LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS … · PERIKANAN DAN TIPIKOR ... dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim ... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

[Type text]

LLLAAAPPPOOORRRAAANNN AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKIIINNNEEERRRJJJAAA IIINNNSSSTTTAAANNNSSSIII PPPEEEMMMEEERRRIIINNNTTTAAAHHH TAHUN ANGGARAN 2014

Kata Pengantar ::.

Daftar Isi ::.

Ikhtisar Eksekutif ::.

Pendahuluan ::.

Perencanaan dan Penetapan Kinerja ::.

Akuntabilitas Kinerja ::.

Penutup ::.

PPPEEENNNGGGAAADDDIIILLLAAANNN NNNEEEGGGEEERRRIII,,, NNNIIIAAAGGGAAA,,, HHHAAAMMM,,, PPPHHHIII,,, PPPEEERRRIIIKKKAAANNNAAANNN DDDAAANNN TTTIIIPPPIIIKKKOOORRR

MMMEEEDDDAAANNN Jl. Pengadilan No.8, Telp/Fax : (061) 4515847, P.O Box 1247

Medan 20112

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: KATA PENGANTAR ::. i

.:: KATA PENGANTAR ::.

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014,

tanggal 28 Nopember 2014 dan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014

dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri

Medan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja dari Pengadilan Tingkat Pertama

ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Masing-masing.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah

mengeluarkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2035 yang

merupakan penyempurnaan dari Pedoman Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan pada

Tahun 2008.

Dua Program baru yang ditambahkan dalam Reformasi Birokrasi antara lain adalah

penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua program

tersebut mulai di implementasikan oleh Mahkamah Agung dan tercakup dalam Cetak Biru

Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang

diberikan, Pengadilan Negeri Medan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan

Negeri Medan Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dalam rangka

mewujudkan reformasi peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi

dan misi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Medan, Januari 2015

PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM, PHI, PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN

Ketua

SURYA PERDAMAIAN, SH NIP. 19590706.198512.1001

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: DAFTAR ISI ::. ii

.:: DAFTAR ISI ::.

Kata Pengantar ................................................................................................................. i

Daftar Isi .......................................................................................................................... ii

Ikhtisar Eksekutif.............................................................................................................. iii

BAB I Pendahuluan ...................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................. 2

1. Tugas ..................................................................................................... 2 2. Fungsi ................................................................................................ 3

C. Sistematika Penyajian .................................................................................. 4 BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja ................................................................ 5

A. Rencana Strategis 2010-2014 ...................................................................... 5 1. Visi dan Misi .......................................................................................... 5 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................ 5 3. Program dan Kegiatan ........................................................................... 6

B. Indikator Kinerja Utama .............................................................................. 9 C. Rencana Kinerja Tahunan 2016 ................................................................... 10 D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ................................................................. 12

BAB III Akuntabilitas Kinerja ...................................................................................... 14

A. Pengukuran Kinerja 2014 .......................................................................... 14 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...................................................................... 16 C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................... 26

BAB IV Penutup ......................................................................................................... 33

A. Keberhasilan ................................................................................................ 33 B. Hambatan/Masalah .................................................................................... 33 C. Pemecahan Masalah ................................................................................... 33

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::. iii

.:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 201 Mahkamah Agung,

merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2012 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28

Nopember 2014 dan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014

dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dan disinkronisasikan dengan

Rencana Strategis 2010-2014 pada Pengadilan Negeri Medan.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian

kinerja dari Pengadilan Negeri Medan adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus di

pengadilan tingkat pertama dan pemenuhan administrasi perkara yang dimohonkan Banding ke

Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Maka

penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan merupakan sasaran

strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari

realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi

oleh unsur kualitas pelayanan, SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan

dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung serta

penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Penyusunan Laporan

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::. iv

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang

dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Medan berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang

berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional

semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Medan selaku

institusi peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan komponen-komponen lainnya. Dengan berakhirnya

Tahun 2014, maka LAKIP Pengadilan Negeri Medan Tahun 2014, menyajikan informasi kinerja

dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP.

Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Medan disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap “pencapaian

kinerja“, (performance result) selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2014,

terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri

Medan. Dengan optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Medan diharapkan akan meningkatkan

kepercayaan publik dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::. 1

.:: BAB I - PENDAHULUAN ::.

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk

manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun

anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk

menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai

dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan

Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan

peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur

dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan

demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Medan merupakan Pengadilan Tingkat

Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab

untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,

menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.


Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri

Medan dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum

Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,

pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas

ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang bersih, adil dan

sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,

transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Medan merupakan

kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 Nopember 2014 dan surat

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari

2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan

sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008

tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun

2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden

Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari

Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja

Utama masing-masing.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Medan

merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Medan sebagai Pengadilan

Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan (Voorj

post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus

perkara yang masuk di tingkat pertama.


2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Medan antara lain:

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam

tingkat pertama.

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada

pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis

yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan,

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas

dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/

Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan

seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

kesekretariatan serta pembangunan.

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengakapan).

Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian

dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah

menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan,

administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan

Negeri Medan adalah sebagai berikut :


BAB I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta

sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : dijelaskan mengenai rencana

strategis 2010-2014, serta disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran

strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III Akuntabilitas Kinerja : disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara

target dan reaslisasi kinerja), analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian

sasaran- sasaran organisasi dengan pengungkapan serta penyajian dari hasil-

hasil pengukuran kinerja) dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja Pengadilan Negeri Medan serta strategi pemecahan masalah.

Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun

mendatang.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 5

.:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::.

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014

1. VISI DAN MISI

1.1 VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan. Visi Pengadilan Negeri Medan

mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG

AGUNG”

1.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi

Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan, adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan

pihak lain.

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta

dihormati.

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan

transparan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi Pengadilan Negeri Medan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/

Perikanan dan Tipikor Medan adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi


2. Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan tidak diberatkan

tetapi dengan biaya ringan, cepat dan terjangkau.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/

Perikanan dan Tipikor Medan dapat memenuhi dan mewujudkan butir 1 dan 2 di

atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010

sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan

Negeri Medan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri/ Niaga/

PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan

sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Khusus

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Medan dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, PHI dan

Tipikor.

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, PHI

dan Tipikor.

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di

lingkungan peradilan tingkat pertama.


MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.

Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Medan dan badan peradilan di bawahnya

memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2010 2011 2012 2013 2014

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

c. Persentase perkara yang diselesaikan.

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

a. Persentase berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara zetting plaat.

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

90 % 100 % 95 % 100 % 80 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

90 % 100 % 95 % 100 % 80 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

95 % 100 % 95 % 100 % 80 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Medan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dapat

dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara


Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Panitera/ Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris


c. Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)




Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)



2. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen

Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK



b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis



c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita


d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita


e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris


4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk




NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat




Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

Kepanitera/ Kesekretariatan


5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan


C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

Pada Tahun 2013, Pengadilan Negeri Medan telah memiliki rencana kinerja tahun

2013 yang tergambar dalam tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi

dan PK yang disampaikan secara lengkap.





a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat.



a. Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

7 % 100 % 85 % 100 % 80 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


D. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Medan,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Pengadilan Negeri Medan, sebagai berikut:

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2015

UNIT ORGANISASI : PENGADILAN NEGERI MEDAN

TAHUN ANGGARAN : 2015


1

2

3

4

Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi

dan PK yang disampaikan secara lengkap.







c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak

5 % 100 % 80 % 100 % 80 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



5

6

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

100 % 100 % 100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 32.822.140.000,-

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 14

.:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan tahun 2014 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat

pada tabel dibawah.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja

sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil

diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari 6 sasaran strategis yang diuraikan

dalam Penetapan Kinerja dan 16 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut

Pengadilan Negeri Medan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat

perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya penyelesaian perkara.


95 % 1,46 % 1,54 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

100 % 100 % 100 %

c. Persentase perkara yang diselesaikan.

95 %

64,10 % 67,47 %


100 % 83 % 83 %

2 Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Persentase penurunan upaya hukum:

- Banding 80 % 84,26 % 105,33 %

- Kasasi 95 % 120,48 % 126,83 %

- Peninjauan Kembali. 95 % 90,30 % 95,05% %

3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

100% 51,18 %

51,18 %


100 % 100 % 100 %

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat

100 % 100 % 100 %


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

waktu, tempat dan para pihak.


100% 100% 100%


100% 100% 100%

4 Peningkatan aksesbilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

Peningkatan

penyelesaian perkara.


100% 100% 100%


100% 100% 100%


100% 18,73 % 18,73 %

5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


100% 32,25 % 32,25 %

6 Meningkatnya kualitas

pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100% 100 % 100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100 % 100 %


B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan seluruh

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang ditetapkan,

diuraikan sebagai berikut:

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

A. Persentase mediasi yang diselesaikan

Persentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang

dimediasi sebanyak 270 perkara perdata dan yang berhasil selesai melalui proses

mediasi sebanyak 4 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar

1,6 %.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan

sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase mediasi yang diselesaikan 95 % 1,46 % 1,54 %

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah

1,46% /90 % x 100 % = 1,54 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar

1,54 % dari target yang ditetapkan 90% tidak sesuai dengan yang diinginkan

dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para

pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima

keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai

tidak tercapai.

B. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa

perkara tahun 2013, sebanyak 4723 perkara dapat diselesaikan di tahun 2014

dimana sebanyak 1787 perkara merupakan sisa perkara 2013, sehingga prosentase

capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :


No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan

adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014

sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

C. Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang

masuk, di tahun 2014 sebanyak 4.580 perkara yang masuk dan dapat diselesaikan

sebanyak 2936 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar

64,10 %.


sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase perkara yang diselesaikan

95%

64,10%

67,47 %

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan adalah

64,10/ 95 x 100% = 67,47 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar

67,47 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

D. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 4.580

perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah

sebesar 8747 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 83%


sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

100%

83%

83%


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 5 bulan adalah 83 / 100 x 100% = 83%, sehingga pengukuran

capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 83% dari target yang ditetapkan sebesar

100%.

2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yaitu Perbandingan

Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

tahun 2014 dengan tahun 2013. Persentase penurunan upaya hukum Banding di

targetkan sebesar 80 %, Kasasi di targetkan sebesar 95%, dan Peninjauan Kembali di

targetkan sebesar 95 %, dari perkara yang putus di tahun 2014 sebanyak 2.941 perkara,

yang mengajukan upaya hukum banding sebesar 415 perkara, kasasi sebesar 318 Perkara

dan PK sebesar 48 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2014 untuk upaya hukum

banding adalah 84,26%, upaya hukum Kasasi adalah 120,48% dan upaya hukum

Peninjauan Kembali adalah 90,30%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai

berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase tidak mengajukan upaya

hukum Banding

80 %

84,26 %

105,33 %

2. Persentase tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi

95 %

120,48 %

126,83 %

3. Persentase tidak mengajukan upaya

hukum Peninjauan Kembali

95 %

90.30 %

95,05 %

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase tidak mengajukan upaya hukum

Banding adalah 84,26/80 x 100% = 105,33%, Kasasi adalah 120,48/95 x 100% = 126,83%,

dan Peninjauan Kembali adalah 90,30/95 x 100% = 95,05%, pengukuran capaian kinerja

pada tahun 2014 antara lain :

- Banding sebesar 105,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

- Kasasi sebesar 126,83 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

- Peninjauan Kembali sebesar 95,05 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%.


3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu

A. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara

lengkap

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara

lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang

diterima 1145 perkara dan yang disampaikan secara lengkap sebanyak 586 perkara,

sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 51,18%.


sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase berkas yang diajukan

banding, kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

100%

51,18%

51,18%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding,

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 51,18 / 100 x 100% = 51,18%,

pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 51,18% dari target yang

ditetapkan 100%.

B. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis ditargetkan

100% dari jumlah perkara sebesar 4.568 perkara dan yang diregister dan telah

didistribusikan ke Majelis sebanyak 4.568 perkara, sehingga prosentase capaian

tahun 2014 adalah sebesar 100%.


sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase berkas yang diregister dan

telah didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah

didistribusikan ke Majelis adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian

kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

C. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat

dan para pihak.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan

para pihak ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 4.568 perkara dan yang

penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

sebanyak 4.568 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar

100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat

digambarkan sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah 100 / 100 x 100% = 100%,

pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang

ditetapkan 100%.

D. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.

Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% dari

jumlah perkara sebesar 3.405 perkara dan yang pelaksanaan penyitaan tepat waktu

dan tempat sebanyak 3.405 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah

sebesar 100%.


sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase pelaksanaan penyitaan

tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu

dan tempat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun

2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

E. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah

perkara sebesar 4.568 perkara dan ratio Majelis Hakim terhadap penyelesaian

perkara sebanyak 4.568 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah

sebesar 100%.


sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun

2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

4. PENINGKATAN AKSEPBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO

JUSTICE) PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

A. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

Tidak ada perkara prodeo yang masuk pada tahun 2014.


sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase Perkara Prodeo Yang

Diselesaikan

100%

100%

100%


Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan

adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014

sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

B. Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat.

Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat ditargetkan

100% dari jumlah perkara sebesar 7 24 perkara dan persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara zetting plaat sebanyak 724 perkara, sehingga prosentase

capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%.


sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase Perkara Yang Dapat

Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara zetting plaat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian

kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

C. Persentase Amar Putusan Perkara (yang menarik perhatian masyarakat) Yang

Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Kerja Sejak Diputus.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat

diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus di targetkan

sebesar 100 %, dari perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 4.568 perkara dan

diputus sebanyak 2.936 perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebesar 550 perkara sehingga prosentase capaian

tahun 2014 adalah sebesar 18,73 %.


sebagai berikut :


No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase (amar) putusan perkara

(yang menarik perhatian masyarakat)

yang dapat diakses secara on line dalam

waktu maksimal 1 hari kerja sejak

diputus

100%

18,73%

18,73%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah 18,73 / 100 x 100% = 18,73%, pengukuran

capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 18,73% dari target yang ditetapkan 100%.

5. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase

permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100%, dari jumlah permohonan eksekusi sebanyak 62

berkas pada tahun 2014, tercatat sebanyak 20 permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 32,25%.

Pencapaian target indikator Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dapat

digambarkan sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

100%

32,25%

32,25%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 3 2 ,25/100

x 100% = 32,25%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 32,25% dari

target yang ditetapkan 100%.


6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100

%, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 16 pengaduan,

yang ditindaklanjuti sebanyak 16 pengaduan, sehingga prosentase capaian tahun

2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah

100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100%

dari target yang ditetapkan 100%.

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti di targetkan

sebesar 100 %, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 1

pengaduan, yang ditindaklanjuti sebanyak 1 pengaduan, sehingga prosentase capaian

tahun 2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dapat digambarkan

sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%


Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah

100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100%

dari target yang ditetapkan 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana

kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang

dan Belanja Modal.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum yang hanya meliputi Belanja Barang

Jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah

sebesar Rp. 31.032.950.000,- (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah). Sementara jumlah anggaran DIPA (03) seluruhnya sesuai tertera pada

Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1,175,447,000,- (Satu Miliar Seratus Tujuh

Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanpa adanya Revisi.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Medan tahun Anggaran 2014 rincian

pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan

DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya

Mahkamah Agung

No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %

1 BELANJA PEGAWAI Rp 29,306,042,000 Rp 29,306,042,000 Rp 25,198,867,327 85.99%

2 BELANJA BARANG Rp 1,726,908,000 Rp 1,726,908,000 Rp 1,557,107,283 90.17%

JUMLAH Rp 31,032,950,000 Rp 31,032,950,000 Rp 26,755,974,610 86.22%


1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan, dan lembur.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan

Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp 29,306,042,000,- (Dua Puluh Sembilan

Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) .

b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian

Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 yang telah direvisi,

anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp

25,198,867,327,- (Dua Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan

Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh

Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 85,99 % (Delapan Puluh Lima

Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen).

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar

Rp.4,107,174,673,- (Empat Miliar Seratus Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh

Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Total sisa anggaran dari

pagu belanja pegawai sebesar 14,01 % (Empat Belas Koma Nol Satu Persen)

dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Rp-

Rp5,000,000,000

Rp10,000,000,000

Rp15,000,000,000

Rp20,000,000,000

Rp25,000,000,000

Rp30,000,000,000

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI


Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis

pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya

pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang

dilakukan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan, sedangkan penilaian

terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas

dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak

mengikat.


Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan

Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 1,726,908,000,- (Satu Miliar Tujuh

Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah).


Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang

yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 1,557,107,283,- (Satu Miliar Lima

Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh

Tiga Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 90,17% (Sembilan Puluh

Koma Tujuh Belas Persen).

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.


terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.

169,800,717,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tujuh

Ratus Tujuh Belas Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja

pegawai sebesar 9,83% (Sembilan Koma Delapan Puluh Tiga Persen) dari

total pagu yang tersedia. Sisa pagu tersebut disebabkan karena tidak

terserapnya anggaran Langganan Listrik dan Telepon.

2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %

1 Belanja Barang Rp 241,117,000 Rp 241,117,000 Rp 209,391,535 86.84%

2 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Rp 455,130,000 Rp 455,130,000 Rp 443,196,000 97.38%

3 Belanja Perjalanan Biasa Rp 436,000,000 Rp 436,000,000 Rp 400,384,550 91.83%

4 Belanja Jasa Profesi Rp 43,200,000 Rp 43,200,000 Rp 30,600,000 70.83%

JUMLAH Rp 1,175,447,000 Rp 1,175,447,000 Rp 1,083,572,085 92,18%


Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang

kegiatan operasional persidangan peradilan, penyelesaian administrasi perkara (yang

sederhana dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding, penyampaian berkas

perkara kasasi, pk, dan grasi yang lengkap dan tepat waktu, pemanfaatan fungsi zetting

plaatz / sidang di tempat, pelaksanaan posbankum dan penyelesaian perkara tindak

pidana korupsi.

1. Belanja Barang



Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 241,117,000,- (Dua Ratus Empat Puluh

Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).



yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 209,391,535,- (Dua Ratus Sembilan

Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

dengan prosentase capaian sebesar 86,84 % (Delapan Puluh Enam Koma Delapan

Puluh Empat Persen).


0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

450000000

500000000

BelanjaBarang

BelanjaBarang NonOperasional

Lainnya

BelanjaPerjalanan

Biasa

Belanja JasaProfesi

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI



terealisasi tercatat total sisa pagu belanja bahan sebesar Rp. 31,725,465,- (Tiga

Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima

Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 13,16 % (Tiga

Belas Koma Enam Belas Persen) dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya



Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 455,130,000,- (Empat Ratus Lima Puluh

Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).



yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 443,196,000,- (Empat Ratus Empat

Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan prosentase

capaian sebesar 97,38 % (sembilan Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Delapan

Persen).



terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 11,934,000,-

(Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Total sisa

anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 2,62 % (Nol Koma Nol Empat

Persen) dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Perjalanan Biasa



Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 436,000,000,- (Empat Ratus Tiga Puluh

Enam Juta Rupiah).



yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 400,338,550,- (Empat Ratus Tiga Ratus

Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan prosentase

capaian sebesar 91,83 % (Sembilan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Tiga Persen).

d. Sisa Anggaran Pelaksanaan.


terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 35,615,450,- (Tiga


Puluh Lima Juta Enam ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 8,17 % (Delapan Koma

Tujuh Belas Persen) dari total pagu yang tersedia.

4. Belanja Jasa Profesi



Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 43,200,000,- (Empat Puluh Tiga Juta

Dua Ratus Ribu Rupiah).



yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 30,600,000,- (Tiga Puluh Juta Enam

Ratus Ribu Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 70,83 % (Tujuh Puluh

Koma Delapan Puluh Tiga Persen).

e. Sisa Anggaran Pelaksanaan.


terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 12,600,000,- (Dua

Belas Juta Enam ratus Ribu Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai

sebesar 29,17 % (Dua Puluh Sembilan Koma Tujuh Belas Persen) dari total pagu

yang tersedia.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB IV – PENUTUP ::. 31

.:: BAB IV – PENUTUP ::.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Medan Tahun 2014 ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2014 dan sebagai tindak lanjut

dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri

Medan Tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh

tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang

semakin tinggi.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai;

3. Bertambahnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional peradilan.

B. HAMBATAN/MASALAH

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Adanya faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di lapangan (terutama pada

saat pelaksanaan eksekusi);

2. Kurangnya jumlah pegawai sehingga terjadi penumpukan pekerjaan;

3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai.

C. PEMECAHAN MASALAH

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Pada saat pelaksanaan eksekusi dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan;

2. Mengusulkan/meminta penambahan jumlah pegawai;

3. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui RKA-KL tahun 2016 dan 2017.

LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS … · PERIKANAN DAN TIPIKOR ... dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim ... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Documents