Majalah Hilir BPH Migas Edisi 8

08Tahun ke III

Bertekad Perketat Pengawasan, Guna Mencegah Kebocoran

[regulasi] Soal Perizinan SPBU Asing Bangun Kilang Baru SPBU

[sosialisasi] Sosialisasi Menuju Konsolidasi

[regulasi] Program Konversi BBM ke BBG Pilihan Tak Mudah dan Butuh Proses

12

14

40

Dari Redaksi

[sambutan]

Kesembilan Anggota Komite BPH Migas yang dilantik itu adalah Andy Noorsaman Sommeng merangkap sebagai Kepala BPH Migas, Fahmi Harsandono sebagai Wakil Ketua, kemudian M. Fanshurullah Asa, Sumihar Panjaitan, Saryono Hadiwidjoyo, Karseno, Martin Samodra Ritonga, Ibrahim Hasyim dan A. Qoyum Tjandranegara.

Kesembilan Anggota Komite ini jelas bukan orang-orang sembarangan. Sebagian besar wajah-wajah baru yang duduk di level pimpinan BPH Migas itu adalah orang-orang pilihan. Mereka terpilih setelah melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Komisi VII DPR pada 8 Desember 2011 silam dan mereka juga mendapat pengukuhan melalui Keputusan Presiden No. 78/P Tahun 2011.

Sebagai orang-orang terpilih, tentu mereka dipandang lantaran memiliki integritas, kapabilitas, dedikasi dan pengalaman. Lembaga yang akan mereka pimpin juga bukan lembaga sembarang. BPH Migas merupakan salah satu lembaga yang terbilang stratgeis. Ia merupakan ujung tombak dalam kegiatan hilir minyak dan gas bumi di negeri ini. Maka dengan berbagai kelebihan yang dimiliki Anggota Komite itu, pemerintah mempercayakan mereka memimpin BPH Migas untuk lima tahun ke depan.

Meski demikian, untuk memajukan BPH Migas mencapai tujuannya, Anggota Komite tak mungkin bekerja sendirian. Untuk itulah, kata Andy, dukungan dari seluruh unsur yang terlibat di dalamnya sangat dibutuhkan. Mulai dari pegawai yang terendah hingga pejabat yang tertinggi, ujarnya.

Sebagai imbal baliknya, Andy berharap akan dapat memberikan suasana dan semangat baru di lingkungan BPH Migas. Ia menegaskan akan tetap mempertahankan sesuatu yang sudah berjalan dengan baik. Semoga kita bisa bekerja bersama dalam menjalankan tugas-tugas dengan baik tanpa melupakan dan tetap menjaga profesionalisme, disiplin, dedikasi yang tinggi serta menjaga kredibilitas dan akuntabilitas institusi, paparnya.

Maka, dengan hadirnya wajah-wajah baru di jajaran pimpinan BPH Migas, setidaknya, masyarakat kini punya harapan. Mereka hadir tentu dengan membawa serta suasana dan semangat baru. Dari suasana dan semangat baru inilah, bisa diharapkan, akan membawa perubahan di sektor hilir migas ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Wajah Baru Semangat BaruBADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MEMASUKI BABAK BARU. MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM), JERO WACIK, MELANTIK SEMBILAN ANGGOTA KOMITE BPH MIGAS YANG BARU PERIODE 2011-2015. PELANTIKAN DILAKSANAKAN DI GEDUNG KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA, AWAL TAHUN 2012 LALU.

Bersihkan Tangan dan Hatidari Perbuatan

KORUPSI

Diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi | Pembina Kepala BPH Migas | Pengarah Komite BPH MigasPimpinan Umum Sekretaris BPH Migas | Redaktur Ahli Direktur BBM, Direktur Gas Bumi | Pimpinan Redaksi Susetyo Yuswono, SH. MH. | Redaksi Narcicy Makalew, Putu Suwardana, Ougy Dayyantara, Dedi Wijaya, Hendry Ahmad, Edi Moh. Suhariadi, Sri Purnomo | Editor Anwar Rofiq, Kurnia Putri F. | Peliputan Akhmad Safei, Okto Berbudi | Desain Grafis Yogi | Dokumentasi Sudiro, Robby Ferdian | Sirkulasi Iqra Krasnaya | e-mail: [email protected], website: www.bphmigas.go.id

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kirimkan ke: Redaksional Buletin Hilir Migas Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 Indonesia, e-mail: [email protected] Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, +62-21 5212400, Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656

BPH Migas 3

[daftar isi]

[sosialisasi]Sosialisasi Menuju Konsolidasi

[rona]Program Konversi BBM ke BBG Pilihan Tak Mudah dan Butuh Proses

14-17

40-41

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jl. Kapten P. Tendean No. 28 Jakarta Selatan 12710 - IndonesiaTelp : +62-21 5255500, +62-21 5212400 Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656

edisi 08 Tahun ke III 2012

6 [sajian utama] Bertekad Perketat Pengawasan, Guna Mencegah Kebocoran

10 [regulasi] Menekan Ketergantungan BBM Bangun 13 Proyek Infrastruktur Gas

Soal Perizinan SPBU Asing Bangun Kilang Baru SPBU Harga BBM Naik, Penimbunan (Dijamin) Turun

16 [sosialisasi] Sosialisasi Menuju Konsolidasi

20 [lensa] Peristiwa dan Kegiatan BPH Migas

40 [rona] Program Konversi BBM ke BBG Pilihan Tak Mudah dan Butuh Proses

Mei 2012,Wajib Pakai Bioethanol Tak Ada Alasan SPBU Asing Menolak

[regulasi]Soal Perizinan SPBU Asing,Bangun Kilang Baru SPBU

12-13Pemerintah berencana akan memperketat izin operasional SPBU Asing di Indonesia. Nantinya, hanya SPBU Asing yang memenuhi syarat yang diperkenankan beroperasi di sini. Saat ini, rencana itu tengah digodok. Sedang kami bahas, bagaimana dan opsi-opsi apa saja yang akan diambil pemerintah untuk memproteksi itu, kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Legowo, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bersiaplah menjadi masyarakat pengguna gas, termasuk untuk kendaraan pribadi Anda. Soalnya, ke depan pemerintah akan menggalakkan semua serba gas. Dan kalau tak ada kendala, program peralihan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) akan dimulai pada April 2012 tahun ini.

Menangani masalah yang bersifat masif bukan perkara gampang. Apalagi jika masalah yang ditangani memiliki dampak politis dan sosial. Jika tak ditangani secara tepat, niscaya akan menimbulkan gejolak. Seperti soal kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, dampak sosial dan politisnya jelas sangat tinggi. Itu terlihat dari sikap masyarakat yang terbelah dua terhadap kebijakan ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Keduanya, tentu saja, masing-masing punya alasan sendiri.

[sajian utama]Bertekad Perketat Pengawasan, Guna Mencegah Kebocoran

6-9

Kesungguhan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang baru dalam meningkatkan fungsi pengawasan telah menuai hasil. Seperti kita saksikan, bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Tim Pengawasan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dipimpinnya, beberapa waktu lalu, BPH Migas berhasil meringkus aksi penyelewengan BBM di berbagai daerah yang dilakukan sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi menjelang kenaikan BBM yang rencananya diberlakukan pemerintah pada 1 April 2012 lalu.

Hilir Migas | edisi 08 Tahun ke III 2012 BPH Migas 5

Bertekad Perketat Pengawasan,

Salah satu prestasi terbesar yang dicapai di antaranya, BPH Migas berhasil menangkap satu kapal bermuatan 100 ton atau sekitar 100 ribu kiloliter BBM solar di Sungai Mahakam, Long Bagun, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Solar bersubsidi tersebut diduga untuk dijual kembali ke industri pertambangan dan perkebunan.

Penangkapan kapal dilakukan pada 7 Maret 2012, saat tim pengawasan pengendalian BBM bersubsidi mencurigai kapal yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM bersubsidi. Setelah diperiksa, ternyata tidak dilengkapi dokumen, tanpa registrasi dan belum diketahui apakah solar ini berasal dari badan usaha berizin niaga umum, karena tidak ada DO (delivery order), kata Anggota Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono.

Guna Mencegah Kebocoran

program yang ingin diperjuangkan. Seperti dikemukakan Andy, pihaknya bertekad akan memperketat pengawasan dalam pelaksanaan program pembatasan BBM bersubsidi. Menurut mantan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM itu, langkah ini penting dilakukan demi tercapainya penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Bagaimana agar BBM bersubsidi bisa jatuh ke yang berhak, itu yang utama, ujarnya dalam pidato sambutan usai dilantik di Kantor Kementerian ESDM.

Semangat dalam mengenjot mutu pengawasan yang diusung Anggota Komite BPH Migas yang baru memang dapat dipahami. Lantaran disadari, saat ini masyarakat menaruh harapan besar pada BPH Migas sebagai lembaga yang kini diberi kewenangan penuh untuk masalah pengawasan dan distribusi BBM ke seluruh Indonesia.

Harapan publik terhadap BPH Migas juga tak berlebihan. Sebab di masa lalu, seperti kita tahu, masalah pengawasan dan distribusi sempat amburadul. Akibatnya, banyak terjadi penyelundupan dan penyelewengan BBM. Kelangkaan BBM di beberapa daerah pun menjadi tak terelakan. Belum lagi masalah pemerataan distribusi yang hingga kini belum semuanya teratasi. Dan yang terpenting adalah masalah distribusi BBM bersubsidi yang dinilai banyak kalangan pengucurannya belum tepat sasaran.

Selama ini, BPH Migas juga sudah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyedian dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (TKP4 BBM). Di masa lalu, prestasi tim ini memang tak bisa dianggap remeh. Namun dengan adanya kebocoran di sana sini yang masih sering terjadi, kata Andy, itu artinya fungsi dari tim itu belum maksimal.

Selain itu, masalah penyelundupan BBM bersubsidi adalah masalah nasional. Tantangannya ke depan pun kian berat. Oleh karena itu, kata Andy, penanganannya perlu high profile. Berdasarkan pada alasan inilah lalu BPH Migas membentuk Satgas Tim Pengawasan Pengendalian

BBM bersubsidi, yang belakangan membuahkan hasil.

Tantangan Kian BeratLalu, dengan ditundanya kenaikan BBM bersubsidi bukan berarti masalah selesai dan Satgas Tim Pengawasan Pengendalian BBM bersubsidi bisa tidur nyenyak. Menurut Andy, ke depan tantangannya justru kian berat. Sebab selama masih ada perbedaan harga yang jomplang, peluang penyelewengan BBM bersubsidi akan tetap terjadi. Itu sebabnya, ke depan dalam melaksanakan fungsi pengawasan selain menempuh langkah represif, BPH Migas juga menempuh langkah preventif.

Yang dimaksudkan adalah, BPH Migas akan melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi BBM mulai dari kilang, terminal BBM, penyalur, pangkalan hingga ke tingkat pengecer. Ini semua dilakukan, BPH Migas ingin memastikan agar BBM bersubsidi benar-benar dijual ke pihak yang berhak sesuai dengan jumlah yang disubsidi oleh pemerintah dan untuk mencegah terjadinya kebocoran. Kami harus memastikan bahan bakar tersebut benar-benar masuk ke pompa bensin kemudian disalurkan kepada pengguna yang berhak. Tidak dibelokkan atau diselewengkan ke tempat lain, kata Fahmi.

Sesuai amanat Peraturan Presiden No. 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, BPH Migas diberi kewenangan untuk mengawasi dan melakukan verifikasi ketepatan distribusi BBM bersubsidi. Dan pada pasal 8 ayat 2, masih dalam Perpres tersebut, BPH Migas juga diberi kewenangan melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian jenis BBM tertentu bagi konsumen pengguna.

Selama ini, kata Fahmi, verifikasi BBM bersubsidi hanya dilakukan sampai ke depot dan tidak sampai tingkat pengecer (SPBU). Padahal peluang kebocoran terjadi justru ketika pengiriman BBM bersubsidi dari Depot ke stasiun pengisian. Pada titik inilah, kemungkinan BBM bersubsidi bisa dibelokan ke tempat

Keberhasilan tersebut tentu merupakan sebuah prestasi tersendiri. Atau setidaknya, kepemimpinan baru BPH Migas telah menunjukkan kesungguhannya secara kongkrit dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan BBM bersubsidi sebelum mencapai 100 hari masa tugasnya.

Mengoptimalkan pengawasanSejak dilantik Menteri Energi Sumber Daya mineral (ESDM), Jero Wacik, di Jakarta, awal 2012 lalu, Anggota BPH Migas yang baru memang berkomitmen mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam pendistribusian BBM bersubsidi dan menjadikan sebagai salah satu KESUNGGUHAN ANGGOTA KOMITE BADAN

PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) YANG BARU DALAM

MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN TELAH MENUAI HASIL. SEPERTI KITA

SAKSIKAN, BERSAMA DENGAN SATUAN TUGAS (SATGAS) TIM PENGAWASAN

PENGENDALIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI YANG DIPIMPINNYA, BEBERAPA

WAKTU LALU, BPH MIGAS BERHASIL MERINGKUS AKSI PENYELEWENGAN BBM DI BERBAGAI DAERAH YANG DILAKUKAN

SEJUMLAH OKNUM YANG MEMANFAATKAN SITUASI MENJELANG KENAIKAN BBM YANG

RENCANANYA DIBERLAKUKAN PEMERINTAH PADA 1 APRIL 2012 LALU.


6 [sajian utama]

lain dan tidak dijual untuk konsumen yang berhak atas subsidi pemerintah.

Konyolnya lagi, BBM yang keluar dari depot sudah harus dibayar subsidinya oleh pemerintah, tak peduli apakah bahan bakar subsidi itu akhirnya masuk ke SPBU dan dijual kepada konsumen yang berhak atas subsidi atau dijual secara ilegal ke tempat lain.

Menurut Fahmi, masalah BBM bersubsidi menyangkut uang negara dalam jumlah yang kolosal, ratusan triliun. Pada tahun lalu saja, jumlah subsidi BBM seperti tercantum dalam APBN Perubahan 2011, mencapai Rp 129,72 triliun. Sayangnya,

sebagian besar penyalurannya tak jelas entah kemana. Selama ini pengawasan penyalurannya di pompa bensin hanya digantungkan pada kejujuran sopir tanki dan petugas SPBU. Oleh karena itu, Harus ada sistem pengawasan yang lebih ketat dan komprehensif, tegas Fahmi.

Bersyukur, saat ini telah ada Perpres No. 15/2012 tadi. Pada bagian lampirannya ditegaskan, bahwa titik serah untuk bensin dan solar bersubsidi harus dilakukan di tingkat penyalur (SBPU). Dengan begitu, BPH Migas kini telah memiliki payung hukum untuk melakukan pengawasan secara ketat sampai ke tingkat pengecer.

Hanya, untuk melaksanakan tugas tersebut, BPH Migas harus menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang dalam hal ini Pertamina. Harap maklum, sebab selama ini, depot yang diberi kewenangan menyalurkan BBM bersubsidi adalah milik Pertamina. Tentu kami akan bekerja sama dengan yang punya, jelas Fahmi.

Demikian juga dengan SPBU-SPBU yang menggunakan nama atas nama Pertamina. Berdasarkan Corporate Website Pertamina hingga semester pertama 2010 terdapat sekitar 4.500 SBPU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, yang

benar-benar dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh Pertamina disebut sebagai SBPU coco alias company owned, company operated hanya 53 unit saja. Di luar itu, SBPU dimiliki pihak ketiga dengan sistem waralaba (franchise). Namun dengan kondisi ini, kata Fahmi, pengawasan tetap harus bisa dilakukan sekalipun pompa bensin dimiliki pihak ketiga. Ia memberi contoh, toko waralaba Indomaret saja dapat mengontrol dan melakukan pelaporan penjualan di seluruh outlet-nya. Masak Pertamina kalah dari Indomaret, tegas Fahmi.

Untuk mendukung kegiatan ini, rencananya BPH Migas juga akan melakukan penertiban administrasi dan melakukan pengawasan tertutup dengan teknologi best practice seperti penggunaan kartu kendali, Closed-Circuit Television (CCTV) dan RFID. Dengan menggunakan CCTV yang akan dipasang pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), menurut Anggota Komite BPH Migas Saryono, diharapkan akan diketahui masalah-masalah penyimpangan.

Selain itu, seperti kita tahu, kebijakan BBM bersubsidi telah berdampak pada

masalah disparitas harga dan tindak penyelewengan. Untuk mengetahui dari mana asal muasal BBM yang diselewengkan bagi BPH Migas bisa dilakukan dengan mudah. Hanya masalahnya, di pengadilan seringkali aparat terbentur dalam soal alat bukti. Jika tidak ada alat bukti, ujung-ujungnya, si pelaku penyeleweng tak bisa dijerat.

Oleh karenanya, kata Andy, melalui penerapan teknologi seperti CCTV dan RFID, bisa amat mendukung pemberantasan penyelewengan BBM bersubsdi, terutama dalam soal alat bukti. Dengan demikian, implementasi teknologi akan memudahkan dalam menentukan langkah preventif.

Optimalkan PelayananSebagai Anggota Komite baru, Andy dan seluruh Anggota Komite lainnya amat menyadari, masyarakat kini memiliki tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap peran lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, termasuk BPH Migas, untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara akuntabel, transparan dan optimal. Dengan semua tuntutan dan harapan itu, tentu harus dijawab dengan cara yang produktif dan bukan reaktif. Untuk itulah, kata Andy,

cara yang paling mungkin menjawab semua tuntutan dan harapan itu harus dengan bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Beruntung, Anggota yang duduk di Komite BPH Migas saat ini berasal dari berbagai unsur dan latar belakang yang berbeda. Dengan keragaman ini, diharapkan memiliki nilai positif yang bisa saling mengisi secara terpadu dan membentuk suatu kekuatan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas ke depan. Ibarat orkestra alat musiknya lengkap sekali. Mudah-mudahan tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik pada periode mendatang ini, ujar Andy.

Meski demikian, menurut Andy, keberhasilan suatu organisasi negara untuk mencapai tujuannya seperti BPH Migas tak mungkin bekerja sendirian. Oleh karenanya, keterlibatan instansi lain sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan kami tidak ada artinya. Oleh karena itu, kepada para pemangku kepentingan, mari kita terus tingkatkan kerjasama dan terus bina hubungan komunikasi yang baik di antara kita.

BPH Migas 9Hilir Migas | edisi 08 Tahun ke III 2012

8 [sajian utama]

Bangun 13 Proyek Infrastruktur Gas

Menekan Ketergantungan BBM

TEKAD PEMERINTAH MENGURANGI KETERGANTUNGAN PADA BAHAN

BAKAR MINYAK (BBM) DAN MENGGANTINYA DENGAN GAS, AKAN SEGERA

DIWUJUDKAN. INI DIBUKTIKAN DENGAN RENCANA PEMERINTAH YANG SEGERA

MENGGARAP 13 PROYEK INFRASTRUKTUR GAS SENILAI RP77,93 TRILIUN. KE-

13 PROYEK INFRASTRUKTUR ITU RENCANANYA MULAI DILAKSANAKAN TAHUN INI

DAN SECARA KESELURUHAN DIHARAPKAN RAMPUNG PADA 2017 NANTI.

Untuk lima proyek pipa transmisi, rencananya akan dibangun di jalur Natuna-Jawa bagian barat berkapasitas 1.200 mmscfd, pipa Kalimantan Timur-Jawa Tengah kapasitas 900 mmscfd, Cirebon-Semarang kapasitas 400 mmscfd, Semarang-Surabaya kapasitas 400 mmscfd dan Sumsel-Jawa bagian barat (SSWJ) tahap ketiga dengan kapasitas 1.200 mmscfd.

Lalu, untuk tiga proyek kilang gas alam cair pembangunannya dilaksanakan di Papua 534 mmscfd, Maluku 534 mmscfd, dan Sulawesi 356 mmscfd dan tiga proyek terminal penerima LNG direncanakan di tiga lokasi yakni Sumatera Utara 250 mmscfd, Jakarta 250 mmscfd, dan Jawa Timur berkapasitas 500 mmscfd.

Sedangkan pembangunan kompresor untuk peningkatan kapasitas SSWJ I dan II menjadi 1.100 mmscfd, dan infrastruktur CNG yang terdiri dari 120 mother station dan 960 daugther station, pungkasnya.

Pada tahun 2017, berdasarkan penelitian akademik, dengan pembangunan infrastruktur gas itu dan substitusi BBM 17,38 juta kl, maka bisa meningkatkan

produk domestik bruto 3 persen. Manfaat lainnya adalah, mengurangi tingkat pengangguran hingga 13 persen untuk harga minyak 100 dollar AS per barrel.

Prioritas Dalam NegeriTerkait dengan rencana pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur gas itu, pemerintah memang telah bertekad akan meningkatkan alokasi gas yang lebih besar bagi keperluan dalam negeri. Selama ini, tekad itu tak bisa terwujud lantaran terkendala masalah infrastruktur. Maka, untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu artinya diperlukan kesiapan infrastruktur gas yang mencukupi.

Jika kebutuhan gas untuk dalam negeri bisa terpenuhi, dengan sendirinya impor minyak mentah dan BBM dari luar negeri akan berkurang. Dengan sendirinya pula, Indonesia akan terbebas sebagai negara yang memiliki ketergantungan pada BBM. Rencananya, peningkatan alokasi gas di dalam negeri akan diarahkan untuk mendorong industri, transportasi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sampai tahun 2014, BPH Migas sudah memiliki rencana pembangunan tiga ruas pipa baru, selain pipa gas Natuna-Jawa Barat, ada pipa Kalimantan Timur-Jawa Timur dan pipa Cirebon-Semarang. Masing-masing nilai proyek pembangunan pipa itu adalah Rp 26,39 triliun, Rp 18,3 triliun dan Rp 2,52 triliun.

Tentang rencana pemerintah itu, disampaikan Anggota Komite Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Qoyum Tjandranegara dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Qoyum, jika pada 2017 proyek infrastruktur gas itu rampung, Indonesia akan bisa mensubstitusi pemakaian BBM hingga 17,38 juta kiloliter (kl). Bahkan, kata Qoyum lagi, dengan selesainya proyek gas bumi ini, otomastis akan terjadi penghematan subsidi BBM dalam jumlah besar.

Rencananya, kata Qoyum, dari 13 proyek infrastruktur gas itu terdiri dari lima pipa transmisi, tiga proyek kilang gas alam cair (Liqufied Natural Gas/LNG) dan kompresor untuk peningkatan kapasitas SSWJ I dan II.


10 [regulasi]

PEMERINTAH BERENCANA AKAN MEMPERKETAT IZIN OPERASIONAL SPBU

ASING DI INDONESIA. NANTINYA, HANYA SPBU ASING YANG MEMENUHI

SYARAT YANG DIPERKENANKAN BEROPERASI DI SINI. SAAT INI, RENCANA

ITU TENGAH DIGODOK. SEDANG KAMI BAHAS, BAGAIMANA DAN OPSI-OPSI

APA SAJA YANG AKAN DIAMBIL PEMERINTAH UNTUK MEMPROTEKSI ITU, KATA

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL (ESDM), EVITA LEGOWO, DI JAKARTA,

BEBERAPA WAKTU LALU.

Bangun Kilang Baru SPBU Soal syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perusahaan asing bisa bermain di salah satu sektor retail bahan bakar minyak (BBM) ini, masih samar-samar. Wacana yang berkembang, mereka wajib membangun kilang minyak di Indonesia. Setidaknya, BPH Migas mengusulkan gagasan itu. Mestinya, setiap kehadiran SPBU asing di Indonesia harus memberikan manfaat lebih besar, kata Ibrahim Hasyim, salah seorang Anggota Komite BPH Migas yang turut mengusulkan gagasan itu.

Dipersulit MalaysiaMencuatnya rencana pemerintah itu, ditenggarai akibat dipersulitnya Pertamina yang ingin ekspansi mendirikan SPBU di Malaysia. Padahal Pertamina sudah sejak setahun yang lalu mengajukan keinginannya berinvestasi di SPBU di sana. Tapi hingga kini belum juga terealisasi.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun, Pertamina terganjal perijinan yang syarat terlalu berat. Pertamina

diwajibkan mengeluarkan dana sebesar US$ 20 miliar ditambah modal depot BBM sebesar US$ 50 juta. Dana yang sebesar US$ 20 miliar nantinya untuk membangun kilang minyak di sana. Syaratnya seperti itu, daripada disana lebih baik di sini bangun kilang kita. Kalau bangun di sana sama saja kita menjaga keamanan energi negara lain, katanya. Harus juga menjelaskan dengan syarat semacam itu, tidak mungkin bagi Pertamina memenuhinya. Menurutnya dari pada membangun kilang di negara lain lebih baik membangun kilang di Indonesia karena akan banyak memberikan dampak positif terutama dari sisi keamanan suplai energi nasional.

Ketatnya perizinan di negeri jiran itu jelas tak sebanding dengan operasional SPBU mereka di sini. Selama ini, untuk

membangun SPBU di Indonesia memang terbilang mudah. Cukup berbadan hukum, siapa pun boleh beroperasi. Sementara di Malaysia, Pertamina yang ingin ekspansi mendirikan SPBU di sana syaratnya diperketat. Tak berlebihan, jika sejumlah Anggota Dewan sempat berang dengan kelakukan Malaysia ini. Bahkan, mereka sempat mengancam akan merekomendasikan pada pemerintah agar mencabut izin usaha Petronas di sektor SPBU.

Revisi UUTerlepas dari masalah kisruh perizinan yang menimpa Pertamina, yang jelas, gagasan tentang prasyarat membangun kilang bagi investor asing jika ingin membuka SPBU di sini tampaknya layak didukung. Pasalnya, menurut Ibrahim Hasyim, salah seorang Anggota Komite BPH Migas yang turut mengusulkan gagasan itu, sangat menguntungkan Indonesia. Bahkan menurut Hasyim, wajib

membangun kilang bagi investor SPBU asing mesti segera dilakukan. Lebih-lebih jika mengingat, kapasitas kilang kita yang tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri.

Memperketat soal perijinan operasional SPBU Asing ini, juga tak menyalahi aturan. Soalnya, ketatnya masalah perijinan ini bukan Cuma Malaysia yang melakukan. Menurut Harun, di negara asalnya, Shell dan Total juga melakukan hal yang sama. Untuk membangun ritel BBM di sana wajib membangun kilang.

Hanya masalahnya, untuk mewujudkan rencana itu tentu saja tak bisa dilakukan secara serampangan. Butuh payung hukum yang jelas sehingga rencana pemerintah itu bisa dilaksanakan. Sementara Undang-undang (UU) No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang ada memberi persyaratan terlalu ringan kepada investor asing yang ingin membuka SPBU di Indonesia. Untuk itulah, kata Hasyim, upaya revisi terhadap UU tersebut perlu dilakukan.

Senada dengan Hasyim, Harun juga mendesak pemerintah maupun DPR untuk merevisi UU Migas yang selama ini dianggap terlalu liberal. Salah satu poin pentingnya adalah mengedepankan asas resiprokal (kesetaraan) termasuk bidang investasi. Hal ini, lanjut Harun, bisa dilakukan oleh DPR dari pada hanya mengusulkan pencabutan izin SPBU-SPBU yang dimiliki Petronas di Indonesia.

Selain itu, yang juga perlu direvisi terkait dengan soal perizinan pembangunan SPBU yang berada di tangan pemerintah daerah. Berdasarkan UU, saat ini izin pembangunan SPBU yang mengeluarkan pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya memberikan izin usaha badan niaga.

Oleh karena itu, soal perizinan ini tampaknya juga perlu ditata ulang. Menurut Evita Legowo, pemerintah memang berencana untuk mengambil alih soal pemberian izin pembangunan SPBU. Sehingga ke depannya, bisa berada di satu pintu. Masih dalam diskusi apakah harus ke pemerintah pusat ataukah harus lepas ke pemerintah daerah. Itu sudah didiskusikan tapi belum tuntas, katanya.

Soal Perizinan SPBU Asing


12 [regulasi]12 [regulasi]

Harga BBM Naik, Penimbunan(Dijamin) TurunMENJELANG KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI YANG

DIRENCANAKAN BERLAKU MULAI 1 APRIL 2012, MESKI AKHIRNYA DITUNDA, DI SEJUMLAH

DAERAH DI INDONESIA MARAK TERJADI PENIMBUNAN. KONDISINYA MEMANG TAK TERELAKAN.

LANTARAN, ADANYA SELISIH HARGA ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH KENAIKAN YANG CUKUP

MENGGIURKAN, MEMBUAT SEJUMLAH OKNUM MELAKUKAN GERAKAN AJI MUMPUNG INI DENGAN

MENIMBUN BBM BERSUBSIDI JENIS PREMIUM DAN SOLAR.

Di Kecamatan Long Bangun, Kutai Barat, Kalimantan Timur, misalnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Satgas Operasi Pemberantasan Mafia BBM Bersubsidi berhasil menemukan penyelundupan 100 ton minyak solar tanpa dokumen lengkap. Anggota Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono menyatakan kasus ini masih dilakukan penyidikan. Bila terbukti melanggar aturan, maka perusahaan Niaga tersebut akan dicabut izin Niaganya, katanya.

Titik RawanWilayah Kalimantan memang salah satu tempat yang paling rawan terjadi praktek penimbunan. Berdasarkan penyelidikan, sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2012, empat provinsi di Pulau Kalimantan menjadi provinsi yang paling banyak terjadi melakukan penyalahgunaan BBM. Tercatat, sebanyak 26 kasus penyalahgunaan BBM terjadi di Kalimantan Barat, 25 kasus di Kalimantan Timur, sebanyak 20 kasus di Kalimantan Tengah dan tujuh kasus di Kalimantan Selatan. Di sana banyak industri pertambangan, jalur lalu lintas BBM yang sangat sibuk, kata Saud.

Secara keseluruhan, data sampai 17 Maret 2012, di Kalimantan polisi telah melakukan penindakan terhadap 143

kasus penyalahgunaan BBM. Dari 143 kasus tersebut, Polri berhasil menjaring 163 tersangka. Barang bukti yang diamankan adalah 996.021 liter jenis premium, 2.994.032 liter jenis solar, 4.698 liter minyak tanah, empat unit sepeda motor, 58 unit mobil, 24 unit truk, 15 unit mobil tangki, 10 buah kapal, delapan unit mesin pompa, dan uang tunai sebesar Rp32.205.000.

Di Sulawesi Tenggara (Sultra) juga terjadi hal serupa. Menurut Kapolda Sultra Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya, pada 2012 ditemukan 15 kasus penyalahgunaan BBM dengan barang bukti sitaan berupa 850 liter bensin dan 2.895 liter solar. Di Jambi, Polda Jambi telah meringkus kasus penimbunan BBM ilegal dengan jumlah tersangka 17 orang dan berhasil menyita 25 ribu liter BBM jenis solar dan premium.

Juga di Jakarta. Polisi meringkus enam penimbun BBM di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi mendapat 15 jeriken berisi masing-masing 20 liter bensin dari para pelaku. Di Lampung, Polisi menyita kendaraan BE 4306 AM yang digunakan untuk menimbun BBM di Jalan Tirtayasa, Sukarame, Bandar Lampung. Di garasi milik pelaku, selain kendaraan itu, juga ditemukan barang bukti 600 liter solar yang disimpan dalam beberapa jeriken.

Sementara di Jogjakarta, dua warga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penimbunan BBM setelah keduanya tertangkap tangan memiliki BBM jenis bensin dan solar dalam jumlah banyak tanpa izin. Kedua tersangka tertangkap tangan membawa 3.000 liter solar dengan menggunakan dua kendaraan, yaitu truk AD 1434 TA yang mengangkut 1.900 liter solar dan pickup F 8380 TA yang mengangkut 1.100 liter solar.

Di Denpasar, Polres Karangasem menangkap dua penimbun 5,4 ton BBM jenis premium dan solar. Penimbunan dilakukan di dua tempat berbeda di wilayah Karangasem, Bali. Pelaku pertama digerebek polisi saat memindahkan premium dari mobil tangki bernopol DK 9482 FA ke beberapa drum di rumahnya. Pelaku kedua menangkapnya lantaran yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan izin angkut sebanyak 400 liter solar yang disimpan dalam drum. Demikian juga di Batam, Tebingtinggi, Jember, Pekanbaru dan masih banyak lagi.

Yang jelas, kasus-kasus penimbunan BBM yang berhasil dibongkar dilakukan dengan berbagai modus operandi. Ada yang membeli BBM dengan jeriken kemudian menjualnya secara eceran dengan harga yang lebih tinggi, dengan memodifikasi

tangki kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun kendaraan roda empat (mobil), atau yang dikenal dengan istilah kencing BBM seperti di Indramayu.

Dari berbagai modus operansi itu, yang terbesar terungkapnya penimbunan BBM dengan menggunakan bus yang telah dimodifikasi sehingga mampu mengangkut ribuan ton solar. Kasus itu diungkap jajaran Polres Jember dan Tuban. Di Tuban penimbunan solar dengan menggunakan truk yang didesain mirip truk pengangkut BBM.

Kesigapan AparatKeberhasilan di dalam mengungkap sejumlah kasus penyelewengan BBM bersubsidi di berbagai daerah itu, tentu tak terlepas dari kesigapan aparat dalam mengantisipasi bakal maraknya aksi penimbunan menjelang diberlakukan kenaikan BBM per 1 April lalu itu. Dalam hal ini, dibawah pimpinan BPH Migas, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pemberantasan Mafia BBM bersubsidi. Anggotanya terdiri dari pemerintah, badan usaha, TNI, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Badan Intelejen Negara, Kejaksaan Agung, Bea dan

Cukai dan melibatkan peran pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

Keberadaan Satgas diperlukan untuk koordinasi antar instansi. Tapi di lapangan, peran lembaga disesuaikan, masing-masing bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sementara BPH Migas hanya berkoordinasi dengan instansi terkait itu. Jadi masing-masing lembaga berjalan sesuai porsinya, kata Kepala BPH Migas, Andi Noorsaman Someng.

Selain mengefektifkan fungsi satgas, BPH Migas juga menyebar intelijen. Tugas mereka, mengawasi aktivitas distribusi BBM bersubsidi baik untuk masyarakat umum maupun industri kecil. Situasi menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi seperti saat ini pasti akan mendorong para pelaku usaha nakal untuk berbuat curang dengan menimbun maupun mengoplos BBM untuk mendapatkan margin yang lebih besar, kata anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim.BPH Migas mencurigai 25 titik yang rawan penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi. Ke-25 titik itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung Pulau Sumatera hingga Papua. Daerah-daerah inilah yang menjadi target satgas operasi mafia BBM bersubsidi.

Rugi Miliaran RupiahAksi para penimbun BBM bersubsidi itu jelas merugikan negara dan meresahkan masyarakat. Dari aspek hukum, perbuatan mereka melanggar UU Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan UU Darurat tentang Penimbunan Barang. Pada pasal 5, hukuman bagi pelanggar atau penimbun sekurang-kurangnya enam tahun penjara dan objek hukumnya disita untuk negara (pasal 6). Selain itu, pelaku dapat dijerat dengan menggunakan pasal 53 UU 22/2001 tentang Migas.

Berapa kerugian dari aksi penimbunan BBM ini pada 2012, belum ada angka pasti. Yang jelas, BPH Migas mencatat, kerugian

negara akibat penyimpangan BBM bersubsidi selama 2011

sebanyak satu juta liter atau senilai Rp 10,82 miliar.

Berdasarkan data BPH Migas, total kebutuhan BBM di Indonesia baik BBM subsidi maupun nonsubsidi mencapai 68 juta kiloliter per tahun. Dari besaran tersebut, sekitar 37,5-40 juta kiloliter didominasi oleh BBM subsidi, sisanya nonsubsidi. Untuk BBM bersubsidi jenis premium sekitar 24 juta kiloliter, solar 12 juta kiloliter, sedangkan minyak tanah sekitar 1,7 juta kiloliter.

Dari gambaran itu memperlihatkan, ke depan potensi peluang oknum yang tergiur untuk menyelewengkan BBM bersubsidi cukup besar. Dan ujung-ujungnya kerugian yang akan dialami negara pun tentu akan makin bertambah, apalagi dengan di tundanya kenaikan BBM. Sebab penyelewengan minyak bersubsidi akan terus terjadi selama masih ada disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan harga BBM untuk industri. Oleh karenanya, sebenarnya aksi penimbunan akan surut dengan sendirinya jika terjadi kenaikan BBM, karena harga BBM subsidi dan BBM non subsidi menjadi tidak terlalu jauh berbeda. Dan menurut Andi Noorsaman, dari segi pengawasan pun juga akan jauh lebih ringan.

BPH Migas 15Hilir Migas | edisi 07 Tahun ke II 2011

14 [regulasi]

Sosialisasi Menuju Konsolidasi

MENANGANI MASALAH YANG BERSIFAT MASIF BUKAN PERKARA GAMPANG. APALAGI JIKA

MASALAH YANG DITANGANI MEMILIKI DAMPAK POLITIS DAN SOSIAL. JIKA TAK DITANGANI SECARA

TEPAT, NISCAYA AKAN MENIMBULKAN GEJOLAK. SEPERTI SOAL KEBIJAKAN MENAIKKAN

HARGA BBM BERSUBSIDI BEBERAPA WAKTU LALU, DAMPAK SOSIAL DAN POLITISNYA JELAS

SANGAT TINGGI. ITU TERLIHAT DARI SIKAP MASYARAKAT YANG TERBELAH DUA TERHADAP

KEBIJAKAN INI. ADA YANG PRO, ADA YANG KONTRA. KEDUANYA, TENTU SAJA, MASING-

MASING PUNYA ALASAN SENDIRI.

Situasi inilah yang dihadapi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjelang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan diberlakukan pemerintah pada 1 April 2012 lalu. Seperti kita tahu, pemerintah telah mengumumkan soal rencana kenaikan ini awal Pebruari 2012 lalu. Dengan rentang waktu yang cukup panjang, spekulasi pun bermunculan, termasuk munculnya para spekulan penimbun BBM. Mereka memanfaatkan situasi dengan menanggok keuntungan tanpa memikirkan dampak sosialnya yang bisa memicu kelangkaan BBM.

Namun yang jelas, kebijakan kenaikan BBM ini akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi yang harus diemban BPH Migas dalam melakukan pengawasan, pengaturan dan pendistribusian BBM bersubsidi. Dalam soal pengawasan, bagi BPH Migas komitmen jelas, bagaimana masalah pengawasan ini bisa berlangsung efisien dan efektif. Di antaranya, dengan munculnya tindak penyelewengan BBM bersubsidi. Sementara dalam soal pengaturan dan distribusi, BPH Migas bisa melakukannya secara tepat: tepat sasaran, tepat volume dan tepat harga.

Karena itu, bagaimana agar kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi itu bisa berjalan lancar dan dipahami masyarakat dengan baik, BPH Migas melakukan serangkaian sosialisasi ke beberapa instansi pemerintah dan dengan terjun langsung ke masyarakat ke daerah-daerah. Tentu saja, sosialisasi yang dilakukan, Anggota Komite tak sekedar memberi pemahaman kepada masyarakat tentang alasan mendasar

kenapa pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Melainkan, juga mendengarkan apa yang dikeluhkan masyarakat.

Selain itu, dari kunjungan sosialisasi ke beberapa daerah, Anggota Komite coba memotret dan mengindentifikasi secara langsung kendala-kendala teknis yang dihadapi di lapangan jelang kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Sedangkan dalam kunjungan ke instansi pemerintah, selain dijadikan sebagai ajang memperkenal diri terkait posisi Anggota Komite yang relatif baru dalam mengemban amanat di BPH Migas, juga dalam upaya mencari dukungan guna menciptakan pengawasan yang efisien dan efektif. Yang jelas, suasana dialogis senantiasa dijaga Anggota Komite BPH Migas dalam seluruh rangkaian sosialisasinya.

Kunjungan ke MasyarakatSeperti kunjungan Anggota BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo ke masyarakat kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam kunjungan ini, Saryono melakukan dialog langsung melalui acara Diskusi Publik dengan mahasiswa. BPH Migas jelas sangat berkepentingan agar masyarakat kelas menengah terpelajar ini memahami tentang pentingnya subsidi BBM secara bertahap dikurangi. Lantaran, selain karena subsidi yang berlangsung saat ini dirasakan kurang tepat sasaran, juga sangat membebani kocek negara. Orang yang punya mobil subsidinya banyak, sementara yang tidak punya mobil berarti tidak mendapatkan subsidi, kata Saryono mencontohkan.

Dalam dialog itu, kepada Mahasiswa Saryono jugas menjelaskan soal harga yang tepat. Menurutnya, inilah yang menjadi persoalan bersama. Sebab, kenaikan harga yang direncanakan pemerintah sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 untuk premium dan solar bukan berarti harga itu tidak disubsidi. Itu masih disubsidi.Kenaikan ini tujuan sebenarnya agar perbedaan harga BBM bersubsidi dan non subsidi tidak terlalu jomplang. Harga premium dan solar subsidi Rp 4.500 per liter, sementara harga pasarnya sedikit di bawah Pertamax, jomplangnya terlampau jauh. Perbedaan harga inilah yang menimbulkan potensi penyalahgunaan BBM. Maka dengan menaikan harga BBM bersubsidi, menurut Saryono, agar perbedaannya tidak terlalu jauh. Dan tentu saja dengan begitu diharapakan dapat berdampak mengurangi penyalahgunaan BBM

Mengatasi Kekurangan PasokanSementara dari kunjungan Anggota Komite Anggota Komite Ibrahim Hasyim dan M. Fanshurullah Asa yang didampingi staf Direktorat BBM dan staf Sekretariat BPH Migas ke Ambon dan Flores, ditemukan adanya masalah infrastruktur dan kekurangan pasokan bahan bakar. Di Ambon, ditemukan tangki penyimpanan yang umumnya telah berumur lebih dari 20 tahun dan masalah soal kekurangan angkutan tanker berbobot kecil yang cocok di wilayah Timur yang semakin sulit didapat di pasar. Di Patimura, dari kunjungan ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di Terminal Transit BBM Wayame, Anggota Komite menemukan adanya masalah kekurangan pasokan. Ini disebabkan kebutuhan bahan bakar Aviasi


16 [sosialisasi]

di sana terus mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya frekuensi penerbangan di wilayah ini. Sama dengan di Patimura, masalah kekuarangan pasokan juga terjadi di Buru Selatan. Di daerah ini, kurangnya pasokan lantaran hadirnya penambangan emas disana.

Masalah serupa juga terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari kunjungan Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim dan Martin S. Ritonga beserta staf di salah satu wilayah Timur Indonesia ini diperoleh data, sering terjadi kelambatan pasokan BBM ke Larantuka dan ke depan di Kab. Flores Timur sedang dilakukan perluasan Bandar Udara (sehingga diperlukan pasokan Avtur), penambahan Armada Kapal Laut untuk Angkutan Laut antar pulau dan rencana pembangunan Pelabuhan Kontainer sebagai Pelabuhan Samudera untuk kegiatan ekspor impor. Sementara Depot Pertamina yang tersedia di sana tak lagi mencukupi untuk memenuhi pasokan BBM di daerah tersebut. Itu sebabnya Bupati Flores Timur mengajukan permohonan agar Depot

PT Pertamina di Larantuka, Flores Timur dapat dioperasikan kembali.

Di Ambon, guna mengatasi masalah di sana, BPH Migas meminta pejabat Pertamina di sana, agar bersama Pemda melakukan Pengaturan BBM bersubsidi, mana yang untuk masyarakat, untuk kebutuhan tambang emas dan penerbangan. Sementara untuk mengatasi infrastruktur, Pertamina diminta untuk lebih memperhatikan perawatan dan rencana peremajaan dan pengembangannya. Sedangkan untuk angkutan tanker berbobot kecil, BPH Migas akan membicarakan dengan Pertamina Pusat.

Di Flores, menurut Martin Ritonga, Pemda Kab. Flores Timur belum melakukan upaya-upaya yang proaktif dalam penataan, pengaturan dan pengawasan pendistribusian BBM di wilayahnya sehingga prinsip penyaluran BBM Bersubsidi secara tepat sasaran ke konsumen pengguna, masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan sosialisasi di NTT. Dan

mengingat NTT adalah wilayah Kepulauan maka kegiatan sosialisasi perlu dilakukan pada setiap Kabupaten, kata Ritonga.

Masalah kekurangan pasokan juga ditemukan dari kunjungan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng beserta Anggota Komite lainnya Fanshurullah Asa, Sumihar Panjaitan, Saryono Hadiwidjoyo, Ibrahim Hasyim, serta staf dari Direktorat BBM dan Sekretariat ke Sumatera Selatan (Sumsel). Informasi soal itu diperoleh setelah Anggota Komite melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Sumsel yang langsung dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda.

BPH Migas tak kaget memperoleh informasi jika Sumsel mengalami kekurangan BBM. Menurut Andy, masalah ini banyak terjadi di daerah lain, terutama pada daerah yang terdapat tambang batubara dan perkebunan seperti di Sumsel. Hanya masalahnya, seperti dijelaskan M. Fansrullah Asa, kuota BBM bersubsidi sesungguhnya sudah ditentukan untuk seluruh wilayah

di Indonesia. Dari jumlah itu dibagi untuk masing-masing Provinsi dan selanjutnya per kabupaten/Kota. Karena itu, kata Fansrullah, masalah kekurangan stok BBM sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bisa melakukan pengawasan dengan melakukan kerja sama baik dengan Polri dan Pemda setempat untuk mengaturnya sehingga tercukupi.

Masalah kegiatan penyaluran dan pendistribusian BBM yang dilakukan oleh Pertamina juga tak luput dari perhatian BPH Migas. Untuk mengetahui lebih jelas soal ini, Anggota Komite BPH Migas Fahmi Harsandono, Ibrahim Hasyim, M. Fanshurullah, Karseno, Martin Samodra Ritonga, Saryono Hadiwidjoyo dan Sumihar Panjaitan, melakukan kunjungan ke Depo Plumpang Pertamina, Jakarta. Melalui kunjungan ini, seperti dikemukakan Ibrahim, BPH Migas berharap ke depan masalah penyaluran dan distribusi semakin lancar dan lebih baik.

Dukungan Pembentukan SatgasTerkait dengan masalah mengoptimalkan

pengawasan, Anggota Komite juga melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Menteri ESDM, Menko Polhukam, Jaksa Agung Kepala BIN, Kantor Kementrian Menko Kesra, Kejaksaan Agung dan Panglima TNI. Tujuan kunjungan ke berbagai lembaga pemerintahan ini, selain meningkatkan kerjasama yang telah terjalin selama ini, juga untuk mendapatkan dukungan atas rencana BPH Migas yang akan membentuk Satgas Pengawasan dan Pengedalian BBM Bersubsidi yang

akan melibatkan semua unsur terkait dan lintas sektoral melalui Keppres. Satgas ini diperlukan mengingat penyelewengan BBM Bersubsidi sudah bersifat sistemik dan terintegrasi dari beberapa unsur masyarakat. Sehingga penanganannya pun perlu dilakukan secara sistemik dan terintegrasi, kata Andy.

BPH Migas sebelumnya memang telah memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (KP4BBM). Hanya Tim ini masih sebatas tim

Koordinasi. Sementara terkait dengan komandonya sendiri belum jelas. Ke depan, seperti dikemukakan Karseno, mengingat tantangannya lebih berat, itu sebabnya BPH Migas menghendaki pembentukan Tim yang lebih kuat. Yaitu, dengan membentuk Satgas Pengawasan yang anggota terdiri dari beberapa instansi. Namun agar Satgas dapat berjalan optimal, BPH Migas sangat memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah.


18 [sosialisasi]

Antisipisasi Aksi Penimbunan yang Makin Marak

Menurut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy N Sommeng, BPH Migas sudah berkoordinasi dengan Polri untuk menindak para pelaku penimbunan BBM. Banyak pihak tidak bertanggung jawab mulai melakukan penimbunan besar-besaran BBM jenis premium. Stok BBM subsidi habis sebelum waktu, katanya dalam rapat dengar pendapat BPH Migas dengan Komisi VII DPR di Jakarta.

Andy menjelaskan, penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun

PEMERINTAH MEMBENTUK SATUAN TUGAS (SATGAS) YANG BERTUGAS

MEMBERANTAS AKSI PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI.

AKSI PENIMBUNAN SENDIRI, MENJELANG KENAIKAN HARGA BBM SUBSIDI

PADA 1 APRIL 2012, DI SEJUMLAH DAERAH JUSTRU KIAN MARAK.

2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diterbitkan 7 Februari 2012 lalu harus segera diberlakukan. Dengan itu, konsumsi BBM bersubsidi tidak akan lagi melebihi kuota.

Seiring dengan itu, BPH Migas akan mengatur truk atau mobil operasional tambang dan perkebunan tidak ikut menggunakan solar bersubsidi. Penetapan alokasi kuota jenis BBM tertentu untuk per sektor pengguna, seperti rumah tangga, pertanian,

perikanan, usaha mikro, transportasi umum, dan lain-lain juga akan dilakukan.

Jika ada SPBU yang ikut menimbun BBM, maka seperti diutarakan PT Pertamina, izinnya akan dicabut. BPH Migas juga berupaya menjaga kuota BBM bersubsidi pada tahun ini tidak lebih dari 40 juta kiloliter. Salah satunya dengan penetapan kuota berdasarkan kabupaten/kota, ucap Andy.

Berdasarkan pantauan di sejumlah daerah, harga premium di tingkat pengecer belakangan melonjak. Di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, misalnya, harga premium eceran dijual Rp 7.500 per liter. Bahkan di Kotabaru, Kalteng, harga eceran premium kini mencapai Rp 10.000 per liter. Kenyataan itu didorong oleh seretnya pasokan. Kalangan pengecer menyebutkan, sekarang ini untuk bisa mendapatkan premium di SPBU sulit sekali.

Menurut mereka, banyak SPBU tak mau meladeni pembelian dengan jeriken seperti yang biasa mereka lakukan selama ini. Kalaupun ada SPBU yang meladeni pengecer, pembelian dibatasi. Selebihnya, pembelian di banyak SPBU juga kini harus dijalani dengan mengantre panjang.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution mengatakan, sejak Januari lalu, Polri sudah menangani puluhan kasus penimbunan BBM subsidi, terutama di Kalimantan.

Rencana kenaikan harga BBM subsidi mulai 1 April 2012 memang menimbulkan aksi timbun di masyarakat. Aksi tersebut diduga terutama dilakukan pihak-pihak tertentu yang mencoba menangguk untung besar.

ANGGOTA KOMITE BPH MIGAS

FAHMI HARSANDONO MENYATAKAN

PIHAKNYA SIAP MENJALANKAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT

DENGAN PEMBATASAN BBM.

MENURUT FAHMI, DUA PERSIAPAN

DILAKUKAN SEBAGAI PENGAWASAN

PROSES PEMBELIAN BBM DI SPBU

MILIK PERTAMINA. BISA MELALUI CARA

IT ATAU NON-IT UNTUK MENGAWASI

PEMBATASAN BBM ITU, KATA FAHMI DI

JAKARTA, AHAD 22 JANUARI 2012.

Kebijakan Pembatasan BBM

Kesiapan BPH Migas itu disebut Fahmi juga karena amanah undang-undang yang tidak boleh menaikkan harga BBM. Fahmi mengatakan undang-undang juga mengamanahkan kepada regulator energi di Indonesia untuk mengendalikan subsidi BBM. Jadi jika mau ada opsi menaikkan harga harus direvisi dulu undang-undangnya, kata Fahmi.

Mengenai keterbatasan jumlah produksi Pertamax yang dimiliki Indonesia, BPH Migas disebut Fahmi sudah menyiapkan rencana penggunaan gas sebagai bahan bakar. BPH Migas juga sudah mengusulkan agar pemerintah mau menarik pipa dari Kalimantan ke Jawa untuk mengalirkan gas. Sudah diusulkan dan diperkirakan biayanya Rp 77 triliun, ujar Fahmi.

Dengan besarnya biaya tersebut Fahmi menilai pemerintah bisa saja tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Caranya adalah dengan memberikan pengerjaan proyek tersebut kepada pihak swasta seperti pembangunan jalan tol saat ini. Jadi nanti tinggal

bayar penggunaan saja dan saya yakin pihak swasta juga tertarik, ucap Fahmi melanjutkan.

BPH Migas disebut Fahmi juga sudah mengajukan permintaan kepada DPR agar menyetujui pembangunan kilang minyak baru di Indonesia. Menurut Fahmi saat ini BPH Migas memang kekurangan kilang-kilang, sehingga target produksi minyak tidak terpenuhi. Kekurangannya sekitar 400 ribu barrel per hari, kata Fahmi.

Rencana pembangunan itu juga untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi BBM dalam negeri karena kekurangan produksi tersebut. Rencananya impor BBM memang dikatakan oleh Fahmi tidak bisa dilakukan seketika, tapi harus bertahap karena pembangunan kilang itu juga direncanakan secara bertahap. Tapi pembangunan itu masih rencana. Jadi belum tahu kapan akan terealisasi, tutur Fahmi.

Fahmi juga masih belum membahas berapa kilang minyak yang akan

dibangun untuk memenuhi kekurangan 400 ribu barel minyak tersebut. Jika usulan pembangunan kilang minyak baru disetujui oleh pemerintah dan DPR, tender pembuatan akan dimulai tahun ini juga. Jadi semua pembahasannya masih global, ujar Fahmi lagi.

Pemerintah sendiri akan menerapkan kebijakan membatasi penggunaan Premium bagi pengguna kendaraan pribadi. Pemerintah beralasan pemberian subsidi untuk bensin jenis Premium tidak tetap sasaran dan sangat membebani APBN. Rencananya kebijakan itu akan mulai efektif per 1 April 2012. Pemerintah pun sedang mengkaji opsi lain, seperti menaikkan harga BBM.


20 [lensa]

Penghematan, Belanja Subsidi BBM ini Naik Sebesar 11 Persen

BPH Migas Koordinasi dengan Penegak Hukum

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, alokasi belanja subsidi naik mencapai Rp 137,4 triliun. Belanja subsidi BBM ini naik sebesar 11 persen dari pagu APBN 2012 sebesar Rp 123,6 triliun.

Peningkatan subsidi itu, menurut Agus, akibat tingginya harga minyak mentah yang diperkirakan mencapai rata-rata

Menurut Kepala BPH Migas, Andi Noorsaman Sommeng, habisnya stok Premium dalam 2 bulan belakangan ini karena isu kenaikan harga BBM. Berawal dari isu tersebut, banyak pihak-pihak yang tak bertanggung jawab mulai melakukan penimbunan Premium besar-besaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPH Migas telah melaksanakan koordinasi dengan pihak penegak hukum yakni kepolisian.

MESKI PEMERINTAH MENETAPKAN

KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR

MINYAK (BBM) BERSUBSIDI

SEBESAR RP 1.500 PER LITER

MENJADI RP 6.000 PER LITER

UNTUK PREMIUM DAN SOLAR,

NAMUN ALOKASI SUBSIDI BBM

DALAM RANCANGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

NEGARA PERUBAHAN (RAPBNP)

2012 TETAP MENGALAMI KENAIKAN.

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK

DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

MENYATAKAN TELAH TERJADI

KEHABISAN STOK BAHAN BAKAR

MINYAK (BBM) BERSUBSIDI JENIS

PREMIUM DALAM DUA BULAN

TERAKHIR.

105 dolar AS per barel serta tambahan jenis subsidi liquefied gas for vehicle (LGV) sebesar Rp 54 miliar untuk program diversifikasi BBM ke bahan bakar transportasi umum.

Karena itu, juga diusulkan langkah penghematan beban subsidi BBM berupa penyesuaian harga BBM bersubsidi. Usulan kenaikan harga BBM pada bulan April itu akan sangat tepat karena inflasi sedang rendah, ujarnya di Jakarta, kemarin.

Selain itu, dia mengatakan, sebagai upaya lain untuk menjaga konsumsi BBM bersubsidi tidak meningkat melebihi konsumsi 40 juta kiloliter, maka pemerintah melakukan program pengendalian konsumsi secara bertahap. Pengendalian konsumsi tersebut dilakukan melalui optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG, konversi BBM ke bahan bakar gas, peningkatan pemanfaatan energi

alternatif, pengaturan konsumsi BBM serta penyempurnaan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG.

Sementara itu, beban anggaran untuk subsidi listrik dalam RAPBNP juga diperkirakan meningkat hingga Rp 93 triliun, atau meningkat sebesar 107 persen dari pagu dalam APBN sebesar Rp 44,9 triliun. Penyebab naiknya subsidi listrik itu akibat keterlambatan pengoperasian floating storage regasificaton unit (FRSU) dan kenaikan harga batu bara serta adanya carry over atau kekurangan pembayaran listrik 2010 sebesar Rp 4,5 triliun.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan penyesuaian tarif tenaga listrik bertahap sebesar 3 persen per triwulan mulai triwulan II 2012. Jadi, untuk kenaikan TTL, tidak bersamaan dengan kenaikan harga BBM, namun mulai Mei diteruskan Agustus dan November, ucapnya.

Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan penimbunan BBM bersubsidi, ujar Andi Noorsaman Sommeng di komisi VII DPR RI, Senin (12/3).

Menurut Andi, terjadinya banyak penimbunan karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pihak yang tidak bisa dikendalikan akibat adanya isu kenaikan harga BBM. Dua bulan belakangan ini belum ada pengendalian karena Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012, papar Andi.

Dalam Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012 itu mengatur tentang penjualan eceran dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Perpres itu rencananya baru selesai tanggal 7 Februari.

Jadi selama itu belum ada pengendalian. Makanya ke depannya kami lakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi sehingga kuota tersebut tidak jebol lagi, jelas Andi.

Stok BBM Masih Aman

Peluang Bagi Bahan Bakar Gas

Secara nasional pasokan premium masih aman karena sesuai perencanaan rata-rata stok BBM berada di atas 20 hari, artinya persediaan cukup, kata anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim.

Menurut Ibrahim, terdapat dua jenis BBM yang beredar di masyarakat yaitu subsidi dan non-subsidi, komposisi peredaran BBM bersubsidi dibanding non-subsidi adalah 60:40.



MENYATAKAN BAHWA STOK BAHAN

BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI

INDONESIA AMAN.

SALAH SATU ALASAN PEMERINTAH BERENCANA UNTUK MENAIKKAN HARGA BBM BERSUBSIDI ADALAH KARENA NILAI

SUBSIDI BBM TANPA SKENARIO KENAIKAN HARGA, PADA 1 APRIL 2012 AKAN MENCAPAI RP178,62 TRILIUN ATAU RP1.500 PER

LITER ATAU SETIAP KENAIKAN HARGA MINYAK 1 DOLAR AS PER LITER MAKA MEMBUTUHKAN DANA RP2,7 TRILIUN.

Setiap daerah memiliki perhitungan mengenai tingkat permintaan BBM yang dilakukan oleh Pertamina, bila terjadi antrian saat ini artinya ada permintaan yang berlebih, bukan stok yang berkurang, tambah Ibrahim.

Untuk mencegah pelanggaran penyaluran BBM menjelang kenaikan harga, Ibrahim mengatakan bahwa BPH Migas sudah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi penyaluran BBM.

Angka subsidi tersebut dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 105 dolar AS per barel, kurs Rp9000 per dolar AS, dan kuota BBM 40 juta kiloliter.

Realisasi penyaluran BBM selama dua bulan pertama 2012 mencapai 7,02 juta kiloliter atau 18,79 persen dari kuota Pertamina dalam APBN 2012, angka realisasi tersebut lebih tinggi 755.000 kiloliter atau 12 persen dari periode yang sama tahun lalu yaitu 6,26 juta kiloliter.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan bahwa pengurangan subsidi dapat memberikan peluang bagi bahan bakar gas untuk dapat tumbuh.

Harga BBG saat ini Rp4100, bila harga premium tetap Rp4500 maka industri BBG sulit tumbuh karena selisih

harga sedikit, kalau harga cocok maka swasta mau untuk ikut berbisnis, kata Widjajono.

Kami membuat tim yang lebih luas dan dalam mencakup kerjasama dengan Polri, TNI Angkatan Laut serta pemerintah daerah untuk mencegah kecurangan penyaluran BBM, rencananya komando formal ada di Menkopolhukam namun hal tersebut membutuhkan waktu,

untuk sementara secara ad hoc satgas berada di bawah BPH Migas, ungkap Ibrahim.

Sejumlah daerah tercatat mengalami peningkatan permintaan BBM bersubsidi misalnya peningkatan konsumsi BBM mencapai sepuluh hingga 15 persen di Riau, bahkan pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah terjadi antrian di Kota Gorontalo.


22 [lensa]

BPH Migas Siap Sosialisasikan Pengendalian BBM Bersubsidi untuk Kendaraan DinasTERKAIT UPAYA PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN PENGANDALIAN BBM

(BAHAN BAKAR MINYAK), ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR

MINYAK DAN GAS (BPH MIGAS) FAHMI HARSANDONO MENYATAKAN BPH

MIGAS SIAP MELAKUKAN SOSIALISASI HINGGA KE PEMERINTAH DAERAH.

dipiroritaskan di wilayah timur dengan maksud untuk mendorong perekonomian di sana, katanya.

Beberapa strategi lain yang akan diterapkan BPH Migas untuk meredam lonjakan konsumsi BBM adalah menetapkan alokasi BBM subsidi per sektor pengguna, misalnya rumah tangga, transportasi umum, nelayan, pertanian, perikanan, serta usaha mikro. Jadi, konsumen di luar kelompok itu, misalnya taksi kelas premium, kapal kargo, angkutan darat untuk industri dan perkebunan, tidak diprioritaskan mendapat BBM subsidi, paparnya.

Sementara itu Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo menambahkan, upaya pengetatan distribusi BBM memang harus dilakukan karena pemerintah tidak berencana menambah kuota BBM subsidi. Jadi, dalam RAPBNP 2012 ini kuotanya tetap 40,5 juta kiloliter, sama dengan kuota dalam APBN 2012,

Karena itu, lanjut Evita, selain upaya pengawasan dari BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM juga akan merancang skema untuk membatasi konsumsi BBM subsidi. Salah satunya, kami akan meminta seluruh kendaraan dinas BUMN dan BUMD untuk tidak menggunakan BBM subsidi, katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengurangi pasokan BBM bersubsidi di daerah-daerah elite dan jalan tol, pelaksanaan hari tanpa penjualan BBM bersubsidi pada waktu dan daerah tertentu, serta mendorong pemanfaatan bahan bakar gas untuk transportasi dan peningkatan pengawasan.

Salah satu pengendalian yang akan dilakukan adalah dengan melarang semua jenis kendaraan dinas, baik pelat merah maupun hitam yang berada di Jawa dan Bali menggunakan BBM bersubsidi. Semula, mekanismenya akan menggunakan stiker yang ditempelkan di kendaraan dinas. Tetapi rencana penggunaan stiker ini dibatalkan oleh pemerintah. Jadi kita pakai sosialisasi saja ke pemerintah daerah dan petugas SPBU.

BPH Migas mencatat konsumsi BBM subsidi selama empat bulan terakhir terus melonjak. Hingga April lalu, konsumsi telah menyentuh angka 14,1 juta kiloliter. Konsumsi ini lewat hingga 7,4 persen dari alokasi yang seharusnya hanya 13,2 juta kiloliter.

Rinciannya adalah Premium telah menyentuh angka 8,9 juta kiloliter atau lewat 10 persen dari kuota yang sebesar 8,1 juta kiloliter, solar mencapai 4,9 juta kiloliter atau lewat 7 persen dari kuota, dan kerosene sebanyak 410 ribu kiloliter.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo memaparkan penerapan pembatasan bagi kendaraan dinas ini memang tidak terlalu signifikan terhadap penghematan anggaran.

Untuk Jawa dan Bali, diperkirakan hanya ada sekitar 10 ribu kendaraan dinas, jika ini berjalan maka ada penghematannya sekitar 70 ribu kiloliter.

BPH Migas Tangkap Penimbun Solar 100 TonBADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

MENGAMANKAN SATU KAPAL BERMUATAN 100 TON ATAU SEKITAR

100 RIBU KILOLITER BAHAN BAKAR BERSUBSIDI (BBM) SOLAR DI

SUNGAI MAHAKAM, LONG BAGUN, KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR.

SOLAR BERSUBSIDI TERSEBUT DIDUGA DIJUAL KEMBALI UNTUK INDUSTRI

PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN.


DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) AKAN

MEMPERKETAT DISTRIBUSI BBM

HINGGA TINGKAT KABUPATEN/

KOTA. INI MERUPAKAN SALAH

SATU UPAYA MEREDAM LONJAKAN

KONSUMSI BBM SUBSIDI.

Anggota Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono, menjelaskan, penangkapan kapal dilakukan pada 7 Maret 2012, saat tim pengawasan pengendalian BBM bersubsidi mencurigai kapal yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM bersubsidi.

Setelah diperiksa, ternyata tidak dilengkapi dokumen, tanpa registrasi, dan belum diketahui apakah solar ini berasal dari badan usaha berizin niaga umum, karena tidak ada DO (delivery order), kata Fahmi di Balikpapan, (16/03).

Fahmi menambahkan, solar bersubsidi tersebut rencananya dijual untuk industri pertambangan dan perkebunan. Selain itu, BPH Migas menduga ada indikasi pengoplosan solar dengan minyak tanah, karena Tim BPH Migas mencium bau minyak tanah di kapal.

Kerosin di Kaltim belum dikonversi menjadi elpiji dan saat menangkap, tim mencium bau kerosin. Saat ini, temuan sedang diuji coba di laboratorium, tuturnya.

BPH Migas, dia melanjutkan, telah mengamankan nahkoda kapal. Berdasarkan pengakuannya, baru kali ini ia menyelundupkan BBM bersubsidi.

Nahkoda tersebut terancam melanggar Undang-Undang Migas pasal 53, 54, dan 55 dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

Dugaan sementara, negara dirugikan Rp450 juta akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi itu. Saat ini, berkas pemeriksaan BPH Migas akan dilimpahkan kepada Polda Kalimantan Timur untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, BPH Migas akan memberlakukan pengaturan kuota BBM subsidi per Kabupaten / Kota. Pembagian kuota per Kabupaten ini akan memprioritaskan konsumen di wilayah Indonesia bagian timur, ujarnya saat rapat dengan Komisi VII DPR, Senin, 12 Maret.

Selama ini, distribusi BBM subsidi memang cenderung memprioritaskan wilayah Indonesia bagian barat. Akibatnya, kasus kelangkaan BBM subsidi kerap terjadi di Indonesia bagian timur seperti NTT, Maluku, maupun Papua. Karena itu, nanti akan

Perketat Distribusi BBM di Kabupaten dan Kota


24 [lensa]

Jika Tidak Dikendalikan BBM Bersubsidi Akan Over Kuota

JUMLAH KONSUMSI BBM HINGGA MARET 2012 TERUS MENINGKAT. OLEH

KARENA ITU, BPH MIGAS TERUS BERUPAYA UNTUK MENGENDALIKAN

BBM, MELALUI VERIFIKASI DATA YANG BERASAL DARI PENYALUR BBM.

Sampai saat ini, dari Januari-Maret, konsumsi BBM kita telah mencapai 10,7 juta. Artinya, hanya tinggal 29 juta lagi, dan Pertamina juga nampaknya sudah kewalahan, bagaimana mengatur kondisi ini, ujarnya Anggota Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono.

Ia menambahkan, berdasarkan rapat terakhir dengan pertamina, diputuskan bahwa BPH Migas haya akan melakukan verifikasi sebesar 40 juta saja, sesuai mandat DPR. Seandainya ada kelebihan,

akan diputuskan setelah adanya kebijakan dari Pemerintah dan DPR.

Melihat kondisi terkini, jika dibiarkan maka akan terjadi over kuota yang sangat besar mungkin hingga 7 juta kiloliter, ini tentu akan berdampak pada jebolnya APBN.

Untuk itu kita perlu mengamankan beberapa titik, dan saat ini BPH Migas memiliki 4 badan usaha yang kita minta menyalurkan BBM bersubsidi,

yaitu Pertamina, Patra Niaga (Elnusa), Petronas dan AKR, Namun penyaluran terbanyak tetap berada di bawah Pertamina, hanya sekitar dua persen dilakukan usaha pendamping, ujar Fahmi

Saat ini, BPH Migas sedang menyoroti sistem pembukuan di SPBU. Sebagaimana mandat presiden, BPH Migas diminta melakukan verifikasi hingga ke penyalur, sesuai Kepres No. 15 tahun 2012. Tiga badan usaha pendamping Pertamina, justru telah melakukan verifikasi dengan baik, sementara Pertamina hanya sampai di depot saja.

Fahmi menyatakan, ia bukan berprasangka negatif, tetapi banyak sekali pompa bensin di daerah yang masih melakukan pembukuan tidak seperti yang diharapkan. Ia mencontohkan, saat ini di Kalimantan terjadi kekurangan BBM. Kita tidak pernah mengurangi pasokan karena kita hanya membaca dari trend realisasi yang ada sekarang ini, katannya.

Fahmi mengungkapkan, nampaknya pengunaan beberapa alternatif seperti kartu kendali, RFID, dan sebagainya baru mulai diaplikasikan tahun depan. Ia juga berharap agar penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan yang membutuhkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan lembaga lain, termasuk meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi.

Kami terus mengimbau masyarakat agar jangan berbisnis di atas penderitaan orang lain. Siapa saja yang menimbun BBM, akan ditangkap tanpa pandang bulu, kata Jero di Jakarta kemarin.

Dia juga yakin, usulan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.500 per liter segera disepakati DPR untuk dimasukkan RAPBN-P 2012. Usulan itu akan menyelamatkan kondisi ekonomi kita, ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga telah mematangkan program kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), pemberian beasiswa pendidikan, pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin), dan kompensasi pada sektor transportasi.

Sementara itu, Juru Bicara Pertamina M Harun menegaskan, pihaknya akan menindak tegas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang kedapatan melakukan penimbunan BBM. Kegiatan operasional SPBU akan langsung diberhentikan jika mereka terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Harun meminta aparat di lapangan meningkatkan pengawasan untuk menghindari tindak penimbunan BBM bersubsidi.

Penimbunan BBM, Pemda Diminta Ikut Antisipasi PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SELAKU KETUA SEKRETARIAT

GABUNGAN PARTAI KOALISI MEMBERIKAN KETERANGAN PERS USAI

MENGGELAR PERTEMUAN TERTUTUP MEMBAHAS RENCANA KENAIKAN

HARGA BBM DI KEDIAMAN PRIBADI PURI CIKEAS, BOGOR, JAWA BARAT,

RABU (14/3) MALAM.

Presiden meminta semua pihak untuk tidak mencari keuntungan sendiri terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter per 1 April 2012.

Tindakan penyalahgunaan dalam distribusi BBM bersubsidi berupa aksi penimbunan yang marak terjadi belakangan ini harus dihentikan, karena mengakibatkan adanya lonjakan permintaan dan menyulitkan masyarakat banyak.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono juga mengatakan , jangan mengambil keuntungan pada situasi seperti ini saat menjelang kenaikan harga BBM. Kita perlu mewaspadai dan menghentikan aksi penimbunan BBM bersubsidi yang sudah menyusahkan ini, katanya

Menurut dia, aparat keamanan harus bertindak tegas dan menangkap pelaku penimbunan tersebut karena telah mengorbankan kepentingan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dia meminta masyarakat untuk tidak menyelundupkan BBM bersubsidi. Ia yakin, jika semua pihak tertib dan tidak melakukan penimbunan, tidak akan ada kelangkaan BBM yang merugikan masyarakat.

Ia menyambut baik sikap tegas aparat kepolisian untuk menindak para pelaku penimbunan BBM yang merupakan pelanggaran tindak pidana. Selain itu, jajaran pemerintah daerah (pemda)

harus lebih aktif mencegah penimbunan BBM di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, pengelola dan pengusaha stasiun pengisian bahan-bakar umum (SPBU) dapat mendukung dengan hanya melayani pembelian dan pengisian BBM langsung ke tangki kendaran.

Pembeli BBM bersubsidi di SPBU dilarang menggunakan jeriken atau drum. Aparat kepolisian harus langsung bertindak soal ini, ujarnya.

Hatta juga mengingatkan agar pengurus Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) dan pemerintah daerah (pemda) tidak menaikkan tarif angkutan secara sepihak sebelum kenaikan harga BBM diberlakukan. Ini dikarenakan kenaikan tarif secara dini jelas keliru dan menyalahi asas keadilan bagi masyarakat luas.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, pemerintah mengucurkan dana Rp 5 triliun untuk kompensasi ke angkutan umum, salah satunya pembebasan pajak kendaraan bermotor selama satu tahun, subsidi bunga kredit untuk angkutan umum, dan penambahan subsidi bagi angkutan penumpang dan barang yang dikhususkan untuk kelas ekonomi. Untuk pengucuran dana sebesar Rp 5 triliun ini akan difinalisasi di DPR, kata dia.

Cegah Penimbunan, Polisi Akan Awasi SPBU

PEMERINTAH TELAH MEMPERSIAPKAN LANGKAH ANTISIPASI

PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI. SELAIN

MEMBENTUK TIM KHUSUS PEMANTAU KEGIATAN DISTRIBUSI BBM SUBSIDI,

PEMERINTAH JUGA MEMINTA BANTUAN POLRI AGAR MENERJUNKAN

APARATNYA KE BERBAGAI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU).

Hilir Migas | edisi 07 Tahun ke II 2011 BPH Migas 27

26 [lensa]

Pemerintah Daerah Harus Pantau Konsumsi BBMTERKAIT PERMINTAAN PEMERINTAH

DAERAH UNTUK PENAMBAHAN

KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK

(BBM) BERSUBSIDI BAGI WILAYAH

KALIMANTAN, ANGGOTA KOMITE


DAN GAS (BPH MIGAS) FAHMI

HARSANDONO MENEGASKAN

PEMERINTAH TIDAK BISA SERTA

MERTA LANGSUNG MENGABULKAN

PERMINTAAN TAMBAHAN KUOTA

SUATU DAERAH.

MEKANISME PENGANGGARANNYA

DALAM APBN, HARUS ADA

PENGAJUAN DARI PEMERINTAH KE

DPR, BUKAN PEMDA LANGSUNG KE

DPR LALU MEMUTUSKAN TAMBAH

KUOTA, UJARNYA.

lebih jauh ini menjelaskan kuota yang diberikan untuk Kalimantan sebenarnya sudah sesuai dengan asas keadilan dan sesuai trend realisasi konsumsi BBM subsidi tahun sebelumnya. Fahmi meminta kepada pemerintah daerah untuk bersikap bijaksana terkait dengan kuota yang diberikan. Pasalnya, kuota BBM subsidi pada tahun ini hanya sebesar 40 juta kiloliter.

hadir dalam kunjungan ini. Rencana ini memang sudah kita rencanakan sejak awal, katanya.

Sebagai Komite baru masa jabatan 2011-2015, lanjut Ibrahim tentu banyak

Oleh karenanya, BPH Migas selalu mengimbau dan mengajak pemerintah daerah bekerja sama dalam memantau konsumsi BBM di masing-masing daerah agar tidak ada penyelewengan yang bisa mengurangi jatah mereka.

Kepala daerah diminta menertibkan kendaraan kepentingan bisnis agar tidak lagi menggunakan BBM subsidi, seperti kendaraan untuk pertambangan atau perkebunan.Ini sangat membebani

harapan-harapan yang diminta oleh Pemerintah. Oleh karena itu, jajarannya berkunjung ke Depo Plumpang dengan tujuan untuk mendapatkan gambaranseperti apa operasi yang dilakukan oleh Pertamina dalam melaksanakan

penyediaan dan pendistribusian BBM.

Inilah tujuan utama kami. Mudah-mudahan tugas kita untuk melayani masyarakat ini bertambah baik kedepan, tandas Ibrahim.

Terminal BBM Baubau Resmi Dioperasikan

PT PERTAMINA (PERSERO) SECARA RESMI MENGOPERASIKAN TERMINAL

TRASNIT BBM BAUBAU, SULAWESI TENGGARA DENGAN KAPASITAS

100.000 KILO LITER (KL).

Beroperasinya Terminal Transit BBM Baubau ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan serta mengurangi biaya distribusi BBM di wilayah Sulawesi. Pembangunan Terminal Transit BBM Baubau ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya demurage di pelabuhan Makasar yang diakibatkan

oleh beban instalasi Makasar yang sudah melebihi kapasitas.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, berharap dengan perubahan Depot Baubau menjadi Terminal Transit akan meningkatkan keandalan pasokan, serta mengurangi biaya distribusi BBM untuk daerah Sulawesi, terutama bagian selatan dan Tenggara. Keberadaan Terminal Transit Baubau juga diharapkan sebagai back up instalasi Makasar dan Depot Bitung serta Depot-Depot di wilayah Nusa tenggara Timur bila terjadi kondisi kritis (emergency), ujar Karen.

Terminal Transit BBM Baubau yang memiliki kapasitas tangki 100.000 KL yang terdiri dari produk Solar dan Premium tersebut menelan investasi sekitar US$ 40 juta. Terminal Transit BBM Baubau dilengkapi dengan dermaga BBM 35.000 DWT (dead weight tons) dan

6.500 DWT untuk loading, unloading dan bunkering.

Sementara itu, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Dr. Ibrahim Hasyim, SE, MM, menjelaskan mengingat Terminal BBM Makasar yang sebelumnya menjadi tulang punggung sudah penuh untuk melayani Makasar dan sekitarnya, kehadiran Terminal BBM Baubau dengan kapasitas 100.000 KL yang dibagun dengan letak lokasi kedalaman laut dan teknologi baru diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan pengoperasian dan pengawasan yang lebih tepat dan aman.

Terminal BBM Baubau mempunyai arti besar dalam memperkuat ketersediaan infrastruktur BBM Nasional. Terlebih lebih Terminal BBM ini mempunyai peran dalam meningkatkan keandalan penyediaan dan pendistribusian BBM di Sulawesi, tegasnya. Sedangkan Gubernur Sulawesi Tenggra, Nur Alam, mengatakan kehadiran Terminal BBM Baubau diharapkan mampumemberikan nilai tambah terhadap pembangunan di Sulawesi Tenggara. Kami sangat gembira atas terselesaikannya Terminal BBM Baubau ini karena pastinya akan berimplikasi positif pada geliat ekonomi di daerah Sulawesi Tenggara, ujarnya.

BPH MIGAS Kunjungi Depo Plumpang

SEJUMLAH ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), YAKNI, IBRAHIM

HASYIM, M. FANSHURULLAH, FAHMI HARSANDONO, KARSENO, MARTIN SAMODRA RITONGA, SARYONO

HADIWIDJOYO DAN SUMIHAR PANJAITAN, KAMIS (19/01/2012) MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE DEPO

PLUMPANG, PERTAMINA, JAKARTA.

Rombongan yang sampai ke lokasi sekitar pukul 10.00 WIB itu diterima oleh Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Djaelani Sutomo beserta jajarannya.

Dipaparkan Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, kunjungan kerja ke Depo Plumpang tersebut, selain dalam rangka perkenalan diri sebagai Anggota Komite baru masa jabatan 2011-2015, juga ingin mengetahui lebih jauh mengenai

kegiatan penyaluran dan pendistribusian BBM yang dilakukan oleh Pertamina.

Menurutnya, kunjungan ke Pertamina ini sudah direncanakan sejak awal dan sedianya semua Komite BPH Migas dapat

kuota BBM nasional, kebutuhan mereka sangat tidak terbatas.

Secara nasional rata-rata konsumsi BBM subsidi memang melebihi hingga 15% dari kuota. BPH Migas sendiri memperkirakan butuh tambahan sebanyak 4 hingga 5 juta kiloliter untuk mengamankan kebutuhan BBM pada tahun ini.


28 [lensa]

Menurut Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Someng, koordinasi yang dilakukan untuk kedepannya sudah dipertegas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga.

Sekarang ini ada koordinasi dari satgas yang jelas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga. Sedangkan kepolisian, BIN, dan BPH bagaimana? Itu akan berjalan sesuai porsinya, ujar

Anggota Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono, menjelaskan, pihaknya saat ini terus berkonsolidasi dengan berbagai institusi untuk mencegah bocornya BBM

Satgas Pengawasan BBM

BPH Migas Lakukan Pemetaan Lokasi Penimbunan

TERKAIT DENGAN MARAKNYA

PENIMBUNAN BBM YANG TERJADI,



MENYERAHKAN PENGAWASAN

BBM KE SATUAN TUGAS (SATGAS)

UNTUK MENINDAKLANJUTI

TEMUAN.

BADAN PENGATUR KEGIATAN HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

TELAH MEMETAKAN TITIK-TITIK PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

(BBM) BERSUBSIDI DI INDONESIA. DENGAN PEMETAAN ITU, PIHAKNYA

BERSAMA APARAT PENEGAK HUKUM DIHARAPKAN BISA SEGERA MENINDAK

AKSI PEMBOCORAN BBM SUBSIDI KE TANGAN YANG TIDAK BERHAK.

Andi seusai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, di gedung DPR, Jakarta, Senin

Perbedaan porsi tersebut, dijelaskannya, melalui realisasi pengawasan yang terjadi di lapangan. Misalnya jika ditemukan penimbunan, itu berarti masalah hukum nantinya, karenanya satgas yang melaksanakan operasinya. Kalau kita (BPH Migas) mengatur saja. Contohnya, jangan sampai mobil truk pertambangan yang harusnya menggunakan BBM nonsubsidi tapi pakai BBM subsidi, hal seperti ini kan banyak, tuturnya.

Andi juga mengatakan jika terjadi kenaikan BBM, maka dari segi pengawasan sebenarnya akan lebih ringan karena harga BBM subsidi dan BBM nonsubsidi tidak terlalu jauh berbeda. Mengenai SPBU yang berani melakukan penimbunan, maka akan ada penindakan tegas. Dari Pertamina, jika ada SPBU yang melakukan penimbunan, maka akan ditutup segera, pungkas Andi.

bersubsidi. Bahkan, BPH Migas telah membentuk tim pengawas pengendalian BBM bersubsidi pada 2 Maret 2012 yang diketuai Mayjen (Purn) Karseno yang juga anggota Komite BPH Migas.

Saat ini, tim sedang melakukan konsolidasi, kata Fahmi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 16 Maret 2012. Fahmi

mengakui, upaya penangkapan penimbun BBM bersubsidi itu nantinya akan dilakukan secara bertahap.Alasannya, tim pengawas memiliki

keterbatasan personel. Kami akan tentukan target operasi dan berkoordinasi dengan lembaga daerah untuk tentukan operasi, paparnya.

Secara umum, tugas tim pengawasan pengendalian BBM bersubsidi adalah mempersiapkan pengawasan dan pengamanan distribusi BBM bersubsidi, serta pengawasan BBM bersubsidi di lapangan. Tim juga bertugas merekomendasikan penegakan hukum atas pelanggaran pelaksanaan BBM bersubsidi kepada aparat penegak hukum.

Seperti diketahui, BPH Migas belum lama ini mengamankan satu kapal bermuatan 100 ton atau sekitar 100 ribu kiloliter bahan bakar bersubsidi (BBM) solar di Sungai Mahakam, Long Bagun, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Solar bersubsidi tersebut diduga dijual kembali untuk industri pertambangan dan perkebunan.

Penangkapan kapal sebetulnya dilakukan pada 7 Maret 2012, saat tim pengawasan pengendalian BBM bersubsidi mencurigai kapal yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM itu.

Langkah Antisipasi Pengendalian BBM

BPH Migas Awasi Distribusi BBM Bersubsidi

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) ANDY

NOORSAMAN SOMMENG MEMAPARKAN BEBERAPA LANGKAH ANTISIPASI

TERKAIT DENGAN RENCANA PEMERINTAH YANG AKAN MELAKSANAKAN

PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI PADA APRIL 2011.


DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) SIAP

MELAKUKAN PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN DALAM RANGKA

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN

PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

BBM DALAM RANGKA PENERAPAN

PEMBATASAN BAHAN BAKAR

MINYAK (BBM) BERSUBSIDI 1 APRIL

2012 DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,

TANGGERANG, BEKASI (JABODETABEK).

Di depan Anggota Komisi VII DPR RI, Rabu (18/01/2012) Andy mengatakan langkah tersebut diantaranya, pre-emtif, preventif, persuasif, represif serta memberikan ruang komunikasi publik.

Untuk langkah pre-emtif, menurut Andy, pihaknya akan melakukan sosialisasi kebijakan Pemerintah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif penyalahgunaan dan melengkapi sarana dan prasarana atau fasilitas penyimpanan pengangkutan/pendistribusian BBM baik di darat maupun laut.

Sementara untuk kegiatan preventif BPH Migas akan melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi BBM dari kilang, terminal BBM, penyalur, pangkalan sampai pengecer. Tidak hanya itu, Andy juga menjelaskan akan melakukan penertiban administrasi, melakukan pengawasan tertutup dengan teknologi best practice seperti kartu kendali, CCTV dan RFID.

Selain itu akan melakukan monitoring pendistribusian BBM dari depo ke konsunen akhir dan mengaktifkan pengawasan operasional di lapangan

BPH melakukan pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi sangat bermanfaat agar pendistribusian BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan tepat volume, kata Anggota Komite BPH Migas Saryono di Jakarta, Senin (27/2).

Dalam pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi, menurut Saryono, BPH Migas akan menggunakan Closed-Circuit Television (CCTV) yang akan dipasang pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), sehingga diharapkan akan diketahui masalah-masalah penyimpangan.

Selain itu, BPH Migas telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam rangka meningkatkan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (TKP4 BBM). Ia menambahkan Satgas itu terdiri atas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Badan Intelejen Negara (BIN), Badan

dengan Polri,Pemrov, Pemkab/Pemkot. Kami juga mengusulkan dibentuk satgaspenanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu , katanya.

Sedangkan pada langkah represif, akan dilakukan razia, operasi penindakan dan penegakan hukum, penerapan pasal yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, pengaman dan penyitaan barang bukti, pengamanan saksi dan tersangka sampai pencabutan izin usaha. Untuk langkah persuasif, BPH Migas akan melakukan pembinaan serta pendekatan dan arahan kepada para pelanggar, jelas Andy.

Terlahir diluar 4 langkah itu, dijelaskan Andy, akan memberikan ruang komunikasi publik seperti pembentukan hotline center, pemberdayaan aparat di masing-masing wilayah, mapping prioritas Jabodetabek dan Jawa - Bali.

Tugas BPH Migas kedepan akan semakin berat dan penuh tantangan

Intelejen Strategis (BAIS), Kejaksaan, Kementerian Komunikasi Informatika, Kemeterian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.

Ketika ditanya bagaimana persiapan BPH Migas untuk pengawasan dan pengendalian penimbunan BBM, ia mengatakan BPH Migas telah melakukan persiapan dan indentifikasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang telah disusun berdasarkan rencana operasi di Jabodetabek.


30 [lensa]

Demikian dikatakan Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Edy Moh. Suhariadi, usai rapat gelar perkara terkait dengan penangkapan KMT Mitra Kaltim, Senin (26/03/2012) di Polda Kaltim. Tadi sudah gelar perkara. Kesimpulan gelar perkara Kasus KMT Mitra Kaltim kita serahkan ke Polda, Tegas Edy.

Lebih jauh, Edy, menjelaskan besok tim akan melakukan pengecekan sekalian membuat laporan polisi. Yang jelas, sambung koordinator PPNS itu, KMT Mitra Kaltim ini diduga melanggar UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, pasal 53 hurup (b), ada tindak pidana karena tidak ada izin pengangkutan.

Gelar Perkara Penangkapan KMT Mitra Kaltim

Tidak Ada Penambahan Kuota BBM Bersubsidi

HASIL PENANGKAPAN TERHADAP KMT MITRA KALTIM YANG KEDAPATAN MEMBAWA 100 TON BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS MINYAK SOLAR TANPA DILENGKAPAI DOKUMEN LENGKAP YANG BERHASIL DIAMANKAN TIM SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA BBM BEBERAPA WAKTU LALU DI KECAMATAN LONG BAGUN, KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR, KINI TELAH DISERAHKAN KE POLDA KALTIM.

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) AKAN

MEMPERKETAT PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI

SETELAH DITUNDANYA PROGRAM PEMBATASAN UNTUK KENDARAAN PRIBADI.

Terkait dugaan pengoplosan dengan Minyak Tanah, sejauh ini belum diketahui karena masih menunggu hasil uji laboratorium di Jakarta, apakah benar BBM tersebut dioplos dengan minyak tanah. Apabila dari hasil uji laboratorium yang dilakukan ada indikasi pengoplosan, maka ada tindak pidana lagi, yakni pasal 54 UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Sebelumnya, pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Namun rencana ini kembali ditunda karena belum ada kesepakatan untuk jenis kendaraan yang dibatasi. Akibatnya, kuota bahan bakar bersubsidi bakal diperketat agar bisa memenuhi kuota 40 juta kiloliter sampai akhir tahun.

Untuk mendukung program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah mengucurkan Rp 400 miliar kepada BPH Migas untuk melakukan pengawasan. Tapi dana itu belum kami pergunakan, kata Fahmi. Untuk mendukung penghematan bahan bakar, pihaknya mengimbau agar kendaraan dinas menggunakan bahan bakar nonsubsidi.

Premium nantinya akan terbatas dan jika jatah premium habis di satu daerah, maka tidak akan ditambah. Konsumen harus ganti konsumsi ke BBM nonsubsidi, kata anggota komite BPH Migas Fahmi Harsandono.

Sampai saat ini BPH Migas masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait dengan program pengendalian yang akan diberlakukan. Sebab, kata Fahmi, jika tak dikendalikan, konsumsi

bahan bakar bersubsidi tahun ini bakal tembus 44 juta kiloliter dari kuota 40 juta kiloliter.

Menurut Fahmi, selama tiga bulan pertama 2012, konsumsi sudah menembus 12 persen dari kuota. Jika tak dikendalikan, diperkirakan BBM bersubsidi bakal habis pada September mendatang. Agar mencukupi, kami membatasi alokasi tak boleh melewati 3,2 juta kiloliter, ujarnya.

Fahmi, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK

DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) AKAN

MENGAWASI PENYALURAN BAHAN

BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI

HINGGA KE STASIUN PENGISIAN

BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) AGAR

BENAR-BENAR DIJUAL KE PIHAK

YANG BERHAK SESUAI DENGAN

JUMLAH YANG DISUBSIDI OLEH

PEMERINTAH.

Cegah Terjadinya Kebocoran BBM Bersubsidi

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran, sesuai amanat Peraturan Presiden No 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Kami akan bekerja sama dengan Pertamina sebagai pemilik depot yang menyalurkan ke SPBU, ujar Anggota BPH Migas Fahmi Harsandono.

Fahmi menuturkan, pihaknya diberikan tugas untuk mengawasi dan melakukan verifikasi ketepatan distribusi BBM bersubsidi. Sesuai dengan perpres tersebut pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Pengatur melakukan pengaturan,pengawasan dan verifikasi terhadap

kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian jenis BBM tertentu bagi konsumen pengguna.

Sementara ayat selanjutnya menyebut-kan, BPH Migas diperbolehkan bekerja sama dengan pihak lain. Mengingat depot dikuasai oleh Pertamina, tentu kami akan bekerja sama dengan yang punya, ujar Fahmi.

Kami harus memastikan bahan bakar tersebut benar-benar masuk ke pompa bensin kemudian disalurkan kepada pengguna yang berhak. Tidak dibelokkan atau diselewengkan ke tempat lain, terangnya.

Selama ini, verifikasi BBM bersubsidi hanya dilakukan sampai ke depot. BBM yang keluar dari depot harus dibayar subsidinya oleh pemerintah, tak peduli apakah bahan bakar tersebut akhirnya masuk ke SPBU (dan dijual untukkonsumen yang berhak atas subsidi pemerintah) ataukah dibelokkan ke tempat lain.

Padahal, sesuai dengan amant Perpres No 15/2012 tadi, pada bagian lampirannya ditegaskan bahwa titik serah untuk bensin dan solar bersubsidi harus dilakukan di tingkat penyalur (SBPU). Sejauh ini belum ada verifikasi yang lebih ketat hingga ke tingkat penyaluran ke konsumen dari SPBU, mengingat sebagian besar SBPU dioperasikan pihak ketiga.

Hingga semester pertama 2010 terdapat sekitar 4.500 SBPU yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, yang benar-benar dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh Pertamina (disebut sebagai SBPU coco alias company owned, company operated) hanya 53 unit saja. Di luar itu, SBPU dimiliki pihak ketiga dengan sistem waralaba (franchise).

Namun Fahmi menegaskan, pengawasan harus bisa dilakukan sekalipun pompa bensin dimiliki pihak ketiga. Ia memberi contoh, toko waralaba Indomaret yang dapat mengontrol dan melakukan pelaporan penjualan di seluruh outlet-nya. Masak Pertamina kalah dari Indomaret, kata Fahmi.

Fahmi mengingatkan BBM bersubsidi menyangkut uang negara dalam jumlah yang kolosal, ratusan triliun. Selama ini, pengawasan penyalurannya di pompa bensin hanya digantungkan pada kejujuran sopir tanki dan petugas SPBU. Harus ada sistem pengawasan yang lebih ketat dan komprehensif, tegasnya.

Seperti diketahui, jumlah subsidi BBM pada tahun lalu, seperti tercantum dalam APBN Perubahan 2011, mencapai Rp129,72 triliun. Sayangnya, sebagian besar penyalurannya tidak tepat sasaran.


32 [lensa]

BPH Migas Stiker untuk Kendalikan BBM Bersubsidi

BADAN PENGATUR HILIR

MINYAK DAN GAS BUMI (BPH

MIGAS) TELAH MENYIAPKAN

STIKER ANTI PALSU UNTUK

MENGIDENTIFIKASI KENDARAAN

YANG BERHAK MEMAKAI BAHAN

BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI.

SEPERTI DIKETAHUI, KEBIJAKAN

PEMBATASAN TERSEBUT

DIMAKSUDKAN UNTUK MENEKAN

KONSUMSI BBM SUBSIDI SEKITAR

3 JUTA KILOLITER, DARI YANG

BIASANYA 47 JUTA KILOLITER

PER TAHUN MENJADI 44 JUTA

KILOLITER PER TAHUN.

Kepala BPH Migas Andy Sommeng mengatakan saat ini BPH Migas telah memiliki stiker yang diklaim tidak akan bisa dipalsukan atau digandakan. Cara ini katanya, untuk mengantisipasi terbitnya aturan soal pemba

Majalah Hilir BPH Migas Edisi 8

Documents