Top Banner
Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N Nomor : 714 K/Pid/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Andy Iswanto Salim; Tempat lahir : Palembang; Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 6 September 1967; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jalan Cemara Raya Nomor 57, Perumahan Jaka Permai, Kota Bekasi ; Agama : Katholik; Pekerjaan : Swasta; Terdakwa berada di dalam tahanan : 1 Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012; 2 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012; 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan
39

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apr 08, 2016

Download

Documents

abdul kodir

\rtt7iubg78
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 714 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. Andy Iswanto Salim;

Tempat lahir : Palembang;

Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 6 September 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Cemara Raya Nomor 57, Perumahan

Jaka Permai, Kota Bekasi ;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29

Desember 2012;

2 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30

Desember 2012;

3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan

tanggal 11 Januari 2013;

4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari

2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:

Page 2: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

KESATU :

Bahwa Terdakwa DRS. ANDY ISWANTO SALIM, pada hari dan tanggal

yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, dalam kurun waktu diantara

bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidak-tidaknya pada

suatu waktu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Jalan

Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai, Kota Bekasi atau setidak-tidaknya

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 714 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai

berikut :

- Awalnya sekitar tahun 1992 Terdakwa memutuskan untuk tinggal dan hidup

bersama dengan saksi pelapor Ersih Lukminta dengan melangsungkan

perkawinan mempergunakan Dispensasi perkawinan beda Agama di Gereja Santo

Franciskus Xaverius Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara,

namun tidak mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil

setempat dimana keduanya berdomisili guna memperoleh pengesahan dari

Page 3: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara. Setelah itu Terdakwa dan saksi pelapor Ersih Lukminta menempati

rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai

Kota Bekasi, dan selama menjalani kehidupan bersama baik Terdakwa maupun

saksi pelapor memperoleh asset / harta kekayaan diantaranya Terdakwa

memperoleh beberapa asset berupa bangunan ruko yang didaftarkan ke Badan

Pertanahan Nasional Bekasi atas nama Terdakwa yaitu satu unit ruko yang

terletak di Ruko Sentral Niaga Kali Malang Blok A8 Nomor 10 Jalan A. Yani

Bekasi Barat dan satu unit ruko yang terletak di Ruko Bekasi Mas Blok B5

Nomor 5, sementara itu saksi pelapor Ersih Lukminta mendaftarkan ke BPN

Bekasi beberapa asset berupa bangunan tempat tinggal dan ruko termasuk di

dalamnya rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka

Permai, Kota Bekasi dan ruko Toko Buah Tropis yang terletak di Jalan Jendral.

A. Yani Nomor 14 Blok A.8 Nomor 12 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi

Selatan, Kota Bekasi guna memperoleh sertifikat bukti kepemilikan atas nama

saksi pelapor Ersih Lukminta sehingga kemudian terbitlah sertifikat

kepemilikannya yaitu 6 (enam) sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu HGB Nomor

568/Margajaya Bekasi Selatan an. Ersih Lukminta, HGB Nomor 530 / Margajaya

Bekasi a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 5702 / Kayuringin Jaya Bekasi Selatan

a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor 5644 / Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n

Ersih Lukminta, HGB Nomor 472 / Margajaya Bekasi Selatan a.n Ersih

Lukminta, HGB Nomor 5634 /Kayuringin Jaya Bekasi a.n / Ersih Lukminta dan 3

(tiga) sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 5311/Jakasetia Bekasi Selatan a.n

Ersih Lukminta, SHM Nomor 542 / Jaka sempurna Bekasi Barat a.n Ersih

Lukminta dan , SHM Nomor 2091 / Margajaya Bekasi Selatan a.n Ersih

Lukminta, selanjutnya 6 (enam) sertifikat Hak Guna Bangunan dan 3 (tiga)

sertifikat Hak Milik atas nama Ersih Lukminta disimpan oleh Terdakwa di dalam

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan

Page 4: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari brankas di rumah Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai

Kota Bekasi;

• Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2010 saksi pelapor Ersih

Lukminta dan Terdakwa sepakat untuk berpisah, namun demikian Terdakwa

tidak menyerahkan 9 (sembilan) Sertifikat yang ada dalam penguasaannya

kepada saksi pelapor Ersih Lukminta, malah Terdakwa bertindak seolah-olah

sebagai pemiliknya dengan Jalan Terdakwa tanpa seizin pemilik 9 (sembilan)

sertifikat yaitu saksi pelapor Ersih Lukminta membawa 9 (sembilan) sertifikat

tersebut dan memindahkannya ke tempat lain yaitu ke Safe Deposit Box Bank

Mandiri Pusat Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, lalu ke Safe Deposit Box

Bank ANZ di Jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat sehingga saksi pelapor tidak

mengetahui dimana keberadaan barang kepunyaannya tersebut. Bahkan

Terdakwa bersikeras tidak mau menyerahkan 9 (sembilan) sertifikat yang

berada dalam penguasaannya padahal saksi pelapor Ersih Lukminta baik

secara pribadi kepada Terdakwa maupun melalui Kuasa Hukumnya pada

Kantor Hukum ”Trust Law Office” telah mengirimkan Surat Somasi / Teguran

I (pertama) kepada Terdakwa tertanggal 6 April 2011 dan Somasi II (kedua)

tertanggal 4 Mei 2011 menyangkut permintaan penyerahan surat-surat

sertifikat dan aset berupa rumah dan ruko, namun tidak diindahkan oleh

Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi

saksi pelapor Ersih Lukminta yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000.000,00

Page 5: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sembilan milyar rupiah) atau setidak-tidaknya senilai uang yang nilainya

lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana;

D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DRS. ANDY ISWANTO SALIM, pada hari dan tanggal

yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu

diantara bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidak-tidaknya

pada suatu waktu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Jalan

Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi atau setidak-tidaknya

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Bekasi, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang

dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 714 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,

dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

• Awalnya sekitar tahun 1992 Terdakwa memutuskan untuk tinggal dan hidup

Page 6: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama dengan saksi pelapor Ersih Lukminta dengan melangsungkan

perkawinan mempergunakan Dispensasi perkawinan beda agama di Gereja

Santo Franciskus Xaverius Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta

Utara, namun tidak mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan

Sipil dimana keduanya berdomisili guna memperoleh pengesahan dari Negara.

Setelahnya itu Terdakwa dan saksi pelapor Ersih Lukminta menempati rumah

yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota

Bekasi, dan selama menjalani kehidupan bersama baik Terdakwa maupun

saksi pelapor memperoleh asset / harta kekayaan diantaranya Terdakwa

memperoleh beberapa asset berupa bangunan ruko yang didaftarkannya ke

Badan Pertanahan Nasional Bekasi atas nama Terdakwa yaitu satu unit ruko

yang terletak di Ruko Sentral Niaga Kali Malang Blok A8 Nomor 10 Jalan A.

Yani Bekasi Barat dan satu unit ruko yang terletak di Ruko Bekasi Mas Blok

B5 Nomor 5, sementara itu saksi pelapor Ersih Lukminta mendaftarkan ke

BPN Bekasi beberapa asset berupa bangunan tempat tinggal dan ruko

termasuk di dalamnya rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57

Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi dan ruko Toko Buah Tropis yang terletak

di Jalan Jend. A. Yani Nomor 14 Blok A.8 Nomor 12 Kelurahan Margajaya

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi guna memperoleh sertifikat bukti

kepemilikan atas nama saksi pelapor Ersih Lukminta sehingga kemudian

terbitlah sertifikat kepemilikannya yaitu 6 (enam) sertifikat Hak Guna

Bangunan yaitu HGB Nomor 568 / Margajaya Bekasi Selatan a.n Ersih

Lukminta, HGB Nomor 530 / Margajaya Bekasi a.n Ersih Lukminta, HGB

Nomor 5702 / Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, HGB

Nomor 5644 / Kayuringin Jaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, HGB

Nomor 472 / Margajaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, HGB Nomor

5634 / Kayuringin Jaya Bekasi a.n / Ersih Lukminta dan 3 (tiga) sertifikat Hak

Milik yaitu SHM Nomor 5311 / Jakasetia Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, ,

SHM Nomor 542 / Jaka sempurna Bekasi Barat a.n Ersih Lukminta dan , SHM

Nomor 2091 / Margajaya Bekasi Selatan a.n Ersih Lukminta, selanjutnya 6

Page 7: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

(enam) sertifikat Hak Guna Bangunan dan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik atas

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ersih Lukminta disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari brankas di

rumah Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi;

• Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2010, saksi pelapor dan

Terdakwa sepakat untuk berpisah, namun demikian Terdakwa yang berada di

rumah saksi pelapor Ersih Lukminta yang terletak di Jalan Cemara Raya

Nomor 57 Perumahan Jaka Permai Kota Bekasi tidak pergi dari rumah

kepunyaan saksi pelapor dan tetap berada disitu, malah Terdakwa melarang

saksi pelapor memasuki rumah miliknya sendiri dan mengeluarkan seluruh

barang-barang milik saksi pelapor, lalu Terdakwa mengusir saksi pelapor

Ersih Lukminta dari rumah tersebut seakan-akan Terdakwa adalah pemiliknya.

Selanjutnya Terdakwa menguasai beberapa aset property kepunyaan saksi

pelapor diantaranya Terdakwa menempati Toko Buah Tropis yang terletak di

Jalan Jend. A. Yani Nomor 14 Blok A8 Nomor 12 Kelurahan Margajaya,

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dimana Terdakwa menikmati seluruh

hasil keuntungan dari kegiatan usaha perdagangan buah-buahan yang menjadi

hak saksi pelapor sebagai pemiliknya;

Page 8: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai rumah dan berada di dalam rumah

yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Kota Bekasi dan Toko Buah

Tropis yang terletak di Jalan Jend. A. Yani Nomor 14 Blok A8 Nomor 12

Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi adalah tanpa

hak karena bertentangan dengan keinginan saksi pelapor Ersih Lukminta yang

baik secara lisan maupun tertulis, baik atas permintaan saksi pelapor maupun

melalui kuasa hukumnya berkali-kali meminta Terdakwa untuk meninggalkan

kedua tempat tersebut namun Terdakwa tidak segera pergi yaitu saksi pelapor

melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum ”Trust Law Office” telah

mengirimkan Surat Somasi / Teguran I (pertama) kepada Terdakwa tertanggal

6 April 2011 dan Somasi II (kedua) tertanggal 4 Mei 2011 menyangkut

permintaan penyerahan surat-surat sertfikat dan aset berupa rumah dan ruko

termasuk di dalamnya bangunan rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya

Nomor 57 Kota Bekasi, serta dilayangkannya Surat Somasi / Teguran dari

Kantor Advokat “Bantayan, Riberu, Maulana, Cahyo Nomor menyangkut

penyerahan bangunan berupa Toko Buah Tropis yang letaknya di Jalan Jend.

A. Yani Blok A8 Nomor 12 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan

Kota Bekasi masing-masing tertanggal 23 November 2011, tanggal 29

November 2011 dan tanggal 1 Desember 2011, namun demikian Terdakwa

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 714 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Page 9: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperdulikannya dan tidak segera meninggalkan aset-aset kepunyaan

saksi pelapor yang dikuasai atau ditempatinya, sehingga atas perbuatan

Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi pelapor Ersih Lukminta yang

ditaksir sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) atau setidaktidaknya

senilai uang yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima

ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167

Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi

tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Drs. ANDY ISWANTO SALIM terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dan berada

dalam rumah dengan melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 167 ayat 1 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua)

tahun, dikurangi selama dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa

tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2091/Margajaya Bekasi Selatan Ny. ERSIH

LUKMINTA ;

2 Sertifikat Hak Milik Nomor 5311/Jakasetia Bekasi Selatan a.n ERSIH

LUKMINTA ;

3 Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Jaka sampurna Bekasi Barat Ny ERSIH

LUKMINTA ;

4 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 530/Margajaya Bekasi Ny. ERSIH

LUKMINTA ;

5 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5634/Kayuringin Jaya Bekasi

Page 10: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selatan a.n ERSIH LUKMINTA ;

6 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5644/Kayuringin Jaya Bekasi

Selatan a.n ERSIH LUKMINTA;

7 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5702/Kayuring Jaya Bekasi

Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;

8 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 472 / Marga Jaya Bekasi Selatan

a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 568/Marga Jaya Bekasi Selatan a.n

Ny. ERSIH LUKMINTA;

10 Asli Tanda Terima pengiriman barang Via TIKI berupa surat somasi ke- 1

tertanggal 23 November 2011;

11 Asli Tanda Terima pengiriman barang Via TIKI berupa surat somasi ke- 1

tertanggal 29 November 2011;

12 Asli Tanda Terima pengiriman barang Via JNE berupa surat somasi

teguran terakhir tertanggal 2 Desember 2011 ;

13 Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU

MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM

Page 11: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertanggal 23 November 2011;

14 Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU

MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM

tertanggal 29 November 2011;

15 Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU

MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM

tertanggal 01 Desember 2011;

16 Asli Buku Tabungan Bank BCA atas nama ERSIH LUKMINTA dengan

Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

27/01/2009 ;

17 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

25/02/2009;

18 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

17/12/2009;

19 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

18/03/2010;

20 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

03/05/2010;

21 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

19/10/2010;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 714 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan

Page 12: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Asli Buku Tabungan Bank BNI a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0104029455 Cabang Bekasi;

23 Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi a.n ANDY

ISWANTO or ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening

1051177777 periode tanggal 01/09/2010 sampai dengan tanggal

31/12/2010;

24 Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi ANDY ISWANTO

or ERSIH dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tanggal

01/08/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010;

25 Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga KI Mlg a.n

ERSIH LUMINTA /ANDY ISWANTO SALIM dengan Nomor Rekening

4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal

31/03/2011 ;

26 Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Ruko Mas a.n ERSIH

LUKMINTA dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode

tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011 ;

Dikembalikan kepada saksi ERSIH LUKMINTA ;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1620 /Pid.B /2012 /

PN.BKS., tanggal 4 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Page 13: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. ANDY ISWANTO SALIM identitas

tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi

bukan merupakan suatu tindak pidana;

2 Melepaskan Terdakwa Drs. ANDY ISWANTO SALIM dari segala tuntutan

hukum (Onslaag van alle rechts vervolging);

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya;

4 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara

Bulak Kapal Bekasi;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2091 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan a.n

Ny. ERSIH LUKMINTA ;

2 Sertifikat Hak Milik Nomor 5311 Kelurahan Jakasetia Bekasi Selatan a.n

ERSIH LUKMINTA ;

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Kelurahan Jaka sampurna Bekasi Barat a.n

Ny ERSIH LUKMINTA ;

4 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 530/Margajaya Bekasi a.n Ny. ERSIH

Page 14: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

LUKMINTA ;

5 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5634/Kayuringin Jaya Bekasi Selatan

a.n ERSIH LUKMINTA ;

6 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5644/Kayuringin Jaya Bekasi Selatan

a.n ERSIH LUKMINTA;

7 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5702/Kayuring Jaya Bekasi Selatan a.n

Ny. ERSIH LUKMINTA ;

8 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 472 /Marga Jaya Bekasi Selatan a.n

Ny. ERSIH LUKMINTA ;

9 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 568/Marga Jaya Bekasi Selatan a.n Ny.

ERSIH LUKMINTA;

10 Asli Tanda Terima pengiriman barang Via TIKI berupa surat somasi ke- 1

tertanggal 23 November 2011;

11 Asli Tanda Terima pengiriman barang Via TIKI berupa surat somasi ke- 1

tertanggal 29 November 2011;

12 Asli Tanda Terima pengiriman barang Via JNE berupa surat somasi teguran

terakhir tertanggal 2 Desember 2011 ;

13 Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU

MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal

23 November 2011;

14 Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU

MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal

29 November 2011;

15 Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU

MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal

01 Desember 2011;

16 Asli Buku Tabungan Bank BCA atas nama ERSIH LUKMINTA dengan

Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

27/01/2009 ;

17 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Page 15: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 25/02/2009;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 714 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 17/12/2009;

19 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 18/03/2010;

20 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 03/05/2010;

21 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 19/10/2010;

22 Asli Buku Tabungan Bank BNI a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor

Rekening 0104029455 Cabang Bekasi;

23 Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi a.n ANDY ISWANTO

or ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tanggal

01/09/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010;

24 Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi ANDY ISWANTO or

ERSIH dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tanggal 01/08/2010

sampai dengan tanggal 31/12/2010;

Page 16: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

25 Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga KI Mlg a.n

ERSIH LUMINTA /ANDY ISWANTO SALIM dengan Nomormor Rekening

4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal

31/03/2011 ;

26 Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Ruko Mas a.n ERSIH

LUKMINTA dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode tanggal

01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06 / KASASI/

AKTA PID/ 2013/ PN.Bks., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut

Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28

Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Page 17: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP)

terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut tidak dapat dimintakan banding

maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan

dihadapan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Maret

2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15

Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bekasi pada tanggal 28 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/

Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak

sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal :

1 Dalam putusannya Judex Facti tidak menyebutkan aturan Pasal-Pasal

yang dijadikan dasar untuk memutus. Hal ini dilihat dalam

pertimbangan halaman 50 sebagai berikut :

“Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan sesuatu

perbuatan akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana maka

Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum”

Jika melihat pertimbangan tersebut maka Judex Facti tidak menujukan

aturan hukum yang tegas untuk digunakan sebagai dasar dalam memutus.

Judex Facti hanya merujuk pada ruang lingkup hukum perdata tetapi tidak

menunjuk pasal mana yang dijadikan dasar untuk membuat putusan. Hal ini

menunjukkan bahwa Judex Facti tidak mempunyai dasar hukum yang tegas

untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga Judex Facti

hanya mengambil aturan hukum perdata yang menguntungkan Terdakwa

dan secara sengaja mengesampingkan aturan lain yang sebenarnya

Page 18: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan batasan tanpa memberikan argumentasi yang kuat. Sehingga

jika merujuk pada Ketentuan Pasal 199 ayat 1 huruf b KUHAP bahwa

putusan lepas dari tuntutan hukum harus menyebutkan alasan dan pasal

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan maka putusan

berdasarkan Pasal 199 ayat (2) Junto Pasal 197 ayat (2) ini haruslah batal

demi hukum;

2 Judex Facti telah Mengesampingkan Hukum Pembuktian ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 714 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan yang berlebihan

hanya didasarkan keterangan dari Terdakwa dengan tidak melihat faktafakta

yang terungkap dari keterangan para saksi maupun Ahli dalam

persidangan, dimana secara umum yang kita ketahui bahwa undang-undang

tidak dapat menilai keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki

nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, hal ini dapat

dilihat dari pertimbangan putusan pada halaman 37 s/d 40 yaitu yang

dijadikan fakta hukum dalam isi putusan ini hanyalah fakta-fakta yang

didapat dari keterangan Terdakwa saja;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan halaman 45 yang

Page 19: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbunyi:

“menimbang bahwa, atas keterangan dan pendapat ahli tersebut hakim

berkesimpulan bahwa pendapat tersebut terlalu prematur oleh karena

pendapat ahli tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan

penuntut umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama

persidangan sehingga Mejelis Hakim berpendapat bahwa keterangan atau

pendapat ahli tersebut dikesampingkan”

Bahwa pertimbangan Hakim di atas adalah kesimpulan Majelis Hakim

sendiri yang dengan sengaja mengakibatkan fakta persidangan hanya untuk

membebaskan Terdakwa, sehingga proses persidangan untuk mencapai

kebenaran selengkap-lengkapnya tidak terpenuhi, dimana hal tersebut tidak

sesuai dengan bunyi Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP yang berbunyi :

“Surat Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara

ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

kesalahan Terdakwa”;

Bahwa dalam persidangan sudah didengarkan keterangan Ahli

SUHARNOKO, SH. MLI sebagai Dosen Hukum Perdata dari Universitas

Indonesia maupun DR. I. SRIYANTO, SH, MH sebagai staf pengajar

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dimana keterangan

ahli ini sudah menjadi fakta dipersidangan dengan menjelaskan terhadap

perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui oleh Negara dan

konsekuensinya anaknya menjadi anak yang diluar kawin, hartanya yang

diperoleh dari perkawinan menjadi harta pribadi dan tidak dapat diajukan

gugatan perkawinannya tidak diakui oleh Negara, untuk kepemilikan harta

yang diperoleh dari perkawinan yang tidak tercatat maka bukti

kepemilikannya adalah masing-masing;

12

Disclaimer

Page 20: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan mengenai uraian

unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain pada halaman 48, yang berbunyi :

“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas untuk dapat

terpenuhinya unsur memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya

milik orang lain masih harus memerlukan kejelasan tentang status hukum

dalam hubungan keperdataan antara Terdakwa dan saksi ERSIH

LUKMITA atas barang sesuatu dimaksud sehingga Majelis Hakim

berpendapat bahwa hal tersebut merupakan lingkup keperdataan yang

merupakan kewenangan Hakim Perdata”;

Adalah tidak mempunyai landasan yang kuat, sebab dalam persidangan

Ahli SUHARNOKO, SH. MLI sebagai Dosen Hukum Perdata dari

Universitas Indonesia sudah sangat jelas memberikan pendapatnya yaitu

kalau benda bergerak barang siapa yang menguasai maka dianggap sebagai

yang mempunyai sampai dibuktikan bahwa bukan dia yang mempunyai

tetapi kalau benda tetap atau tidak bergerak maka belum tentu yang

menguasai itu adalah pemiliknya seperti contoh sertifikat, dimana yang

menguasainya adalah yang daftar di Kantor Pertanahan kemudian sampai

diterbitkannya sertifikat, landasan hukumnya adalah dalam Pasal 19 ayat 2

Page 21: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Pokok-pokok Agraria

manyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat bagi

kepemilikan hak atas tanah, kemudian Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat

merupakan tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis pemegang

haknya serta Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang

Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa sertifikat yang diterbitkan secara

sah atas nama seseorang atau badan hukum, dalam jangka waktu lima tahun

setelah diterbitkannya sertifikat berlaku sebagai alat bukti yang mutlak.

Sehingga disini terhadap 9 (sembilan) sertifikat yang menjadi barang dalam

unsur pasal tersebut adalah jelas milik saksi ERSIH LUKMINTA;

Bahwa adalah fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak dijadikan

pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yaitu tanpa

sepengetahuan dan seizin saksi ERSIH LUKMINTA 9 (sembilan) Sertifikat

itu oleh Terdakwa dibawa dan dipindahkan ke tempat lain yaitu ke Safe

Deposit Box Bank ANZ di Jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat dengan seolaholah

barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, hal demikian diakui

dan dibenarkan Terdakwa sendiri;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 714 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Page 22: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian unsur memaksa masuk

ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain

dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan

atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,

pada halaman 49, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa apakah keberadaan Terdakwa dirumahnya yang

terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Jaka Permai Kota Bekasi yang

tertulis atas nama ERSIH LUKMINTA berakibat adanya hak seseorang

yang dilanggar dan mengakibatkan kerugian, maka Majelis berpendapat hal

tersebut memerlukan kejelasan status hukum dalam hubungan keperdataan

antara Terdakwa dan saksi ERSIH LUKMINTA serta akibat hukumnya

yang merupakan wewenang/lingkup keperdataan”;

Adalah tidak tepat, sebab dari fakta dipersidangan terungkap bahwa rumah

yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 57 Perumahan Jaka Permai

Kota Bekasi adalah milik saksi ERSIH LUKMINTA dengan bukti

kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Jakasampurna atas nama

ERSIH LUKMINTA, selanjutnya saksi ERSIH LUKMINTA baik secara

lisan maupun tertulis maupun melalui kuasa hukumnya berkali-kali

meminta Terdakwa untuk meninggalkan rumah tersebut namun Terdakwa

tidak segera pergi kemudian saksi ERSIH LUKMINTA melalui Kuasa

Hukumnya pada Kantor Hukum “Trust Law Office” telah mengirimkan

Surat Somasi/Teguran I (pertama) kepada Terdakwa tertanggal 6 April

2011 dan Somasi II (kedua) tertanggal 4 Mei 2011 menyangkut permintaan

penyerahan surat-surat sertifikat dan aset berupa rumah dan ruko termasuk

di dalamnya bangunan rumah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor

57 Kota Bekasi, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tidak

segera meninggalkan aset-aset kepunyaan saksi ERSIH LUKMINTA yang

dikuasai atau ditempatinya, sehingga atas perbuatan Terdakwa

menimbulkan kerugian bagi saksi ERSIH LUKMINTA;

Page 23: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apalagi kalau dikaitkan dengan adanya Putusan dari Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yang baru ini tanggal 15 Maret 2013 Nomor 302/PDT.G/

PLW/2012/PN.JKT.PST yang membatalkan Putusan Verstek Nomor 302/

Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., dimana secara tegas disini menyatakan tidak

terdapat perkawinan antara Terdakwa dengan saksi ERSIH LUKMINTA,

sehingga jelas konsekuensinya terhadap harta bendanya adalah milik

masing-masing pihak;

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jika Judex Facti secara seksama dan disertai kearifan atas fakta dan

keadaan beserta alat bukti dipersidangan serta peraturan perundangundangan

yang berlaku Judex Facti tidak seharusnya menyatakan bahwa

perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum

pidana/tindak pidana melainkan merupakan perbuatan Perdata, jadi

kesalahan yang Terdakwa lakukan bukanlah termasuk dalam ruang lingkup

hukum pidana melainkan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Oleh

karena putusan Judex Facti yang didasarkan atas pertimbangan pembuktian

yang subjektif imajinatif (imaginer) dari Judex Facti sendiri, maka sudah

semestinya putusan tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian Judex

Page 24: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Facti tidak menjalankan ketentuan Pasal 184 (1) Junto Pasal 185 Junto

Pasal 186 Junto Pasal 197 (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah

salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

• Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan

dengan benar hal-hal yang relevan secara Yuridis, yakni perbuatan

Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ersih Lukminta

membawa dan memindahkan sertifikat milik Saksi Ersih Lukminta. Sehingga

perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur

Pasal 372 KUHP dan Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti, akan tetapi

pada diri Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus

sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat

menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana

setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dipidana, patut diper-timbangkan hal–

hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal–Hal Yang Memberatkan :

• Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ERSIH LUKMINTA;

Hal–Hal Yang Meringankan :

• Terdakwa masih diharapkan untuk bisa mengubah perbuatan yang

sudah dilakukannya;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 714 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Page 25: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

1620 /Pid.B /2012 /PN.BKS., tanggal 4 Maret 2013 sudah tidak dapat dipertahankan

lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri

perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum

dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara

pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada

Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Pasal 167 Ayat (1) KUHP, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1620 /Pid.B /2012 /

PN.BKS., tanggal 4 Maret 2013;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1 Menyatakan Terdakwa Drs. Andy Iswanto Salim tersebut telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana ”Penggelapan dan Berada dalam Rumah Dengan Melawan

Page 26: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2091/Margajaya Bekasi Selatan Ny.

ERSIH LUKMINTA ;

2 Sertifikat Hak Milik Nomor 5311/Jakasetia Bekasi Selatan a.n ERSIH

LUKMINTA ;

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Jaka sampurna Bekasi Barat Ny

ERSIH LUKMINTA ;

4 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 530/Margajaya Bekasi Ny.

ERSIH LUKMINTA ;

5 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5634/Kayuringin Jaya Bekasi

Selatan a.n ERSIH LUKMINTA ;

Page 27: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5644/Kayuringin Jaya Bekasi

Selatan a.n ERSIH LUKMINTA;

7 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5702/Kayuring Jaya Bekasi

Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;

8 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 472 / Marga Jaya Bekasi

Selatan a.n Ny. ERSIH LUKMINTA ;

9 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 568/Marga Jaya Bekasi Selatan

a.n Ny. ERSIH LUKMINTA;

10 Asli Tanda Terima pengiriman barang Via TIKI berupa surat somasi

ke- 1 tertanggal 23 November 2011;

11 Asli Tanda Terima pengiriman barang Via TIKI berupa surat somasi

ke- 1 tertanggal 29 November 2011;

12 Asli Tanda Terima pengiriman barang Via JNE berupa surat somasi

teguran terakhir tertanggal 2 Desember 2011 ;

13 Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU

MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM

tertanggal 23 November 2011;

14 Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU

MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM

tertanggal 29 November 2011;

15 Asli surat somasi/teguran dari kantor Advokat BENTAYA, RIBERU

MAULANA CAHYONO kepada Sdr. ANDY ISWANTO SALIM

tertanggal 01 Desember 2011;

16 Asli Buku Tabungan Bank BCA atas nama ERSIH LUKMINTA

dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani

tanggal 27/01/2009 ;

17 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan

Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

25/02/2009;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 714 K/Pid/2013

Page 28: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan

Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

17/12/2009;

19 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan

Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

18/03/2010;

20 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan

Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

03/05/2010;

21 Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan

Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal

19/10/2010;

22 Asli Buku Tabungan Bank BNI a.n ERSIH LUKMINTA dengan

Nomor Rekening 0104029455 Cabang Bekasi;

23 Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi a.n ANDY

ISWANTO or ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening

1051177777 periode tanggal 01/09/2010 sampai dengan tanggal

31/12/2010;

Page 29: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

24 Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi ANDY

ISWANTO or ERSIH dengan Nomor Rekening 1051177777 periode

tanggal 01/08/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010;

25 Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga KI Mlg

a.n ERSIH LUMINTA /ANDY ISWANTO SALIM dengan Nomor

Rekening 4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampai

dengan tanggal 31/03/2011 ;

26 Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Ruko Mas a.n ERSIH

LUKMINTA dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode

tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011 ;

Dikembalikan kepada saksi ERSIH LUKMINTA ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua

tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Page 30: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum., dan

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono,

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa /

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota : Ketua Majelis :

ttd./ ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum., Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 714 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Page 31: Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20