Home >Documents >LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS .PERIKANAN DAN TIPIKOR ... dari tahun sebelumnya...

LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS .PERIKANAN DAN TIPIKOR ... dari tahun sebelumnya...

Date post:17-Mar-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

[Type text]

LLLAAAPPPOOORRRAAANNN AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKIIINNNEEERRRJJJAAA IIINNNSSSTTTAAANNNSSSIII PPPEEEMMMEEERRRIIINNNTTTAAAHHH TAHUN ANGGARAN 2014

Kata Pengantar ::.

Daftar Isi ::.

Ikhtisar Eksekutif ::.

Pendahuluan ::.

Perencanaan dan Penetapan Kinerja ::.

Akuntabilitas Kinerja ::.

Penutup ::.

PPPEEENNNGGGAAADDDIIILLLAAANNN NNNEEEGGGEEERRRIII,,, NNNIIIAAAGGGAAA,,, HHHAAAMMM,,, PPPHHHIII,,, PPPEEERRRIIIKKKAAANNNAAANNN DDDAAANNN TTTIIIPPPIIIKKKOOORRR

MMMEEEDDDAAANNN Jl. Pengadilan No.8, Telp/Fax : (061) 4515847, P.O Box 1247

Medan 20112

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: KATA PENGANTAR ::. i

.:: KATA PENGANTAR ::.

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014,

tanggal 28 Nopember 2014 dan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014

dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri

Medan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja dari Pengadilan Tingkat Pertama

ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Masing-masing.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah

mengeluarkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2035 yang

merupakan penyempurnaan dari Pedoman Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan pada

Tahun 2008.

Dua Program baru yang ditambahkan dalam Reformasi Birokrasi antara lain adalah

penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua program

tersebut mulai di implementasikan oleh Mahkamah Agung dan tercakup dalam Cetak Biru

Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang

diberikan, Pengadilan Negeri Medan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan

Negeri Medan Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dalam rangka

mewujudkan reformasi peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi

dan misi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

Medan, Januari 2015

PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM, PHI, PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN

Ketua

SURYA PERDAMAIAN, SH NIP. 19590706.198512.1001

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: DAFTAR ISI ::. ii

.:: DAFTAR ISI ::.

Kata Pengantar ................................................................................................................. i

Daftar Isi .......................................................................................................................... ii

Ikhtisar Eksekutif.............................................................................................................. iii

BAB I Pendahuluan ...................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................. 2

1. Tugas ..................................................................................................... 2 2. Fungsi ................................................................................................ 3

C. Sistematika Penyajian .................................................................................. 4 BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja ................................................................ 5

A. Rencana Strategis 2010-2014 ...................................................................... 5 1. Visi dan Misi .......................................................................................... 5 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................ 5 3. Program dan Kegiatan ........................................................................... 6

B. Indikator Kinerja Utama .............................................................................. 9 C. Rencana Kinerja Tahunan 2016 ................................................................... 10 D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ................................................................. 12

BAB III Akuntabilitas Kinerja ...................................................................................... 14

A. Pengukuran Kinerja 2014 .......................................................................... 14 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...................................................................... 16 C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................... 26

BAB IV Penutup ......................................................................................................... 33

A. Keberhasilan ................................................................................................ 33 B. Hambatan/Masalah .................................................................................... 33 C. Pemecahan Masalah ................................................................................... 33

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::. iii

.:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 201 Mahkamah Agung,

merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2012 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28

Nopember 2014 dan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014

dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dan disinkronisasikan dengan

Rencana Strategis 2010-2014 pada Pengadilan Negeri Medan.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian

kinerja dari Pengadilan Negeri Medan adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus di

pengadilan tingkat pertama dan pemenuhan administrasi perkara yang dimohonkan Banding ke

Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Maka

penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan merupakan sasaran

strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari

realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi

oleh unsur kualitas pelayanan, SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan

dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung serta

penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Penyusunan Laporan

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::. iv

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang

dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Medan berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang

berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional

semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Medan selaku

institusi peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan komponen-komponen lainnya. Dengan berakhirnya

Tahun 2014, maka LAKIP Pengadilan Negeri Medan Tahun 2014, menyajikan informasi kinerja

dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP.

Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Medan disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap pencapaian

kinerja, (performance result) selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2014,

terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri

Medan. Dengan optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Medan diharapkan akan meningkatkan

kepercayaan publik dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::. 1

.:: BAB I - PENDAHUL

Embed Size (px)
Recommended