Top Banner
Komisi Yudisial Berhak Awasi Hakim Mahkamah Konstitusi Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat Telp : 021 390 5876, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685 e-mail : [email protected] website : www.komisiyudisial.go.id MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN MAJALAH EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013 MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL TIDAK DIPERJUAL BELIKAN WEWENANG “BARU” KOMISI YUDISIAL LAPORAN UTAMA | HAKIM MULAI MERASAKAN PERAN POSITIF KY
61

Majalah Nov-Des 2013

Dec 09, 2016

Download

Documents

dangthien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Majalah Nov-Des 2013

Komisi Yudisial Berhak Awasi Hakim Mahkamah KonstitusiJl. Kramat Raya No. 57 Jakarta PusatTelp : 021 390 5876, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685

e-mail : [email protected] : www.komisiyudisial.go.id

M E D I A I N F O R M A S I H U K U M D A N P E R A D I L A NM A J A L A H

EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

MAJA

LAH

KHUS

US K

OMIS

I YUD

ISIA

L TID

AK D

IPER

JUAL

BEL

IKAN WEWENANG

“BARU”KOMISI YUDISIAL

LAPORAN UTAMA | HAKIM MULAI MERASAKAN PERAN POSITIF KY

Page 2: Majalah Nov-Des 2013

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta PusatTelp : 021 390 6215, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685

e-mail : [email protected] : www.komisiyudisial.go.id

M E D I A I N F O R M A S I H U K U M D A N P E R A D I L A NM A J A L A H

EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

MAJA

LAH

KHUS

US K

OMIS

I YUD

ISIA

L TID

AK D

IPER

JUAL

BEL

IKAN WEWENANG

“BARU”KOMISI YUDISIALKomisi Yudisial Berhak Awasi Hakim Mahkamah Konstitusi

LAPORAN UTAMA | HAKIM MULAI MERASAKAN PERAN POSITIF KY

Page 3: Majalah Nov-Des 2013

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta PusatTelp : 021 390 6215, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685

e-mail : [email protected] : www.komisiyudisial.go.id

M E D I A I N F O R M A S I H U K U M D A N P E R A D I L A NM A J A L A H

EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

MAJA

LAH

KHUS

US K

OMIS

I YUD

ISIA

L TID

AK D

IPER

JUAL

BEL

IKAN WEWENANG

“BARU”KOMISI YUDISIALKomisi Yudisial Berhak Awasi Hakim Mahkamah Konstitusi

LAPORAN UTAMA | HAKIM MULAI MERASAKAN PERAN POSITIF KY

Page 4: Majalah Nov-Des 2013

1EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Wewenang “Baru” Komisi YudisialPada Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-35, 25 September 2001, dengan agenda Pembahasan Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hamdan Zoelfa dari Fraksi Partai Bulan Bintang, yang saat ini menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa dibentuknya Komisi Yudisial merupakan kebutuhan praktis yang disebabkan oleh adanya kenyataan-kenyataan konkret, yaitu tidak adanya suatu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim.

LAPORAN KHUSUS

03

29

DAFTAR ISIEDISI NOVEMBER-DESEMBER 2013

Ragam kegiatan internal maupun eksternal Komisi Yudisial.

Model Pembelajaran Penghargaan Hakim Dalam Bentuk Mutasi & Promosi Pada Negara Lain

20 | POTRETPengadilan Negeri Bukittinggi

Pengadilan Berbasis Informasi dan Teknologi

13 | PERSPEKTIF

Lilik MulyadiFungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional

Fakhruddin AzizMematri Idealisme Dalam Pusaran Godaan Suap

29 | LEBIH DEKATArtha theresiaPekerjaan ini Adalah Kebanggaan Saya

Banyak hakim yang awalnya keberatan dengan kiprah lembaga pengawas ini, tapi justru berbalik arah mendukung keberadaanya. Hal ini tidak terlepas dari peran Komisi Yudisial yang mewujudkan kesejahteraan hakim yang sebelumnya terabaikan. Pasca kenaikan gaji, para hakim pun berkomitmen meninggalkan praktik-praktik kotor yang sebelumnya dilakukan.

LAPORAN UTAMA

Dongkrak Performa Kinerja KY Dengan Sistem Informasi Terintegrasi

37 | TEKNOLOGI

58 | RELUNG

56 | KESEHATAN

Buruk sangka

Perlukah Vaksin Influenza untuk Orang Dewasa?

40 | KOMPARASI 46 | SELINTAS

20

25

43 | SUDUT HUKUMStelsel Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Indonesia

35 | RESENSIAlternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Hakim Mulai Merasakan Peran Positif KY

Page 5: Majalah Nov-Des 2013

DARI REDAKSI

2 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

PembinaAnggota Komisi Yudisial

Penanggung JawabDanang Wijayanto

RedakturRoejito

EditorM. YasinTitik Ariyati Winahyu

Dewan Redaksi & SekretariatArif BudimanAdnan Faisal Panji A.J DayAfifiArnis DuwitaFesty RahmaHery SanjayaM. IlhamM. PurwadiSri DjuwatiYuli Lestari

Desain Grafis & IlustrasiAhmad WahyudiDinal FedrianWidya Eka Putra

Sirkulasi & DistribusiBiro Umum

Assalamualaikum. wr. wb

Setiap kali kata optimisme hendak kita lukis di kanvas sejarah, selalu saja

menerjang badai pesimisme yang menggetarkan. Setelah kejadian dugaan skandal suap yang melibatkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, M.Akil Mochtar, kita semua berharap bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi alergi untuk diawasi dan lebih jumawa. Namun setelah terbitnya Perpu No.1 Tahun 2013, tidak kurang banyak mendapatkan pertentangan, tidak kurang dari MK sendiri yang bersifat bertahan.

Kejadian yang semestinya membuka mata MK sendiri dan banyak pihak, bahwa sudah saatnya MK berintrospeksi diri, dan lebih “rela” untuk diawasi oleh siapapun, asal untuk tujuan akuntabilitas dan transparansi.

MK yang dalam beberapa tahun ini menjadi mercusuar model peradilan yang cepat,transparan dan efektif ini, ternyata juga harus rela dihantam arus korupsi yang pusarannya sangat kuat. Tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi kepada lembaga ini, perlahan turun tajam akibat kasus yang menimpa mantan Ketua mereka yang saat ini intensif diperiksa oleh KPK.

Komisi Yudisial yang digadang-gadang bisa ikut mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi tidak berharap banyak setelah melihat isi Perpu MK tersebut. Namun Komisi Yudisial berharap, DPR tidak menolak Perpu yang dalam perjalanannya telah melahirkan peraturan Komisi Yudisial tentang mekanisme pelaksanaan Perpu tersebut.

Meski demikian, kita tidak perlu berkecil hati, jika ternyata memang isi dari Perpu tidak sesuai dengan harapan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas, kita hanya perlu untuk terus konsisten dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai fungsi yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Komisi Yudisial.

Seperti diungkapkan psikolog Martin Seligman, bahwa optimisme cenderung mendorong pada kesuksesan, kita optimis kedepan wajah peradilan di Indonesia bermuara pada keadilan bagi seluruh akyat Indonesia.Semoga

WassalamSelamat Membaca.

Bencana Membawa Berkah

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 6215, Fax: (021) 390 6215E-mail: [email protected], Website: www.komisiyudisial.go.id

Page 6: Majalah Nov-Des 2013

LAPORAN UTAMA

3EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Banyak hakim yang awalnya keberatan dengan kiprah lembaga pengawas ini, tapi justru berbalik arah mendukung keberadaanya. Hal ini tidak terlepas dari peran Komisi Yudisial yang mewujudkan kesejahteraan hakim yang sebelumnya terabaikan. Pasca kenaikan gaji, para hakim pun berkomitmen meninggalkan praktik-praktik kotor yang sebelumnya dilakukan.

Refleksi Kinerja Komisi Yudisial 2013

Hakim Mulai Merasakan Peran Positif KYM. Purwadi

Page 7: Majalah Nov-Des 2013

LAPORAN UTAMA

4 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

ww

w.e

ner

git

od

ay.c

om

Audiensi hakim ke kantor Komisi Yudisial saat menuntut kesejahteraan.

Dampak positif lainnya, hampir 100 persen hakim yang diundang

dan dimintai keterangan terkait laporan pengaduan masyarakat, bersedia hadir.

Langkah konkrit Komisi Yudisial pun berdampak signifikan pada Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke lembaga tinggi negara yang lahir dari tuntutan reformasi tersebut. Jumlah laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim semakin menurun. Berdasarkan data hasil laporan pengaduan yang masuk ke Komisi Yudisial pada 2013, terlihat jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, jumlah laporan pengaduan sebanyak 1.285 dengan perincian 554 pengaduan sudah teregister dan 731 masih dalam proses permintaan kelengkapan.

Sementara, laporan pengaduan pada 2012 jauh lebih tinggi, yakni sebanyak 1.520 dengan perincian sebanyak 577 laporan teregistrasi dan 943 laporan masih dalam proses kelengkapan. Paling tidak, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas ekternal para hakim sudah menunjukan tajinya. Tinggal bagaimana lembaga yang lahir berdasarkan amanat dari konstitusi tersebut bisa mempertahankan kinerja dan kepercayaan public atas kewenangan yang dimiliki. Jangan sampai, kepercayaan yang sudah terbangun sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 A ayat (3) dan 24 B UUD 1945 dicederai

oleh kehilafan segelintir oknum yang mengedepankan nafsunya demi kepentingan pribadi.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Eman Suparman menilai, kinerja lembaganya dari tahun ke tahun sudah semakin membaik, khususnya dalam hal pengawasan. Bahkan, publik pun sudah semakin mengenal keberadaan dan kewenangan lembaga tinggi Negara pimpinan Suparman Marzuki tersebut. Artinya, sosialisasi dan pengawasan hakim nakal yang dilakukan selama ini mendapatkan hasil optimal. “Kami tidak boleh berpuas diri, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” kata Eman Suparman di Jakarta, kemarin.

Dalam melakukan pengawasan, Komisi Yudisial sangat bergantung terhadap laporan pengaduan yang masuk. Artinya, dari pengaduan itu, lembaganya bisa melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang dilaporkan. Sampai saat ini, komisinya sudah memeriksa ratusan hakim, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun terlapor. Hanya saja, hasilnya belum bisa diumumkan karena masih menunggu sidang etik majelis kehormatan hakim (MKH). Namun, pihaknya berjanji akan mempublikasikan hasil pemeriksaan seusai sidang etik rampung.

Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjajaran (Unpad) ini memastikan, laporan pengaduan yang masuk pasti

akan ditindaklanjuti sepanjang dilengkapi bukti-bukti. Baik itu terkait pelanggaran kode etik maupun pidana. Khusus laporan pengaduan dugaan suap, pihaknya mengaku kesulitan dalam pembuktianya. Mayoritas hakim yang dilaporkan menerima suap selalu mengelak dan membantah. Sementara,

Komisinya tidak memiliki kewenangan pembuktian sebagaimana yang dimiliki penegak hukum. “Periksa aliran dananya sangat sulit karena harus ada pembuktian dan pengakuan dari pihak terkait,” tegasnya.

Menurutnya, laporan pengaduan yang paling mudah dibuktikan di antaranya terkait kasus asusila seperti perselingkuhan dan

Page 8: Majalah Nov-Des 2013

5EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

“Namun, bukan berarti semua kesalahan hakim yang berkaitan dengan teknis yudisial tidak bisa tersentuh oleh Komisi Yudisial. Jika ada hakim terbukti melakukan kesalahan fatal, Komisi Yudisial tidak akan tinggal diam”

narkoba. Eman mencontohkan penanganan kasus dugaan perselingkuhan sepasang hakim di Jambi. Sepasang hakim itu adalah hakim ES yang berdinas di Pengadilan Negeri (PN) Muara Tebo dan MA yang sehari-hari sebagai hakim Pengadilan Agama Muara Tebo. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menyerahkan

teknis yudisial harus diserahkan ke MA. Hal ini agar tidak terjadi benturan pengawasan antara dua lembaga tersebut. Artinya, MA fokus pada teknis yudisial dan Komisi Yudisial fokus pada dimensi moralnya. “Jika Komisi Yudisial memeriksa hakim terutama menyentuh persoalan sensitive, selalu menjadi

perdebatan dan ujungnya tidak harmonis lagi,” paparnya.

Namun, bukan berarti semua kesalahan hakim yang berkaitan dengan teknis yudisial tidak bisa tersentuh oleh Komisi Yudisial. Jika ada hakim terbukti melakukan kesalahan fatal, komisinya tidak akan tinggal diam. Dia mencontohkan seperti kasus Yayasan Supersemar. Dalam

mengembalikan 75 persen dari USD 420 juta dan 75 persen dari Rp 185 juta. Contoh lain, kasus diubahnya vonis pidana penjara menjadi 12 tahun dengan alat penghapus yang menjerat mantan hakim agung Ahmad Yamani. “Itu kesalahan fatal dan kami memberikan teguran keras,” ungkapnya.

Komisioner Komisi Yudisial

ke Komisi Yudisial karena sudah menyangkut prilaku hakim atau pelanggaran kode etik. “Saya baru saja mendapat laporan dari Kabiro Pengawasan Komisi Yudisial, yaitu Badan Pengawas MA sudah menyerahkan kasus itu ke kami. Itu sudah menyangkut moral hakim,” terang Eman.

Sebaliknya, laporan pelanggaran yang terindikasi masuk wilayah

gugatannya, Kejaksaan Agung menggugat Yayasan Supersemar untuk mengembalikan USD 420 juta dan Rp 185 miliar.

Namun dalam amar putusan, majelis hakim yang terdiri dari Harifin Tumpa, Dirwoto dan Rehngena Purba menghukum Yayasan Supersemar

Page 9: Majalah Nov-Des 2013

LAPORAN UTAMA

6 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

kode etik dan pedoman prilaku hakim. Termasuk hakim yang meminta fasilitas hiburan, traktir makan, dan menerima gratifikasi.

Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Masih DibatasiKomisi Yudisial menilai kewenangannya untuk mengawasi para hakim nakal masih terbatas. Kewenanganya hanya berujung pada pemeriksaan atau sebatas pemberian rekomendasi sanksi atas hakim yang dianggap melanggar kode etik. Sedangkan, penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar, hanya bisa dilakukan dalam sidang MKH bersama dengan MA.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Imam Ansori memaparkan adanya batasan kewenangan

Komisi Yudisial dan lembaga terkait.

Menurutnya, para hakim sebelum ada kenaikan gaji, terbagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori putih; kedua, abu-abu; dan ketiga, kategori hitam. Kategori pertama adalah mereka yang siap menderita dan tidak bersedia menerima imbalan apapun. Kategori kedua, mereka baik tapi mau menerima gratifikasi. “Sekarang ini, yang abu-abu sudah mulai berubah ke putih, karena sudah mendapatkan gaji tinggi. Artinya, mereka tidak lagi memikirkan dapur,” terangnya. Sementara, kategori ketiga, berubah menjadi kategori kedua, yakni abu-abu. Mereka belum bisa meninggalkan kebiasaan lama, yaitu menerima gratifikasi dari pihak-pihak yang berperkara.

Taufiq juga menyinggung soal sidang etik majelis kehormatan hakim (MKH) yang sudah

menyidangkan 25 hakim dengan sanksi berfariatif dari mulai berat, sedang, dan ringan. Sayangnya, mayoritas hakim yang disidangkan dalam MKH adalah mereka yang terlibat kasus pelanggaran etik seperti perselingkuhan, narkoba, dan pelanggaran etik lainnya. MKH justru sangat minim menyidangkan para hakim yang terlibat kasus korupsi. “Kalau korupsi itu urusan KPK, tapi hakim-hakim yang tertangkap tangan, KY sebenarnya juga turut serta,” jelasnya.

Komisi Yudisial, kata dia, juga bisa memberikan sanksi pidana kepada hakim yang terbukti meminta sesuatu atau sengaja bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara. Meskipun yang bersangkutan belum sempat menerima uang yang diminta, tapi Komisinya bisa menjatuhkan sanksi pemecatan. Sebab, dengan sengaja melakukan pelanggaran

Sidang Majelis Kehormatan Hakim.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�W

EP

Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri mengakui lembaganya sudah menjalankan fungsi pengawasan eksternal hakim dengan baik. Bahkan, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan hakim di setiap daerah, Komisi Yudisial telah membuka kantor penghubung di enam kota seperti Medan, Mataram, Makasar, Surabaya, Semarang, dan Samarinda.

Menurutnya, keberadaan kantor penghubung dinilai cukup efektif untuk menjadi perpanjangan tangan lembaga pengawas hakim dalam menerima laporan pengaduan di daerah. Selama ini, banyak Masyarakat yang kesulitan melaporkan adanya ketidakberesan dalam praktik peradilan di Indonesia. Kesulitan itu rata-rata terjadi di sejumlah daerah yang jauh dari pusat dan belum memiliki akses. Pembukaan kantor penghubung, akan mempermudah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang mungkin terjadi.

Disinggung soal peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, hal itu justru berdampak signifikan. Para hakim jadi tahu jika lembaga yang selama ini mengawasinya juga memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Dugaan miring bahwa Komisi Yudisial “mencari-cari kesalahan hakim” menjadi terbantahkan. Mengingat, para hakim sudah bisa menikmati kesejahteraan berkat perjuangan

Page 10: Majalah Nov-Des 2013

7EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

lembaganya yang berujung pada tingkat rekomendasi saja, telah melemahkan institusi yang menaunginya sebagai pengawas hakim. “Kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim yang berujung rekomendasi masih lemah, tidak kuat,” papar Imam di Jakarta kemarin.

Apalagi, kenyataan dilapangan, tidak jarang rekomendasi yang masuk ranah Komisi Yudisial, justru dilaksanakan MA karena alasan masuk wilyah teknis yudisial yang merupakan wilayah independensi hakim. Sehingga, ini telah nyata mengurangi fungsi institusinya sebagai lembaga pengawas dan tidak bisa berbuat banyak. “Karena itu kasus yang ditangani KY tidak dapat berlanjut,” jelasnya.

Kewenangan Komisi Yudisial merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di

kode etik dan pedoman prilaku hakim. Termasuk hakim yang meminta fasilitas hiburan, traktir makan, dan menerima gratifikasi.

Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Masih DibatasiKomisi Yudisial menilai kewenangannya untuk mengawasi para hakim nakal masih terbatas. Kewenanganya hanya berujung pada pemeriksaan atau sebatas pemberian rekomendasi sanksi atas hakim yang dianggap melanggar kode etik. Sedangkan, penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar, hanya bisa dilakukan dalam sidang MKH bersama dengan MA.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Imam Ansori memaparkan adanya batasan kewenangan

Komisi Yudisial dan lembaga terkait.

Menurutnya, para hakim sebelum ada kenaikan gaji, terbagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori putih; kedua, abu-abu; dan ketiga, kategori hitam. Kategori pertama adalah mereka yang siap menderita dan tidak bersedia menerima imbalan apapun. Kategori kedua, mereka baik tapi mau menerima gratifikasi. “Sekarang ini, yang abu-abu sudah mulai berubah ke putih, karena sudah mendapatkan gaji tinggi. Artinya, mereka tidak lagi memikirkan dapur,” terangnya. Sementara, kategori ketiga, berubah menjadi kategori kedua, yakni abu-abu. Mereka belum bisa meninggalkan kebiasaan lama, yaitu menerima gratifikasi dari pihak-pihak yang berperkara.

Taufiq juga menyinggung soal sidang etik majelis kehormatan hakim (MKH) yang sudah

menyidangkan 25 hakim dengan sanksi berfariatif dari mulai berat, sedang, dan ringan. Sayangnya, mayoritas hakim yang disidangkan dalam MKH adalah mereka yang terlibat kasus pelanggaran etik seperti perselingkuhan, narkoba, dan pelanggaran etik lainnya. MKH justru sangat minim menyidangkan para hakim yang terlibat kasus korupsi. “Kalau korupsi itu urusan KPK, tapi hakim-hakim yang tertangkap tangan, KY sebenarnya juga turut serta,” jelasnya.

Komisi Yudisial, kata dia, juga bisa memberikan sanksi pidana kepada hakim yang terbukti meminta sesuatu atau sengaja bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara. Meskipun yang bersangkutan belum sempat menerima uang yang diminta, tapi Komisinya bisa menjatuhkan sanksi pemecatan. Sebab, dengan sengaja melakukan pelanggaran

lembaga peradilan. Hal itu dapat dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Harapanya, agar dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim sesuai dengan kode etik, code of conduct hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, Imam mengharapkan, kewenangan Komisi Yudisial bisa langsung diturunkan dari UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim. Dengan kata lain, ada perubahan ini, Komisi Yudisial dapat langsung menjatuhkan sanksi secara langsung jika memang melanggar kode etik, yang tidak bergantung pada institusi lain.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur menyatakan dalam pengajuan rekomendasi sanksi maupun penjatuhan hukuman, memang sudah ada aturannya yang tecantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) MA-KY. Sehingga, dengan adanya SKB tersebut, sudah sangat jelas pembagian kewenangan pemeriksaan terhadap pelanggaran hakim bagi masing-masing lembaga. “Kan faktanya mulai dari pemeriksaan hakim agung sampai hakimnya diberhentikan KY terlibat, apa kurang cukup kerjasama itu dilakukan dengan tata cara pemeriksaan pelaksanaan dalam SKB,” tandas Ridwan di

Kewenangan Komisi Yudisial merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan. Hal itu dapat dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Page 11: Majalah Nov-Des 2013

LAPORAN UTAMA

8 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

gedung Sekretariatan MA Jakarta kemarin.

Ridwan pun mengungkapkan, dalam SKB MA-KY tahun 2009, disebutkan MA hanya berwenang menelusuri dugaan pelanggaran yang terkait dengan profesional conduct. Sehingga, rekomendasi itu datang dari MA dan MA melanjutkan dengan pemeriksaan apabila besinggungan dengan professional conduct. “Jadi kemampuan untuk mengadili misalnya dalam hukum acara ada kesalahan Pasal, sedangkan menyangkut non teknis misalnya narkoba dan perselingkuhan langkah pertama yang lakukan itu KY,” lanjut Ridwan. Sedangkan mengenai penjatuhan sanksi dalam MKH, SKB pun telah mengatur itu semua.

Terkait dengan pengawasan, selain ada Badan pengawas internal MA, kerja sama dengan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal juga harus

tetap terjalin baik. Sebab, untuk mengawasi 8084 hakim yang ada, MA memerlukan lembaga lain untuk menunjang hal tersebut. Sehingga, Ridwan menegaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari hubungan antara lembaganya dengan Komisi Yudisial. Sebab, dirinya mengakui akan adanya sorotan terhadap hubungan MA-KY yang dinilai tidak harmonis. “Suara-suara miring yang bilang tidak kompak, saya rasa itu suara perseorangan bukan lembaga,” tukasnya.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin berpandangan, kewenangan Komisi Yudisial mengawasi para hakim bukanlah untuk tujuan mencari-cari kesalahan hakim. Pengawasan tersebut diarahkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku para hakim. “Ini adalah amanah konstitusi yang harus selalu

diingat. Bahwa pengawasan itu bukan untuk mencari-cari kesalahan hakim. Pengawasan itu bukan pada putusan hakim, melainkan pada perilaku yang diarahkan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” kata Lukman di Jakarta, kemarin.

Menurut Lukman, Komisi Yudisial memiliki dua fungsi, yaitu menjaga kemandirian MA dan MK, dan menjaga integritas para hakim MA dan MK. “UUD membentuk KY dengan dua tujuan itu, yaitu agar kemandirian MA dan MK tetap terjaga, dan para hakim MA maupun MK juga tetap terjaga integritasnya,” katanya. Namun, persoalannya, lanjut dia, ekspektasi dan harapan-harapan publik terhadap KY sangat besar. Ditambah dengan dinamika yang terjadi, seperti lahirnya Perppu. “Dinamikanya sangat tinggi sekali. Inilah yang kemudian kita ingin memformulasi, merumuskan, dan membuat konsepsi bagaimana KY ke depan. Seperti apa format KY ke depan secara institusional,” katanya.

Lukman mengharapkan, kewenangan Komisi Yudisial bisa lebih dielaborasi dan lebih dijabarkan dan dirumuskan bagaimana implementasi dan aplikasi dari kewenangan lembaga itu. “Masukan-masukan berkaitan dengan kewenangan KY, bisa disalurkan melalui amandemen UUD, bisa juga tanpa amandemen UUD, misalnya dengan merevisi UU KY, UU MA, atau UU MK,” katanya.

Kepala Biro Hukum dan Humas MARidwan Mansyur

“Jadi kemampuan untuk mengadili misalnya dalam hukum acara ada kesalahan Pasal, sedangkan menyangkut non teknis misalnya narkoba dan perselingkuhan langkah pertama yang lakukan itu KY,” lanjut Ridwan.

Page 12: Majalah Nov-Des 2013

9EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Komisi Yudisial Harus Banyak BerbenahM. Purwadi

Peran Komisi Yudisial dalam penegakan hukum selama ini dinilai belum optimal.

Terutama dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap para hakim. Banyak laporan pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti secara maksimal. Belum lagi menyangkut kewenangan Komisi Yudisial yang tidak bisa segera dieksekusi sebelum adanya sidang etik MKH. Justru hasil pengawasan internal MA bisa langsung diproses dan eksekusi tanpa adanya MKH.

Peneliti dari Masyarakat

Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FHUI, Dio Ashar Wicaksana berpandangan, hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu disinergikan kembali. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal hakim. Sementara, MA sebagai lembaga pengawas internal hakim. “Kedua lembaga ini harus bisa bersinergi, tanpa itu akan sulit untuk sejalan dalam hal pengawasan,” terangnya.

Harapanya, dengan adanya tindak lanjut keputusan bersama antar MA dan KY, pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan

akan lebih efektif. Mengingat selama ini banyak rekomendasi hasil pemeriksaan KY seringkali tidak ada tindak lanjutnya dari MA. Meskipun demikian, seluruh elemen masyarakat harus mencermati dan mengevaluasi apakah keputusan bersama MA dan KY tersebut benar-benar efektif implementasinya dalam praktik. Selain itu, dapat menimbulkan efek jera bagi para hakim yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap kode etik profesinya.

Bahkan akhir-akhir ini peranan Komisi Yudisial mencuat sebagai salah satu ujung

Page 13: Majalah Nov-Des 2013

LAPORAN UTAMA

10 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Masih banyak hakim yang terbukti menerima dan meminta uang yang belum terjangkau oleh Komisi Yudisial. “Mungkin karena suap masuk jenis kejahatan tersembunyi yang keduanya sebagai pelaku maka sulit untuk diungkap. KY harus cari metode baru untuk mengungkapnya,” terang Mudzakir.

htt

p://

nrm

new

s.co

m

Gedung Badan Pengawas Pemilu di Jakarta.

tombak pemberantasan mafia peradilan. Komisi Yudisial kembali memainkan perannya sebagai penjaga perilaku hakim ditengah euforia tekanan-tekanan terhadap lembaga peradilan yang tengah terpuruk citranya. Perkara-perkara yang muncul sebagai isu publik akhir-akhir ini mengemukakan bobroknya lembaga peradilan.

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir

Solusi yang ditawarkan Mudzakir, Komisi Yudisial bisa bekerjasama dengan pelapor saat hakim meminta atau menerima suap dari pihak-pihak yang berperkara. Saat proses transaksi itulah, dengan melibatkan aparat hukum baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, maupun kejaksaan bisa langsung melakukan penangkapan.

Koordinasi Menjadi Prioritas Utama

Ketua KY Suparman Marzuki mengungkapkan, salah satu langkah awal yang akan dilakukan yakni meningkatkan koordinasi dengan MA. Baginya, koordinasi ini sangat penting jika melihat tupoksi Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim di

juga berpandangan serupa. Menurutnya, pengawasan hakim selama dua tahun terakhir dianggap belum optimal. Masih banyak hakim yang terbukti menerima dan meminta uang yang belum terjangkau oleh Komisi Yudisial. “Mungkin karena suap masuk jenis kejahatan tersembunyi yang keduanya sebagai pelaku maka sulit untuk diungkap. KY harus cari metode baru untuk mengungkapnya,” terang Mudzakir.

Page 14: Majalah Nov-Des 2013

11EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�K

US

Ketua Komisi yudisial Suparman Marzuki.

seluruh peradilan di bawah MA. Sedangkan, Suparman melihat potensi banyaknya persoalan yang berujung pada pengadilan khususnya terkait pemilu 2014 mendatang.

Suparman mencontohkan, adanya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat ini bisa menjadi indikasi kompetisi pemilu 2014 sangat tinggi. Secara politik, kompetisi tinggi itu bagus. Namun ketika semua permsalahan mengalir ke pengadilan tentu akan menjadi sangat sensitif bagi para hakim. “Nah jadi kita mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal buruk, sehingga koordinasi sangat diperlukan untuk mengetahui langkah apa saja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Harus

ke pengadilan,” lanjutnya. Sehingga, KY menekankan akan menempuh segala cara untuk tetap menjaga hakim bisa menjalankan kewenangannya sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim.

Kendati demikian, Suparman mengatakan setiap langkah Komisinya akan dilakukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang (UU). Akan tetapi, di atas itu semua, ungkap Suparman, yang paling penting lembaganya akan tetap melakukan pengawasan terhadap para hakim sebagai penegak hukum agar tidak mudah diintervensi. Apalagi jika dikaitkan dengan pemilu 2014, KY tidak menginginkan hakim menjadi bagian dari persoalan

ada gagasan apa saja yang akan dikoordinasikan,” papar Suparman ketika ditemui di kantornya Jakarta kemarin.

Bahkan secara khusus Suparman menjabarkan, selain berkoordinasi dengan MA, pihaknya tengah membangun gagasan untuk melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Langkah ini pun dilakukan untuk mengawal kemandirian para hakim yang nantinya akan menyidangkan perkara pemilu. “Itu baru akan kita rancang, tapi yang pasti dalam rangka mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terkait sengketa pemilu, ataupun tindak pidana pelanggaran pemilu yang mungkin mengalir

Secara khusus Suparman menjabarkan, selain berkoordinasi dengan MA, pihaknya tengah membangun gagasan untuk melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Page 15: Majalah Nov-Des 2013

LAPORAN UTAMA

12 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�K

US

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Eman Suparman.

politik dan putusan-putusannya menimbulkan prasangka politik.

“Itu yang masih akan kita lakukan, kita tidak ingin hakim menjadi bagian dari persoalan politik dan tentunya ini juga menjadi catatan MA,” tukasnya. Sejauh ini, KY akan tetap menjaga indepedensi hakim melalui pemantauan persidangan, lalu juga melalui investigasi yang bisa mendeteksi secara dini akan potensi pelanggaran. Bahkan KY pun meyakini, para hakim sudah menyadari tantangan yang datang lebih besar dan sensitif di tahun 2014.

Untuk itu, sudah seharusnya MA memberikan pembekalan persepektif terlebih berkenaan

dengan sengketa pemilu. Pembekalan dan bimbingan untuk menyiapkan mentalitas para hakim. Walaupun diselesaikan secara hukum akan tetapi ada konflik yang kompleks di belakangnya. “Dia (hakim) punya persfektif yang dimana ini konflik politik, itu yang harus dia lihat,” ungkapnya. Namun, ketika ditanya mengenai langkah KY untuk membentengi diri dari intervensi terhadap lembaganya, Suparman meyakinkan kalau tidak pernah ada penekanan dari pihak luar. Sebab, Suparman melihat tidak adanya urgensinya pihak luar untuk mengintervensi KY. “Yang harus dipastikan oleh KY adalah hakim itu tidak diintervensi,” tandasnya.

Sejauh ini, KY akan tetap menjaga indepedensi hakim melalui pemantauan persidangan, lalu juga melalui investigasi yang bisa mendeteksi secara dini akan potensi pelanggaran. Bahkan KY pun meyakini, para hakim sudah menyadari tantangan yang datang lebih besar dan sensitif di tahun 2014.

Page 16: Majalah Nov-Des 2013

PERSPEKTIF

13EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

FUNGSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK

PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Lilik MulyadiWakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara dan Dosen Program Pascasarjana

Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta) dan Universitas Merdeka (Malang)

A. Sekapur Sirih

Pada dasarnya, istilah Hukum Pidana Internasional atau Internationale Strafprocessrecht semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti: Friederich Meili pada tahun 1910 (Swiss) George Schwarzenberger pada tahun 1950 (Jerman); Gerhard Mueller pada tahun 1965 (Jerman); J.P. Francois pada tahun 1967; Rolling pada tahun 1979 (Belanda); Van Bemmelen pada tahun 1979 (Belanda), kemudian diikuti oleh para pakar hukum dari Amerika Serikat seperti: Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986 (Amerika Serikat). (Romli Atmasasmita: 2003, hlm. 19)

Ditinjau substansinya hukum pidana internasional (selanjutnya disingkat HPI) menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang

kejahatan internasional (I Wayan Parthiana: 2006, hlm. 31). Akan tetapi, sebenarnya pengertian HPI tidaklah sesederhana itu. Ruang lingkup dan dimensi dari HPI teramat luas dan bahkan mempunyai 6 (enam) pengertian yang menurut Romli Atmasasmita mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

Hukum Pidana Ingternasional 1. dalam arti lingkup teritorial pidana nasional (internasional criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law) ;

Hukum Pidana Internasional 2. dalam arti kewenangan internbasional yang terdapat di dalam hukum pidana internasional (international criminal law in the meaning of internationally priscribel municipal criminal law);

Hukum Pidana Internasional 3. dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional

(international criminal law in the meaning of internationally authorised municipal criminal law);

Hukum Pidana Internasional 4. dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (international criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilised nations);

Hukum Pidana Internasional 5. dalam arti kerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (international criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice);

Hukum Pidana International 6. dalam arti materiil (international criminal law in the material sense of the word).(Romli Atmasasmita, Op. Cit, hlm 21).

Page 17: Majalah Nov-Des 2013

PERSPEKTIF

14 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Asumsi di atas menegaskan bahwa HPI teramat luas bukan saja dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional, akan tetapi juga meliputi aspek internasional baik dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional, mekanisme administrasi peradilan pidana nasional serta HPI dalam arti materiil.

Secara universal dan kasuistik ada hubungan erat antara HPI dengan kejahatan transnasional. Tegasnya, karena ada hubungan sedemikian erat antara HPI dengan kejahatan trans nasional yang demikian kompleks baik mengenai cara melakukannya (modus operandi), bentuk dan jenisnya, serta locus dan tempus delicti yang lazimnya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum pelbagai negara. Dalam praktiknya, tentu ada banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan. Tegasnya, kejahatannya sendiri adalah nasional, tetapi kemudian terkait kepentingan negara atau negara lainnya, maka nampaknya sifatnya yang transnasional. Misalnya, khusus tindak pidana korupsi, dimana pelaku (offender) maupun aset hasil korupsi tersebut kemudian disimpan di negara lain sehingga tidak saja meliputi batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga memasuki wilayah negara lain.

B. Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan

Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi

HPI atau international criminal law atau internationale strafprocessrecht merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru. Romli Atmasasmita menyebutkan pengembangan HPI sebagai salah satu cabang ilmu hukum dimulai oleh pekerjaan Gerhard O.W. Mueller dan Edmund M. Wise yang telah menyusun suatu karya tulis International Criminal Law dalam rangka proyek penulisan di bawah judul Comparative Criminal Law Project dari Universitas New York. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Bassiouni dan V. Nada (1986), yang telah menulis sebuah karya tulis A Treatise on International Criminal Law (1973).

Apabila dijabarkan lebih lanjut pada pokoknya sebenarnya ada 4 (empat) fungsi dari HPI. Adapun keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional sama derajadnya. Dari aspek ini, maka menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, maka hukum

masing-masing diantara negara-negara mempunyai kedudukan yang sama.

2. Agar tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lain. Tegasnya, agar negara besar tidak melakukan intervensi hukum terhadap negara yang lebih kecil. Apabila dijabarkan lebih jauh maka fungsi kedua dari Hukum Pidana Internasional ini merupakan penjabaran dari asas non-intervensi. Menurut asas ini, maka suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, kecuali negara itu sendiri menyetujui secara tegas. Jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, tindakan ini jelas melanggar asas non-intervensi.

3. Hukum Pidana Internasional juga mempunyai fungsi sebagai “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak yang memutus serta mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh negara-negara yang berkonflik. Oleh karena itu maka Hukum

Page 18: Majalah Nov-Des 2013

15EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Pidana Internasional inilah yang merupakan “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik.

4. Hukum Pidana Internasional juga berfungsi untuk dijadikan landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional relatif menjadi lebih baik. Dari perspektif Hukum Pidana Internasional maka asas ini lazim disebut sebagai Asas “penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia”. Asas ini membebani kewajiban kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi apapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atas seseorang atau lebih dalam status apapun juga, tindakannya ini tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, suatu negara membuat peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang hukum pidana seperti undang-undang tidak pidana korupsi, terorisme, money loundering, dan lain sebagainya tidak boleh ada ketentuannya yang bertentang dengan hak asasi manusia.

Keempat fungsi HPI tersebut merupakan fungsi yang bersifat elementer dan krusial. Apabila dijabarkan, maka keempat fungsi tersebut berhubungan erat dan dapat diaplikasikan terhadap kejahatan transnasional

khususnya seperti tindak pidana korupsi. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.

Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional sebagaima Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai “Prevention of Crime and Treatment of Offenders” yang mengesahkan resolusi “Corruption in Goverment” di Havana tahun 1990.

Asumsi di atas menyebutkan tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek

sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya. Dikaji dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (extra ordinary measures). Dari dimensi ini maka fungsi HPI adalah sangat penting. Sebagai kejahatan yang bersifat transnasional maka kebijakan legislasi di Indonesia haruslah mengacu kepada tindak pidana korupsi yang terdapat di negara lain sepanjang hal tersebut relatif sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan kultur orang Indonesia. Oleh karena korupsi kejahatan yang bersifat transnasional maka HPI merupakan jembatan yang mempunyai fungsi untuk adanya interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam praktik hal ini telah dilaksanakan misalnya seperti apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan menandatangani perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura yang salah satu kesepakatannya adalah dalam rangka memulangkan koruptor yang bersembunyi di negara tersebut.

Selain itu, dengan dilakukannya perjanjian ekstradiksi tersebut membawa dampak terhadap fungsi HPI yang kedua yaitu tidak adanya intervensi hukum antara satu negara dengan negara lainnya. Aspek ini disebabkan, oleh karena antara negara

Page 19: Majalah Nov-Des 2013

PERSPEKTIF

16 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

satu dan negara lainnya telah melakukan perjanjian yang dilakukan secara sukarela dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Negara pihak atau negara korban korupsi dapat meminta secara baik-baik dengan melalui saluran hukum ekstradiksi kepada negara ketempatan tempat koruptor maupun asetnya disembunyikan. Oleh karena itu, melalui saluran ekstradiksi ini relatif dapat lebih memulangkan koruptor maupun asetnya kembali kepada negara korban.

Kebalikan dari apa yang telah diuraikan di atas maka apabila negara korban maupun negara ketempatan tidak ada penjanjian ekstradiksi maka para koruptor maupun aset relatif tidak dapat dilakukan negosiasi untuk memulangkan koruptor beserta asetnya. Atau dapat juga apabila negara korban maupun negara ketempatan terjadi konflik terhadap para koruptor maupun asetnya. Maka terhadap aspek ini, fungsi HPI sangat berperan di dalamnya. Para negara korban melalui jalur hukum internasional dapat meminta kepada Mahkamah Internasional untuk mengadili negara yang bersangkutan agar dapat memberi jalan keluar baik kepada negara korban maupun kepada negara ketempatan agar memutus secara adil perkara yang bersangkutan. Oleh karena yang memutus adalah Mahkamah Internsional yang bersifat independen maka diharapkan konflik yang terjadi diharapkan selesai serta diputus berdasarkan asas keadilan yang relatif dapat diterima baik oleh negara korban maupun negara ketempatan.

Berhubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas yaitu fungsi HPI sebagai jembatan agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut HPI sama derajadnya, kemudian fungsi kedua sebagai mencegah tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lain (asas non-intervensi), dan fungsi ketiga yaitu HPI juga mempunyai fungsi sebagai “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar maka semua itu bermuara kepada fungsi keempat yaitu HPI juga berfungsi untuk dijadikan landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional relatif menjadi lebih baik. Fungsi keempat ini merupakan “kunci” bagi penegakan hukum khususnya terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Pada asasnya, Hak Asasi Manusia menurut Bab I Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu maka pada dasarnya menurut Paul Sieghart secara global HAM terdiri dari tiga generasi, yaitu generasi pertama (Sipil dan Politik), generasi kedua (Ekonomi, Sosial dan

Budaya), generasi ketiga (Hak Kelompok) yang kesemuanya itu sesungguhnya merupakan hak individu (Paul Sieghart: 1986, hlm. 107). Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat extra ordinary crimes sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (extra ordinary measures) maka HPI merupakan katalisator dan pengaman yang dapat berfungsi agar penindakan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan koridor hukum

C.KonklusiKeempat fungsi HPI yaitu sebagai jembatan agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut HPI sama derajadnya, sebagai pencegah tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lain (asas non-intervensi), sebagai “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar dan landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional relatif menjadi lebih baik berkorelasi dengan kejahatan transnasional khususnya terhadap kejahatan korupsi. Oleh karena itu, diharapkan nantinya keempat fungsi HPI tersebut relatif dapat lebih berperan maksimal bagi negara-negara di dunia untuk dapat menindaklanjuti kejahatan korupsi.

Page 20: Majalah Nov-Des 2013

17EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Fakhruddin AzizHakim Pengadilan Agama Sambas, Kalbar

MEMATRI IDEALISME DALAM PUSARAN GODAAN SUAP

Penegakan hukum di negeri ini kerap menjadi sorotan publik. Pasalnya, terlepas

dari berbagai prestasi gemilang yang tertoreh, juga menyeruak ke permukaan segelintir penegak hukum yang tersangkut berbagai kasus suap, diantaranya adalah hakim.

Profesi hakim sebagai pemegang godam keadilan memang sangat rentan terjebak dalam praktik suap. Hakim yang berjuluk “Wakil Tuhan” merupakan penegak kebenaran dan keadilan (truth and justice) bagi para pencari keadilan (justiciabelen). Maka berbagai upaya sering dilakukan untuk mengintervensi dan mempengaruhi independensi hakim, diantaranya dengan menggelontorkan suap. Jika bukan sosok tangguh, idealis, berintegritas, dan bermoral, hakim sangat potensial terperosok dalam praktik tak terpuji tersebut.

Beberapa waktu lalu, tepatnya setelah upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI, publik tersentak oleh kabar dua hakim ad hoc Tipikor yang digelandang KPK karena kasus suap. Kedua hakim tersebut adalah berinisial

KM yang merupakan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang dan HK, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak. Kedua hakim tersebut kebetulan mantan pengacara. KM adalah hakim yang menangani perkara korupsi dana anggaran pemeliharaan mobil dinas dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,9 miliar dengan terdakwa Ketua DPRD Kabupaten Grobogan non-aktif M. Yaeni.

Beragam kasus suap yang mendera para hakim memaksa publik mengerunyutkan dahi dan mengelus dada. Bagaimana tidak, hakim merupakan profesi luhur dan mulia (officium nobile) dan sebagai ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun, kemuliaan itu telah dinodai oleh segelintir oknum yang nekad menerima suap.

Fenomena suap bagaikan fenomena ayam dan telor. Artinya, siapa yang terlebih dahulu memulai memang samar-samar dan sangat sulit ditebak. Hal itu juga selaras dengan teori ekonomi: supply and demand. Praktik suap dapat terjadi ketika penyuap dan penerima suap berada dalam

kondisi saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Penyuap membutuhkan apa yang dikehendaki dapat terpenuhi, sedangkan penerima suap sebagai “pemegang kunci‘ akan menerima kompensasi atas aksinya tersebut.

Menjadi hakim memang bukan profesi yang enteng. Selain dituntut mampu mempersembahkan keadilan bagi para pencari keadilan, beragam godaan yang menyilaukan mata akan selalu datang silih berganti, menebarkan ancaman terhadap benteng idealisme para “Wakil Tuhan”.

Ketika berbagai kasus hakim yang terlibat praktik suap menyeruak ke permukaan publik, eksistensi idealisme seringkali dipertanyakan. Para “Yang Mulia” itu ibarat sapu yang berfungsi untuk membersihkan kotoran. Logikanya, sapu tersebut tidak akan mungkin mampu membersihkan kotoran ketika sapu itu sendiri juga belepotan dengan kotoran yang menjijikkan.

Karenanya, dituntut keberadaan para hakim yang idealis, jujur, dan berintegritas dalam upaya

Page 21: Majalah Nov-Des 2013

PERSPEKTIF

18 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

memancangkan pilar-pilar keagungan hukum secara bersih, tanpa pandang bulu, dan dalam kondisi apapun. Fiat justitia ruat coelum (Keadilan hendaklah ditegakkan, meskipun langit akan runtuh), demikian adagium populer dari Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM).

Namun ironisnya, seringkali idealisme menjadi hal aneh atau bahkan dijadikan bahan olok-olok di dalam belantara institusi/komunitas yang sudah tidak ideal. Individu idealis kerap dicap sebagai “sok suci” yang tak bisa memahami kultur yang sudah mapan. Akhirnya, benteng idealisme berpeluang keropos dan roboh karena interaksi sosial di dalamnya berpotensi membentuk kecenderungan dan watak-watak baru.

Kini, uang tidak hanya sebatas alat tukar menukar (barter) seperti fungsi awalnya. Namun, uang telah menjelma menjadi cara dan alat dialogis untuk meruntuhkan segala sesuatu, termasuk benteng idealisme para penegak hukum. Para pencari keadilan dengan menggunakan kekuatan kapitalnya sering mencoba mempengaruhi hakim dengan harapan putusannya bisa oleng dan kemudian berpihak kepada mereka. Ketika relasi semacam ini berjalan berulang-ulang, akhirnya uang menjadi semacam candu yang selalu nagih. Ungkapan populer wani piro (berani berapa) telah menjadi semacam kata kunci untuk memuluskan sebuah hasrat.

Harta (uang) memang penting, namun bukan segalanya. Uang bukanlah muara akhir dari kehidupan ini, namun sebatas sarana untuk bertahan hidup dan beribadah kepada Allah. Maka, menumpuk pundi-pundi uang dengan cara yang illegal sungguh sesuatu yang menjijikkan dan tak akan mampu memuaskan manusia, karena pada dasarnya manusia tak akan pernah mencapai kata “puas” dalam urusan duniawinya, sampai ia menghadap Sang Khaliq. Rasulullah bersabda: “Seandainya manusia diberi dua lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat” (HR Bukhari).

Oleh karenanya, watak koruptif, manipulatif, dan serakah sudah semestinya dikubur dalam-dalam, karena berapapun harta yang diperoleh tak akan mampu memuaskannya. Tokoh masyhur dari India, Mahatma Gandhi, pernah berujar bahwa “Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tak akan pernah cukup untuk satu orang yang serakah”. Petuah bijak ini tentu patut menjadi sebuah renungan bagi kita semua dalam menjalankan amanah sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum.

Sosok Teladan Dalam lintasan sejarah yang mengiringi perjalanan bangsa

ini, ada beberapa tokoh penegak hukum idealis yang bisa dijadikan teladan dan inspirasi bagi kita. Di jajaran Kepolisian mengemuka nama Jenderal (Pol) Hoegeng. Ia adalah sosok polisi yang sederhana, jujur, dan antikorupsi. Bahkan dengan nada bergurau, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengatakan bahwa di negeri ini ada dua polisi yang tidak bisa disuap, yakni “polisi tidur” dan Hoegeng.

Dari korps Kejaksaan, tidak berlebihan jika sosok Baharudin Lopa layak dikedepankan dengan sikapnya yang jujur, gigih, dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan pilar-pilar keagungan hukum. Bahkan setiap di beri hadiah, ia selalu menolaknya dengan kata-kata yang sangat bijaksana bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Sedangkan ungkapan yang inspiratif dari Baharudin Lopa adalah “Janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum”.

Di korps hakim, banyak figur yang patut menjadi teladan. Di antaranya yang mengemuka adalah mantan Hakim Agung periode 1984 - 2000 Bismar Siregar. Ia adalah sosok hakim yang dikenal idealis, jujur, dan bersahaja. Kata-katanya yang masyhur adalah bahwa putusan itu mahkota hakim.

Sedangkan dari profesi pengacara/advokat, ada

Page 22: Majalah Nov-Des 2013

19EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Yap Thiam Hien, sosok yang mengabdikan hidupnya demi menegakkan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia adalah advokat teladan yang tanpa pamrih selalu hadir di garda depan dalam membela orang-orang tertindas dan termarjinalkan. Sebaliknya, bukan advokat yang gigih berburu materi meski dengan menghalalkan segala cara.

Dalam konteks kekinian, di tengah kondisi kehidupan bangsa yang carut-marut dengan berbagai persoalan yang menyelimuti, publik tentu sangat merindukan kehadiran sosok-sosok idealis dan tangguh seperti nama-nama di atas.

Namun penulis yakin, dalam setiap masa akan selalu lahir sosok-sosok idealis dalam bidangnya masing-masing termasuk dalam penegakan hukum, meski kadang hanya melintas sebentar saja. Namun hal itu akan menjadi pengingat dan pelecut bagi kita bahwa “pohon idealisme” mesti selalu disemaikan dan jangan sampai dibiarkan mati.

Idealisme sudah semestinya kita bangun dan kita pertahankan dalam diri dan komunitas kita. Bukan sebaliknya: diolok-olok, dibiarkan keropos, dan kemudian dibiarkan roboh secara pelan-pelan. Tidak ada yang sia-sia dalam upaya mempertahankan idealisme. Justru sebaliknya, hal itu akan membawa manfaat dan kemaslahatan bersama.

Tentu, menjadi individu idealis bukan persoalan mudah. Berbagai tantangan dan cibiran akan selalu mengiringi keberadaannya. Karena itu, perlu kesadaran kolektif untuk menjaga dan menyuburkan idealisme di tengah pusaran godaan suap. Idealisme mesti dijaga, meski kadang dianggap sebagai sesuatu yang ganjil.

Dalam konteks penegakan hukum yang ideal, masyarakat semestinya juga tidak hanya menuntut pencapaian itu, tapi juga turut berpartisipasi aktif dengan tidak membiasakan dan melanggengkan tradisi tak terpuji seperti suap dalam menyelesaikan urusannya yang terkait dengan hukum. Biarkan mekanisme berjalan sebagaimana mestinya, dan tonggak keadilan dapat berdiri tegak tanpa direcoki oleh beragam kepentingan yang menyelimuti.

Menilik sejarah, bangsa Indonesia lahir juga karena idealisme para founding father dan pemimpin masa lalu yang gigih dan tanpa pamrih dalam mewujudkan cita-citanya. Haruskah sekarang kita akan menghancurkan idealisme itu dengan sikap pragmatisme dan perilaku konsumtif dengan menghamba pada uang dan nafsu? Tentu nurani kita akan berkata tidak.

Kesejahteraan Hakim Selain persoalan idealisme dan moralitas, aspek kesejahteraan hakim juga punya peran

seimbang dan tak bisa dinafikan. Keduanya punya andil untuk mengeliminasi praktik suap dalam upaya penegakan hukum (law enforcement). Ketika tingkat kesejahteraan telah memadai, para hakim diharapkan bisa lebih fokus dalam mempersembahkan keadilan bagi masyarakat dan tidak sampai nekad menggadaikan idealismenya hanya karena berondongan suap yang bertubi-tubi.

Jika kesejahteraan telah memadai, perjuangan selanjutnya adalah membangun gerakan hakim yang jujur, bersih, dan emoh dengan suap. Apapun, bagaimanapun, dan kapanpun, praktik suap-menyuap mesti dihindari. Dalam sebuah hadits disebutkan: “Rasulullah SAW melaknat penyuap dan penerima suap dalam masalah hukum” (HR Tirmidzi). Rasulullah juga bersabda: “Penyuap dan penerima suap sama-sama masuk neraka” (HR Thabrani). Ini adalah peringatan bagi para penegak hukum maupun masyarakat umum. Maka sungguh tragis nasib pelaku yang nekad menyuap atau menerima suap di dunia maupun di hari kelak.

Terakhir, di tengah berbagai sorotan publik dan persepsi miring terhadap penegakan hukum di negeri ini, bendera optimisme masih layak dikibarkan karena sejatinya masih banyak hakim tangguh, idealis, jujur, bersih, dan berintegritas yang diharapkan mampu menularkan virus-virus positifnya.

Page 23: Majalah Nov-Des 2013

POTRET

20 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Pengadilan Berbasis Informasi dan Teknologi

Pengadilan Negeri Bukittinggi

W. Eka Putra

Informasi dan Teknologi (IT) tidak dapat dipisahkan pada zaman kehidupan modern ini. Begitu pula dengan pengadilan, diharapkan juga dapat menggunakan IT tersebut agar dapat meningkatkan pelayan kepada masyarakat. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri dalam administrasi dan penelusuran (Tracking) terhadap data perkara.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�A

DN

AN

Page 24: Majalah Nov-Des 2013

21EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

WE

P

Server CTS di PN Bukittinggi.

Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi termasuk diantara PN lainnya yang

sudah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Latar belakang yang membuat PN Bukittinggi menerapkan CTS adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Badilum MA) No. 559/2012 dimana pertama, PN dituntut untuk melakukan transparansi informasi teknis peradilan.

Kedua, PN membutuhkan perangkat pendukung (supporting tools) yang memberikan kemudahan pengelolaan administrasi perkara. Ketiga, PN membutuhkan fasilitas untuk mengumpulkan data dan menyebarkan informasi proses pengadilan kepada publik.

Keempat, diperlukan adanya perangkat yang bisa mengubah perilaku kerja secara bertahap dari manual ke otomasi.

Menurut Mirdin Alamsyah yang juga Ketua PN Bukittinggi aplikasi CTS sudah mulai diterapkan PN Bukittinggi sejak Mei 2013. Aplikasi ini akan terus dipakai dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkara di PN. Kegunaan dari CTS ini adalah untuk transparansi informasi peradilan, agar perkara gugatan atau perkara pidana yang masuk itu jelas alur perkaranya.

Aplikasi CTS PN Bukittinggi sudah tersinkronisasi dengan Dirjen Badilum MA. seluruhnya. Aplikasi CTS ini akan dipantau oleh MA. Kalau ada yang laporannya lamban, nanti dalam peta akan berwarna merah, atau kuning, dan kalau aman akan berwarna

hijau. Masyarakat bisa mengakses dan melihat bagaimana jalannya proses suatu perkara tersebut dengan cara membuka website PN (pn-bukittinggi.go.id).

“Kalau datanya sudah masuk dan sudah fix, baru disinkronisasikan ke web. Dan kalau data itu sudah masuk ke web, maka masyarakat bahkan diseluruh dunia bisa tahu. Dengan aplikasi CTS ini masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengetahui perkembangan suatu kasus. Dari perkara itu masuk, bagaimana jalannya perkara, bagaimana jalannya persidangan, sampai pada putusan itu semua bisa di lihat di web PN,” ungkap Mirdin.

Alur Perkara dengan CTSMenurut salah satu operator CTS Arif Sapto Riadi, cara pengoperasian CTS yaitu setiap

Kegunaan dari CTS ini adalah untuk transparansi informasi peradilan, agar perkara gugatan atau perkara pidana yang masuk itu jelas alur perkaranya.

Page 25: Majalah Nov-Des 2013

POTRET

22 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

user memiliki Password, dimana data yang diisikan antara lain dari data umum perkara, penetapan, jadwal sidang, putusan akhir.

Setelah data lengkap maka riwayat perkara sudah bisa diakses oleh masyarakat umum. Waktu bagi pendaftar untuk bisa melihat perkembangan kasusnya di web berlangsung cepat, hari ini dimasukkan besok sudah bisa dilihat. Jadwal sidang, pengunduran sidang serta alasan pengunduran sidang semua itu panitera pengganti yang memasukkan.

Untuk update data biasanya dilakukan satu atau dua minggu sekali, misalnya operator pidana memasukkan perkara baru seminggu atau dua minggu sekali, lalu kita sinkronkan ke CTS MA sebagai server, kemudian disinkronkan ke web PN agar bisa dilihat oleh masyarakat umum.

Jangka waktu dari perkara itu masuk untuk di masukkan di CTS dilakukan setiap saat. Petugas memasukkan data berbeda beda orangnya. Operator perkaranya yang memasukkan data dari saat pendaftaran, dan kalau berkasnya sudah masuk ke panitera pengganti maka secara otomatis adminnya ada di panitera pengganti dan akan meng-update datanya ke CTS. Dan kalau perkara sudah putus maka format putusannya hakimlah yang memasukkan.

“Masing-masing pegawai yang menjadi alur berkas itu memiliki ID nya masing-masing. Dan semuanya menjadi admin, dimana berkas itu berada, maka admin dibagian itu yang bisa membuka,”ungkap Arif yang juga bertindak sebagai maintenance.

Kelebihan dari program CTS ini adalah untuk transparasi register,

yang tadinya hanya ada dibuku dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, sekarang semua masyarakat bisa melihat dan memantau sejauh mana proses atau alur perkaranya.

HambatanTidak ada pekerjaan yang tidak mempunyai hambatan. Begitu juga dengan pengoperasian CTS ini. menurut Mirdin, hambatan yang terjadi dalam pengoperasian aplikasi CTS ini adalah sarana dan prasana belum mencukupi,untuk akses internet terkadang lambat. Dari awal pembuatan jaringan untuk CTS ini memang tidak bagus jaringannya karena sampai saat ini jaringannya masih lambat, untuk loadingnya masih susah.

Pengoperasian CTS saat ini hanya memakai speedy yang kuotanya sesuai paket dan paket

Salah Satu Komputer Client CTS di PN Bukittinggi.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�W

EP

Switch Hub jaringan internet di PN Bukittinggi.

Page 26: Majalah Nov-Des 2013

23EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Cara mensiasatinya untuk dapat mengakses ke web adalah saat pegawai lain tidak mengakses internet. Selain itu hambatan lainnya yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang memadai karena sedikit sekali yang mengerti tentang IT.

Harapan Peralatan yang tersedia untuk menunjang program CTS tersebut, PN Bukittinggi memiliki berupa 1 (satu) unit PC Server, beberapa unit komputer diruang hakim, perdata, pidana dan hukum. Namun kebanyakan dari peralatan tersebut dirasakan kurang memadai untuk menunjang aplikasi CTS tersebut. Untuk itu, PN Bukittinggi berharap agar MA dapat memberi peralatan yang lebih bagus lagi untuk dapat menunjang aplikasi CTS ini dan juga memberi

anggaran lebih untuk perawatan peralatan yang ada.

Selain itu untuk menunjang program CTS, PN Bukittinggi juga mengusulkan adanya penambahan petugas/pegawai staf administrasi melalui pengadilan tinggi dalam usulan kegiatan setiap tahunnya. Karena sekarang ini pegawai yang ada dirasakan sangat kurang. Banyak diantara pegawai yang merangkap pekerjaan.

‘’Kalau bisa anggarannya diperbesar, jadi maintenancenya lebih bagus, dan perangkatnya juga kalau bisa lebih bagus serta adanya penambahan pegawai yang mengerti tentang IT,” ungkap Mirdin.

Sekilas PN BukittinggiPN Bukittinggi merupakan pengadilan negeri Klas IB yang

daerah hukum hanya meliputi 3 (Tiga) Kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, yaitu Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Guguk panjang.

Dengan Luas Tanah 4.050 meter persegi, PN Bukittinggi memang sudah memiliki gedung kantor yang bagus. Namun sesuai dengan perkembangan dan penambahan pegawai, ruang yang ada sekarang tidak dapat menampung seluruh pegawai. Banyak terdapat beberapa ruang kecil dan sempit sehingga pegawai memiliki ruang gerak yang terbatas. Adapun masalah-masalah yang dihadapi PN bukittinggi menurut Ketua PN Mirdin adalah masih kurangnya petugas/staf administrasi, masih kurangnya tenaga IT, masih kurangnya pemahaman pejabat terhadap tugas pokok maupun

Switch Hub jaringan internet di PN Bukittinggi.

Tidak ada pekerjaan yang tidak mempunyai hambatan. Begitu juga dengan pengoperasian CTS ini. menurut Mirdin, hambatan yang terjadi dalam pengoperasian aplikasi CTS ini adalah sarana dan prasana belum mencukupi,untuk akses internet terkadang lambat.

Page 27: Majalah Nov-Des 2013

POTRET

24 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

tugas administrasi sehingga diperlukan adanya pelatihan sesuai bidang masing-masing.

Selain itu pejabat atau pegawai cenderung lemah kinerjanya yang disebabkan antara lain terlalu lama di satu jabatan, belum adanya promosi bagi yang pangkatnya sudah memenuhi persyaratan, sedangkan pangkatnya tidak bisa naik lagi sesuai dengan pendidikan dan masa pensiunnya. Dengan jumlah hakim 10 orang dan jumlah majelis hakim sebanyak 3 majelis.

PN Bukittinggi memiliki 3 buah ruang sidang termasuk ruang sidang anak. Jumlah perkara yang diterima PN Bukittinggi termasuk sedikit yaitu dengan jumlah perkara pertahun sebanyak 130 perkara pidana dan perkara perdata 29 perkara.

Perkara pidana yang dominan adalah pencurian, dan narkoba. Untuk narkoba baru sebatas pemakai saja yang sudah di sidangkan, untuk pengedarnya belum pernah tertangkap. Sedangkan perkara perdata

paling banyak adalah soal sengketa tanah.

Untuk rumah dinas, PN Bukittinggi dirasakan berlebih. Kalau dihitung ada 17 rumah dinas termasuk rumah dinas ketua dan wakil. Saking berlebihnya PN Bukittinggi mempersilahkan bagi pegawai yang berminat untuk menempati rumah dinas tersebut. Walaupun ada beberapa diantara rumah dinas tersebut yang sudah tidak layak dan perlu perbaikan.

bersidang. Sejak itulah Mirdin yang lulus sebagai calon hakim pada tahun 1988 ini mulai terpacu untuk menjadi seorang hakim. Tujuan Mirdin menjadi seorang hakim adalah memberikan sumbangsih untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Selaku pimpinan pengadilan Mirdin selalu membangun semangat kerja di dalam pengadilan.

“Saya melaksanakan dan menerapkan semua himbauan dari MA dan juga KY. Tingkatkan pelayanan, kalau ada yang ingin meminta salinan putusan misalnya, langsung berikan paling lama 1 jam, jangan besok-besok. Dan dalam bersidang majelis hakimnya harus lengkap, kalau hanya ada 2 orang hakim, maka saya akan

menunda persidangan. Jangan setengah-setengah dalam memberikan pelayanan”, ungkap Bapak 3 orang anak ini. Mirdin selalu membangun hubungan antar pegawai, dari hakim hingga lapisan yang paling bawah. Sebulan sekali Mirdin selalu mengumpulkan semua pegawai ada di PN Bukittinggi.

Terkait hubungan KY dan MA, Mirdin mengibaratkan MA dan KY itu seperti ayah dan ibu, Mirdin berharap para hakim dekat dengan keduanya, dan merasa senang diawasi oleh KY. Menurut Mirdin, ada permintaan dari kawan-kawan sesama hakim agar selain hakim yang buruk dihukum hendaknya hakim yang berprestasi dapat dikasih penghargaan.

Menegakkan Keadilan di Masyarakat

Mirdin AlamsyahKetua Pengadilan Negeri Bukittinggi

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�A

DN

AN

Tidak pernah terlintas dalam keinginan Mirdin untuk menjadi seorang hakim.

Awal bekerja sebagai pegawai di pengadilan tahun 1981, dan sempat diusulkan untuk menjadi panitera pengganti. Sebagai panitera pengganti Mirdin selalu mendampingi hakim dalam

Page 28: Majalah Nov-Des 2013

LAPORAN KHUSUS

25EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Wewenang “Baru” Komisi Yudisial Ariane Meida

Salah satu hal yang dikhawatirkan, adalah hakim tidak bisa memberikan putusan tanpa berpihak. Hal lain yang

juga menjadi kekhawatiran, pengawasan yang dilakukan internal lembaga peradilan cenderung bersemangat melindungi korp hakim. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu lembaga, satu komisi independen yang keberadaannya tidak di internal lembaga peradilan tersebut dan keanggotaannya benar-benar independen.

Setelah melalui pembahasan panjang, KY lalu dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.Dalam rangka menjalankan wewenangnya, KY lalu berfungsi sebagai lembaga independen yang menjadi pengawas dan pemantau perilaku hakim, penerima laporan dari masyarakat

Pada Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-35, 25 September 2001, dengan agenda Pembahasan Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hamdan Zoelfa dari Fraksi Partai Bulan Bintang, yang saat ini menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa dibentuknya Komisi Yudisial merupakan kebutuhan praktis yang disebabkan oleh adanya kenyataan-kenyataan konkret, yaitu tidak adanya suatu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim, baik hakim pengadilan negeri maupun hakim pengadilan Mahkamah Agung.

Page 29: Majalah Nov-Des 2013

LAPORAN KHUSUS

26 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

yang mendapati perilaku hakim yang menyimpang dari etika dan perilaku yang seharusnya sebagai seorang hakim, lalu melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan tersebut secara tertutup.

Kemudian terjadi perdebatan, seluas apa jangkauan pengawasan KY terhadap lembaga peradilan, khususnya mengenai hakim dalam lingkup peradilan apa saja yang patut diawasi oleh KY. Ketegasan batasan hakim-hakim yang diawasi KY dituntut oleh para perwakilan fraksi dalam persidangan UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY, mengenai tugas dan wewenang KY. Lalu pemerintah mengakhiri perdebatan tersebut secara substansi, dengan menegaskan bahwa hakim yang menjadi objek pengawasan KY adalah seluruh hakim lembaga peradilan dalam lingkungan kekuasaan hakim, Mahkamah Agung, Peradilan Tinggi lainnya, tak ketinggalan Mahkamah Konstitusi.

Meski perdebatan diselesaikan, semenjak pertama kali ditetapkan hingga tahun 2013, tercatat UU Komisi Yudisial telah mengalami judicial review terhadap Undang-Undang dasar Republik Indonesia sebanyak tiga kali. Permohonan yang pertama adalah pengujian terhadap UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 22 tahun 2004, yang pada intinya menginginkan perubahan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang melemahkan kemandirian Komisi Yusisial, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Misalnya terdapat

permohonan bahwa seharusnya usulan yang menyangkut pengawasan dan pemberhentian hakim yang diduga melanggar etika perilaku hakim tidak diusulkan kepada ketua Mahkamah Agung, tetapi kepada presiden. Karena, usulan-usulan dari Komisi Yudisial rentan tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung sendiri. Permohonan judicial review yang diajukan oleh Domininggus Maurits Luitnan, H. Azi Ali Tjasa, dan Toro Mendrofa ini ditolak karena para hakim Mahkamah Konstitusi memandang bahwa para

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/ K

US

Gedung Mahkamah Konsitusi di Jakarta.

Prasangka-prasangka buruk terhadap Mahakamah Konstitusi yang selama ini kebal pengawasan seakan mendapat pembenaran dengan ditangkapnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Page 30: Majalah Nov-Des 2013

27EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Putusan ini lalu tidak berpengaruh apapun terhadap eksistensi KY sebagai lembaga pengawas eksternal para hakim disemua lembaga peradilan.

Tidak lama setelahnya, Mahkamah Konstitusi kembali mendapatkan permohonan judicial review terhadap UU Komisi Yudisial. Tak tanggung-tanggung, permohonan itu diajukan oleh 31 Hakim Agung melalui kuasa hukumnya. Permohonan ini dipicu karena KY telah memanggil beberapa hakim agung terkait dengan perkara yang diadilinya, diantaranya Bagir Manan, Mariana Sutadi, Paulus Effendi Lotulung, dan beberapa Hakim Agung lain. Hal ini dinilai oleh pemohon sebagai gangguan terhadap hak konstitusional Hakim Agung, yang dijamin kemerdekaannya oleh UUD 1945. Indepedensi Hakim Agung dipandang akan hancur jika setiap Hakim Agung dipanggil sewaktu-waktu karena memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap para Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk di dalamnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi perlu dipertimbangkan kembali.

Mahkamah Konstitusi lalu mengabulkan sebagian perpohonan, diantaranya mengeluarkan Hakim Konstitusi dari jangkauan pengawasan Komisi Yudisial melalui putusan

MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Namun, naas bagi Mahkamah Agung yang berinisiatif mengajukan permohonan, karena Mahkamah Konstitusi memutuskan kelakar seluruh Hakim Agung di lembaga peradilan tetap akan diawasi oleh Komisi Yudisial.

Banyak pihak lalu mengungkapkan prasangka buruknya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menciutkan peran Komisi Yudisial ini. Seperti anggota Komisi III DPR, Lukman Hakim Saefuddin, yang bicara bahwa MK bakal tumbuh menjadi monster apabila lembaga yang memiliki kewenangan besar mencabut berlakunya Undang-Undang dibiarkan tanpa pengawasan. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), juga menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini, apabila dicermati, mengandung kesalahan fundamental dalam penerapan hukum acara, khususnya berkaitan dengan penyimpangan asas non-ultra petita. Karena, Komisi Yudisial tidak dapat mengawasi Hakim Konstitusi, adalah hal yang sebenarnya tidak diminta oleh pemohon.

Jika melihat kembali ke belakang, semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak pada masa sebelum reformasi.Demi meyakinkan rakyat bahwa sistem demokrasi dijalankan oleh para pemegang kekuasaan, prinsip

check and balances diterapkan pada seluruh lembaga tak terkecuali lembaga yudikatif. Dibentuklah berbagai komisi pengawas lembaga, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, hingga Komisi Yudisial. Maka, secara awam setiap orang dapat terbawa pada kesimpulan, Mahkamah Konstitusi telah berselisih jalan dengan demokrasi karena mengukuhkan diri sebagai lembaga superbody, enggan untuk diawasi. Lembaga tanpa pengawasan juga dianggap rentan penyelewengan. Terlebih, jika Hakim Mahkamah konstitusi yang menyeleweng, akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara. Pasalnya, lembaga ini berwenang memutus sengketa-sengketa krusial, pilkada dan undang-undang, terlebih putusannya bersifat final dan mengikat.

Prasangka-prasangka buruk terhadap Mahkamah Konstitusi yang selama ini kebal pengawasan seakan mendapat pembenaran dengan ditangkapnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 2 Oktober 2013, di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Akil ditangkap ketika sedang menerima uang yang diduga suap dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa, dan pengusaha asal Palangkaraya, Cornelis Nalau, terkait dengan penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di Mahkamah

Page 31: Majalah Nov-Des 2013

LAPORAN KHUSUS

28 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Konstitusi. Beberapa pihak yang berperkara dalam sengketa ikut diamankan dan bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita uang sekitar Rp 3 miliar yang terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS.

Tak lama setelah tragedi ditangkapnya Akil Mochtar, amuk massa terjadi saat sidang pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Maluku tahun 2013 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/11/2013), tepatnya seusai Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva membacakan amar putusan pertama untuk perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/ 2013. Peneliti Senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai, kericuhan yang terjadi di Gedung Mahkamah Konstitusi saat pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Maluku merupakan wujud akumulasi kekecewaan publik terhadap MK. Pendapat ini mewakili pendapat berbagai pengamat lain. Penangkapan Akil Mochtar telah menjorokkan wibawa Mahkamah Konstitusi ke dalam lembah yang gelap dan dalam.

Melihat wibawa Mahkamah Konstitusi yang terperosok dan terguling-guling meluncur ke dalam jurang kenistaan, pemerintah langsung berupaya melakukan penyelamatan dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang

(Perpu) terkait dengan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut Presiden, langkah itu dilakukan dalam rangka merespon krisis yang terjadi di lembaga tinggi negara itu sehubungan dengan tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi pemberantasan Korupsi. Tiga substansi yang tertuang dalam Perpu tersebut;

Tidak menjadi anggota parpolSubstansi pertama, syarat hakim konstitusi pada Pasal 15 ayat 2 huruf (i) ditambahkan, ‘tidak menjadi anggota parpol dalam jangka waktu paling cepat tujuh tahun sebelum diajukan menjadi hakim konstitusi.

Uji kelayakan dan kepatutanSubstansi kedua, calon hakim konstitusi akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. Panel Ahli yang beranggotakan

tujuh orang ini dibentuk oleh Komisi Yudisial. Anggota Panel Ahli terdiri dari tiga orang yang masing-masing diusulkan oleh MA, DPR, dan pemerintah, serta empat orang dipilih KY atas usulan masyarakat. Keempat anggota Panel Ahli ini terdiri dari mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi di bidang hukum.

Majelis kehormatanSubstansi ketiga terkait pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi yang bersifat permanen. Majelis kehormatan ini terdiri dari lima anggota. Kelimanya adalah mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, dua akademisi, serta tokoh masyarakat. Majelis kehormatan ini akan dibantu oleh sebuah sekretariat yang berkedudukan di KY. Sekretariat ini bertugas mengelola rumah tangga dan administrasi majelis kehormatan.

Jika sebelumnya kewenangan mengangkat Hakim Konstitusi semata dibagikan kepada Presiden, DPR, dan MA, melalui Perpu ini, Mahkamah Konstitusi berhak membentuk panel ahli sebagai penguji kelayakan calon Hakim Konstitusi. Selain itu, jika sebelum diterbitkannya Perpu penyelamatan Mahkamah Konstitusi ini Komisi Yudisial tidak lagi berhak memberikan perhatiannya pada Hakim Konstitusi lewat amar putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006, kini Komisi Yudisial justru diberi tugas untuk membentuk majelis kehormatan konstitusi yang

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/ T

S

Hamdan ZoelvaKetua Mahkamah Konstitusi.

Page 32: Majalah Nov-Des 2013

29EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Dalam putusan bernomor 005/PUU-IV/2006 itu dinyatakan bahwa Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Komisi Yudisial, sepanjang menyangkut kata hakim konstitusi, sudah tidak berlaku lagi.

Kontroversi perihal Perpu adalah gambaran benturan kepentingan para petinggi lembaga dengan berbantal undang-undang. Cekcok semacam ini semakin intens semenjak reformasi. Pihak-pihak yang bertikai biasanya sama-sama

Kontroversi perihal Perpu adalah gambaran benturan kepentingan para petinggi lembaga dengan berbantal undang-undang.

bersifat permanen, lalu berbagi sekertariat dan mengelola segala urusan yang terkait dengan majelis tersebut.

Dalam pemberitaan di Tribunnews.com, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Eman Suparman sepertinya menilai publik terlalu terburu-buru dalam menelaah isi Perpu sehingga banyak terjadi kesalahpahaman. Karena berdasarkan keterangannya, tim kecil KY saja masih bekerja untuk menganalisis perpu tersebut yang memberikan kewenangan bagi KY untuk membentuk panel ahli serta membentuk komite etik. Juru bicara KY, Asep Rahmat juga mengatakan bahwa KY belum paham betul teknis pelaksanaan wewenang yang tertuang dalam Perpu tersebut, sehingga terlebih dahulu harus dikaji oleh tim internal.

Namun, seperti yang diberitakan, sejumlah tokoh Mahkamah Konstitusi menolak rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) perihal mekanisme pengawasan dan perekrutan hakim konstitusi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai penerbitan Perpu merupakan upaya mengebiri Mahkamah. Majelis Kehormatan yang ditunjuk untuk mengawasi MK dinilai tak punya wewenang mengawasi hakim konstitusi karena tidak sesuai dengan Pasal 24B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang ada dalam

1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia telah menjabarkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat). Hukum adalah lawan kata dari kekuasaan. Namun, hukum hanyalah tinta hitam diatas putih. Apa yang tertulis, bagaimana menjalankannya, adalah kuasa manusia yang dengan mudah dapat memanipulasi kenyataan hukum karena menafsirkan dengan keliru, sengaja dikelirukan, atau disalahtafsirkan untuk mencapai kepentingan tertentu. Cekcok antara pihak yang merasa benar karena tindakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, adalah bukti pijakan filosofis dari sistem hukum negara belum disepakati. Hukum berjalan demi apa, untuk siapa. Apakah peraturan yang berlaku harus tetap dijalankan meski secara nyata merugikan banyak pihak?

Presiden dikabarkan mewanti-wanti MK agar tidak, lagi-lagi, menggagalkan peraturan yang mengharuskan lembaganya diawasi. Sedang, beberapa praktisi hukum dikabarkan berniat mendaftarkan uji materil terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena MK adalah pemutus sengketa undang-undang, apa yang menjadi keputusan MK nantinya akan menegaskan ke arah mana pijakan filosofis hukum lembaga peradilan Indonesia.

mengacung-acungkan peraturan yang memihaknya sebagai bukti bahwa tindakannya telah sesuai dengan hukum. Jika semuanya benar secara hukum, lalu siapa yang salah?

Menentukan siapa yang berhak merasa menang atau benar menurut hukum adalah wewenang MK yang kini tengah dihujani ketidakpercayaan masyarakat. Masyarakat biasa seperti penulis yang seseungguhnya awam dibidang hukum ini hanya bisa memberi masukan sudut pandang. Undang-Undang Dasar

Page 33: Majalah Nov-Des 2013

30 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

LEBIH DEKAT

Artha Theresia

Pekerjaan ini Adalah Kebanggaan Saya

Sejak tahun 1976 hingga sekarang Artha baru kembali ke Pulau Bangka

untuk meniti karir, sebelumnya ia sempat kembali ke Kota Pangkalpinang walau hanya beberapa waktu saja. Artha Theresia Silalahi yang merupakan putri sulung dari pasangan LM Silalahi (alm) dan Ida Hutapea (76) kini siap mengukir prestasi di kota timah ini. Artha Theresia Silalahi pertama kali mengukir karir sebagai hakim pada tahun 1988-1992 sebagai calon hakim di Jakarta Pusat, selanjutnya menjabat sebagai hakim di PN Ciamis, PN Purwakarta, PN Cibinong, PN Bandung dan di PN Jakarta Selatan, Wakil Ketua PN Pangkal Pinang dan jabatan yang di emban sekarang adalah Ketua PN Pangkal Pinang.

Berikut petikan wawancara yang telah di rangkum oleh tim redaksi Majalah Komisi Yudisial:

Bagi hakim Artha Theresia Silalahi Kota Pangkalpinang sudah tak asing baginya. Pasalnya sebelum ia dilantik dan menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, ayahnya LM Silalahi (alm) telah terlebih dahulu mengukir karir sebagai Ketua PN Pangkalpinang. Bagi Artha Theresia Silalahi, Pangkalpinang menyimpan sejuta kenangan, salah satunya Rumah Dinas Ketua PN Pangkalpinang dimana dulu ia bersama ayahnya, ibu dan keempat adiknya sempat tinggal disana.

Aran Panji Jaya

30 EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2013

Page 34: Majalah Nov-Des 2013

31EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Bukan itu saja Artha juga sempat mengenyam pendidikan di bangku

sekolah dasar hingga tamat di SD Theresia dan duduk di bangku SLTP di SMP Theresia walau hanya sampai di kelas satu dan kemudian pindah ke Kota Pempek, Palembang. Sejak tahun 1976 hingga sekarang Artha baru kembali ke Pulau Bangka untuk meniti karir, sebelumnya ia sempat kembali ke Kota Pangkalpinang walau hanya beberapa waktu saja.

Redaksi majalah Komisi Yudisial berkesempatan mewawancarai sosok hakim yang di kenal supel, energik tapi tetap tegas ini di sela-sela kesIbukan sebagai hakim untuk mengetahui suka duka sebagai hakim sekaligus sebagai Ibu bagi keluarganya. Berikut petikan wawancara yang telah di rangkum oleh tim redaksi Majalah Komisi Yudisial:

Apa cita-cita Ibu semasa kecil?

Saya pernah kepengen menjadi pramugari, saya juga pernah kepengen menjadi dokter specialis anak, itu cita-cita utama saya. Sampai waktu saya ditawari ikut tes cakim saya ayo aja. Tapi dengan berjalannya waktu, saya merasa memang tempat saya disini.Saya sangat menikmati pekerjaan ini dengan segala tekanan dan segala komplikasi permasalahannya.Itu semua saya nikmati.

Apakah setelah itu muncul sebuah rasa penyesalan?

Tidak. Karena saya sudah sangat menikmati pekerjaan ini.Kalaupun saya melihat seorang hakim atau pramugari, saya sering mengatakan “dulu saya seperti itu loh”, tapi tanpa dengan beban apapun. Saya sangat menikmati pekerjaan ini, walaupun terkadang muncul rasa “saya ingin mundur”.

Kenapa Ibu berkeinginan seperti itu?

Contoh, kalau dalam suatu putusan saya kalah suara, itu putus asa sekali. Memikirkannya pun saya bisa nangis untuk menghukum orang ini karena menurut pendapat saya dia tidak bersalah. Itu sangat mengganggu sampai muncul dalam hati “udahlah saya tidak cocok disini”.Pernah seperti itu. Tapi saya harus berbesar hati. Kalau saya kalah suara maka saya akan membuat desenting opinion atau saya akan menerima putusan tersebut. Itu saya jalani dengan senang, tapi beban itu kan tetap ada.

Apakah didalam majelis tersebut Ibu sering desenting opinion?

Kalau dibilang sering ya memang lumayan sering, tapi yang saya tuangkan dalam putusan itu hanya satu atau dua saja.

Adakah tokoh idola yang menginspirasi Ibu untuk menjadi seorang hakim?

Saya kagum dengan Ibu Mariana Sutadi mantan Wakil Ketua MA bidang non-yudisial, perempuan pertama. Terlepas

dari kekurangan beliau, beliau itu pinter dan tegas. Beliau sangat komit dengan profesinya. Tidak ada itu namanya KKN, tidak bisa kita minta-minta ke dia. Dia tidak memiliki beban apa-apa.

Apa pandangan Ibu tentang menjadi seorang hakim?

Jadi hakim itu banyak batasan-batasannya. Kita harus punya mindset bahwa jadi hakim itu tidak hanya didalam ruang pengadilan tapi juga di dalam pergaulan kita sehari-hari.Hak-hak kita sebagai manusia itu dibatasi oleh profesi kita sebagai hakim.

Batasan-batasan sebagai seorang hakim yang seperti apa yang sudah sangat melekat pada pribadi Ibu?

Satu, dari penampilan saja dulu, seperti saya tidak akan menggunakan celana pendek saat diluar. Dua, sedapat mungkin saya menghindari kehidupan malam yang saya anggap tidak perlu.Undangan makan malam saya masih suka datang, tapi selesai makan ya sudah, saya langsung pulang, tidak terus berlanjut kemana seperti itu. Waktu dan tempat itu saya perhitungkan.Tiga, dalam penerimaan tamu saya juga membatasi. Kepada teman pun saya juga berlaku seperti itu. Tapi tidak secara signifikan. Saya berteman juga dengan pengacara, tetapi apabila mereka sedang berperkara maka saya tidak bisa menerima mereka bertamu di rumah saya.

Page 35: Majalah Nov-Des 2013

32 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

LEBIH DEKAT

Dengan berteman dengan mereka saya malah bisa dengan leluasa menolak setiap tawaran mereka. Ada beberapa teman pengacara yang justru saya sikat saya kalahin, tapi akhirnya mereka juga masih tetap baik terhadap saya. Yang suka jadi masalah justru pengacara yang tidak saya kenal, saat mereka kalah mereka pasti tidak bisa menerima. Bagi saya itu, satu perkara itu tidak mungkin bisa dipengaruhi hanya karena dia adalah seorang teman, terlalu mahal profesi ini bila harus dipertaruhkan seperti itu.

Kalau secara umum, kesulitan untuk menjadi seorang hakim itu apa saja bu?

Satu, sarana dan prasana seorang hakim itu masih minim. Dua, kita ini diawasi oleh banyak sekali lembaga. Untuk satu perkara permohonan eksekusi saja saya bisa mendapatkan surat dari MA, BAWAS, wakil Ketua MA, KY, Ombudsman, juga dari HAM hanya untuk menanyakan perkara yang sama. Jadi pada akhirnya saya melihat ada gejala teman-teman itu ikut arus, bagaimana amannya saja asal tidak dipanggil. “biar nanti mereka banding sajalah daripada nanti kita ini dilaporin” seperti itu keadaannya. Hanya itu menurut saya.

Mengenai sarana dan prasana, dizaman yang sudah serba canggih ini, kalaupun tidak ada perpustakaan dan buku-buku, semua orang bisa mendapatkan ilmu yang dicari melalui internet. Lalu kenapa masih dirasa itu

sebuah hambatan, apakah ini karena faktor hakimnya sendiri atau bagaimana bu?

Kalau gaji itu kan sebagai sebuah reward bagi kita. Kita bekerja dan kita diberi upah. Besar kecil itu relatif.Orang dengan gaji kecil kadang masih bisa hidup, tapi kalau yang gaji besar masih bilang kurang keterlaluan berarti.Tapi untuk masalah sarana dan prasarana?Kita dituntut untuk IT nya maju, kita dituntut untuk kantornya rapi, tapi ada tidak anggaran untuk itu? Kalau kita diharuskan untuk memajukan kantor kita kan seharusnya ada anggaran yang cukup untuk itu.

Apa yang menurut Ibu masih sangat kurang?

SDM kurang. Hampir semua PN itu mengalami kekurangan SDM secara kualitas dan kuantitas. Di beberapa PN itu ada pegawai yang merangkap-rangkap.Kita sudah sering meminta pegawai tapi sampai sekarang masih belum dikabulkan. Saat bicara dengan teman-teman pimpinan yang lain ternyata itu juga yang menjadi kesulitan mereka.

“Takut dipanggil KY itu sebenarnya merupakan sebuah rem dalam arti positif. Jadi saat hakim itu takut dipanggil KY, maka nanti dia (hakim) tidak akan melakukan hal-hal yang diluar kode etik.”

Menurut Ibu apakah KY sudah membawa perubahan peradilan di Indonesia?

Ya, itu signifikan sekali perubahannya. Takut dipanggil KY itu sebenarnya merupakan sebuah rem dalam arti positif. Jadi saat hakim itu takut dipanggil KY, maka nanti dia tidak akan melakukan hal-hal yang diluar kode etik. Tapi kalau dia malah jadi takut untuk memutus, itu salah. Dengan adanya KY, para hakim jadi takut untuk tidur diruang persidangan, walaupun ngantuk itu adalah sesuatu yang manusiawi tapi tetap tidak pantas kalau hakim itu tidur diruang sidang. Pada tahun 1998 saya sering sekali ngamuk dipersidangan kalau ada bunyi telepon. Keberadaan KY menurut saya bisa memperbaiki marwah hakim secara keseluruhan.

Apakah ada cara untuk membuat peradilan di Indonesia ini menjadi lebih baik?

Sebetulnya kita ini sudah jauh lebih baik, tapi kita kan terbentur pada UU sekarang ini, bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara. Begitu juga dengan polisi ataupun jaksa, mereka memiliki UU yang mengatur kinerja mereka.Tapi saya tidak bisa berkomentar deh. Saya sih sudah melihat upaya dari teman-teman untuk memperbaiki diri, dan itukan bukan hanya perorang tapi harus secara lembaga. Yang menjadi masalah itu kan karena masih ada yang berfikir dengan kerangka jaman dulu. Paradigma itu harus diubah. Tapi optimis bahwa kita akan menjadi lebih baik.

Apakah keluarga mendukung dengan profesi hakim sekarang?

Page 36: Majalah Nov-Des 2013

33EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Mereka sangat mendukung karir saya. Suami dan anak-anak saya, semua sangat mendukung. Terlebih Ibu saya, karena saya satu-satunya yang meneruskan profesi (hakim) ayah saya.

Bagaimana pandangan anak-anak tentang Ibu?

Mama hebat, mereka selalu bilang begitu sama saya, mereka sangat bangga dengan profesi yang saya jalani sekarang, dan itu yang membuat saya bahagia dan selalu menjadi pemicu semangat untuk melakukan yang terbaik buat keluarga

Apa yang menjadi resep dalam membesarkan anak-anak Ibu?

Saya tidak memiliki resep apa-apa. Sering mereka itu saya tinggalkan karena kerja saya yang sering berpindah-pindah dan saya juga sering dikirim ke luar negeri.papanya anak-anak juga sering protes, tapi itu hanya karena pada saat dia sebal dan emosi sesaat. Tapi untuk anak-anak, ketidak beradaan saya didekat mereka itulah yang pada akhirnya

membuat mereka mandiri. Jadi sebenarnya saya tidak memiliki resep dalam membesarkan mereka karena semua itu mengalir begitu saja. Cuma yang utamakan itu adalah komunikasi.

Prinsip apa yang selalu Ibu tanamkan kepada mereka?

Mama sama papa memberikan kebebasan kepada kalian, mama sama papa tidak bisa 24 jam bersama kalian, hargai kebebasan itu dan pertanggung jawabkan. Jauhi narkoba dan pilih teman yang baik. Suatu saat nanti mama juga akan meninggal dan kalian juga akan tetap sendiri pada akhirnya. Jadi belajarlah menggunakan kesendirian ini dengan baik.

Bagaimana cara Ibu menjaga integritas Ibu walaupun bersuami seorang advokat?

Tidak membicarakan itu. (kasus yang sedang ditangani).

Kalau seandainya Ibu dipindah tugaskan di jakarta dan menerima perkara yang juga

ditangani oleh sang suami, lantas apa yang akan Ibu lakukan?

Oh itu pernah terjadi di selatan. Dia bukan penasehat hukumnya, tapi dia ada disebut disitu. Saya langsung minta mundur.

Kritik suami terhadap Ibu?

Terlalu sIbuk, tapi saya membuktikan bahwa anak-anak tetap baik-baik semua. Sebetulnya kita tidak satu rumah, karena kami pernah bertengkar hebat, dan saya kembali kerumah orang tua. Sampai sekarang, tapi kalo sekarang lebih kepada karena saya dan dia berbeda kota penempatan tugasnya. Dan itu malah menguntungkan saya.

Apa arti keluarga bagi Ibu?

Keluarga adalah nomor satu. Mereka yang membuat saya bertahan. Saya selalu berfikir betapa bangganya mereka kepada saya, kalau saya mundur mungkin saya akan mengurangi kebanggan mereka. Mereka ada disaat saya senang, dan terutama mereka ada disaat saya susah. Tiap akhir minggu saya selalu pulang ke jakarta, kenapa? Karena saya butuh keluarga saya. Capek sebenarnya, tapi kehadiran fisik mereka itu saya butuhkan.

Sebagai seorang hakim Ibu harus memutus dengan adil, adakah bagian tersulit dalam membuat keputusan yang adil itu?

Kalau mau jujur, saya merasa saya tidak mungkin adil sebagai manusia, karena pengetahuan

Do

kum

en P

rib

adi

Artha Theresia bersama keluarga saat Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Pangkalpinang.

Page 37: Majalah Nov-Des 2013

34 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

LEBIH DEKAT

saya terbatas dan kemampuan saya sebagai manusia. Tapi saya selalu berusaha memutus sesuai dengan keyakinan dan hati saya.dimana saya nantinya bisa tidur nyenyak, saya memutus dengan dagu terangkat itu satu ukuran untuk saya. Tapi kalau ditanya apakah putusan saya ini sudah adil? Saya juga tidak tahu, rasanya saya tidak bisa memberikan keadilan yang sempurna untuk seseorang. Tapi yang saya jadikan tolak ukur adalah saat orang yang putus itu tersenyum, menyalami saya, bahkan sampai berlutut, itu satu tolak ukur saya.

Pernahkah Ibu menangani kasus yang menjadi perhatian publik, dimana Ibu harus benar-benar berhati-hati untuk mengambil putusan?

Adalah beberapa. Seperti kasusnya adji notonegoro yang seorang perancang busana. Waktu di selatan itu Kabulog Wijanarko.Kemudian pra peradilannya Al Amin, itu adalah pra peradilannya KPK yang pertama. Lalu rombongannya Antasari Ashar.Ya seperti seperti itulah.

Pernahkah jiwa Ibu merasa terancam dari pihak luar?

Tidak. Bahkan sms ancaman juga sama sekali tidak pernah.

Apakah karena Ibu merasa tidak mempunyai musuh?

Tidak, tapi kan perasaan tidak memiliki musuh itukan bukan suatu jaminan bahwa si hakim

ini akan tetap aman. Sering saya ditanya seperti itu, tapi memang pada kenyataannya saya tidak pernah mengalami itu, dan mudah-mudahan tidak akan pernah. Kepada keluarga saya pun juga tidak pernah.

Kalau orang tua?

Kalau ayah saya sarjana hukum dari UI, sedangkan Ibu adalah seorang guru yang mengajar di Jalan Santa Maria di Jalan Juanda Jakarta Pusat.

berkaitan dengan hari Ibu, peran wanita sebagai seorang Ibu di zaman yang serba modern ini seharusnya seperti apa?

Kebetulan saya lulus sarjana hukum itu pada tanggal 22 desember. Dan saya memberikan itu sebagai hadiah untuk mami.22 desember 1996.

Ibunya Ibu itu sosok Ibu yang bagaimana?

Beliau adalah wanita yang luar biasa, tangguh, ga ada duanya deh. Dia itu pejuang yang luar biasa. Karena mami itu membesarkan kami 5 besaudara tanpa pernah terlihat susah.

Apa yang Ibu teladani dari beliau?

Ketegaran mami dan sikapnya pada keluarga. Mami itu pemersatu. Tiap minggu kita ngumpul itu karena mami.Saya mengumpamakan mami itu seperti laut, semuanya bisa masuk padanya, mau itu sampah atau

mutiara semua ada padanya.Kesabaran dan ketegarannya itu yang ingin saya tiru. Dan satu lagi, ibadahnya luar biasa. Jadilah seorang wanita yang apabila sampai ditinggalkan laki-laki itu lantas tidak bisa berbuat apa-apa.

Hakim itukan adalah sebuah profesi yang mulia, lalu menurut Ibu apa yang membuat profesi ini mulia?

Kenapa dibilang mulia? Karena orang itu mencari kebenaran kepada kita, mencari penyelesaian kepada kita. Mereka datang meminta perlindungan.Mereka mempercayakan nasibnya kepada kita. Bersyukurlah karena kita diberi kesempatan untuk menjadi seorang hakim. Pergunakan itu sebaik-baiknya. Terima mereka yang mencari kebenaran kepada kita. Yang mencari penyelesaian kepada kita. Dan berikanlah penyelesaian yang terbaik.Sesuai dengan kemampuanmu. Kemuliaan itu akan tercermin dari bagaimana kita melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan kita.

Apakah Ibu setuju kalau ada yang bilang bahwa profesi hakim itu diatas profesi-profesi yang lain?

Tidak, sama saja kok.

Pesan-pesan Ibu untuk hakim wanita

Secara umum, hakim itu pilihan, jadi komitlah pada pilihan itu, dan patuh pada semua batasan-batasannya. Hakim wanita harus bersatu dan kompak.

Page 38: Majalah Nov-Des 2013

RESENSI

35EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana AnakAdnan Faisal Panji

Judul : Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia

Penulis : DS. Dewi., Fatahillah A. Syukur.Jumlah Halaman : xxvi + 228Penerbit : Indiepro Publishing

D i tiga dasawarsa terakhir dunia hukum mengalami perubahan

yang cukup signifikan terutama dalam cara pandang dan penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Negara-negara maju di Eropa dan Amerika perlahan mulai meninggalkan mekanisme system peradilan anak yang bersifat represif, karena system tersebut dinilai telah gagal dalam merubah tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak.

Hal itu lah yang membawa pemikiran progressif dan bersifat alternative dalam penanganan anak. Penanganan anak dengan cara orang dewasa tidak dapat diterapkan, maka dengan berdasarkan hasil kajian dan riset dalam buku ini penulis berpendapat kaitannya dengan aspek psikologis, bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa,

bila ditinjau dari peningkatan kesadaran yang dimilikinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa anak bukanlah pelaku murni melainkan dipandang sebagai korban, karena pengaruh dari lingkungan dimana mereka dibesarkan.

Sebelumnya negara-negara maju di dunia telah disinggung diatas, telah menyepakati tentang penanganan terhadap ABH dengan memasukannya kedalam instrument Hak Asasi Manusia, hal itu dapat dilihat dari beberapa konvensi yang diadakan sejak tahun 1948, yaitu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), lalu Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di tahun 1966, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan di tahun 1984.

Dari Konvensi tersebut akhirnya menimbulkan kesepakatan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) di tahun 1990 dengan dilengkapi instrument internasional yang memuat petunjuk umum dan khusus yang dimuat pada buku ini oleh penulis. Selain itu dari hasil beberapa tahun konvensi menumbuhkan paradigma baru dalam menghindarkan ABH dari system peradilan anak, yang sekarang disebut Restorative Justice atau keadilan restoratif.

Menurut George Pavlich dalam bukunya berjudul “Towards an Ethics of Restorative Justice”, tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Martin Wright berpendapat dalam suatu kajian bahwa

Page 39: Majalah Nov-Des 2013

RESENSI

36 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

konsep dari keadilan restoratif sebenarnya sederhana, dengan melihat ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu dapat disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Seyogyanya ciri khas dari bangsa Indonesia, yang umumnya lebih mengemukakan jalan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Hal ini ditekankan oleh penulis bahwa ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributive semata berupa balas dendam (an eye for an eye), atau hukuman penjara, namun lebih pada keinsafan dan pemaafan,Nampak pada nilai-nilai tersebut bahwa penanganan terhadap ABH cenderung melibatkan kepada pihak yang berkaitan dengan anak itu sendiri, seperti yang dikemukakan diatas bahwa anak bukanlah pelaku murni, melainkan korban dari lingkungan dimana dia berada, sehingga dalam penangangan terhadap ABH lebih diarahkan kepada jalan musyawarah. Musyawarah sebagai dasar penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari adalah alat efektif untuk menjaga keteraturan dan ketertiban umum.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, bila diejawantahkan kata mediasi secara mekanismenya sama dengan musyawarah. Hal inilah yang melandasi penulis untuk menggunakan mediasi penal dalam penerapan hukum baik berkaitan dengan pidana maupun perdata di Indonesia.

Pendekatan secara teori dan praktik mengupas jauh dalam menganalisis mediasi penal, serta problematika saat tahap pengimplementasiannya dijelaskan dalam BAB 3, BAB 4, BAB 5 dan BAB 6 buku ini. Selain itu tidak lupa juga paparan tentang penerapan mediasi penal di negara lain sebagai bahan studi komparasi, termuat dalam BAB 7 buku ini.

Dari sedikit uraian tentang munculnya ide dan konsep tentang penanganan ABH diatas, sedikitnya dapat untuk diketahui bahwa Mediasi Penal yang menjadi gagasan utama dalam penulisan buku ini kongkritnya masih belum dapat dilaksanakan di Indonesia, hal ini dikarenakan belum ada peraturan berbentuk undang-undang yang bisa menjadi payung hukum bagi pelaksanannya. Meskipun sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak sudah membuka kemungkinan agar sebisa mungkin anak dihindarkan dari peradilan pidana dan bila dilakukan hanya sebagai upaya terakhir, untuk itu penerapan

mediasi penal sebagai salah satu alternative penghindaran dari peradilan pidana dalam penanganan ABH sudah mempunyai dasar hukum yang terkandung dalam prinsip tersebut.

Didorong lagi dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2009, yang telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang sejauh ini dapat dijadikan dasar hukum untuk kasus ABH di Indonesia.

Buku ini dapat dijadikan kritik dalam pembangunan hukum di Indonesia, karena dari sekian banyak kasus hukum khususnya ABH, senyatanya membutuhkan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum agar tidak lagi memperlakukan anak sebagai kriminal.

Untuk itu solusinya adalah metode dalam mediasi penal, yang secara kultur dekat sekali dengan kultur budaya Indonesia yang menjunjung tinggi terpeliharanya keharmonisan di antara keluarga dan masyarakat, dengan melindungi anak dari ancaman penjara, maka suatu konflik tidak selalu dianggap sebagai suatu yang negatife dan merusak, tetapi dapat juga dianggap sebgai sebuah kesempatan untuk membina hubungan yang lebih baik lagi.

Page 40: Majalah Nov-Des 2013

TEKNOLOGI

37EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Dongkrak Performa Kinerja KY Dengan Sistem Informasi Terintegrasi

Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kapasitas Hakim

Begitupun dengan suatu organisasi memerlukan informasi dalam

pengembangan organisasinya, hal tersebut bila dibantu dengan manajemen system informasi yang mutakhir, memungkinkan suatu organisasi dapat mengoptimalkan performa kinerjanya beberapa kali lebih cepat, sehingga visi misi yang ditanamkan didalamnya dapat

tumbuh dan berkembang dengan terukur dan terarah.

Kita memahami pentingnya informasi dalam kehidupan organisasi, berangkat dari paradigma modern tersebut, Komisi Yudisial (KY) selama 8 tahun berkiprah telah mencoba membuat system informasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dalam

mencapai tujuannya. Untuk itu pengembangan system informasi yang telah dilakukan ditahun 2005 hingga sekarang, tak henti-hentinya dimutakhirkan, mengikuti perkembangan zaman.

Meskipun ditahun 2005 sistem informasi dikembangkan masih dalam tahap yang sangat sederhana, hanya dengan menggunakan jaringan offline

Adnan Faisal Panji

Dewasa ini kebutuhan Informasi merupakan kebutuhan yang tidak kalah pentingnya seperti air dan listrik. Dapat dianalogikan demikian bahwasannya manusia akan sulit mengembangkan peradaban tanpa adanya supply informasi yang memadai.

Page 41: Majalah Nov-Des 2013

TEKNOLOGI

38 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

pada saat itu, namun data-data yang yang terkumpul selama 5 tahun selanjutnya merupakan cikal bakal pengembangan aplikasi yang dilakukan saat ini.

Pada awal tahun 2010 KY mulai membangun system aplikasi yang berbasis online diantaranya adalah, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Persidangan, Sistem Informasi Pengaduan Online, Sistem Informasi Seleksi CHA, Sistem Informasi Manajemen Investigasi, dan Sistem Informasi Pengaduan Laporan Masyarakat.

Kelima aplikasi tersebut dibangun secara bersamaan, lalu dilakukan uji coba mutu sehingga dinyatakan layak untuk dipakai. Kelima aplikasi tersebut masih belum dipadukan kedalam suatu system, sehingga masih berdiri sendiri. Langkah selanjutnya membawa KY untuk mulai menyusun rencana melakukan

integrasi system informasi tersebut, yang merupakan suatu muara tunggal dari tugas dan fungsi lembaga ini, sehingga diakhir tahun 2010 mulai disusun

sinkronisasi system aplikasi tersebut kedalam satu wadah aplikasi utama, yang dinamakan sistem informasi Rekam Jejak Hakim (RJH).

Adanya keterkaitan dari masing-masing aplikasi tersebut terutama dari lintas data yang digunakan secara bersamaan diintegrasikan kedalam RJH. Hal ini juga merupakan kunci dari Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki oleh KY, dalam mengoptimalkan dari pemanfaatan data yang dimilikinya, sehingga semua aplikasi menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam system jaringan aplikasi yang dimilikinya.

Keuntungan dari pengintegrasian ini salah satunya dapat dicontohkan yaitu, semakin baiknya arus informasi didalam organisasi KY. Misalkan data dari laporan masyarakat terhadap suatu subyek yang

Pada awal tahun 2010 KY mulai membangun system aplikasi yang berbasis online diantaranya adalah, Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Persidangan, Sistem Informasi Pengaduan Online, Sistem Informasi Seleksi CHA, Sistem Informasi Manajemen Investigasi, dan Sistem Informasi Pengaduan Laporan Masyarakat.

Page 42: Majalah Nov-Des 2013

39EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

dimuarakan dalam RJH, dapat juga ditampilkan didalam aplikasi Sistem Informasi Seleksi CHA, mengapa? Karena data tersebut sudah masuk kedalam system aplikasi laporan masyarakat sebelumnya, lalu didistribusikan kedalam database, dan pada saat tertentu data tersebut didistribusikan kembali pada system informasi Seleksi CHA.

Arus informasi tersebut juga berlaku dengan beberapa aplikasi lainnya. Hal ini bila penerapannya dilakukan secara cermat dan hati-hati tentu akan menimbulkan keuntungan yang sangat besar bagi suatu organisasi seperti yang disinggung sebelumnya.

Dalam hal ini KY sangat memperhatikan sisi-sisi keamanan dan kenyamanan dalam penerapan system informasi dilingkungan kerjanya, sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah peretas (hacker), virus, serta kerusakan hardware dan software, perlunya menempatkan pegawai yang kompeten di bidang IT (Information Technology), menjadi keutamaan dalam penerapan system informasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Bila dikaitkan dengan perkembangan dunia peradilan yang pesat belakangan ini, kebutuhan informasi telah memasuki kedalam tahap yang cukup dewasa. Hal ini dapat dilihat dari umpan balik suatu organisasi dalam menjawab kebutuhan informasi yang

diperlukan oleh masyarakat, sebut saja situs-situs tentang pengadilan yang sudah semakin baik dalam memaparkan informasi yang dimiliki suatu pengadilan.

Dapat diacungi jempol, beberapa situs pengadilan di Indonesia sudah berada dalam fase yang cukup kompetitif. Hal tersebut didasari dengan melihat adanya persaingan positif dari masing-masing pengadilan, demi mendapatkan pemeringkatan yang tinggi bagi organisasinya. Beberapa penilaian sebagian besar hal yang berkaitan dengan ketersediaan informasi seputar pengadilan, lalu kelengkapan informasi dan tentunya design dari situs tersebut.

Hal itu juga memacu KY untuk membuat terobosan demi terobosan dibidang IT, terutama yang berkaitan dengan pengawasan perilaku hakim yang diwujudkan dalam aplikasi yang 2 tahun belakangan baru

dikembangkan yaitu Sistem Informasi Riset Putusan. Selain itu untuk memajukan Lembaga ini lebih jauh lagi KY bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat suatu pangkalan data bersama yaitu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara).

Pengembangan tersebut secara berkesinambungan dilakukan bertahap demi mewujudkan mimpi besar lembaga, yaitu menjaga citra pengadilan di Indonesia. Namun suatu system aplikasi tidak akan berjalan secara maksimal tanpa adanya pengintegrasian system tersebut kedalam sub unit kerja lainnya, hal ini merupakan pemikiran bersama, terutama bagi lembaga penegak hukum tentang urgensi pentingnya pengintegrasian lembaga dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang contoh kongkritnya dengan bersama-sama melakukan pengintegrasian system informasi yang dimilikinya.

htt

p://

ww

w.o

sti.g

ov/

Page 43: Majalah Nov-Des 2013

40 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

KOMPARASI

Model Pembelajaran Penghargaan Hakim Dalam Bentuk Mutasi & Promosi Pada Negara Lain

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki lembaga Komisi Yudisial, yang

dasar pembentukannya adalah Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 22 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No.18 Tahun 2011. Sejak dari pendiriannya telah dapat diprediksi bahwa Indonesia akan lebih cenderung pada Komisi Yudisial dengan pendekatan Represif, model yang hampir mirip dengan yang ada di negara-negara eropa selatan, hal tersebut sangat beralasan mengingat kondisi peradilan yang ada di Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan peradilan di eropa selatan dimana isu Judicial Integrity/Judicial Corruption masih menjadi permasalahan utama.

Namun dalam menyelesaikan permasalahan terkait peradilan dewasa ini semata-mata tidak cukup dengan pendekatan represif saja, beberapa sisi sebagai penyeimbang fungsi represif tersebut harus tetap diefektifkan, dan salah satunya

adalah Penghargaan terhadap hakim sebagai bentuk nyata mekanisme reward and punishment dalam profesi hakim.

Secara sederhana penghargaan terhadap hakim dapat diupayakan tanpa mempengaruhi imparsialitasnya dalam memutus perkara dan menjalankan fungsi kehakiman, kita dapat menemukan norma tersebut pada Bangalore Principles yaitu sebuah

deklarasi internasional tentang kode etik kekuasaan kehakiman sendiri, yakni

Bangalore Principles Of Judicial Conduct Poin 4.16, Value 4 - PROPRIETY

“Subject to law and to any legal requirements of public disclosure, a judge may receive a token gift, award or benefit

M. Ilham

Komisi Yudisial Italia.

Page 44: Majalah Nov-Des 2013

41EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

as appropriate to the occasion on which it is made provided that such gift, award or benefit might not reasonably be perceived as intended to influence the judge in the performance of judicial duties or otherwise give rise to an appearance of partiality.”1

Terjemahan: Sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat keterbukaan informasi publik, hakim dapat menerima hadiah, tanda penghargaan atau manfaat yang sewajarnya, dimana hadiah, penghargaan atau manfaat tersebut tidak ditujukan atau tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas yudisialnya atau menimbulkan keberpihakan.

Selain itu, IFES dalam laporannya juga menegaskan perlunya kewenangan tersebut untuk diambil alih oleh pihak yang independent untuk menjamin objektifitasnya;

The Council of Europe Recommendation recognizes that “ The Authority taking the decision on the selection and career of judges should be independent of the government and the administration”2

1 The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002.2 Autheman, Violaine and Sandra Elena, IFES Rule of Law White Paper Series, GLOBAL BEST PRACTICES: Judicial Councils, Lessons Learned From Europe and Latin America, April 2004., Hal 12

Terjemahan: Dewan Rekomendasi Eropa mengakui bahwa “Otoritas yang wewenang dalam keputusan tentang pemilihan dan karir hakim harus independen dari pemerintah”

Di Indonesia sendiri penghargaan kepada hakim selama ini belum pernah diberikan oleh Komisi Yudisial. Secara yuridis normatif, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Sejauh ini Komisi Yudisial masih terus menyempurnakan pelbagai konsep terkait penilaian prestasi hakim dengan melakukan sejumlah penjaringan aspirasi multi stake holders yang dituangkan dalam naskah akademis sebagai acuan untuk membuat Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Pengusulan Pemberian Penghargaan Hakim Berprestasi. Dari studi dokumen, Komisi Yudisial kini telah memiliki Draf Konsep Pedoman Pengusulan Pemberian Penghargaan Kepada Hakim Berprestasi.

Adapun tujuannya secara umum adalah mendorong peningkatan kinerja dunia peradilan melalui pemberian penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku

hakim. Sedangkan tujuannya secara khusus, pertama: meningkatkan motivasi, dedikasi, dan loyalitas para hakim di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Kedua: meningkatkan kualitas profesi hakim. Ketiga, menumbuhkan kompetisi yang sehat diantara para hakim, dan keempat: meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.3

Di dalam rekomendasi tim cetak biru pembaruan Komisi Yudisial pemberian penghargaan diharapkan bukan berbentuk materi melainkan berupa promosi jabatan maupun fasilitas bea siswa dan pendidikan untuk peningkatan kualitas hakim baik di dalam maupun di luar negeri.

Pemberian penghargaan ini sebaiknya bersifat mendidik dan dapat mendorong hakim untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.4 Argumentasi tersebut juga didukung oleh Lesson Learn (pembelajaran) yang dapat diambil dari beberapa negara, dimana Komisi Yudisialnya menggunakan sarana karir dan mutasi dan promosi hakim sebagai bentuk penghargaan utama ketimbang dalam bentuk fisik.

3 Draf Konsep Pedoman Pengusulan Pemberian Penghargaan Kepada Hakim Berprestasi 2006, hal.24 Rekomendasi Draft Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial RI tahun 2010 -2025, hal 68.

Page 45: Majalah Nov-Des 2013

42 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

KOMPARASI

Lesson Learn From Italy & France

Alasan utama dipilihnya Itali dan Perancis sebagai pembanding dengan Indonesia adalah karena terdapatnya kemiripan kondisi serta kewenangan komisi yudisial di ketiga negara ini, dalam tulisannya yang berjudul “Judicial Comissions: Comparative Study of Different European Models of Judicial Comissions in Sweden, France, and Italy” seorang penasehat PGR (Partnership for Governance Reform in Indonesia) bernama Nenad Bago, mengatakan;

It was mentioned, due to the fact that Indonesian Judicial Comission shares competences similar to that of the comissions established in accordance with the Southern European Model, focus will be aimed at these type of comissions rather than those established under the Northern European model. Particular attention will be paid to the French Conseil Superior della Magistrature, mainly for two reasons: 1. It is the oldest Judicial Comissions in Europe; 2. To a certain extent it shares similar competences with the Indonesian Judicial Comission.5

Terjemahan: disebutkan bahwa, disebabkan fakta bahwa Komisi Yudisial Indonesia berbagi kompetensi

5 Bago, Nenad. Judicial Comissions: Comparative Study of Different European Models of Judicial Comissions in Sweden, France, and Italy. (Bunga Rampai Komisi Yudisial: Komisi Yudisal), 2006, Jakarta. Hal 134

yang sama dengan Komisi Yudisial yang dibentuk sesuai dengan Model Eropa Selatan, fokus yang lebih dititikberatkan pada Komisi Yudisial jenis ini (eropa selatan) daripada Komisi Yudisial yang didirikan berdasarkan model Eropa Utara. Perhatian khusus khususnya merujuk kepada Conseil Superior della Magistrature - CSM (Komisi Yudisial Perancis) , berdasarkan dua alasan: 1. CSM adalah Komisi Yudisial tertua di Eropa; 2. pada tahap tertentu memiliki kesamaan kompetensi dengan Komisi Yudisial Indonesia.

ITALIA (Consiglio Superiore della Magistratura)

Italian Consiglio Superiore della Magistratura will also be a subject to a brief analysis since, as it was already mentioned, it shares some important similarities with the Indonesian Judicial Commission in the sphere of disciplinary procedures of the judges.6

Terjemahan: Komisi Yudisial Italia juga akan menjadi subjek kajian, seperti yang sudah disebutkan, dimana Komisi Yudisial Italia juga memiliki beberapa kesamaan penting dengan Komisi Yudisial Indonesia terutama di bidang prosedur disiplin para hakim.

6 Bago, Nenad. Judicial Comissions: Comparative Study of Different European Models of Judicial Comissions in Sweden, France, and Italy. (Bunga Rampai Komisi Yudisial: Komisi Yudisal), 2006, Jakarta., Hal 134

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) secara hukum bertanggung jawab atas pengangkatan, penentuan tugas, penempatan, dan kenaikan pangkat hakim.7

Consiglio Superiore della Magistratura Competences are defined by article 105 of the constitution and include employment, secondment, transfer, promotion, and disclipinary measures.8

Terjemahan: Komisi Yudisial Italia Kompetensi diatur dalam Pasal 105 pada konstitusi dan termasuk kewenangannya untuk mengatur mekanisme kerja, penugasan, mutasi, promosi, dan langkah-langkah pendisiplinan.

Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan magistrate. Untuk dapat diangkat menjadi hakim di Italia, pertama-tama seseorang harus diterima dalam pelatihan hakim. Seperti di Prancis, penerimaan tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Bagi mereka yang lolos ujian tersebut (concorso), mereka diangkat sebagai uditor giudiziario (semacam calon pegawai negeri pengadilan).

Setelah dua tahun melalui evaluasi mereka kemudian dapat diangkat menjadi magistrate

7 Voermans, Dr. Wim. 1999. Councils For The Judiciary in EU Countries. European Comission, Hal 868 Bago, Nenad. Judicial Comissions: Comparative Study of Different European Models of Judicial Comissions in Sweden, France, and Italy. (Bunga Rampai Komisi Yudisial: Komisi Yudisal), 2006, Jakarta., hal 148

Page 46: Majalah Nov-Des 2013

43EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

(hakim)9 , fungsi ini juga berkaitan dengan promosi jabatan serta implikasinya dengan penempatan seorang hakim, di italia hakim yang mendapatkan penghargaan berupa promosi jabatan hampir bisa dipastikan mendapat penempatan tugas pada wilayah yang relatif menjadi favorit dan nyaman, sebaliknya hakim yang mendapatkan sanksi disipliner juga bisa mendapatkan hukuman berupa penempatan tugas pada wilayah kota pedesaan yang tidak terlalu baik.

PRANCIS Conseil superiur de la magistrature10 (CSM)

Komisi Yudisial Prancis (CSM) saat ini memiliki dua kompetensi utama, yaitu a) kompetensi yang berkaitan dengan kewenangan disipliner, b) kompetensi dalam hal pengangkatan dan kenaikan pangkat untuk sitting magistrate.11

France has one of most complex mechanism for judicial appointment and

9 Voermans, Dr. Wim. 1999. Councils For The Judiciary in EU Countries. European Comission, Hal 9410 Magistrat – Profesionals of the law who either render decisions in justice (Les magistrats du siege, the judiciary) or request justice on behalf of the state, La Magistrature – denotes all the magistrats of France. The magistrature is a wider notion than the “Judiciary” since it encompasses both judges and prosecutors. This word is not exactly the equivalent of the American “magistracy” which has several uses. For Example, in its most extensive meaning, it includes public functionaries, whether legislative, executive or administrative, and in more restrictive meaning, all officers charged with the application and enforcement of the laws. Sometimes, the magistracy refers to the body of the lowest judicial officers especially dealing with misdemeanors or preliminary enquiries in criminal prosecution cases – Cornell Law University, Glossary, Comparing US and French Legal System, http://legal.cit.cornell.edu.court_trials/glosarry.htm11 Wim Voermans, Hal 74

promotions.12

Terjemahan: Perancis memiliki salah satu mekanisme yang paling rumit dalam pengangkatan dan promosi dalam dunia peradilan.

Yang merupakan ciri khas sistem ketatanegaraan Prancis adalah sistem pengangkatan dan kenaikan jabatan di lembaga peradilan yang secara hukum sangat rumit dan rinci. Kekhawatiran politisasi dan sindikalisasi dalam pengangkatan dan kenaikan jabatan hakim menjadi latar belakang munculnya sistem tersebut.13 Disamping itu dikenal sistem kepangkatan yang menandakan perkembangan karis seorang hakim, untuk dapat naik dari tingkat pertama ke tingkat kedua – yang harus dilakukan adalah mendapatkan tugas mengadili yang lebih tinggi (atau mengadili perkara dengan tingkat kesulitan yang tinggi), dan untuk penempatan di posisi yang lebih tinggi, pertama-tama seorang hakim harus masuk di antara kedua tingkatan. Untuk tujuan itu seorang hakim harus terdaftar di Tableau’ d’avancement. Tableau’ d’avancement ini digunakan sebagai acuan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim jika ada. Sementara pendaftaran di luar Tableau tidak dimungkinkan. Perpindahan dalam Tableau’ d’avancement ditentukan oleh Comission d’avancement,

12 Bago, Nenad. Judicial Comissions: Comparative Study of Different European Models of Judicial Comissions in Sweden, France, and Italy. (Bunga Rampai Komisi Yudisial: Komisi Yudisal), 2006, Jakarta., hal 14213 Voermans, Dr. Wim. 1999. Councils For The Judiciary in EU Countries. European Comission, hal 75

sebuah dewan yang terdiri dari hakim-hakim yang direkrut oleh Komisi Yudisial (CSM). Kenaikan pangkat melalui Tableau’ d’avancement dilakukan dengan cara yang berbeda. Untuk itu, informasi dari arsip seorang hakim adalah penting. Informasi arsip hakim tersebut antara lain berisikan pengalaman kerja, senioritas, mobilitas, dan insiden yang mungkin terjadi dan laporan evaluasi hakim. Hakim pimpinan kemudian menyusun laporan evaluasi tersebut – setelah melakukan wawancara dengan hakim yang bersangkutan. Laporan evaluasi tersebut – yang pada prinsipnya dikeluarkan setiap dua tahun menyatakan aktivitas hakim yang bersangkutan, pendapat umum dari hakim pimpinan, pendapat mengenai kelayakan untuk posisi lain atau lebih tinggi, dan kebutuhan yang bersangkutan akan pendidikan, namun dimungkinkan pula apabila seorang hakim tidak sepakat dengan hasil evaluasi, hakim tersebut dapat mendaftarkan pengaduan kepada Comission d’avancement.

Mutasi promosi hakim merupakan perangkat yang sangat penting di Prancis dimana hanya terdapat sedikit minat atas posisi hakim di bagian ujung utara dan selatan negara tersebut. Sistem karis melalui Tableau’ d’avancement menempatkan mutasi promosi sebagai faktor berharga untuk menentukan kriteria kenaikan jabatan.14

14 Voermans, Dr. Wim. 1999. Councils For The Judiciary in EU Countries. European Comission, hal 77.

Page 47: Majalah Nov-Des 2013

Stelsel Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Indonesia

A.J. Day, S.H.Tenaga Ahli Komisi Yudisial

SUDUT HUKUM

44 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Pertanyaan

Kelompok diskusi kami telah beberapa kali mengajukan pertanyaan

ke Redaksi, dan pertanyaan-pertanyaan kami selalu menyangkut penanganan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut kami tanyakan disebabkan karena kelompok kami mengfokuskan diskusi kami pada masalah penanganan Korupsi di Tanah Air.

Pertanyaan kami kali ini masih tetap berkisar pada masalah Tindak Pidana Korupsi, yang diajukan bersama-sama ke Pengadilan Tipikor oleh KPK. Pada perkara atas nama Terdakwa Fatonah ternyata JPU dalam tuntutannya telah menuntut 10 (sepuluh) Tahun penjara untuk Tindak Pidana Pencucian uang dan 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan untuk Tindak Pidana Korupsi.

Bagi kami menuntut berapa saja adalah wewenang JPU yang menangani perkara terebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah tuntutan tersebut sesuai ketentuan Hukum kita, mohon kami dijelaskan, karena sepanjang pengetahuan kami

tuntutan JPU dan putusan Hakim berapapun banyak dakwaan terhadap seorang terdakwa cukup satu saja, walupun dakwaan tersebut kumulatif

Jawaban

Yang saudara pertanyakan adalah jelas menyangkut apa yang dikenal dalam Hukum Pidana di Indonesia maupun di Negeri Belanda sebagai Stelsel Pemidanaan (Strafstelsel). Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang hal ini perlu kami jelaskan terlebih dahulu tentang lembaga yang yang dikenal KUHP sebagai Perbarengan atau Concursus.

Disebut Perbarengan karena disini terdapat seorang pelaku atau dapat saja beberapa orang pelaku yang melakukan lebih dari satu, Tindak Pidana. Hal ini diatur dalam BAB VI Pasal 63 s/d Pasal 71 KUHP yang berjudul PERBARENGAN (Samenloop/Concursus). Tentang Concursus ada diatur sebagai berikut :

1. Concursus Idealis

Pada Concursus ini hanya ada

perbuatan yang dilakukan namun terdapat lebih dari ketentuan pidana yang dilanggar. Dalam teks Bahasa Belanda yang digunakan disini adalah istilah Feit yang pengertiannya agak berbeda dengan Daad atau Materiale Daad atau perbuatan saja, tentang hal ini perlu uraian tersendiri.

Contoh : Suatu perbuatan dapat saja beberapa Tindak Pidana yang terjadi, karena melanggar beberapa ketentuan Pidana.

Nah pada Concursus Idealis ini maka hanya satu Pidana yang dijatuhkan tentu yang juga dapat dituntut. Inilah yang disebut absorbsi murni artinya ancaman Pidana yang berbeda-beda diabsorbsi (diserap) dan yang dituntut dan dijatuhi Pidana hanyalah satu saja yang mempunyai ancaman Pidana tertinggi.

Pasal 63 ayat (2) selanjutnya mengatur bahwa apabila suatu perbuatan melanggar dua aturan Pidana, maka ketentuan khususlah yang harus dikenakan.

Page 48: Majalah Nov-Des 2013

45EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Inilah yang dikenal dalam asas klasik dengan Lex Specialis Derogat Legi Generali.

2. Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)

Yang diatur dalam Pasal 64 KUHP, perbuatan berlanjut ini agak mirip dengan Concursus Idealis diatas, namun benar-benar disini ada lebih dari perbuatan satu nyata yang dilakukan oleh pelaku syaratnya ialah :

a. Perbuatan yang dilakukan didasari atas satu keputusan niat namun dilakukan berkali-kali jadi Tempus Delictinya berbeda.

b. Perbuatan harus sejenis.

c. Jarak waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak besar Pidana yang dituntut dan dijatuhkan hanya satu.

Tentang hal ini sering orang mencampur adukannya dengan Delik berlanjut Voortdurend Delict, yang artinya hanya satu tindakan Pidana (Delik) yang dilakukan namun Delik itu baru berakhir, jadi Delik tersebut berjalan terus sampai dihentikan.

Contohnya ialah merampas Kemerdekaan dengan yang lazim dikenal dengan penculikan, melanggar Pasal 328 KUHP. Delik ini baru berakhir setelah yang diculik dibebaskan.

3. Concursus Realis

Bentuk inilah yang berkaitan dengan pertanyaan saudara. Bentuk ini diatur dalam Pasal 65 KUHP, karena perbuatan yang didakwa JPU kepada terdakwa adalah beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Yang pada kasus ini satu adalah Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU PTPK yaitu UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dan Tindak Pidana Pencucian Uang

yaitu UU No. 8 Tahun 2010. Kedua ketentuan UU tersebut memberi ancaman pokok yang sejenis, maka hanya satu Pidana yang dapat dijatuhkan,

Kalau seperti apa yang saudara kemukakan dalam pertanyaan saudara bahwa JPU telah menuntut 2(dua) Pidana yaitu penjara 10 Tahun penjara untuk Tindaka Pidana yang satu

ditambah dengan 7 Tahun 6 Bulan, untuk Tindak Pidana yang lain JPU yang mendakwakan secara Komulasi yaitu Dakwaan I dan Dakwaan II, maka ini yang disebut Stelsel Komulasi akhirnya Stelsel penjumlahan.

Dalam KUHP kita Stelsel Komulasi ini diatur dalam Pasal 70 KUHP, yaitu apabila terjadi Konkursus pelanggaran dan kejahatan ataupun antara pelanggaran dengan pelanggaran maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan Pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi, namun pada

Pasal 70 ayat (2) memberikan pelunakan Kesimpulan dari uraian diatas ialah seharusnya JPU dalam Perkara tersebut memperlakukan Stelsel Pemidanaan Kumulasi yang dipertajam artinya hanya satu Pidana yang ditentukan dan nanti

dijatuhkan oleh Hakim dengan ketentuan ancaman

Pidana tertinggi ditambah sepertiga.

Agaknya perlu ditambahkan dalam penjelasan bahwa juga dalam hal perkara untuk satu Tindak Pidana dengan Tindak Pidana yang lain diajukan pada waktu yang berbeda, maka ketentuan tentang penjatuhan Pidana juga harus diterapkan ketentuan-ketentuan tentang konkursus seperti yang diatur dalam bab ini.

Demikianlah penjelasan kami atas pertanyaan saudara, semoga memuasakan saudara dan kawan-kawan.

Page 49: Majalah Nov-Des 2013

SELINTAS

46 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Laporan Keuangan KY Kembali Dapat Penghargaan

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�K

US

Komisi Yudisial mendapatkan penghargaan terkait laporan keuangan tahun anggaran 2012.

Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk ke enam kalinya

berturut-turut kembali memperoleh penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penghargaan terakhir diberikan atas laporan keuangan Komisi Yudisial tahun anggaran 2012 pada hari Kamis (12/9) di

gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Penghargaan tersebut diserahkan Sekjen Kementerian Keuangan, KA Badaruddin dan diterima langsung oleh Sekjen KY, Danang Wijayanto. Penghargaan ini juga diberikan kepada 69 kementerian/lembaga dan 116 pemerintah daerah yang telah berhasil meraih penilaian WTP dari BPK terhadap laporan keuangan tahun 2012.

Badaruddin mengatakan penghargaan yang diberikan ini merupakan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Kriteria capaian standar tertinggi dalam menyusun laporan keuangan tersebut antara lain memenuhi standard akuntansi pemerintah, tidak menyesatkan, tidak ada yang disembunyikan, angka yang disajikan wajar dan mengacu standard yang dipakai negara lain.(KY/Emry/Dinal)

Page 50: Majalah Nov-Des 2013

47EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

KY Resmi Lantik Penghubung

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim saat melantik Penghubung Komisi Yudisial di Samarinda.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�IA

SKomisi Yudisial (KY) pada Selasa (17/9) resmi melantik Penghubung di kota Surabaya, Medan, dan Makassar. Dari Surabaya dilaporkan, Pemerintah Daerah Jawa Timur menyambut baik dibukanya kantor penghubung KY di Surabaya.

Pemda berharap dengan kantor itu akses keadilan terbuka luas dan

penegakan hukum akan semakin baik. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jatim H Saifulllah Yusuf dalam acara pelantikan dan public expose Kantor Penghubung KY bertempat di Kampus Ubaya Jalan Tenggilis, Surabaya.

“Kita Pemda menyambut baik atas dibukanya Penghubung KY di sini. Kita berharap dengan adanya penghubung KY ini, akses keadilan terbuka luas dan

penegakan hukum akan semakin baik,” kata Saifulllah Yusuf.

Lebih lanjut Wagub berharap dengan adanya penghubung pengawasan terhadap hakim tidak perlu menunggu dari Jakarta. Sehingga warga Jatim juga tidak perlu datang ke Jakarta untuk melaporkan hakim yang diduga melanggar etika dan perilaku.

Sementara itu Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Imam Anshori Saleh mengambil sumpah

empat petugas penghubung KY di Surabaya. Imam dalam sambutannya menyampaikan jika Penghubung bertugas untuk menerima laporan masyarakat, memantau pengadilan, dan melakukan sosialisasi tentang kewenangan KY kepada masyarakat.

Acara pelantikan ini juga diisi dengan testimoni peradilan bersih oleh perwakilan dari pengadilan, kepolisian dan kejaksaan, serta orasi ilmiah oleh penyair Zawawi Imron. (KY/IAS)

Page 51: Majalah Nov-Des 2013

SELINTAS

48 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

KY Harapkan Jaksa Laporkan Hakim yang Melanggar KEPPH

Ketua KY Suparman Marzuki menerima cinderamata saat sosialisasi kelembagaan KY di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�F

EST

Y

Tidak mudah membangun kepercayaan pencari keadilan di tengah

citra peradilan saat ini. Untuk mewujudkan peradilan yang fair, hakim dan jaksa sebagai bagian dari aparat penegak hukum punya andil penting. Jaksa dapat membantu Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dengan melaporkan apabila ada

dilakukan hakim. “Sekadar sharing, pak. Saya tahu persis ada hakim yang bermain dalam suatu perkara. Namun, kami terkadang tidak bisa melaporkan karena ada perasaan tidak enak. Akhirnya, saya pernah meminta sekelompok masyarakat yang membuat laporan ke KY terkait apa yang dilakukan hakim tersebut,” ungkapnya.

Suparman membenarkan, “Banyak informasi terkait pelanggaran profesionalisme hakim berasal dari para jaksa. Laporannya memang lebih banyak yang bersifat silence. Dukungan dari kejaksaan ini penting karena banyak mengungkap kasus-kasus penting. Dalam sesi tanya jawab, terungkap pula tentang pola promosi dan mutasi hakim.

“Bagaimana mungkin hakim yang kamu tahu track record-nya tidak berintegritas, tetapi malah terus mendapat promosi? Adakah andil KY dalam memantau promosi dan mutasi hakim,” tanya seorang Kajari. KY telah melakukan komunikasi dengan MA dan memberi masukan. Namun sayangnya, KY hingga saat ini belum dilibatkan terkait promosi dan mutasi. Padahal, bila KY dilibatkan menjauhkan dari conflict of interest. (KY/Festy)

hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Selain rekan-rekannya, jaksa adalah orang yang paling tahu warna hakim. Apakah dia itu hakim hitam atau putih? Karenanya, Bapak atau Ibu JPU

dapat menyampaikan kepada kami apabila ada kendala selama bekerja dengan hakim. Kami juga berharap agar para jaksa dapat melaporkan ke KY apabila ada hakim yang diduga melanggar KEPPH,” papar Ketua KY Suparman Marzuki dalam acara “Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi KY di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur” pada Kamis (19/9) di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang kepala kejaksaan negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkapkan sulitnya seorang jaksa membuat laporan pengaduan terkait pelanggaran KEPPH ke KY. Sesama aparat penegak hukum, ada keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang

Page 52: Majalah Nov-Des 2013

49EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

KY Butuh Peran Civil Society

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�JA

YA

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri saat menjadi narasumber dalam diskusi publik di FH Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam mewujudkan peradilan bersih, Komisi Yudisial (KY)

membutuhkan bantuan dan peran dari elemen civil society, termasuk perguruan tinggi. Lebih lanjut, peradilan bersih hanya dapat terwujud apabila didukung oleh para aparat penegak hukum bersih. Untuk membentuk para penegak hukum yang bersih, maka para mahasiswa fakultas hukum sebagai bayi-bayi hakim harus diberikan pendidikan hukum dan keadilan yang tepat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri disela-sela pelantikan Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Diskusi Publik

“Penguatan Civil Society dalam Pemantauan dan Pengawasan Peradilan” di Ruang Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Kamis (19/9).

Selain itu, Taufiq juga menjelaskan tugas dan wewenang KY yang diatur dalam undang-undang. KY mempunyai wewenang untuk melakukan seleksi calon hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

“KY lahir karena tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di badan-badan peradilan, sehingga lahirnya KY untuk mengadili perkara etika (perilaku) para

hakim,” ungkap Taufiq di depan 50-an peserta diskusi

Pada kesempatan itu juga, Taufiq memperkenalkan petugas penghubung wilayah NTB kepada civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Ini merupakan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat supaya bisa mengenal lebih dekat Penghubung KY di NTB.

“Penghubung ini adalah pegawai KY yang non PNS yang bertugas membantu tugas KY di daerah,” tambah pria kelahiran Brebes ini. Dengan adanya penghubung ini diharapkan KY semakin bersinergi dengan masyarakat, perguruan tinggi khususnya.(KY/Jaya/Festy)

Page 53: Majalah Nov-Des 2013

SELINTAS

50 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Kunjungan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ke kantor KY terkait wacana pembentukan Mahkamah Yudisial.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�K

US

Kedatangan Anggota MPR, KY Wacanakan Pembentukan Mahkamah Yudisial

Beberapa Anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dari berbagai fraksi

pada Senin (23/9) mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY) di Jakarta. Mereka bermaksud memperoleh masukan, saran dan pandangan terkait sistem ketatanegaraan Indonesia. Hadir dalam kunjungan tersebut adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Mohammad Jafar Hafsah, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Rully Chairul Nazwar, Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan MPR Yasonna H. Laoly, Ketua Fraksi Partai PKS MPR H.TB. Soemandjaja, Ketua Kelompok

Anggota DPD MPR Bambang Suroso, dan Kepala Pusat Kajian MPR Ma’ruf Cahyono.

Kedatangan para Anggota MPR tersebut diterima langsung oleh Ketua KY Suparman Marzuki bersama dengan tiga ketua bidang KY, yakni Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri, Ketua Bidang SDM dan Litbang Jaja Ahmad Jayus dan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Ibrahim. Selain itu juga hadir Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto beserta para kepala biro.

Suparman Marzuki mengatakan kedatangan para anggota MPR ke KY sangat tepat karena saat ini sedang memikirkan peningkatan capacity building KY sebagai lembaga negara.

Sementara itu Mohammad Jafar Hafsah sebagai tim kajian MPR menyampaikan pihaknya ingin meminta saran mengenai aspek konstitusi serta penyempurnaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Komisioner KY.

Ketika KY menemukan ada oknum hakim yang melanggar kode etik ternyata di dalamnya juga ada keterlibatan pengacara dan jaksa. Untuk ke depan kalau memang ini jadi ada penyempurnaan, kata hakim diganti menjadi penegak hukum.

Jadi menjaga dan menegakkan kehormatan dan perilaku aparat penegak hukum. Sehingga KY itu akan terdiri dari kamar kepolisian, kamar kejaksaan, kamar hakim dan kamar advokat,” kata Taufiq.

“MA fokus kepada putusan saja,” katanya. (KY/Kus/Dinal)

Page 54: Majalah Nov-Des 2013

51EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

“MoU ini berawal dari diskusi saya dengan Bang Parman (Suparman Marzuki, Ketua KY-red) bahwa DPC Peradi Yogyakarta ingin berkontribusi dalam menciptakan peradilan bersih. Salah satu strateginya adalah dengan pemantauan peradilan. Harapan kita, langkah kecil ini bisa menjadi lompatan besar dan menjadi contoh bagi organisasi profesi yang lainnya untuk mendorong

Saleh menyambut baik penandatanganan MoU ini yang datang dari prakarsa DPC Peradi Yogyakarta. “MoU dengan Peradi ini yang pertama karena Peradi Yogya punya prakarsa dan kami menghargai prakarsa ini. Intinya kita ingin bersama-sama merawat peradilan yang bersih. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita follow up. Ada penelitian, pemantauan, diskusi yang bermanfaat bagi KY, Peradi dan masyarakat pada umumnya,” ujar Imam.

Proses tindak lanjut dari MoU ini mendapat penekanan khusus dari DPN Peradi maupun Ketua KY. Ketua KY Suparman Marzuki menanggapi penandatanganan MoU ini sebagai sebuah hal yang monumental dan tidak ingin menjadi sia-sia.

“Penandatanganan MoU ini bagi saya suatu deklarasi atau pernyataan bahwa Peradi ingin menjadi bagian dari terciptanya peradilan yang bersih. Kalau hanya menyelenggarakan penelitian, tukar menukar informasi itu mudah saja. Tetapi kalau meletakkan landasan sebagai sebuah organisasi profesi yang berkomitmen terhadap peradilan bersih, ini tantangan serius,” tegas Suparman. (KY/Dinal)

Peradi Yogyakarta Berkomitmen Wujudkan Peradilan Bersih

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Imam Anshori Saleh berjabat tangan dengan Ketua DPC Peradi Yogyakarta Muhammad Irsyad Thamrin usai penandatanganan MoU.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�D

INA

L

Komisi Yudisial dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan

Advokat Indonesia Yogyakarta (DPC Peradi Yogyakarta) menandatangani nota kesepahaman, di University Club Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu (28/9).

Ketua DPC Peradi Yogyakarta Muhammad Irsyad Thamrin

peradilan yang bersih di seluruh Indonesia,” kata Irsyad di hadapan tamu undangan yang hadir saat penandatanganan MoU tersebut.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Imam Anshori

mengatakan MoU dengan KY menjadi salah satu visi misi dari DPC Peradi Yogyakarta pada masa kepengurusannya yang ingin mendorong institusi pengadilan menjadi tempat mencari keadilan yang bermartabat, berintegritas, serta menjadi harapan dari masyarakat.

Page 55: Majalah Nov-Des 2013

SELINTAS

52 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hakim Harus Dijaga

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�W

EP

Suasana diskusi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diadakan Komisi Yudisial di Pengadilan Tinggi Palu.

Hakim adalah jabatan mulia. Tidak ada pekerjaan atau jabatan

apapun dengan panggilan “yang mulia” selain hakim. Profesi hakim termasuk pelayan masyarakat (public service social) yang menuntut kepercayaan. Kepercayaan ini harus dijaga karena tidak ada pekerjaan dari public service social bisa berjalan degan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Ibrahim di hadapan 90 orang hakim se-Propinsi Sulawesi Tengah saat Diskusi Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim (KEPPH) di Pengadilan Tinggi Palu, Kamis, (26/9).

“Hakim harus menjaga netralitas, independensi, dan akuntabilitas. Itu semua adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang hakim. Hakim tidak boleh parsial. Ketika parsial itu dilakukan pastilah hubungannya pada putusannya yang subyektif dan pada putusan itulah nantinya orang akan mempersoalkan,” ungkapnya.

Wakil Ke tua KY Abbas Said yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengatakan apabila ada pihak yang berperkara datang untuk menggoda hakim hendaknya ditolak. Abbas

berharap agar jangan ada lagi hakim yang melanggar etika dan perilaku karena akan tidak hanya membuat malu hakim tersebut tetapi juga keluarga dari hakim yang bersangkutan.

Ia berpesan agar sepuluh poin kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang telah dibuat KY bersama-sama dengan MA untuk melindungi kehormatan hakim hendaknya diamalkan. “Barang siapa yang berbuat baik akan mendapat kebaikan dan barangsiapa berbuat keburukan maka akan menerima hasil dari keburukannya pula. KEPPH harus diamalkan bukan hanya dihafalkan” ungkap Abbas. (KY/WEP/Dinal)

Page 56: Majalah Nov-Des 2013

53EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Gayus Lumbuun Mengadu ke KY

Hakim Agung Gayus Lumbun didampingi juru bicara KY Asep Rahmat Fajar saat megadakan konferensi pers.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�K

US

Hakim agung Gayus Lumbuun mendatangi kantor Komisi

Yudisial (KY), Selasa (1/10). Ia mengklarifikasi pemberitaan di salah satu media massa pada hari Selasa (1/10) yang menyebutkan dirinya menerima suap terkait kasus suap pegawai Mahkamah Agung (MA) Djody Supratman. Gayus tiba di Gedung KY sekitar pukul 12.15 WIB dengan mengenakan setelan jas abu-abu. Kedatangan Gayus diterima oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri dan Ketua Bidang SDM, Advokasi dan Litbang KY Jaja Ahmad Jayus beserta Kepala Biro Rekruitmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Heru Purnomo.

Mantan anggota DPR itu menjelaskan jika pemberitaan di media nasional tersebut sangat menyudutkan dirinya dan dua anggota majelis hakim lainnya dalam perkara kasasi kasus pajak dengan terdakwa HWO. Selain itu di dalam perkara itu dirinya memberi pertimbangan hukum lebih dulu ketimbang dua hakim lainnya.

“Pemberitaan itu sangat menyudutkan. Saya menyesali sekali. Media tersebut harus hati-hati menyampaikan hal ini dan tidak menyudutkan MA yang sedang dalam tahap pembenahan. Apalagi saya telah memberikan pertimbangan

hukum yang berbeda dengan keinginan Djody. Djody mengharapkan agar terdakwa dihukum berbeda dari tuntutan JPU, yaitu 3 tahun. Sementara saya memutus sebaliknya,” kata Gayus.

Dia juga menyayangkan pemberitaan media tersebut yang tidak meminta klarifikasi terlebih dulu kepada dirinya dan dua

juga mengharapkan agar hakim bekerja dengan baik,” jelas Gayus.

Sementara itu Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar yang mendampingi Gayus dalam konferensi pers menyatakan pihaknya terlebih dulu akan mempelajari apa yang dilaporkan oleh Gayus tersebut. Selanjutnya akan diputuskan apakah KY akan melakukan langkah-langkah

orang anggota majelis lainnya. Karena itu dia harap media nasional tersebut melakukan cover both side. “Jangan hanya satu sumber. Ini saya anggap sebagai penistaan kepada saya, mungkin juga dua hakim lainnya. Makannya saya merasa perlu melaporkan ini ke KY, karena KY pun bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim agung. Lembaga ini kan

seperti menegur atau melakukan langkah mediasi kepada dua pihak.

“KY memang selain mengawasi perilaku hakim, juga bertugas menjaga harkat dan martabat perilaku hakim. Sehingga KY akan melihat apakah hal ini termasuk di dalam kategori melecehkan harkat dan martabat perilaku hakim,” katanya. (KY/Kus/Dinal).

Page 57: Majalah Nov-Des 2013

SELINTAS

54 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

KY Gelar Tes CPNS

Suasana tes kompetensi dasar calon pegawai negeri yang diadakan di auditorium gedung Komisi Yudisial di Jakarta.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/

�E

MR

Y

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) Komisi Yudisial (KY) tahun 2013 digelar Sabtu (5/10), bertempat di auditorium kantor Komisi Yudisial. Ujian tersebut memakai sistem online, diikuti oleh 1000 peserta yang telah dinyatakan lolos pendaftaran secara administrasi. Ujian akan berlangsung selama empat hari hingga Selasa (8/10).

Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto secara resmi membuka kegiatan ini disaksikan para pejabat struktural eselon II. Dalam sambutannya Danang mengatakan bahwa KY terus berusaha sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya untuk melaksanakan dan

menyelenggarakan penerimaan CPNS. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan secara bersih dan fair,”jelas Danang kepada para peserta tes.

Ketua panitia penerimaan CPNS KY Andi Djalal Latief mengatakan formasi jumlah pegawai yang diberikan untuk Sekretariat Jenderal KY pada tahun 2013 ini sebanyak 49 orang. Komposisinya terdiri dari S1 Hukum, 42 orang; S1 Psikologi, 1 orang; S1 Ilmu Filsafat, 1 orang; S1 Ahwal Al-Syakhshiyah, 2 orang; S1 Sistem Informasi, 1 orang; S1 Teknik Informatika, 1 orang dan D3 Komputer, 1 orang. “Diantara 2665 orang yang mendaftar CPNS KY ini yang terpilih sebanyak 1000 orang untuk mengikuti TKD selama empat hari yang dimulai hari ini.

Saya ucapkan selamat,”kata Andi Djalal saat memberikan laporan pelaksanaan tes CPNS.

Pelaksanaan TKD CPNS KY menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang merupakan kerjasama KY dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut BKN CAT adalah sistem ujian untuk menjamin transparansi dan dalam pelaksanaannya lebih efisien.”Karena yang mengolah adalah komputer dan tidak bisa diintervensi oleh manusia untuk pengolahan hasilnya. Nilai akan langsung muncul sesaat setelah peserta selesai mengerjakan ujian. Ini merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi di pemerintahan negeri kita,”terang staf BKN. (KY/Emry/Dinal)

Page 58: Majalah Nov-Des 2013

55EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Imam Anshori Saleh.

MA

JAL

AH

KO

MIS

I YU

DIS

IAL

/ K

US

KY Siap Jalankan Amanat Perpu MK

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh menyatakan lembaganya siap menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditandatangani Presiden SBY, 17 Oktober 2013.

“Intinya KY sambut baik Perpu Nomor 01 Tahun 2013. Prisipnya sebagaimana yang diharapkan KY, ada lembaga permanen yang akan mengawasi hakim-hakim MK, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap MK segera pulih. KY sedang menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan Perppu tersebut,” kata Imam di Jakarta, Jumat

(18/10). Sementara itu Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar menyampaikan jika pihaknya siap melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Perpu tersebut.

Untuk menindaklanjutinya, dalam waktu secepatnya KY akan melakukan konsolidasi internal guna mengkaji berbagai tugas dan wewenang baru tersebut, untuk selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, baik Pemerintah, DPR, MA dan MK.

“Sebab untuk beberapa materi Perpu, KY pun saat ini masih meraba-raba apa maksudnya dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Seperti soal pengawasan dilakukan secara permanen oleh majelis

kehormatan dimana KY menjadi pembentuk dan sekretariatnya,” kata Asep. Dia menambahkan mengenai materinya sendiri, sejak awal KY memang memandang perlu dilakukan pembenahan proses rekruitmen hakim MK. Sehingga rekruitmen kedepannya diharapkan berjalan lebih independen, mempunyai parameter yang lebih terukur, prosesnya lebih transparan dan publik lebih diberi ruang untuk berpartisipasi.

“Adapun mengenai pengawasan hakim MK, memang perlu dibentuk lembaga pengawas eksternal yang permanen dan mengawasi etika perilaku hakim MK secara terus menerus baik di dalam maupun luar sidang,” pungkasnya. (Kus/Dinal)

Page 59: Majalah Nov-Des 2013

KESEHATAN

56 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

PERLUKAH VAKSIN INFLUENZA UNTUK ORANG DEWASA?(Sambungan Edisi September- Oktober)

Berdasarkan studi, ternyata vaksinasi merupakan salah satu cara utama

untuk mencegah influenza serta dapat menurunkan dampak epidemi. Vaksin influenza telah diketahui aman dan efektif dalam pencegahan penyakit influenza. Efektifitas vaksin flu telah terbukti secara klinis sehingga banyak negara telah merekomendasikan penggunaan vaksinasi flu. Pada orang tua, vaksinasi flu dapat menurunkan angka kesakitan sampai 60% dan kematian sampai 70-80%.

Vaksinasi influenza untuk anak di bawah 9 tahun dilakukan setahun dua kali dengan jarak antar vaksinasi 4 minggu-8 minggu. Adapun mereka yang di atas 9 tahun cukup satu kali setahun. Vaksinasi harus dilakukan setiap tahun karena virus influenza mudah berubah sehingga vaksin yang diberikan pun harus yang terbaru.

Virus influenza ini sangat mudah berubah susunan zat genetiknya

yang ada di dalam RNAnya, ini yang disebut mutasi genetik,virus yang telah mengalami mutasi genetik ini akan berubah susunan struktur genetik RNAnya, sehingga sistim imunologi tubuh kita yang tadinya sudah mengenalinya akan dibuat

“bingung”, seolah-olah bertemu virus yang baru dan tubuh tidak siap untuk membuat antibody untuk segera melawan invasi virus flu ini, akibatnya tubuh menjadi sakit influenza.

Untuk membuat sistim imunologi tubuh kita siap kembali maka kita perlu diberikan vaksin influenza dengan komposisi virus influenza “baru” yang telah mengalami

mutasi genetik, sehingga sistim imunologi tubuh kita dilatih lagi untuk mengenali virus influenza “baru” penyerang ini,dan mulai membuat zat antibody baru yang sesuai dengan jenis virus “baru” ini.

Hal ini sering kita umpamakan bahwa upaya membuat vaksin anti influenza untuk melawan virus influenza, seolah-olah kita sedang menembak target yang selalu bergerak (berubah-ubah struktur genetiknya) –shooting the moving target.Akibatnya vaksin yang telah ada nanti akan dibuat tidak berdaya melawan virus influenza

“baru” ini.

Jadi kalau kita ingin tetap kebal terhadap penyerangan virus influenza, kita “terpaksa” harus diberikan vaksinasi dengan vaksin influenza yang sedang berlaku dan direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia /WHO untuk tahun yang bersangkutan. Setiap tahun, kita akan diberikan vaksin influenza yang sesuai

dr. Lusia Johan

Page 60: Majalah Nov-Des 2013

57EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

d. Pada penderita kencing manis, terbukti menurunkan angka rawat inap RS atau angka kematian sebesar 72 % pada pasien diabetes untuk usia 18-64 tahun.

e. Pada pasien dengan riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah, dapat menurunkan kejadian stroke sampai 55 %.

3. Menurunkan angka kesakitan yang disebabkan karena influenza dan menurunkan angka rawat inap di Rumah Sakit.

4. Mencegah absensi kerja atau sekolah.

5. Meningkatkan kualitas hidup.6. Mengurangi resiko penularan

terhadap anggota keluarga, teman ataupun rekan kerja.

7. Memberi nilai tambah secara ekonomis, karena dengan mencegah penyakit flu maka akan menghilangkan biaya perawatan, obat-obatan, biaya konsultasi dokter dan biaya perawatan rumah sakit akibat komplikasi yang ditimbulkan.

8. Mencegah kematian dini yang tidak kita harapkan.

9. Meningkatkan kesehatan antara anggota keluarga.

10. Meningkatkan produktivitas kerja.

Apa Efek Samping Vaksinasi Influenza?Reaksi yang mungkin terjadi adalah reaksi ringan akibat injeksi seperti rasa sakit dan kemerahan pada tempat suntikan, nyeri otot ringan atau demam. Reaksi tersebut bertahan satu sampai tiga hari.

influenza musiman dan H1N1 Pandemi. Pada pengamatan di kawasan Asia ternyata virus Influenza B semakin penting. Virus influenza B terdiri dari dua tipe, yaitu Yamagata dan Victoria. Sampai saat sekarang hanya ada satu tipe influenza B yang terdapat vaksin influenza. Pada evaluasi berkesinambungan cukup sering terjadi ketidaksesuaian antara influenza B yang terdapat pada vaksin influenza dengan virus influenza B yang terdapat pada masyarakat. Karena itu mulai timbul pemikiran untuk memasukkan kedua tipe dalam vaksin influenza. Jenis vaksin influenza yang tersedia di Indonesia sampai saat ini adalah vaksin inaktif (purified split inactivated influenza virus), seperti Vaxigrip® (Sanofi Pasteur).

Apa Manfaat Vaksin Influenza ?1. Dapat secara potensial

menyelamatkan hidup kelompok orang yang beresiko tinggi

2. Bagi kelompok orang yang berisiko tinggi :a. Pada anak-anak,

menunjukkan efektifitas 77-91 % untuk mencegah gejala akibat influenza dan kesakitan akibat virus influenza.

b. Pada usia lanjut, terbukti menurunkan angka rawat inap rumah sakit akibat influenza dan pneumonia sebesar 27-34 %.

c. Pada anak-anak dengan kondisi asma, terbukti menurunkan 22-41 % asma akut selama musim influenza.

dengan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia /WHO.

VaksinasiTerdapat dua jenis vaksin infuenza, yaitu:

Vaksin lnaktif (inactivated 1. Vaccine)

Vaksin inaktif telah tersedia sejak tahun 1940-an Merupakan jenis vaksin yang paling sering digunakan karena memiliki keuntungan, yaitu mirip infeksi alami yang terjadi pada manusia. Virus yang divaksinasikan berkembang biak dan merangsang pembentukkan antibodi seperti pada reaksi cell-mediated immunity.

Vaksin Hidup 2. (Live-attenuated Vaccine)

Vaksin hidup beredar di Amerika Serikat sejak tahun 2003. Vaksin hidup merupakan bentuk vaksin yang cukup aman, tetapi imunitas yang terbentuk lama dan harus dilakukan pemberian booster. Vaksin hidup ini berisi tiga virus influenza yang sama seperti vaksin inaktif. Vaksin diberikan melalui rute infeksi natural secara intranasal, tersedia dalam unit penyemprot (sprayer) hidung dosis tunggal; setengah dosis untuk masing-masing lubang hidung. Vaksin hidup ini hanya boleh digunakan pada individu sehat, tidak hamil yang berusia 2 sampai 49 tahun.

Sejak tahun 2010, tersedia vaksin influenza musiman (H3N2, H1N1, Influenza B, dan vaksin H1N1 Pandemi). Salah satu produk di Indonesia menggabungkan

Page 61: Majalah Nov-Des 2013

RELUNG

58 EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

Buruk sangka

58 EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2013

Di sebuah negeri zaman dulu kala, seorang pelayan raja tampak gelisah. Ia

bingung kenapa raja tidak pernah adil terhadap dirinya. Hampir tiap hari, secara bergantian, pelayan-pelayan lain dapat hadiah. Mulai dari cincin, kalung, uang emas, hingga perabot antik. Sementara dirinya tidak. Hanya dalam beberapa bulan, hampir semua pelayan berubah kaya. Ada yang mulai membiasakan diri berpakaian sutera. Ada yang memakai cincin di dua jari manis, kiri dan kanan. Dan, hampir tak seorang pun yang datang ke istana dengan berjalan kaki seperti dulu. Semuanya datang dengan kendaraan. Mulai dari berkuda, hingga dilengkapi dengan kereta dan kusirnya. Ada perubahan lain. Para pelayan yang sebelumnya betah berlama-lama di istana, mulai pulang cepat. Begitu pun dengan kedatangan yang tidak sepagi dulu. Tampaknya, mereka mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Cuma satu pelayan yang masih miskin. Anehnya, tak ada penjelasan sedikit pun dari raja. Kenapa beliau begitu tega, justru kepada pelayannya yang paling setia. Kalau yang lain mulai enggan mencuci baju dalam raja, si pelayan miskin ini selalu bisa.

Hingga suatu hari, kegelisahannya tak lagi terbendung. “Rajaku yang terhormat!” ucapnya sambil bersimpuh. Sang raja pun mulai memperhatikan. “Saya mau undur diri dari pekerjaan ini,” sambungnya tanpa ragu. Tapi, ia tak berani menatap wajah sang raja. Ia mengira, sang raja akan mencacinya, memarahinya, bahkan menghukumnya. Lama ia

tunggu. “Kenapa kamu ingin undur diri, pelayanku?” ucap sang raja kemudian. Si pelayan miskin itu diam. Tapi, ia harus bertarung melawan takutnya. Kapan lagi ia bisa mengeluarkan isi hati yang sudah tak lagi terbendung. “Maafkan saya, raja. Menurut saya, raja sudah tidak adil!” jelas si pelayan, lepas. Dan ia pun pasrah menanti titah baginda raja. Ia yakin, raja akan membunuhnya. Lama ia menunggu. Tapi, tak sepatah kata pun keluar dari

mulut raja. Pelan, si pelayan miskin ini memberanikan diri untuk mendongak. Dan ia pun terkejut. Ternyata, sang raja menangis. Air matanya menitik. Beberapa hari setelah itu, raja dikabarkan wafat. Seorang kurir istana menyampaikan sepucuk surat ke sang pelayan miskin. Dengan penasaran, ia mulai

membaca, “Aku sayang kamu, pelayanku. Aku hanya ingin selalu dekat denganmu. Aku tak ingin ada penghalang antara kita. Tapi, kalau kau terjemahkan cintaku dalam bentuk benda, kuserahkan separuh istanaku untukmu. Ambillah. Itulah wujud sebagian kecil sayangku atas kesetiaan dan ketaatanmu.” *** Betapa hidup itu memberikan

warna-warni yang beraneka ragam. Ada susah, ada senang. Ada tawa, ada tangis. Ada suasana mudah. Dan, tak jarang sulit. Sayangnya, tak semua hamba-hamba Yang Maha Diraja bisa meluruskan sangka. Ada kegundahan di situ. Kenapa kesetiaan yang selama ini tercurah, siang dan malam; tak pernah membuahkan bahagia. Kenapa yang setia dan taat pada Raja, tak dapat apa pun. Sementara yang main-main bisa begitu kaya.