Majalah Sept-Okt 2013

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta PusatTelp : 021 390 6215, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685

e-mail : [email protected] : www.komisiyudisial.go.id

M E D I A I N F O R M A S I H U K U M D A N P E R A D I L A NM A J A L A H

EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2013

LAPORAN KHUSUS | JANGAN BIARKAN KY SENDIRIAN

MAJA

LAH

KHUS

US K

OMIS

I YUD

ISIA

L TID

AK D

IPER

JUAL

BEL

IKAN PUTUSAN

HAKIM AGUNGKURANG PROGRESIF

1EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2013

JANGAN BIARKAN KY SENDIRIANMeski Komisi Yudisial (KY) sudah delapan tahun berdiri, kasus hakim bermasalah di negeri ini seperti tidak pernah kehabisan daya untuk memperbanyak diri. Dalam pemberitaan di Merdeka.com pada Selasa, 17 September 2013, tercatat, KY telah menerima sebanyak 1.071 laporan masyarakat dari seluruh Tanah Air. Sebagian besar hakim yang dilaporkan tersangkut kasus penyuapan dan menyalahi prosedur berita acara.

LAPORAN KHUSUS

03

29

DAFTAR ISIEDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2013

Ragam kegiatan internal maupun eksternal Komisi Yudisial.

Aroma tak sedap pada Seleksi CHA

20 | POTRETPengadilan Agama Kotabaru

Merengkuh Kisah Pengadilan Agama Kotabaru

13 | PERSPEKTIF

RidwanPeran Komisi Yudisial Dalam Menciptakan Peradilan Yang Bersih Dan Bermartabat

Achmad FauziPengkhianatan Hakim Tuna Integritas

29 | LEBIH DEKAT

32 | AKTUAL

Danang WidjayantoI Have a Dream

Komisi Yudisial (mungkin) berwenang (lagi) awasi hakim MK

PUTUSAN HAKIM AGUNG KURANG PROGRESIFJabatan hakim agung memiliki peran strategis di lembaga peradilan karena sebagai ujung tombak keadilan. Alasan itu pula yang menjadikan jabatan hakim agung tidak bisa disamakan dengan jabatan karier lainnya. Sampai-sampai, banyak orang mengatakan hakim agung merupakan wakil Tuhan di muka bumi karena menjadi tumpuan penegakan hukum.

LAPORAN UTAMA

E-Learning dalam Situs Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) Komisi Yudisial

37 | TEKNOLOGI

58 | RELUNG

56 | KESEHATAN

Pemenang Kehidupan

Perlukah Vaksin Influenza untuk Orang Dewasa?

40 | KATA YUSTISIA 46 | SELINTAS

20

25

43 | SUDUT HUKUMMoney LaunderingApakah Termasuk Wewenang KPK

35 | RESENSIPengawasan Di Rumah Sendiri

DARI REDAKSI

2 EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2013

PembinaAnggota Komisi Yudisial

Penanggung JawabDanang Wijayanto

RedakturRoejito

EditorM. YasinTitik Ariyati Winahyu

Dewan Redaksi & SekretariatArif BudimanAdnan Faisal Panji A.J DayAfifiArnis DuwitaFesty RahmaHery SanjayaM. IlhamM. PurwadiSri DjuwatiYuli Lestari

Desain Grafis & IlustrasiAhmad WahyudiDinal FedrianWidya Eka Putra

Sirkulasi & DistribusiBiro Umum

Assalamualaikum. wr. wb

Libur akhir pekan yang disambung dengan cuti bersama menyambut

hari raya Idhul Adha dijadikan momentum bagi para awak majalah yudisial untuk mengejar target. Sisa waktu tahun 2013 yang praktis hanya tinggal beberapa minggu menjadikan awak redaksi untuk bekerja ekstra bahkan di libur panjang.

Isu majalah yudisial kali ini tidak lepas dari satu peristiwa mengejutkan yang terjadi di awal oktober, ketika Ketua Mahkamah Konstitusi tertangkap tangan KPK di rumah dinasnya di Widya Chandra. Akil diduga menerima suap terkait pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten. Selain Akil, KPK juga menangkap anggota Komisi VIII DPR RI Chairunisa di tempat yang sama.

Peristiwa yang kembali mencoret korps hakim tersebut sungguh memalukan. Mahkamah Konstitusi yang selama ini memiliki tradisi agung karena kerap melahirkan putusan-putusan yang progresif, yang berpihak kepada rasa keadilan di masyarakat seolah mengalami antiklimaks dengan adanya kejadian ini. Isu suap yang mulai berhembus sejak 3 (tiga) tahun belakangan akhirnya sedikit demi sedikit mulai terkuak. MK

seolah tak berdaya karena isu ini berasal dari informasi Refly Harun, yang notabene bekerja di Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Angin berhembus sangat cepat, kejadian yang menimpa (mantan) Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertindak cepat dengan berencana membuat perpu tentang pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial. Jika ini benar terjadi, berarti bencana yang menimpa Mahkamah Konstitusi menjadi berkah bagi Komisi Yudisial. Apapun keputusan SBY nantinya, setiap amanah terkandung tanggung jawab yang besar, beberapa kewenangan tambahan selepas di sahkannya UU No.18 Tahun 2011 juga belum maksimal kita lakukan. Namun itu bukan menjadi satu alasan untuk tidak menerima amanah konstitusi.

Semoga dengan diterbitkannya perpu terkait pengawasan hakim konstitusi nantinya bisa menjadikan check and balances pada kekuasaan kehakiman yang ada di Mahkamah Konstitusi. Semoga.

WassalamSelamat Membaca.

Bencana Membawa Berkah

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 6215, Fax: (021) 390 6215E-mail: [email protected], Website: www.komisiyudisial.go.id

LAPORAN UTAMA


Jabatan hakim agung memiliki peran strategis di lembaga peradilan karena sebagai ujung tombak keadilan. Alasan itu pula yang menjadikan jabatan hakim agung tidak bisa disamakan dengan jabatan karier lainnya. Sampai-sampai, banyak orang mengatakan hakim agung merupakan wakil Tuhan di muka bumi karena menjadi tumpuan penegakan hukum.

PUTUSAN HAKIM AGUNG KURANG PROGRESIFM. Purwadi

LAPORAN UTAMA


hakim agung, bukan keadilan yang diperjuangkan, tapi justru keuntungan pribadi. Terlepas benar tidaknya dugaan-dugaan itu, hakim agung harus banyak berbenah, terutama menyangkut perbaikan sistem dan putusan-putusan yang lebih progresif.

Komisioner KY Taufiqurrohman Syahuri sempat mengkritik, saat ini putusan-putusan yang dihasilkan Mahkamah Agung masih sangat standar. Lembaga peradilan tertinggi tersebut belum menghasilkan putusan yang progresif. Artinya, putusan yang kontroversial tapi tetap berasaskan keadilan.

Selama ini, putusan yang dihasilkan para hakim agung jebolan Komisi Yudisial belum memberikan warna, harapan, dan atmosfir baru bagi lembaga pimpinan Hatta Ali tersebut. Harapannya, MA ke depan bisa menjadi lebih baik, khususnya dalam meningkatkan putusan yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

“Hakim agung sekarang masih belum banyak perubahan. Kita membutuhkan hakim agung progresif, yang berani membuat putusan-putusan yang kontroversial tapi tetap berasaskan keadilan, dan sekarang ini belum ada,” ungkap Komisioner KY Taufiqurrohman Syahuri ketika dihubungin di Jakarta, kemarin. Kendati masih banyaknya masyarakat yang mencibir terkait putusan-putusan hakim

A lasan itu pulalah, Komisi Yudisial saat melakukan seleksi calon hakim

agung benar-benar selektif mencari sosok tepat. Artinya, kandidat memiliki integritas, moral, dan kemampuan.

Mencari sosok hakim agung ideal tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, dengan kriteria-kriteria seperti di atas. Proses seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial, dengan sejumlah tahapan seperti , administrasi, kualitas, investigasi rekam jejak, dan wawancara, serta fit and proper test di DPR, bukan jaminan.

Dugaan terbaru, saat proses fit and proper test di Komisi III DPR, ada salah satu calon hakim agung main mata dengan anggota dewan dengan iming-iming sejumlah uang. Namun, isu seperti ini bukan hal baru karena banyak rumor yang menyebut calon hakim agung yang ingin lolos harus melakukan deal-deal dengan anggota dewan. Deal-deal dimaksud bisa berupa uang, penanganan perkara, maupun konpensasi lainnya.

Bahkan, yang paling parah jika inisiatif memberi dan menerima suap justru berasal dari dua belah pihak, dengan istilah simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Jika praktik ini benar-benar terjadi, dimana pertanggungjawaban integritas dan moralitas yang dijanjikan calon saat proses seleksi di KY. Tidak menutup kemungkinan, saat mereka sudah menjabat

agung, bukan berarti kinerja yang dihasilkan mereka selama ini tidak baik. Hanya saja, ada beberapa hakim yang ketika menduduki jabatan hakim agung tidak terlalu vokal dalam mengeluarkan putusannya. Namun, dalam pandangannya, seluruh perkembangan hakim agung yang dihasilkan Komisi Yudisial masih terbilang baik.

Dia mencontohkan nama-nama hakim agung yang perkembangannya terbilang baik seperti Salman Luthan, Gayus Lumbuun, dan beberapa hakim agung lainnya. Namun, dia juga tidak menampik ada beberapa hakim agung yang menunjukkan perubahan kinerja yang tidak baik.

ww

w.e

ner

git

od

ay.c

om

�

Dari Gedung Mahkamah Agung inilah, para hakim agung diharapkan menghasilkan putusan-putusan progresif.


Misalnya seperti hakim agung Ahmad Yamani, yang terlibat memalsukan salinan putusan gembong narkoba Hengky Gunawan. Terbaru, KPK tengah mendalami keterlibatan dua hakim agung terkait dugaan suap pengurusan perkara kasasi dengan terdakwa Hutomo Wijaya Onggowarsito yang sedang bergulir di Mahkamah Agung.

“Jadi belum tentu apa yang sudah ditentukan oleh KY (hakim agung) akan bagus terus, terkadang kan godaan itu datang. Jadi tergantung iman dan moral juga karena iman seseorang kan naik turun,” lanjutnya.

Menurutnya, semua pihak yang berperkara di pengadilan,

baik tingkat pertama, kedua, kasasi, sampai peninjauan kembali (PK), semuanya ingin menang. Makanya, tak heran jika pihak-pihak yang berperkara berusaha mati-matian melobi hakim agung dengan berbagai cara. “Soalnya, tidak sedikit nilai gugatan yang nominalnya lebih dari ratusan miliar bahkan triliunan. Makanya, tak mengherankan, mereka berjuang demi memenangkan persidangan,” tuturnya.

Jika melihat fenomena tersebut, kata Taufiq, terjadinya dugaan tindak pidana suap di MA tidak selamanya atas prakarsa hakim. Terkadang, inisiatif itu datang dari pihak yang berperkara. “Terjadinya suap itu tidak hanya kemauan hakim itu sendiri.

Karena selalu ada saja orang yang menawarkan uang suap. Jadi memang tergantung mentalnya,” kata dia.

Komisi Yudisial meyakinkan kalau lembaganya akan tetap mengawasi tugas dan tingkah laku hakim agung sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang (UU). “Ya pengawasan masih tetap kita lakukan, karena memang kewenangan kami kan mengawasi seluruh hakim,” tandasnya.

Komisioner bidang Rekrutmen Hakim ini menyatakan, KY pun tetap mengawasi para hakim agung melalui pengaduan masyarakat dan perkembangan dari media massa. “Dan kita

Dari Gedung Mahkamah Agung inilah, para hakim agung diharapkan menghasilkan putusan-putusan progresif.

Sebagai lembaga baru, Komisi Yudisial dituntut berjuang keras membangun eksistensinya di dunia nyata. Artinya, kehadiran lembaga baru ini merupakan harapan masyarakat untuk sanggup memperbaiki dunia peradilan yang tercemar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

LAPORAN UTAMA


Proses Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2013

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�W

EP

pun tetap mengawasi dari hasil temuan, jadi tidak hanya menunggu. Kita pun bergerak,” ungkapnya.

Selain melakukan pengawasan, Taufiq juga mengkritisi perbaikan sistem di internal MA. Selama ini , tidak pernah ada jadwal sidang kasasi dan peninjauan kembali di MA. Artinya, meskipun sidang terbuka untuk umum, pihak-pihak tak pernah tahu kapan jadwal sidang perkaranya digelar. “Makanya, jika hakim agung yang baru bisa mewarnai MA, tinggal membenahi sistem yang kurang baik. Itu merupakan janji mereka saat proses seleksi di KY,” kata Taufiq.

Taufiq juga meyinggung soal sistem kepemimpinan yang bersifat oligarki di MA, yaitu kepemimpinan dengan kekuasaan oleh sekelompok elit MA. Sehingga, seenaknya saja memberikan perkara ke hakim yang kurang kompeten. “Sistem harus dibenahi, kalau tidak maka akan banyak terjadi deal-deal putusan yang berdampak buruknya citra MA dan hakim agung,” jelasnya.

Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai, sistem di internal MA sudah mulai tertata. Kendati belum 100%. Hal tersebut bisa dilihat dari keterbukaan informasi yang diberikan institusinya. Namun, pihaknya yakin bisa melakukan terobosan-terobosan baru. “Untuk sampai ke arah perbaikan dan keterbukaan, membutuhkan waktu dan perjuangan. Seiring

Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko dan Sekretaris MA Nurhadi.

Selain fokus pembenahan sistem, mantan anggota Komisi III DPR ini juga menyoroti beberapa dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan perkara di MA. Menurutnya, pelanggaran itu tidak lain karena disebabkan adanya kepemimpinan yang bersifat oligarki. Dia mencontohkan kasus putusan PK Sudjiono Timan dan kasus 30 kontainer BB yang kedua-duanya

waktu, MA bisa melakukan perbaikan sistem di internalnya,” kata Gayus.

Gayus yang masuk kategori hakim yunior ini mengaku tertantang untuk melakukan perubahan di internal MA. Namun, upayanya tersebut justru bertentangan dengan sejumlah elit MA seperti Ketua

membebaskan Terpidana melalui Peninjauan Kembali(PK). “Itu menunjukan hal tersebut memang benar disebabkan adanya kepemimpinan yang bersifat oligarki dari elit MA,” kata dia.

Pada kasus Proses Pemeriksaan PK kasus 30 kontainer BB yang semula dipimpin oleh Artidjo

Alkostar sebagai Ketua Majelis yang juga Ketua Muda Pidana Umum (pada waktu itu kamar pidana umum dan khusus masih dipisahkan) dengan begitu saja diambil alih oleh Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko dengan menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua Majelis padahal perkara ini masuk wilayah Pidana Umum.

Kasus lainnya seperti pembentukan majelis baru pada perkara PK Sudjiono Timan dari majelis lama yang dipimpin


Suasana voting pemilihan calon hakim agung di DPR.

menyerahkan kepada Ketua kamar yang aktif Artidjo Alkostar (pada saat itu telah terjadi penggabungan kamar Pidana Khusus dan Umum menjadi Kamar Pidana). Kejanggalan-kejanggalan prosedur dan penempatan komposisi Ketua Majelis dan anggota majelis baru ini masih menjadi perhatian dengan proses pemeriksaan baik oleh internal MA maupun lembaga di luar MA.

Saat ini, MA sedang dalam proses mengakhiri oligarki

saat ini belum mencerminkan perbaikan.

Beredarnya isu suap belakangan ini baik oleh calon hakim agung maupun pihak-pihak yang tengah berperkara di MA, menunjukkan penurunan dan sukar dikatakan kalau hakim agung yang sekarang lebih baik dari yang terdahulu. Belum lagi, semakin banyaknya tunggakan perkara di MA, yang menunjukkan tidak ada peningkatan kinerja para hakim agung.

MA selama ini selalu menggembor-gemborkan reformasi birokrasi dan perbaikan sistem di tubuh MA. Faktanya, lembaga peradilan tertinggi tersebut belum juga memperlihatkan perbaikan. Bahkan, integritas dan kualitas hakim agung yang digadang-gadang bisa memperbaiki citra MA, justru belum menunjukkan tajinya. “Saya katakan bahwa kondisi MA tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Hanya yang membedakan adalah sekarang pers lebih terbuka jadi kasus-kasus penyimpangan itu terbuka,” lanjutnya.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial juga turut membangun terbukanya beberapa permasalahan yang melibatkan hakim agung. “Jadi hakim agung yang dulu dan sekarang itu sama aja masalahnya, hanya saja terungkap karena ada fungsi pengawasan KY itu salah satunya,” jelasnya.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�A

DN

AN

Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko sebagai Ketua Majelis. Setelah berjalan enam bulan, Djoko Sarwoko memasuki masa pensiun. Sidang yang hanya mengagendakan vonis, justru ditunda berbulan-bulan.

Sampai akhirnya, membentuk majelis baru yang tidak mengikuti kebiasaan umum dan logis untuk

setelah ditinggalkan oleh elit-elit pimpinan sebelumnya. Faktanya seperti proses pemeriksaan perkara PK Terpidana Bahasyim Assifie kasus korupsi dan pencucian uang yang semula di pimpin oleh Ketua Majelis yang akan pensiun, diserahkan kepada ketua kamar Artidjo Alkostar dan dibawa ke sidang pleno kamar Pidana sebelum ditentukan

majelis yang baru. “Itu bentuk transparansi publik,” terang Gayus.

Sementara itu, Praktisi Hukum Refly Harun berpandangan, kinerja hakim agung belum menunjukkan peningkatan jika dibandingkan sebelum adanya reformasi perubahan ditubuh MA. Hal ini terlihat dari masih adanya hakim agung yang terlibat masalah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak keadilan. Sehingga, integritas hakim agung sampai

LAPORAN UTAMA


KY Cari Terobosan BaruM. Purwadi

Seleksi Tahap II CHA Periode II Tahun 2013

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�A

DN

AN

Kandidat Calon Hakim Agung (CHA) kini sulit dicari. Pendaftar relatif minim jika dibandingkan dua atau tiga tahun ke belakang. Tahun ini misalnya, pada tahap pertama yang dibuka sejak Februari hingga Maret tahun ini hanya 74 orang yang mendaftar. Sementara pada tahap kedua, yang digelar sejak 22 Juli hingga 16 Agustus 2013 hanya 50 orang yang bersedia mendaftar. Itupun setelah KY memperpanjang masa pendaftaran selama 14 hari. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan seleksi calon hakim agung pada masa awal. Tak kurang dari 200 orang yang berminat menjadi hakim agung.



Kepala Biro Seleksi Hakim Komisi Yudisial (KY) Heru Purnomo

menyebutkan, ada beberapa asumsi yang menjadikan orang enggan mendaftar menjadi calon hakim agung. Di antaranya, kenaikan gaji hakim tinggi yang berimbas pada lebih besarnya gaji hakim tinggi dibanding hakim agung. Akibatnya, ada kecenderungan seorang hakim memilih untuk tetap menjadi hakim tinggi dibanding mendaftar untuk duduk di kursi hakim agung. Hakim Tinggi kini bergaji Rp40 juta, sementara Hakim Agung Rp30 juta.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) No 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung, disebutkan tunjangan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp40,2 juta dan hakim pemula dengan masa kerja 0 tahun untuk pengadilan kelas II senilai Rp8,5 juta. Mengacu pada aturan tersebut, penghasilan per bulan hakim tinggi atau hakim paling senior sebesar Rp45 juta, sementara hakim pemula Rp10,5 juta.

Namun, kata Heru, ada ekses positif dari kondisi ini. Diharapkan mereka yang berminat menjadi hakim agung bukan hanya mengejar penghasilan. Maka nantinya akan menghasilkan penguatan integritas. “Jadi mereka tak memikirkan soal gaji,” tandas dia.

Namun responsnya ternyata tak seperti yang diharapkan. “Tetap saja peminat kurang,” keluh Heru. KY juga menyosialisasikan adanya seleksi hakim agung ini ke lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi maupun instansi pemerintah. Sosialisasi melalui surat tertulis ini diharapkan dapat menjaring para akademisi maupun pejabat publik yang berminat menjadi hakim agung. Itu juga tak direspons positif. Meskipun ada juga hasil dari upaya ini. “Tapi tak signifikan,” ungkap dia.

Heru mengatakan, dengan berbagai upaya itu KY sebetulnya berharap pendaftar bisa mencapai ratusan. Tapi pada kenyataannya kini, hakim agung ternyata sepi peminat. Ke depannya, KY akan gencar menyosialisasikan pendaftaran CHA, baik melalui media massa maupun langsung ke pengadilan-pengadilan. Itu agar pendaftar meningkat. Selain itu, KY juga tengah mencari cara dan terobosan agar jumlah pendaftar tak hanya segitu-segitu saja. Sosialisasi yang tersebar ini, selain bisa meningkatkan kuantitas, juga memerhatikan kualitas.

Ketua KY Suparman Marzuki juga pernah mengeluhkan, pihaknya kesulitan dalam menemukan CHA yang potensial serta memenuhi kualifikasi sebagai hakim agung yang punya kualitas serta integritas yang baik. Pengalamannya dalam menggelar seleksi, tak banyak CHA yang memenuhi kualifikasi kumulatif integritas dan kualitas.

Selain itu, kata Heru, adanya pembatasan periode untuk hakim agung. Itu mengakibatkan seorang hakim agung yang pernah menjabat, tak bisa mendaftar. Seperti diketahui, seorang hakim agung tidak boleh menjabat dua kali berturut-turut. Asumsi lainnya, Heru menyoroti soal mepetnya waktu seleksi CHA tahap pertama dan tahap ke dua. “Tidak ada jeda. DPR belum selesai memilih, MA sudah minta lagi,” tuturnya. Namun, ujar dia, ini hanya asumsi yang perlu diuji lagi, misalnya dengan riset.

Kondisi ini mengakibatkan KY memutuskan kebijakan lain. Lembaga pengawas peradilan ini pro aktif mencari mereka yang berminat menjadi hakim agung. Hakim-hakim yang dinilai memenuhi syarat secara administratif dan potensial dihubungi lewat telepon ataupun surat tertulis. Mereka diajak mendaftar menjadi hakim agung.

Heru PurnomoKepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/ W

EP

�

LAPORAN UTAMA


Sehingga dari sekian nama yang lolos hingga fit and proper test di DPR, hanya beberapa orang yang memenuhi kualifikasi dua unsur itu. “Kadang kita hanya mengedepankan integritas dibanding kualitas,” tukasnya.

Pada tahap pertama tahun ini, dari 74 pendaftar, 52 lolos administratif. Kemudian, setelah melalui tahapan seleksi 12 nama diserahkan ke DPR. Hingga kini DPR masih menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk dipilih 4 hakim agung. Sementara di tahap II, saat ini sudah memasuki tahap seleksi dari 50 orang yang mendaftar, KY berusaha menjaring 18 nama untuk diserahkan ke DPR. Nantinya legislator akan memilih tiga nama untuk menjadi hakim agung. Tahun ini ada 7 lowongan hakim agung. Kursi lowong ini ditinggal oleh para hakim agung yang pensiun.

Paling Ideal DPR hanya Menyetujui

Skema seleksi calon hakim agung (CHA) masih menjadi perdebatan. Ketentuan formula 3 banding 1 dirasa kurang ideal. Komisi Yudisial (KY) dan beberapa kalangan menilai harus ada yang dirubah dalam skema seleksi CHA, termasuk formulasi hakim agung yang diajukan dan yang dipilih.

Komisioner KY bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrohman Syahuri pernah mengatakan formulasi 3 banding 1 membebani KY untuk

mencari calon hakim agung yang berkualitas dan berintegritas. Jika merujuk pada skema ini, artinya KY harus menyediakan kebutuhan hakim agung dikalikan 3. Misalnya, jika kebutuhan hakim agung 8 orang, maka KY

harus menyerahkan 24 nama ke DPR untuk dipilih delapan orang. Aturan itu terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UU No 18/2011 tentang KY. Di situ disebutkan KY menetapkan dan mengajukan tiga calon hakim agung kepada DPR untuk setiap satu lowongan hakim agung dengan tembusan ke Presiden.

Taufiq memaparkan sistem seleksi CHA bisa mengacu pada Pasal 24 A ayat (3) UUD 1945. Di situ disebutkan calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan Presiden.

Skema ini juga tercantum dalam Pasal 13 huruf a UU KY. Jika pasal itu menjadi pedoman maka DPR seharusnya hanya menyetujui, bukan memilih calon hakim agung yang diusulkan KY. Maka, formulasi 3:1 itu bisa diabaikan. Taufiq mengatakan, jika misalnya MA membutuhkan 10 orang, maka KY menjaring 10 orang. “Sehingga seleksinya, bisa diperketat untuk memilih calon-calon yang benar-benar berkualitas dan berintegritas, punya track record yang bagus,” ujar Taufiq.

Kondisinya saat ini, ada perbedaan aturan antara UU KY dan UUD 1945. Seharusnya, kata Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Refki Saputra, skema pemilihan hakim agung adalah persetujuan DPR. Artinya, DPR dalam hal ini tidak memilih. “Itu kan diatur UUD 1945. DPR hanya menyetujui atau menolak, tidak memilih,” kata Refki. Ada kekhawatiran

Taufiqurrohman Syahuri

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�W

EP

Skema seleksi calon hakim agung (CHA) masih menjadi perdebatan. Ketentuan formula 3 banding 1 dirasa kurang ideal. Komisi Yudisial (KY) dan beberapa kalangan menilai harus ada yang dirubah dalam skema seleksi CHA, termasuk formulasi hakim agung yang diajukan dan yang dipilih.


MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�K

US

Pimpinan KY menyerahkan nama-nama CHA ke DPR untuk dilakukan fit and proper test

yang bisa menjadi persoalan besar saat DPR diberikan kewenangan memilih, entah itu 1 berbanding 3 atau 1 berbanding 2. “Politik transaksional. Peluang transaksinya besar,” lanjut Refki.

DPR dan para calon bisa bertransaksi. Refki mengatakan, DPR merupakan lembaga politis yang bisa saja melakukan apapun, disuap misalnya atau menyuap. Refki mengusulkan agar DPR hanya menyetujui nama-nama yang disodorkan KY untuk selanjutnya ditetapkan presiden.

Skema ini seperti halnya pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atau Panglima. Itu menjadi skema yang ideal. Jika DPR tak setuju, maka KY akan menjaring lagi nama-nama yang dianggap pantas, begitu seterusnya. Sejumlah LSM,

termasuk ILR, pada Februari lalu sudah mengajukan permohonan uji materi pasal-pasal dalam UU No 3/2009 tentang Mahkamah Agung (MA) dan UU KY ke Mahkamah Konstitusi (MK). Refki mengatakan permintaan uji materi itu untuk melihat apakah tahapan seleksi di DPR itu sudah

benar. Menurutnya harus ada evaluasi lagi terkait hal ini. Saat ini, ucap Refki, pihaknya hanya tinggal menunggu putusan. “Jika permohonan kami disetujui, pada akhirnya memang DPR tak bisa memilih, dan itu tak perlu merubah UU,” tutur dia.

Dalam UU 1945, jelas Refki, disebutkan keterlibatan legislator dalam pemilihan hakim agung dan pejabat publik lainnya. Namun yang perlu dipahami, peranan DPR bukan untuk menyeleksi yang sebelumnya sudah disaring KY. Yang menjadi kekhawatiran lain adanya seleksi di DPR adalah nama yang sebetulnya punya kompetensi mumpuni justru harus tergusur oleh calon yang secara politis cocok dengan idelogi atau tawaran para legislator. Refki mengatakan saat ini, publik tak pernah tahu tolok ukur tes yang dilakukan DPR. Pertimbangan

Ketua KY Suparman Marzuki juga pernah mengeluhkan, pihaknya kesulitan dalam menemukan CHA yang potensial serta memenuhi kualifikasi sebagai hakim agung yang punya kualitas serta integritas yang baik.

LAPORAN UTAMA


DPR justru dianggap sebagai salah satu biang masalah, Eva meminta agar semua pihak mulai berpikir merubah UU. Namun tidak ada jaminan, perubahan UU, misal merubah formulasi 1 banding 3 atau yang lebih ekstrim membatasi kewenangan DPR, bisa secara otomatis membuat sistem peradilan menjadi ideal. Dengan kata lain, skema seleksi CHA tidak terlalu berpengaruh terhadap formulasi atau kewenangan DPR tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin sempat mengatakan dalam menyeleksi hakim agung pihaknya tidak berpatokan pada skema 3 banding 1. Skema itu tidak mengikat.

apa yang membuat DPR memilih salah seorang calon. “Khawatir dipilih atau memilih karena ada kesepakatan politik,” ucap dia.

Dia mengakui, DPR perlu diberi peran. Peran itu untuk perwujudan check and balances atau distribusi kekuasaan. Adanya peran seleksi apalagi dengan ada kuota 1 banding 3, tutur dia, justru membuka peluang transaksi politik dalam seleksi calon hakim agung. “Ini perlu, perlu sekali dievaluasi,” ujarnya.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf setuju soal evaluasi keterlibatan DPR dalam pemilihan calon hakim agung. Menurut dia, hakim agung merupakan jabatan penegak hukum tertinggi yang sudah seharusnya steril dari politik. “Jikapun para calon datang ke DPR itu hanya membeberkan komitmen dan janjinya di hadapan DPR yang merupakan wakil rakyat, tidak perlu di tes lagi,” papar dia. Adanya seleksi di DPR tidak proporsional. Asep menilai dalam proses seleksi ini KY sudah mewakili rakyat. Lembaga itu juga dinilai tidak memiliki kepentingan politik yang kental. “Seleksi di DPR substansinya apa, maaf-maaf saja, besar kemungkinan justru banyak titipan nantinya,” tandas Asep.

Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan terkait dengan kewenangan DPR dalam memilih hakim agung diatur UU. Jika memang

Jika sistem di MA masih tidak ada perbaikan secara radikal, misalnya pengawasan internal yang ketat, transparansi, merit system dan lainnya, maka apapun perubahan tidak terlalu berpengaruh siginifikan. “Bukan DPR yang menyebabkan ketidakakuntabilitas MA. DPR hanya proses di hilir, kalau toh dipotong (kewenangannya) tidak mempengaruhi proses-proses sebelumnya,” ujar dia.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin sempat mengatakan dalam menyeleksi hakim agung pihaknya tidak berpatokan pada skema 3 banding 1. Skema itu tidak mengikat. DPR, kata dia, bisa saja memilih kurang dari nama-nama yang diajukan KY atau bahkan tidak memilih satupun dari nama-nama itu. “Yang pasti kita tidak terpaku dengan aturan 3 banding 1,” ujar dia. Menurut dia, misalkan KY menyerahkan 24 nama, maka DPR tak harus memilih delapan nama sesuai dengan aturan. Pemilihan tergantung pada perkembangan dalam seleksi.

“Siapa tahu penilaian KY tidak sama dengan penilaian kami. Kami punya pertimbangan, KY juga punya pertimbangan,” tutur dia. Menurutnya, banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan DPR dalam memilih CHA. Misalnya, rekam jejak, keilmuan, visi dan misi serta keteguhan calon hakim dalam memutus perkara. “Yang jelas kami saring dengan ketat, objektif, transparan dan akuntabel,” tandasnya.

Aziz Syamsuddin

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�W

EP

PERSPEKTIF


PENGKHIANATAN HAKIM TUNA INTEGRITASAchmad Fauzi

Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan; penulis buku Pergulatan Hukum di Negeri Wani Piro

Keadilan adalah janji kemerdekaan yang terutang. Dan setiap

utang harus dibayar. Negeri ini sebatas merdeka secara politik manakala janji keadilan itu belum sepenuhnya ditunaikan. Ketika hukum masih bisa dibeli dan bandul keadilan bergerak timpang, maka sesungguhnya negara sedang dililit utang kemerdekaan yang belum ditebus.

Mempertanggungjawabkan janji sebagai realitas yang sakral itu antara lain dengan membumikan keadilan melalui perangkat hukum untuk semua warga masyarakat tanpa memandang kasta ekonomi, strata pendidikan maupun kelas sosial. Sehingga semua orang memiliki kedudukan sama di muka hukum.

Hakim adalah perangkat negara yang menduduki posisi strategis sebagai muara terakhir pemegang palu keadilan. Sebelum memangku jabatan, hakim bersumpah atas nama Tuhan dan mengucapkan janji untuk melaksanakan tugas dengan seadil-adilnya dan sejujurnya. Setali tiga uang, janji hakim itu

sebentuk pengejawantahan atas filosofi keadilan dalam janji kemerdekaan. Sehingga, tatkala hakim sewenang-wenang menggunakan kekuasaan yudisialnya, ia dianggap telah berkhianat kepada Tuhan, menistakan nilai luhur keadilan, dan berutang kepada bangsa (nation). Renungkan!

Menyadari peran sentral hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, negara telah menjamin suatu peradilan yang merdeka alias bebas dari campur tangan pihak manapun. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas peradilan dijamin oleh konstitusi. Kesejahteraannya

pun telah ditingkatkan meski tak dimungkiri aspek keamanannya kerap terancam. Namun, keagungan profesi hakim kerap berwajah ganda. Ia bisa menjadi sosok bijaksana dan adil, tapi juga tiba-tiba berparas penjahat berjubah sembari memegang periuk kekayaan di tangannya. Hukum diperjualbelikan demi memenuhi syahwat duniawi. Tak pelak, hukum tampil garang kepada rakyat lemah namun memihak kepada elite.

Keterikatan berlebihan hakim terhadap magnet duniawi bukan sekadar omong kosong di warung kopi. Dari sekian ribu hakim yang setia kepada kejujuran dan kebenaran masih ada segelintir yang sibuk berjibaku dalam kubangan gurita rasuah.

Tertangkapnya beberapa hakim tipikor daerah oleh KPK karena terlibat mafia peradilan seperti Kartini Marpaung (Hakim Tipikor Semarang), Heru Kisbandono (Hakim Tipikor Pontianak), Setyabudi (Hakim Tipikor Bandung), Pragsono (Hakim Tipikor Semarang), dan Asmadinata (Hakim Tipikor Semarang) adalah bukti

PERSPEKTIF


nyata bahwa integritas hakim memasuki masa-masa kritis, jika tidak mau disebut senjakala. Hakim tuna-integritas itu menjadi penyumbang terbesar noktah hitam korps kehakiman yang akan merusak citra Mahkamah Agung (MA). Belum lagi hakim yang terbukti sebagai pecandu narkoba, asusila serta pelanggaran etik dan pidana lainnya, semakin mempercepat ambruknya pilar moral hakim.

Padahal moral merupakan benteng utama hakim. Jika moral telah tergadaikan, hanya kepintaran dan kekuasaan yang tersisa. Hal demikian sangat berbahaya. Sebab hakim yang pintar tanpa kecerdasan moral akan cenderung menyalahgunakan wewenang (abuse of power). Karena itu, MA dan KY tak segan-segan menindak tegas hakim nakal.

Tak ada alasan pembenar bagi hakim untuk melakukan penyimpangan dengan cara mempermainkan neraca keadilan. Terlebih melakukan perbuatan tercela yang mencoreng citra hakim sebagai profesi mulia. Keluhuran martabat hakim merupakan harkat kemanusiaan tertinggi yang tidak sekadar dimiliki, namun juga dipertahankan oleh hakim melalui sikap yang berbudi pekerti luhur.

Hakim yang bekerja tanpa nurani dan keluhuran dedikasi di bidang hukum menjadi penghalang terwujudnya peradilan agung. Selamanya ia akan menjadi benalu yang terus menggerogoti

tenunan lanskap hukum dengan cara mempermainkan perkara. Hakim yang demikian harus disingkirkan dari sistem agar tidak menular menjadi penyakit berjamaah. Demikian pula proses penyaringan calon hakim harus berjalan ketat dan terbuka sehingga dapat membendung masuknya bibit baru yang sejak awal memiliki cacat moral bawaan.

Seringkali penulis katakan bahwa jabatan hakim itu gampang diraih. Asalkan memiliki pengetahuan memadai, indeks prestasi akademik terpenuhi, menyodorkan surat keterangan berkelakuan baik dan mampu menjawab soal-soal yang diujikan dengan baik, dipastikan lulus. Tapi menjadi hakim dalam makna hakiki itu tidak gampang. Seorang hakim harus mampu menginternalisasikan sifat-sifat terpuji dan memberikan keteladanan baik di tengah-tengah masyarakat.

Hakim harus cerdas intelektual, emosional dan spiritual. Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj pernah mengatakan bahwa hakim yang setiap hari bergumul dalam pencarian keadilan perlu memperbarui aspek insting, moral, dan nurani. Hakim yang memiliki insting bagus dan landasan moral kokoh, maka secara instingtif mampu mengetahui hal yang baik dan buruk serta moralnya terjamin. Sedangkan nurani menuntun hakim memberikan putusan secara jujur sesuai fakta yang tampak.

Kita perlu sejenak berdiri di depan cermin sembari mencubit pipi kanan dan kiri. Bertanya sudahkah pantas disebut hakim dalam makna hakiki. Apakah putusan yang dihasilkan telah memenuhi rasa keadilan atau justru mencederainya. Meminjam istilah Yahya Harahap, interogasi filosofis itu penting untuk membangun kesadaran tentang makna profesionalisme, integritas, dan amanah yang diemban. Jika amanah tidak ditunaikan, bukan saja kesadaran etika dan moralitas yang melorot. Harkat dan martabat Indonesia sebagai negara hukum menjadi terpuruk di mata negara lain.

Momentum Bersihkan SuapTanggal 19 Agustus 2013 lalu MA genap berusia 68 tahun. Mengusung tema “Dengan Kebersamaan dan Keterbukaan Menuju Peradilan yang Modern”, Ketua MA menyerukan aparatur peradilan segera meninggalkan mental negatif masa lalu yang sarat praktik memperdagangkan keadilan. Keprihatinan itu menjadi isu utama karena kerja penegakan hukum harus berbasis kepercayaan dari masyarakat.

Persoalan mafia peradilan diakui telah menurunkan kredibilitas penegak hukum di mata masyarakat. Sehingga memerlukan ikhtiar untuk merebut kembali kepercayaan itu. Berbagai kajian tentang seluk-beluk dan muasal mafia peradilan telah banyak dikemukakan. Mulai dari persoalan tingkat penghasilan


Sikap tegas tersebut menunjukkan bahwa sistem punishment telah berjalan. Namun, untuk menciptakan sistem peradilan yang baik tak sekadar melakukan penegakan sanksi. Pemberian penghargaan (reward) terhadap hakim berprestasi juga sangat penting. Hanya saja penentuan kriteria variabel prestasi harus tepat. Kualifikasi hakim dianggap berprestasi bukan karena putusannya tidak dibanding atau dikasasi. Karena tidak setiap perkara yang diajukan banding atau kasasi seolah-olah mengandung cacat hukum sehingga tak layak diberikan penghargaan. Padahal di sanalah yurisprudensi dilahirkan.

Lagipula penggunaan hak pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum menunjukkan perubahan paradigma pada tataran budaya hukum. Masyarakat tak lagi melampiaskan ketidakpuasannya dengan cara primitif. Karena itu, putusan yang dibanding maupun kasasi perlu diberikan penghargaan. Terutama ketika putusan mengandung unsur penemuan dan pembaruan hukum, contra legem (ketika undang-undang tak lagi memenuhi keadilan masyarakat), dan pertimbangannya memiliki argumentasi hukum rasional. Putusan menjadi ukuran dalam menakar kualitas hakim karena putusan adalah mahkotanya hakim. Kehormatan hakim terkait erat dengan produk putusan yang dibuatnya serta argumentasi hukum yang melandasi pertimbangan.

hakim hingga kualitas moral yang bobrok. Namun, Penulis tidak sependapat jika gaji hakim dianggap menjadi rintangan melawan suap. Sebab, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah MA, tingkat penghasilan hakim jauh lebih memadai dan sepadan dengan beban/tanggungjawabnya. Meski hingga kini beberapa hak yang dijanjikan negara seperti tunjangan perumahan dan transportasi belum ditunaikan, namun penghasilan terendah hakim berkisar Rp.10 juta.

Angka penghasilan yang fantastis tersebut mengirim suatu pesan harapan agar hakim mampu membendung godaan materi dan kepentingan lain serta benar-benar menjaga marwah hukum. Namun, kenyataannya kecukupan finansial tidak selalu ekuivalen dengan penurunan indeks persepsi korupsi yang melibatkan hakim. Para pengkhianat hukum yang terdiri dari hakim tuna-integritas itu tetap saja membangun jejaring suap dengan modus dan evolusi rasuah yang semakin canggih. Hukum tetap berlumur bercak noda. Dari najis ringan hingga berat.

Jika demikian, peraturan yang bersifat paripurna sekalipun tidak memiliki pengaruh apapun ketika kultur dan etika penegak hukum dibangun di atas fondasi peradaban perut. Bunyi pemeo bahwa hakim tak boleh mengadili

saat perut keroncongan telah ditafsirkan secara pragmatis dengan mencari celah mempermainkan perkara untuk memenuhi hasrat rakusnya.

Merujuk kepada jumlah hukuman yang dijatuhkan Badan Pengawasan (Bawas) MA sepanjang semester pertama 2013, jabatan hakim lebih dominan memperoleh sanksi ketimbang jabatan lain yang ada di lingkungan peradilan. Dari total 93 hukuman yang dijatuhkan, sebanyak 70 hukuman di antaranya dikenakan kepada hakim. Mulai dari pengadilan tingkat pertama maupun banding. Selebihnya sebanyak delapan hukuman untuk panitera muda, tujuh hukuman untuk panitera/sekretaris, empat untuk panitera pengganti, dua untuk pejabat struktural, satu wakil panitera, dan satu wakil sekretaris. Data ini menjadi cambuk bagi para hakim untuk menjadi panutan dan memastikan putusannya benar-benar mencerminkan keadilan masyarakat.

Penghargaan Putusan Terbaik

Menilik beberapa keputusan yang dijatuhkan kepada hakim-hakim bermasalah belakangan ini, terlihat ada keseriusan dari MA dan KY untuk menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Bahkan tak segan memberhentikan dengan tidak hormat. Tujuannya agar keagungan hukum tidak ternodai praktik tercela oknum pengadil.

PERSPEKTIF


keterampilan profesional dan kepatuhan kepada kaidah ilmu, pembinaan dan sosialisasi kode etik harus mampu membentuk watak hakim yang komit terhadap nilai kebajikan dan kejujuran.

Kejujuran akan menjadi bagian perangkat sistem ketika semua aparat peradilan memaknai kesadaran kolektif sebagai kepercayaan dan perasaan bersama dalam sebuah institusi yang membentuk suatu sistem yang baik. Kesadaran kolektif itu terwujud ketika sumbu-sumbu kesadaran partikular itu bertemu dalam kenyataan empiris.

Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab akademis yang besar dalam mencetak calon penegak hukum berintegritas. Pada diri mereka harus ditanamkan doktrin kepribadian bahwa menjadi hakim atau penegak hukum lainnya bukan untuk mencari kekayaan. Tapi sebagai panggilan dedikasi di bidang hukum. Kita tidak ingin para pengkhianat hukum terus menghisap jiwa keadilan, bukan?

Saat ini putusan hakim terus mendapat sorotan. Mulai dari persoalan salah ketik (clerical error), putusan tidak dapat dilaksanakan, miskin argumentasi hukum hingga putusan yang kering dari rasa keadilan. Kritik terhadap putusan hakim harus direspons positif dengan lebih meningkatkan kualitas putusan, sehingga benar-benar menjadi mahkota yang dihormati dan mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Yahya Harahap dalam diskusi hukum yang diselenggarakan Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI (30/4/2013) menyatakan bahwa putusan hakim adalah putusan yang pertimbangannya dianggap sama dengan pertimbangan Tuhan. Dalam mewujudkan peradilan agung dan berwibawa sejatinya ditopang oleh profesionalitas hakim dalam melahirkan putusan.

Kualitas putusan hakim memiliki makna penting karena selain mencerminkan kepiawaian dan kemampuan hakim dalam memutus perkara, juga menyangkut hak masyarakat luas dalam mengakses keadilan di bidang hukum (baca juga Majalah Peradilan Agama Edisi 1, Mei 2013).

Ciri putusan yang baik bukan sekadar menerapkan undang-undang. Hukum yang bersifat optik perskriptif akan memandang hukum sebagai sistem kaidah yang pengejawantahannya tercerabut dari sendi sosialnya. Hukum yang

dipandang sebagai eksemplar normologi akan menciptakan kemahiran sebagai tukang, yakni ahli-ahli hukum yang mahir menafsirkan dan menerapkan hukum positif (Satjipto Rahardjo, 1977).

Karena itu hakim hendaknya jangan semata-mata memposisikan diri sebagai cerobong undang-undang (la bouche des lois) yang mengunggulkan kepastian hukum melalui pendekatan legalistik formal pada ketentuan undang-undang. Putusan hakim harus mengandung nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia. Aspek keadilan menunjuk kesamaan hak di depan hukum (equality before the law). Penguasa dan rakyat jelata memilik hak akses yang sama terhadap keadilan.

Kejujuran SistemikSemangat menjaga marwah hukum harus dibarengi dengan peningkatan nilai kejujuran berjenjang dari pengadilan tingkat pertama hingga MA. Sebab, muasal mengguritanya korupsi yudisial sejatinya terletak pada degradasi kejujuran.

Karena itu, ke depan proses menjaga keluhuran dan martabat hakim oleh Komisi Yudisial maupun MA perlu memberikan porsi yang besar pada pembentukan integritas dan kejujuran hakim. Proses pembinaan dan pengawasan di samping memberi bekal pengetahuan akademis,

BiodataNama : Achmad Fauzi, S. H.I.Tempat : Sumenep, MaduraTgl Lahir : 03 Agustus 1981Alamat : Jl. Raya Stagen KM 10 RT 2, Kotabaru, Kalsel Pendidikan : S1 Syari’ah, Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.


RidwanDosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN YANG BERSIH DAN

BERMARTABAT

Sebagai sebuah lembaga negara Komisi Yudisial mempunyai tugas dan

tanggung jawab yang sangat berat, karena harus mengawal penegakan hukum melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya terhadap penyelesaian perkara di pengadilan. Diharapkan melalui pengawasan tersebut, lembaga peradilan dan hakim yang menjalankannya memiliki martabat dan dipercaya oleh masyarakat.

Bermartabatnya peradilan, pada hakikatnya akan bergantung pada budaya hukum yang dimiliki oleh manusia (penegak hukum) yang menjalankan hukum itu sendiri, yang pada kenyataannya masih terdapat stigma yang begitu kuat terhadap institusi maupun aparat penegak hukum yang ada di dalamnya. Berkaitan dengan ini Harkristuti Harkrisnowo sebagaimana yang dikutip oleh I Putu Gelgel menyatakan bahwa “ stigma negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia dewasa ini merupakan suatu situasi yang

sangat menyedihkan semua pihak. Hukum di Indonesia seolah telah mencapai titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa, dari dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsistensi dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu”,1

Pandangan yang dilontarkan Harkristuti Harkrisnowo tersebut merupakan isyarat, agar segera terjadi pembenahan di lingkungan institusi penegak hukum, termasuk di dalamnya adalah peningkatan fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap proses penegakan hukum, sehingga hukum dalam pengoperasionalannya mendapatkan legitimasi positif dari seluruh elemen masyarakat.

Untuk mencapai semua itu diperlukan sumber daya manusia yang baik, karena menurut Barda Nawawi Arif bahwa Untuk

1 I Putu Gelgel dalam Muladi, Hak Asasi Manusia; Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, Refika Aditama, 2005:35

mewujudkan kepercayaan itu diperlukan sumber daya manusia (sarjana/penegak hukum) yang baik berkualitas, yakni yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.2

Konsep Ketuhanan dalam Menciptakan Penegak Hukum yang Berwibawa

Untuk menciptakan penegak hukum yang jujur dan bermoral, pada dasarnya tidak dapat dilepaspisahkan dari dimensi ilmu hukum dan dimensi ilmu ketuhanan. Melalui dua dimensi tersebut akan dapat diraih suatu penegakan hukum yang baik, karena dengan mekanisme bekerjanya ilmu hukum dan tuntutan Tuhan yang dilakukan oleh penegak hukum, maka penegakan hukum dengan pendekatan kemunafikan untuk memperoleh imbalan materi yang 2 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008:23

PERSPEKTIF


terlarang untuk dilakukan akan dapat dihindarkan.

Melalui konsep dua dimensi tersebut, para penegak hukum tidak hanya ahli dalam memahami ilmu hukum tapi juga ahli dalam menerapkan hukum secara baik dan benar. Untuk itulah perlu kiranya dalam seleksi calon penegak hukum (baik Hakim maupun Hakim Agung) dilakukan secara selektif dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baik secara formal (kemampuan dalam bidang yuridis) maupun informal sebagai berikut:

Telaah yang mendalam, 1. seberapa besar seorang calon penegak hukum (Hakim maupun Hakim Agung) mengenal Tuhannya, sebagai manifestasi dari nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Telaah yang mendalam, 2. seberapa besar keinginan mewujudkan nilai-nilai ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut dalam pratik penegakan hukum yang kelak akan dijalankannya.

Telaah tersebut menjadi 3. penting, karena hukum harus ditegakkan dengan mendasarkan pada keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam penerapan hukum yang demikian, terdapat dua aspek tanggung jawab yang sangat penting, yaitu tanggung

jawab terhadap manusia dan tanggung jawab terhadap Tuhan.

Apabila dua dimensi tersebut (dimensi ilmu hukum dan ilmu ketuhanan) dijalankan yang kemudian melahirkan dua aspek tanggung jawab, yakni pada manusia dan Tuhan, maka ini merupakan indikasi penegakan hukum yang berkualitas, di mana menurut Barda Nawawi Arief bahwa kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum akan berpengaruh pada kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan.3

Peradilan dan keadilan yang berkualitas merupakan dambaan setiap orang, yang harus secara terus menerus diupayakan sehingga keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya sekedar simbol atau slogan belaka tapi dapat diwujudkan. Untuk menggapai semua itu, diperlukan proses yang benar dalam seleksi penegak hukum (hakim maupun Hakim Agung) dengan penggunaan Konsep yang menekankan pada dimensi ilmu hukum dan ilmu ketuhanan.

Pemaknaan HukumPada hakikatnya hukum bukan hanya serentetan pasal-pasal yang terangkum dalam sebuah undang-undang, karena hukum memiliki dimensi yang sangat luas yang meliputi bentuk tertulis maupun tak tertulis. Oleh karenanya seorang hakim dituntut untuk tidak terjebak

3 Barda Nawawi Arief, op.cit. Hlm. 7.

dalam pandangan yang sempit dalam memaknai hukum.

Tuntutan terhadap hakim agar dapat membuka cakrawala pemahaman terhadap hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini menujukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim tidak hanya terikat terhadap undang-undang tertulis semata-mata.

Kekeliruan yang sangat mendasar ketika hakim terjebak dalam sebuah pemikiran legisme yang hanya menjadikan undang-undang sebagai pijakan, Sutiksno pernah menyatakan bahwa masih adanya anggapan dari para ahli hukum bahwa hukum sebagai sesuatu yang telah tersedia yang tinggal


mempergunakan saja, mereka menyamakan hukum dengan undang-undang. Menurut mereka hukum adalah apa yang diatur oleh undang-undang.4

Pandangan hakim bahwa hukum adalah semata-mata undang-undang tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya, Satjipto Rahardjo dengan sangat gamblang menyatakan bahwa Rusaklah negara hukum kita dan celakalah bangsa kita bila negara hukum sudah direduksi menjadi negara “undang-undang” dan lebih celaka lagi manakala ia kian merosot menjadi “negara prosedur. Apabila negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius dan Indonesia menjadi negara hukum kacangan.54 Sutiksno, Filsafat Hukum (bagian1), Jakarta, Pradnya Paramita, 2002:25 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta. Kompas, 2008:121

KesimpulanSalah satu upaya untuk menciptakan peradilan yang bersih, bermartabat dan dapat dipercaya, merupakan dambaan setiap orang. Komisi Yudisial sebagai lembaga tinggi negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mendorong peradilan yang sehat tersebut, yang tentunya dilakukan melalui fungsi pengawasan.

Guna mendapatkan peradilan yang bersih, dan bermartabat, pada hakikatnya tidak hanya dilakukan dalam proses pengawasan saja, tapi juga melalui proses penyaringan atau seleksi Hakim maupun Hakim Agung. Calon Hakim dan Hakim Agung dituntut harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam memahami dimensi ilmu hukum dan ilmu ketuhanan, sehingga seorang Hakim maupun Hakim Agung dapat secara benar melaksanakan putusan dengan landasan “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penguasaan dimensi ilmu hukum dan ilmu ketuhanan akan mendorong seorang Hakim atau Hakim Agung untuk tidak berfikir secara sempit mengenai hukum, karena hukum bukan semata-mata merupakan rentetan pasal-pasal yang tersusun rapih dalam sebuah undang-undang, melainkan meliputi hukum tak tertulis yang wajib digali, dipahami dan diikuti dengan bermuara pada rasa keadilan

masyarkat. Pemahaman yang luas akan makna hukum merupakan sumbangsih terbesar untuk tidak menempatkan bangsa Indonesia ke dalam negara hukum kacangan.

Daftar PustakaMuladi.2005, Hak Asasi Manusia;Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama.

Nawawi Arief, Barda. 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta, Kencana.

Rahardjo, Satjipto. 2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas.

Sutiksno. 2002, Filsafat Hukum (bagian 1). Jakarta, Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

BiodataNama : Ridwan, SH., MH.Tempat : Bojonegara-SerangTgl Lahir : 3 April 1972Alamat : Link Metro Cendana Blok M24 No. 16 RT 04 RW 02 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon - Banten Pendidikan : S1 Fakultas Hukum UNTIRTA Banten S2 Fakultas Hukum UNDIP Semarang

POTRET


Merengkuh Kisah Pengadilan Agama Kotabaru

Pengadilan Agama Kotabaru

Adnan Faisal Panji

Mendapat stigma sebagai “pengadilan buangan” tidak menyurutkan langkah dan upaya dalam membangun citra pengadilan yang bersih, profesional dan berwibawa. Dengan tekad, dan kemauan yang sungguh-sungguh serta tokoh panutan yang menjadi inspirasi, telah sukses menanamkan nilai-nilai dari semangat reformasi dunia peradilan. Pengadilan Agama (PA) Kotabaru di dalam keterpurukannya justru menumbuhkan sayap, menuai prestasi dan penghargaan dari USAID secara berturut-turut dari tahun 2010 hingga 2012. Sejalan dengan itu, akankah stigma “pengadilan buangan” telah berubah tuntas menjadi “pengadilan tujuan?”

Stigma Pengadilan Buangan

Ada beberapa fakta yang unik terjadi pada PA Kotabaru disebut

sebagai “Pengadilan Buangan”, dalam hal “buangan” diartikan karena lokasinya yang begitu sulit dijangkau berada di Pulau Laut, Kalimantan Selatan dan ungkapan miring yang menyatakan bahwasannya tidak akan ada pegawai ataupun pejabat yang dimutasi kesana bila melalui proses yang “wajar.” Benarkah seperti itu? Atau hanyalah sekedar sentiment negative saja?

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�A

DN

AN


Menurut penuturan Ketua PA Kotabaru, Bakhtiar yang telah 5 tahun menjabat disana dimulai pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa, para pegawai dan pejabat yang lebih dahulu bekerja di sana memiliki budaya kerja dan paradigma yang kontradiktif dengan dirinya. “Paradigma mereka merasa orang buangan, sehingga kinerja mereka cenderung kurang baik”, kenang Bakhtiar.

Hal ini yang menjadi tantangan bagi dirinya untuk sedikit demi sedikit dalam tiap kesempatan dirinya tak pernah lelah dalam mengajak untuk merubah paradigma tersebut, namun masih sulit dilakukan di masa itu, hingga pada suatu ketika angin perubahan terjadi.

Sebuah mutasi SDM yang besar terjadi dalam instansi ini, pasalnya ada daerah pemekaran dari Kotabaru sehingga munculah Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tanggal 24 Februari 2011 berdirilah PA Batu Licin yang membutuhkan banyak SDM baru yang direkrut sebagian besar dari PA Kotabaru. Hal tersebut berimbas pada pergantian SDM di PA Kotabaru di tahun 2011, di mana SDM lama digantikan dengan SDM yang baru menyebabkan budaya kerja barupun terbentuk seiring waktu berjalan.

Sedikit bila ditilik dari sisi geografisnya, Pulau Laut dan Pulau Kalimantan terpisahkan oleh Selat Makassar, landscape dari keseluruhan Pulau Laut

terdiri dari gunung, sungai, dan rawa-rawa, sehingga dapat dibayangkan kesulitan yang ada saat menapaktilasi kota yang berada di kepulauan itu apabila infrastruktur jalannya tidak memadai.

Menurut pengakuan H. Sabrawi, Juru Sita Pengadilan yang telah bertugas selama hampir 14 tahun di sana mengatakan bahwa kesulitan terbesar saat menjalankan tugas seperti melaksanakan pemanggilan persidangan ataupun menyampaikan dokumen-dokumen penting terkait pengadilan kepada masyarakat, datang dari kondisi alamnya seperti dari besar laut jawa yang menghempas pesisiran pulau dan air pasang baik yang mengalir dari Gunung Bamega, maupun Laut Jawa senantiasa menutupi infrastruktur jalan. Kondisi seperti itu yang menyebabkan Sabrawi kewalahan menghadapi medan di lapangan.

Akses menuju Pulau Laut apabila menggunakan transportasi darat, memakan waktu hampir 11 jam dari kota Banjarmasin, terhitung perjalanan menyeberang Selat Makassar menggunakan kapal ferry. Sebelumnya di tahun 2010 kebawah penerbangan hanya terjadi satu kali dalam sehari dan bila cuaca buruk, hujan lebat dan berawan, penerbangan pun beresiko tinggi.

Fakta lain adalah, pegawai atau pejabat yang dimutasikan ke Kotabaru hanya bertahan sebentar, karena lokasinya yang

sangat terpencil dan nyaris terisolasi dari peradaban, dan dari kesaksian beberapa narasumber yang ditemui di sana, mereka yang datang (pegawai yang dimutasi) kadang bertahan hanya 1 tahun paling lama, bisa 6 bulan sudah pindah, bahkan ada yang 1 bulan baru menginjak PA Kotabaru sudah minta dimutasi.

Dapat dimaklumi karena kondisi PA Kotabaru sebelum menempati gedung yang baru saat ini, kerap menghadapi kendala antara lain banjir yang menggenangi jalan masuk hingga ke dalam ruang pengadilan, ukuran gedung yang sangat kecil hingga pegawainya saling berdesak-desakan, sampai dengan biaya hidup yang relatif mahal di negeri kepulauan ini. Apabila datang banjir maka hewan-hewan reptil seperti biawak, ular berbisa, dan hewan melata lain turut tergenang dan acapkali memasuki ruang pengadilan.

Adapun sisi baiknya bila dilihat dari jumlah perkara perdata yang masuk dalam kurun waktu setahun hanya berkisar sekitar 700 perkara yang mayoritas terdiri dari kasus perceraian, pernikahan dan harta waris. Dari sisi sosial kemasyarakatannya yang cenderung lebih mengutamakan kekeluargaan dan kebersamaan sehingga suasana yang jauh lebih aman dan kondusif dirasakan oleh hakim yang bertugas di sana. Adapun peluang bisnis yang ada di Kotabaru sangat besar, sebut saja bila dilihat sumber alamnya yang kaya akan batu bara, batu batako,

POTRET


pasir, karang laut dan obyek wisata yang jarang terjamah merupakan potensi besar yang dapat ditemukan disana, dan wisata alam seperti pantai yang indah, air terjun pegunungan dan pemandian air hangat.

Perubahan Stigma PengadilanMerubah paradigma tidak semudah bicara, tidak segampang membalikkan telapak tangan, seperti pepatah mengatakan “Saat menghadapi kesulitan, beberapa orang tumbuh sayap, sedang yang lain mencari tongkat penyangga”, (Eds. Harold W. Ruoff). Mungkin pepatah itulah yang sesuai dengan PA Kotabaru. Sayap yang tumbuh dari instansi ini adalah berkat kerjakeras mereka yang berjuang di sana merubah stigma yang ada dan membangun citra dengan sisa-sisa semangat yang ada, secara berturut-turut sejak tahun 2010, 2011, dan tahun 2012 PA Kotabaru menyabet penghargaan demi penghargaan.

Menurut Ade Firman Fathony, semua diawali dengan kesederhanaan semata hingga akhirnya menjadi kerjasama yang erat antar pegawai dan pejabat yang bertugas di sini. “Semua berawal dari kesederhanaan, dari apa yang kita kerjakan secara bersama-sama, secara rutin dan berkesinambungan dan tentunya atas ketauladanan dari seorang pimpinan”, terang Pak Ade di awal pembicaraan.

“Sejak semula kita ditempatkan di sini awalnya kita sempat bingung

karena kita berada di tempat yang benar-benar terpencil, bahkan saat dicari di google map hampir tidak dapat terdeteksi keberadaannya, untuk itulah kita mulai berfikir bagaimana caranya agar kita dapat bekerja baik, tertib, cepat dan efisien sekaligus dapat berinteraksi secara on-line, agar semua pihak tau keberadaan kita di sini, sesederhana itu”, kenang ayah 1 anak ini.

“Namun semua yang kita kerjakan tidak sia-sia, berawal di tahun 2010 kita mendapatkan Peringkat 16 terbaik dalam Penilaian Website Peradilan Agama seluruh Indonesia oleh NLRP (National Legal Reform), berlanjut di tahun 2011 mendapat peringkat pertama terbaik dalam bidang Pengelolaan Website untuk Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (Religious Court Award, Juni 2011), sekaligus menduduki peringkat 10 Terbaik dalam Penilaian Website Peradilan Agama seluruh Indonesia oleh NLRP”, lanjut Ade.

Masih di tahun 2011, PA Kotabaru mendapat peringkat Ketiga dalam Bidang Pelayanan Publik dan Meja Informasi (Oktober 2011) untuk Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Di Tahun 2012 PA Kotabaru merupakan satu-satunya Pengadilan Agama di bawah Dirjen Badilag yang masuk nominasi Pilot Project Otomatisasi Perkara dalam proyek Changes for Justice (C4J) USAID (Februari 2012), yang ditindak lanjuti dengan

Pelaksanaan Verifikasi Validitas Survei dan Penentuan Pengadilan Percontohan oleh Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI Atja Sandjaja, SH dan Tim USAID di Kotabaru (April 2012).

Hasil dari kajian Tim USAID berdasarkan validasi tersebut, maka pada satu momen yang menentukan, Ketua dan Pansek PA Kotabaru mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi Sistem Manajemen Informasi Perkara kerjasama MA dengan USAID-Changes for Justice Project (C4J) sebagai implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 MA RI yang menetapkan arahan pembaruan manajemen perkara, di mana salah satu agenda utamanya mengenai modernisasi manajemen perkara. (Maret 2012).

Tentang Sosok PanutanAda ritual unik yang dilakukan tiap pagi oleh seorang Ketua PA Kotabaru, Bakhtiar, yang telah menjabat selama 5 tahun di sana. Setiap hari begitu datang ke kantor dirinya tak pernah luput untuk selalu berkeliling kantor bersalaman dan menyapa anak buahnya, hal itu dikerjakan untuk membangun silaturahmi yang berkesinambungan, keakraban, kekeluargaan dan hubungan emosional yang baik antar atasan dan bawahan.

Menurut penuturan Achmad Fauzi, salah satu Hakim yang telah 3.5 tahun berada di bawah kepemimpinan beliau, dirinya mengungkapkan jika PA ini bukan


dipimpin oleh Bakhtiar mungkin belum tentu menjadi seperti ini. Pasalnya belum tentu semua pimpinan mau melakukan ritual pagi seperti yang dilakukan oleh Bakhtiar, di samping itu Bakhtiar dalam pandangannya merupakan sosok pimpinan yang mengayomi anak buahnya, berdedikasi dan berintegritas tinggi.

Banyak pelajaran dari Bakhtiar yang dapat ditiru seperti, dirinya tidak pernah mengeluh dengan tugas yang diberikan kepadanya dan apabila ada seorang karyawan/pegawai yang berperilaku buruk, dia tidak pernah membencinya. “Dia tidak pernah membenci karyawan yang berperilaku buruk, yang dibencinya adalah perilakunya, bukan personalnya. Kita harus dapat memisahkan sifat buruknya dengan individunya”, tandas Fauzi mengakhiri ceritanya.

Selama 5 tahun kepemimpinan Bakhtiar beberapa hal penting menjadi catatan, terkait dengan pembenahan mekanisme pengadilan dalam PA Kotabaru, dimulai pembenahan sistem otomasi peradilan, pelayanan

publik, pembenahan mekanisme dalam nomor antrian perkara yang sempat melenceng, sisa uang panjar yang tidak kembali kepada masyarakat, hingga percobaan suap yang dilakukan oleh pihak berperkara, telah dibenahi secara perlahan dan telah sampai pada tahap yang membanggakan, hal tersebut bisa dipantau dari situs resmi PA Kotabaru, dan hal ini pula yang merubah PA buangan itu menjadi PA tujuan, di mana PA lain datang untuk melakukan studi banding terkait dengan sistem otomasi peradilan dan pelayanan publiknya.

Kilas balik Kerapatan QadhiSedikit kita melihat kilas balik PA Kotabaru, menurut sumber yang didapat di Situs PA Kotabaru, dituliskan bahwa: dahulu pada zaman pemerintahan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808, PA kotabaru masih tergabung dalam Kerapatan Qadhi Besar. Kerapatan Qadhi Besar merupakan sebutan bagi Pengadilan Tingkat Banding

saat ini sedangkan Kerapatan Qadhi Kecil merupakan sebutan bagi Pengadilan Tingkat Pertama, sementara dasar pembentukannya pada saat itu tercantum dalam Staatsblaad (lembaran negara) tahun 1937 Nomor 638 dan 639.

Di masa kolonial Belanda, Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang masa itu, menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum PTA Banjarmasin, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya.

Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. (Himpunan Peraturan Perundang-undangan pembentukan PA se-Indonesia, 2002: 91-93) namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan PA di luar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan sekaligus dijadikan dasar pembentukan pengadilan agama Kotabaru.

Meskipun demikian, PA Kotabaru saat itu masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�

AD

NA

N

Sistem Informasi Peradilan PA Kotabaru.

POTRET


Tantangan terbesar pria kelahiran Banjarmasin

ini adalah menasehatkan kebaikan dan mencontohkan ketauladanannya di setiap kesempatan rapat dan pertemuan. Dirinya membawa misi khusus yaitu mengubah stigma dari pengadilan buangan menjadi pengadilan tujuan.

Seperti gayung bersambut, usaha yang dilakukannya membuahkan hasil yang manis, sebagai bukti yang tak terbantahkan PA Kotabaru di tahun 2012, disambangi oleh Ketua Muda Perdata MA, H. Atja Sondjaja didampingi oleh Tim United States Agency for International Development (USAID), melakukan validasi terhadap pengelolaan Situs yang dikelola oleh PA Kotabaru sekaligus

Mahkamah Syari’ah Propinsi (PAMAP) Banjarmasin di kala itu yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalsel, sehingga PA Kotabaru masih berada dalam yurisdiksi PTA Samarinda. Pada saat itu penempatan masih terasa janggal karena di satu kota terdapat dua peradilan banding yang sejenis, sehingga persoalan kedudukan PAMAP diselesaikan dengan dibentuknya PTA Samarinda, Pontianak, dan Palangkaraya yang berdiri sendiri. Hal itu

dipertegas dengan Keputusan Menteri Agama No 16 Tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk provinsi Kaltim dan Kalteng, maka PA Kotabaru otomatis menjadi bagian dari PTA Banjarmasin karena Kotabaru yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA Samarinda.

Untuk sebutan Kerapatan Qadhi untuk tingkat pertama dan Kerapatan Qadhi Besar

untuk tingkat banding, terus berlangsung sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1980 tentang penyeragaman nama Peradilan Agama. Sementara pemindahan yurisdiksi PA Kotabaru yang dibentuk berdasarkan PP 45 Tahun 1957 dari Wilayah PTA Samarinda ke Wilayah PTA Banjarmasin, terjadi pada tahun 1990, sebagai realisasi dari disahkannya UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Misi Khusus Membangun PA Tujuan

BakhtiarKetua Pengadilan Agama Kotabaru

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�A

DN

AN

bahwa misi khususnya kini telah berada dalam genggaman, namun perihal penghargaan demi penghargaan yang didapat secara berturut-turut sejak tahun 2010, 2011, dan 2012.

Pria yang memiliki 3 orang anak ini lahir di Banjarmasin, 05 Nopember 1959 silam. Karirnya dimulai tak lain saat dirinya mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di PA Kotabaru pada tahun 1987 dan 2 tahun kemudian pada tanggal 2 Februari 1989 dirinya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di PA Kotabaru.

Sempat bertugas sebagai Panitera Pengganti di PA Martapura terhitung sejak 1 Mei 1990, dan diangkat menjadi Hakim pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya dipromosikan sebagai Hakim di PA Banjarmasin pada tanggal 1 agustus 2001 dan diangkat menjadi wakil ketua PA Marahaban di tahun 2005, dan tahun 2008 hingga sekarang dirinya diangkat menjadi Ketua PA Kotabaru.

pelayanan publik dan Meja Informasinya, karena mendapat bobot penilaian yang tinggi dan mendapat pemeringkatan secara berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2012.

Berdasarkan validasi tersebut PA Kotabaru ditunjuk menjadi Pilot Project Otomatisasi Perkara dalam proyek Changes for Justice (C4J) USAID (Februari 2012). Sungguh hal yang sangat membanggakan

LAPORAN KHUSUS


Jangan Biarkan KY Sendirian

Meski Komisi Yudisial (KY) sudah delapan tahun berdiri, kasus hakim bermasalah di negeri ini seperti tidak pernah kehabisan daya untuk memperbanyak diri. Dalam pemberitaan di Merdeka.com pada Selasa, 17 September 2013, tercatat, KY telah menerima sebanyak 1.071 laporan hakim bermasalah dari seluruh Tanah Air. Sebagian besar hakim yang dilaporkan tersangkut kasus penyuapan dan menyalahi prosedur berita acara.

Arif Budiman

Sebut saja, dugaan pelanggaran kode etik dan prosedur berita

acara yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menangani permohonan Peninjauan Kembali

(PK) terpidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sudjiono Timan melalui istrinya. Sidang PK berujung pada putusan batalnya vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman

15 tahun penjara dan denda Rp 369 miliar untuk Sudjiono. Sebelumnya, dalam putusan kasasi, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ini dinyatakan terbukti


LAPORAN KHUSUS


melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara Rp 2,2 triliun. Permohonan PK yang diproses oleh Majelis PK yang dipimpin oleh Suhadi dengan hakim anggota Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya ini, diduga melanggar prosedur karena saat persidangan Sudjiono tidak hadir dan berstatus buron.

Banyak pihak protes dengan bersuara di media. Sebagian

Natosmal Oemar, dengan yakin berpendapat, PK yang diajukan oleh istri Sudjiono selaku ahli waris tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum.

Lebih lanjut, Erwin menerangkan, dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP dijelaskan, pengajuan PK hanya dapat dilakukan oleh terpidana atau pun ahli warisnya. Sedangkan, istri Sudjiono belum dapat dikatakan sebagai ahli waris, karena suaminya masih

Kiranya tak perlu membahas kasus hakim bermasalah satu per satu. Satu contoh kasus ini, dapat ditarik ke muara pertanyaan, bagaimana putusan PK yang kontroversial ini dapat muncul, padahal ada lembaga KY yang berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Bisa dibayangkan, jika putusan PK tersebut terbukti cacat prosedur, maka tidak akan menjadi kenyataan jika KY, yang telah berdiri selama delapan

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/ K

US

�

Konferensi Pers Laporan Pengaduan PK Sudjiono Timan.

besar menilai putusan PK tersebut mencoreng muka lembaga peradilan di negeri ini dan menciderai niat luhur para hakim untuk memberantas korupsi. Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), sebuah lembaga kajian yang lahir untuk mendorong dan memperkuat proses perubahan hukum yang telah berjalan, Erwin

hidup lebih lebih berstatus buron. Di sekitar Erwin, banyak juga pihak yang berang dan kecewa, seperti Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, yang memutus kasasi Sudjiono, dan berbagai lembaga sipil pemantau hukum, karena PK yang mereka pandang melanggar hukum acara nyatanya masih dapat diputuskan.

tahun, berhasil membentuk perilaku hakim menjadi terhormat dan memiliki keluhuran martabat.

Komisi Yudisial dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjalankan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,


Busyro Muqqoddas, dengan berani mengatakan bahwa penanganan kasus-kasus korupsi secara sistemik ditangani oleh para mafia hukum.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/ T

S

�

Busyro MuqoddasWakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pasal 20 ayat (1) menyatakan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.

Lolosnya PK Sudjiono Timan dan banyaknya laporan hakim bermasalah dari seluruh penjuru tanah air, menimbulkan kecurigaan yang berdasar, bahwa tugas yang diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (1) a belum dijalankan secara optimal oleh KY. Jika hanya Pasal 20 ayat (1) b dan c saja yang dijalankan dengan baik, maka tugas KY dapat dikatakan sejenis Pemadam Kebakaran, bereaksi hanya ketika api sudah terlanjur melalap apapun yang ada dalam pelukannya, bukan mencegah kebakaran terjadi.

Pemadam kebakaran hanya mampu menahan agar kobaran api tak meluas, dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan permanen yang

terlanjur dibuat oleh kobaran api. Contohnya, apa yang bisa dilakukan oleh KY terhadap putusan PK Sudjiono Timan? Paling jauh adalah memberikan usulan penjatuhan sanksi terhadap Majelis Hakim PK Sudjiono yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA, sedangkan Sudjiono tetap dapat melenggang bebas karena, sepemahaman penulis, tak ada prosedur hukum yang dapat membatalkan putusan PK.

Dalam laman situs politik Indonesia, 3 Maret 2010, Ketua KY tahun 2005-2010, Busyro Muqqoddas, dengan berani mengatakan bahwa penanganan kasus-kasus korupsi secara sistemik ditangani oleh para mafia hukum. Indikasi adanya cengkeraman markus pajak itu, antara lain bisa dilihat dari berkas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), dalam kasus dengan terdakwa Gayus Tambunan.

Menurut Busyro, tuntutan 1 tahun penjara, dengan masa percobaan 1 tahun kepada terpidana kasus korupsi pajak itu, aneh dan tidak serius. Untuk melawan mafia peradilan yang bekerja secara sistematik itu, Busyro mengajak aparat hukum lainnya untuk bersinergi. Menurut Busyro, mafia peradilan bekerja secara sinergis dengan ikatan yang kuat. Oleh sebab itu, setiap lembaga negara yang berwenang mengusutnya pun harus bekerja dengan cara yang sama.

Hal yang diungkapkan Busyro terlihat sudah tertuang dalam Pasal 20 Ayat (3) dan (4) Undang-undang No 18 Tahun 2011; Ayat (3) dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim; Ayat

LAPORAN KHUSUS


(4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Saat ini, sinergitas antara KY dengan aparat hukum dan peradilan lainnya terlihat makin dibutuhkan. Terlebih, KY yang memiliki tugas untuk secara objektif melakukan pengawasan terhadap pemegang kekuasaan kehakiman (external auditor), tak terbukti bersih dari kepentingan. Objektivitas KY dipertanyakan setelah terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan komisioner KY, Irawady Joenoes, belum lagi pemilihan hakim agung yang rawan penyuapan. Selain itu, wewenang KY juga terbatas dan tidak berposisi sebagai penentu keputusan.

Namun, penulis berpendapat, hal yang perlu juga diperhatikan, bukan hanya mengupayakan suatu sistem yang dapat menunjukkan bukti perilaku hakim yang tengah menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya sendiri. Tetapi juga mengupayakan suatu sistem yang dapat menekan potensi pelanggaran dilakukan oleh hakim.

Terkait hal ini, penulis sepakat dengan pernyataan yang disampaikan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrohman Syahuri, disela-sela pelantikan Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Diskusi Publik “Penguatan Civil Society dalam

Pemantauan dan Pengawasan Peradilan” di Ruang Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Kamis (19/9), dan dituliskan dalam laman situs KY.

Dalam kesempatan tersebut, Taufiqurrohman menyatakan, untuk mewujudkan peradilan bersih, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan bantuan dan peran dari elemen civil society, termasuk perguruan tinggi. Ketimbang menganggap sebagai lembaga yang berwenang memberikan gelar akademis, penulis lebih menganggap perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan.

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim hanya dapat dimulai sejak calon

hakim menempuh pendidikan. Metode pembelajaran, materi belajar, model evaluasi belajar, biaya menempuh pendidikan, kualitas pendidik, akan sangat berpengaruh pada pembentukan pandangan dan tujuan hidup peserta didik.

Evaluasi pembelajaran dengan model tes tulis, akan mereduksi dorongan peserta didik untuk memahami materi secara komprehensif. Karena, tes tulis memberikan celah bagi peserta didik untuk sekedar memahami materi yang diujikan.

Biaya pendidikan yang mahal, dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong peserta didik untuk menetapkan standar bayaran ketika menerapkan keahliannya yang didapatkan dari bangku kuliah. Kualitas pendidik yang rendah, diartikan penulis sebagai pendidik yang tidak dapat memberikan tauladan nilai-nilai baik yang harus diterapkan dalam lembaga peradilan.

Karena, dosen seringkali hanya menganggap dirinya sebagai pekerja yang berkewajiban memberi informasi atau materi dalam teks yang sudah disiapkan, bukan membentuk pribadi anak didik agar memiliki kehormatan dan martabat yang luhur. Kiranya, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas menyokong kualitas pendidikan para calon-calon hakimnya.

Saat ini, sinergitas antara KY dengan aparat hukum dan peradilan lainnya terlihat makin dibutuhkan. Terlebih, KY yang memiliki tugas untuk secara objektif melakukan pengawasan terhadap pemegang kekuasaan kehakiman (external auditor ),

LEBIH DEKAT


Arif Budiman & Adnan F Panji

Danang Wijayanto

I Have a Dream“Saya punya mimpi, mimpi bahwa negara kita bisa mencapai apa yang kita sebut Indonesia Berperadilan Bersih, di mana semua orang merasa terlindungi secara hukum, saat di mana hukum tidak lagi memandang siapapun.

Semua sama di mata hukum, dan saya yakin mimpi itu bisa terwujud,” papar

Danang Wijayanto mengawali cerita.

Tenang, kalem dan berpembawaan hangat adalah kesan pertama yang bisa kita tangkap dari pria berkacamata minus ini. Di mata para karyawan

Komisi Yudisial Danang dikenal sebagai pribadi yang tegas,lugas dan sangat teguh memegang pendiriannya. Mungkin karena sifatnya yang sedikit kaku itulah, sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Danang menduduki jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.”Kalo mau awasin hakim, setidaknya

kita musti berkomitmen pada diri kita sendiri, bahwa kita bersih,” begitu pesan beliau senantiasa mengingatkan jawatannya.

Pencapaian Danang Wijayanto sampai menduduki posisi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial saat ini mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pria lulusan STAN yang dikenal



LEBIH DEKAT

Komnas HAM Masduki Ahmad dan Dadang Kamal Anshori dari Sekretariat Kabinet.

Pria yang menghabiskan masa kecil dan remajanya di kota pelajar Yogyakarta ini tidak pernah bercita-cita terlalu tinggi, pelajaran hidup yang diterima dari kedua orang tuanya tentang kesederhanaan dan kejujuran membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang apa adanya. Hal ini tercermin dari kebiasaannya yang tidak berubah, meski sudah menduduki jabatan strategis, namun ia tetap saja naik commuter line untuk bisa sampai di kantornya di Kramat Raya. “ Jika semua orang sadar betapa transportasi umum itu bisa mengurangi kemacetan, saya rasa kita semua akan merasakan dampaknya,” tegas sulung tiga bersaudara ini.

tenang ini menceritakan bahwa sebenarnya ia tidak begitu berambisi untuk menduduki jabatan strategis tersebut. “ Hal ini bermula ketika pak Muzayyin ( Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial incumbent Muzayyin Mahbub) mundur dari posisinya di Komisi Yudisial. Beliau telah mendaftarkan diri sebagai calon legislator dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Pemilu 2014,” ujar Danang.

Muzayyin yang resmi meninggalkan jabatannya mulai 1 April 2013 tersebut mau tak mau membuat jajaran kesekjenan untuk segera melakukan pemilihan Sekretaris Jenderal yang baru.” Ini mendesak untuk dilakukan, karena beberapa pekerjaan tertunda jika tidak ada Sekretaris Jenderal yang definitif,” kenang Danang.

Setelah melalui serangkaian tes tertulis dan wawancara serta penilaian akhir oleh TPA di pihak Pemerintah, akhirnya Danang terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial menyisihkan 4 (empat) nama yang juga ikut seleksi, masing-masing 2 (dua) dari internal Komisi Yudisial dan 2 (dua) dari luar Komisi Yudisial, yakni dari Komnas HAM dan Sekretariat Kabinet.

Sekedar informasi, seleksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tersebut sebelumnya diikuti oleh lima kandidat. Mereka terdiri dari tiga calon dari internal Komisi Yudisial dan dua calon eksternal, yakni Sekjen

Danang muda yang memulai karirnya pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara yang merupakan cikal bakal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dikenal sebagai pimpinan yang suka mendengarkan aspirasi dari para bawahannya. “Saya sangat terbuka dengan dialog, tentunya dialog yang membangun dan jujur, saya terinspirasi oleh para Bankir profesional yang akhirnya terjun menangani institusi-institusi plat merah, seperti Perusahaan Gas Negara, dan PT. PAL Indonesia.

Inspirasi tentang kemanajemenan didapatkannya dari Ignasius Johan (Direktur Utama PT. Kereta Api), Kalau kita lihat sekarang Kereta Api contohnya, dulu kalau kita ingin naik kereta api, kita pasti membayangkan suasana yang semrawut, acak-acakan dan sangat tidak nyaman, sehingga kita malas naik kereta api. Namun sekarang jika kita menginjakkan kaki ke stasiun, pasti kita menangkap kesan bersih,rapi tidak ada lagi pedagang kaki lima di sana sini yang mengganggu. Jumlah masyarakat yang menggunakan jasa kereta api pun meningkat tajam sejak manajemen dibenahi,” tambahnya.

Menurutnya lagi, mengutip ucapan Suwarsono Muhammad yang mengibaratkan Komisi Yudisial itu seperti bayi bongsor yang baru lahir namun langsung bisa berlari. Beberapa kewenangan besar yang didapatnya melalui

Pria yang menghabiskan masa kecil dan remajanya di kota pelajar Yogyakarta ini tidak pernah bercita-cita terlalu tinggi, pelajaran hidup yang diterima dari kedua orang tuanya tentang kesederhanaan dan kejujuran membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang apa adanya.


amanat undang-undang dasar menjadikan tantangan organisasi ke depan. “Dengan jumlah hakim yang kurang lebih 8000 dan tersebar di seluruh pelosok nusantara, sedangkan Komisi Yudisial hanya ada di Jakarta, saya punya mimpi besar bahwa KY harus diperkuat dari sisi IT dan Database yang terintegrasi dengan baik, hal ini diperlukan untuk menuju keteraturan yang berdampak pada tercapainya tujuan lembaga,” tegas pria penikmat segala jenis musik ini.

“Untuk mendapatkan visi yang yang jelas, kita mesti punya fondasi yang kuat yang tergambar dari renstra (rencana strategis). Karena dari situlah dituangkan asalnya mimpi-mimpi kita, lalu Renstra itu kita sepakati dan taati bersama, dan Renstra itulah yang akan menjadi panduan kita dalam mengarungi bahtera perjalanan organisasi ini,” ujarnya semangat.

tujuan lembaga Komisi Yudisial ke depannya nanti. “Semua orang boleh bermimpi, karena dengan mimpi itu kita akan memiliki spirit untuk bisa mewujudkan tujuan kita”, tambah Danang.

Danang yang memiliki background akuntan merasa bahwa tugas dia sekarang di lembaga hukum tidak menyulitkan dia walaupun latar belakang dia yang bukan dari sarjana hukum. “Tugas saya di sini adalah lebih ke manajerial, bagaimana menjadikan segala sesuatu sesuai dengan tugas dan fungsinya, jadi latar belakang saya tidak begitu menjadi masalah, yang penting saya ingin Komisi Yudisial menjadi organisasi yang profesional dan bisa mewujudkan tugas mulianya,menegakkan keluhuran martabat dan profesionalitas para hakim,” Amin ujarnya mengakhiri pembicaraan. I have a dream.

Danang juga menekankan perihal pentingnya keteraturan dan ketertiban dalam lingkup kerja Komisi Yudisial, untuk itu dirinya juga berpendapat pentingnya melengkapi pejabat dan pegawai Komisi Yudisial dengan pedoman peraturan serta prosedur kerja yang baku. “Dengan adanya peraturan baku dan prosedur yang mengikat serta dipatuhi bersama, dengan demikian akan terciptalah budaya kerja yang baik di lingkungan kerja Komisi Yudisial”, ujar pria asal Yogya ini.

Langkah Danang mungkin masih jauh mengingat masih mudanya masa kerja dia sebagai seorang pemimpin di lembaga pengawas peradilan ini. Namun dirinya tetap optimis mewujudkan mimpi yang disebutkan di awal tadi untuk itu, Danang berharap jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Anggota Komisi Yudisial juga memiliki mimpi yang sama, terkait arah dan

Pelantikan Danang Wijayanto sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/ K

US

�

TERKINI


Arif Budiman

Komisi Yudisial (mungkin) Berwenang (lagi) Awasi Hakim MK

Kita mungkin ingat bagaimana 31 hakim agung mengajukan judicial review atas UU. No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka di Gedung MK, Rabu (23/8/2006) di Jakarta. Mahkamah Konstitusi waktu itu memutuskan menerima sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial yang diajukan 31 hakim agung.

Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Yudisial tak berwenang

mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi karena Undang-Undang Komisi Yudisial dianggap belum sempurna. Mahkamah Konstitusi

berpendapat segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menimbulkan ketidakpastian

hukum, Jimly Asshiddiqie Ketua Mahkamah Konstitusi kala itu membacakan putusannya di gedung Mahkamah Konstitusi.

Putusan ini dicapai dalam rapat musyawarah hakim yang dihadiri sembilan hakim konstitusi yang menghasilkan keputusan bulat, tanpa dissenting opinion.

Namun kasus dugaan suap yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar seakan merubah arah konstitusi ke depannya. Akibat kejadian tersebut banyak kalangan menilai sudah saatnya hakim MK lebih jumawa untuk mau diawasi.

Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) M Fajrul Falaakh berpendapat, perlu dikondisikan kembali fungsi Komisi Yudisial (KY) untuk bisa mengawasi para hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Merujuk pada kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar, penyuapan di dalam tubuh lembaga itu amat berpeluang kembali terjadi karena tidak ada mekanisme pengawasan eksternal.

Menurut Fajrul, kasus hukum yang menimpa Akil Mochtar bila dipandang dari aspek hukum pidana merupakan urusan


Dia juga menyatakan rasa syukurnya karena kasus tercela itu bisa terungkap sekarang bukan pada saat Pemilu mendatang. “Saya tidak bayangkan bila kasus tertangkap tangan terjadi pada Pemilu 2014. Negara ini pasti akan chaos,” katanya.

Menurut Refly, kasus Akil Mochtar mesti dipakai sebagai momentum untuk pembenahan dan pembersihan MK. “Jangan toleransi sekecil apapun kanker korupsi dan suap di MK. Saya berharap MK tidak resisten,” tegasnya.

Juru bicara KY Asep Rahmat Fajar menambahkan, ketika Agustus 2006 MK melalui putusannya membatalkan kewenangan KY untuk mengawasi hakim-hakim MK maka sejak saat itu KY menyingkirkan semangat untuk mengawasi hakim konstitusi. Kendati begitu, tuturnya, tetap ada laporan yang masuk ke KY yang isinya mengarah kepada MK. “Saat Mahfud MD menjadi ketua

“Tidak perlu menunggu ruangan terbakar untuk mengingatkan jangan bermain korek api,” ucap Fajrul mengibaratkan amat pentingnya pengawasan terhadap MK.

dan tanggung jawab pribadi. “Tapi dilihat dari segi sistem adalah tidak adanya mekanisme pengawasan oleh institusi di luar MK,” imbuhnya. ,kasus serupa bisa kembali terjadi apabila tidak ada instrumen serta institusi eksternal yang memiliki kewenangan untuk mengontrol MK.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan itu, Fajrul sempat mempertanyakan putusan MK pada 2006 yang membatalkan frasa mengenai kewenangan KY untuk mengawasi hakim-hakim MK. “Ketika MK membatalkan peran KY berarti MK mendudukkan diri di atas konstitusi,” tukas Fajrul yang juga ahli hukum tata negara. Dengan kejadian aktual yang mengena pada Akil Mochtar yang menyatakan mundur sebagai ketua MK, lanjutnya, maka amat beralasan urgensi fungsi pengawasan yang dijalankan oleh lembaga di luar badan peradilan penjaga konstitusi itu.

“Tidak perlu menunggu ruangan terbakar untuk mengingatkan jangan bermain korek api,” ucap Fajrul mengibaratkan amat pentingnya pengawasan terhadap MK.

Sementara itu Refly Harun yang pernah melontarkan sinyalemen adanya permainan uang di tubuh MK mengaku gembira dengan terbongkarnya kasus dugaan suap di lembaga itu. “Karena tiga tahun lalu saya ungkapkan sesuatu yang oleh sebagian orang tidak percaya. Sejak itu, saya dijadikan musuh bersama oleh MK,” ungkapnya.

MK, kami pernah meneruskan beberapa laporan tersebut. Salah satu dari laporan tersebut mengenai sengketa Pilkada,” tuturnya.

Dia mengemukakan, persoalan serius adalah bagaimana mengawasi tanggung jawab etika hakim-hakim MK. “Padahal, bertemu dengan salah satu pihak yang berperkara saja, itu sudah termasuk pelanggaran etika. Jadi, bagaimana kita mengawasi etika hakim MK secara berkesinambungan,” katanya.

Menanggapi munculnya aspirasi di berbagai kalangan agar KY diberikan kewenangan mengawasi etika hakim-hakim MK, Asep menyatakan, komisinya akan siap sepanjang ada legitimasi kuat guna memberikan tanggung jawab lebih kepada KY. “Bila ditanya, tentu KY siap (mengawasi hakim MK),” tandasnya. Seakan tidak mau kecolongan lagi Presiden SBY mengatakan, pemerintah akan segera membuat perpu tentang pengawasan dan rekrutmen hakim MK, menyusul penangkapan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan kasus suap. Desakan senada disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Komisi III, Gede Pasek Suardika, di acara yang sama. Menurut politikus dari Fraksi Partai Demokrat itu, semua lembaga negara harus bisa diawasi. “DPR suka mengkritisi tentang MK, putusannya juga dinilai tidak adil hingga nyawa orang melayang

TERKINI


setelah pemilihan kepala daerah,” ujar Gede Pasek. Namun Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK), rupanya tak didukung oleh Hakim Konstitusi Harjono.

Menurut Harjono Saat pembentukan Komisi Yudisial, katanya, pengawasan terhadap MK sempat masuk dalam wewenang KY. Namun, hal itu ditolak oleh Komisi III DPR RI saat itu karena tidak sesuai dengan amandemen UUD 1945. “Alasannya, Komisi Yudisial itu dari Majelis Kehormatan Mahkamah Agung yang dikeluarkan menjadi Komisi Yudisial namanya,” katanya. Dia mengatakan yang paling diperlukan saat ini adalah pengawasan terhadap putusan-putusan MK. “Jadi maksud pengawasan itu bukan soal etika, melainkan soal putusannya. Cara mengawasi putusan itu bisa dilakukan melalui upaya hukum, sedangkan kalau ada korupsi namanya tindak pidana korupsi,” katanya Khususnya, yang akan memberikan kewenangan kembali kepada Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi (MK). Harjono berpendapat, jika kewenangan KY dikembalikan kembali dalam hal mengawasi MK, berpotensi melanggar aturan yang sudah ada. Dia mengibaratkan, pengembalian kewenangan KY

dalam mengawasi MK seperti seorang pengendara kendaraan motor menerobos jalan yang sudah dipasang tanda verboden. Meski demikian, lanjut dia, pihaknya mempersilahkan apabila Perpu penyelamatan MK memungkinkan KY untuk menerobos aturan yang ada. “Kalau mau terabas, ya terabas saja. Tapi di sana ada verboden itu,” katanya.

Berbeda dengan Harjono, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqie berpendapat lebih bijaksana, menurut pria kelahiran Palembang tersebut sebaiknya semua pihak menyerahkan sepenuhnya keputusan pemberian kewenangan pengawasan terhadap hakim MK bagi Komisi Yudisial (KY) kepada Pemerintah setelah sebelumnya sempat menyebut opsi tersebut bukan solusi terbaik.

“Ya (soal KY mengawasi hakim MK) terserah kepada Pemerintah,” kata Jimly di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Jimly bahkan sempat sedikit memberi pendapat bernada mendukung, atas opsi pengawasan oleh KY terhadap hakim MK tersebut, dengan menyebutnya sebagai bentuk “check and balance” atau pengawasan dan penyeimbangan. Sebelumnya pada Selasa (8/10), Jimly sempat mengatakan bahwa pengawasan oleh KY terhadap hakim MK bukan solusi baik untuk menjaga lembaga peradilan tersebut bebas dari pelanggaran etik para hakimnya. “Jadi (Pengawasan) Komisi Yudisial itu bukan solusi, karena risalah Undang-undang Dasar 1945 itu menentukan bahwa kode etik itu tidak ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi,” kata Jimly usai memimpin sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

Apapun hasil keputusan pemerintah tentang perlu tidaknya perpu tentang pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa lebih transparan dan bertanggungjawab atas putusan-putusannya kedepan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding sudah saatnya ditinjau kembali, karena nyatanya dibalik itu banyak terjadi penyelewengan. (Disarikan dari berbagai sumber)

Juru Bicara KYAsep Rahat fajar

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�W

EP

RESENSI


Pengawasan Di Rumah SendiriAfifi

Judul : Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan; Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945Penulis : Ahmad FadlilJumlah Halaman : 350 + xviiiPenerbit : Setara Press

Penyimpangan yang dilakukan oleh hakim, seperti hakim menerima

pemberian uang dari pihak yang berperkara, hakim bertemu pihak, hakim melakukan perbuatan asusila telah mewarnai perilaku hakim di Indonesia. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh hakim tersebut telah memburamkan kehormatan lembaga peradilan. Pengawasan dan pembinaan pengadilan dalam perspektif manajemen di internal Mahkamah Agung menjadi hal yang mutlak diperlukan atas solusi permasalahan tersebut. Hal inilah yang dibahas Ahmad Fadlil Sumadi dalam bukunya “Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan; Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945”.

Masa transisi demokrasi selepas runtuhnya rezim Orde Baru terjadi seiring krisis ekonomi di sekitar peristiwa reformasi. Situasi tersebut menjadi momentum emas untuk melakukan perubahan UUD 1945. John Elster menyatakan bahwa proses pembuatan konstitusi sering dilakukan di tengah kondisi krisis dan penuh gejolak yang membutuhkan tindakan-tindakan luar biasa dan dramatis. Momentum transisi demokrasi

dapat dijadikan penguatan prinsip konstitusionalisme dalam rangka mengefektifkan checks and balances antarorgan negara. Ditegaskan Larry Diamond, transisi demokrasi dilangsungkan untuk merevitalisasi fungsi lembaga-lembaga negara supaya dapat bekerja lebih demokratis. Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan pembongkaran kesakralan UUD 1945 dengan memperkuat spirit konstitusionalisme. Tak terkecuali dengan memperkuat kemerdekaan kelembagaan Mahkamah Agung dengan memperkuat pengawasan eksternal dengan melahirkan Komisi Yudisial.

Independensi kekuasaan kehakiman tidak boleh dipahami secara absolut sehingga diperlukan lembaga pengawasan sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya

diselenggarakan pengawasan baik internal maupun eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman. Namun, pemikiran tersebut masih menjadi masalah seiring adanya pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang memegang prinsip independensi dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara

RESENSI


tidak bisa dilakukan intervensi sekalipun dalam bentuk pengawasan.

Prinsip independensi kekuasaan kehakiman kadang menjadi tameng bahkan alibi bagi para hakim yang diindikasikan melakukan penyimpangan baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun perilaku di luar ruang pengadilan. Independensi hakim dalam beberapa kasus telah menjadi jalan bagi hakim untuk bertindak tirani dengan melakukan perilaku koruptif dan kolutif yang menyimpang. Penyimpangan yang dilakukan oleh hakim tersebut justru mereduksi konsep kemerdekaan hakim dalam memutus karena adanya indikasi para pihak dalam persidangan yang melobi hakim agar putusannya mengarah pada kepentingan pihak tersebut.

Hal inilah yang menjadi dilema independensi kekuasaan kehakiman yang apabila hadir tanpa kontrol dalam ragka akuntabilitas akan melahirkan tirani yudikatif. Oleh karenanya dibutuhkan peran Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sangat diperlukan.

Selain dalam rangka menghindari adanya tirani yudikatif akibat independensi kekuasaan kehakiman yang kebablasan, Komisi Yudisial dibentuk dalam rangka proses tranformasi lembaga peradilan yang lebih

menegaskan cita-cita penegakan hukum dan keadilan sebagai bagian dari agenda reformasi pengadilan. Prinsip pembatasan kekuasaan sepatutnya juga berlaku untuk cabang kekuasaan yudikatif agar tidak melahirkan absolutisme dalam ruang-ruang institusi peradilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dibalut dengan prinsip independensi acapkali menimbulkan dilema antara pilihan kekuasaan kehakiman tanpa adanya intervensi dengan opsi independensi yang menuju ke arah tirani tanpa akuntabilitas. .

Kepercayaan PublikPengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan dan hakim bertujuan untuk memelihara independensi, imparsialitas, kompetensi, dan profesionalitas harus memberikan dampak terhadap terwujudnya putusan pengadilan yang berkualitas. Pengawasan dan pembinaan terhadap hakim penting dilakukan untuk membangun kepercayaan publik.

Kepercayaan publik terhadap pengadilan melalui pengawasan dan pembinaan terhadap hakim, dilakukan dengan cara merespon keluhan dan laporan masyarakat terkait penyimpangan perilaku hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Keluhan dan laporan masyarakat tersebut juga harus diimbangi dengan proses penanganan, pengambilan keputusan, dan penjatuhan sanksi yang dilakukan secara obyektif dan penuh

kesungguhan. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap para hakim tersebut didukung oleh beberapa aturan dalam undang-undang. Pertama, sistem satu atap (one roof system) peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Kedua, pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan dan hakim, termasuk pengawasan eksternal tentang perilaku hakim, tidak boleh mengurangi independensi dan imparsialitas. Ketiga, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagai tolok ukur pengawasan terhadap perilaku hakim dan Majelis Kehormatan Hakim sebagai forum adjudikasi, yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial secara bersama-sama.

Buku ini menggambarkan secara normatif sistem pengawasan dan manajemen di Mahkamah Agung terhadap para hakim di bawahnya. Pengawasan internal akan menjadi efektif apabila didukung oleh kehendak besar dari pimpinan Mahkamah Agung untuk menindak hakim-hakim yang melakukan penyimpangan dan memperbaiki sistem promosi-mutasi tanpa budaya patriarki dan patronase. Apabila kedua hal tersebut gagal dilakukan di rumah sendiri, lebih baik memberikan porsi kepada Komisi Yudisial sebagai pihak eksternal untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien.

TEKNOLOGI


E-Learning Dalam Situs Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) Komisi Yudisial

Proses diseminasi informasi yang pesat belakangan ini memacu Komisi Yudisial (KY) dalam mewadahi segala jenis kebutuhan informasi bagi stake holder-nya. Salah satu wadah dari diseminasi informasi terebut, diimplementasikan dalam bentuk Situs Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) yang dibangun oleh KY dan dilaunching tanggal 10 September 2013 berbarengan dengan penyelenggaraan pelatihan PKH di Solo beberapa waktu yang lalu.

Adnan Faisal Panji

Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kapasitas Hakim

Keterlibatan KY dalam PKH sendiri bertujuan untuk memberikan

pengetahuan-pengetahuan tematik kepada hakim, sesuai dengan tugas baru yang diamanatkan kepada Lembaga Pengawas ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim”.

Berorientasi terhadap kebutuhan akan informasi yang pesat dewasa ini, KY berusaha untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam proses diseminasi tersebut, salah satunya dengan membangun program kegiatan E-Learning, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan perangkat

TEKNOLOGI


elektronik dengan menggunakan mediasi internet, intranet atau jaringan komputer lain.

Dengan adanya E-Learning ini diharapkan pengetahuan hakim bisa lebih termutakhirkan terhadap masalah-masalah yang rasakan oleh masyarakat, sehingga hakim tidak hanya menjadi corong Undang-Undang saja, namun lebih progresif lagi yaitu memahami substansi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sekilas tentang E-Learning

Menurut Onno W. Purbo (2002) menjelaskan bahwa istilah “e” atau singkatan dari elektronik dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet. Atau didefinisikan sebagai berikut : e-Learning is a generic term for all technologically supported learning using an array of teaching and learning tools as phone bridging, audio and videotapes, teleconferencing, satellite transmissions, and the more recognized web-based training or computer aided instruction also commonly referred to as online courses.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dapat disebut sebagai suatu e-learning.

Perkembangan E-Learning telah dimulai sejak tahun 1990 silam pada era CBT (Computer Based Training), dimasa tersebut mulai bermunculan pelatihan/pembelajaran dalam bentuk script ataupun multimedia di dalam cakram (CD), yang berisi tentang suatu pelatihan atau pembelajaran. Cakram tersebut dijalankan dalam perangkat CD-ROM pada komputer stand alone atau istilah dari komputer yang berdiri sendiri tanpa adanya akses kepada komputer lain atau jaringan.

Perkembangan teknologi internet di tahun 1997 memberikan rangsangan yang besar pada sistem jaringan komputer, yang pada saat itu mulai banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dunia. Di era perubahan teknologi besar internet saat itu juga munculah istilah LMS, atau singkatan dari Learning Management System yang mengangkat sistem pembelajaran virtual (baca: E-learning) kepada level yang lebih jauh dilihat dari sisi kemudahan dan efisiensinya.

Meskipun demikian tetap ada beberapa kendala atau kelemahan yang terdapat pada E-Learning, salah satunya adalah tidak semua orang dapat menggunakan dan memanfaatkan E-Learning sebagai media pembelajarannya terutama yang masih awam dengan teknologi komputer dan internet, dan untuk mengaplikasikan teknologi ini memerlukan infrastruktur IT

(Informasi dan Teknologi) yang baik, dan relatif cukup mahal.

Menurut Nurul Auliah (2010), E-Learning memiliki 3 karakteristik yaitu:

Bersifat Suplemen/1. tambahan artinya pendidik memiliki kebebasan untuk menggunakannya atau tidak.

Bersifat Pelengkap, yaitu 2. melengkapi materi yang belum jelas bagi peserta didik.

Sebagai pengganti yang 3. artinya, pembelajaran dilaksanakan secara on-line yakni melalui media internet maupun teleconference.

Beradasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa E-Learning bersifat melengkapi dan mendukung program pendidikan, dalam hal ini KY bermaksud untuk mengoptimalkan keberadaan situs sebagai penunjang keberhasilan dari program yang tengah dijalankan kaitannya dengan bidang Peningkatan Kapasitas Hakim.

E-Learning PKH

Kita Kembali pada situs PKH yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang dilakukan MA karena keberadaan hakim secara administratif dan keorganisasian tentunya berada di bawah wewenang MA, sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pengkompilasian data, penyusunan publikasi dan materi


pelatihan (yang merupakan bahan penyusunan E-Learning) pada situs ini, tidak terpisahkan dari kerjasama yang dijalankan antara kedua lembaga besar ini.

Situs PKH merupakan etalase dari buah kerjasama antara KY dan MA. Menurut Ibrahim, Situs PKH merupakan wujud implementasi tugas KY dalam meningkatkan kapasitas hakim. yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Adapun pengembangan situs dititik beratkan sebagai media pembelajaran yang apresiasikan dalam kemasan Video pelatihan dan E-Learning.

Secara garis besar konten E-Learning saat ini masih

belum banyak tersimpan dalam database KY, hal itu masih terus dikembangkan sejalan dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh KY dan MA. Meskipun demikian untuk muatan lain seperti proceeding, video pelatihan, materi-materi umum saat ini sudah dapat dimanfaatkan pada situs PKH.

Lebih jauh pengembangan E-Learning adalah sebagai media pembelajaran

jarak jauh, dimana peserta dan fasilitator akan melakukan proses pembelajaran secara on-line dan real time. Pembelajaran secara teknis menggunakan jaringan internet, sehingga peserta tentunya memerlukan koneksi internet dan perangkat elektronik seperti laptop atau komputer agar dapat mengikuti program E-Learning.

Saat ini registrasi E-Learning telah dibuka luas, dan bagi peserta yang berminat mengikutinya dapat melakukan registrasi secara on-line, dengan mengisi biodata di formulir kolom E-Learning yang telah disediakan.

Situs PKH masih dalam tahap pengembangan yang pesat,

untuk itu diharapkan saran dan masukkan dari pengguna / stake holder dengan mengirim e-mail baik masukan dan kritik secara langsung di kolom “kontak” pada situs PKH KY.

Petunjuk Praktis Mengakses E-Learning PKH

Dalam mengakses situs PKH dapat melalui website http://www.komisiyudisial.go.id lalu memilih tautan situs PKH Komisi Yudisial, atau pengguna dapat langsung mengetik alamat http://www.pkh.komisiyudisial.go.id. Untuk melakukan akses terhadap dokumen E-Learning, pengguna dapat memilih kolom E-Learning lalu akan tampil menu registrasi.

Pada menu registrasi peserta diminta mengisi NIP/NIK, Nama, Email, Kelas (yang ingin diikuti), Alamat tinggal, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Jabatan dan Instansi. Setelah mengisi semua kolom isian tersebut peserta telah resmi terdaftar, dan jadwal E-learning akan diumumkan selanjutnya.

Sebagai informasi tambahan, dalam situs terdapat juga kolom forum. Forum disini diperuntukan khususnya bagi Hakim. Dalam kolom forum peserta dapat melihat isu-isu terkait pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim dan topik-topik hangat yang berkembang dewasa ini. Kolom ini bermaksud untuk memudahkan interaksi antar para pengguna situs dan KY yang merupakan fasilitator dari Situs PKH.

KATA YUSTISIA


Aroma Tak Sedap Pada Seleksi CHAAran Panji Jaya

Anggota Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh membuat pengakuan mengejutkan terkait proses seleksi calon hakim agung (CHA) Tahun 2012. Konon, ada percobaan penyuapan yang melibatkan oknum Anggota DPR RI dengan mencoba menawarkan uang masing-masing Rp 200 juta kepada tujuh komisioner KY. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para oknum Anggota DPR RI yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi calon hakim agung di KY.

Cerita ini bermula saat sejumlah wartawan meminta pendapat Imam

terkait indikasi suap ‘lobi toilet’ yang melibatkan CHA Sudrajad Dimyati dan seorang politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bahruddin Nashori, dalam uji kelayakan dan kepatutan CHA yang diselenggarakan di Komisi III DPR. Informasi yang beredar, Sudrajat memberikan amplop tebal kepada Bachrudin. Namun

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�A

DN

AN

Suasana wawancara terbuka seleksi calon hakim agung di kantor KY.


keduanya membantah. Sudrajat dan Bachrudin menyebut mereka hanya mengkomunikasikan mengenai jadwal calon hakim perempuan.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi memaparkan memang kerap ada praktik percobaan suap dalam seleksi CHA. Imam mengaku sering mendapat telepon dari para anggota dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal CHA di KY.

Dengan gamblang Imam mengungkap adanya percobaan suap saat proses seleksi CHA oleh oknum anggota DPR. Katanya, ada oknum anggota dewan yang sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar atau Rp 200 juta untuk masing-masing Anggota KY yang berjumlah 7 orang jika calon tersebut lolos. Tawaran tersebut disampaikan melalui oknum anggota DPR RI

yang merupakan perantara salah seorang peserta CHA. Namun, secara tegas KY menolak tawaran itu.

Lebih lanjut, Imam telah memaparkan hal tersebut pada rapat pleno KY tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan. Imam membuka adanya praktik suap itu. Akhirnya, semua Anggota KY sepakat bila calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos.

Pengakuan Imam diperkuat pernyataan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Eman Suparman. Identitas anggota Komisi III DPR yang mencoba menawarkan uang masing- masing Rp 200 juta kepada tujuh unsur pimpinan KY mulai terkuak. Bahkan Eman menyebutkan, oknum yang mencoba menyuap adalah oknum dari partai Demokrat. Eman mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Imam Anshori Saleh, komisioner KY yang pertama membuka masalah ini ke publik.

Permintaan KlarifikasiAtas pernyataan Imam di media mengenai adanya indikasi suap dalam seleksi CHA tahun 2012 mengundang tanya dari Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Untuk mengetahui kebenarannya, Imam diminta untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut oleh BK DPR RI.

“Kami akan undang Pak Imam Anshori untuk klarifikasi soal suap

itu,” ujar Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan. Trimedya berharap dari pemanggilan ini bisa membuka pokok persoalan tentang adanya dugaan praktik suap dalam seleksi calon hakim agung di DPR.

Alhasil, Imam mencoba memenuhi panggilan BK DPR RI pada Rabu (25/9). Namun dalam pertemuan itu, Imam tetap tidak mengungkap identitas oknum DPR yang mencoba menyuap.

Tuduhan Pencemaran Nama Baik

BK DPR RI menyayangkan saat Imam menolak menyebutkan identitas oknum anggota DPR RI. Malahan BK DPR RI mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum dikarenakan Imam bungkam ketika ditanya mengenai identitas oknum DPR tersebut. BK beranggapan bahwa apa yang telah dilakukan Imam

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi YudisialImam Anshori Saleh.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/ W

�

EP

Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan.

DO

C. P

RI

�

KATA YUSTISIA


(Satgas) untuk berkoordinasi dengan Imam Anshori Saleh. Koordinasi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Imam yang belum mau membeberkan oknum yang pernah menawarkan suap kepada Komisioner KY untuk memuluskan salah satu calon hakim agung (CHA) pada 2012.

Harapkan Seleksi CHA Bersih dan Bermartabat

Termuat dalam sebuah media, Imam menyatakan bahwa pernyataannya atas upaya suap yang dilakukan oknum DPR sama sekali tidak bermaksud untuk menghapuskan proses seleksi CHA di Komisi III seperti yang sempat dituduhkan padanya. Ia mengemukakan, hanya ingin menyampaikan pesan moral agar DPR bersama-sama ikut membantu KY dalam proses seleksi secara bersih dan bermartabat.

bisa mencemarkan nama baik lembaga DPR RI.

Terkait dengan kemungkinan upaya hukum yang dilakukan BK DPR RI atas pernyataannya soal percobaan suap, Imam meyakini bahwa DPR RI tidak akan mencelakai dirinya selaku rakyat dengan melaporkan pernyataannya perihal upaya suap Rp1,4 miliar yang berkembang di media massa.

“Ya itu haknya DPR. Tapi, saya yakin DPR menangkap pesan moral saya dengan berbesar hati. Lembaga yang begitu besar masa mau mencelakakan rakyatnya yang ingin memperbaiki keadaan,” katanya.

Menurut Imam, di satu sisi pekerjaan rumah DPR terlalu banyak untuk sekadar melaporkan dirinya. Di sisi lain, dikemukakannya, nama baik DPR tidak tercemar hanya karena pernyataannya.

“Jika mereka (BK) tetap mengambil langkah tersebut, Silakan saja kalau mau ke pengadilan, mereka nggak punya hak untuk maksa saya,” tuturnya.

“Saya justru dalam wawancara di salah satu media cetak nasional menginginkan agar tidak ada generalisasi kepada semua anggota DPR,” kata Imam.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyatakan telah mengirim satuan tugas

“Saya ingin hal seperti itu dihentikan. Kasihan bangsa ini. Memang tidak semua anggota DPR seperti itu. Jadi, bagi saya, dari kasus ini DPR bisa introspeksi. Partai-partai juga demikian, kalau memilih calon anggota legislatif harus betul-betul diseleksi dengan baik. Jangan menambah jumlah orang yang seperti itu. Kalau sudah duduk di dewan terhormat, jangan seperti itu sikapnya,” ungkapnya.

Imam berharap, dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung, mudah-mudahan DPR bisa obyektif. Hakim-hakim yang punya kemampuan dan integritas tinggi yang akan dipilih. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan hendaknya tidak dihuni atau diawaki oleh hakim- hakim agung yang tidak punya integritas.

“Kita khawatir dengan nasib penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia ini” tegasnya.

Ketua LPSK Abdul Haris

lpsk

.go

.id

�

“Saya ingin hal seperti itu dihentikan. Kasihan bangsa ini. Memang tidak semua anggota DPR seperti itu. Jadi, bagi saya, dari kasus ini DPR bisa introspeksi.

SUDUT HUKUM


Money LaunderingApakah Termasuk Wewenang KPK

Pertanyaan:

Kami dari kelompok diskusi tentang Tindak Pidana Korupsi,

yang sudah beberapakali mengajukan pertanyaan dan selalu ada jawaban yang bagi kelompok kami jawaban-jawaban sangat dapat mengerti dan kelompok selalu mengapresiasi dan dijadikan bahan diskusi selanjutnya. Pertanyaan kami kali ini adalah menyangkut kewenangan KPK menangani Tindak Pidana Korupsi yang memang merupakan Core Busines KPK sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KPK. Hal tersebut dengan jelas diatur dalam Pasal 6 tentang tugas dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002 tentang wewenang KPK. Dalam Pasal 6 huruf c diatur bahwa tugas KPK menyangkut, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini dipertegas kembali dalam Bab VI yang menyangkut wewenang tersebut yang dikaitkan dengan KUHAP. Tidak

satu pasal pun yang membuka kemungkinan KPK menyidik perkara tindak pidana lainnya.

Ternyata akhir-akhir ini KPK juga melakukan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau Money Laundering, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat luas tentang kewenangan ini apalagi dalam konsiderans UU No. 30 Tahun 2002 bahwa pembentukan lembaga KPK, karena belum berfungsi secara efektif dan efisien lembaga Pemerintah yang menangani perkara Tipikor dalam

memberantas komisi. Ini berarti

lembaga KPK tersebut sifatnya sementara.

Kelompok kami sangat setuju dengan terbentuknya KPK tetapi yang menjadi kekhawatiran kami apakah lembaga KPK ini, termasuk akan diperluas tugas dan wewenangnya dengan mengingat lembaga pemerintah yang ada sekarang dalam menangani perkara tindak pidana masih jauh dari memuaskan. Tolong dijelaskan tentang perluasan tugas wewenang ini, dan apakah KPK akan menjadi lembaga yang permanen sehingga

A.J. Day, S.H.Tenaga Ahli Komisi Yudisial

SUDUT HUKUM


tugas-tugasnya terus menerus ditambah dan wewenangnya menjadi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada dalam menangani tindak pidana di luar Tipikor.

Jawaban :

Dalam jawaban pertanyaan yang diajukan pada edisi yang lalu kami telah jelaskan bahwa dengan lahirnya pengadilan tipikor sesuai UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Kewenangan Pengadilan Tipikor ialah memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

a. Tindak pidana korupsib. Tindak pidana pencucian uang

yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan atau

c. Tindak pidana yang secara tegas dalam UU lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Dari ketentuan ini jelas bahwa tersebut a dan b adalah tindak pidana korupsi, karena ada sejumlah UU yang bukan UUPTPK, tetapi yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut adalah tipikor. Namun yang tersebut b yaitu tindak pidana pencucian uang, sesungguhnya adalah termasuk tindak pidana umum.

Jelas dari ketentuan UU KPK UU No.30 Tahun 2002 dalam konsideransnya butir b, mengatakan karena lembaga pemerintah yang menagnani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif

dan efisien dalam memberantas korupsi, maka dibentuklah KPK. Ini berarti sesuai dengan penafsiran saudara bahwa KPK tidak bersifat permanen, tergantung kapan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi sebelum berfungsi secara efektif dan efisient KPK tetap eksis.

Jadi di sini tergantung kapan lembaga pemerintah tersebut sudah efektif dan efisien membasmi tindak pidana korupsi. Lembaga pemerintah yang dimaksud oleh UU KPK tersebut, tentu adalah kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian yang adalah penyidik untuk semua tindak pidana, sedangkan kejaksaan diberi wewenang secara khusus oleh UU pemberantasan tipikor UU No. 31 Tahun1993 Jo UU No.20 Tahun 2001. Jadi pembentukan lembaga KPK ini, karena dinilai bahwa kedua lembaga tersebut kinerjannya dalam pemberantasan korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Kapan lembaga KPK ini sudah tidak perlu ada, sesuai konsiderans tersebut tentu tergantung pada penilaian masyarakat, yang tentu melalui legislasi yang mempunyai wewenang membentuk atau mengubah suatu UU sesuai konstituti.

Kalau kami menggali lebih dalam pertanyaan saudara selanjutnya, tentu yang saudara maksudkan adalah adanya kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK yang juga diajukan bersama dengan tindak pidana pencucian uang yang diajukan oleh KPK ke

pengadilan tipikor, seperti kasus Djoko Susilo, dll.

Dilihat dari sejarah pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ialah diawali adanya tekanan FATF (Financial Actions Task Force) suatu organisasi antar pemerintah yang tujuannya adalah memberantas money laundering pada tahun 2001, yang menilai Indonesia sebagai Negara yang non koperatif bersama dengan 9 Negara lainnya, karena Indonesia dinilai tidak berupaya membasmi money laundering. Untuk menghindari primitive apparel yang lebih keras, lahir UU No .15 Tahun 2002 yang kemudian disebut dengan UU No. 25 Tahun 2003 dan terakhir UU No. 8 Tahun 2011 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

UU No. 15 Tahun 2002 UU tersebut bernama UU tentang tindak pidana pencucian uang, sedangkan UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002. Baru dengan UU No. 8 Tahun 2010 judul UU diganti dengan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku kedua UU terdahulu.

Selain FATF yang memasukan Indonesia kedalam Blacklist sebagai No Cooperative Countries to Combat Money Laundring juga Asian Development Bank (ADB) mengsyaratkan adaya UU Anti Money Laundring, untuk syarat pencairan kredit ADB sebesar $140 juta. Kemungkinan


Indonesia akan terkena sanksi FATF apabila tetap tidak koperatif yang akan membawa efek negatif bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Penyidik dalam perkara tersebut adalah penyidik sesuai KUHAP dan KPK yaitu Institusi baru dan dengan tugas pemberantasan korupsi baru disebut dengan pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menggariskan bahwa dalam waktu 2 tahun sejak UU ini mulai berlaku dibentuk KPK sehingga lahirlah UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dengan demikian KPK yang dalam UU tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam UU tersebut hanyalah atas Tipikor baik penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Ini berarti KPK sejak pembentukannya, kewenangan, penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan hanyalah untuk tindak pidana korupsi. Untuk tindak lain termasuk tindak pidana pencucian uang dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku.

Wewenang penyidik ini baru muncul pada UU No. 8 Tahun 2010. Dalam UU terakhir ini dengan jelas diatur bahwa penyidik pada tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal (Predicate Crime) Dengan demikian KPK dan semua penyidik yang mempunyai wewenang penyidikan Tipikor berwenang pula menyidik tindak pidana pencucian uang. Itulah dasar hukum bagi KPK untuk menyidik

tindak pidana pencucian uang. Selain itu dalam Pasal 69 bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sayangnya dalam penjelasan pasal ini dibuat cukup jelas. Dapat saja terjadi bahwa atas dasar pasal ini lalu penyidik Tipikor menyidik suatu perkara tindak pidana asal yang bukan Tipikor. Hal ini tentu tidak akan dilakukan dengan mengingat kesulitan, yang bisa timbul di persidangan apabila terdakwa membuktikan bahwa yang dilakukan bukanlah Tipikor tetapi tindak pidana lain. Jika terjadi demikian maka bisa Pengadilan Tipikor yang merupakan pengadilan khusus pada lingkungan peradilan umum menyatakan diri tidak berwewenang secara Absolut.

Kemungkinan ini dapat terjadi dengan mengingat ketentuan pasal tentang masalah beban pembuktian terbalik.

Namun hal ini terhindar dengan adanya Pasal 75 yang menentukan disyaratkan bahwa harus ada bukti permulaan yang cukup, baik terhadap tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang. Pasal 75 tersebut, menentukan kedua tindak pidana tersebut dapat disidik bersama. Bagi tindak pidana selain Tipikor tentu tidak menimbulkan masalah, dengan mengaitkan kedua tindak pidana tersebut dengan Pasal 65 KUHP yang mengatur tentang pembarengan tindak pidana (meerdaadse samenloop).

Bagi Tipikor tidak akan menjadi masalah, karena pengadilan Tipikor, pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang wewenangnya terbatas pada mengadili perkara Tipikor dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah Tipikor.

Hal istimewa pula dalam tindak pidana pencucian uang adalah adanya pembalikan beban pembuktian yaitu terdakwa wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal bahwa harta kekayaan bukanlah hasil tindak pidana. Keistimewaannya dalam ketentuan ini adalah kewajiban membuktikan dibebankan pada terdakwa, karena kewajiban membuktikan ini ada pada JPU, yang membawa perkara tersebut kepersidangan

Kembali pada masalah yang menurut ketentuan Pasal 69 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jelas bahwa tindak pidana asal dapat saja terjadi di luar negeri seperti yang dilakukan penjahat Narkotika di luar negeri misalnya Amerika Selatan. Seandainya harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sangat sulit malah tidak mungkin, ketentuan inilah yang memberi jalan hukum.

Tentang kekhawatiran saudara KPK akan terus ditambah kewenangannya, tentu terlalu berlebihan, karena dengan kewenangan yang ada sekarang KPK bebannya sudah sangat berat, dengan makin banyaknya Korupsi di Indonesia, dan legislasilah yang menentukan.

SELINTAS


Masyarakat Sadar Hukum, Aparat Akan Mengikuti

Jika semua masyarakat di negeri ini sudah memiliki wawasan hukum yang baik, saya menjamin semua penegak hukum akan berhenti untuk mempermainkan sistem hukum di negara kita,” demikian diungkapkan Gede Pasek Suardika, Ketua Komisi III DPR RI ketika memberikan materinya dalam acara Sosialisasi kepada masyarakat marginal di 2 (dua) wilayah kabupaten di Bali yakni Bangli dan Karangasem pada medio akhir Juli (31/7).

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/ W

�

EP

Sosialisasi Penegakan Hukum yang Berpihak Pada Masyarakat Marjinal di Bali.

Banyaknya penyelewengan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum,

baik itu dari kalangan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman diakibatkan oleh minimnya pengetahuan akan hukum di masyarakat. Masyarakat awam hanya tahu bahwa pengadilan adalah tempat mencari kemenangan bukan tempat mencari kebenaran.

Persepsi ini menurut anggota Komisi III dari fraksi demokrat ini yang menjadikan pengadilan sebagai sebuah tempat perdagangan perkara, dan hal tersebut sudah saatnya dihentikan.Didampingi oleh Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan kapasitas Hakim Komisi Yudisial, Dr.Ibrahim, Gede Pasek mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang langsung kepada masyarakat yang gencar dilakukan oleh Komisi Yudisial di berbagai daerah.

Sementara itu Ibrahim menambahkan bahwa proses penanganan perkara di pengadilan itu ibarat meramu sebuah masakan dan di sini hakim adalah kokinya, sedangkan polisi dan jaksa adalah penyedia bahan mentahnya. “Bagaimana jika ternyata bahan yang disiapkan sudah tidak segar, bahkan hampir busuk apakah mungkin koki bisa

hakim namun juga untuk melindungi kehormatan hakim,” tegasnya. Kegiatan sosialisasi masyarakat termarginalkan telah dilakukan di 3 (tiga) propinsi, di antaranya di Sumatera selatan, Lampung dan Bali. Kegiatan ini merupakan rangkaian advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya berkesadaran hukum. (Jims)

menyajikan masakan yang lezat,” Ungkap Ibrahim.

Komisi Yudisial masih menurut Ibrahim, ada untuk menegakkan keluhuran dan martabat hakim.” Kami di Komisi Yudisial, bisa menuntut pihak-pihak yang mencemari wibawa aparat pengadilan, karena kami ada bukan hanya untuk mengawasi


Keberadaan Mafia Peradilan Sulit Dibantah

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�K

US

Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dalam Qua Vadis Indonesia bertema “Yudisial Corruption”.

Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki membenarkan ada jual beli putusan di Indonesia. Menurut Suparman hal itu sudah berlangsung cukup lama bahkan sudah menjadi komoditas yang diperjual belikan setiap proses penegakan hukum ada harganya. Ironisnya setiap adanya perbaikan pasti mendapatkan tentangan dari pihak-pihak yang bermoral dan berintegritas buruk.

“Fenomena itu tentu sulit dibantah. Karena faktanya

di masyarakat itu sudah berlangsung cukup lama. Seluruh proses penegakan hukum itu ada harganya. Bahkan untuk ditahan atau tidak ditahan ada harganya. Kemudian situasi sekarang ini adalah disorder penegakan hukum.

Mengapa? karena dalam situasi disorder itulah bergerak ekonomi-ekonomi gelap sehingga setiap upaya untuk menegakkan hukum ada resistensi yang kuat,” kata Suparman di dalam acara Qua Vadis Indonesia dengan tema ‘Yudisial Corruption’ yang dipandu Todung Mulya Lubis, Jakarta Kamis (1/8) malam.

Pernyataan Suparman tersebut diamini oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Gayus Lumbun. Namun dia menegaskan jika MA sudah berusaha melakukan perbaikan dengan menerbitkan blue print perubahan reformasi dunia peradilan. Sehingga dia optimis dalam jangka waktu sepuluh atau lima belas tahun ke depan dunia peradilan Indonesia akan bersih dari praktik korupsi.

Hal senada diungkapkan oleh Advokat senior Frans Hendra Winarta. Namun menurutnya

semua praktik mafia tersebut muaranya adalah di lembaga peradilan. Kalau dunia peradilan sudah bersih dan jujur dia yakin peluang untuk melakukan praktik korupsi tidak ada. Sehingga dia menyarankan agar reformasi biroksasi dijalankan secara konsisten dan konsekuen.

Sementara itu Kriminolog dari Universitas Indonesia meyakini jika praktik mafia peradilan sudah berlangsung sejak lama ketika zaman orde baru bergulir. Bahkan menurutnya pada tahun 1981 praktik jual beli putusan sudah menjadi rahasia umum. (Kus/Titik)

SELINTAS


Memasuki Usia Kesembilan, Jajaran KY Diminta Refleksi Diri

Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka usia Komisi Yudisial (KY) genap 9 tahun. Memasuki usia ke-9 tahun, seluruh jajaran KY diharapkan dapat melakukan refleksi diri dalam rangka mewujudkan fungsi dan kewenangan KY sebagai salah satu pelaksana badan kekuasaan kehakiman yang bersih, merdeka, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Halal bi Halal Komisi Yudisial.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�A

DN

AN

“Bila merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2004, kita patut bersyukur karena pada 13 Agustus 2013 adalah hari ulang tahun KY ke-9. KY

juga telah berkiprah lebih dari 8 tahun, yaitu sejak 2 Agustus 2005. Maka, sudah sepantasnya kita melakukan refleksi diri,” tutur Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Andi

Djalal Latief dalam sambutan acara Halal Bihalal di hadapan pimpinan dan pegawai KY serta sejumlah media di Gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Lebih lanjut, Andi juga mengajak kepada pejabat struktural dan staf KY untuk dapat meningkat budaya kerja berlandaskan semangat ibadah, bukan hanya materi semata.

Tujuannya, agar program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target. “Ke depan, kita harus bekerja lebih keras lagi,” tegas Andi. (Kus/Festy)


Setelah Mastel, Giliran Terdakwa Kasus IM2 Adukan Majelis Hakim ke KYTerdakwa kasus PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Amanto mendatangi Kantor Komisi Yudisial (KY) guna melaporkan majelis hakim tindak pidana korupsi yang sudah memutus bersalah dirinya pada 8 Juli 20013 lalu. Indar datang ke KY didampingi kuasa hukumnya Luhut Pangaribuan, Anggota DPD AM Fatwa, dan sejumlah tokoh dari asosiasi telekomunikasi. Kedatangan Indar diterima langsung Ketua Bidang SDM, Advokasi, dan Litbang KY Jaja Ahmad Jayus, Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar dan Kepala Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat KY Indra Syamsu.

Menurut Indar, majelis hakim yang mengadili dirinya diduga

melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yaitu poin tidak berperilaku adil, berperilaku

tidak jujur, tidak berdisiplin tinggi, serta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, lanjutnya, majelis hakim telah keliru dalam menerapkan asas hukum dengan

Ruang Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�A

ND

RI

tidak mempertimbangkan bahwa perkara ini merupakan sengketa administrasi telekomunikasi seperti dinyatakan di dalam pertimbangan putusan yang merujuk Pasal 34 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bukan perkara tindak pidana korupsi.

“Sehingga penyelesaiannya harus tunduk pada undang-undang di bidang telekomunikasi dan di bidang penerimaan negara, bukan pajak. Sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis dengan mengutamakan cara-cara penyelesaian administration panel bukan dengan surat dakwaan,” kata Indar saat mengadukan nasibnya di Kantor KY, Jakarta pada Senin (9/9).

Sementara itu Ketua Bidang SDM, Advokasi, dan Litbang KY Jaja Ahmad Jayus saat menerima pengaduan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Indar yang susah payah membawa bukti-bukti dugaan pelanggaran KEPPH. Pasalnya, kasus tersebut telah memasuki tahap anotasi yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh Asosiasi Industri Telekomunikasi yang tergabung dalam Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Juli silam. (Kus/Festy)

SELINTAS


Kesejahteraan Naik, Hakim Diharapkan Jaga Integritas

Komisi Yudisial telah berhasil mengupayakan agar kesejahteraan para hakim meningkat tajam. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan tegaknya keadilan. Selain itu juga dapat mendorong agar para hakim mempertahankan integritasnya dengan tidak tergoda menerima ucapan terima kasih dari pihak yang berperkara.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri menerima puluhan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�K

US

hakim tinggi sekitar 30 jutaan rupiah. Bahkan, KPN dan KPT masing-masing mencapai 30 jutaan dan 48 juta. Dengan kondisi seperti ini, KY berharap agar para hakim tidak tergoda lagi. Karena tidak perlu mikir lagi kalau mau pulang kampung. Kalau dulu mungkin minjam koperasi untuk bisa pulang kampung,” kata Taufiq.

Taufiq menambahkan, jika di Indonesia itu ada tiga tipe hakim, yaitu hakim putih, hakim abu-abu dan hakim hitam. Jumlah hakim abu-abu ini sangatlah banyak. Hakim abu-abu adalah hakim yang mau menerima pemberian ucapan terima kasih dari pihak berperkara.

Apa yang dipaparkan oleh Taufiq tersebut adalah jawaban atas pertanyaan Kepala Magister Ilmu Hukum (Unissula) Djauhari yang ingin mengetahui dampak dari kenaikan kesejahteraan hakim.

“Kami ingin mengetahui terkait pemberian tunjangan yang tinggi kepada para hakim, apakah ada manfaat positif atau biasa-biasa saja. Karena masih terkesan belum istiqomah dalam memberikan kepercayaan rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Djauhari saat menyampaikan kata pengantar. (Kus/Festy)

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi

Yudisial Taufiqurrohman Syahuri di hadapan puluhan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jawa Tengah pada

Rabu (21/8) di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta.

“Hakim nol tahun, gaji dan tunjangan mencapai 10 juta rupiah. Sementara hakim yang sudah lama bekerja bisa mencapai 25 juta rupiah. Untuk


KY Ingin Terlibat Total Dalam Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Layanan Informasi H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. dalam menyambut audiensi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung di Ruang Media Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya No 57 Jakarta Pusat, Senin (26/08).

“KY ingin terlibat total dalam proses seleksi yang dilakukan MA,” ungkap imam.

Selama ini pelibatan KY sangat terbatas, peran KY selama ini hanya sebatas membantu sesuai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Masalahnya, secara normatif, KY sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam proses seleksi calon hakim ad hoc tipikor untuk tingkat pertama dan banding.

Imam menjelaskan, dari hasil laporan ditemukan 30 orang calon bermasalah dari total 40 orang yang diinvestigasi oleh Komisi Yudisial.

“Selama ini beragam persoalan yang ditemukan Komisi Yudisial mulai dari ijazah yang bermasalah, ada yang membebaskan koruptor bahkan ada yang selingkuh,” papar

imam di hadapan 40 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Selain itu Imam juga menjelaskan wewenang Komisi Yudisial terkait pengangkatan hakim agung. Sejak tahun 2006 Komisi Yudisial mengedepankan calon Hakim Agung yang memiliki integritas dan kapabilitas. Sampai saat ini

tercatat 34 Hakim Agung yang diseleksi KY.

“Pada tahun 2015 nanti semua Hakim Agung merupakan hasil seleksi Komisi Yudisial, harapannya dihasilkan Hakim Agung yang dapat menjaga Integritas juga memiliki kapabilitas,” tutup Imam. (Jaya/Festy)

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�JA

YA

Beragam kejadian yang mewarnai dunia peradilan belakangan ini membuat Komisi Yudisial (KY) prihatin, terutama melihat kualitas hakim ad hoc tipikor khususnya yang di daerah. Untuk itu keterlibatan KY sangat diharapkan dalam proses seleksi yang selama ini dilaksanakan Mahkamah Agung.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Imam Anshori Saleh berharap KY Terlibat Total dalam Pengangkatan Hakim Ad Hoc.

SELINTAS


Menyambut perayaan ulang tahun ke-9, Komisi Yudisial menggelar Peluncuran dan Diskusi Buku Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia pada Rabu (28/8). Yang membuat acara ini berbeda dari diskusi-diskusi sebelumnya adalah hadirnya band Marjinal yang beraliran punk sebagai hiburan dalam diskusi ini. Band Marjinal banyak mengangkat lagu-lagu bertema sosial sebagai wujud kritik atas keprihatinan terhadap kondisi negeri ini, termasuk hukum di Indonesia.

Vokalis Band Marginal Mike memberikan cinderamata kepada Ketua KY Suparman Marzuki saat perayaan ulang tahun KY ke-9.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�W

EP

Vokalis Band Marginal, Mike, menilai Komisi Yudisial (KY) mempunyai

peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan bersih di Indonesia. Namun menurut Mike, peran dan fungsi KY perlu disosialisasikan ke masyarakat, sehingga bisa berkontribusi besar kepada terciptanya masyarakat yang adil.

“KY mempunyai peran yang sangat penting. Peran KY itu perlu disosialisasikan ke masyarakat,sehingga masyarakat bisa berkontribusi terciptanya keadilan. KY dapat menjadi harapan menuju perubahan yang dicita-citakan,” kata Mike saat ditemui di Jakarta Kamis (22/8).

Lebih lanjut, Mike meminta kepada semua pihak agar ikut membantu KY dalam melakukan pengawasan terhadap lebih dari delapan ribu hakim di seluruh Indonesia. Sehingga dengan begitu dia berharap keberadaan KY bisa dirasakan oleh masyarakat dan publik kebanyakan.

“Harapannya kita bisa membuat perubahan. Kegiatan yang dilakukan KY ini diketahui dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu Mike juga berharap dengan adanya KY, seperti apa

yang ia kritik di dalam lagunya yang berjudul ‘Hukum Rimba’, tidak terjadi lagi di Indonesia. Mike menjelaskan di dalam lagu Hukum Rimba itu band-nya menyoroti soal terjadinya ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Pencuri-pencuri kecil dihakimi,

sementara pencuri-pencuri besar malah dilindungi.

“Maling kecil dihakimi, maling-maling besar malah dilindungi. Hukum ibarat sebagai lembah hitam,” tegasnya. ( Kus/ Festy)

Mike Marjinal Berharap Tak Ada Lagi Hukum Rimba


Sejak pengunduran diri Muzayyin Mahbub dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Yudisial (KY) pada 26 Maret 2013, KY tidak langsung memiliki Sekjen pengganti secara definitif. Setelah menunggu sekitar lima bulan, akhirnya Danang Wijayanto dilantik sebagai Sekjen KY oleh Ketua KY Suparman Marzuki pada Kamis (29/8) di Auditorium KY, Jakarta.

Penunjukan Danang dalam jabatan Eselon IA dengan pangkat Pembina

Utama Muda IV-C berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 96/M/2013 tertanggal 23 Agustus 2013.

Ketua KY Suparman Marzuki dalam sambutannya mengatakan, tugas sebagai Sekjen KY penting dan tidaklah mudah. Jabatan Sekjen, bukan sekadar bertanggung jawab dan memberikan dukungan administratif kepada Anggota KY. Seorang Sekjen KY juga harus menjadi tauladan bagi pejabat Stuktural dan staf di lingkungan KY.

“Saya ucapkan selamat kepada Saudara. Tugas Saudara tidaklah mudah, karenanya segera mungkin melakukan take over dari (Plt) Sekjen dan melajutkan program-program Sekjen KY sebelumnya.

Oleh karena itu tidak banyak yang bisa saya ucapkan, niat yang baik dengan bekerja demi bangsa dan negara. Karena sumpah jabatan yang Saudara ucapkan akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat,” tegas Suparman.

Danang Wijayanto saat ditemui usai acara pelantikan mengaku bersyukur. Dia menegaskan jika dirinya akan menjalankan amanat yang diberikan sebaik mungkin.

“Saya bersyukur atas pelantikan ini. Saya akan melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Sekjen sebelumnya maupun

Plt Sekjen,” katanya yakin.

Dalam acara pelantikan itu dihadiri Wakil Ketua KY Abbas Said, para Ketua Bidang KY, serta jajaran pejabat struktural KY. Selain itu, turut hadir mantan Sekjen KY Muzayyin Mahbub. (Kus/Festy)

Danang Wijayanto Dilantik Menjadi Sekjen KY

Danang Wijayanto dilantik menjadi Sekretaris Jenderal KY.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�K

US

SELINTAS


KY Terima 50 Pendaftar CHA Periode Kedua 2013

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�JA

YA

Komisi Yudisial menutup waktu pendaftaran calon hakim agung (CHA) periode kedua tahun 2013 pada 30 Agustus Jumat lalu. Hasilnya KY menerima 50 orang pendaftar yang terdiri dari 30 orang melalui jalur karier dan 20 orang pendaftar melalui jalur non karier.

Proses Pendaftaran Seleksi CHA Periode Kedua Tahun 2013.

“Sampai penutupan pendaftaran kemarin jumlah pendaftar

dalam proses seleksi CHA periode 2 tahun 2013 ini adalah 50 orang, terdiri dari 30 melalui jalur karier dan 20 melalui jalur non karier yang terdiri dari 9 akademisi, 3 Pengacara dan 1 Notaris, 7 orang Lainnya,” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar di Jakarta Senin (2/9)

Asep menambahkan setelah menerima pendaftaran tersebut KY akan melakukan seleksi administrasi yang kelulusannya direncanakan diumumkan pada minggu pertama bulan September. Selanjutnya bagi

peserta CHA yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi akan mengikuti seleksi kualitas yang direncanakan pada pertengahan bulan September 2013.

“Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi yang kelulusannya direncanakan akan diumumkan dalam minggu pertama September. Kemudian untuk peserta yang lulus akan mengikuti seleksi kualitas yang rencananya akan diadakan pada pertengahan bulan September,” katanya.

Sebelumnya Komisi Yudisial mulai hari Senin (22/7) kembali

membuka pendaftaran seleksi Calon Hakim Agung (CHA) periode kedua tahun 2013 untuk mengisi tiga lowongan hakim agung yang pensiun pada semester kedua tahun 2013 dan awal tahun 2014.

Adapun tiga hakim agung yang akan pensiun adalah Komariah Emong Sapardjaja, I Made Tara dan Marina Sidabutar. Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu KY telah mengirimkan 12 nama calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya ke-12 CHA tersebut akan mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR RI. (Kus/Titik)


Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Imam Anshori Saleh berharap Perguruan Tinggi Hasilkan Cakim Berintegritas

Perguruan Tinggi Wajib Hasilkan Calon Hakim Berintegritas

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Imam Anshori Saleh mengharapkan fakultas hukum mampu menghasilkan calon-calon hakim yang berintegritas tinggi dan profesional. Hal tersebut merupakan bentuk pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi yang merupakan salah satu unsur tridharma perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian.

“Proses pendidikan di fakultas hukum harus menghasilkan

sarjana-sarjana hukum, termasuk calon hakim, yang berintegritas tinggi dan profesional. Fakultas hukum harus mampu memotivasi lulusannya menjadi hakim yang baik dan mendharmabaktikan ilmunya,” ujar pria asal Jombang tersebut di hadapan peserta kuliah umum Perguruan Tinggi dan Pengawasan Hakim di convention center Universitas Andalas, Padang, Selasa (3/9).

Agar perguruan tinggi khususnya fakultas hukum mampu memotivasi mahasiswanya menjadi hakim yang baik maka ia mengusulkan muatan kurikulum yang mempelajari putusan hakim. Hal itu diperlukan agar mahasiswa terbiasa menganalisis putusan hakim dan melihat kesesuaiannya dengan rasa keadilan masyarakat.

“Dengan metode pengajaran seperti ini mahasiswa diharapkan dapat melihat kecenderungan putusan hakim dan dinamikanya. Hasil pembelajaran tersebut kemudian diharapkan dapat memperbaiki sistem peradilan di Indonesia menjadi lebih baik dan mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi,” tutur Imam.

Selain itu sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, Imam juga mengajak agar perguruan tinggi aktif melakukan pengawasan terhadap hakim. Bentuknya dapat berupa mengawasi jalannya persidangan perkara-perkara yang menarik perhatian publik atau berpotensi

diselewengkan dan dengan memantau perilaku hakim di luar persidangan. Kuliah umum tersebut merupakan salah satu rangkaian acara Pekan Konstitusi VI, acara tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas. (Dinal)

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�D

INA

L

KESEHATAN


PERLUKAH VAKSIN INFLUENZA UNTUK ORANG DEWASA?Pertanyaan:

Selamat pagi dokter. Saya sering banget terkena influenza, bisa sampai sebulan sekali terutama kalau perubahan cuaca. Sangat mengganggu dok, dan sembuhnya juga lama. Teman saya menyuruh saya vaksin aja. Pertanyaan saya, apa orang dewasa juga perlu vaksin ya dok? Setahu saya biasanya vaksin itu buat anak bayi dan balita. Dengan vaksin influenza apa saya tidak akan terkena flu lagi ya dok? Terima kasih sebelumnya.

Ny. A , Jakarta.

Jawaban:

Selamat pagi juga ibu A. Semoga saat ini anda sehat, bebas dari influenza. Terima kasih untuk pertanyaannya.Memang selama ini, vaksinasi/imunisasi identik dengan anak. Padahal yang perlu divaksinasi tidak hanya anak, melainkan juga orang dewasa.

Hal ini sering tidak disadari oleh masyarakat.

Program vaksinasi dewasa di negara-negara maju sudah berkembang dengan baik. Selain karena semakin banyak masyarakat yang mengetahui informasinya dan meningkatnya kesadaran untuk melakukan upaya pencegahan penyakit, juga karena asuransi menanggung vaksinasi; sesuatu yang belum terjadi di negara kita saat ini.

Mengingat pentingnya vaksinasi untuk orang dewasa, namun belum diketahuinya informasi ini

secara luas oleh masyarakat dan minimnya perhatian

pemerintah, maka diperlukan sosialisasi yang terus menerus. Masyarakat dapat bertanya langsung pada dokter atau mencari informasi dari sumber yang terpercaya.

Ada beberapa jenis vaksin yang dapat diberikan kepada

orang dewasa, salah satunya adalah vaksin influenza.

Mengapa kita memerlukan vaksin influenza?

Karena penyakit influenza merupakan penyakit infeksi yang sangat mudah menular. Siapapun bisa tertular penyakit ini, apalagi dalam sebuah komunitas yang seruangan. Penyebaran virusnya melalui udara (airborne infection) sewaktu penderita bersin, batuk, berbicara, dll. Apalagi jika kita berada dengan penderita

dr. Lusia Johan


dapat sembuh dalam satu atau dua minggu tanpa pengobatan khusus.

Pada kelompok individu yang berisiko tinggi seperti kelompok anak kecil, orang tua atau lansia, penderita dengan penyakit paru, diabetes, kanker atau jantung, penyakit influenza ini dapat mengakibatkan risiko yang serius seperti pneumonia bahkan kematian.

Sebagai pencegahan umum terhadap penularan penyakit influenza dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

Cuci tangan sesering mungkin 1. dengan air dan sabun. Jika air dan sabun tidak tersedia, gunakan hand rub alkohol.

Hindari menyentuh mata, 2. hidung atau mulut. Virus menyebar melalui jalur ini.

Hindari kontak erat dengan 3. orang yang sedang sakit.

Menutup hidung dan mulut 4. dengan sapu tangan atau kertas tisu ketika batuk/bersin.

Jika sedang sakit dengan 5. gejala mirip infnuenza (batuk, pilek dan demam), direkomendasikan untuk tetap diam di rumah sampai minimal 24 jam setelah demam turun, kecuali untuk mendapatkan pertolongan medis. Tetap jaga jarak dengan orang lain sebisa mungkin untuk mencegah penularan.

Lakukan hal-hal tersebut 6. setiap hari. (bersambung)

Rata-rata kehilangan hari kerja perusahaan mencapai 0,5-15 hari. Produktivitas perusahaan turun hingga 30-70 persen

Dengan demikian kita akan mulai mengerti mengapa kita memerlukan perlindungan vaksin anti influenza untuk membantu kita agar terhindar dari penyakit ini.

dalam ruangan yang ber –AC (tertutup) dan tidak mendapat sinar matahari. Penularan juga dapat melalui sentuhan seperti berjabatan tangan, berciuman, melalui benda-benda yang terkontaminasi virus flu.

Tiap tahunnya 5-10% dari populasi orang dewasa dan 20-30% dari populasi anak-anak terkena flu.

Data WHO menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat kurang lebih 3-5 juta kasus influenza berat dan 250.000-500.000 kematian akibat influenza. Negara Amerika telah memperkirakan biaya yang dikeluarkan setiap tahun untuk epidemi influenza berkisar 71-167 milyar USD.

Dampak influenza yang ringan sangat mengganggu produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Banyak siswa dan karyawan absen akibat influenza. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan, influenza membuat 15 juta hari kerja hilang dan biaya kesehatan yang ditanggung perusahaan untuk berobat dan perawatan rumah sakit membengkak.

Mengenal Penyakit Influenza dan Vaksin Influenza

Penyakit influenza merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh virus influenza yang sering kita jumpai. Penyakit influenza mudah menular dari satu orang ke orang lain di sekitarnya dan sering menyebabkan epidemi musiman setiap tahun. Gejala penyakit ini ditandai dengan demam, sakit otot, sakit kepala, lemah lesu, batuk, sakit tenggorokan dan flu.

Gejala tersebut bervariasi dari ringan sampai berat yang memerlukan rawat inap di rumah sakit. Sebagian besar penderita

RELUNG


Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk

membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, “Hei. Kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?”

Sahabatnya menjawab, “Lho, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain.”

“Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali,” bantah orang pertama. Ia masih merasa jengkel.

“Ya, itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, dan lainnya, toh itu enggak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri sendiri.”

Pemenang KehidupanSahabat, Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu.

Kita mungkin sering merasa tidak semangat dalam mengerjakan sesuatu karena merasa bahwa teman satu tim kita tidak mendukung kita, atau mungkin bekerja sedikit dibandingkan dengan kita. Tapi coba jika kita kaji lebih dalam, ketika orang lain

tidak mau bekerja atau mungkin dia bekerjalebih sedikit dari kita, sebenarnya itu mendidik kita untuk lebih keras terhadap diri kita. Kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bertanggungjawab dan berani mengambil setiap tantangan yang ada di depan mata kita. Kita lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.

Coba renungkan. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak! Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik.

“Pemenang kehidupan” adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. (Disarikan dari berbagai sumber).


Majalah Sept-Okt 2013

Documents