Top Banner
LO 1 : DASAR HUKUM YANKES UU No.36 Th 2004 Tentang Tenaga Kesehatan
6

LO MODUL 1ewfw

Dec 21, 2015

Download

Documents

Nada Rania

sgvrgwefuhqieuriuqworqiurioqwuroqiuro iuroi euroiueoi oiuft reoiugirhg
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LO MODUL 1ewfw

LO 1 : DASAR HUKUM YANKES

UU No.36 Th 2004 Tentang Tenaga Kesehatan

Page 2: LO MODUL 1ewfw

UU No.24 Th 2009 Tentang Rumah Sakit

Page 3: LO MODUL 1ewfw

LO 2 : STANDAR SAFILITAS YANKES DAN KEGAWAT DARURATANASPEK MEDIKOLATERAL SOP

REKAM MEDIK (UU No.36 Th 2004 Tentang Tenaga Kesehatan)

Dalam pemberian pelayan, instansi kesehatan berkewajiban (PMK No. 28 Tahun 2011, pasal 25) :

a. Memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayan dan standar prosedur operasional

b. Memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka atau mementingkan kepentingan financial

c. Memperoleh informed consentd. Menyelenggarakan rekam medise. Menolak keinginan [asien yang

bertentangan dengan standar etika dalam undang-undang

f. Melaksanakan sistem rujukang. Menghormati hak pasienh. Melaksanakan kendali mutu dan

kendali biaya yang berdasarkan ketentuan peraturan UU

i. Memiliki SOPj. Melaksanakan program pemerintah di

bidang kesehatan baik regional maupun nasional

Page 4: LO MODUL 1ewfw

LO 3 : REGULASI LIMBAH YANKES

Limbah yankes termasuk ke dalam limbah B3 (Bahan Berbaya dan Beracun), pengolahan dan regulasinya diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, BAB VII (Pasal 58-69)

Pasal 59 :

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahannya

3. orang yang tidak mampu mengolah limbah B3 nya dapat menyerahkannya ke pihak lain

4. pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, walikota/bupati sesuai kewenangannya

5. menteri, gubernur, walikota/bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipenuhi

Pasal 60 : setiap prang dilarang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izinPasal 69 :1. Setiap orang dilarang :

a. Melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidupb. Memasukkan B3 yang dilarang UUc. Memasukkan B3 dari luar NKRId. Memasukkan B3 dari wilayah luar NKRI ke dalam wilayah NKRIe. Membuang limbah ke media lingkungan hidupf. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidupg. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertantangan

dengan UU

Page 5: LO MODUL 1ewfw

LO 4 : PELANGGARAN DAN KELALAIAN YANKESTolak ukur Culpa Lata :1. Bertentangan dengan hokum2. Akibatnya dapat dibayangkan3. Aklibatnya dapat dihindarkan4. Perbuatannya dapat dipersalahkanKUHP yang mengatur pelanggaran/kelalaian yankes :a. KUHP pasal 267 :

Dokter yang sengaja member surat keterangan palsu tentang ada/tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dihukum dengan penjara selama 4 tahun

b. KUHP pasal 304 :Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan sesorang dalam kesengsaraan sedangkan ia wajib member kehidupan, perawatan, pemeliharaan berdasarkan hokum yang berlaku baginya atau karena suatu perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atan denda maksimal Rp. 4.500

c. KUHP pasal 306 :(2) jika salah satu perbuatan tersebut (mis.pasal 304) menyebabkan kematian/berakibat kematian, maka bersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun

Bila tindakan tersebut disebabkan oleh keluarga pasien belum membayar uang panjar atau uang muka RS, maka RS lah yang dikenai pasal KUHP 304 & 306, sedangkan dokter dikenai pelanggaran KODEKI

Untuk dapat menuntut kerugian (perdata) karena kelalaian, penggugat harus dapat membuktikan adanya :a. Adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasienb. Dokter telah melanggar standar pelayanan medikc. Penggugat telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginyad. Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar