LUKMAN TRIATMOKO

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK

PERTAMBAHAN NIAI ( PPN) ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA PASAR MINGGU)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekoomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Lukman Triatmoko

NIM: 106082002629

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2013

l a,/I


PERTAMBAHAN NIAI ( PPN) ATAS KBGIATAN MEMBANGIIN SENDIRI

(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA PASAR MINGGU)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekoomi dan BisnisUntuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Lukman TriatmokoNIM: 106082002629

Di Bawah Bimbinsan

Pembimbine 1 Pembimbine 2

l5 200501 2 002Yessi Fitri, SE, Ak. M,$i

NIP. 19760924 2006A4 2 002

JTJRUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2013

l - '

dII

LEMBAR PENGESAIIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Senin, 30 Mei 2011 telah dilalarkan Ujian Komprehensif atas mahasiswa:

1. Nama : Lukman Triatmoko

2. NIM :106082002629

3. Jurusan : Akuntansi

4. Judul Skripsi : Faktor-faktory:mg mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (Studi Kasus Pada KPP

Pratama Pasar Minggu)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses komprehensif, maka dipufuskan bahwa mahasiswa tersebut

diatas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sa{ana Ekonomi pada Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 30 Mei 2011

\:*--

l. Prof. DR. AbdulHamid" MSNrP. 19570617 198503 I 002

(

2. YessiFini, SE., Ak, M.SiNIP. 1 9760924 2A0604 2 002 Sekretaris

Ketua

w3. ErikaAmelia, SE., M,Si

NIP. 19771109 200912 2 001 PengujiAhli

i-

LEMBAR PENGESAHAII UJIAII SKRIPSI

Hari ini Rabu 23 Oktober 2013 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:


2. NIM :106082002629

3. Jurusan : Akuntansi

4. Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Membangun

Sendiri

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses Ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa

tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

J akarta, 23 Oktober 20 I 3

L Prof, Dr. Abdul Hamid. MSNIP. 19570617 198503 1 002

2. Hepi Prayudiawan. SE. AK. MMNIP. 19720516 200901 I 006

3. Dr. Rini. AK" CANrP. 197603rs 200501 2 002

4. Yessi Fitri. SE. Ak. M.SiNIP. 19760924 200604 2 002

5. Fitri Damayanti. SE. M.SiNIP. 19810731 200604 2 003

Tl

Yang bertanda tangan di

Nama

No. Induk Mahasiswa

Fakultas

Jurusan

LEMBAR PERNYATAAN

KEASLIAN KARYA ILMIAH

bawah ini,

Lukman Triatmoko

r06082002629

Ekonomi dan Bisnis

Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

l. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan

mempertan ggun gj awabkan

2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau

tanpa ijin pemilik karya

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah

melalui pembuktian yang dapat dipertanggung-jawabkan, ternyata saya memang

ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan di atas, maka saya siap untuk

mengenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya ini dengan sesungguhnya.

Ciputat, September 20 13

Yang Menyatakan,

(Lukman Triatmoko)NrM. 106082002629

vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI


2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Januari 1987

3. Alamat : Jl. Swadaya Rempoa No. 40

Rt 006 Rw 012, Rempoa-Ciputat Timur

Tangerang Selatan-Banten 15412

4. Telepon : 085693316288 / 085777753134

5. Email : [email protected]

II. PENDIDIKAN

1. TK Puspa Indah Rempoa Tangerang Selatan Tahun 1992-1993

2. SDN Bintaro 08 Pagi Jakarta Selatan Tahun 1993-1999

3. SMP YPUI Kebayoran Lama Jakarta Selatan 1999-2002

4. SMA Negeri 29 Kebayoran Lama Jakarta Selatan 2002-2005

5. Pondok Pesantren Nurul Aini Cilandak Jakarta Selatan 2005-2006

6. S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006-2013

mailto:[email protected]

vii

III. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah : Ruswan Adi Kusumo

2. Tempat & Tgl.Lahir : Purbalingga, 6 Januari 1955




4. Pekerjaan : Pensiunan PT. Pos Indonesia

5. Ibu : Riwen Sanwitana

6. Tempat & Tgl Lahir : Banyumas, 12 Februari 1956




8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

9. Anak Ke dari : 3 dari 3 bersaudara

viii

FACTORS AFFECTING THE VALUE ADDED

TAX OF BUILDING BY SELF EFFORTS

(Case Study on KPP PRATAMA PASAR MINGGU)

By: Lukman Triatmoko

ABSTRACT

This study examines the factors that affect the acceptance of Value Added

Tax of Building By Self Efforts. The purpose of this study was to determine the

factors that influence the acceptance of Value Added Tax of Building By Self

Efforts . Subjects in this study is KPP Pratama Pasar Minggu.

Data collection was conducted from July 2013 to August 2013. Method of

data collection was done by direct interview with the Tax Office through KPP

Pratama Pasar Minggu Primary Account Representative.

Based on the research result, it can be concluded that public awareness

can affect the acceptance of Value Added Tax of Building By Self Efforts. and the

collection of Value Added Tax of Building by Self Effots the Fiscal has very

important roles, such as, conducting socialization, assisting tax payers in

calculating the amount Value Added Tax of Building by Self Efforts, warning the

tax payers who have not conducted their obligation, conducting cooperation with

other institutions in optimizing the reception of Value Added Tax by Self Efforts.

Keywords: Factors that influence the acceptance of Value Added Tax by Self

Efforts, socialization of Value Added Tax by Self Efforts Event to taxpayers.

ix


PERTAMABAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

(Studi Kasus pada KPP Pratama Pasar Minggu)

Oleh: Lukman Triatmoko

ABSTRAK

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Subjek dalam

penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu.

Pengumpulan data dilakukan dari bulan Juli 2013 sampai dengan Agustus

2013. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara langsung ke

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu melalui bagian Account

Representative.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran

masyarakat tentang Pajak Pertmabahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri, dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri fiskus memiliki peranan yang sangat penting seperti

melakukan sosialisasi, membantu wajib pajak dalam menghitung besarnya Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, memberi teguran pada

wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, mengadakan kerjasama

dengan instansi lain dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Kata kunci: Faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas

Kegiatan Membangun Sendiri, sosialisasi tentang Pajak Pertambahan Nilai atas

Kegiatan Membangun Sendiri kepada wajib pajak.

x

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Syukur Alhamdulillahirobbil a’lamiin senantiasa peneliti panjatkan

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-NYA berupa agama islam

yang hak ini, dan juga yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat-NYA

yang sangat banyak, sangat banyaknya nikmat-NYA sampai tidak bisa dihitung,

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, dengan judul: “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Penerimaan Pajak Pertmabahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri”

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Pasar Minggu). Shalawat serta salam semoga

tetap atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan

pembelajaran besar tentang kehidupan dan perkembangan Islam.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari

bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan do’a, saran dan kritik

membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dalam

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan

terima kasih dan rasa syukur kepada:

1. Allah SWT. Atas hidayah, petunjuk, karunia, kekuatan dan nikmat-NYA

yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin-NYA,

Laa Haula Wala Quwwata Illa Billah.

2. Ayahanda tercinta Ruswan Adikusumo dan Ibunda Riwen, yang telah

memberikan kasih saying, nasehat agama, doa, dan juga dukungan moril

maupun materiil yang tak terhingga dan juga tanpa mengenal lelah.

3. Kakak-kakakku tercinta Sri Purwanti Mei Dhani (Antie) dan Dwi Safitri

Yuniati (Fitri), terima kasih atas tamparan, semangat, doa, bantuan,

inspirasi, perhatian dan kasih saying yang telah diberikan.

xi

4. Keluarga besar Ruswan Adikusumo dan Sanwitana yang telah

memberikan dukungan dan perhatiannya.

5. Almarhum H.Sumiarso Mugalih dan H.Janna yang sudah memberikan

dukungan secara penuh untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Prof. DR. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Ibu DR. Rini, AK., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis UIN Syarif HIdayatullah Jakarta, dan dosen Pembimbing

Skripsi I yang telah berkenan meluangkan waktunya yang sangat berharga

untuk membaca, memberikan pengarahan, dan membimbing dengan sabar

kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

8. Bapak Hepi Prayudiawan, SE,MM,Ak selaku Sekretaris Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah berkenan memanggil kembali penulis dan memberi semangat

untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang

telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar,

pembimbing yang memberikan nasehat tentang orang tua sehingga penulis

mendapat semangat baru untuk meraih masa depan yang ada di depan

mata.

10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.

11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya

bagian akademik yang telah membantu dalam kegiatan administrasi

penulis.

12. Sahabat-sahabat yang selalu baik hati dan selalu memberi pencerahan

hidup Ustadz H.Andre, ustadz Zainul, H.Andi Faisal Anas, Andi Ola

Faisal, H.Yamin, Yulia Shandrina, H.Firmansyah, Novi, Lia Dhiaz yang

sudah banyak memberikan motivasi untuk maju di masa depan.

13. Sahabat-sahabat pramuka yang selalu menghibur Kak Chandra Fauzon,

Kak Uki, Kak Teguh, Kak Mantri, Kak Wawan, Kak Yana, Kak Uswatun,

xii

Kak Alif dan keluarga besar Gudep 06.009-06.010 Pangeran Jayakarta

yang selalu membuat penulis bersemangat.

14. Kerabat kerja PT. Superindo Bakti Persada khususnya divisi Kontraktor,

Bpk Soeroso, Bpk Aryo Aji Baskoro, Ibu Juwita, Bpk Diko Setyogi, Bpk

Edi Junaedi, Bpk Teguh, Bunda Anis, Mas Dimas, Mardani yang selalu

mensupport dukungan baik moril maupun materiil.

15. Bpk Huda selaku Account Representative KPP Pratama Pasar Minggu

yang sudah meluangkan waktu untuk wawancara.

16. Sahabat-sahabat UIN Akuntansi C dan konsentrasi pajak angkatan 2006,

terima kasih persahabatan yang terjalin selama ini.

17. Rental Mas Budi yang setia membantu mengedit skripsi ini, sehingga

skripsi ini selesai pada waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belumlah mencapai

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki

oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan

masukan membangun bahkan kritik dari berbagai pihak. Akhirnya penulis

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia

pendidikan khususnya bidang penelitian di Indonesia. Wassalamu’alaikum

Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, September 2013

(Lukman Triatmoko)

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN KOMPREHENSIF ......................................... iii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .................... v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .................................................................... vi

ABSTRACT ................................................................................................ viii

ABSTRAK .................................................................................................. ix

KATA PENGANTAR ................................................................................ x

DAFTAR ISI ............................................................................................... xiii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Perumusan Masalah ........................................................................ 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 10

A. Tinjauan Literatur............................................................................ 10

B. Penelitian Sebelumnya .................................................................... 29

C. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................... 33

A. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................... 33

B. Teknik Penentuan Sampel ............................................................... 33

C. Teknik Pengmpulan Data ................................................................ 34

xiv

BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN ........................................ 38

A. Sekitar Gambaran Umum Objek Penelitian .................................... 38

B. Hasil Penelitian ............................................................................... 42

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 49

A. Kesimpulan .................................................................................... 49

B. Implikasi ......................................................................................... 52

C. Keterbatasan ................................................................................... 53

D. Saran ............................................................................................... 53

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 54

xv

DAFTAR TABEL

No. Keterangan Halaman

2.1 Tabel Penelitian Sebelumnya ............................................................... 30

2.2 Kerangka Pemikiran ............................................................................. 32

3.1 Logical Frame Approach ..................................................................... 36

4.1 Hasil Riset KPP Pasar Minggu Tahun 2010 ........................................ 38



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap

masyarakat. Setiap sila dalam Pancasila merupakan pedoman dasar dalam nilai-

nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar setiap perumusan

undang-undang dan peraturan-peraturan dalam pembangunan nasional. Pancasila

juga merupakan landasan negara dalam menghadapi masalah dan pedoman utama

dalam mengambil keputusan. Selain Pancasila juga diperlukan suatu hukum dasar

tertulis, dan dibuatlah Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya terdapat

tujuan pembangunan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan nasional akan sangat dipengaruhi sektor keuangan yang dari tahun

ke tahun menjadi isu utama dalam mewujudkan keadilan sosial. Kondisi keuangan

suatu negara dapat menjadi indikator keberhasilan negara tersebut dalam

melaksanakan pembangunan nasional. Maka dari itu, pemerintah menggali

penerimaan negara demi kelangsungan kesejahteraan umum, khususnya di

bidang perpajakan. Sumber penerimaan dari pajak telah dibuktikan sepanjang

1

2

sejarah sebagai pilar utama pembangunan nasional. Oleh karena itu negara

menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan

dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat

dalam membiayai pembangunan.

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan

pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam

negeri dan luar negeri, namun demikian sumber dari dalam negeri lebih

diutamakan dari pada luar negeri, dalam peningkatan dana dalam negeri, pajak

merupakan alternatif yang sangat potensial. Masalah perpajakan bukan hanya

masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi

masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui

masalah perpajakan di Indonesia.

Penerimaan dari sektor pajak ternyata dapat mengurangi ketergantungan

terhadap finansial eksternal, oleh karena itu negara menetapkan pajak sebagai

penerimaan terbesar di dalam negeri, dan terus meningkatkan pendapatan negara

dari sektor pajak ini. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, sejak akhir

tahun 1983 pemerintah telah menempuh lankah-langkah strategis dengan

melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Kemudian sejalan dengan

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 yang mengamanatkan bahwa

sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus

disempurnakan dan disederhanakan dan tetap memperhatikan asas keadilan,

pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat agar tetap menyesuaikan

3

perkembangan perekonomian, ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi

khususnya menghadapi era globalisasi, maka pada akhir tahun 1994 telah

dilakukan reformasi perpajakan kedua, yaitu dengan mengubah serta

menyempurnakan reformasi perpajakan pertama. Dengan dilakukannya perubahan

sistem perpajakan tersebut yang kemudian diikuti dengan reorganisasi/penertiban

dan penyempurnaan administrasi, peningkatan sumber daya manusia, serta usaha-

usaha ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan pajak, maka penerimaan

negara dari sektor pajak terus meningkat dengan pesat.

Kembali kepada tujuan pembangunan nasional yaitu untuk melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang sangat heterogen.

Ada dari golongan ekonomi menengah keatas dan ada golongan ekonomi kelas

menengah kebawah bahkan banyak dari masyarakat yang masuk kedalam

golongan ekonomi dibawah rata-rata bahkan berada dalam garis kemiskinan.

Kebutuhan masyarakat Indonesia sangatlah banyak, mulai dari kebutuhan

sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang adalah kebutuhan masyarakat,

dimana masyarakat memerlukan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dirinya

yaitu berupa pakaian layak pakai. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan

masyarakat, dimana masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan

asupan gizi dari makanan yang layak untuk bertahan hidup. Makanan yang

4

memenuhi syarat empat sehat lima sempurna. Dan terakhir adalah kebutuhan

papan, kebutuhan papan adalah kebutuhan dimana masyarakat memerlukan

tempat tinggal untuk tempat tinggal keluarga, dan untuk tempat berlindung dari

panas dan hujan.

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah sangat sulitnya

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai masyarakat Indonesia.

Banyak masyarakat yang berpakaian kurang sesuai dengan norma, banyak

masyarakat yang kelaparan, bahkan terkena busung lapar, dan banyak masyarakat

yang tidak mempunyai tempat tinggal.

Dalam hal ini, penulis lebih menekankan kepada kebutuhan masyarakat

yang menyangkut kebutuhan papannya. Fenomena yang terjadi adalah banyak

masyarakat yang dengan kemampuan terbatas yang ingin mempunyai tempat

sendiri. Mereka yang mempunyai rencana membangun tempat tinggal sendiri

harus mengikuti dengan adanya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap

kegiatan membangun tempat tinggal. Mereka berfikir, bahwa untuk melakukan

pembuatan/pembangunan tempat tinggal akan dikenakan pajak. Dan pajak yang

ada dibenak masyarakat adalah menyerahkan uang dalam jumlah besar ke

pemerintah, sedangkan penghasilan masyarakat pada umumnya terbatas, dan

kebutuhan untuk kehidupan sehari-harinya juga sangatlah banyak. Untuk

mengatasi hal tersebut, masyarakat dengan penghasilan yang terbatas tersebut

menggunakan jasa kuli bangunan, atau tukang kayu yang notabenenya bukanlah

Pengusaha Kena Pajak (PKP), mereka melakukan hal tersebut dengan alasan agar

tidak terkena pajak, atau hanya membayar pajak dalam jumlah yang tidak besar

5

atau dengan kata lain menghindari pengenaan pajak terhadap bangunan yang

mereka bangun. Mereka membeli bahan bangunan di matrial atau toko bangunan

sudah terkena PPN, ditambah lagi mereka dikenakan PPN atas kegiatan

membangun sendiri. Upaya yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan

tukang bangunan/tukang kayu yang bukan PKP tidak lain adalah untuk penekanan

biaya semaksimal mungkin. Karena yang mereka fikirkan adalah selain

mempunyai tempat tinggal yang layak, mereka juga harus memenuhi kebutuhan

hidup untuk keluarganya.

Berbeda dengan fenomena disisi lain, yang terjadi pada golongan

masyarakat ekonomi menengah keatas, mereka membangun tempat tinggal

dengan menggunakan jasa kontaktor/developer yang sudah ditetapkan menjadi

Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena mereka mempunyai dana yang cukup untuk

membiayai pembangunan tempat tinggalnya, dan untuk membayar pajak kepada

pemerintah.

Selain fenomena yang terjadi pada golongan ekonomi menengah keatas

yang menggunakan jasa kontraktor/developer dalam pengerjaan pembangunan

tempat tinggal mereka, ternyata banyak dari golongan ekonomi menengah keatas

yang dengan adanya Pasal 16C UU PPN, mereka lebih suka/tertarik untuk

pengerjaan pembangunan tempat tinggal mereka dengan menggunakan jasa kuli

bangunan/tukang kayu, karena mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan

kuli bangunan/tukang kayu yang notabenenya bukan PKP, mereka akan

membayar pajak yang akan lebih kecil daripada mereka menggunakan jasa

kontraktor dan developer.

6

Dilihat dari fenomena yang terjadi, ternyata masyarakat Indonesia pada

umumnya dalam pengadaan pembangunan tempat tinggal, mereka lebih senang

menggunakan jasa kuli bangunan/tukang kayu, mereka umumnya penghindaran

pengenaan pajak yang lebih besar.

Menurut Moses (2012), yaitu pegawai Direktorat Jendral Pajak, bahwa

seiring perkembangan jaman saat ini PPN atas kegiatan membangun sendiri tidak

hanya dituntut sebagai kipper cadangan. Seiring dengan perkembangan ekonomi,

perkembangan kelas menengah di negeri ini, booming sektor property yang

merambah sampai ke daerah-daerah serta target penerimaan pajak yang semakin

tinggi dari tahun ke tahun membuat PPN atas kegiatan membangun sendiri

mendapat perhatian lebih, PPN atas kegiatan membangun sendiri menjadi salah

satu komponen ekstra effort penerimaan pajak. Namun semua tuntutan dan

perubahan maupun penyempurnaan-penyempurnaan peraturan tentang PPN atas

kegiatan membangun sendiri sampai saat ini belum mampu menjadikan PPN atas

kegiatan sendiri sebagai anak kandung dari Undang-undang PPN, PPN atas

kegiatan membangun sendiri tetap sebagai raksasa tidur. Hal ini bisa diliha dari

persentase penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri terhadap total

penerimaan pajak KPP, peranan PPN atas kegiatan sendiri kebanyakan tidak lebih

dari 1 % total penerimaan. Padahal bila dibandingkan dengan potensi yang ada

sebetulnya PPN atas kegiatan sendiri bukan hanya data pecahan dari sebuah

statistik penerimaan pajak.

7

Menurut Huda (2013), salah satu account representative KPP Pratama

Pasar Minggu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun

Sendiri belum maksimal dikarenakan pembangunan yang dilakukan oleh

masyarakat pada umumnya tidak disertai dengan kesadaran masyarakat tentang

peraturan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Hal ini

disebabkan juga karena masyarakat tidak mengerti secara penuh tentang peraturan

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang kurang

disosialisasikan. Selain itu, kejelian fiskus yang belum maksimal terhadap

kegiatan pembangunan di wilayah kerja KPP Pratama Pasar Minggu juga menjadi

penyebabnya. Fiskus masih sangat kurang dalam hal pengawasan terhadap

kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh wajib pajak dilingkungan kerja

KPP Pratama Pasar Minggu.

Dari uraian tersebut diatas, penulis menyadari bahwa pentingnya

pemahaman tentang pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul:“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri .”

B. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah tentang penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang terjadi pada Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Pasar Minggu adalah sebagai berikut:

8

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Pasar Minggu ?

2. Kendala-kendala apakah yang menghambat penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Pasar Minggu ?

3. Upaya apakah yang dilakukan memaksimalkan penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Pasar

Minggu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian

sebagai berikut:

a. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan guna

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atas Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

b. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Pasar Minggu dalam memaksimalkan penerimaan

pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun

sendiri.

c. Mengetahui jalan keluar dari minimnya penerimaan PPN atas kegiatan

membangun sendiri di KPP Pratama Pasar Minggu.

9

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan, diantaranya:

a. Bagi perkembangan literatur perpajakan.

b. Bagi DJP dan KPP pada umunya, memberikan masukan berupa tindakan-

tindakan yang harus dilakukan selanjutnya yang berhubungan dengan

peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan

membangun sendiri.

c. Bagi pihak-pihak yang terkait, sebagai referensi bahwa perlu adanya

kerjasama antar instansi untuk tujuan bersama memajukan negara lewat

pajak.

d. Bagi penulis, merupakan tambahan pengetahuan mengenai segala

aktifitas Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama khususnya yang berkaitan

dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun

Sendiri.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Literatur

1. Pemahaman Tentang Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat

(wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan

tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan

tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan

norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa

kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Adapun berbagai definisi mengenai pajak yang dikemukakan oleh

beberapa pakar perpajakan:

1) Menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan.

10

http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sosial

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang

11

2) Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi

tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak

adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public

investment.

3) Dan menurut Smeets, Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang

melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi,

yang dapat ditujukan dalam hal yang individual maksudnya adalah

membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-

unsur antara lain:

a) Iuran dari rakyat kepada negara.

b) Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa

uang (bukan barang).

c) Berdasarkan undang-undang.

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang

serta aturan pelaksanaannya.

http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kas_Negara&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_saving&action=edit&redlink=1



http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_investment&action=edit&redlink=1



12

2. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1) Fungsi menerima (Budgeter)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran

pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya

memasukkan uang semaksimal mungkin untuk kas negara.

2) Fungsi mengatur (Regulator)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan kepada barang - barang mewah

untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c . Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan dan dikelompokan menurut golongan, sifat dan

lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongan

a) Pajak Langsung yaitu pajak yang dikenakan secara periodik atau

berulang-ulang yang mempunyai kohir dan

pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: PPh

13

b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak daftar dan jumlahnya dapat

dilimpahkan kepada orang lain yang dikeluarkan secara insidentil

yaitu pada saat dipenuhinya Tabestand (keadaan , perbuatan

dan peristiwa) yang ditentukan dalam Undang-undang Pajak,

tidak punya daftar dan jumlahnya dapat dilimpahkan kepada orang

lain.

Contoh: Bea Materai , PPN , BPHTB dan sebagainya.

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak.

Contoh: PPh

b) Pajak Obyektif yaitu Pajak yang berpangkal pada obyeknya

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: PPN Ppn BM , PBB dan sebagainya.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat

digunakan untuk membiayai Rumah tangga Negara. Contoh: PPh,

PPn, PBB, Bea Materai , BPHTB dan lain sebagainya.

b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut pemerintah

Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

pemerintah daerah, terdiri dari:

14

1. Pajak Pemerintah Propinsi. Contoh: Pajak Kendaraan bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaran bermotor.

2. Pajak Kabupaten / Kota. Contoh: pajak hotel dan restoran,

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan

sebagainya.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak yang dilakukan pemerintah (fiskus) kepada wajib

pajak menggunakan 3 (tiga) sistem yaitu:

1) Official Assesment System.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang

terutang dari wajib pajak .

Ciri-cirinya adalah:

a) Wewenang untuk menentukan pajak yang terutang ada pada fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif.

c) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan

Pajak (SKP) oleh fiskus.

15

2) Self Assessment system.


wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

terutang.

Ciri-cirinya adalah:

a) Wewenang untuk menentukan pajak terhutang ada pada wajib

pajak sendiri .

b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak campur tangan dan hanya mengawasi.

3) With Holding System.


wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah: Wewenang menentukan pajak ada pada pihak

ketiga.

e. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas

setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari

produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added

Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak

tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak

http://id.wikipedia.org/wiki/Produsen

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris

16

(pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain,

penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak

yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada

pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena

Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor

oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak

keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya,

sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli,

memperoleh, atau membuat produknya.

1) Karakteristik

a) Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan

penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan

pajak adalah subjek yang berbeda.

b) Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai

produksi dan distribusi.

c) Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek

pajak.

d) Menghindari pengenaan pajak berganda.

e) Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect

subtraction), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak

masukan dan pajak keluaran.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengusaha_Kena_Pajak



http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi

http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi

17

2) Syarat Suatu Penyerahan BKP atau JKP Dapat Dikenakan Pajak

Dalam memori penjelasan Pasal 4 huruf a dan huruf c telah

ditegaskan bahwa suatu penyerahan BKP atau JKP dapat dikenakan

PPN sepanjang memenuhi tiga syarat yang bersifat kumulatif:

a) barang atau jasa yang diserahkan adalah BKP atau JKP

b) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean

c) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP

yang bersangkutan

3) Perkecualian

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena

pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan

dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN.

4) Barang tidak kena PPN

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang

menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang

tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak

berdasarkan Undang-Undang PPN.

18

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-

undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikeakan PPN

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-

kelompok barang sebagai berikut:

a). Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung

dari sumbernya, meliputi:

i. Minyak mentah.

ii. Gas bumi.

iii. Panas bumi.

iv. Pasir dan kerikil.

v. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara.

vi. Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih

perak, dan bijih bauksit.

b). Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,

meliputi:

i. Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras

ketan hitam, atau beras ketan putih dalam bentuk:

i) Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih.

ii) Gilingan.

iii) Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan

maupun tidak.

iv) Beras pecah.

http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_mentah

http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_bumi

http://id.wikipedia.org/wiki/Panas_bumi

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasir

http://id.wikipedia.org/wiki/Kerikil

http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Briket&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Timah

http://id.wikipedia.org/wiki/Besi

http://id.wikipedia.org/wiki/Emas

http://id.wikipedia.org/wiki/Tembaga

http://id.wikipedia.org/wiki/Nikel

http://id.wikipedia.org/wiki/Perak

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bauksit&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Beras

http://id.wikipedia.org/wiki/Gabah

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Beras_merah&action=edit&redlink=1

19

v) Menir (groats) beras.

ii Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning

kemerahan, atau berondong jagung, dalam bentuk:

i) Jagung yang telah dikupas maupun belum.

ii) Jagung tongkol dan biji jagung atau jagung pipilan.

iii) Menir (groats) atau beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk

butiran.

iii Sagu, dalam bentuk:

i) Empulur sagu.

ii) Tepung, tepung kasar, dan bubuk sagu.

iv. Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai

kuning, atau kedelai hitam, pecah maupun utuh.

v. Garam, baik yang beriodium maupun tidak beriodium, termasuk:

i) Garam meja.

ii) Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 kilogram atau lebih,

dengan kadar NaCl 94,7%.

vi. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi di tempat maupun tidak; tidak termasuk makanan dan

minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga.

vii. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

http://id.wikipedia.org/wiki/Jagung

http://id.wikipedia.org/wiki/Berondong_jagung

http://id.wikipedia.org/wiki/Sagu

http://id.wikipedia.org/wiki/Empulur

http://id.wikipedia.org/wiki/Tepung

http://id.wikipedia.org/wiki/Kedelai

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kedelai_hitam&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Garam

http://id.wikipedia.org/wiki/NaCl

http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan

http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman

http://id.wikipedia.org/wiki/Hotel

http://id.wikipedia.org/wiki/Restoran

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Warung&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Katering&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Uang

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Emas_batangan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surat_berharga&action=edit&redlink=1

20

f. Jasa tidak kena PPN

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan

suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atu

fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa

yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan

dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak

berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan

lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

ditetapkan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa

sebagai berikut:

1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan, meliputi:

a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.

b) Jasa dokter hewan.

c) Jasa ahli kesehatan, seperti akupunktur, fisioterapis, ahli gizi, dan

ahli gigi.

d) Jasa kebidanan dan dukun bayi.

e) Jasa paramedis dan perawat.

f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium

kesehatan, dan sanatorium.

2) Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:

a) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.

http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter

http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_spesialis

http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_gigi

http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_hewan

http://id.wikipedia.org/wiki/Akupunktur

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisioterapis&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Bidan

http://id.wikipedia.org/wiki/Dukun_bayi

http://id.wikipedia.org/wiki/Paramedis

http://id.wikipedia.org/wiki/Perawat

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_bersalin&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Klinik&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Laboratorium



http://id.wikipedia.org/wiki/Sanatorium

http://id.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panti_jompo&action=edit&redlink=1

21

b) Jasa pemadam kebakaran, kecuali yang bersifat komersial.

c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.

d) Jasa lembaga rehabilitasi, kecuali yang bersifat komersial.

e) Jasa pemakaman, termasuk krematorium.

f) Jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial.

g) Jasa pelayanan sosial lainnya, kecuali yang bersifat komersial.

3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT

Pos Indonesia (Persero).

4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi,

meliputi:

a) Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan

barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang.

b) Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi.

c) Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.

5) Jasa di bidang keagamaan, meliputi:

a) Jasa pelayanan rumah ibadah.

b) Jasa pemberian khotbah atau dakwah.

c) Jasa lainnya di bidang keagamaan.

6) Jasa di bidang pendidikan, meliputi:

a) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa

penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemadam_kebakaran

http://id.wikipedia.org/wiki/Komersial

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Krematorium&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangko

http://id.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia



http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi

http://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Broker&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_ibadah&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Khotbah

http://id.wikipedia.org/wiki/Dakwah

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah

22

luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan

akademik, dan pendidikan profesi.

b) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus.

7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan

termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti

pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran

radio atau televisi, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun

swasta, yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang

bertujuan komersial.

9) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air, meliputi jasa angkutan

umum di darat, laut, danau maupun sungai yang dilakukan oleh

pemerintah maupun oleh swasta.

10) Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:

Jasa tenaga kerja.

Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja

tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.

Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

11) Jasa di bidang perhotelan, meliputi:

Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan,

motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan

perhotelan untuk tamu yang menginap.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kursus&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Radio

http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenaga_kerja&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penginapan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Motel

http://id.wikipedia.org/wiki/Losmen

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hostel&action=edit&redlink=1

23

Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel,

rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan

oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan

(IMB), Izin Usaha Perdagangan (IUP), Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

g. Tarif PPN

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10 % (sepuluh persen).

Sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0 % (nol persen). Pengenaan

tarif 0 % (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi

Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat

dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangn ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan

dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat

diubah serendah-rendahnya 5 % (lima persen) dan setinggi-tingginya 15 %

(lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

h. Cara Menghitung PPN

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

PPN = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Izin_Mendirikan_Bangunan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Izin_Usaha_Perdagangan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Pokok_Wajib_Pajak

http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk

24

Contoh:

1. Pengusaha Kena Pajak “A” menjual BKP kepada Pegusaha Kena Pajak

“B” dengan harga jual Rp 25.000.000,00. PPN terutang:

10 % X Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

PPN sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”. Sedangkan bagi Pengusaha

Kena Pajak “B”, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

2. Seseorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor

Rp 15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jendral Bea

dan Cukai adalah:

10 % X Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00

i. Subjek PPN

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam Pasal 4, 16C dan

16D UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan

menjadi dua, yaitu:

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2) Bukan Pengusaha Kena Pajak

j. PPN atas kegiatan membangun sendiri

1) Pengertian PPN atas kegiatan membangun sendiri

PPN membangun sendiri diatur dalam Pasal 16C UU PPN 1984, yaitu,

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang

dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau

25

badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan

dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.” Menurut

Keputusan Menteri Keuangan No. 320/KMK.03/2002 bahwa yang dimaksud

bangun adalah bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat

usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan

bersifat permanen. Artinya, bangunan dibawah 200m2 tidak terutang PPN.

Yang dimaksud kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun

sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh

orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat

usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih.

Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah bangunan permanent yang

kontruksi utamanya terdiri dari:

a) Tembok; dan atau

b) Kayu tahan lama; dan atau

c) Bahan lain yang mempunyai kekuatan sampai 20 (dua puluh) tahun atau

lebih.

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap

merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antar tahapan-

tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau

pemborng bukan merupakan kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat

dibuktikan bahwa atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut PPN.

26

2) Kewajiban atas PPN membangun sendiri

Sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri terdapat kewajiban

perpajakan yang melekat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan

membangun untuk kepentingan sendiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16C UU

PPN.

Syarat agar kegiatan membangun untuk kepentingan sendiri terutang PPN

adalah:

a) Kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi

tempat tinggal atau tempat usaha

b) Luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan

c) Bersifat permanen

3) Saat dan tempat pajak terhutang atas kegiatan membangun sendiri

Saat yang menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah saat

dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri (menggali fondasi,

memasang tiang pancang dan lain-lain). Dengan demikian, kegiatan membangun

sendiri dalam pengertian Undang-undang PPN yang baru hanya terutang PPN

apabila permulaan kegiatan membangun sendiri tersebut terjadi pada setelah

tanggal 1 Januari .

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap

merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-

27

tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Tempat pajak terutang atas

kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

4) Subjek Pajak

Pajak Pertambahan Nilai terutang oleh orang pribadi atau badan yang

melakukan kegiatan membangun sendiri. Termasuk pembangunan rumah

dikawasan Real Estat.

5) Besarnya tarif PPN dan Saat Pembayaran

Kegiatan membangun sendiri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar

10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak atas

kegiatan membangun sendiri adalah 20% (empat puluh persen) dari seluruh biaya

yang dikeluarkan atau dibayarkan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Termasuk dalam pengertian seluruh biaya yang dikeluarkan atau

dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah Pajak Pertambahan

Nilai yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun

sendiri tersebut.

Jadi, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun

sendiri, jumlahnya ditetapkan sebesar 10% x 20% x jumlah biaya yang

dikeluarkan dan atau yang dibayarkan pada setiap bulannya dan harus dibayar

seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat

tanggal 15 bulan berikutnya.

28

Contoh:

Tuan Budi melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas

300m2 yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang

dikeluarkan pada bulan April 2006 (diluar pembelian tanah) adalah Rp

50.000.000,00. PPN yang harus disetorkan adalah:

PPN = ( Rp 50.000.000,00 X 20 % ) X 10 %

= Rp 10.000.000,00 X 10 %

= Rp 1.000.000,00

6) Mekanisme penyetoran atas PPN yang terhutang atas kegiatan

membangun sendiri

PPN harus disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

(KP.PDIP 5.1) atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan

membangun sendiri ke kas negara selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan

berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran biaya tersebut.

Kolom NPWP pada SSP agar diisi dengan angka 0 pada 8 digit pertama

dan dengan angka kode Kantor Pelayanan Pajak tempat bangunan tersebut berada

pada tiga digit berikutnya.

7) Kegiatan Membangun Sendiri yang dikenakan PPN

Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila :

a) Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam lingkungan

perusahaan atau pekerjaan oleh pribadi atau badan, yang hasilnya

digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.

29

b) Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat tinggal atau

tempat usaha.

c) Yang dimaksud dengan bangunan untuk tempat tinggal adalah bangunan

atau konstruksi yang semata-mata diperuntukkan bagi tempat tinggal

(tidak termasuk fasilitas olah raga atau fasilitas lain).

d) Yang dimaksud dengan bangunan untuk tempat usaha adalah keseluruhan

bangunan atau konstruksi yang diperuntukkan bagi tempat usaha termasuk

seluruh fasilitas yang ada.

e) Luas bangunan tersebut 200 m2 atau lebih.

f) Bangunan bersifat permanen.

g) Yang dimaksud bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi

utamanya terdiri dari beton dan/atau kayu dan/atau baja dan/atau bahan

lain yang umur bangunannya lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

B. Penelitian Sebelumnya

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitia-penelitian terdahulu

mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1

0

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan Temuan

1 Sukardji (2005) Renovasi Tidak Dikenakan PPN

Membangun Sendiri

PPN Membangun

Sendiri

Renovasi dalam

pembahasan

peneliti terkena

PPN KMS

Kegiatan renovasi (pemugaran)bangunan

yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha

atau pekerjaan orang pribadi atau badan

tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal

16C UU PPN 1984 sehingga tidak

dikenakan PPN

2 Baidowi (2004) Analisis Implementasi

Kebijakan Pajak Pertambahan

Nilai Atas Membangun Sendiri

Implementasi

Kebijakan, PPN

Membangun Sendiri

Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai atas membangun sendiri, dapat

menyulitkan masyarakat apabila

pengenaannya sejak dimulai pembangunan

yaitu dari pemasangan pondasi sampai

bangunan selesai, dan dalam kurun 2 (dua)

tahun penyelesainya masih dikatagorikan

menjadi satu kesatuan kegiatan

membangun sendiri.

3 Subroto (2004) Alternatif Penerapan Pengenaan

PPN Atas Kegiatan Membangun

Sendiri Sebagai Perwujudan

Keadilan Pajak Dan

Penghindaran Efek Pajak

Berganda

Penerapan Pengenaan

PPN atas Kegiaatan

Membangun

Sendiri,Perwujudan

Keadilan Pajak,

Penghindaran Efek

Pajak Berganda

Tidak ada pajak

berganda dalam

PPN KMS

Pertimbangan yang dipakai untuk

memberlakukan Pasal 16C UU PPN

pertama kali adalah, pertama untuk

mencegah terjadinya penghindaran

pengenaan PPN, sedangkan pertimbangan

kedua adalah untuk memberikan perlakuan

yang sama dan untuk memenuhi rasa

keadilan antara pihak yang membeli

bangunan dari pengusaha real estat atau

yang menyerahkan pembangunan gedung

kepada pemborong (lebih tepatnya

pemborong yang telah dikukuhkan menjadi

30 Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

1

PKP) dengan pihak yang membangun

sendiri

4 Priambodo (2003)

Pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai Atas Kegiatan Membangun

Sendiri Di Kawasan Real Estat

Pengenaan PPN Atas

Membangun Sendiri,

Kawasan Real Estat

Real Estate tetap

dikenakan PPN

KMS, dengan

mentotal seluruh

pengeleluaran di

kali tariff PPN

KMS

Alasan yang mendasari dipungutnya PPN

atas kegiatan membangun sendiri

dikawasan real estat adalah agar

memberikan rasa keadilan antara wajib

pajak yang membeli tanah dan bangunan

kepada pengembang dan wajib pajak yang

hanya membeli kaveling kemudian

membangun sendiri.

5 Harbrinama (2008) Pemungutan PPN Atas Kegiatan

Membangun Sendiri Di Wilayah

Kerja KPP Pratama Semarang

Candi Sari

Pemungutan PPN Atas

Kegiatan Membangun

Sendiri.

Perlu adanya

pemanfaatan pihak

terkait untuk

masalah PPN

KMS, untuk

peningkatan

penerimaan PPN

KMS

1. Pajak Pertmbahan Nilai Atas

Kegiatan Membangun Sendiri

menggunakan sistim Self

Assessment, yaitu WP diwajibkan

untuk menghitung besarnya pajak,

menyetor pajak yang terutang

sendiri sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

2. Fiscus memiliki peranan yang

sangat penting dalam

memaksimalkan penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai Atas Kegiatan

Membangun Sendiri

31 Tabel 2.1

Tabel Lanjutan

0

C. Kerangka Pemikiran

Model kerangka pemikiran pada penelitian saat ini dapat digambarkan

pada gambar 2.2 berikut ini:

Fenomena Kurang Maksimalnya Penerimaan Pajak Khususnya PPN Atas

Kegiatan Membangun Sendiri pada KPP Pratama Pasar Minggu

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Basis Teori: Pengetahuan Tentang Pasal 16C UU PPN

Metode Analisis: Analisis Deskriftif

32

1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat terdapat banyaknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di

Indonesia maka peneliti membatasi penelitian yaitu dengan mengambil data riset

hanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Minggu. Dan

memfokuskannya hanya untuk masalah yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan

Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

B. Teknik Penentuan Sampel

Peneliti mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu, dan

mengambil data riil tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar

Minggu selama tahun 2010, 2011 dan 2012. Dan peneliti juga melakukan

wawancara kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu yang

menangani masalah Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Selain itu, peneliti

juga mencari masalah-masalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri melalui artikel-artikel pajak, jurnal pajak, situs-situs internet

yang berkaitan dengan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri.

33

2

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalah sebagi berikut:

1. Penelitian Lapangan

a) Observasi

Observasi adalah merupakan teknik atau pendekatan untuk

mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek

datanya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan langsung ke kantor pelayan

pajak (KPP) Pasar Minggu untuk pengambilan data terhadap objek

penelitian.

Dalam hal ini penulis menggunakan observasi nonperilaku

(nonbahavioral observation) yaitu dengan cara analisis catatan (record

analysis), yaitu dengan cara mengumpulkan data baik dari catatan

sekarang ataupun catatan data historis.

b) Wawancara

Wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk

mendapatkan data dari responden. Dalam hal ini, penulis melakukan

wawancara secara langsug dengan pejabat yang berwenang atau para

petugas yang terkait dengan tujuan untuk menyaring dan menggali

informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Hal yang sangat penting dalam wawancara yang dilakukan oleh

penulis adalah:

34

3

- Responden yang dipilih harus mempunyai informasi yang diinginkan.

- Responden harus mau bekerja sama dengan baik sehingga mau

memberikan informasi akurat yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian di

lapangan. Data diperoleh dari wawancara secara mendalam dari responden.

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai petugas KPP Pratama Pasar

Minggu (Bapak Huda), selaku account representative. Selain itu, data juga

didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

PPN atas kegiatan membangun sendiri. Data didapatkan dari artikel pajak,

jurnal pajak, dan dari situs-situs internet yang berkaitan dengan pajak

terutama PPN atas kegiatan membangun sendiri.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang diteliti adalah pihak-pihak

yang terkait dengan pemungutan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada umunya. Pihak yang dimaksud

adalah Pemilik bangunan yang melakukan kegiatan membangun sendiri,

KPP Pratama sebagai pemungut pajak, pemerintah daerah sebagai lembaga

atau instansi yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4. Teknik Analisis

Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisa Logical Framework

Approach (LFA), yaitu jenis khusus model logika atau pendekatan logika

35

4

untuk membantu mengklarifikasi tujuan proyek/program, mengidentifikasi

hubungan kausatif antara input, process, output, outcome dan impact.

Metoda Teknik Analisa LFA

Dalam proses pengevaluasian suatu proyek/program dengan menggunakan alat

analisis Logical Framework Approach / LFA terdiri dari beberapa tahapan yang

menjadi fokus dari penerapan Logical Framework Matrix, antara lain:

1. Memahami hubungan antara Goals, Purpose, Outputs dan Activities yang

disusun dalam matrix atau biasa disebut logframe matrix (lihat tabel 3.1)

Tabel 3.1

Logical Frame Approach

Narrative

Summary

Objectivity

Verifiable

Indicators (OVI)

Means of

Verification

(MOV)

Important

Assumptions

GOAL Indikator yang

menunjukkan

kondisi

tercapianya

maksud

program/proyek

Bukti

fisik/kualitatif

yang digunakan

untuk mengatur

indikator

Asusmsi yang

digunakan dengan

melihat faktor

eksternal

PURPOSE Indikator yang

menunjukkan

kondisi

tercapainya

maksud

program/proyek

Asumsi yang

digunakan dengan

melihat faktor

eksternal

Output

Activities Indikator yang

dicapai dari

kegiatan yang

dilakukan

(termasuk biaya,

SDM, dll)

Sumber: Keerti, The Logical Framework Approach (2013)

36

5

Berikut keterangan lebih rinci terkait Tabel 3.1 :

a. Goals

Dalam kerangka logis (logframe) adalah tingkatan dengan tujuan tertinggi,

merupakan hasil akhir tetapi diluar control program.

b. Purpose atau sasaran program

Merupakan Rincian/Bagian dari Goal, namun objectives atau sasaran ini

selalunya diluar kontrol program. Goal dan Purpose diluar kontrol program

karena kegiatan-kegiatan tidak langsung mempengaruhinya tetapi dapat dicapai

dengan gabungan beberapa dari program yang satu dengan program yang

lainnya.

c. Outputs

Outputs adalah hasil spesifik apa yang harus diperoleh sesudah program

berakhir

d. Activities

Activities adalah kegiatan-kegiatan atau proses apa yang harus disusun untuk

memperoleh outputs selama proyek/program berlangsung.

37

6

BAB IV

PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar

Minggu, Jakarta Selatan, dengan cara wawancara langsung kepada staff

KPP Pratama Pasar Minggu, bagian Pengawasan dan Konsultasi

(WASKON), yang diwakili oleh account representative langsung. Waktu

penelitian dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2013.

2. Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun

Sendiri terhadap KPP Pratama Pasar Minggu tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama

Pasar Minggu periode 2010. Data tersebut ditampilkan pada tabel 4.1 di

bawah ini.

Tabel 4.1

Hasil Riset di KPP Pratama Pasar Minggu tahun 2010

TGL JUMLAH BAYAR BULAN MINGGU JENIS PAJAK KELAS

13/01/10 30,976,000 1 I PPN Dalam Negeri PPN





20/01/10 1,250,000 1 II PPN Dalam Negeri PPN





38

7






















4/5/2010 500,000 5 I PPN Dalam Negeri PPN





12/5/2010 500,000 5 I PPN Dalam Negeri PPN














39

Lanjutan Tabel 4.1 Lanjutan Tabel 4.1

8



28/07/10 18,000,000

7 II PPN Dalam Negeri PPN

6/8/2010

1,000,000 8 I PPN Dalam Negeri PPN

11/8/2010


13/08/10


16/08/10

21,664,822 8 II PPN Dalam Negeri PPN

25/08/10


30/08/10


2/9/2010


3/9/2010


7/9/2010


7/9/2010


7/9/2010


7/9/2010


7/9/2010


7/9/2010


7/9/2010


7/9/2010


7/9/2010


7/9/2010


8/9/2010


12/10/2010


27/10/10


29/10/10


10/11/2010


29/11/10


Total

1,188,585,371

Sumber: KPP Pratama Pasar Minggu (2010)

Lanjutan Tabel 4.1

40

9

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendri di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pasar Minggu tidak lebih dari angka 1 %. Total penerimaan dari Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri hanya Rp1.188.585.371

dari total penerimaan dari semua jenis pajak yang ada yaitu Rp1.012.613.691.565.

Selanjutnya dari data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri yang dilakukan peneliti, didapat data penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Riset di KPP Pasar Minggu tahun 2011

Bulan Tahun 2011

Januari Rp 91.592.428

Februari Rp 22.447.440

Maret Rp 0

April Rp 30.000.000

Mei Rp 96.601.360

Juni Rp 5.000.000

Juli Rp 50.000.000

Agustus Rp 142.488.000

September Rp 3.759.711

Oktober Rp 0

November Rp 4.611.964

Desemeber Rp 16.158.600

Jumlah Rp 462.659.503

Sumber: KPP Pratama Pasar Minggu, tahun 2011

Dari data yang disajikan diatas, ternyata penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada tahun 2011 di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Pasar Minggu mengalami penurunan sebesar Rp 725.925.868 atau

turun 60,074 % dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

41

10

Membangun Sendiri di tahun 2010 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar

Minggu.

Selain data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri tahun 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar

Minggu, peneliti juga mendapatkan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas

Kegiatan Membangun Sendiri tahun 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pasar Minggu. Adapun data yang didapat sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Riset di KPP Pasar Minggu tahun 2012

Bulan Tahun 2012

Januari Rp 0

Februari Rp 5.279.040

Maret Rp 0

April Rp 295.760.500

Mei Rp 0

Juni Rp 9.359.400

Juli Rp 0

Agustus Rp 0

September Rp 0

Oktober Rp 6.598.000

November Rp 0

Desemeber Rp 39.160.000

Jumlah Rp 356.097.740

Sumber: KPP Pratama Pasar Minggu, tahun 2012

Dari data yang disajikan diatas, ternyata penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada tahun 2012 di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Pasar Minggu mengalami penurunan sebesar Rp 106.561.763 atau

turun 23,032 % dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri di tahun 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar

Minggu.

42

11

Dari data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun

Sendiri tahun 2010, 2011 dan 2012, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

mengalami penurunan. Penurunan penerimaan tersebut dikarenakan semakin

sedikitnya lahan yang tersedia di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pasar

Minggu, sehingga berpengaruh pada kegiatan membangun sendiri. Dan ketika

kegiatan membangun sendiri berkurang, maka penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai atas Kegiatan Sendiri mengalami penurunan.

Penurunan kegiatan membangun sendiri di wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu bisa dilihat dari data diatas, bahwa dalam

bulan tertentu pemasukan atau penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar

Minggu tidak menerima pemasukan dari Pajak Pertmabahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri.

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik atau metode Logical

Framework Approach (LFA), yaitu jenis khusus model logika atau pendekatan

logika untuk membantu mengklarifikasi tujuan proyek/program, mengidentifikasi

hubungan kausatif antara input, process, output, outcome dan impact.

Dengan metode Logical Framework Approach (LFA), penulis menemukan

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN atas KMS di KPP Pratama

Pasar Minggu, antara lain:

1. Kegiatan membangun di wilayah kerja KPP Pratama Pasar Minggu,

terutama luas bangunan di bawah 200 m2.

43

12

2. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan PPN atas KMS

itu sendiri.

3. Kejelian fiskus terhadap kegiatan membangun di wilayah kerja KPP

Pratama Pasar Minggu.

Analisis Masalah (Sebab)

Langkah pertama dalam metode LFA ini adalah menganalisa masalah

yang menyebabkan penerimaan PPN atas KMS belum maksimal. Dari hasil

wawancara dengan pihak KPP Pratama Pasar Minggu didapat beberapa penyebab

belum maksimalnya penerimaan PPN atas KMS, antara lain:

1. Wajib pajak yang terkait dengan kegiatan membangun sendiri tidak

memiliki NPWP.

2. Kesadaran wajib pajak yang masih kurang dalam pembayaran PPN atas

KMS dikarenakan kurang populernya peraturan tentang PPN atas KMS itu

sendiri.

3. Sosialisasi yang belum maksimal mengenai peraturan PPN atas KMS

kepada wajib pajak di kawasan kerja KPP Pratama Pasar Minggu,

terutama bagi WP yang sedang melakukan kegiatan membangun.

4. Wajib pajak tidak membuat RAB dalam kegiatan membangun sendiri,

sehingga tidak diketahui secara rinci berapa jumlah pengeluaran yang

dikeluarkan selama kegiatan membangun sendiri.

44

13

Analisis Masalah (Akibat)

Langkah kedua dalam metode LFA ini adalah menganalisa akibat/dampak

yang terjadi karena adanya sebab yang menjadi kendala penerimaan PPN atas

KMS . Dari hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Pasar Minggu didapat

beberapa dampak yang terjadi, antara lain:

1. Karena tidak mempunyai NPWP wajib pajak beranggapan tidak wajib

membayar pajak.

2. Karena kurang populernya peraturan tentang PPN atas KMS, pengetahuan

wajib pajak tentang peraturan PPN atas KMS sangat kurang, sehingga

wajib pajak tidak mengetahui kewajibannya dalam hal kegiatan

membangun sendiri.

3. Karena tidak ada RAB yang rinci perihal pengeluaran yang dikeluarkan

wajib pajak dalam kegiatan membangun sendiri, akibatnya penerimaan

PPN atas KMS tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh KPP Pratama

Pasar Minggu.

Analisis Tujuan (Sebab)

Langkah ketiga yang dilakukan dalam metode LFA ini adalah menganalisa

tujuan kedapannya agar penerimaan PPN atas KMS bisa mengalami peningkatan.

Dari hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Pasar Minggu didapat data

sebagai berikut:

1. Memisahkan antara wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP dan yang

belum. Jika belum mempunyai, bagian seksi ekstensifikasi akan

menerbitkan NPWP untuk wajib pajak terkait. Jika wajib pajak sudah

45

14

mempunyai NPWP, maka wewenangnya dibawah bagian Pengawasan dan

Konsultasi (Waskon), dan ditindaklanjuti oleh bagian account

representative, untuk menghimbau. Jika dihimbau tidak ada respon, maka

akan dilakukan pemeriksaan.

2. Mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak yang akan melakukan kegiatan

membangun sendiri.

3. Bekerja sama dengan Pemda dalam hal IMB, agar KPP Pratama Pasar

Minggu mengetahui, berapa jumlah luas bangunan yang di bangun wajib

pajak di wilayah kerja KPP Pratama Pasar Minggu, apakah wajib pajak

terkena peraturan PPN atas KMS atau tidak.

4. Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan membangun

sendiri yang dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Pasar Minggu. Dan

menindaklanjuti bagi yang melanggar peraturan PPN atas KMS.

Analisis Tujuan (Akibat)

Langkah keempat dari metode LFA ini adalah menganalisa hasil yang

didapatkan setelah melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan PPN atas

KMS. Dari hasil wawancara didapatkan data sebagai berikut:

1. Wajib pajak mempunyai NPWP, akan memudahkan dalam proses

penyetoran pajak ke KPP Pratama Pasar Minggu.

2. Dengan melakukan sosialiasasi kepada wajib pajak terkait peraturan PPN

atas KMS, maka wajib pajak akan mengerti kewajiban apa saja yang harus

dilakukan dalam kegiatan membangun sendiri. Dan pada akhirnya bisa

46

15

mempengaruhi penerimaan pajak yang lebih kepada KPP Pratama Pasar

Minggu.

3. Dengan bekerjasama dengan Pemda, maka KPP Pratama Pasar Minggu

mendapatkan data IMB yang akan menentukan apakah luas bangunan

yang dibangun oleh wajib terkena PPN atas kegiatan membangun sendiri

atau tidak.

4. Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif dalam wilayah kerja KPP

Pratama Pasar Minggu, fiskus bisa mengetahui dimana saja sedangn

dilakukan pembangunan yang dilakukan dengan cara membangun sendiri.

Sehingga bisa di tindaklanjuti kewajiban wajib pajak terutama PPN atas

KMS kepada KPP Pratama Pasar Minggu.

Analisis Para Pihak Terkait

Langkah kelima dari metode LFA ini adalah manganalisa pihak-pihak

yang terkait dalam penerimaan PPN atas KMS, yaitu peran yang diharapkan,

kekuatan atau wewenang yang dimiliki pihak tersebut, keterbatasan, dan upaya

peningkatannya. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa pihak-pihak yang terkait

dalam penerimaan PPN atas KMS adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak terkait PPN atas KMS di wilayah kerja KPP Pratama Pasar

Minggu. Peran yang diharapkan dari KPP Pratama Pasar Minggu adalah

setiap wajib pajak yang terkena peraturan PPN atas KMS bisa melaporkan

dan bisa menyetorkan pajaknya ke KPP Pratama Pasar Minggu. Tetapi

sangat disayangkan wajib pajak yang terkait dengan peraturan PPN atas

47

16

KMS tidak mengetahui peraturan itu, sehingga wajib tidak mengerti

kewajibannya. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasar Minggu

adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan

PPN atas KMS kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun

sendiri.

2. KPP Pratama Pasar Minggu. Peran yang diharapkan kedepan adalah

sebagai pengawas terhadap kegiatan membangun sendiri yang dilakukan

oleh wajib pajak, khususnya yang berada dalam wilayah kerja KPP

Pratama Pasar Minggu. Karena KPP Pratama Pasar Minggu mempunyai

wewenang untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak yang

melakukan kegiatan membangun sendiri.

3. Pemda. Pemda diharapkan kerjasamanya untuk hal IMB, karena Pemda

yang berhak mengeluarkan IMB. Dengan adanya kerjasama dalam hal

IMB, pihak dari KPP Pratama Pasar Minggu mengetahui wajib pajak

terkena peraturan PPN atas KMS atau tidak berdasarkan luas banguan

dalam IMB.

4. Peneliti. Dalam hal ini peneliti yang melakukan penelitian di KPP Pratama

Pasar Minggu diharapkan mempunyai kontribusi untuk mensosialisasikan

peraturan mengenai PPN atas KMS kepada masyarakat umum yang

sedang melakukan kegiatan membangun sendiri.

46 48

17

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang

dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri di KPP Pratama Pasar Minggu, kendala-kendala yang

dihadapi dan bagaimana cara pemecahan masalah tersebut. Selain itu penelitian

ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi dan tugas pihak-pihak yang terkait

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di wilayah kerja KPP

Pasar Minggu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Pasar Minggu adalah

sebagai berikut:

a. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu.

b. Kesadaran wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pasar Minggu perihal peraturan Pajak Pertambahan Nilai atas

Kegiatan Membangun Sendiri.

c. Kejelian fiskus dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan

bangunan yang dilakukan dengan cara membangun sendiri.

49

18

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama

Pasar Minggu adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi terkait peraturan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri yang masih kurang, sehingga wajib pajak tidak

memahami peraturan tersebut.

b. Kurangnya kesadaran wajib pajak yang terkait Pajak Pertambahan

Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri karena sangat minimnya

pengetahuan mereka tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri.

c. Wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak

membuat RAB secara rinci, sehingga penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri kurang sesuai harapan KPP

Pratama Pasara Minggu.

3. Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah dengan memanfaatkan pihak-

pihak yang terkait dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas

Kegiatan Membangun Sendiri. Pihak-pihak yang terkait antara lain:

a. Wajib pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri di wilayah kerja KPP Pratama Pasar Minggu.

Peran yang diharapkan dari KPP Pratama Pasar Minggu adalah setiap

wajib pajak yang terkena peraturan Pajak Pertambahan Nilai atas

Kegiatan Membangun Sendiri bisa melaporkan dan bisa menyetorkan

pajaknya ke KPP Pratama Pasar Minggu. Sehingga penerimaan Pajak

50

19

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri bisa maksimal

dengan adanya kesadaran wajib pajak yang terkena peraturan Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di wilayah KPP

Pratama Pasar Minggu.

b. KPP Pratama Pasar Minggu. Peran yang diharapkan kedepan adalah

sebagai pengawas terhadap kegiatan membangun sendiri yang

dilakukan oleh wajib pajak, khususnya yang berada dalam wilayah

kerja KPP Pratama Pasar Minggu. Sehingga dengan adanya

pengawasan secara intensif, dapat diketahui siapa saja yang sedang

melakukan kegiatan membangun sendiri di wilayah kerja KPP Pratama

Pasar Minggu, dan bisa ditindaklanjuti untuk segera membayar pajak

kepada KPP Pratama Pasar Minggu.

c. Pemda. Pemda diharapkan kerjasamanya untuk hal IMB, karena

Pemda yang berhak mengeluarkan IMB. Dengan adanya kerjasama

dalam hal IMB, pihak dari KPP Pratama Pasar Minggu mengetahui

dari wajib pajak yang terkena peraturan Pajak Pertambahan Nilai atas

Kegiatan Membangun Sendiri atau tidak sesuai dengan luas bangunan.

Jika ternyata wajib pajak terkena peraturan Pajak Pertambahan Nilai

atas Kegiatan Membangun Sendiri, maka fiskus bisa menindaklanjuti

wajib pajak untuk segera melakukan perhitungan pajaknya.

d. Peneliti. Dalam hal ini peneliti yang melakukan penelitian di KPP

Pratama Pasar Minggu diharapkan mempunyai kontribusi untuk

mensosialisasikan peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas

51

20

Kegiatan Membangun Sendiri kepada masyarakat umum yang sedang

melakukan kegiatan membangun sendiri. Sehingga setelah di

sosialisasikan kepada masyarakat yang masih awam, masyarakat

mempunyai kesadaran untuk membayar pajak terutama Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Karena jika

wajib pajak tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi oleh Negara.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Pajak Pertambahan Nilai atas

Kegiatan Membangun Sendiri yang masuk pada tahun 2010 hanyalah 0,010 %

dari total keseluruhan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasar Minggu. Hal ini

menunjukkan kontribusi Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun

Sendiri sangat kecil terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pasar Minggu.

Oleh karena itu KPP Pratama Pasar Minggu harus melakukan upaya dengan:

1. Memisahkan antara wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP dan yang

belum. Jika belum mempunyai, bagian seksi ekstensifikasi akan

menerbitkan NPWP untuk wajib pajak terkait. Jika wajib pajak sudah

mempunyai NPWP, maka wewenangnya dibawah bagian Pengawasan dan

Konsultasi (Waskon), dan ditindaklanjuti oleh bagian account

representative, untuk menghimbau. Jika dihimbau tidak ada respon, maka

akan dilakukan pemeriksaan.

2. Mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak yang akan melakukan kegiatan

membangun sendiri.

52

21

3. Bekerja sama dengan Pemda dalam hal IMB, agar KPP Pratama Pasar

Minggu mengetahui, berapa jumlah luas bangunan yang di bangun wajib

pajak di wilayah kerja KPP Pratama Pasar Minggu, apakah wajib pajak

terkena peraturan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun

Sendiri atau tidak.

4. Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan membangun

sendiri yang dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Pasar Minggu. Dan

menindaklanjuti bagi yang melanggar peraturan Pajak Pertambahan Nilai

atas Kegiatan Membangun Sendiri.

C. Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini ialah:

1. KPP Pratama yang dijadikan objek dalam penelitian ini hanya KPP

Pratama Pasar Minggu

2. Objek penelitian ini hanya berfokus pada satu jenis pajak saja yaitu Pajak

Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri sehingga

memungkinkan adanya perbedaan hasil kesimpulan jika dilakukan pada

KPP Pratama daerah yang lain.

D. Saran

Diharapkan untuk penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan

datang dapat menyajikan hasil penelitiaan yang lebih berkualitas dari penelitian

terdahulu, adanya saran-saran mengenai beberapa hal:

53

22

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pada lingkup berbeda,

misalnya di Direktorat Jendral Pajak.

2. Penelitian selanjutnya dapat memilih variabel yang lain berhubungan

dengan penerimaan pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan

Membangun Sendiri.

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis yang lebih

berkualitas sehingga hasilnya bisa lebih bagus dari peneliian yang

terdahulu.

54

54

DAFTAR PUSTAKA

Huda, 2013 Account representative KPP Pratama Pasar Minggu, Wawancara

langsung.

Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis, salah kaprah dan pengalaman-

pengalaman. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.

Mardiasmo, 2009. Perpajakan. Edisi revisi 2009. Jakarta: Penerbit Andi.

Moses, 2013, artikel perpajakan PPN atas KMS, diakses pada 26 Juli 2013

no name (2012), PPN atas KMS, diakses dari:

http://pajakita.blogspot.com/2010/04/pengenaan-ppn-pasal-16c-atas-

kegiatan.html (2 Maret 2012,14:42 WIB)

No Name (2012), PPN atas KMS, diakses dari: http://www.ats-

konsultama.com/id/node/77 (2 Maret 2012, 14:15 WIB)

No name (2012), PPN atas KMS, diakses dari:

http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=783 (2 Maret

2012, 14:40 WIB)

No name (2012), PPN atas KMS, diakses dari:

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/39~PMK.03~2010Per.HTM (2

Maret 2012,14:38 WIB)

No name, PPN atas KMS, diakses dari: (2012), http://www.klinik-

pajak.com/2010/pajak-pertambahan-nilai-atas-kegiatan-membangun-

sendiri.html (2 Maret 2012, 14:37 WIB)

Resmi, Siti, “Perpajakan Teori dan Kasus”, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat,

Jakarta, 2009.

Suara Merdeka (2012) PPN atas KMS, diakses dari:

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/21/159919/PPN-

atas-Kegiatan-Membangun-Sendiri (2 Maret 2012, 14:16 WIB)

Sukardji, 2009. Pajak Pertambahan Nilai. Edisi revisi 2009. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

http://pajakita.blogspot.com/2010/04/pengenaan-ppn-pasal-16c-atas-kegiatan.html%20(2

http://pajakita.blogspot.com/2010/04/pengenaan-ppn-pasal-16c-atas-kegiatan.html%20(2

http://www.ats-konsultama.com/id/node/77%20(2

http://www.ats-konsultama.com/id/node/77%20(2

http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=783

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/39~PMK.03~2010Per.HTM%20(2

http://www.klinik-pajak.com/2010/pajak-pertambahan-nilai-atas-kegiatan-membangun-sendiri.html%20(2



http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/21/159919/PPN-atas-Kegiatan-Membangun-Sendiri%20(2

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/21/159919/PPN-atas-Kegiatan-Membangun-Sendiri%20(2

55

______________, 2009 Pajak Pertambahan Nilai. Edisi kelima. (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2002).

Wahyudi (2012), ppn-membsngun-sendiri. Diakses pada 2 Maret 2012.

Waluyo, “Akuntansi Pajak”, Cetakan Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,

2008.

LUKMAN TRIATMOKO

Documents