Home >Documents >Majalah Mitra Investor Edisi Minggu 1 Feb 2015

Majalah Mitra Investor Edisi Minggu 1 Feb 2015

Date post:08-Apr-2016
Category:
View:230 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Indonesia sekarang sedang berpacu dengan waktu untuk menyambut pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tak dapat dimungkiri, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, tak aneh jika pemerintah di hampir semua negara berkembang berbondong-bondong memberikan berbagai macam program untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yakni dengan memberikan skema kredit bersubsidi. Walaupun pemerintah sudah banyak melakukan program dan kebijakan untuk mendukung perkembangan UMKM, secara umum kinerja dari UMKM di Tanah Air masih jauh dari harapan. Bahkan, hasil dari penelitian APEC menunjukkan bahwa daya saing UMKM Indonesia paling rendah dibandingkan UMKM di sejumlah ekonomi APEC lainnya yang diteliti. Sekali lagi, aksi jualan proyek infrastruktur ala Jokowi pantas diapresiasi. Namun, jangan sampai, investor dalam negeri hanya bisa gigit jari.[]
Transcript:
  • 1Mitra Investor @mitrainvestor support@mitrainvestor.com

    Mitra Investor @mitrainvestor support@mitrainvestor.comEdisi FEBRUARI 2015Rp29.900,00

    KESIAPAN EMITEN

    MENGHADAPI MEA

    PERSIAPAN SAHAM HADAPI PERTARUNGAN ASEAN

    DAN ZANGER PERAIH REKOR TRADER

    MENELUSURI NEGERI DAUN MAPEL

  • 2 MITRA INVESTOR EDISI FEBRUARI 2015

  • 3Mitra Investor @mitrainvestor support@mitrainvestor.com

    EDITORIAL

    Pemimpin Umum ADI PAMUNGKAS, ST

    Pemimpin RedaksiSURIYA EFFENDI

    EditorialSURIYA EFFENDIAKMAL BASHORI.SHITEGUH BUDI SANTOSO, Amd

    Reporter / PenulisAKMAL BASHORI.SHITEGUH BUDI SANTOSO, AmdBERLIANA WIDI SCARVANOVI, S.Psi.RARI NIRWESTI RUPINI, S.H, M.HRIDHA RIKI PANCAHWATI.SE

    Desainer kreatifHIMAWAN INTRADA, SE

    FotograferHIMAWAN INTRADA, SEAKMAL BASHORI.SHI

    DistribusiPURWANTO

    Produksi HIMAWAN INTRADA.SEPURWANTO

    HumasSURIYA EFFENDIRIDHA RIKI PANCHAWATI.SE

    Promosi dan iklanHIMAWAN INTRADA.SEADI PAMUNGKAS, STWIDIATMIKO ARI SAPUTRO, ST

    KeuanganDESI MAYASARI, SE

    SekretarisAYU LESTARI

    Alamat Redaksi / UsahaJL. MT. Haryono No 970 Ruko Metro Plaza 21SEMARANGTELP : 024 7069 4444 0853 2669 4444Web : www.mitrainvestor.comEmail : support@mitrainvestor.comKritik dan saran : kritik@mitrainvestor.comPeriklana : iklan@mitrainvestor.comTwitter : @mitrainvestorFacebook : mitrainvestor

    Songsong ASEAN : RI KembangkanPariwiasata dan Bisnis Kreatif

    Indonesia kini tengah berpacu dengan waktu dalam menyambut pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

    Tak dapat dimungkiri, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, tak aneh jika pemerintah di hampir semua ne-gara berkembang berbondong-bondong memberikan berbagai macam program untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yakni dengan memberikan skema kredit bersubsidi.

    Walaupun sudah cukup banyak program dan kebijakan pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM, secara umum kinerja dari UMKM di Tanah Air masih jauh dari harapan. Bahkan, hasil dari pe-nelitian APEC menunjukkan bahwa daya saing UMKM Indonesia paling rendah dibandingkan UMKM di sejumlah ekonomi APEC lainnya yang diteliti. Pembangunan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kre-atif dapat menekan risiko melemahnya perekonomian nasional akibat arus liberalisasi. Indonesia selalu mengekspor barang-barang mentah dengan harga jual rendah. Sedangkan dari perspektif impor, Indonesia menjadi negara konsumeristik liberal yang mengonsumsi barang jadi secara massal. Secara ekonomi, ini dapat mengakibatkan defisitnya neraca perdagangan. Banyak kalangan ekonom memandang bahwa ekonomi kreatif sangat bermanfaat bagi perekonomian RI.

    Terlebih jika arus liberalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA/AEC) 2015ini tidak dialihcarakan, bukan hal yang mengherankan jika kita terus menerus menjadi budak di negara kita sendiri. Oleh karena itu, sektor pariwisata sebagai salah satu destinasi mancanegara, se-dangkan ekonomi kreatif sebagai nilai tambah pariwisata dapat menjadi sinergi yang sempurna. Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah salah satu jalan untuk menjual Indonesia pada dunia tanpa bisa dilemahkan dari sudut pengolahan maupun pemasaran. Sebab, kemandirian dalam bidang ini mampu dipersaingkan. Persaingan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bukan tanpa tantangan. Kemandirian yang diga-danggadang dapat memajukan, dapat tergerus pula jika investasi asing turut andil besar. Menimbang bahwa MEA 2015 ini merupakan pintu arus bebas lalulintas barang, jasa maupun modal, bukan tidak mungkin hal itu terjadi ketika Indonesia baru saja memulai pembangunannya.

    Oleh karena itu, kita harus siap dan kita harus mampu terapkan seni menjadi magnet. Dengan begitu, ketika mata mancanegara dapat tertarik ke dalam, secara otomatis mata masyarakat lokal tidak melulu bangga memandang keluar. Dalam hal ini, MEA dapat menjadi wadah strategis untuk mempermudah pintu akses dunia pada pembangunan yang berdaya jual di negara-negara anggotanya.

    Dengan begitu, keuntungan yang di dapat tidak hanya bersumber pada hal ekonomi, namun juga harga diri, kedaulatan NKRI. Garuda mampu menjadi sentral, mampu terbang tinggi jangkau langit ekonomi dalam bingkai komunitas ASEAN. Pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu pilihan persaingan sebab sektor ini bisa menjadi pengalihan atas keterpurukan di sektor-sektor pembangunan ekonomi lainnya. ASEAN merupakan medan persaingan bebas yang strategis untuk dimanfaatkan, sekaligus potensial untuk menenggelamkan. Maka jika pada akhirnya kompetisi harus menjadi satu-satunya pilihan, tidak ada jalan lain selain hadapi, ikuti.[]

  • PROFIL

    HEAD LINE

    4 MITRA INVESTOR EDISI FEBRUARI 2015

    Persiapan Saham Hadapi Pertaruangan ASEAN hal... 22

    Dan Zanger Peraih Rekor Trader hal... 18

    KILASANObligasi Pemda Ancam Keutuhan Anggaran Negara hal... 6

    Saham Pekebun Sawit Mulai Bersemi hal... 7

    Garuda Menggenjot Rute Internasional hal... 8

    Harga Saham Energi di Eropa anjlok hal... 9

    Bank Plat Merah Siap Tempur di ASEAN hal... 10

    Emiten BUMN akan rights issue Rp 23 triliun hal... 11

    Pelemahan Ekonomi RI Berbutut Panjang hal... 12

    Kota kembang Bidik Mode Muslim Center hal... 13

    Hadapi MEA, Siapkan UMKM Indonesia? hal... 14

    Ekonomi AS Kurang Stabil, Investor Labil hal... 15

  • LIFE STYLE

    OPINI

    ANALISA

    NEW EVENT

    5Mitra Investor @mitrainvestor support@mitrainvestor.com

    Songsong MEA PEMDA SUMUT Adakan Seminar hal... 50

    Menelusuri Negeri Daun Maple hal... 38

    Prospek Investasi di Pesta Ekonomi ASEAN hal... 42

    TRADING DALAM DIVERGENCE hal... 46

    Siapkah Lembaga Pengayom Keuangan dan Pasar Modal Hadapi MEA hal... 28

    Investor Wait and See hal... 32

    Uforia Imlek di Negri Pancasila hal... 40

  • 6 MITRA INVESTOR EDISI FEBRUARI 2015

    KILASAN

    Penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah (pemda) dinilai dapat membahayakan kepentingan negara. Selain mengu-ras anggaran pemerintah pusat, penarikan utang oleh pemda dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan bangsa.

    Ini karena untuk membayar bunga dan utang jatuh tempo telah menyedot atau menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga APBN tidak lagi secara opti-mal dialokasikan untuk menyubsidi rakyat, ungkap pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng., Diberikannya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi akan semakin meningkatkan aku-mulasi utang pemerintah.

    Salamuddin menyebutkan otonomi daerah dan pilkada langsung telah menyebabkan penguasa daerah sesuka hati mengobral hak penguasaan tanah dan kekayaan alam kepada pemilik modal besar. Alhasil, banyak daerah kabupaten di Indo-nesia telah mengeluarkan izin penguasaan tanah lebih luas dari wilayah daerah tersebut.

    Diberikannya hak kepada kepala daerah untuk menerbit-kan obligasi akan semakin memicu moral hazard penguasa daerah untuk menyerahkan aset-aset milik daerah sebagai ja-minan utang, katanya. Saat ini, kepala daerah telah disibuk-kan dengan aktivitas memburu uang dengan menjual kekayaan daerah apa saja yang masih tersisa.

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fokus men-dorong pemda menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dalam rangka pembangunan infrastruktur. Meski demikian, OJK menegaskan penarikan utang tersebut tetap sesuai peraturan yang berlaku.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, men-gatakan bahwa salah satu hal yang juga menjadi kendala bagi daerah adalah status kelayakan kredit dari kota dan kabupaten itu sendiri.

    Kelayakan kredit merupakan inti dari pinjaman, yakni se-makin tinggi tingkat kelayakan kredit suatu kota atau daerah, maka akan semakin mudah pula akses kota atau daerah terse-

    Obligasi Pemda ANcAM KEUTUHAN ANGGARAN NEGARA

    but kepada pinjaman atau skema pembiayaan alter-natif lainnya, paparnya,.

    Menanggapi langkah OJK tersebut, Salamuddin memperingatkan pemberian hak menerbitkan obliga-si di daerah akan semakin memecah belah bangsa, meningkatkan kesenjangan antardaaerah dan dis-kriminasi antarwarga negara. Tak hanya itu, menurut dia, kesenjangan antara daerah miskin dan daerah kaya akan semakin tinggi.

    Langkah OJK semacam ini akan sangat mem-bahayakan eksistensi bangsa. Obligasi sangatlah menggiurkan bagi pemerintah daerah sebagai ladang korupsi. Apa kita mau nantinya ada daerah yang tidak mampu membayar utang ke asing dan harus di-bail-out oleh pemerintah? ungkapnya.

    Salamuddin menilai pembangunan ekonomi mel-alui utang telah terbukti membahayakan eksistensi negara serta menciptakan kebergantungan ekono-mi pada asing. Dia menegaskan pemerintah perlu mengambil pelajaran dari beban utang dalam APBN sekarang yang menyandera rakyat dan negara. Men-urut dia, hal ini juga melanggar amanat UUD 1945.

    Dia menjelaskan pelajaran lainnya adalah bagaimana pemerintah daerah seperti DKI Jakarta telah tersandera utang, baik kepada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan kepada perusahaan-perusahaan asing dalam proyek-proyek infrastruk-tur. Utang pemerintah yang besar ini, sambungnya, pada akhirnya membebani rakyat agar membayar pajak yang tinggi, jalan berbayar, dan nantinya ada infrastruktur publik berbayar.

    Dana pembangunan infrastruktur haruslah ber-sumber dari pajak dan keuntungan dari badan usaha milik negara (BUMN). Tentu dengan sistem pajak yang diperbaiki dan BUMN diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi negara, ujar Salamuddin. Jika infrastruktur diserahkan kepada modal asing dan swasta melalui utang, maka rakyat yang akan men-jadi ko

Embed Size (px)
Recommended