Top Banner
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Badan Usaha Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan pada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya, sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong royong. Koperasi pada dasarnya secara historis bukanlah badan usaha yang lahir pertama kali dalam masyarakat Indonesia. Pada abad ke-20an gerakan koperasi untuk pertama kalinya lahir secara spontan dilatarbelakangi oleh gerakan masyarakat kecil yang mencoba mencari cara untuk meningkatkan hasil usahanya yang minim. Gerakan koperasi ini untuk pertama kalinya digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang diterapkannya pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong dirinya untuk lebih meningkatkan hasil usaha melalui gerakan koperasi tersebut. Gerakan koperasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama “The Cooperator” yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang cara mengelola toko dengan
26

Maju Kedepan Koperasi Ku

Nov 29, 2015

Download

Documents

pasalperda

koperasi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Maju Kedepan Koperasi Ku

1    

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Badan Usaha Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia.

Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas

kekeluargaan ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian

masyarakat dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan pada

masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat

dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha

koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha

lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang

melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi

kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara

umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya,

sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong

royong.

Koperasi pada dasarnya secara historis bukanlah badan usaha yang lahir

pertama kali dalam masyarakat Indonesia. Pada abad ke-20an gerakan koperasi

untuk pertama kalinya lahir secara spontan dilatarbelakangi oleh gerakan

masyarakat kecil yang mencoba mencari cara untuk meningkatkan hasil usahanya

yang minim. Gerakan koperasi ini untuk pertama kalinya digagas oleh Robert Owen

(1771-1858) yang diterapkannya pada usaha pemintalan kapas di New Lanark,

Skotlandia. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong dirinya untuk lebih

meningkatkan hasil usaha melalui gerakan koperasi tersebut.

Gerakan koperasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh William King

(1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828,

King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama “The Cooperator” yang berisi

berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang cara mengelola toko dengan

Page 2: Maju Kedepan Koperasi Ku

2    

menggunakan prinsip koperasi. 1

Koperasi sendiri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria

Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi

kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir.

Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo.

Pada perkembangan selanjutnya, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama,

Moh. Hatta menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan gigih mendukung

kehadiran koperasi di Indonesia. Hal inilah yang menjadikannya sebagai Bapak

Koperasi Indonesia2. Secara resmi gerakan koperasi sendiri di Indonesia baru lahir

pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang pada akhirnya

dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Sejak saat itu, koperasi semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat

Indonesia. Koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong dan

meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional. Pada awal kemerdekaan

Indonesia, koperasi diatur oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang

Perkoperasian. Setelah itu, terjadi beberapa peraturan mengenai koperasi tersebut

mengalami beberapa pergantian, mulai dari dihapusnya Undang-undang tersebut

dan digantikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok

Perkoperasian, kemudian oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian dan yang paling terbaru adalah Undang-undang No. 17 tahun 2002

tentang Perkoperasian.

Pergantian undang-undang perkoperasian Indonesia yang dilakukan dari masa

ke masa tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan dan

mengembangkan peranan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian digantikan oleh Undang

–Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dengan tujuan

untuk membangkitkan peran koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat

dan mengembalikan koperasi pada landasan-landasan asas-asas dan sendi-sendi

koperasi yang murni. Perbaikan dan pengembangan pada undang-undang

perkoperasian terus dilakukan dalam rangka peningkatan perekonomian rakyat

melalui peran koperasi. Hal tersebut juga dilakukan dengan memegang teguh                                                                                                                          1  Bambang  Supriyanto,  “Kritik  Terhadap  Koperasi  (Serta  Solusinya)  Sebagai  Media  Pendorong  Pertumbuhan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)”,  Britannica  Concise  Encyclopedia,    Jurnal  Ekonomi  &  Pendidikan,  Volume  4  Nomor  2,  Nopember  2007,  Hlm.  16-­‐17.  2  Ibid.  

Page 3: Maju Kedepan Koperasi Ku

3    

prinsip-prinsip koperasi yang murni dan menjaganya agar tetap ada dan menjiwai

seluruh koperasi yang didirikan di Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2012,

diterbitkanlah undang-undang perkoperasian terbaru yang dianggap banyak

membawa perubahan terhadap koperasi itu sendiri. Undang-Undang No. 17 Tahun

2012 mengenai Perkoperasian ini membawa banyak konsep-konsep baru yang

ditujukan dalam rangka mengembangkan koperasi dan menyesuaikannya dengan

keadaan perekonomian global. Undang-Undang ini diamanatkan untuk membawa

koperasi ke arah yang lebih baik lagi.

Konsep koperasi terbaru yang diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2012

mengenai Perkoperasian ini, dianggap mengadopsi beberapa prinsip / konsep yang

ada pada perseroan terbatas (PT). Keberadaan konsep-konsep koperasi baru yang

diadopsi dari konsep perseroan terbatas inilah yang seringkali dikhawatirkan dapat

menghilangkan jati diri dari koperasi tersebut. Oleh karena itu, penulis dalam

makalah ini akan mencoba membahas mengenai ketentuan-ketentuan dalam

Undang-undang No. 17 tahun 2012 mengenai Perkoperasian yang secara tidak

langsung diadopsi dari pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yakni Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat diperoleh

suatu kesimpulan mengenai prinsip-prinsip apa saja dalam undang-undang

perkoperasian yang diadopsi dari prinsip-prinsip perseroan terbatas, dan apa akibat

dari adanya prinsip-prinsip yang diadopsi secara tidak langsung tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi

masalah dari makalah ini adalah :

1. Apa saja prinsip-prinsip baru dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012

tentang Perkoperasian yang memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip

pengaturan yang ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas?

2. Apa akibat dari adanya prinsip-prinsip baru dalam Undang-Undang No. 17

Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang memiliki kemiripan dengan prinsip-

prinsip pengaturan yang ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas terhadap peran koperasi di Indonesia?

Page 4: Maju Kedepan Koperasi Ku

4    

BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengaturan Mengenai Koperasi di Indonesia Sebelum Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengaturan koperasi di Indonesia sejak

pertama kali berdiri hingga sebelum lahirnya Undang-undang No. 17 Tahun 2012

tentang Perkoperasian (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-undang

Perkoperasian terbaru), dalam sub-bab ini akan dibahas terlebih dahulu sekilas

mengenai koperasi secara umum.

Dilihat dari segi harfiah, koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu “Cum” yang

berarti dengan, dan “aperari” yang berarti bekerja. Sementara dalam bahasa Inggris

koperasi sendiri diangkat dari 2 suku kata, yakni Co dan Operation. Lain lagi halnya

dalam bahasa Belanda, koperasi ini disebut dengan istilah Cooperatieve Vereneging

yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu3.

Secara umum koperasi dapat didefiniskan sebagai suatu perkumpulan atau

organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang

memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai angoota menurut peraturan yang

ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan

tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya4.

Sementara itu, bapak Koperasi Indonesia sendiri, Dr. Moh. Hatta,

mendefinisikan Koperasi dalam bukunya “The Movement in Indonesia” sebagai

suatu bentuk usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi

berdasarkan prinsip tolong menolong. Menurut beliau, koperasi didirikan oleh orang-

orang karena didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan dan rasa “seorang

                                                                                                                         3  R.T.  Sutantya  R.  Hadhikusuma,SH,MH.,  Hukum  Koperasi  Indonesia,  Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada,  2000,  hlm.  1  4  Nindyo  Pramono,  Beberapa  Aspek  Koperasi  Pada  Umumnya  dan  Koperasi  Indonesia  dalam  Perkembangan,  Yogyakarta  :  TPK  Gunung  Mulia,  1986,  hlm.  9.  

Page 5: Maju Kedepan Koperasi Ku

5    

buat semua dan semua buat seorang” yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan.

Auto Aktivitas Golongan ini, terdiri dari5 :

a. Solidaritas;

b. Individualitas;

c. Menolong diri sendiri, dan

d. Jujur.

Lain halnya dengan International Labour Organization yang memberikan

definisi mengenai Koperasi sebagai berikut6 :

“Cooperation is an association of person, usually of limited means, who have voluntaily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled businnes organization, making equitable contribution of the capital required and eccepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking”

Di dalam definisi yang diberikan oleh ILO tersebut, tersirat 6 elemen penting

dari koperasi, yakni7 :

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

2. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

4. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara

demokratis

5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Berdasarkan beberapa pengertian koperasi di atas, dapat diketahui bahwa

koperasi berbeda dengan bentuk usaha lainnya. Koperasi bukanlah suatu organisasi

perkumpulan modal tetapi merupakan perkumpulan orang yang berasaskan sosial,

kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab. Keanggotaan koperasi sendiri

bersifat sukarela, tanpa paksaan. Unsur yang paling penting dari koperasi, yang

paling membedakan koperasi dengan bentuk badan usaha lainnya adalah tujuan

koperasi itu sendiri, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara

bekerja sama secara kekeluargaan. Asas kekeluargaan menjadi pondasi bagi

seluruh kegiatan usaha koperasi. Oleh karenanya, konsep koperasi ini sangat cocok                                                                                                                          5  http://bungatanjung18.blogspot.com/2012/11/pengertian-­‐sejarah-­‐konsep-­‐dan-­‐prinsip.html  diakses  :  Rabu,  17  Juli  2013,  pk.  16.38.  6  Ibid.  7  http://putri.blogspot.com/2013/01/prinsip-­‐dan-­‐pengertian-­‐koperasi-­‐menurut.html  diakses  :  Kamis,  18  Juli  2013,  pk.  16.53.  

Page 6: Maju Kedepan Koperasi Ku

6    

dengan keadaan Indonesia yang sendi-sendi perekonomiannya didasarkan atas

asas kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.”

Badan Usaha Koperasi telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan

koperasi pertama kali didirikan jauh sebelum Indonesia meproklamasikan

kemerdekaannya. Koperasi lahir di Indonesia sebagai lembaga usaha dalam

masyarakat yang membantu meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

Selanjutnya, Koperasi tumbuh dan berkembang sebagai sebuah asosiasi /

perkumpulan orang-orang yang melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-

prinsip Koperasi.

Pada awal perkembangannya, koperasi diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan Hindia Belanda, mengingat Indonesia saat itu masih berada

dalam jajahan Belanda. Kehadiran koperasi yang cukup pesat dalam masyarakat

Indonesia, membuat pemerintah kolonial Belanda berusaha mengaturnya, bahkan

terkesan menghambat perkembangnnya dengan menerbitkan Ketetapan Raja No.

431 pada tahun 1915. Berbagai ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan

dalam Ketetapan Raja No. 431/ Tahun 1915 tersebut dirasa sangat memberatkan

persyaratan pendirian koperasi.

Pada tahun 1920 Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu ‘Komisi

Koperasi’ yang dipimpin oleh DR. J.H.Boeke. Komisi ini diberi tugas untuk meneliti

sejauh mana penduduk Bumi Putera perlu untuk berkoperasi. Hasil dari penelitian

tersebut, menyatakan bahwa penduduk Bumi putera memang sangat perlu

berkoperasi untuk mendorong tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya didirikanlah Bank Rakyat (Volkscredit Wezen) untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat berkoperasi.

Dalam rangka menggiatkan pertumbuhan koperasi, pada akhir tahun 1930

didirikan Jawatan Koperasi. Kemudian pada tahun 1933 diterbitkan Peraturan

Perkoperasian dalam berntuk Gouvernmentsbesluit No.21 yang termuat di dalam

Staatsblad No. 108/1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit No. 431 tahun

1915. Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan

Page 7: Maju Kedepan Koperasi Ku

7    

golongan Timur Asing. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu berlaku 2

Peraturan Perkoperasian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun 1927 yang

diperuntukan bagi golongan Bumi Putera dan Peraturan Perkoperasian tahun 1933

yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing.

Setelah Indonesia merdeka, Koperasi mulai diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan Indonesia. DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang

“Founding Father” Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan

perkoperasian di dalam “konstitusi”. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 ayat 1

disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan

tersebut adalah koperasi.

Pada tahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di dalam

Staatsblad No. 179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintah Federal

Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia yang isinya hampir sama dengan

Peraturan Koperasi yang dimuat di dalam Staatsblad No. 91 tahun 1927, dimana

ketentuan-ketentuannya sudah kurang sesuai dengan keadaan Inidonesia sehingga

tidak memberikan dampak yang berarti bagi perkembangan koperasi.

Setelah Indonesia benar-benar terlepas dari penjajahan Belanda dan segala

bentuk agresi, diselenggarakanlah suatu “program koperasi” dalam rangka

memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat. Program ini diselenggarakan oleh

Kabinet Wilopo dan terdiri dari tiga bagian, yaitu :

a. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi

perkembangan gerakan koperasi;

b. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;

c. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas

dasar koperasi.

Perkembangan koperasi terus menanjak hingga pada tahun 1953

dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya

antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi

Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Hal ini dilanjutkan dengan diselenggarakan

Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta pada tahun 1956. Keputusan Kongres di

samping hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga

mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan International Cooperative

Alliance (ICA).

Page 8: Maju Kedepan Koperasi Ku

8    

Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi

No. 79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar Negara RI No. 1669.

Kehadiran Undang-Undang ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia

terkait peran koperasi yang semakin penting bagi pertumbuhan dan peningkatan

perekonomian rakyat. Selanjutnya di tahun 1965 diterbitkan Undang-Undang No. 14

Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Namun, substansi dari peraturan perundang-

undangan ini belum mampu menegaskan benar prinsip-prinsip koperasi. Undang-

Undang tersebut akhirnya digantikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1967

tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Penggantian tersebut, semata-mata dilakukan

untuk membangkitkan peran koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat

dan mengembalikan koperasi pada landasan-landasan asas-asas dan sendi-sendi

koperasi yang murni8.

Dalam rangka memenuhi perkembangan jaman dan tuntutan perkembangan

ekonomi global, pada tahun 1992 Undang-Undang Koperasi mengalami pergantian

kembali. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, lahir dan

menggantikan undang-undang koperasi yang lama. Selama dua dekade lamanya

undang-undang tersebut dijadikan dasar yuridis bagi koperasi, hingga akhirnya

digantikan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2002 tentang Perkoperasian.

Undang- Undang Koperasi terbaru ini dipandang membawa angin segar perubahan

koperasi Indonesia menjadi Koperasi yang lebih modern lagi dan mampu

mengakomodir kepentingan masyarakat dan dapat lebih mensejahterakan

anggotanya.

2.2 Pengaturan Mengenai Koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menjadi dasar

yuridis terbaru yang mengatur mengenai masalah perkoperasian di Indonesia.

Layaknya undang-undang terdahulu, di dalam Undang-Undang ini pun dimuat

berbagai penjelasan mulai dari pengertian, pendirian, permodalan, keangotaan,

kegiatan usaha koperasi dll.

                                                                                                                         8  Konsiderans  Undang-­‐Undang  No.  12  Tahun  1967  tentang  Pokok-­‐Pokok  Perkoperasian.  

Page 9: Maju Kedepan Koperasi Ku

9    

Undang-Undang Perkoperasian yang baru ini terdiri dari 17 Bab yang berisi

126 Pasal dan keseluruhan isi dari Undang-Undang tersebut kembali dijabarkan

dalam 10 Peraturan Pemerintah serta 7 Peraturan Menteri. Terdapat cukup banyak

perbedaan antara Undang-Undang Perkoperasian yang baru ini dengan Undang-

Undang Perkoperasian No. 12 Tahun 1992 yang telah berlaku selama 20 tahun

lamanya. Undang-Undang Perkoperasian yang baru lebih banyak memuat unsur-

unsur koperasi modern. Definisi koperasi pun mengalami perubahan pada Undang-

Undang Perkoperasian yang baru ini. Koperasi pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

ini didefinisikan sebagai berikut :

“Pasal 1 ayat 1

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan

atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”

Beberapa susbtansi penting dalam Undang-Undang Perkoperasian yan baru ini

adalah9 :

1. Undang-Undang ini mengakomodasikan Nilai dan Prinsip Koperasi yang

sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hasil

kongres International Cooperative Alliance (ICA); (Pasal 5-6)

2. Pendirian Koperasi harus melalui akta otentik; (Pasal 9) yang dibuat oleh

Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

3. Penggunaan nama koperasi diatur.

4. Undang-Undang ini mengutamakan kemudahan rakyat dalam membentuk

koperasi, dimana secara tegas diatur, setiap permohonan pendirian koperasi

harus sudah mendapat persetujuan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

5. Dalam pengelolaan menganut sistem two layer (2 lapis pengawasan) yakni

pengawasan oleh :

- pengawas

- pengurus dan pengelola (jika diperlukan)                                                                                                                          9  Sosialiasi  Undang-­‐Undang  No.  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian,  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  http://slideshare.net    

Page 10: Maju Kedepan Koperasi Ku

10    

6. Jenis Koperasi. Berdasarkan Undang-Undang ini, maka jenis koperasi yang

diakui di Indonesia adalah :

a. Koperasi Produksi

b. Koperasi Konsumen

c. Koperasi Jasa

d. Koperasi Simpan Pinjam

7. Pengurus dapat berasal dari non anggota. 8. RAT(Rapat Anggota Tahunan) selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, dimana

undangan sudah diedarkan 14 (empat belas) hari sebelumnya.

9. Bahan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara lengkap terperinci.

10. Bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT (Rapat

Anggota Tahunan) bisa dilakukan dengan sistem delegasi. 11. Pengawas sebagai unsur alat perlengkapan organisasi koperasi

ditingkatkan peranan dan kewenangannya. 12. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi

sebagai modal awal; (Pasal 66) dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Setoran Pokok

Harus dibuat dengan nilai yang serendah rendahnya, agar tidak ada

hambatan setiap orang untuk masuk sebagai anggota koperasi.

b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) Nilai nominal per lembar SMK tidak boleh melebihi nilai nominal Setoran

Pokok. SMK diharapkan menjadi instrumen penghimpunan modal / equity

koperasi yang dapat secara dinamis menangkap setiap peluang usaha

bagi koperasi.

c. Modal penyertaan Koperasi diperbolehkan menerima modal penyertaan dari anggota, non

anggota, pemerintah dan pemerintah daerah.

13. Istilah sisa hasil usaha diubah menjadi Selisih Hasil Usaha yang meliputi

Surplus Hasil Usaha dan Defisit Hasil Usaha;

14. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota; (Pasal 89) untuk non anggota

diberikan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjadi anggota.

Page 11: Maju Kedepan Koperasi Ku

11    

15. Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai izin usaha, tidak boleh

memberikan pinjaman kepada koperasi lain, harus melalui sekundernya.

16. Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib

berubah / memisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan

badan hukum koperasi tersendiri; (Pasal 122)

17. Untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Koperasi sesuai

karakteristik masyarakat muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi

diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah; (Pasal 87)

18. Untuk menjamin simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah

diamanatkan untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) melalui Peraturan

Pemerintah; (Pasal 95 ayat (2).

19. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi akan lebih diintensifkan,

dalam kaitan ini khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan

pinjam Pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab

kepada Menteri dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 100)

20. Dalam pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah

memberikan bimbingan kemudahan diantaranya; adalah memberikan

insentif pajak dan fiskal. 21. Lembaga gerakan Koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri

dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk Dana Pengembangan Dewan Koperasi Indonesia. (Pasal 115).

22. Pengaturan tentang Sanksi Administratif atas pelanggaran ketentuan-

ketentuan tertentu dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian.

23. Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diberi waktu 3 (tiga) tahun.

24. Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri selambat

lambatnya 2 (dua) tahun.

Page 12: Maju Kedepan Koperasi Ku

12    

Diantara substansi-substansi penting yang telah dipaparkan di atas, terdapat

banyak pengaturan baru tentang Koperasi di Indonesia yang jelas-jelas berbeda

dengan pengaturan koperasi yang sebelumnya. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun

2012 tentang Perkoperasian banyak membawa perubahan terhadap dunia

perkoperasian Indonesia. Hal ini dapat dilihat mulai dari definisi koperasi itu sendiri

menurut Undang-Undang Perkoperasian terbaru. Undang-Undang Perkoperasian

terbaru ini mendefinisikan koperasi sebagai sebuah badan hukum, padahal awalnya,

koperasi di Indonesia tidaklah berbentuk badan hukum. Perubahan bentuk koperasi

ini jelas membawa dampak perubahan pada berbagai sisi dari koperasi lainnya.

Selain itu berbagai pengaturan yang berisi perubahan konsep / bentuk koperasi

yang diusung dalam Undang-Undang Perkoperasian terbaru dianggap memiliki

banyak kesamaan dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini membuat masyarakat seringkali

menganggap bahwa bentuk koperasi modern ini semakin mirip dengan bentuk

usaha perseroan dan semakin lama semakin meninggalkan tujuan utama dari

koperasi itu sendiri yakni “untuk mensejahterakan anggotanya”.

Namun meskipun demikian, Undang-Undang Koperasi yang baru ini juga

mengandung banyak pengaturan yang lebih menegaskan prinsip-prinsip koperasi

dan membuatnya riil serta tidak mengambang lagi.

Undang-Undang Perkoperasian terbaru, mengakomodir pengaturan mengenai

nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang disesuaikan dengan keputusan kongres

ICA tahun 1995 di Manchester. Hal inilah yang membuat prinsip-prinsip koperasi itu

sendiri semakin tegas, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi

dapat lebih fokus dan lebih terarah.

Page 13: Maju Kedepan Koperasi Ku

13    

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Prinsip-Prinsip Baru Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Yang Memiliki Kesamaan Dengan Prinsip-Prinsip Pengaturan Yang Ada Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa Undang-undang

No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian banyak mengandung pengaturan-

pengaturan baru mengenai koperasi. Oleh karenanya Undang-Undang

Perkoperasian terbaru ini, jelas membawa banyak perubahan terhadap eksistensi

koperasi di Indonesia. Beberapa di antara pengaturan-pengaturan baru yang

tercakup di dalam Undang-Undang Perkoperasian ini rupanya memiliki kemiripan

dari segi prinsip dengan pengaturan mengenai perseroan terbatas yang ada dalam

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perkoperasian terbaru yang memiliki

kemiripan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas itu, di

antaranya adalah :

A. Bentuk Badan Hukum Undang-Undang Perkoperasian terbaru telah mendefinisikan koperasi sebagai

suatu bentuk badan hukum dan bukan lagi badan usaha biasa. Perubahan bentuk

ini, jelas membawa banyak konsekuensi terhadap eksistensi koperasi itu sendiri.

Dengan adanya pengaturan mengenai hal ini, koperasi secara langsung memiliki

sifat yang sama dengan badan hukum lain pada umumnya. Ciri-ciri umum suatu

badan hukum, harus melekat pada koperasi. Ciri-ciri tersebut 3 di antaranya adalah :

- Adanya pemisahan kekayaan anggota

- Adanya tujuan tertentu

- Adanya organisasi yang jelas

Page 14: Maju Kedepan Koperasi Ku

14    

Penegasan status badan hukum koperasi ini jelas diatur dalam definisi koperasi

yang ada pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian terbaru. Dengan

ditegaskannya bahwa bentuk koperasi adalah badan hukum, maka hal ini menjadi

salah satu indikator kemiripan bentuk antara koperasi dengan perseroan terbatas.

Dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas, tepatnya pasal 1 ayat 1, jelas diatur

bahwa Perseroan Terbatas berbentuk badan hukum.

B. Pemisahan Kekayaan Anggota Sebagai Modal Dikarenakan bentuknya sebagai badan hukum , maka telah menjadi

konsekuensi mutlak bagi koperasi untuk mengadakan pemisahan harta kekayaan

dengan anggotanya. Hal ini secara tegas diatur dalam definisi koperasi pada pasal 1

ayat 1 Undang-undang Perkoperasian terbaru :

“Pasal 1 ayat 1

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan

atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”

Pemisahan harta kekayaan para anggota koperasi ini juga menjadi indikator

kemiripan koperasi modern berdasarkan Undang-Undang Koperasi terbaru, dengan

Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebaagi suatu badan usaha berbentuk

badan hukum jelas mengadakan pemisahan harta kekayaan di dalamnya demi

mencari profi sebanyak-banyaknya.

C. Pendirian Koperasi Melalui Akta Notaris Prosedur pendirian koperasi berdasarkan Undang-Undang perkoperasian

Terbaru, tepatnya yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 menunjukan kemiripan dengan

prosedur pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendirian

Koperasi harus dilakukan melalui pembuatan akta oleh Notaris.

Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh

Notaris dalam bahasa Indonesia atau Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat

Pembuat Akta Koperasi, jika di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris. Hal yang

Page 15: Maju Kedepan Koperasi Ku

15    

menarik disini ialah, Notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkoperasian

terbaru merupakan Notaris yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah10.

Prosedur pendirian koperasi yang merupakan pengaturan baru yang

terkandung dalam Undang-Undang Perkoperasian terbaru inilah yang kembali dapat

menjadi indikator kemiripan antara koperasi dengan perseroan terbatas.

D. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi oleh Menteri Hukum & HAM Masih dalam rangkaian prosedur pendirian koperasi, selain pendiriannya harus

melalui pembuatan akta oleh notaris, ternyata koperasi modern pun akta

pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk kemudian

didaftarkan pada daftar umum Koperasi. Pengesahan ini, merupakan konsekuensi

dari bentuk koperasi yang berubah menjadi badan hukum. Seandainya koperasi

tidak berbentuk badan hukum, maka koperasi tidak perlu dimohonkan pengesahan

akta pendiriannya pada Menteri Hukum dan HAM.

Pengesahan akta pendirian koperasi pada Menteri Hukum dan HAM ini

merupakan peraturan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalam Undang-Undang

Perkoperasian terbaru, peraturan ini ditemukan dalam :

“Pasal 10 ayat 4 Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.”

Selanjutnya, koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah

akta pendirian disahkan oleh Menteri. Pengesahan tersebut diberikan dalam waktu

30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pengesahan diterima.

Ketentuan mengenai pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan

HAM ini membuat seolah-olah prosedur pendirian Koperasi mirip dengan Perseroan

Terbatas. Sebagaimana diketahui bahwa Perseroan Terbatas akan memperoleh

status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri.

                                                                                                                         10  Eddy  Leks,  SH.,  ACIArb,  “Wajah  Baru  Koperasi”,  http://eddyleks.blogspot.com  ,  28  Januari  2013.  

Page 16: Maju Kedepan Koperasi Ku

16    

E. Mengenai Berkurangnya Anggota setelah Memperoleh Status Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian terbaru, jika setelah Koperasi

memperoleh status badan hukum anggotanya berkurang dari jumlah anggota

minimal, maka dalam jangka waktu tertentu koperasi tersebut harus memenuhi

kembali jumlah anggota minimalnya. Namun jika ia pada akhirnya tidak dapat

memenuhi kembali jumlah anggota minimalnya, maka anggoat koperasi akan

bertanggung jawab secara tidak terbatas atas segala perikatan yang terjadi.

Ketentuan ini merupakan ketentuan mengenai perkoperasian baru yang terdapat

dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkoperasian terbaru:

Pasal 14 (1) Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanya berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan. (2) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan maka Anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.

Jika kita teliti dengan lebih seksama, dapat dianalisis bahwa pada intinya ketentuan

ini hampir sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

Pasal 7 (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

F. Anggaran Dasar Koperasi

Ketentuan mengenai anggaran dasar koperasi dan perubahannya juga

memiliki beberapa kemiripan dengan pengaturan mengenai Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas dan masalah perubahannya.

Page 17: Maju Kedepan Koperasi Ku

17    

Mulai dari isi, anggaran dasar koperasi dengan anggaran dasar perseroan

terbatas, memiliki cukup banyak kemiripan, hal ini dapat dilihat secara jelas dalam

pasal 16 Undang Undang Perkoperasian terbaru dan pasal 15 Undang-Undang

Perseroan Terbatas.

Kemudian mengenai penamaan yang harus dicantumkan dalam anggaran

dasar koperasi. Ketentuan mengenai penamaan koperasi ini juga merupakan

ketentuan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang No. 25 Tahun

1992 mengenai Perkoperasian. Ketentuan mengenai penamaan dalam Undang-

Undang Perkoperasian terbaru, tepatnya pada pasal 17 berbunyi :

“Pasal 17 (1) Koperasi dilarang memakai nama yang: a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota; b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.”

Ketentuan tersebut pada intinya hampir memiliki kesamaan dengan ketentuan

tentang penamaan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas, tepatnya :

“Pasal 16 (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang: a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain; b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan d. ....”

Terakhir mengenai perubahan anggaran dasar koperasi. Berdasarkan pasal 19

dan pasal 20 Undang-Undang Perkoperasian terbaru, Anggaran Dasar koperasi

dapat diubah oleh Rapat Anggota apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 bagian dari

jumlah anggota koperasi dan disetujui oleh paling sedikit ½ bagian dari jumlah

anggota yang hadir. Kemudian, Perubahan Anggaran Dasar terhadap (i) nama, (ii)

tempat kedudukan, (iii) wilayah keanggotaan, (iv) tujuan, (v) kegiatan usaha,

dan/atau (vi) jangka waktu berdirinya, harus mendapat persetujuan Menteri.

Ketentuan ini jelas memiliki kesamaan dengan ketentuan mengenai perubahan

Page 18: Maju Kedepan Koperasi Ku

18    

anggaran dasar yang ada dalam pasal 19 dan pasal 20 Undang-Undang Perseroan

Terbatas. Rapat Anggota secara tidak langsung dapat dipersamakan dengan Rapat

Umum Pemegang Saham.

G. Pengumuman Pengesahan Koperasi

Ketentuan dalam pasal 24 mengenai pengumuman dan pasal 25 mengenai

daftar umum Koperasi pada Undang-Undang Perkoperasian yang baru dsecara

tidak langsung dapat dianggap hampir sama dengan ketentuan Pasal 29 dan 30

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai Daftar Umum Perseroan dan

Pengumuman melalui Tambahan Berita Negara RI. Walaupun pada koperasi

pengumuman dilakukan melalui Berita Negara Republik Indonesia namun pada

intinya perihal pengumuman dan dimasukkannya koperasi maupun perseroan

terbatas yang telah memperoleh status badan hukum pada suatu daftar umum

adalah hampir sama. Prosedur tersebut sama-sama ditempuh oleh Koperasi

maupun Perseroan Terbatas sebagai konsekuensi atas status badan hukumnya.

H. Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas, dan

Pengurus. Hal ini diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Perkoperasian terbaru.

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Selain

Rapat Anggota tahunan, diatur juga Rapat Anggota Luar Biasa di dalam UU

Koperasi. Pengurus dipilih dari anggota koperasi maupun non anggota koperasi oleh

Rapat Anggota. Pengurus bertugas mengelola koperasi sesuai Anggaran Dasar.

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Anggota. Dengan

demikian, jika pengurus bisa dipilih dari non anggota, pengawas hanya bisa diambil

dari anggota koperasi. Pengawas bertugas mengawasi kepengurusan yang

dilakukan oleh pengurus koperasi.

Secara umum jika dianalisis peran dan proses pemilihannya, perangkat-

perangkat organisasi koperasi tersebut memilik kemiripan dengan perangkat

organisasi perseroan terbatas. Rapat Anggota dalam Koperasi memiliki peran dan

fungsi yang hampir sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang ada dalam

suatu Perseroan Terbatas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bunyi pasal 33

Page 19: Maju Kedepan Koperasi Ku

19    

Undang-Undang Perkoperasian yang baru dengan BAB VI pada Undang-Undang

Perseroan Terbatas mengenai RUPS.

Kedudukan Pengurus pada koperasi pun secara umum dapat dipersamakan

layaknya kedudukan direksi pada koperasi, keduanya memiliki tugas dan fungsi

untuk menjalankan koperasi dan mengurusi kepentingan koperasi. Direksi diangkat

oleh RUPS dan Pengurus Koperasi diangkat oleh Rapat Anggota. Jika dianalisis

secara seksama ketentuan pada pasal 55 Undang-Undang Perkoperasian terbaru

mengenai Pengurus pun memiliki inti yang sama dengan ketentuan dalam pasal 92

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai direksi. Keduanya mengatur

kewenangan direksi maupun pengurus koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha

organisasi. Contoh lainnya kesamaan fungsi dari direksi dan pengurus ini diatur

dalam pasal 58 Undang-Undang Perkoperasian dan pasal 98 Undang-Undang

Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut mengatur fungsi Direksi maupun Pengurus

untuk mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan.

Selain itu, peran dan fungsi Komisaris pada PT serta Pengawas pada Koperasi

ini juga secara umum memiliki kesamaan. Kesamaan ini dapat kita analisis pada

pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pada pasal 48 Undang-Undang

Perkoperasian. Keduanya, sama-sama diangkat melalui Rapat Umum Anggota

maupun Rapat Umum Pemegang Saham, dan menjalankan fungsi pengawasan

terhadap jalannya badan usaha.

Walaupun secara umum perangkat organisasi antara Koperasi dan PT ini

memiliki banyak kesamaan, namun keduanya memiliki susunan hierarki kedudukan

yang tidak sama. Pada Undang-undang Perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007

kedudukan antara RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi adalah sejajar, sementara

pada Undang-Undang Perkoperasian, Rapat Anggota memiliki kedudukan dan

kekuasaan tertinggi diantara Pengurus dan Pengawas.

I. Modal Koperasi

Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian terbaru menyatakan bahwa

Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai

Modal awal. Selain itu, pasal 66 ayat 2 Undang-Undang ini juga mengatur bahwa :

“Pasal 66 (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:

Page 20: Maju Kedepan Koperasi Ku

20    

a. Hibah; b. Modal Penyertaan; c. modal pinjaman yang berasal dari: (1. Anggota; 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; 3. bank dan lembaga keuangan lainnya; 4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.) dan/atau d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan

mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan. Selain itu

setiap anggota harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya

ditentukan dalam Anggaran Dasar Masing-Masing. Sertifikat Modal Koperasi ini

dikeluarkan atas nama dan sertifikat ini tidak mempunyai hak suara. Jika dilihat

berdasarkan definisinya, SMK (Sertifikat Modal Koperasi) ini adalah bukti penyertaan

Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.

Secara umum jika kita analisis secara keseluruhan isi ketentuan dari BAB VII

Undang-Undang Perkoperasian yang tepatnya mengatur tentang Modal ini, maka

kita dapat mengambil sebuah hipotesis bahwa struktur permodalan koperasi mulai

memiliki kesamaan dengan permodalan Perseroan Terbatas. Kedudukan Setoran

Pokok dalam permodalan koperasi dapat dipersamakan dengan Modal yang disetor

yang ada pada Perseroan terbatas berdasarkan sifat-sifatnya. Sementara

Kedudukan Sertifikat Modal Koperasi sendiri seolah-olah dapat dipersamakan

dengan Saham yang ada dalam suatu perseroan terbatas. Hal ini terlihat dari

ketentuan pasal 68 dalam Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

1. Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai

nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

2. Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum merupakan

tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.

3. Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal

Koperasi yang telah disetornya.

Selain itu, terkait dengan modal penyertaan yang ditandai dengan

dikeluarkannya SMK ini, berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru

pemerintah dan/atau masyarakat pun dapat berpartisipasi di dalam koperasi melalui

modal penyertaan ini11. Bagian keuntungan yang diperoleh dengan diberikannya

                                                                                                                         11  Iin  Solihin,  “UU  No.  17  Tahun  2012  hasilkan  Sertifikat  Modal  Koperasi”,  http://kopkarbisnisindonesia.com,  12  Desember  2012.  

Page 21: Maju Kedepan Koperasi Ku

21    

modal penyertaan menjadi hak bagi pemerintah dan/atau masyarakat yang

berpartisipasi. Begitupun sebaliknya, pemerintah dan/atau masyarakat wajib

menanggung kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan, sebatas nilai

modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi12.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa kedudukan Sertifikat Modal Koperasi

ini memiliki banyak kesamaan dengan Saham. Walaupun di samping itu juga banyak

perbedaan, salah satunya adalah SMK yang tidak memberikan hak suara pada

pemegangnya.

J. Selisih Hasil Usaha dan Surplus

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab VII Undang-

Undang Perkoperasian mengenai Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan, dapat

dianalisis bahwa kedudukannya memiliki kesamaan dengan Laba yang berbentuk

dividen dan cadangan wajib / dana cadangan pada perseroan terbatas. Hal ini

terlihat dari kedudukannya itu sendiri. Surplus Hasil Usaha yang berasal dari

transaksi dengan non anggota tidak boleh dibagikan kepada anggota dan wajib

digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan peningkatan layanan

keanggotan, hal ini layaknya cadangan wajib pada perseroan terbatas, sementara

Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan anggota dapat dibagikan

kepada anggota layaknya dividen pada Perseroan Terbatas.

K. Penggabungan dan Peleburan Koperasi Ketentuan terbaru lainnya yang ada dalam Undang-Undang Perkoperasian

adalah mengenai Penggabungan dan Peleburan Koperasi. Hal ini diatur dalam BAB

XII pasal 101 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengenai Perkoperasian.

Walaupun tata cara dan persyaratannya berbeda dengan Peleburan dan

Penggabungan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, namun keberadaan perbuatan hukum

Penggabungan dan Peleburan ini telah cukup menggambarkan bahwa badan usaha

Koperasi modern mulai memiliki kesamaan dengan badan usaha perseroan

terbatas.

Di dalam ketentuan mengenai Peleburan dan Penggabungan Koperasi ini juga

diatur mengenai akibat hukum dari peleburan dan penggabungan tersebut yang                                                                                                                          12  Ibid.    

Page 22: Maju Kedepan Koperasi Ku

22    

memiliki kesamaan secara umum dengan akibat hukum penggabungan dan

peleburan suatu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 122 Undang-

Undang Perseroan Terbatas.

L. Pembubaran dan Hilangnya Status Badan Hukum

Melalui bentuknya yang menjadi badan hukum, otomatis Koperasi tidak dapat

dibubarkan dengan begitu saja. Alasan pembubaran Koperasi pun disini memiliki

kesamaan setidaknya dengan beberapa alasan pembubaran suatu badan hukum

lainnya, yakni perseroan terbatas. Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang

Perkoperasian, koperasi dapat dibubarkan karena habisnya jangka waktu,

keputusan menteri (karena pailit maupun karena tidak dapat menjalankan

kegiatannya selama 2 tahun berturut-turut) dan karena keputusan Rapat Anggota.

Secara umum, alasan ini dapat dipersamakan dengan alasan pembubaran PT

karena keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu dan karena terjadinya pailit. Hal

tersebut diatur dalam pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kemudian setelah suatu koperasi maupun perseroan terbatas dibubarkan,

menteri akan melakukan penghapusan status badan hukum atas keduanya.

Pengaturan yang memiliki kesamaan ini terdapat dalam pasal 110 Undang-Undang

Perkoperasian terbaru dan pasal 152 Undang-Undang Perseroan Terbatas

3.2 Akibat dari Adanya Prinsip-Prinsip Baru Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Yang Memiliki Kesamaaan Dengan Prinsip-Prinsip Pengaturan Yang Ada Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Banyaknya ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang No. 17 Tahun

2012 tentang Perkoperasian yang memiliki kesamaan dengan ketentuan-ketentuan

dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tentunya

menimbulkan akibat tersendiri pada eksistensi Koperasi di Indonesia. Salah satu

akibatnya adalah perubahan dari bentuk dan prinsip usaha dari koperasi itu sendiri.

Bentuk dan prinsip-prinsip Koperasi modern yang diusung oleh Undang-Undang

Perkoperasian terbaru tersebut, sudah banyak berbeda dengan bentuk dan prinsip-

prinsip koperasi terdahulu.

Page 23: Maju Kedepan Koperasi Ku

23    

Secara umum perubahan yang diakibatkan oleh banyaknya ketentuan-

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan koperasi yang memiliki kesamaan

dengan perseroan terbatas ini membawa dampak yang baik bagi perkembangan

koperasi. Koperasi terbentuk menjadi sebuah badan usaha berstatus badan hukum

yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan

banyaknya prinsip-prinsip perseroan terbatas yang dipakai dalam menjalankan suatu

koperasi, membuat koperasi menjadi lebih modern dan tanggap akan kebutuhan

perkembangan jaman. Selain itu, dengan adanya hal tersebut pemberdayaan

koperasi lebih efektif dilaksanakan. Jati diri koperasi menjadi lebih nyata dalam

peranannya yang lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi tantangan perekonomian global, pada dasarnya

keberadaan suatu koperasi yang modern sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat akan mampu menjawab semua

tantangan perekonomian global tersebut selama prinsip-prinsipnya dilaksanakan

dengan baik dan tetap berpegang teguh pada tujuan utama koperasi yakni untuk

mensejahterakan rakyat.

Walaupun demikian, banyak pula masyarakat yang bersifat kontra terhadap

perubahan yang timbul akibat banyaknya pengaturan dalam undang-undang

perkoperasian yang memiliki kesamaan dengan pengaturan perseroan terbatas.

Masyarakat tersebut menganggap prinsip-prinsip koperasi yang sesungguhnya

justru telah terkikis dan perlahan-lahan hilang dengan diadopsinya prinsip-prinsip

yang memiliki kesamaan dengan prinsip perseroan terbatas. Koperasi modern yang

dilahirkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 justru dianggap telah berubah

orientasinya, tidak lagi bertujuan mensejahterakan rakyat, melainkan lebih bertujuan

mencari profit sebanyak-banyaknya layaknya suatu perseroan terbatas.

Pada hakikatnya, sesuai dengan konsiderans Undang-Undang No. 17 Tahun

2012 tentang Perkoperasian, pengaturan mengenai koperasi modern, yang banyak

mengadopsi prinsip-prinsip dalam perseroan terbatas ini, dilahirkan dalam rangka

mewujudkan demokrasi ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil,

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Selain itu koperasi modern ini pun dilahirkan dalam rangka

pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dengan tetap mencerminkan nilai dan

Page 24: Maju Kedepan Koperasi Ku

24    

prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan

kebutuhan ekonomi Anggota sehingga koperasi itu sendiri dapat tumbuh menjadi

kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi

nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Jadi, selama prinsip-prinsip baru pada koperasi modern yang memiliki banyak

kesamaan dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas tetap dijalankan dengan

memegang teguh asas kekeluargaan yang berdasarkan ekonomi kerakyatan, maka

kekhawatiran masyarakat akan hilangnya jati diri koperasi yang sesungguhnya pada

koperasi modern ini tidak akan terjadi. Koperasi akan tetap menjadi soku guru

perekonomian rakyat yang mampu mensejahterakan anggotanya dan meningkatkan

perkembangan perekonomian nasional.

Page 25: Maju Kedepan Koperasi Ku

25    

BAB IV SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan mengenai analisis pengaturan dalam Undang-

Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi yang memiliki kesamaan dengan

pengaturan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

diperoleh beberapa poin kesimpulan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi jelas mengandung

banyak pengaturan yang memiliki banyak kesamaan dengan pengaturan

pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Koperasi Modern yang diusung dalam Undang-Undang Perkoperasian

terbaru ini pada beberapa aspek seolah-olah mirip dengan Perseroan

Terbatas, misalnya dalam hal pendiriannya, perangkat organisasinya dan

bentuk / statusnya sebagai badan hukum.

2. Banyaknya pengaturan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang

Koperasi yang memiliki kesamaan dengan pengaturan pada Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan wajah

baru pada koperasi di Indonesia. Pengaturan-pengaturan tersebut

memberikan perubahan dan angin segar pada Koperasi. Koperasi menjadi

lebih berkembang dan mampu memenuhi tantangan perekonomian global.

Pengaturan-pengaturan tersebut juga pada dasarnya merupakan bentuk

pemberdayaan terhadap koperasi-koperasi di Indonesia dan bertujuan

untuk mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Page 26: Maju Kedepan Koperasi Ku

26    

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia dalam Perkembangan, Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, 1986.

R.T. Sutantya R. Hadhikusuma,SH,MH., Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 5. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2002 tentang Perkoperasian

Lain-lain :

Jurnal Bambang Supriyanto, “Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media

Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”, Britannica Concise Encyclopedia, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 4 Nomor 2, Nopember 2007.

Website Andi Kuswandi, “Era Baru Koperasi Indonesia”, http://portaldepok.co.id , diakses :

Selasa 16 Juli 2013. Eddy Leks, SH., ACIArb, “Wajah Baru Koperasi”, http://eddyleks.blogspot.com , 28

Januari 2013. http://bungatanjung18.blogspot.com/2012/11/pengertian-sejarah-konsep-dan-

prinsip.html diakses : Rabu, 17 Juli 2013. http://putri.blogspot.com/2013/01/prinsip-dan-pengertian-koperasi-menurut.html

diakses : Kamis, 18 Juli 2013. Iin Solihin, “UU No. 17 Tahun 2012 hasilkan Sertifikat Modal Koperasi”,

http://kopkarbisnisindonesia.com, 12 Desember 2012, diakses : Kamis, 18 Juli 2013.

“Membangun Koperasi Modern di Indonesia”, http://kspintidana.co.id , diakses : Minggu 14 Juli 2013.

Sosialiasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UMKM, http://slideshare.net , diakses : Sabtu 13 Juli 2013.