Home >Documents >Majalah Hilir Migas Edisi 7 (Desember 2011)

Majalah Hilir Migas Edisi 7 (Desember 2011)

Date post:19-Jul-2015
Category:
View:200 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

07Tahun ke II

Mengamankan 10 Pembatasan, Menindak 12 Penyelewengan18

[rona] Pengawasan BBM Bersubsidi dengan RFID Agar Kuota BBM Subsidi 2012 Tak Kembali Bengkak [wacana] 2012 Kendaraan Pribadi Mulai Pakai Gas [regulasi] UU Pembatasan BBM Bersubsidi Agar Program Pembatasan Tak Hanya Wacana

[sambutan]

Bersihkan Tangan dan Hati dari Perbuatan

Dari Redaksi,Tahun 2012, Membutuhkan Tekad dan Komitmen yang TinggiTAHUN 2012 SEBENTAR LAGI KAN MENJELANG. BANYAK HAL YANG TELAH DITUNTASKAN, UNTUK MEMBUAT SEKTOR HILIR MINYAK DAN GAS (MIGAS) MENJADI LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA. DI ANTARANYA, DENGAN MENERBITKAN LEBIH DARI 20 REGULASI MIGAS YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI. PENERBITAN ITU, TENTU SAJA, UNTUK MEMUNGKINKAN SEKTOR HILIR MIGAS BISA TUMBUH DAN BERKEMBANG DENGAN LEBIH BAIK. Namun, memasuki tahun 2012, tak sedikit juga tugas-tugas yang diemban Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) sebagai penanggungjawab pengembangan sektor hilir Migas, yang masih dan terus harus dituntaskan. Satu hal yang hingga kini terus menggelayut dalam benak BPH Migas, sebagai bentuk kegelisahaan guna memenuhi komitmen dan tanggungjawab itu adalah, membuat BBM dan gas bumi bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok negeri yang terpencil sekalipun. Bahkan bukan sekedar itu. Yang diharapkan, terpenuhinya kebutuhan akan energi hingga ke pelosok negeri itu bisa berlangsung dengan lancar, tanpa hambatan dan tepat waktu, sehingga problem kelangkaan BBM yang hingga kini masih terjadi segera bisa teratasi. Tahun depan, sebagaimana diangkat dalam laporan utama edisi ini, pemerintah akan segera memutuskan pelaksanaan program pembatasan BBM bersubsidi. Program yang sempat tertunda beberapa kali itu, hanya tinggal selangkah lagi, menunggu rampungnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Penggunaan BBM Bersubsidi. Dengan diberlakukannya program pembatasan, diharapkan semua menjadi jelas, siapa yang berhak bisa menikmati BBM bersubsidi dan siapa yang tidak. Dan dengan telah dilengkapi payung hukumnya itu, BPH Migas juga menjadi memiliki kekuatan menindak pelanggaran jika kedapatan mereka yang tak berhak masih menggunakan BBM bersubsidi, maupun yang berhak tapi menggunakannya tak sesuai jatah. Program pembatasan, hanyalah salah satu upaya. Intinya, pemerintah tak ingin kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan dalam APBN 2012 kembali jebol seperti yang terjadi pada 2011. Sebagai langkah antisipasi pengamanannya, BPH Migas juga berupaya mengoptimalkan kerjasama yang telah dibangunannya selama ini, yaitu dengan dibentuknya kembali Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyedian dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (TKP4 BBM). Pembentukan kerjasama ini, semata-mata agar pengendalian dan pengawasan disribusi BBM bersubsidi benar-benar bisa terwujud. Sehingga, berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa diatasi, setidak-tidaknya, diminimalisir, dan distribusi BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran dan tepat volume. Menyelesaikan berbagai persoalan itu jelas tak mudah. Mengingat kompleksitas permasalahan dan luasnya wilayah NKRI yang harus dihadapi. Tapi semua tak boleh menyurutkan semangat. BPH Migas berharap, segenap pimpinan dan karyawan tetap memiliki tekad, komitmen dan ketulusan yang tinggi sehingga berbagai kendala dan tantangan itu bisa diatasi di 2012. Dan Kami segenap redaksi Majalah Hilir Migas menghaturkan Selamat Memasuki Tahun Baru 2012, semoga tahun depan lebih baik dari tahun sebelumnya.

KORUPSI

Diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi | Pembina Kepala BPH Migas | Pengarah Komite BPH Migas Pimpinan Umum Sekretaris BPH Migas | Redaktur Ahli Direktur BBM, Direktur Gas Bumi | Pimpinan Redaksi Susetyo Yuswono, SH. MH. | Redaksi Narcicy Makalew, Putu Suwardana, Ougy Dayyantara, Dedi Wijaya, Hendry Ahmad, Edi Moh. Suhariadi, Sri Purnomo | Editor Anwar Rofiq, Kurnia Putri F. | Peliputan Akhmad Safei, Okto Berbudi | Desain Grafis Yogi | Dokumentasi Sudiro, Robby Ferdian | Sirkulasi Iqra Krasnaya | e-mail: humas@bphmigas.go.id, website: www.bphmigas.go.id

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kirimkan ke: Redaksional Buletin Hilir Migas Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 Indonesia, e-mail: redaksi@bphmigas.go.id . Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, +62-21 5212400, Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656

BPH Migas

3

[daftar isi]

edisi 06 Tahun ke II 2011

6-9

[sajian utama] Mengamankan Pembatasan, Menindak PenyelewenganTahun 2012, tampaknya pemerintah telah bertekad melaksanakan pembatasan BBM bersubsdi. Bagaimana kesiapan BPH Migas dalam mengamankan kebijakan itu.

12-136

[wacana] 2012 Kendaraan Pribadi Mulai Pakai Gas

Bersiaplah menjadikan bahan bakar gas (BBG) sebagai bahan bakar kendaraan bermotor Anda. Karena mulai tahun depan pemerintah akan menjadikan gas sebagai salah satu bahan bakar andalan kendaraan bermotor di Indonesia setelah BBM.

[sajian utama] Mengamankan Pembatasan, Menindak Penyelewengan

UU Pembatasan BBM Bersubsidi Agar Program Pembatasan Tak Hanya Wacana 20 [bisnis hilir] SPBU Self Service Pertamina Nikmati Kenyamanan Isi Bahan Bakar Sendiri Ke Mobil Anda 22 [lensa] Peristiwa dan Kegiatan BPH Migas 43 [galeri foto]

10 [rona] Pengawasan BBM Bersubsidi dengan RFID Agar Kuota BBM Subsidi 2012 tak Kembali Bengkak

18-19

[regulasi] UU Pembatasan BBM Bersubsidi Agar Program Pembatasan Tak Hanya WacanaTahun depan, dipastikan harga BBM tak bakal naik. Kepastian itu telah disampaikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo dan Menteri keuangan Agus Martowardodjo dalam berbagai kesempatan.

10-11

[rona] Pengawasan BBM Bersubsidi dengan RFID Agar Kuota BBM Subsidi 2012 tak Kembali Bengkak

12 [wacana] 2012 Kendaraan Pribadi Mulai Pakai Gas GPS Antisipasi Penyelewengan BBM 16 [regulasi] Open Access Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Diatur dalam Undang-Undang

Bertahap tapi pasti. Inilah yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengoptimalkan agar penggunaan BBM bersubsidi benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang tak mampu.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jl. Kapten P. Tendean No. 28 Jakarta Selatan 12710 - Indonesia Telp : +62-21 5255500, +62-21 5212400 Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656 Hilir Migas | edisi 07 Tahun ke II 2011BPH Migas

5

6

[sajian utama]

Selain melakukan sosialisasi, BPH Migas juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) itu bertujuan untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi. Hingga kini, setidaknya, BPH Migas telah menjalin kerjasama dengan 28 instansi dan Pemda. Sebelumnya, BPH Migas juga telah menjalin kerjasama dengan aparat hukum dan lembaga-lembaga terkait lainnya melalui pembentukan kembali Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyedian dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (TKP4 BBM). Tim yang berada dibawah kendali BPH Migas itu beranggotakan perwakilan dari Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Badan Intelejen Negara (BIN), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Pertamina. Secara struktural, Tim Koordinasi P4 BBM ini terdiri atas Pembina dan Pengarah. Pembina diketuai oleh Menkopolhukam, Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, Kepala Polri, Jaksa Agung, Kepala Badan Inteligen Negara, Panglima TNI, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Sedangkan Pengarah, dipegang oleh Sekretaris Jenderal KESDM, Inspektur Jenderal KESDM, Dirjen Migas, Komite 3 BPH Migas, Asisten Operasi KSAL, Asisten Operasi Kapolri Deputi IV BIN, Deputi V Menkopolhukam, Kabareskrim Polri, Kabarhamkam Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dibandingkan yang terdahulu, Tim yang terbentuk sekarang tampak lebih terpadu dan terkoordinasi. Ini lantaran melibatkan institusi-institusi pemerintah dan mempunyai landasan hukum yang jelas. Mengatasi Keterbatasan Sebagai lembaga yang ditugasi

Mengamankan Pembatasan, Menindak PenyelewenganTAHUN 2012, TAMPAKNYA PEMERINTAH TELAH BERTEKAD MELAKSANAKAN PEMBATASAN BBM BERSUBSDI. BAGAIMANA KESIAPAN BPH MIGAS DALAM MENGAMANKAN KEBIJAKAN ITU. Penegakan hukum tak cukup hanya mengandalkan peraturan hukum yang tegas. Tanpa didukung oleh personil penegak hukum yang memadai, kuat dan konsisten, serta kemampuan bekerja secara terkoordinasi, proses penegakan hukum di negeri ini dipastikan akan berjalan mandul. Berdasarkan garis pemikiran itulah, tampaknya, yang menjadi dasar pijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dengan segala aktivitas yang dilakukannya selama ini terkait dengan upayanya mengoptimalkan fungsi pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi yang berada di bawah kewenangannya. Seperti kita tahu, beberapa waktu belakangan ini, BPH Migas tampak gencar melakukan sosialisasi pengendalian dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke beberapa daerah. Di antara daerah yang telah dikunjungi antara lain, Banda Aceh, Manado, Ambon, Pekan Baru, dan sebagainya.

melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi di negeri ini, sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang, BPH Migas menyadari akan keterbatasan dirinya. Karena itu, seperti dikemukakan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, dalam melakukan fungsi tersebut, BPH Migas tidak mungkin dapat bekerja sendirian. M

Embed Size (px)
Recommended