Makalah Askes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penyusunan makalah ini antara lain:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Askes?

2. Pengobatan / pelayanan apa saja yang dijamin oleh Askes?

3. Pelayanan apa saja yang tidak dijamin oleh PT Askes (Persero)?

4. Siapa saja peserta askes?

5. Bagaimana cara memperoleh kartu peserta?

6. Bagaimana penggantian kartu peserta & cara penggantian kartu peserta?

7. Bagaimana jika ada perubahan data peserta?

8. Apa yang dimaksud Askes JAMKESMAS?

9. Apa yang dimaksud Program PJKMU (Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat Umum)?

10. Apa yang dimaksud Askes JAMKESMEN?

11. Apa yang dimaksud Jamkestama?

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Askes.

2. Untuk mengetahui pengobatan / pelayanan apa saja yang dijamin oleh Askes.

3. Untuk mengetahui pelayanan apa saja yang tidak dijamin oleh PT Askes

(Persero).

4. Untuk mengetahui siapa saja peserta askes.

5. Untuk mengetahui cara memperoleh kartu peserta.

6. Untuk mengetahui penggantian kartu peserta & cara penggantian kartu

peserta.

7. Untuk mengetahui jika ada perubahan data peserta.

8. Untuk mengetahui Askes JAMKESMAS.

9. Untuk mengetahui Program PJKMU (Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat Umum).

10. Untuk mengetahui Askes JAMKESMEN.

11. Untuk mengetahui Jamkestama.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Berdirinya Askes

Jasa Asuransi.

PT Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan

khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan

kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI,

Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya.

Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan sebagai berikut :

1968

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara

jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri

dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota

keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230

Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di

lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan

Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK),

dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr.

G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi

Kesehatan Nasional.

1984

Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan

kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara

profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi

Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan

Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan

penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada

Bhakti.

1992

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992

status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT

Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan

keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi

untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen

lebih mandiri.

2005

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai

penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan

untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan.

2008

Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan

Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero)

berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor

112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk

melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas

yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalakasana pelayanan

dan tatalaksana organisasi dan manajemen.

Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang

Nomor 40/2004 tentang SJSN PT Askes (Persero) pada 6

Oktober 2008 PT Askes (Persero) mendirikan anak perusahan

yang akan mengelola Kepesertaan Askes Komersial.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 berdiri anak

perusahaan PT Askes (Persero) dengan nama PT Asuransi

Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan PT

AJII.

2009

Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi

Jiwa Inhealth Indonesia selaku anak perusahaan dari PT

Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya.

Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi

Jiwa Inhealth Indonesia dapat mulai menyelenggarakan

asuransi kesehatan bagi masyarakat.

2011

Terkait UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional di tahun 2011, PT Askes (Persero) resmi

ditunjuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) yang meng-cover jaminan kesehatan seluruh rakyat

Indonesia yang tertuang dalam UU BPJS Nomor 24 tahun

2011.

B. Pengobatan / Pelayanan Yang Dijamin Oleh Askes

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama  :

a. Konsultasi, penyuluhan, pemeriksaan medis dan pengobatan.

b. Pemeriksaan dan pengobatan gigi.

c. Tindakan medis kecil/sederhana.

d. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana

e. Pengobatan efek samping kontrasepsi

f. Pemberian obat  dan bahan kesehatan habis pakai.

g. Pemeriksaan kehamilan dan persalinan sampai anak kedua hidup.

h. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan.

2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan :

a. Rawat Jalan

1) Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis

2) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik : Laboratorium,  Rontgen/

Radiodiagnostik,  Elektromedik dan pemeriksaan alat kesehatan

canggih sesuai ketentuan PT Askes (Persero).

3) Tindakan medis poliklinik dan rehabilitasi medis.

4) Pelayanan obat sesuai Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) dan

ketentuan lain yang ditetapkan oleh PT Askes (Persero)

b. Rawat Inap

1) Rawat Inap di ruang perawatan sesuai hak Peserta.

2) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.

3) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik : Laboratorium. Rontgen atau

Radiodiagnostik, Elektromedik dan pemeriksaan alat kesehatan

canggih sesuai ketentuan PT Askes (Persero).

4) Tindakan medis.

5) Perawatan intensif (ICU, ICCU,HCU, NICU, PICU).

6) Pelayanan rehabilitasi medis.

7) Pelayanan obat sesuai Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) dan

ketentuan lain yang ditetapkan oleh PT Askes (Persero)

3.  Pemeriksaan kehamilan, gangguan kehamilan dan persalinan sampai anak

kedua hidup.

4. Pelayanan Transfusi Darah dan Cuci Darah.

5. Cangkok (transplantasi) Organ.

6. Radioterapi

7. Pelayanan Canggih sesuai ketentuan PT Askes (Persero)

8. Alat Kesehatan diberikan untuk Peserta  dengan ketentuan PT Askes

(Persero) sebagai berikut:

a.  Kacamata  ( 1 kali /2 tahun)

Kacamata dengan lensa positif (+) dan lensa negatif (-). Diberikan

maksimal 1 kali dalam 2 tahun, dengan ukuran lensa : Lensa spheris

minimal  0,5 D  Lensa cylindris minimal 0,25 D.

b.  Gigi Tiruan  (1 kali /2 tahun)

c.   Alat Bantu Dengar  (1 kali /5 tahun)

d.  Kaki / tangan tiruan 

e.  Alat kesehatan lain, antara lain:  IOL (lensa tanam di mata); Pen &

Screw  (alat penyambung tulang) (1 kali/2 tahun);  Mesh (alat yang

dipasang setelah operasi hernia);  Alat bantu Hidrosephalus /VP Shunt;

Prothesa Mandibula; Vitrektomi set; Penyangga leher/Collar Neck; Jaket

penyangga patah tulang belakang/corset; Anus

buatan/colostomi/Pesarium/DJ Stent; Double Lumen Kateter untuk

CAPD; Triple Lumen Kateter untuk CAPD; Vaskuler Graf; Tulang/

Sendi tiruan; Colon set

f. Pelayanan One Day Care Meliputi perawatan dan akomodasi minimal 6-

24 jam,  meliputi : observasi,  konsultasi, pengobatan, penunjang

diagnosa, tindakan medis, obat sesuai DPHO serta transfusi darah.

C. Pelayanan Yang Tidak Dijamin oleh PT Askes (Persero)

Ada beberapa pelayanan yang tidak dijamin ole PT Askes (Persero) antara

lain:

1. Pelayanan kesehatan yang tidak mengikuti tata cara pelayanan yang

ditetapkan PT Askes (Persero)/Pelayanan kesehatan tanpa indikasi medis.

2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas yang bukan jaringan

pelayanan kesehatan PT Askes (Persero), kecuali dalam keadaan gawat

darurat (emergency) dan kasus persalinan.

3. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.

4. Obat-obatan diluar ketentuan PT Askes (Persero).

5. Bedah plastik kosmetik, termasuk obat-obatan.

6. Semua jenis pelayanan imunisasi diluar  “imunisasi dasar” bagi bayi dan

balita (DPT, Polio, BCG, Campak) dan bagi ibu hamil (TT)  yang dilakukan

di Puskesmas

7. Seluruh rangkaian pemeriksaan dalam usaha ingin mempunyai anak, termasuk

alat dan obat-obatnya.

8. Sirkumsisi tanpa indikasi medis.

9. Pemeriksaan kehamilan, gangguan kehamilan, tindakan persalinan, masa nifas

pada anak ketiga dan seterusnya.

10. Usaha meratakan gigi (Orthodontie), membersihkan karang gigi (scalling

gigi) dan pelayanan kesehatan gigi untuk kosmetik.

11. Gangguan kesehatan/penyakit akibat  ketergantungan obat, alkohol dan atau

zat adiktif lainnya.

12. Gangguan kesehatan/penyakit akibat usaha bunuh diri atau dengan sengaja

menyakiti diri sendiri.

13. Kursi roda, tongkat penyangga, korset dan elastic bandage.

14. Kosmetik, toilettries, makanan bayi, obat gosok, vitamin, susu.

15. Lain-lain:

a. Biaya perjalanan/transportasi

b. Biaya sewa ambulans

c. Biaya pengurusan jenazah

d. Biaya fotocopy

e. Biaya telekomunikasi

f. Biaya kartu berobat

g. Biaya administrasi

D. Peserta Askes

1. Adapun peserta askes adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil  (PNS) dan calon PNS (tidak termasuk PNS/CPNS

di lingkungan Dephan/TNI/POLRI), Pejabat Negara, Penerima Pensiun

(Pensiunan PNS, pensiunan PNS di lingkungan  Dephan/TNI/POLRI,

pensiunan TNI/POLRI, pensiunan Pejabat Negara), Veteran dan Perintis

Kemerdekaan beserta anggota keluarga yang ditanggung.

b. Pegawai Tidak Tetap (Dokter/Dokter Gigi/Bidan),  tidak termasuk

anggota keluarga.

2. Anggota Keluarga yang ditanggung :

a. Isteri / suami yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan istri/suami

(Daftar isteri/suami yang sah yang tercantum dalam daftar gaji / slip gaji,

dan termasuk dalam daftar penerima pensiun/carik Dapem).

b. Anak (anak kandung / anak tiri / anak angkat) yang sah dari peserta yang

mendapat tunjangan anak, yang tercantum dalam daftar gaji/slip gaji,

termasuk dalam daftar penerima pensiun/carik Dapem, belum berumur 21

tahun atau telah berumur 21 tahun sampai 25 tahun bagi anak yang masih

melanjutkan pendidikan formal, dan tidak atau belum pernah kawin, tidak

mempunyai penghasilan sendiri serta masih menjadi tanggungan peserta.

c.  Jumlah anak yang ditanggung maksimal 2 (dua) anak sesuai dengan

urutan tanggal lahir,  termasuk didalamnya anak angkat maksimal satu

orang.

3. Hak Peserta Askes

a. Memperoleh kartu ASKES.

b. Memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas yang ditunjuk sesuai

ketentuan yang berlaku.

c. Memperoleh penjelasan/ informasi tentang hak, kewajiban, serta tata cara

pelayanan kesehatan

d. Menyampaikan keluhan/ pengaduan, kritik, dan saran baik secara lisan

maupun tertulis ke PT. ASKES.

4. Kewajiban Peserta & Anggota keluarga :

a. Membayar premi 2% dari gaji pokok + tunjangan anggota keluarga.

b. Memberikan data identitas diri dan perubahan data untuk penerbitan kartu

ASKES.

c. Melaporkan dan mengembalikan Kartu Peserta yang telah meninggal

dunia ke Kantor PT Askes (Persero)

d. Berperan aktif mengetahui dan menaati semua ketentuan dan prosedur

pelayanan yang berlaku.

e. Menjaga kartu ASKES agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh

yang tidak berhak.

E. Cara Memperoleh Kartu Peserta

Mengisi Data Induk Daftar Isian Registrasi Peserta dan melampirkan pasfoto

terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 x 4 cm, kecuali bagi anak usia

balita serta menunjukkan persyaratan :

a. Asli / fotocopy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil / Pensiunan /

Petikan Gelar Kehormatan Veteran /  Perintis Kemerdekaan / Pegawai Tidak

Tetap.

b. Fotocopy Daftar Gaji terakhir yang dilegalisir bagi  PNS dan  Surat Tanda

Bukti Penerima Pensiun (STBPP) bagi Penerima Pensiun.

c. Fotocopy Surat Nikah, Akte Kelahiran Anak/Keterangan Lahir, Surat

Keputusan Pengadilan Negeri untuk Anak Angkat.

d. Surat Keterangan dari Sekolah/ Perguruan Tinggi (bagi anak berusia lebih dari

21 tahun sampai dengan 25 tahun).

e. Asli / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

f. Surat Pernyataan/Keterangan Melaksanakan Tugas perorangan (SPMT)  bagi

Pegawai Tidak Tetap (PTT).

g. Melampirkan pasfoto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 x 4 cm,

kecuali bagi anak usia balita.

F. Penggantian Kartu Peserta & Cara Penggantian Kartu Peserta

Penggantian kartu Peserta dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut ini:

1. Kartu Peserta Hilang.

2. Kartu Peserta Rusak.

Cara Penggantian Kartu Peserta

1. Kartu Peserta Hilang

a. Menyerahkan surat  pernyataan hilang dari yang bersangkutan bernaterai

cukup,

b. Menunjukkan KTP dan Asli / fotokopi Surat Keputusan sebagai Pegawai

Negeri Sipil / Pensiunan / Petikan Gelar Kehormatan Veteran /  Perintis

Kemerdekaan / Pegawai Tidak Tetap.

2. Kartu Peserta Rusak :

a. Menyerahkan Kartu Peserta  yang  rusak

b. Menunjukkan KTP dan Asli / fotokopi Surat Keputusan sebagai Pegawai

Negeri Sipil / Pensiunan / Petikan Gelar Kehormatan Veteran /  Perintis

Kemerdekaan / Pegawai Tidak Tetap. 

G. Perubahan Data Peserta

Mengisi Daftar Isian Perubahan Data Peserta  dengan  persyaratan sebagai

berikut:

1. Pindah Puskesmas / Dokter Keluarga :

a. Minimal setelah 3 bulan terdaftar di Puskesmas/Dokter Keluarga

sebelumnya.

b. Menunjukkan Kartu Peserta yang Asli

2. Pindah Domisili 

Menunjukkan Fotokopi  KTP atau surat keterangan pindah domisili

3. Pindah Tempat Kerja

Menunjukkan Fotokopi SK Penempatan

4. Perubahan Golongan kepangkatan atau perubahan status dari Pegawai Aktif

menjadi Penerima Pensiun.

a. Perubahan golongan kepangkatan

1) Fotokopi surat keputusan perubahan golongan kepangkatan

2) Fotokopi Daftar Gaji

b. Perubahan status dari Pegawai Aktif menjadi penerima pensiun

Fotokopi surat keputusan pension

5. Perubahan Susunan Keluarga

a. Pernikahan  :

1) Fotokopi Surat Nikah

2) Melampirkan 1 (satu) lembar pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 cm bagi

suami/istri

3) Melampirkan fotokopi daftar gaji yang dilegalisir.

b. Penambahan  Anak  :

1) Kelahiran Anak

a) Fotokopi Akte Kelahiran Anak/Surat Keterangan Kelahiran

b) Melampirkan fotokopi daftar gaji yang dilegalisir.

2) Anak Angkat

a) Surat Keterangan Pengangkatan Anak dari Pengadilan

b) Melampirkan fotokopi daftar gaji yang dilegalisir.

c. Pergantian Anak

Jumlah anak yang dijamin oleh PT Askes (Persero) 2 (dua) orang,

sesuai dengan urutan tanggal lahir, yang mendapat tunjangan anak.

Apabila terdapat pengurangan jumlah anak oleh karena sudah

dewasa/menikah/telah mempunyai penghasilan sendiri/meninggal dunia,

dapat digantikan anak yang lain sesuai dengan urutan kelahiran.

Persyaratan:

1) Fotokopi Akte Kelahiran Anak/Surat Keterangan Kelahiran anak yang

menggantikan

2) Kartu Askes anak yang akan digantikan

3) Memperlihatkan Kartu Keluarga

4) Melampirkan 1 (satu) lembar pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 cm bagi

anak yang menggantikan

5) Melampirkan fotokopi daftar gaji yang dilegalisir.

d. Pengurangan Peserta

1) Meninggal

Melaporkan peserta yang meninggal dunia dengan menunjukkan

fotokopi Surat Keterangan Kematian.

2) Perceraian

Melaporkan dengan menunjukkan Surat Penetapan Perceraian dari

Pengadilan dan Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran

Tunjangan Keluarga (KP4)

H. Program Askes JAMKESMAS

Sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan, Pemerintah melalui

Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 membuat Program Jaminan Kesehatan

bagi Masyarakat miskin dan tidak mampu yang disebut dengan program

Askeskin. Pengelolaan Program Askeskin yang dilaksanakan oleh PT Askes

(Persero) merupakan penugasan dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kesehatan nomor : 1241/MENKES/SK/XI/2004. Sebagai BUMN,

penugasan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada pasal 66 UU nomor 19

tahun 2003 tentang BUMN dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Negara

BUMN dengan Surat Persetujuan Meneg BUMN Nomor S-697/HBU/2004

tanggal 31 Desember 2004.

Sejak tahun 2008, Kementerian Kesehatan merubah terminologi Askeskin

menjadi Jamkesmas dengan menugaskan PT Askes (Persero) untuk mengelola

manajemen kepesertaannya.

1. Sasaran Program Jamkesmas

Sasaran program mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS)

tahun 2006 dengan jumlah 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) atau

sekitar 76,4 juta jiwa.

a. Orang miskin dan tidak mampu serta gelandangan, pengemis, anak

terlantar serta masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas

b. Masyarakat miskin penghuni panti – panti sosial, masyarakat miskin

korban bencana pasca tanggap darurat serta masyarakat miskin

penghuni Rumah Tahanan (Rutan) dan masyarakat miskin Penghuni

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

2. Penetapan Kepesertaan Jamkesmas

a. Kuota peserta per kabupaten/kota ditetapkan oleh Menkes RI

b. Identitas peserta secara lengkap ditetapkan Bupati/Walikota sesuai kuota

c. Sedangkan penetapan peserta untuk gelandangan, pengemis, anak

terlantar, masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas, penghuni

panti sosial & lapas dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten /

Kota atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

d. Sejak tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI

nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009, masyarakat pasca tanggap darurat

masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan dan panti sosial

ditetapkan sebagai peserta Jamkesmas.

3. Pengelolaan Jamkesmas Tahun 2011

Hingga bulan April 2011 secara de facto PT Askes (Persero) masih

melanjutkan program Kepeserta Jamkesmas sesuai penugasan dari

Kementerian Kesehatan RI tahun 2010. Hal tersebut diperkuat oleh surat

Menkes RI nomor JP/Menkes/036/2011 tanggal 5 Januari 2011, bahwa pada

pelaksanaan program Jamkesmas tahun 2011 Kementerian Kesehatan RI

tetap memberikan kepercayaan kepada PT Askes (Persero) sebagai

penyelenggara manajemen kepesertaan program.

I. ASKES PJKMU

Program PJKMU (Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum) adalah

program jaminan kesehatan bagi masyarakat dari Pemerintah Daerah yang dalam

pelaksanaannya menugaskan PT Askes (Persero) untuk mengelola berdasarkan

mekanisme asuransi sosial.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan PJKMU

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU)

adalah :

a. UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

b. UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 66 ayat (1) “ Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus

kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum    

dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

c. UU nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

   Pasal 14 ayat 1 : Program Asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan

oleh BUMN.

Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, manajemen PT.Askes

(Persero) menetapkan :

a.  SK Direksi Nomor : 494/Kep/1207 tanggal 28 Desember 2007 tentang

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum.

b.  SK Direksi Nomor : 09/Kep/0108 tanggal 24 Januari 2008 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum.

c. SK Direksi Nomor : 321/Kep/0709 tanggal 21 Juli 2009 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum.

d. SK Direksi Nomor : 182/Kep/0310 tanggal 31 Maret 2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum.

2. Tujuan Pelaksanaan PJKMU

Tujuan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Umum

adalah: 

a. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh

masyarakat di wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota, agar tercapai

derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

b. Terjaminnya penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan prinsip asuransi

sosial berdasarkan prinsip managed care yaitu tersedianya pelayanan

kesehatan yang bermutu dengan pembiayaan yang terkendali.

c. Menjadi bagian dari program Pemerintah untuk menuju terselenggaranya

jaminan kesehatan nasional yang mencakup semua penduduk (Universal

coverage)

3. Pokok-pokok Penyelenggaraan PJKMU

Penyelenggaraan Program :

Program ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan jaminan

pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat umum di Propinsi/Kabupaten/Kota,

dengan pokok – pokok penyelenggaraan :

a.  Penugasan dari Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Perjanjian

Kerjasama antara PT Askes (Persero) dengan Pemerintah Daerah, yang

antara lain memuat tentang manajemen kepesertaan, pelayanan

kesehatan dan keuangan

b.  Pengelolaan dana amanat dan Nirlaba dengan pemanfaatn untuk semata-

mata peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.

c. Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai standar

pelayanan medik yang cost effective dan rasional.

d.  Pelayanan kesehatan dilakukan berstruktur dan berjenjang.

e.  Mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial

f.   Tranparansi dan akuntabilitas.

g.  Sumber dana berasal dari APBD dengan pengelompokan peruntukan

untuk : 

1) Biaya pelayanan kesehatan langsung

2) Biaya pelayanan kesehatan tidak langsung

3) Biaya operasional untuk penyelenggaraan program

h.  Apabila ada sisa dana Pelayanan Kesehatan Langsung dan Tidak

Langsung pada akhir pernjian, maka sisa dana tersebut dikembalikan

kepada Pemerintah Daerah.

i. Apabila terjadi defisit dana Pelayanan Kesehatan Langsung dan Tidak

Langsung, maka menjadi tangguangjawab Pemerintah Daerah untuk

memenuhinya.

4. Perkembangan Kepesertaan Pemda PJKMU

Sejak diluncurkan tahun 2008; Perkembangan kepesertaan pemda PJKMU

adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2008 : 32 kabupaten/kota PKS

b. Tahun 2009 : 72 kabupaten/kota PKS

c. Tahun 2010 : 149 kabupaten/kota PKS

d. Potensi tahun 2011 sebanyak 340 Kabupaten/Kota. 

5. Peserta PJKMU

Peserta PJKMU adalah masyarakat umum di wilayah kabupaten / kota di

seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Propinsi,

Kabupaten dan Kota yang melakukan pengikatan kerjasama dengan PT.

Askes (Persero) dalam pengelolaan manajemen jaminan kesehatan

masyarakat daerah setempat melalui program PJKMU PT. Askes (Persero).

Identitas peserta tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan

disampaikan kepada PT Askes (Persero) setempat yang selanjutnya

dilakukan perekaman data peserta, penerbitan kartu peserta dan

pendistribusian kartu peserta.

6. Identitas Peserta PJKMU

Setiap peserta (kepala keluarga dan anggota keluarga) berhak untuk

mendapatkan kartu dengan nomor identitas unik yang ditetapkan oleh PT

Askes (Persero). Kartu peserta merupakan identitas yang sah untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada kartu peserta dapat ditampilkan

logo dari Pemerintah Daerah. 

7. Hal-hal Yang Menjadi Hak Peserta PJKMU

Peserta PJKMU berhak untuk:

a. Mendapatkan kartu peserta.

b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang hak, kewajiban dan prosedur

untuk mendapatkan pelayanan.

c. Mendapatkan pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan.

d. Menyampaikan keluhan, kritik, saran dan pujian

8. Hal-hal Yang Menjadi Kewajiban Peserta PJKMU

Peserta mempunyai kewajiban untuk : 

a. Memberikan informasi yang benar dan akurat tentang identitas peserta.

b. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang dan dimanfaatkan oleh orang

lain yang tidak berhak.

c. Melaporkan apabila ada anggota keluarganya yang menjadi peserta PJKMU

telah meninggal

d. Mengetahui dan mentaati semua ketentuan dan tatacara pelayanan

administrasi dan pelayanan kesehatan yang berlaku

9. Iuran PJKMU

a.  Besaran

Besarnya iuran PJKMU sesuai dengan perhitungan aktuarial. Besaran tersebut

dapat bervariasi tergantung kepada jumlah peserta, akses masyarakat untuk

memperoleh pelayanan kesehatan, luasnya cakupan manfaat (Nasional,

Propinsi atau setempat).

b. Sumber Pedanaan  (Iuran)

1) Iuran PJKMU bersumber dari APBD Propinsi, Kabupaten/Kota

2) Pembayaran iuran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

10. Benefit Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PJKMU

Benefit  yang didapat peserta bervariasi, tergantung penugasan pemda

kepada PT Askes (Persero), yang tertuang dalam perjanjian kerjasama. Pada

umumnya benefit/manfaat pelayanan kesehatannya meliputi :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar :

1) Konsultasi, penyuluhan, pemeriksaan medis dan pengobatan.

2) Pemeriksaan dan pengobatan gigi.

3) Tindakan medis kecil/sederhana.

4) Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana

5) Pengobatan efek samping kontrasepsi

6) Pemberian obat pelayanan dasar dan bahan kesehatan habis pakai.

7) Pemeriksaan kehamilan dan persalinan sampai anak kedua hidup.

8) Pelayanan imunisasi dasar. 

9) Rawat Inap di Puskesmas Perawatan/Puskesmas dengan Tempat Tidur. 

b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan :

1) Rawat Jalan

a) Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis

b) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik : Laboratorium, Rontgen/

Radiodiagnostik, Elektromedik dan pemeriksaan alat kesehatan

canggih

c) Tindakan medis poliklinik dan rehabilitasi medis

d) Pelayanan obat sesuai Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO)

2) Rawat Inap

a) Rawat Inap di ruang perawatan sesuai hak Peserta.

b) Pemeriksaan, pengobatan oleh dokter spesialis.

c) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik : Laboratorium, Rontgen/

Radiodiagnostik, Elektromedik dan pemeriksaan alat kesehatan

canggih

d) Tindakan medis operatif.

e) Perawatan intensif (ICU, ICCU,HCU, NICU, PICU).

f) Pelayanan rehabilitasi medis.

g) Pelayanan obat sesuai Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO)

c.  Pemeriksaan kehamilan, gangguan kehamilan dan persalinan 

d. Pelayanan Transfusi Darah dan Cuci Darah.

e. Pelayanan Canggih 

f. Pelayanan Alat Kesehatan 

H. ASKES JAMKESMEN

Kartu Askes Jamkesmen merupakan identitas peserta sebagai bukti yang sah

dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang wajib dimiliki oleh setiap Menteri

dan Pejabat Tertentu beserta keluarganya selama melaksanakan tugasnya.

1. Proses Kartu Jamkesmen

a. Pendataan Menteri dan Pejabat Tertentu dikoordinir melalui Departemen /

Instansi/ Lembaga/ badan yang bersangkutan atau sesuai ketentuan yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan

b. Peserta mengisi Daftar Isian Peserta Jamkesmen

c. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3 cm masing-masing sebanyak 2

(dua) lembar.

2. Peserta PT Askes (Persero) Program Askes Jamkesmen

a. Peserta Jamkesmen adalah Menteri atau pejabat tertentu beserta

keluarganya selama yang bersangkutan menduduki jabatan dan

melaksanakan tugasnya.

b. Menteri adalah menteri yang memimpin kementerian dan pejabat yang

diberi kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

c. Pejabat Tertentu adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat yang

memimpin lembaga pemerintah non departemen, pejabat eselon I, dan

pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas

setingkat eselon I.

d. Keluarga adalah istri/suami, dan anak yang masih dalam tanggungan sesuai

peraturan perundang-undangan di bidang pegawai negeri sipil.

3. Hak Sebagai Peserta Askes Jamkesmen

a. Mendapat pelayanan sesuai aturan yang berlaku dalam PMK

b. Memperoleh Kartu Askes Jamkesmen

c. Memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang

ditunjuk/dipilih peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d. Memperoleh penjelasan / informasi tentang hak, kewajiban serta tata cara

pelayanan kesehatan

e. Menyampaikan keluhan serta memperoleh tanggapan dan solusi terhadap

keluhan yang disampaikan.

4. Kewajiban Sebagai Peserta Askes Jamkesmen

a. Mengisi Daftar Isian Peserta dengan data identitas diri sebagai dasar untuk

penerbitan Kartu Askes Jamkesmen

b. Mengetahui dan mentaati semua ketentuan dan prosedur yang berlaku

c. Menggunakan haknya secara wajar sesuai ketentuan

d. Menjaga agar Kartu Askes Jamkesmen tidak dimanfaatkan oleh yang tidak

berhak

e. Menginformasikan kepada satf Personal care Officer (PCO) di Kantor

Cabang PT Askes (Persero) setempat tentang dokter pilihan / provider

pilihan peserta

f. Menghubungi PCO di Kantor Cabang PT Askes (Persero) setempat bila

mendapat pelayanan di provider dalam waktu 2x24 jam.

5. Tempat Perawatan

Fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan PT

Askes (Persero) atau provider pilihan peserta yang terdiri dari :

a. Dokter Keluarga dan Poliklinik 24 jam

b. Dokter Spesialis

c. RS Swasta

d. RS Pemerintah

e. RS TNI/POLRI

f. Unit Pelayanan Transfusi Darah (UPTD)/PMI

g. Apotek

h. Optikal

i. Laboratorium

Jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)

a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dapat diperoleh di :

1) Dokter keluarga yang ditunjuk

2) Dokter keluarga pilihan peserta

3) Dokter spesialis di Rumah Sakit yang ditunjuk

4) Dokter spesialis pilihan peserta

b. Pelayanan Rawat jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap (RI),

dapat diperoleh di Rumah Sakit Swasta yang telah ditunjuk untuk

bekerjasama dengan PT Askes (Persero), atau Rumah Sakit pilihan peserta.

6. Prosedur dan Ruang Lingkup Pelayanan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada Menteri dan

Pejabat Tertentu terdiri dari :

a. Pelayanan Rawat Jalan tingkat Pertama (RJTP), meliputi:

1) Penyuluhan kesehatan

2) Pencegahan penyakit, meliputi perawatan kesehatan ibu dan anak serta

imunisasi

3) Pemeriksaan dan pengobatan oleh Tim Dokter Menteri dan Pejabat

Tertentu atau pilihan Menteri dan Pejabat Tertentu

4) Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana

5) Tindakan medis ringan/kecil

6) Pelayanan Keluarga Berencana dan upaya penyembuhan efek samping

kontrasepsi

7) Pemberian obat sesuai dengan kebutuhan medis (termasuk vitamin dan

sejenisnya mengikuti ketentuan PT Askes (Persero))

8) Pemberian rujukan atas indikasi medis

b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), meliputi:

1) Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan spesialistis oleh tim Dokter

Menteri dan Pejabat Tertentu atau pilihan Menteri dan Pejabat tertentu.

2) Pemeriksaan penunjang diagnostik

3) Tindakan medis dari yang ringan sampai yang memrlukan ketrampilan

khusus dan mengandung risiko

4) Pelayanan rehabilitasi medis

5) Pemberian obat sesuai dengan kebutuhan medis (termasuk vitamin dan

obat sejenis mengikuti ketentuan PT Askes (Persero)

c. Pelayanan Rawat Inap (RI), meliputi:

1) Akomodasi di kelas perawatan VVIP bagi Menteri dan Pejabat Tertentu

di rumah sakit pemerintah/swasta yang ditunjuk Tim Dokter Menteri

dan Pejabat Tertentu atau pilihan Menteri dan Pejabat Tertentu

2) Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan oleh dokter spesialis

3) Pemeriksaan penunjang diagnostik

4) Tindakan medis diagnostik dan terapi (operasi kecil, sedang, besar dan

khusus termasuk alat kesehatan yang digunakan dalam paket operasi

dengan teknologi terkini)

5) Perawatan intensif (ICU/ICCU)

6) Rehabilitasi medis

7) Pemberian obat sesuai dengan kebutuhan medis

8) Alat kesehatan lainnya.

d. Pelayanan gigi dan mulut, meliputi:

1) Penyuluhan

2) Pemeriksaan

3) Penunjang diagnosa

4) Pengobatan

5) Tindakan

e. Pelayanan persalinan

1) Persalinan dan gangguan kehamilan dijamin untuk kehamilan sampai

dengan anak kedua hidup

2) Pemeriksaan kehamilan diberikan di dokter keluarga/dokter spesialis

yang ditunjuk Tim dokter Menteri dan Pejabat Tertentu atau pilihan

Menteri dan Pejabat Tertentu

3) Pelayanan Rawat Inap (RI)

f.Penggantian alat kesehatan

1) Pelayanan alat kesehatan antara lain : Kacamata, protese gigi, protese

anggota gerak, alat bantu dengar, dan Intra Ocular Lens (IOL) diberikan

maksimal 1 kali per dua tahun per peserta dengan batasan tertentu.

2) Peserta membayar terlebih dahulu kemudian mengajukan klaim

perorangan dengan menghubungi PCO Kantor Cabang PT Askes

(Persero) setempat dan diganti sesuai dengan hak peserta dalam waktu 7

(tujuh) hari kerja terhitung sejak klaim diajukan

3) Pelayanan alat kesehatan implan dan mesh merupakan bagian dari

manfaat pelayanan rawat inap

4) Penggantian kaca mata maksimal senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta

rupiah) per dua tahun

5) Penggantian protese gigi maksimal senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta

rupiah) per dua tahun

6) Penggantian anggota gerak maksimal senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta

rupiah) per dua tahun

7) Penggantian Intra Ocular Lens (IOL) maksimal senilai Rp. 1.500.000,-

(satu juta lima ratus ribu rupiah) per tindakan.

g. Pelayanan darah, adalah pelayanan yang berhubungan dengan transfusi

darah

h. Pelayanan General Check Up

1) Pelayanan General Check up hanya diberikan kepada Menteri dan

Pejabat Tertentu sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun (tidak termasuk

keluarga).

2) Pelayanan dapat diberikan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh PT

Askes (Persero)

3) Apabila diperlukan, sesuai dengan permintaan dokter yang merawat,

dapat dilakukan diluar mekanisme yang ditetapkan oleh PT Askes

(Persero)

i.Pelayanan kesehatan di luar negeri

1) Pelayanan kesehatan di luar negeri diberikan kepada Menteri dan

Pejabat Tertentu, tidak termasuk keluarganya.

2) Pelayanan yang memerlukan pelayanan kesehatan di luar negeri, harus

mendapat rekomendasi dari Tim Dokter Menteri dan Pejabat Tertentu.

3) Pelayanan kesehatan di luar negeri dilaksanakan dengan menggunakan

sistem penggantian biaya (reimbursement), sesuai dengan pelayanan

medik yang diberikan.

4) Dalam keadaan gawat darurat Menteri dan Pejabat Tertentu yang sedang

berada di luar negeri dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan

di luar negeri tanpa memerlukan rekomendasi dari Tim Dokter Menteri

dan Pejabat Tertentu.

5) Pemberian manfaat mengacu pada protokoler yang berlaku bagi Menteri

dan Pejabat tertentu

6) Peserta membayar terlebih dahulu kemudian mengajukan klaim

perorangan dan diganti untuk pelayanan medik dalam waktu 7 (tujuh)

hari kerja terhitung sejak klaim diajukan.

j.Pelayanan ambulans

1) Pelayanan diberikan kepada peserta yang membutuhkan pelayanan

ambulans dalam kota dan atau antar kota

2) Peserta dapat menghubungi petugas PCO PT Askes (Persero) untuk

menyediakan ambulans apabila diperlukan, seluruh biaya menjadi beban

PT Askes (Persero)

3) Apabila peserta menggunakan ambulans atas pilihan sendiri, peserta

membayar terlebih dahulu kemudian mengajukan klaim perorangan dan

diganti sesuai dengan hak peserta dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak klaim diajukan

k. Gawat Darurat (Emergency)

Kasus Gawat Darurat (Emergency) adalah : Pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko

kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan

pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya.

1) Kedaruratan Sistem Pernafasan : Mimisan, Sumbatan Jalan Nafas,

Batuk darah hebat, status asmatikus, cidera dada (trauma thorax),

keluhan lain : sesak nafas, asma, batuk darah, ada benda asing

2) Kedaruratan system jantung dan pembuluh darah : shock, Dengue Shock

Syndrome, payah jantung akut, krisis Hipertensi, Infark Jantung Akut,

cidera vascular (edema,nyeri yang bertambah), keluhan lain : nyeri

dada, pusing kepala hebat, vertigo, migran, panas tinggi.

3) Kedaruratan sistem syaraf pusat : koma, kejang, gangguan peredaran

darah (stroke), cidera/trauma system saraf pusat, Keluhan lain : cidera

kepala, leher, tulang belakang

4) Kedaruratan sistem saluran cerna : muntah darah dan berak darah

(melena dan hematemesis), gastroenteritis, dehidrasi, Akut Abdomen,

cidera perut, keluhan lain : nyeri perut hebat, tidak bisa BAB dan tidak

bisa buang angin

5) Kedaruratan sistem saluran kemih : gagal ginjal akut, retensi urine,

cidera saluran kemih, kolik renal, uriter, keluhan lain : nyeri perut, nyeri

pinggang hebat, tidak bisa buang air kecil, bengkak seluruh tubuh,

kencing darah.

6) Kedaruratan sistem musculoskeletal : patah tulang, cidera anggota badan

(ekstremitas), cidera sendi/dislokasi, cidera tulang belakang, sindroma

kompartemen

7) Kedaruratan mata : glaukoma akut, ulcus cornea, uveitis anterior, cidera

mata, penyumbatan pembuluh darah nadi/balik sentralis retinae, retinal

detachment/ablatio retinae, keluhan lain : nyeri mata, kelopak mata sulit

membuka, luka mata, penglihatan gelap mendadak.

8) Kedaruratan akibat agent lain : luka bakar, shock listrik, trauma

dingin/panas,tenggelam

9) Keracunan, alergi dan gigitan/sengatan

10) Lain-lain : panas lebih dari 39 derajat, perdarahan oleh sebab apapun

11) Pelayanan dan tindakan kosmetika

12) Program dalam rangka ingin mempunyai anak

13) Kecanduan narkoba (narkotika/obat-obatan/zat adiktif lain) dan

kecanduan alkohol, serta obat berbahaya lainnya

14) Pengobatan dan tindakan medis yang masih dikategorikan eksperimen

15) Hal-hal lain yang ditentukan oleh Tim Dokter Menteri dan Pejabat

Tertentu.

Prosedurnya antara lain:

1) Mengisi Formulir Pengajuan Klaim (FPK)

2) Kuitansi Pembayaran Asli bermeterai cukup

3) Berkas pendukung asli lainnya

4) Berkas Pengajuan klaim diserahkan kepada PCO Kantor Cabang

setempat

5) Batas pembayaran klaim 7 (tujuh) hari kerja

l. Pelayanan Obat

1) Pemberian obat kepada peserta, berpedoman kepada Daftar dan Plafon

Harga Obat (DPHO) dan DPHO Tambahan yang berlaku.

2) Obat dapat diambil di apotek yang telah ditunjuk yang bekerjasama

dengan PT Askes (Persero)

3) Apabila peserta mendapatkan obat diluar apotek yang ditunjuk peserta

membayar terlebih dahulu kemudian mengajukan klaim perorangan dan

diganti dalam waktu 7 x 24 jam hari kerja terhitung sejak klaim diajukan

I. Jamkestama

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota DPR, DPD,  BPK,  Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan

Hakim Agung Mahkamah Agung, yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan

Utama (Jamkestama) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan fasilitas

pelayanan yang paling tinggi selama melaksanakan tugasnya..

1. Peserta Jamkestama

a. Peserta Jamkestama adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR,

DPD,  BPK,  Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim

Agung Mahkamah Agung beserta Keluarganya selama yang bersangkutan

menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya.

b. Keluarga adalah Isteri/Suami dan Anak yang masih dalam tanggungan

sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Hak Peserta

a. Mendapat pelayanan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

yang mengatur pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD,  BPK,  Komisi Yudisial,

Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

b. Memperoleh Kartu Peserta

c. Memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas  kesehatan yang

bekerjasama dengan PT Askes (Persero) maupun yang dipilih sendiri oleh

Peserta.

d. Memperoleh penjelasan/informasi mengenai hak dan kewajiban serta tata

cara pelayanan kesehatan.

3. Kewajiban Peserta

a. Mengisi Daftar Isian Peserta dengan data identitas diri sebagai dasar

untuk penerbitan Kartu Peserta.

b. Mengetahui dan mentaati semua ketentuan dan prosedur yang berlaku

c. Menjaga agar Kartu Peserta tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak

berhak.

d. Memberikan informasi kepada Personal Care Officer (PCO) PT Askes

(Persero) bila mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan

4. Penerbitan Kartu Peserta Jamkestama

1. Pendaftaran Peserta dikoordinir oleh Sekretariat Jenderal pada lembaga

yang bersangkutan

2. Peserta mengisi Daftar Isian Peserta

3. Peserta menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3 cm masing-masing

sebanyak 2 (dua) lembar.

5. Penggantian Peserta

Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD,  BPK,  Komisi

Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah

Agung diganti/diberhentikan dari jabatannya, maka Peserta tetap

memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan sampai dengan 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak surat keputusan diganti/diberhentikan dari jabatannya.

6. Tempat Pelayanan Askes

Fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan PT Askes

(Persero) atau fasilitas kesehatan yang dipilih oleh Peserta yang terdiri dari :

a. Dokter Keluarga

b. Dokter Spesialis

c. RS Swasta

d. RS Pemerintah

e. RS TNI/POLRI

f. Unit Pelayanan Transfusi Darah (UPTD)/PMI

g. Apotek

h. Optikal

i. Laboratorium

7. Jenis Pelayanan Yang Dijamin

a. Pelayanan Rawat Jalan tingkat Pertama (RJTP)

b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

c. Pelayanan Rawat Inap (RI)

d. Pelayanan gigi dan mulut

e. Pelayanan persalinan

f. Penggantian alat kesehatan

g. Pelayanan darah

h. Pelayanan General Check Up

i. Pelayanan evakuasi sakit

j. Pelayanan kesehatan di luar negeri

k. Pelayanan ambulans

8. Pelayanan yang Tidak Dijamin

a. Pelayanan dan tindakan kosmetika.

b. Program dalam rangka ingin mempunyai anak.

c. Kecanduan narkoba ( narkotika/obat-obatan/zat adiktif lainnya ) dan

kecanduan alkohol serta obat berbahaya lainnya.

d. Pengobatan dan tindakan medis yang masih dikategorikan eksperimen.

e. Biaya komunikasi.

9. Prosedur Pengajuan Klaim

a. Mengisi Formulir Pengajuan Klaim (FPK).

b. Kuitansi Pembayaran Asli bermeterai cukup.

c. Berkas pendukung yang terkait dengan klaim yang diajukan.

d. Berkas pengajuan klaim diserahkan kepada PCO Kantor Cabang PT Askes

Persero) setempat.

e. Batas pembayaran klaim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

klaim diterima dengan lengkap oleh PT Askes (Persero).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan

khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan

kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI,

Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya.

Pengobatan / pelayanan yang dijamin oleh askes antara lain Pelayanan

Kesehatan Tingkat Pertama, Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap,

Pemeriksaan kehamilan, gangguan kehamilan dan persalinan sampai anak kedua

hidup, Pelayanan Transfusi Darah dan Cuci Darah, cangkok (transplantasi)

Organ, Radioterapi, Pelayanan Canggih sesuai ketentuan PT Askes (Persero),

Alat Kesehatan, pelayanan One Day Care Meliputi perawatan dan akomodasi

minimal 6-24 jam.

Adapun peserta askes adalah sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil  (PNS)

dan calon PNS (tidak termasuk PNS/CPNS di lingkungan Dephan/TNI/POLRI),

Pejabat Negara, Penerima Pensiun (Pensiunan PNS, pensiunan PNS di

lingkungan  Dephan/TNI/POLRI, pensiunan TNI/POLRI, pensiunan Pejabat

Negara), Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarga yang

ditanggung, Pegawai Tidak Tetap (Dokter/Dokter Gigi/Bidan),  tidak termasuk

anggota keluarga.

Cara memperoleh kartu peserta yaitu mengisi Data Induk Daftar Isian

Registrasi Peserta dan melampirkan pasfoto terbaru masing-masing 1 (satu)

lembar ukuran 3 x 4 cm, kecuali bagi anak usia balita serta menunjukkan

persyaratan : Asli / fotocopy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil /

Pensiunan / Petikan Gelar Kehormatan Veteran /  Perintis Kemerdekaan /

Pegawai Tidak Tetap, Fotocopy Daftar Gaji terakhir yang dilegalisir bagi  PNS

dan  Surat Tanda Bukti Penerima Pensiun (STBPP) bagi Penerima Pensiun,

Fotocopy Surat Nikah, Akte Kelahiran Anak/Keterangan Lahir, Surat Keputusan

Pengadilan Negeri untuk Anak Angkat, Surat Keterangan dari Sekolah/

Perguruan Tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25

tahun), Asli / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat

Pernyataan/Keterangan Melaksanakan Tugas perorangan (SPMT)  bagi Pegawai

Tidak Tetap (PTT), Melampirkan pasfoto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar

ukuran 3 x 4 cm, kecuali bagi anak usia balita.

Program PT Askes (Persero) lainnya antara lain Askes JAMKESMAS,

Program PJKMU (Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum), Askes

JAMKESMEN, dan Jamkestama.

B. Saran