Top Banner
MAKALAH CIVIC EDUCATION DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PRAKTIKNYA Oleh : Elviyasa Gaberia Siregar 12551127 Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup
26

Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

Feb 20, 2016

Download

Documents

Elviyasa

Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

MAKALAH CIVIC EDUCATION

DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PRAKTIKNYA

Oleh :

Elviyasa Gaberia Siregar

12551127

Jurusan Tarbiyah

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup

2015

Page 2: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadirat Allah swt atas berkat dan ridhanya saya berhasil

menyelesaikan makalah mata kuliah Civic Education ini sesempurna mungkin, makalah

ini menyajikan berbagai pengetahuan dan pengembangan obyek terbaru berdasarkan

materi yang kami kupas yaitu seputaran Demokrasi Antara Teori dan Praktiknyat.

Pembuatan makalah ini antara lain bertujuan sebagai syarat perolehan nilai terhadap

mata kuliah Civic Education, dengan dosen Lukman Asah M.Pd.I. Selain daripada tujuan

diatas,pembuatan makalah ini juga diharapkan dapat membantu pemahaman

demokrasiantara teori dan praktiknya bagi para pembaca serta dapat memberikan info

dan pengetahuan lebih seputaran tema makalah ini, yaitu meliputi pengertian, nilai-nilai,

prinsip dan parameter demokrasi, jenis-jenis demokrasi, pelaksanaan demokrasi, dan

cara mengembangkan sikap demokrasi.

Akhirnya saya sebagai penulis berharap pembuatan makalah beserta ide

dasar pokok yang saya ambil dari berbagai referensi ini dapat sesuai dengan harapan

yang saya inginkan. Saya sadar penyusunan makalah ini masih sangat jauh dari kata baik

dan sempurna namun kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan yang

terbaik bagi pembaca.

Jika terdapat kesalahan kata ataupun hal lainnya, kepada pembaca kami

memohon maaf dan kepada Allah swt kami memohon ampun.

Curup, Maret 2015

Penulis

Page 3: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar...............................................................................................i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang............................................................................................2

B. Rumusan Masalah......................................................................................2

C. Tujuan.........................................................................................................3

BAB II PEMBAHASAN

A.Pengertian Demokrasi.................................................................................4

B. Nilai-nilai Demokrasi................................................................................... 6

C. Prinsip dan parameter dalam demokrasi.................................................... 8

D. Jenis-jenis demokrasi................................................................................. 10

E. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia........................................................13

F. Megembangkan sikap demokrasi................................................................18

BAB III PENUTUP

A.Kesimpulan.................................................................................................. 21

B. Saran.......................................................................................................... 21

Referensi

Page 4: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangDemokrasi antara teori dan praktik adalah tema yang diangkat oleh penulis karena

terlepas dari tema ini adalah tema yang diberikan dosen pembimbing kepada

penulis, juga karena penulis ingin mengingatkan kembali arti pentingnya

demokrasi di Indonesia meliputi nilai demokrasi itu sendiri,prinsip dan parameter

demokrasi, jenis-jenis demokrasi, serta pelaksanan demokrasi di Indonesia.

Sebagai bagian dari bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, bangsa Indonesia

haruslah mengetahui poin-poin yang telah tersebutkan diatas. Tujuannya yakni

membangun sebuah bangsa yang mengerti akan hak-hak dan kewaiban yang

semestinya diperoleh maupun dipenuhi selayaknya bagian dari Negara yang

berlandaskan demokrasi, sesuai dengan definisi singkatnya yakni dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat. Dari penjabaran diataslah maka penulis akhirnya

menyusun makalahini dengan tema demokrasi antara teori dan praktiknya

B. Rumusan Masalah1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi?

2. Apa sajakah nilai-nilai dalam demokrasi?

3. Apa sajakah prinsip dan parameter dalam demokrasi?

4. Apa sajakah jenis-jenis demokrasi itu?

5. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

6. Bagaimana cara mengembangkan sikap demokrasi?

C. Tujuan

Tujuan penyusunan makalah ini adalah agar pembaca:

1. Dapat mengetahui  pengertian demokrasi.

2. Dapat mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi.

3. Dapat mengetahui apa-apa saja prinsip dan parameter yang ada dalam

demokrasi..

4. Dapat mengetahui apa saja jenis-jenis demokrasi.

5. Dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

6. Dapat mengetahui bagaimana cara mengembangkan sikap demokrasi.

Page 5: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

BAB II

PEMBAHASAN

Demokrasi Antara Teori dan Praktik

A. Pengertian DemokrasiDemokrasi dapat kita pandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita

hidup berkelompok yang di dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi

dapat dikatakan merupakan pola hidup berkelompok didalam organisasi Negara,

sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut.keinginan

orang-orang (demos) yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan

hidup bangsa (weltanschauung), falsafah hidup bangsa (filosofiche grondslag),

dan ideologi bangsa yang bersangkutan.1

a. Secara etimologisIstilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” berarti rakyat dan

kratos/cratein berarti pemerintahan.2 Konsep dasar demokrasi berarti rakyat

berkuasa (government of rule by the people). Ada pula definisi singkat untuk

istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dsri

rskyst oleh rakyat dan untuk rakyat.3

b. Secara terminologisTerdapat beberapa ahli yang meberikan definisi berbeda-beda mengenai

demokrasi, yaitu:

o Abraham Lincon (AS, 1863)

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

(government of the people, by the people, and for the people). Sementara itu

secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi menurut Maswadi Rauf (1997)

ada dua, yaitu :

a) Kebebasan/persamaan (freedom/equality).

b) Kedaulatan rakyat (people’s sovereignity).

o C.F. Strong :

1 Sobana, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 272 Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 333 H. Kaelan H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Paradigma, 2005, hlm. 54

Page 6: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari

masyarakat politik ikutserta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa

pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada

mayoritas itu.

o Samuel P. Huntington

Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif

yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang jujur, adil,

dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk

memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan

suara.

o Henry B. Mayo

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa

kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi

secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan

atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya

kebebasan politik.

o Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan

pemerintahan melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak

bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan

melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang

diserahi untuk memerintah.4

o International Commission for Jurist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat

keputusankeputusan politik diselenggarakan oleh warga melalui wakil-wakil yang

dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses

pemilihan yang bebas.5

o Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945

1. Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966)

a.) Bidang Politik dan Konstitusional:

Demokrasi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

1945 berarti menegakkan kembali asas-asas Negara huku dimana

kepastian hokum dirasakan oleh segenap warga negar, hak-hak asasi

4 http://www.kewarganegaraanblog.wordpress.com ( Senin, 2-03-2015, 13.00)5 Ibid.,

Page 7: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perseorangan

dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara

Institusional.

b.) Bidang Ekonomi

Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas-asas yang menjiwai

ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam UUD 1945 yang pada

hakikatnya berarti kehidupan yang layak bagi semua warga Negara yang

antara lain mencakup:

1. Pengawasan oleh rakyat terhadapa penggunaan kekayaan dan

keuangan Negara.

2. Koperasi

3. Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hokum dalam

penggunaannya.

4. Peranan pemerintah yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta

pelindung.

2. Munas III Persahi : The Rule of Law (Desember 1966)

Asas Negara hukum pancasila mengandung prinsip :

a.) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan

dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, kultural, dan pendidikan.

b.) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh

sesuatu kekuasaan/kekuatan apapun.

c.) Jaminan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya

dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

3. Simposium hak-hak Asasi Manusia (Juni 1967)

Demokrasi yang diterapkan harus demokrasi yang dijiwai oleh rasa

tanggungjawab terhadap Tuhan dan sesama.6

Namun demikian penerapan demokrasi diberbagai Negara didunia, memiliki ciri

khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas

masyarakat sebagai rakyat dalam suatu Negara.

B. Nilai- Nilai Demokrasi

6 Kaelan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hal. 63-64

Page 8: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

Terdapat nilai-nlai demokrasi yang dianggap baik dan positif bagi warga. Nilai-nilai

demokrasi mengandung makna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga

Negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran

pemerintahan.7

Setiap warga menginginkan tegaknya demokrasi di negaranya . nilai atau kultur

demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi disuatu Negara. Henry B. Mayo dalam

bukunya “Introduction to Demokratic Theory” merinci beberapa nilai yang terdapat dalam

demokrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.

2. Menjamin terselenggaaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat

yang sedang berubah.

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum.

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity).

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan

bernegara dalam semangat egalitarian dibandingkan dengan ideologi non-demokrasi.

Menurut Dahl keuntungan pelaksanaan demokrasi sebagai berikut:

1. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat

yang kejam dan licik.

2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah HAM yang tidak

diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.

3. Demokrasi menjamin kebebasan yang lebih luas bagi warga negaranya.

4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.

5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan

sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasannya untuk

menentukan nasibnya sendiri yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka

tentukan dan konsekwensikan sendiri.

6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan

sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.

7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total.

7 http://www.jimlyschool.com(Senin, 02-03-2015, 12.44)

Page 9: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan

kadar persamaan politik yang relatif tinggi.

9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.

10. Negara-negara demokratis yang konsekuen terhadap kedemokratisannya

cenderung lebih makmur daripada Negara-negara dengan pemerintahan yang

tidak demokratis.8

Untuk dapat menjamin tetap tegaknya nilai-nilai demokrasi tersebut maka perlu

diselenggarakan lembaga-lembaga sebagai berikut:

1. Pemerintah yang bertanggung jawab.

2. Lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengadakan

pengawasan (kontrol) terhadap pemerintah.

3. Pembentukan organisasi/partai politik.

4. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatukan pendapat.

5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan

mempertahankan keadilan.

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan

pemerintah yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan (berpendapat,

berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/ kelompok lain, kesetaraan, kerja sama,

persainbgan, dan kepercayaan9

C. Prinsip dan Parameter DemokrasiSuatu hal yang prinsip dikenal umum bahwa dalam Negara yang menganut

demokrasi adalah adanya kebebasan berbicara, beragama, berpendapat,

berserikat, menghormati minoritas dan hidup layak. Prinsi-prinsip itu merupkan hak

kodrati manusia sebagai manusia (manusia beradab). Dalam Negara demokrasi

semua orang harus diberi hak dan kesempatan yang sama. Sesama warga Negara

tidak boleh dibeda-bedakan atas alasan apapun, demokrasi menghendaki terjadinya

hubungan yang sama dan setara (egaliter). Dengan demikian, kesetaraan warga

Negara menjadi hal yang utama. Dalam Negara demokrasi menghendaki juga

terpenuhi kebutuhan umum, artinya kebutuhan yang berkaitan dengan rakyat

8 https://windrawawin.wordpress.com/pendidikan/pengembangan-nilai-nilai-demokrasi-di-sekolah/(Rabu, 4-03-2015, 10.52)9 Ibid.,

Page 10: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

menjadi fokus perhatian. Kebutuhan umum menyangkut kmakmuran dan

kesejahteraan bersama serta kebaikan bersama.

Demokrasi menghendaki penghormatan terhadap perbedaan (pluralisme).

Perbedaan dalam masyarakat yang plural adalah sebagai sesuatu yang wajar dan

bukan penyebab konflik dan pertentangan tetapi justru sebagai kekayaan. Oleh

karena itu, dalam demokrasi perlu ada sikap saling memahami dan pengertian,

perlu kompromi, keterbukaan dan kearifan.

Demokrasi menghendaki adanya jaminan hak-hak dasar. Hak-hak dasar

manusia dijungjung tinggi karena itu bekaitan dengan martabat dan kodrat manusia

sebagai manusia. Hak dasar itu seperti hak untuk hidup, memperoleh penghidupan

yang layak, bebas berekspresi, berpendapat dan berserikat termasuk terhindar dari

rasa ketakutan. Dalam demokrasi juga diperlukan adanya perubahan yang damai.

Perubahan social secara demokratis memungkinkan terjadi adanya perubahan

system pemerintahan Negara secara damai dan melembaga. Perubahan kehidupan

kenegaraan akan berjalan sesuai dengan harapan rakyat bila rakyat memahami

demokrasi secara benar.10

Menurut Robert A. Dahl prinsip yang harus ada dalam system demokrasi adalah:

1. Kontrol atas keputusan pemerintah.

2. Pemilihan yang teliti dan jujur.

3. Hak memuih dan dipilih.

4. Kebebasan menyatakan perdapat tanopa ancamanKebebasan mengakses

informasi.

5. Kebebasan berserikat

Untuk mengukur suatu Negara/pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahannya

dikatakan demokratis dapat dilihat dari 4 aspek yaitu:

1.)Masalah pembentukan Negara

2.)Dasar kekuasan Negara

3.)Susunan kekuasaan Negara

4.)Masalah control rakyat

Menurut Sri Soemantri negara dikatakan demokrasi yaitu:

a. Hukum ditetapkan dengan persetujuan rakyat yang dipilih secara bebas.

b. Hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerinrtah

c. Pemerintah harus terbuka

d. Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan

Manfaat demokrasi:

10 Ibid.,

Page 11: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

Kesetaraan sebagai warga Negara.

Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat.

Memenuhi kebutuhan-kebutuhna umum.

Demokkrasi lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa.

Pluralisme dan kompromi.

Demokrasi mengandalkan debat terbuka persuasive dan kompromi.

Menjamin hak-hak dasar.11

Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar.

Pembaharuan kehidupan sosoial.

Demokrasi memunginkan terjadinyapembaharuan kehidupan social.12

D. Jenis-Jenis DemokrasiBangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada

bangsa itu sendiri.13 Dalam upaya pelaksanaan kehidupan demikian adanya

demokrasi justru melegalitaskan penyampaian segala bentuk aspirasi bangsa

terhadap pemerintahan yang berjalan. Sebagai suatu konsep yang dapat dikaji

secara luas dari berbagai sudut pandang dan sisi kehidupan, demokrasi yang

berkembang didunia memiliki berbagai jenis, yakni :

1. Demokrasi Berdasarkan Cara Penyampaian Pendapata. Demokrasi Langsung

Dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam proses

pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Demokrasi

langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Di sinilah rakyat memiliki

kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka

dimuat dengan segera didalam satu pertemuan. Jenis demokrasi ini dapat

dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatif belum

berkembang, di mana secara fisik memungkinkan seluruh elektorat untuk

bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut

bersifat kecil.

Demokrasi langsung berkembang di negara kecil Yunani kuno dan Roma.

Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat yang kompleks dan

11 Azra, Azumardi, Paradigma Baru Pendidikan Nasional. hal.64

12 http://www. aniatih.blogspot.com/favicon.ico (Rabu, 4 Maret 2015, 12.44)13 Kaelan, Pendidikan Pancasila, hal. 13

Page 12: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

negara yang besar. Demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat di

wilayah Switzerland. Bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan

beberapa negara yang didalamnya terdapat referendum dan inisiatif. Beberapa

negara ada yang sangat memungkinkan rakyat untuk memulai dan mengadopsi

hukum, bahkan untuk mengamandemenkan konstitusional dan menetapkan

permasalahan publik politik secara langsung tanpa campur tangan representatif.

b. Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan.Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya

melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Aspirasi

rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan

rakyat. Di dalam negara yang besar dan modern demokrasi tidak bisa berjalan

sukses. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem

demokrasi secara representatif. Para representatif inilah yang akan menjalankan

atau menyampaikan semua aspirasi rakyat di dalam pertemuan. Dimana mereka

dipilih oleh rakyat dan berkemungkinan berpihak kepada rakyat. (Garner). Sistem ini

berbasis atas ide, dimana rakyat tidak secara langsung hadir dalam menyampaikan

aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau menyarankan saran mereka

melaui wakil atau representatif. Bagaimanapun, di dalam bentuk pemerintahan ini

wewenang disangka benar terletak ditangan rakyat, akan tetapi semuanya

dipraktekkan oleh para representatif.

c. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pengawasan Langsung dari RakyatDemokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan

demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga

perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat

melalui referendum dan inisiatif rakyat.

2. Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritasnyaa. Demokrasi Formal

Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang pada kedudukan

yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu

diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.

b. Demokrasi Material

Page 13: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam

bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas.

Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis-komunis.

c. Demokrasi Campuran

Demokrasi ini meruapakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas.

Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan

menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

6. Berdasarkan Prinsip Idiologi

a. Demokrasi Liberal

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur

tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang

pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi

(hukum dasar).

b. Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Proletar

Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak

mengenal perebedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam

hukum dan politik.

7. Berdasarkan Wewenang dan Hubungan antar Alat Kelengkapan Negara

a. Demokrasi Sistem Parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlementer:

DPR lebih kuat dari pemerintah

Menteri bertanggung jawab pada DPR

Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota

parlemen.

Kedudukan kepala negara sebagai symbol.

Page 14: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

Tidak dapat diganggu gugat.

b. Demokrasi Sistem Pemisahan/Pembagian Kekuasaan (Presidensial)

Ciri-ciri pemerintahannya:

Negara dikepalai presiden

Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih

dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.

Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.

Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden.

Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara,

dan tidak dapat saling membubarkan.

E. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi dapat kita pandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup

berkelompok yang di dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi dapat dikatakan

merupakan pola hidup berkelompok didalam organisasi Negara, sesuai dengan keinginan

orang-orang yang hidup berkelompok tersebut.keinginan orang-orang (demos) yang

berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa (weltanschauung),

falsafah hidup bangsa (filosofiche grondslag), dan ideologi bangsa yang bersangkutan.14

Dalam sejarah Negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad,

perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi

oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan

membangun kehidupan social dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang

beraneka ragam pola adat dan budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunansuatu

system politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan

ekonomi serta character and nation building, dengan partisipasi rakyat, sekaligus

menghindarkan timbulnya diktatur perorangan, partai ataupun militer.15 Demokrasi di

14 Sobana, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 2715 H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Paradigma, 2005, hal. 63

Page 15: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

Indonesia tertuang dalam UUD 1945 yaitu mengakui adanya kebebasan hak, mengakui

perbedaan, dan keberagaman “Bhineka Tunggal Ika”.16

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode:

a. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan

parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer

memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya

persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi

kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah

kemerdekaan.17 Dalam demokrasi parlementer, pemilihan umum pertama di

Indonesia diadakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan

tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil rakyat yang duduk di Dewan

Konstituante yang akan membentuk UUD baru sebagai pengganti UUDS sampai

1959.18

b. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah

menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa

aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden,

terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran

ABRI sebagai unsur sosial-politik, semakin meluas.

c. Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era Orde Baru yang merupakan

demokrasi konstitusionalyang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal

periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam

rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang

terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran

presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat

praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai

legitimasi politis penguasa saat itu, sebab pada kenyataannya yang dilaksanakan

tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

d. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan

berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan

kekuatan antar lembaga Negara, antara eksekutif, legislative,dan yudikati. Pada

16 H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Ibid, hal. 6817 Ibid., hal. 63-6418 Noor, Pendidikan Kewarganegaraan, hal. 186

Page 16: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi

memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan ditangan

rakyat, maka praktek demokrasi tatkala Pemilu memang demikian, namun

pelaksanaannya setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada

kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara

presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain model demokrasi era

reformasi pada saat ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia (walfare state). 19

F. Mengembangkan Sikap DemokrasiBangsa indonesia saat ini pada era reformasi, sedang belajar menjungjung tinggi nilai-

nilai demokrasi. Menurut Somantri (2001), warga Negara yang baik adalah warga Negara

yang patriotic, toleran, setia terhadap bangsa, cinta Negara, beragama,

demokratis.20Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka perlu ditanamkan hal-hal

sebagai berikut :

Memperhatikan dan menghormati seseorang yang tengah menyampaikan

perasaan, pendapat.

Memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi(hukuman).

Melibatkan berbagai pihak dalam upaya pengambilan keputusan.

Untuk pembelajaran demokrasi disekolah dan perkuliahan, maka ada beberapa hal

khusus yang perlu di perhatikan oleh para guru dan dosen, yaitu :

Menjadikan siswa dan mahasiswa sebagai subyek atau teman dalam suatu

proses belajar atau perkuliahan.

Sebagai pendididk baik guru maupun dosen, sebaiknya belajar untuk berlapang

dada dalam menerima kritik murid.

Guru dan dosen mengembangkan sikap adil, terbuka, konsisten, dan bijaksana

dalam memberikan hukuman kepada murid dan mahasiswa yang bersalah.

Guru dan dosen sebaiknya menghindari mencaci-maki atau memarahi murid dan

mahasiswa dihadapan teman-temannya, karena harga diri mereka akan

terkoyak.

19 H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, hal. 6320 Abdul Aziz Wahab Sapriya, Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 1

Page 17: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh murid dan mahasiswa adalah sebagai berikut:

Aktif mengungkapkan ide, gagasan, dan pikirannya kepada guru/dosen.

Siswa dan mahasiswa mempunyai motivasi agar lebih maju dan dewasa.

Mengembangkan derajat kesehatan sehingga sehat secara jasmani dan rohani.

Mengembangkan perasaan sehingga menjadi halus dan bisa memahami orang

lain.

Mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar.

Mempunyai kemauan untuk belajar berorganisasi.21

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam proses

pengembangan sikap demokrasi antara lain;

Mendidik masyarakat untuk bersikap dewasa.

Mendorong sikap kesatria dengan mengakui kesalahan, atau bersikap siap

menang atau kalah.

Mengembangkan sikap menghargai perbedaan pendapat, pernbedaan pendapat

adalah suatu rahmat, dan keputusan bersama adalah pilihan yang terbaik yang

dihasilkan dari suatu kompromi.

Menggunakan mekanisme demokrasi untuk mencari titikperbedaan pendapat.22

21 http://www.qraboy.blogspot.comDiakses 4 Maret 2015 pkl. 14.5722Ibid.,

Page 18: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

BAB IIIPENUTUP

1. KesimpulanBerdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi

antara teori dan praktik terdapat diantaranya unsur-unsur nilai nilai demokrasi, prinsip,

parameter demokrasi, dan jenis-jenis demokrasi. Dalam upaya penegakkan demokrasi

yang benar-benar adil melibatkan suara berbagai kalangan rakyat unsur-unsur tersebut

haruslah diamalkan dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta Negara yang menjunjung

tinggi demokrasi tanpa adanya ketidakadilan di tengah rayatnya. Demokrasi sendiri

secara singkat yaitu dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun bentuk

perealisasiannya dapat melalui berbagai media misalnya mufakat, musyawarah, dll.

Prinsip-prinsip demokrasi bukanlah sebuah prasati yang harus dilindungi, tetapi untuk

diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari yang paling kecil

tingkatanya. Serta adanya parameter demokrasi digunakan sebagai alat untuk

mengukur seberapa baik demokrasi di sebuah Negara berlangsung.

2. SaranSemoga adanya poin demi poin yang telah diulas diatas dapat memberikan

gambaran tentang apa sebenarnya demokrasi itu. Sebgai masayarakat sebuah Negara

yang menjunjung tinggi demokrasi mudah-mudahan kita dapat menambah

memperoleh hikmah berupa pengetahuan serta lebih mengetahui hak-hak dan

kewajiban kita sebagai bagian dari sebuah Negara demokrasi, Indonesia.

Page 19: Makalah Civic Education-Demokrasi Antara Teori dan Praktiknya

Referensi

Abdul Aziz dkk, Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung:

Alfabeta, 2011.

http://www. aniatih.blogspot.com/favicon.ico (Rabu,4-03- 2015, 12.44)

http://www.jimlyschool.com(Senin, 2-03-2015, 12.44)

http://www.kewarganegaraanblog.wordpress.com(Senin , 2-03-2015, 13.00)

http://www.kewarganegaraanblog.wordpress.com (Senin, 2-03-2015,13.08)

http://www.qraboy.blogspot.com(Rabu , 4-03-2015, 14.57)

https://windrawawin.wordpress.com/pendidikan/pengembangan-nilai-nilai-demokrasi-

di-sekolah/ ( Rabu, 4-03-2015, 10.52)

Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kaelan, Pendidikan Pancsila, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Sobana, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Winarno, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.