LPU PT POS 2015

ffilKANTORFOf, III

LAYANAN POS UNIVERSALFTFffi Nlx}illEtn(hrco)TilTUil NOIfi

aKANTORFO!T' III

MATERIo Latar Belakang LPUo Visi & Misio Dasar Hukum Pelaksanaan LpUoTujuan & Sasarano Rencana Tahun 2015o LPU 2003 201 5

JARINGANPT POS INDONESIA

4.380 UN|T

[-sin-n ml t-*lt-"r-l[ - I'1

l'--ToKEr-il [KPdDKlI =^?lF"' ll I zgg ll

,l

li KPcLK ill' z,zgs ll

i

l- KPc I

GI ) TGNTORPO5t)

rItIIJTTRBELATAXG I*PU

Kongres UPU di Beijing :BEIJING POSTAT SIRATEGY 1999 Salah satu sasarannya adatah :Adalah menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal yangmemungkinkan masyarakat bebas mengirim dan menerima surat danbarang dari satu titik ke titik lainnya di dunia ini merupakanTUGAS/TANGGUNKongres UPU ke hun 2008 pasal 3 tentang LPU :1. Untuk mendukung konsep Wilayah pos Tunggal, negara anggota

harus menjamin bahwa semua pengguna/pelanggan menikmati hakatas LPU yang meliputi ketentuan mutu layanan pokok pos yangsama di semua titik dalam wilayahnya, dengan tarif terjangkau.

,))))))))))))

^-{/ ) KANTORPOS III

2.

3.

I.IIf,AR BETAKANG tPUDengan sasaran tersebut, negara anggota menetapkan cakupanlayanan Pos yang ditawarkan dan persyaratan untuk mutu dan tarifterjangkau sesuai dengan Undang-Undang Pos dalam negerinyaatau sarana aturan lainnya, dengan mempertimbangkan baikkebutuhan penduduk maupun kondisi nasionalnya.Negara anggota menjamin bahwa layanan Pos yang ditawarkan danstandar mutu akan dicapai oleh operator yang bertanggungjawabmenyediakan Layanan Pos Universal. Negara anggota menjaminLPU disediakan dengan dasar berkelanjutan, sehingga menjaminkelangsungannya.

6KANTORPOs

,)))))))))))))

IITPRII{$P DASAR

LAYANAN POS INTERNASIONALSESUAI AKTA PERHIMPUNAN POS SEDUNIA

- UPU :

A. FREEDOM OF TRANSIT :> Setiap administrasi pos waiib menvalurkankiriman pos yang melalui neqiranva ke neqaratujuan terdekat, m.glalu i rutd tercepat derigansarana yang plling. aman seperti yangdipergunakan untirk kiiimannya sendii:|.lmplikasi prinsip ini:> Diperlukan penyelenggara pos yang mewakili

negara> Meniamin

kiririanterselenggaranya kebe basan tran s itpos.

t\w) KANTORPOf, IIIB. SINGLE POSTAL TERITORY

> Seluruh negara di dunia baik itu kepulauan (sepertilndonesia) ataupun daratan dianggap sebagai wilayahtunggal yang merupakan satu kesatuan bagi pertukarankiriman pos sehingga seseorang bebas dan {apatmengirim-suratpos keieluruh tempat dimanapun di duniatan pa d i halang-halang i,(from any points to any other points of the world)

lmplikasi prinsip ini:> Ketersedian infrastruktu r yg secara layak dapat diakses

oleh seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara.> Tarif jasa yang seragam untuk semua tujuan di dalam

negeri atau semua tujuan di luar negeri> Menjangkau ke semua tempat tempat di luar negerir Wajib meneruskan dan atau menyampaikan setiap kiriman

diterima dari suatu negara.

6) K,ANTORPOf))))))))))))

,)

III

vrsrMenjadi Perusahaan Pos terpercaya.

MISI1. Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan

yang selalu tepat waktu dan nilai terbaikZ. Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja

yang aman, nyaman dan menghargai kontribusi3. Berkomiten kepada pemegang saham untuk memberikan

hasil usaha yang menguntungkan dan terus beftumbuh4. Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat5. Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya

kepada seluruh pemangku kepentingan.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN LPU

_LUU NO. tentang

Keuangan Negara,UU No.1 12004 tentans

Perbendaharaan Negara,PP NO. 45l2OO5tentang Pendirian,

Pengu rusan,Pengawasan dan

PembubaranBUMN PM Kominfo No.22

Tahun 2013tentang Penyelenggaraan

KFUANGAN KEMKOMINFQ

i No I5l20l3 tentangiPelaksanaan UU 38/2009i tentang POS\

uu No t9l2o03tentang BUMN

LPU -,

Kr"q hq l*R ffiffiffiLPUDASAR H U KU M PELAKSANAAN

UU No.38 TAHUN 2OOg tentang POS

' ,,.x

Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijaminoleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik lndonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/ataumenerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia. Dalammenyelenggarakan LPU Pemerintah menugasi Penyelenggara Pos.

Ayat I : Pemerintah menetapkan tarif Layanan Pos Universal.

Untuk menjamin kesinambungan LPU penugasan pelaksana Layanan PosUniversal tetap dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang telahditugaskan oleh Pemerintah saat ini sampaijangka waktu paling lama 5(lima) tahun.

('KAI',, i()R mna

Peraturan Pemerintah No {5 Tahun 2O1gtentang

Pelaksanaan UU 3B/2OOS Tentang posI

DASAR HUKUM PELAKSANAAN LPU

Pasal 10 ayat (1)Menteri dalam menetapkan Standar Pelayanan untuk Layanan pos Universalmemperhatikan aspek:a. Ketersediaan Akses Layanan;B. Keteraturan Layanan;C. Kompetensi Sumber Daya Manusia;D. Kecepatan dan Keandalan;E. Keamanan dan Kerahasiaan;F. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;C. Kepuasan Pelanggan; danH. Tarif Layanan.

Pasal 30 ayat (l)Pemerintah menugaskan kepada Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratanuntuk menyelenggarakan Layanan pos Universal.Pasal 33 ayat (l)9i"v1 penyelenggaraan Layanan pos universal bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.

) f(d."t{TcR,r)

runryDASAR HUKUM PELAKSANAAN LPU

Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2O13 tentangPenyelenggaraan LPU

Pasal 2 ayat (21Dalam menjamin Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud padaayat (l ), Pemerintah:a. menugaskan penyelenggara pos untuk melaksanakan LpU; danb. menyediakan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal untuk

setiap KPC LPU.Pasal 2 ayat (3)Mengatur besarnya dana Bantuan operasional LpU, yaitu BantuanOperasional LPU berdasarkan metode pelaporan realisasi pendapatandan biaya penyelenggaraan LPU sebagaimana tercantum dalamLampiran I Peraturan Menteri ini.Pasal 4Kriteria KPC LPU sebagai berikut:a. dioperasikan maksimum oleh 2 arang pegawai;b. pendapatan KPC tidak layak secara usaha; danc. berada di luar lbukota provinsi dan lbukota kabupaten/kota.

G) KANTORPOf)

IIIPHNUNIUIGN PT POS INDONHSIA

l. Surat Menteri Komunikasi dan lnformatika kepada ParaPimpinan Penyelenggara Pos tanggal 14 Agustus 2014nomor : B-51U M.KOMINFO/Pl .01 .02/08 12014 Perihal :Pem beritahuan Pen u ndaan Pem bu kaan AksesPasar/ Kom petisi Penyelenggaraan Pos Dalam Rang kalmplementasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009tentang Pos dan Peraturan Pemerintah Nomor l5 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentangPos.

2. Surat Menteri Komunikasi dan lnformatika kepada DirekturUtama PT. Pos lndonesia (Persero) tanggal 29 Agustus 2014Nomor : 576IM.KOMINFO/Pl.Ol .02/08 l20l4 Perihal :Penunjukan Pelaksana Penyelenggara Layanan Pos Universal.

)))))))))))

,)

t3

ff;r) KANTORpOf)))

a.))))))b.))))

IIITUJUAN & SASARAN

TUJUAN :

Mem pertahan kan keutu han Negara Kesatuan Repu bliklndonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun2002 Tentang Pertahanan Negara."Sistem Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Non MiliterMenempatkan Lembaga Pemerintah Diluar Bidang Pertahanan Sebagai UnsurtJtama Sesuai Dengan Bentuk dan Sifat Ancaman Yang Dihadapi DenganDidukung Oleh llnsur lJnsur Lain Dari Kekuatan Bangsa".

Menjalin Persatuan dan Kesatuan BangsaSASAMN:

Terselenggaranya Pelayanan Pos U n iversal d i selu ru h wilayahlndonesia sehingga memungkinkan masyarakat dapatmengirim dan atau menerima berita dan barang dari satu titikke titik lain di seluruh dunia.

l4

@KANTORPOf, III

KRITERTA KPG LPU

Layanan Pos Universal dilaksanakan oleh Kantor PosCabang Layanan Pos Universal (KPC LPU) dengankriteria (Permen Kominfo Nomor 22 Tahun 2e.13pasal 4) :a. Dioperasikan maksimum oleh z orang pegawaib. Pendapatan KPC LPU tidak layak secara usahac. Berada di luar ibukota provinsi dan ibukota

kabupaten/kota

t5

GKANTORPOf, IIT

BESARAN DANA LPUBantuan Operasional Layanan Pos Universal adalah danayang disediakan oleh Pemerintah untuk menjaminterlaksananya Layanan Pos Universal. (Permen KominfoNomor 22Tahun2013 pasal 1 ayat2).Besaran Bantuan Operasional Layanan Pos Universalberdasarkan selisih Pendapatan dikurangi Biaya (PermenKominfo Nomor 22Tahun2013 pasal 2 ayat3).Dalam hal terdapat selisih kurang antara jumlah BantuanOperasional Layanan Pos Universal yang telah dibayarkankepada Penyelenggara Pos dengan hasil audit pada satutahun anggaran, kekurangan pembayaran tidak dapatditagihkan kepada Negara (Permen Kominfo Nomor 22Tahun 2013 pasal 2ayat5).

1.

2.

3.

l6

PENGGUNAAN DANA LPU(Permen Kominfo Nomor 22Tahun 2013 pasal 8)Biaya

Pegawai

BiayaOperasi

BiayaPemeliharaan

gedung

BiayaAdministrasi

dan Umum

a

a

a

Gaji Pokok dan tunjangan tunjangan.Upah TKK.

Bahan bakar minyak dan pelumaslinta cap, cap tanggal, talijalin, timah plombit seal ktr pos,keranjang, peralatan pengantar.Honor agenpos . Sewa gedungPengadaan prangko, . Sewa guna sepeda motorSewa peralatan . Biaya Angkutan pos setempat

1. Pemeliharaan Rutin dan Perbaikan Ringan Gedung KPC LPU2. Pemeliharaan lnventaris Kantor

. Biaya Alat Tulis Kantor

. Biaya Layanan Daya dan Jasa

. Penyusutan Gedung' Penyusutan lnventaris

1.2.

t7

g^KANTORPOf III

RENCANA TAHUN 2OI 5

l. Jumlah Dana LPU - Rp. 338.500.000.000,-2. Jumlah KPC LPU: 2.360 unit tersebar di seluruh penjuru tanah air

dan semua berada di luar kota.3. Jumlah KPC LPU mengalami perubahan (bertambah dari

usulan awal 2.330), namun jumlah anggaran tidak berubah.) Rincian perubahan (slide berikutnya).4. Krc LPU dilayani 2 orang pegawai yaitu Kepala Kantor dan

pengantar.5. Pelayanan kepada masyarakat :

a. Jaringan tersebar di seluruh lndonesia dan menjangkau seluruhdunia.

b. Waktu tempuh kiriman pos sesuai standar.c. Tampilan gedung KPCLPU yang bersih dan rapi.

l8

{KANTCR ierll,c, IIT

PERUBAHAN KPC LPU

REGIO}IAL 28142015

tSt'LAN AUTAL PERIJSAT{Ail .USI'I.A'{TArBAH XURAIIG JUIIL/N{ TANts4H KT.IRANG Jlltl-Alt

7 2 3 I 6ir2+34 I 7 8-2+&7I 221 221 2 5 218il 136 136 136ilt 198 198 1 199IV 56 56 3 53V 234 234 5 10 229VI 478 478 3 7 474vil 420 5 425 35 I u7vlil 134 134 6 1 139IX 220 220 10 230x 205 205 6 211XI 23 23 1 24

JUMLAH 2.325 5 3.330 69 34 2.m

l9

&KANTORFOf" III)

)))))))))))))

PENIELASAN PERUBAHAN KPC LPU

t . Usulan awal (f umlah KPC LPU = 2.330) :a. Jumlah penambahan KPC LPU = 5 unit.b. Pembukaan KPC LK baru tahun 2O14.c. Peningkatan status Loket Ekstension dan PKD menjadi KPC.d. Tidak ada pengurangan.

2. Perubahan Usulan (Jumlah KPC LPU = 2.360) :a. Penambahan

1) Jumlah penambahan KPC LPU = 69 unit.2) Pembukaan KPC LK baru tahun 2O14.3) Peningkatan status Loket Ekstension, PKD menjadi KPC.

b. Pengurangan KPC LPU :l) Jumlah pengurangan KPC LPU : 34 unit.2) Ditargetkan sudah laba.

20

PERHITUNGAN KEBUTUHAN DANABANTUAN OPERASIONAL LPU TAHUN 2015

No ,

u*orAN li

, f ( ,1.', ',,: 't'2" ,', 'r(r ,;prnonpntRN ll

ll1 LPU

, iirr* *ii,u"*, |ir 'istnvn 11'' iir-no*o, t, jiorr*.,

fi

. ilrr"rr,rAR*N fto Jioo",*,rr*., ftu

",rr*rururo* llilru"*'. $

*1

TAHUN zorg f"lnenr-rsnsrl fi.,",3,:,{

$i

3.244.685 gl:i:

s6.635.7e1 $l

59.880.467 tr{it:

23i!.801.073 {r

134.744.es7 {jgl

e.ee8.446 li

11.475.044 {i

1.1u.268 {i3e1.123.817 {l

(Rp. 000)

,^_?gl^o^^,, $ r.rnrrvtrunuruy rr*^,*Ii,"1*iLl,,-r*r*, tr(REALTSAST) i (%) ; 'ienirdesj' I %) ||.,,, , 4, I 5ds4.3,, -( ,: :. 6,,, ,,. ( 744 |$: 1${

3.s47.ffi& e,3j 3.724.3844 u,od3{$62.031.17i e,53 68.234.2s51 ro,od

65.578 20$ e,si 71.ess.o7a $. n tu{4; i${2s1.37e.7s$ 7,5, 258.402.540 { ,,rd131 .682.81di e,27ti 131.082.810 f, {10.122.87& 1,2a 10.122.873 {. {10.250.458 (10,67) 10.2s0.456 g. {

334s$ i -{. {403.46e.38d 3,1d 410.458.678 li ', ,tt{

(337.8s1.1711 ,,oi (urr.uoo.ooo) l. , ,,r{,,, i1.,",- KERUGTAN,,-,,, $ ,..',.ror.u*, Ni

&\l&lKANTORPOf, III

PERKIRAAN REALISASIKEBUTUIIAN DANA LPU TAHUN 2015

(Rp. 000)

22

))))

)

)I

KAT'"{TCR mnt

Rp. Ribu

ALOI(ASI DANA LPU KE KPG LPUTAHUN 2O{5

I

ll

ACEH DARUSALLAM, SUMATERA UTAM 2181

".1leel

"l22el

4741

32.047.997

20.460.729

29.903.921

6.658.144

32.384.180

63.887.327

60.144.348

TERA BARAT, RIAU, KEPULAUAN RIAU

ilt

IV

V

VI

vll

vilt

IX

JAMBI, SUMATEM SELATAN, LAMPUNG, BANGKA

BEKASI, BANTEN

BARAT TANPA BOGOR, BEKASI

TENGAH, DIYOGYAIGRTA

TIMUR

, NUSA TENGGAM BARAT, NUSA TENGGAM TIMUR 1 18.619.007

AN 36.640.965

,WESI. MALUKU 211 32.999.128

4.75/.2v

NASIONAL 2.360

XI

338.5Cn.000

23

BIAYA PENYELENGGARAAN LPUTAHUN 2OO3 S.D.2015 Rp Miryar

usuLAN |"un**,11s,10 ( tts,to I161,80 I ttg,oo I2oo,oo L-- rup.o-Irso,oo L ras,qo Itig,st I tte,zs I2so,s6 ( tzs,oo I2ss,g6 t- jrspq--l2a2,oa l

- zsloo I

s+o,oz I zt2,+z I+oz,os t zog,fi I4gg,g4 | szz,ag I474,49 | gga,so (

REALISASIKEBUTUHAN

KERUGIANAKIBAT

PENUGASANKET.

2003 1772234123062341234123502350236322782298232023252360

85,61124,57'129,27140,66,163,00204,U256,42253,30300,46301,49331,24337,89

5,61 I Auditeds,qt I Audited

16,2r I nuait"o2b,66 | , Ruoit"o3s,oo I nroit"oao,og I n""ri.".ig1,42 | Realisasi78,30 | Realisasi

zoo+ Izoos {zooo Izoot Izooe Izoos {zoro {zor Izotz Izors Izor+ Izors {

{lI{I{I{IIII

RealisasiAPBN

({I(II(I((

-l(

43,46 | Reallqasizg,oz I Realisasi

122,a7 | Realisasi15,20 I

6) KANToRpoS III

?mM,/ffi\.

FOf lllnoilErA

25