fungsi KNIP menjadi Fungsi Parlemen.

2. Maklumat Pemerintah Tanggal 03 November 1945 mengenai

pembentukan Partai Politik.

3. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 mengenai

Perubahan dari Kabinet Presidensial ke Kabinet Parlementer.

Demikian kebijakan tersebut, terjadi perubahan dalam sistem

pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem

pemerintahan parlementer. Cita-cita dan proses demokrasi masa itu

terhambat oleh revolusi fisik menghadapi Belanda dan pemberontakan

PKI Madiun Tahun 1948. pada masa-masa kritis tersebut, kepemimpinan

dwitunggal Soekarno-Hatta berperan kembali dalam pemerintahan

nasional. Pada akhir tahun 1949, pemerintahan kembali ke sistem

Presidensial.

2. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama

a. Masa demokrasi liberal

Masa antara tahun 1950-1959 ditandai dengan suasana dan

semangat yang ultra-demokratis. Kabinet berubah ke sistem

parlementer, sedangkan dwitunggal Soekarno-Hatta dijadikan simbol

dengan kedudukan sebagai kepala negara. Demokrasi yang dipakai

adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Masa demokrasi

parlementer dapat dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi karena

hampir semua unsur-unsur demokrasi dapat ditemukan dalam

perwujudannya. Unsur-unsur tersebut meliputi peranan yang sangat

tinggi pada parlemen, akuntibilitas politis yang tinggi, berkembangnya

partai politik, pemilu yang bebas, dan terjaminnya hak politik rakyat.

8

Namun proses demokrasi masa itu telah dinilai gagal dalam

menjamin stabilitas politik, kelangsungan pemerintahan, dan

penciptaan kesejahteraan rakyat. Kegagalan praktik demokrasi liberal

tersebut disebabkan karena:

1. Dominannya politik aliran, artinya berbagai golongan politik dan

partai politik sangat mementingkan kelompok atau alirannya

sendiri daripada mengutamakan kepentingan bangsa.

2. Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.

3. Tidak mempunyai para anggota konstituante bersidang dalam

menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut.

Hal ini menjadikan Presiden Soekarno segera mengeluarkan

Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959 yang isinya:

1. Menetapkan pembubaran konstituante

2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi negara

dan tidak berlakunya UUDS 1950

3. Pembentukan MPRS dan DPAS

b. Masa demokrasi terpimpin

Masa antara tahun 1959-1965 adalah masa demokrasi

terpimpin. Demokrasi terpimpin berawal dari ketidaksenangan

Presiden Soekarno terhadap partai-partai politik yang dinilai lebih

mengedepankan kepentingan partai dan ideologinya masing-masing,

serta kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas.

Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut ketetapan

MPRS No. VIII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang

berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara

semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan

berporoskan nasakom dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dominasi presiden

2. Terbatasnya peran partai politik

9

3. Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial

politik di Indonesia.

Demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Presiden Soekarno

ternyata menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain:

1. Mengaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai

politik

2. Peranan parlemen yang lemah

3. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah

4. Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dan

daerah

5. Terbatasnya kebebasan pers

Akhir dari demokrasi terpimpin memuncak dengan adanya

pemberontakan G30-S/PKI pada tanggal 30 September 1965.

Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan Presiden Soekarno

dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada

disisinya, yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. Saat itu

PKI ingin membentuk angkatan kelima, sedangkan militer tidak

menyetujui pembentukan tersebut. Akhir dari demokrasi terpimpin

ditandai dengan keluarnya Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 dari

Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto untuk mengatasi keadaan.

3. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru

Masa orde baru dimulai tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru

mengawali jalannya pemerintahan dengan tekad melaksanakan Pancasila

dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru menganggap

bahwa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah sebab

utama kegagalan dari pemerintahan sebelumnya. Orde Baru adalah tatanan

peri kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia atas dasar

pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Demokrasi yang dijalankan dinamakan demokrasi yang didasarkan atas

nilai-nilai dari sila-sila pada pancasila.

10

Pemerintahan orde baru diawali dengan keluarnya Surat Perintah

11 Maret sampai tahun 1968 dengan pengangkatan Jendral Soeharto

sebagai Presiden RI. Orde baru melanjutkan pembangunan demokrasi

berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Semua lembaga

negara, seperti MPR dan DPR dibentuk. Orde baru juga berhasil

menyelenggarakan pemilihan umum secara periodik, yaitu pada tahun

1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Untuk berjalannya demokrasi,

pemerintah Orde Baru menyusun mekanisme kepemimpinan nasional lima

tahun yang merupakan serangkaian garis besar kegiatan kenegaraan yang

dirancang secara periodik selama masa lima tahun.

Dengan berjalannya mekanisme kepemimpinan nasional lima

tahun, pemerintahan orde baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan

menyelenggarakan pembangunan nasional yang dimulai dengan adanya

pembangunan lima tahun (Pelita), yaitu Pelita I tahun 1973-1978 sampai

Pelita VI tahun 1993-1998. Keberhasilan tersabut ditandai dengan

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan

warga negara, pembangunan infrastruktur, berhasil menekan laju

pertumbuhan penduduk.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya pemerintahan Orde Baru

mengarah pada pemerintahan yang sentralistis. Demokrasi masa Orde

Baru bercirikan pada kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan

mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Lembaga kepresidenan telah

menjadi pusat dari seluruh proses politik dan menjadi pembentuk dan

penentu agenda nasional, mengontrol kegitan politik dan pemberi legacies

bagi seluruh lembaga pemerintah dan negara. Akibatnya, secara subtantif

tidak ada perkembangan demokrasi justru penurunan derajat demokrasi.

Sejumlah indikator yang menyebabkan demokrasi tidak terjadi pada masa

Orde Baru yaitu:

1. Rotasi kekuasan eksekutif hamper dapat dikatakan tidak ada.

2. Rekvutmen politik yang tertutup

3. Pemilu yang jauh dari semangat Demokrasi

4. Pengakuan terhadap hak-hak dasar yang terbatas.

11

Orde Baru sesungguhnya telah mampu membangun stabilitas

pemerintahan dan kemajuan ekonomi. Namun, makin lama jauh dari

semangat demokrasi dan kontrol rakyat. Akibatnya, pemerintahan menjadi

korup, sewenang-wenang, dan akhirnya jatuh. Sebab-sebab kejatuhan

Orde Baru adalah:

1. Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi)

2. Terjadinya krisis politik

3. Tidak bersatunya lagi pilar-pilar pendukung Orde Baru (Menteri dan

TNI)

4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto

untuk mundur dari jabatannya.

Dengan demikian, maka berakhirlah pemerintaha masa Orde Baru

dengan diumumkannya pengunduran diri Presiden Soeharto dari

kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998.

4. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi (1998-sekarang)

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang

demokratis antara lain:

1. Keluarnya ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok

reformasi

2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang

Referendum.

3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang

bebas dari KKN

4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan

Presiden dan Wakil Presiden RI.

5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai aman demen I, II, III

Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasiterdiri dari beberapa

periodisasi pemerintaham, antara lain:

1. B.J. Habiebie

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Habiebie pada masa

pemerintahanya antara lain:

12

1. Membentuk kabinet reformasi pembangunan

Dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16

orang yang merupakan perwakilan dari GOLKAR, PPP, PDI

2. Mengadakan reformasi pada bidang politik.

Habiebie berusaha menciptakan politik yang transparan,

mengadakan pemilu yang bebas, jujur, dan adil, membebaskan

tahanan politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh

Independen

3. Kebebasan menyampaikan pendapat

Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap

berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No. 9 Tahun 1998

tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

4. Reformasi dalam bidang hukum

Target reformasinya yaitu subtansi hukum, aparator penegak

hukum, yang bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan yang

independen.

5. Mengatasi masalah dwifungsi ABRI

Keanggotaan ABRI dalam DPR/ MPR dikurangi bahkan pada

akhirnya ditiadakan.

6. Mengadakan sidang istimewa pada tanggal 10-13 November 1998

oleh MPR

7. Mengadakan pemilu tahun 1999

Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan asas LUBER (langsung,

umum, bersih) dan JURDIL (jujur dan adil)

2. Abdurrahman Wahid

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh Abdurrahman Wahid

antara lain:

1. Meneruskan kehidupan demokrasi seperti pemerintahan

sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan

masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan

kembali penyelenggaraan budaya Tionghoa)

13

2. Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus

departemen yang dianggapnya tidak efisien (menghilangkan

departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran

anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).

3. Ingin memanfaatkan jabatan sebagai Panglima tertinggi dalam

militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan

keinginan Gusdur.

3. Megawati Soekarno Putri

Kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya antara lain:

1. Meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga

persatuan dan kesatuan.

2. Membangun tatanan politik yang baru, diwujudkan dengan

dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan

MPR/DPR, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

3. Menjaga keutuhan NKRI, setiap usaha yang mengancam keutuhan

NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso

4. Melanjutkan amandemen UU 1945, keluarnya UU tentang otonomi

daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan

otonomi daerah. Oleh karena itu, pelurusan dilakukan dengan

pembinaan terhadap daerah.

4. Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh SBY antara lain:

1. Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan

APBN

2. Konversi minyak tanah ke gas

3. Pembayaran utang secara bertahap kepada PBB

4. Buy-back saham BUMN

5. Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil

6. Subsidi BBM

7. Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia

14

8. Meningkatkan sektor pariwisata “Visit Indonesia 2008”

9. Pemberian bibit unggul pada petani

10. Pemberantasan korupsi melalui dengan dibentuknya KPK (Komisi

Pemberantasan Korupsi)

15

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di

Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai

contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi

modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan

definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan

perkembangan sistem “demokrasi” dibanyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti

rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan

sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah

kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab

demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu

negara.

Negara Indonesia menunjukkan sebuah Negara yang sukses menuju

demokrasi sebagai bukti yang nyata, dalam pemilihan langsung presiden dan

wakil presiden. Selain itu bebas menyelenggarakan kebebasan pers. Semua

warga negara bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan

mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi memberikan kebebasan untuk

mengeluarkan pendapat bahkan dalam memilih salah satu keyakinanpun

dibebaskan.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang meliputi: pada masa orde

lama, orde baru, masa reformasi yang terdiri dari: Reformasi pada masa B.J.

Habiebie, Megawati Soekarno Putri, Abdurrahman Wahid/Gusdur, hingga

presiden yang sekarang Susilo Bambang Yudhoyono.

3.2 Saran

Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus merupakan

gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Oleh karena itu, kita

16

sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan

demokrasi kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga, memperbaiki, dan

melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada. Demi terbentuknya

suatu sistem demokrasi yang utuh di dalam wadah pemerintahan bangsa

Indonesia.

17

DAFTAR PUSTAKA

Jutmini, Sri. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Solo: Tiga Seangkai Pustaka

Mandiri

Syarifudin. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Bogor: Pustaka Gemilang

http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/06/sejarah-dan-perkembangan-

demokrasi.html

http://www.balagu.com/Hakim%20Tengku%20Oyong%20Dilaporkan%20ke%20

Dewan%20Pers

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi