lkj ditjen pdspkp tw 1 2016

Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 | i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders

dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap

instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari anggaran negara agar

menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban

sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya

untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan

kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan

Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2016

adalah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis

Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2015

berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media

pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi

organisasi Ditjen PDSPKP.

Jakarta, Maret 2016

Direktur Jenderal Penguatan Daya

Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc

ii | Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan

dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2016 disusun sebagai bentuk

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (performance results) Ditjen

PDSPKP selama tahun Triwulan I Tahun 2016, dikaitkan dengan Rencana Kinerja

(performance plan) tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun

2015-2019.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2016, Ditjen

PDSPKP melakukan pengukuran terhadap 5 (lima) kegiatan pokok dan 1 (satu)

kegiatan penunjang yang tercakup dalam 1 (satu) program Penguatan Daya Saing

Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis sebagai berikut: (1)

Meningkatkan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan; (2) Meningkatkan rata-

rata konsumsi ikan per kapita nasional; (3) Meningkatkan volume produk olahan hasil

perikanan yang bernilai tambah; (4) Meningkatnya nilai produk kelautan dan

perikanan; (5) Menjamin ketersediaan pasokan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI); (6)

Meningkatkan nilai investasi hasil kelautan dan perikanan; (7) Meningkatkan nilai

pembiyaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan

bukan bank; (8) Meningkatkan uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan

perikanan; dan (9) Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

di lingkungan Ditjen PDSPKP untuk memperkuat konektivitas hulu-hilir hasil kelautan

dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Ditjen

PDSPKP yang telah ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal

PDSPKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terdiri dari 15 sasaran strategis dan

36 indikator kinerja utama.

Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan

terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang

telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan

mendatang, antara lain:

Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 | iii

1. Perlu adanya akselerasi upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan

anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang secara langsung

berkontribusi dalam pencapaian IKU Ditjen PDSPKP, sehingga IKU Ditjen PDSPKP

dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu adanya

koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, daerah

dan instansi lintas sektoral secara intensif agar kegiatan dapat terlaksana dengan

baik sesuai dengan perencanaan;

2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan

Kabupaten/Kota serta Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP dan KKP untuk secara

periodik melakukan rekonsiliasi data dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan

pekerjaan, utamanya yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian IKU

Ditjen PDSPKP, sehingga IKU Ditjen PDSPKP dapat tercapai sesuai dengan target

yang telah ditetapkan.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja pembangunan pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan yang telah dicapai selama Triwulan I tahun 2016 serta

penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan

untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun

selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I

tahun 2016 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan

dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai di Triwulan I tahun 2016,

diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, hal ini

merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari Laporan Kinerja.

iv | Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ......................................................................................................................... i

Ikhtisar Eksekutif ...................................................................................................................... ii

Daftar Isi...... ................................................................................................................................ iv

I. PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................................................................. 1

1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................... 2

1.3 Tugas dan Fungsi ......................................................................................................................... 2

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia ......................................................................................... 4

1.5 Permasalahan Utama ................................................................................................................. 7

1.6 Sistematika Penyajian ............................................................................................................... 7

II. Perencanaan Kinerja .................................................................................................... 9

2.1 Rencana Strategis ........................................................................................................................ 9

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................................................................................ 16

III. Akuntabilitas Kinerja .................................................................................................... 18

3.1 Capaian Kinerja ............................................................................................................................ 18

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ................................................................................................ 20

3.3 Realisasi Anggaran ...................................................................................................................... 64

IV. Penutup ............................................................................................................................. 67

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2016

2. Pengukuran Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2016

Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka

pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada terbentuknya produk kelautan

dan perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional dengan

sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Oleh karena itu, arah kebijakan

pembangunannya mengacu pada pendekatan market driven atau pasar yang menjadi

acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh

konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk

kelautan dan perikanan prima, yaitu produk yang memiliki sifat high quality; safe,

traceable, high value content dan competitive. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam

dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2015-2019 merupakan dokumen

perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen

Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan

tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan

program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai

indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai

Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan

pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan

Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang

2 | Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016

dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian

kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur

sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Ditjen PDSPKP

menyusun Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2016. Laporan Kinerja

Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2016 merupakan Laporan Kinerja pertama dalam

kerangka pelaksanaan Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini

secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan

program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I

Tahun 2016 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis di

Triwulan I Tahun 2016 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas

kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan

Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa

yang telah dicapai di Triwulan I Tahun 2016 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-

KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KKP), kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk

kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan

perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan

fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk,

penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik


produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan

dan perikanan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk,

penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik

produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan

dan perikanan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu

dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan,

peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan

keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan

diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan,

peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan

keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi

produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem

logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha

kelautan dan perikanan;

6. Pelaksanaan administrasi Ditjen PDSPKP; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen);

2. Direktorat Akses Pasar dan Promosi (Dit APP);

3. Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan (Dit BMK);

4. Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (Dit BMP);

5. Direktorat Sistem Logistik (Dit SL);

6. Direktorat Pengembangan Investasi (Dit PI); dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Ditjen PDSPKP Tahun 2016 mencapai 397 orang, dengan

rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai menurut unit kerja eselon II

Apabila dilihat dari gambar di bawah, jumlah pegawai menurut unit kerja Eselon

II terbanyak terdapat di UPT Ditjen PDSPKP, BBP2HP, yakni 113 orang, atau

sekitar 27% dari total pegawai Ditjen PDSPKP. Sedangkan jumlah pegawai yang

paling sedikit terdapat di Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan,

yakni 42 orang, atau sekitar 10% dari total jumlah pegawai Ditjen PDSPKP.


Setditjen ;66 orang; 16%

Dit BMP;

52 orang; 12%

Dit BMK; 42 orang; 10%

Dit SL;48 orang ; 12%

Dit APP;

44 orang; 11%

Dit PI;50 orang; 12%

BBP2HP;113 orang;

27%

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai menurut Unit Kerja

2. Jumlah pegawai menurut kedudukan, untuk Pusat sebanyak 302 orang atau 73%,

sedangkan UPT sebanyak 113 orang atau 27%.

Pusat;302 orang; 73%

UPT;113 orang; 27%

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai menurut Kedudukan

3. Jumlah pegawai menurut golongan: golongan IV sebanyak 78 orang, golongan III

sebanyak 268 orang, golongan II sebanyak 64 orang, dan golongan I sebanyak 5

orang. Dilihat pada gambar di bawah, menurut golongannya, pegawai Ditjen

PDSPKP terbanyak pada golongan III, yakni mencapai 65%, sedangkan yang

paling sedikit adalah golongan I, yakni sekitar 1%.


Gol IV;78 orang; 19%

Gol III;268 orang; 65%

Gol II;64 orang; 15%

Gol I;5 orang; 1%

Gambar 1.4. Jumlah Pegawai menurut Golongan

4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 243 orang, atau setara

dengan 59% dari total pegawai Ditjen PDSPKP, dan perempuan sebanyak 172

orang, atau setara dengan 41% dari total pegawai Ditjen PDSPKP.

Laki-Laki;243 orang; 59%

Perempuan; 172 orang; 41%

Gambar 1.5. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

5. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S3 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak

136 orang, S1 sebanyak 148 orang, D4 sebanyak 14 orang, Sarjana Muda

sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 39 orang, D2 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak

62 orang, SLTP sebanyak 6 orang, dan SD sebanyak 2 orang. Menurut tingkat

pendidikannya, pegawai Ditjen PDSPKP terbanyak dengan tingkat pendidikan S1,

yakni masing-masing mencapai 36%, sedangkan yang paling sedikit adalah

dengan tingkat pendidikan D2, yakni sebanyak 1%.


S3; 5 orang; 1%

S2; 136 orang; 33%

S1; 148 orang;

36%

D4; 14 orang; 3%

SM; 2orang ;

1%

D3; 39 orang; 9%

D2; 1 orang;

0%

SLTA;62 orang;

15%

SLTP;6 orang; 1%

SD; 2 orang; 1%

Gambar 1.6. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (strategic issued) yang menjadi isu aktual penguatan

daya saing produk kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Masih rendahnya nilai tambah dari produk perikanan;

2. Terbatasnya ketersediaan bahan baku Unit Pengolahan Ikan, yang menyebabkan

masih rendahnya tingkat utilitas Unit Pengolahan Ikan;

3. Belum meratanya konsumsi ikan;

4. Semakin ketatnya persyaratan ekspor yang berlaku di negara-negara tujuan

ekspor hasil perikanan (mutu dan keamanan pangan, keteterlusuran,

keberlanjutan/lingkungan, isu sosial).

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2016 mengacu

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen

PDSPKP selama Triwulan I Tahun 2016. Capaian Kinerja (Performance Results)

Triwulan I Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance

Plan) Triwulan I Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.


Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja

di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama tahun

2016;

2. Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum tentang Ditjen PDSPKP,

dengan penekanan kepada aspek strategis Ditjen PDSPKP serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Ditjen PDSPKP;

3. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

Ditjen PDSPKP Tahun 2016;

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Ditjen PDSPKP sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja Ditjen PDSPKP. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab

ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja Ditjen PDSPKP sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Ditjen

PDSPKP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Ditjen PDSPKP

untuk meningkatkan kinerjanya;

6. Lampiran.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

(Ditjen PDSPKP), melalui Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/KEP-

DJPDSPKP/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Rencana Strategis Ditjen

PDSPKP Tahun 2015-2019, telah menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra)

dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2015-2019, yang

diharapkan mampu memberi arah organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai

tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis ini memuat

visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai

tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada

atau mungkin timbul.

Proses penyusunan rencana strategis ini telah ditetapkan secara bersama-

sama dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Ditjen

PDSPKP.

2.1.1 Visi

Sebagai langkah pertama dalam penyusunan rencana strategis adalah

menetapkan visi (Vision) organisasi. Dalam hal ini visi Ditjen PDSPKP adalah:

“ MEWUJUDKAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MANDIRI,

MAJU, KUAT DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL “

2.1.2 Misi

Sebagai penjabaran dari visi tersebut di atas, maka misi (Mission) Ditjen

PDSPKP dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar dan promosi produk kelautan

dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri;

2. Mengembangkan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;


3. Meningkatkan jaringan logistik dalam rangka menjamin ketersediaan produk

kelautan dan perikanan di pasar dalam negeri;

4. Mengembangkan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;

5. Mengembangkan ragam produk olahan dengan penerapan teknologi inovatif;

6. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di bidang

penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan

konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan yang baik.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan (goals) merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan

diformulasikannya tujuan ini, maka Ditjen PDSPKP dapat secara tepat mengetahui

apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya

dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan.

Lebih dari itu, perumusan tujuan ini memungkinkan Ditjen PDSPKP mengukur

sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu, agar dapat diukur

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan

memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan Ditjen PDSPKP adalah sebagai berikut:

Memperkuat dan mengembangkan akses pasar dan promosi produk kelautan dan

perikanan di pasar dalam dan luar negeri, yakni:

1. Meningkatkan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan

berdasarkan Harmonized System Codes (461 Harmonized System Codes pada

tahun 2012). Pada tahun 2015-2019 diharapkan nilai ekspor produk kelautan

dan perikanan akan meningkat rata-rata 12,97% per tahun, yakni dari USD 5,86

miliar di tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar di tahun 2019.

2. Meningkatkan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi ikan dan udang

terutama dalam bentuk asin/awetan, dan olahan produksi lokal. Pada tahun

2015-2019 diharapkan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional akan

meningkat rata-rata 7,44% per tahun, yakni dari 40,9 kg/kapita di tahun 2015

menjadi 54,49 kg/kapita di tahun 2019.


Mengembangkan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, yakni:

3. Meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya volume produksi dari usaha

pasca panen hasil perikanan skala besar dan UMKM, dan diversifikasi produk yang

bernilai tambah. Pada tahun 2015-2019 diharapkan volume produk olahan hasil

perikanan akan meningkat rata-rata 4,97% per tahun, yakni dari 5,6 juta ton di

tahun 2015 menjadi 6,8 juta ton di tahun 2019.

4. Meningkatnya nilai produk kelautan dan perikanan.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai produk kelautan dan

perikanan. Pada tahun 2016-2019 diharapkan rata-rata peningkatan nilai produk

kelautan dan perikanan sebesar 19,56% per tahun, yakni dari Rp 275 triliun pada

tahun 2016 menjadi Rp 470 triliun pada tahun 2019.

Meningkatkan jaringan logistik dalam rangka menjamin ketersediaan produk

kelautan dan perikanan di pasar dalam negeri, yakni:

5. Jaminan ketersediaan pasokan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya ketersediaan ikan di UPI.

Pada tahun 2016-2019 diharapkan jaminan ketersediaan ikan di UPI meningkat

rata-rata 7,72% per tahun, yakni 60% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun

2019.

Mengembangkan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, yakni:

6. Meningkatkan nilai investasi hasil kelautan dan perikanan.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai investasi pada usha

pasca panen hasil perikanan baik PMDN maupun PMA dan joint venture.Pada

tahun 2015-2019 diharapkan nilai investasi bidang pasca panen hasil kelautan

dan perikanan akan meningkat rata-rata 10,03% per tahun, yakni dari Rp 3,2

triliun di tahun 2015 menjadi Rp 4,69 triliun di tahun 2019.

7. Meningkatkan nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga

keuangan bank dan bukan bank.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai pembiayaan dari

lembaga keuangan bank dan bukan bank bagi usaha hail kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2015-2019 diharapkan nilai pembiayaan meningkat rata-rata 3,72%

per tahun, yakni dari Rp 320 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 370 miliar pada

tahun 2019.


Mengembangkan ragam produk olahan dengan penerapan teknologi inovatif, yakni:

8. Meningkatkan uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya uji terap inovasi teknologi

dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Pada tahun 2016-2019 diharapkan

uji terap inovasi teknologi meningkat rata-rata 16,98% per tahun, yakni dari 10

ragam pada tahun 2016 menjadi 16 ragam pada tahun 2019. Pada periode yang

sama diharapkan uji terap inovasi pemasaran juga meningkat rata-rata 19,44%

per tahun, yakni dari 3 ragam pada tahun 2016 menjadi 5 ragam pada tahun

2019.

Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya di

bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka

mewujudkan konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan yang baik, yakni:

9. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di

lingkungan Ditjen PDSPKP untuk memperkuat konektivitas hulu-hilir hasil

kelautan dan perikanan.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan terlaksananya 100% seluruh dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang menjamin konektivitas hulu-hilir

hasil kelautan dan perikanan.

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas diupayakan akan dicapai melalui

sasaran strategis (Strategic Objectives) berikut:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif,

bertanggungjawab, dan berkelanjutan

3. Meningkatnya daya saing produk dan logistik KP

4. Tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif

5. Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan

6. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan

7. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan

8. Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan

9. Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan

10. Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan

11. Terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu


12. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen PDSPKP yang kompeten,

profesional dan berkepribadian

13. Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PDSPKP yang handal dan mudah

diakses

14. Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada

layanan prima

15. Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan

akuntabel

Pencapaian sasaran strategis Ditjen PDSPKP direncanakan dilakukan melalui

pelaksanaan program “Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan” yang

didukung dengan inisiatif kegiatan berikut:

1. Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan;

2. Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan;

3. Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan;

4. Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;

5. Peningkatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan;

6. Peningkatan Pengujian Penerapan Hasil Perikanan;

7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

2.1.4 Kebijakan

Draft Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019 dijabarkan lebih lanjut dalam

suatu kebijakan. Kebijakan ini untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam

pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis

Ditjen PDSPKP. Kebijakan pelaksanaan kegiatan Ditjen PDSPKP tersebut dapat

dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan

a. Analisis dan akses pasar dalam negeri;

b. Analisis dan akses pasar luar negeri;

c. Promosi dan kerja sama dalam negeri;

d. Promosi dan kerja sama luar negeri;

e. Peningkatan kapasitas pasar.

2. Peningkatan mutu dan diversifikasi produk kelautan


a. Standardisasi produk kelautan;

b. Peningkatan mutu produk kelautan;

c. Diversifikasi produk bioteknologi kelautan;

d. Diversifikasi produk nonbioteknologi kelautan;

e. Peningkatan kapasitas produksi produk kelautan.

3. Peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan

a. Standardisasi dan penilaian kesesuaian produk perikanan;

b. Peningkatan mutu produk perikanan;

c. Diversifikasi produk perikanan;

d. Peningkatan utilitas usaha pengolahan hasil perikanan;

e. Peningkatan kapasitas produksi produk perikanan.

4. Penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan

a. Pemetaan dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan;

b. Jaringan distribusi dan kerja sama logistik hasil kelautan dan perikanan;

c. Tata kelola logistik hasil kelautan dan perikanan;

d. Pemantauan logistik hasil kelautan dan perikanan;

e. Infrastruktur logistik hasil kelautan dan perikanan.

5. Peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan

a. Pelayanan usaha hasil kelautan dan perikanan;

b. Pengusahaan dan kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan;

c. Investasi dan pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan;

d. Ketenagakerjaan dan kemitraan usaha hasil kelautan dan perikanan;

e. Data dan statistik usaha hasil kelautan dan perikanan.

6. Peningkatan pengujian penerapan hasil perikanan

a. Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan;

b. Pelayanan usaha hasil kelautan dan perikanan;

c. Pengujian dan sertifikasi produk hasil kelautan dan perikanan.

7. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

a. Penyusunan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di

lingkungan Ditjen PDSPKP;

b. Perencanaan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi serta

ketatausahaan kepegawaian di lingkungan Ditjen PDSPKP;


c. Pengembangan produk hukum, ketatalaksanaan, dan humas di lingkungan

Ditjen PDSPKP;

d. Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan, persuratan,

kerumahtanggan dan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan

Ditjen PDSPKP;

e. Pengembangan layanan perkantoran (gaji dan operasional perkantoran) di

lingkungan Ditjen PDSPKP.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dari Renstra dan pengukuran

tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (performance plan)

2016. Selanjutnya target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk

indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan.

Sementara itu dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya

yang dimiliki oleh instansi. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara

optimal dan tepat waktu, visi dan misi Ditjen PDSPKP harus menjadi acuan sekaligus

landasan penyusunan strategi.

Meskipun struktur organisasi KKP telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden

Nomor 65/2015 sejak tanggal 20 Mei 2015, namun demikian organisasi Ditjen

PDSPKP secara resmi berlaku sejak ditetapkannya pejabat Direktur Jenderal PDSPKP

pada tanggal 31 Agustus 2015. Untuk itu, target kinerja Ditjen PDSPKP tahun 2015

melanjutkan dan menyelesaikan apa yang telah dilaksanakan oleh Ditjen P2HP.

Target kinerja Ditjen PDSPKP secara utuh akan mulai diimplementasikan pada tahun

2016.

Target kinerja Ditjen PDSPKP tahun 2016 dikelompokkan ke dalam 4 (empat)

perspektif Balanced Scorecard, yakni: 1) Perspektif Pemangku Kepentingan

(Stakeholder Perspective); 2) Perspektif Pelanggan (Customer Perspective); 3)

Perspektif Internal (Internal Process Perspective); dan 4) Perspektif Pembelajaran dan

Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective).


Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya kesejahteraan

masyarakat kelautan dan perikanan

1 Nilai Tukar Pengolah 101 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7

CUSTOMER PERSPECTIVE 2 Terwujudnya pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

3 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)

6,82

4 Konsumsi ikan per kapita nasional (kg/kapita)

43,88

5 Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton)

5,9

6 Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan (Rp triliun)

12,5

3 Meningkatnya daya saing produk dan logistik KP

7 Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp triliun)

275

8 Ketersediaan pasokan ikan di UPI (%) 60 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

4 Tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif

9 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (draft peraturan)

13

10 Indeks efektivitas kebijakan bidang PDSPKP

6,5

5 Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan

11 Peningkatan market share produk kelautan dan perikanan utama di pasar tujuan ekspor (%)

15

12 Nilai transaksi dampak promosi di luar negeri (USD juta)

200

13 Kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani (%)

60

14 Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan (organisasi)

20

6 Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan

15 Jumlah UMKM produk kelautan yang dibina (UMKM)

840

16 Jumlah Usaha Besar produk kelautan yang dibina (Usaha Besar)

50

17 Nilai produk non bioteknologi kelautan (Rp triliun)

12,78

18 Nilai produk bioteknologi kelautan (Rp miliar)

220

7 Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan

19 Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP)

790

20 Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%) 81 21 Jumlah ragam produk olahan bernilai

tambah di lokasi yang dibina (ragam) 40

8 Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan

22 Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya (kelompok)

1.700

23 Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor SLIN (lokasi)

100

9 Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan

24 Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (unit usaha)

150


No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

25 Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha)

500

26 Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi (pelaku usaha)

500

27 Jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi (unit usaha)

100

10 Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan

28 Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan (ragam)

10

29 Uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan (ragam)

3

30 Jumlah produk bersertifikat SNI (produk)

9

11 Terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu

31 Presentase nilai impor terhadap nilai ekspor pada tahun berjalan dalam rangka pengendalian (%)

<20

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 12 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara

Ditjen PDSPKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian

22 Indeks kompetensi dan integritas Ditjen PDSPKP

77

13 Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PDSPKP yang handal dan mudah diakses

23 Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

50

14 Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

24 Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP

A(89)

15 Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan akuntabel

25 Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP (%)

Baik (80-90)

26 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PDSPKP (%)

100


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan

implementasi balanced scorecard (BSC) dalam manajemen pengelolaan kinerja, pada

Tahun 2016 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan

Perikanan (Ditjen PDSPKP) telah menetapkan 15 (lima belas) Sasaran Strategis (SS)

dengan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran capaian kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2015 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-

masing perspektif.

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2016

No Sasaran Program Indikator Kinerja

Target Realisasi

Tahun

2015 TW I Capaian

% thd

Target

TW I

% thd

Target

2016

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

1 Terwujudnya kesejahteraan

masyarakat kelautan dan perikanan

1 Nilai Tukar Pengolah 105 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 8 0,00 0,00 0,00 0,00

CUSTOMER PERSPECTIVE

2 Terwujudnya pengelolaan sumber daya

kelautan dan perikanan yang

partisipatif, bertanggung jawab dan

berkelanjutan

3 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar) 6,82 1,06 0,97 91,51 14,22

4 Konsumsi ikan per kapita nasional

(kg/kapita)

43,88 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Volume produk olahan hasil perikanan

(juta ton)

5,9 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Nilai investasi hasil kelautan dan

perikanan (Rp triliun)

12,5 3,00 1,48 49,47 11,87

3 Meningkatnya daya saing produk dan

logistik KP

7 Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp

triliun)

275 2,57 16,61 646,12 6,04

8 Ketersediaan pasokan ikan di UPI (%) 60 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

4 Tersedianya kebijakan penguatan daya

saing yang efektif

9 Jumlah draft peraturan perundang-

undangan bidang pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan (draft

peraturan)

14 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Indeks efektivitas kebijakan bidang

PDSPKP

6,5 0,00 0,00 0,00 0,00


5 Meningkatnya akses pasar dan

promosi hasil kelautan dan perikanan

11 Peningkatan market share produk

kelautan dan perikanan utama di pasar

tujuan ekspor (%)

15 0,75 0,30 40,00 2,00

12 Nilai transaksi dampak promosi di luar

negeri (USD juta)

200 35,00 39,00 111,43 19,50

13 Kontribusi protein ikan terhadap

pemenuhan kebutuhan protein hewani

(%)

60 3,00 2,40 80,00 4,00

14 Partisipasi masyarakat dalam gerakan

makan ikan (organisasi)

20 1,00 1,00 100,00 5,00

6 Meningkatnya mutu dan diversifikasi

produk kelautan

15 Jumlah UMKM produk kelautan yang

dibina (UMKM)

840 42,00 42,00 100,00 5,00

16 Jumlah Usaha Besar produk kelautan

yang dibina (Usaha Besar)

50 3,00 3,00 100,00 6,00

17 Nilai produk non bioteknologi kelautan

(Rp triliun)

12,78 2,56 3,60 140,63 28,17

18 Nilai produk bioteknologi kelautan (Rp

miliar)

220 11,00 11,66 106,00 5,30

7 Meningkatnya mutu dan diversifikasi

produk perikanan

19 Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan

yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan

Ikan (SKP)

790 200,00 229,00 114,50 28,99

20 Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%) 81 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Jumlah ragam produk olahan bernilai

tambah di lokasi yang dibina (ragam)

40 2,00 2,00 100,00 5,00

8 Meningkatnya ketersediaan pasokan

ikan

22 Jaminan pasar produksi hasil tangkapan

dan budidaya (kelompok)

1.700 51,00 22,00 43,14 1,29

23 Data dan informasi neraca ketersediaan

ikan di koridor SLIN (lokasi)

100 3,85 3,85 100,00 3,85

9 Meningkatnya investasi dan usaha

hasil kelautan dan perikanan

24 Jumlah usaha hasil kelautan dan

perikanan yang melakukan kemitraan

dalam rangka mendorong investasi (unit

usaha)

150 5,00 10,00 200,00 6,67

25 Jumlah UMKM hasil kelautan dan

perikanan yang mendapat pembiayaan

(unit usaha)

500 120,00 74,00 61,67 14,80

26 Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan

perikanan yang mendapat fasilitas

pelayanan investasi (pelaku usaha)

500 120,00 10,00 8,33 2,00

27 Jumlah unit usaha hasil kelautan dan

perikanan yang melakukan investasi

(unit usaha)

100 20,00 20,00 100,00 20,00

10 Meningkatnya pengujian penerapan

hasil perikanan

28 Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan

dan perikanan (ragam)

10 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Uji terap inovasi pemasaran hasil

kelautan dan perikanan (ragam)

3 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Jumlah produk bersertifikat SNI (produk) 9 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Terselenggaranya pengendalian impor

hasil perikanan sesuai standar mutu

31 Presentase nilai impor terhadap nilai

ekspor pada tahun berjalan dalam

rangka pengendalian (%)

<20 <20 <20 100,00 0,00

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE


12 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara

Ditjen PDSPKP yang kompeten,

profesional dan berkepribadian

32 Indeks kompetensi dan integritas Ditjen

PDSPKP

77 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Tersedianya manajemen pengetahuan

Ditjen PDSPKP yang handal dan

mudah diakses

33 Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP

yang menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar (%)

50 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP

yang efektif, efisien dan berorientasi

pada layanan prima

34 Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen

PDSPKP

A(89) 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Terkelolanya anggaran pembangunan

Ditjen PDSPKP secara efisien dan

akuntabel

35 Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP

(%)

Baik

(80-90)

0,00 0,00 0,00 0,00

36 Persentase kepatuhan terhadap SAP

lingkup Ditjen PDSPKP (%)

100 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Perspektif Pemangku Kepentingan

(Stakeholder Perspective) berasal dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yakni terwujudnya

kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

3.2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari

dampak keberhasilan program dan kegiatan Ditjen PDSPKP. Indikator kinerja yang

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya kesejahteraan

masyarakat kelautan dan perikanan terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan

capaian kinerja sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI % 1 Nilai Tukar Pengolah 105 0 0 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 8 0 0


1. Nilai Tukar Pengolah

NTPHP digunakan sebagai salah satu proxy untuk melihat tingkat

kesejahteraan pengolah ikan secara cepat dan near real time, dengan asumsi

kesamaan kuantitas produksi antar waktu.

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) merupakan perbandingan

indeks harga jual hasil pengolahan ikan dengan indeks harga konsumsi rumah tangga

dan indeks harga biaya usaha pengolahan ikan Daya riil dari harga produk ikan

olahan, dengan rincian:

a. Pendapatan rumah tangga sebagian besar dari hasil produksi ikan olahan

harga jual hasil ikan olahan;

b. Pengeluaran rumah tangga pengolah hasil perikanan terdiri dari dua komponen:

- Konsumsi rumah tangga harga barang/jasa kebutuhan sehari-hari;

- Biaya usaha harga barang modal, biaya sewa, upah buruh, dsb.

NTPHP diperoleh melalui survei unit usaha PDSPKP, dimana objek pendataan

adalah rumah tangga pengolah ikan yang memiliki nilai produksi (harga jual hasil

pengolahan) dengan nilai di atas 50% dari total penghasilan rumah tangganya.

Dalam menghitung NTPHP, terdapat beberapa komponen penyusun yang

harus tersedia, yakni:

a. Data produksi ikan olahan yang dirinci berdasarkan:

- Jenis usaha pengolahan ikan yang mencakup: i) penggaraman/pengeringan;

ii) pemindangan; iii) pengasapan/pemanggangan; iv) fermentasi; v)

pelumatan daging ikan; dan vi) lainnya;

- Jenis ikan olahan;

- Wilayah potensi (Provinsi/Kabupaten/Kota);

- Tahun dasar.

b. Paket komoditas dan diagram timbang

- Menyusun struktur input/output rumah tangga pengolah hasil perikanan;

- Survei Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) Nilai Tukar Pengolah Hasil

Perikanan:

i. Referensi waktu survei: setahun yang lalu;

ii. Responden: rumah tangga pengolah ikan.

c. Harga komoditas ikan olahan dan harga barang/jasa untuk konsumsi rumah

tangga serta biaya produksi:


- Survei Harga Produsen komoditas produksi ikan olahan, dengan responden

adalah pengolah ikan;

- Survei Harga Konsumen barang/jasa kebutuhan rumah tangga dan untuk

proses produksi, dengan responden adalah pedagang barang/jasa di pasar

terpilih;

- Referensi waktu survei: bulan berjalan

Secara sederhana, alur proses penghitungan NTPHP dapat diilustrasikan dalam

skema sebagai berikut:

Gambar 3.1. Skema Penghitungan NTPHP

Target pencapaian NTPHP tahun 2016 adalah sebesar 105. Pencapaian NTPHP

tahun 2016 akan diketahui pada akhir tahun 2016. Sampai dengan triwulan I tahun

2016 telah dilaksanakan inisiatif strategis melalui penandatangan perjanjian antara

Direktorat Pengembangan Investasi dengan Direktorat Statistik Harga tentang

Perhitungan Nilai Tukar Pengolahan Hasil Perikanan pada tanggal 1 Februari 2016.

Setelah ditandatangani perjanjian tersebut saat ini telah dibentuk Tim Pokja

Penghitungan NTPHP. Kemudian juga telah dilakukan pengumpulan data harga ikan

per bulan dan penyusunan diagram timbang NTPHP bekerjasama dengan Badan

Pusat Statistik.

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME

Survei Produksi IkanOlahan

Survei PenyusunanDiagram Timbang

Survei Harga

Nilai ProduksiIkan Olahan

PersentaseMarketed Surplus

Harga tahundasar danbulanan

Nilai BPPBM danStruktur BPPBM

Nilai KonsumsiRumah Tangga

Diagram Timbang (IT)

RH (RelatifHarga)

Diagram Timbang (IB)

IndeksHarga yang

Diterima(IT)

Indeks Hargayang Dibayar

(IB)

Nilai TukarPengolah

HasilPerikanan


2. Pertumbuhan PDB Perikanan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan,

termasuk didalamnya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, adalah

meningkatnya nilai PDB perikanan. Pertumbuhan PDB Perikanan dari tahun ke tahun

selalu meningkat, hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan sumberdaya

perikanan sebagai andalan dalam perekonomian nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu mendorong masyarakat dari dunia

usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan

mengingat besarnya potensi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di

Indonesia. PDB perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan

kontribusi bukan hanya untuk PDB kelompok pertanian secara umum, tetapi juga

pada PDB Nasional.

PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa

perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Adapun angka

persentase pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan membandingkan nilai PDB

Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2016 dibandingkan dengan nilai PDB

Perikanan tahun 2015.

Pertumbuhan PDB perikanan tahun 2016 ditargetkan mencapai 7%.

Sedangkan perolehan nilai pertumbuhan PDB perikanan pada Ditjen PDSPKP

mengadopsi secara langsung dari KKP dengan mengacu pada perhitungan yang telah

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel PDB Perikanan, 2011-2015

Indikator Kinerja Utama

Tahun Pertumbuhan (%)

2011 2012 2013 2014 2015* 2011-2015 2014-2015 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

6,96 6,49 6,86 6,97 7,2 0,96 3,3

Keterangan: *) Angka perkiraan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan PDB perikanan

tahun 2015 diperkirakan sebesar 7,2%, atau tercapai 102,86% dari target yang telah

ditetapkan. Pertumbuhan PDB perikanan ini meningkat 3,3% dalam kurun waktu

setahun terakhir. Apabila ditelaah selama kurun waktu lima tahun terakhir, maka

pertumbuhan PDB perikanan akan meningkat rata-rata sebesar 0,96% per tahun.

Sedangkan apabila pencapaian pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,2% di tahun

2015 ini dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum

pada Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019, maka pencapaian indikator kinerja


ini telah mencapai 60% dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019

sebesar 12%. Untuk itu, perlu upaya lebih keras untuk mencapai target pertumbuhan

PDB perikanan di masa-masa mendatang.

CUSTOMER PERSPECTIVE

Capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Perspektif Pelanggan (Customer

Perspective) hanya berasal dari Sasaran Strategis terwujudnya pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3.2.2 Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran

terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif,

bertanggung jawab dan berkelanjutan terdiri atas 4 (empat) indikator kinerja, dengan


NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TW I REALISASI % thd Target TW I

% thd Target 2016

3 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)

6,82 1,06 0,97 91,51 14,22

4 Konsumsi ikan per kapita nasional (kg/kapita)

43,88 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton)

5,9 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan (Rp triliun)

12,5 3,00 1,48 49,47 11,87

3. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Pada tahun 2016, nilai ekspor produk perikanan ditargetkan sebesar USD 6,82

miliar. Sampai dengan triwulan I tahun 2016 (Januari-Maret), nilai ekspor hasil

perikanan Indonesia mencapai USD 970 juta. Pencapaian nilai ekspor di bulan Januari

2016 pada triwulan I tahun 2016 sebesar USD 305,591,620. Nilai ekspor pada bulan

Februari sebesar USD 312,824,754. Pada bulan Maret nilai ekspor mencapai

355,870,883.


Tabel Pencapaian IKU Ditjen PDS, 2012-2016



2012 2013 2014 2015 2016* TW I 2016

2012-2015 2014-2015

Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)

3,85 4,18 4,64 3,94 6,82 0,97 1.5 26,29

Keterangan: *) Angka target

Pada tahun 2015 total ekspor produk perikanan sebesar USD 3,94 miliar. Nilai

ini menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai USD 4,64 miliar. Akan tetapi,

penurunan ekspor tersebut disebabkan oleh dampak sementara moratorium

perizinan kapal dan penanggulangan illegal fishing di wilayah Republik Indonesia.

Pada tahun 2016, nilai ekspor sangat memungkinkan untuk mengalami kenaikan

mengingat sumberdaya perikanan Indonesia telah mengalami pemulihan stok ikan.

4. Konsumsi Ikan Per Kapita

Pada tahun 2016 ditargetkan capaian rata-rata konsumsi ikan per kapita

nasional sebesar 43,88 kg/kapita. Dengan mengetahui besarnya angka konsumsi

ikan maka dapat diketahui besarnya kebutuhan ikan serta mengetahui jenis ikan yang

dibutuhkan oleh suatu daerah/wilayah.

Apabila target tahun 2016 tercapai, maka rata-rata konsumsi ikan per kapita

nasional pada tahun 2016 ini akan meningkat sebesar 6,74% apabila dibandingkan

dengan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional pada tahun 2015, yakni sebesar

41,11 kg/kapita. Sedangkan selama kurun periode lima tahun, rata-rata konsumsi

ikan per kapita nasional akan meningkat rata-rata sebesar 6,69% per tahun, yakni

dari 33,89 kg/kapita pada tahun 2012 menjadi 43,88 kg/kapita pada tahun 2016.

Tabel 3.8. Pencapaian IKU-8 Direktorat Akses Pasar dan Promosi , 2012-2016



2012 2013 2014 2015* 2016** 2011-2015 2014-2015 Konsumsi ikan per kapita (Kg/Kapita)

33,89 35,21 37,89 41,11 43,88 6,69 6,74

Keterangan: *) Angka sementara **) Angka target

Angka konsumsi ikan dirumuskan dengan menggunakan data dasar hasil

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) – BPS dengan lag data 1 (satu) tahun dari

tahun berjalan. Untuk mendukung pencapaian target konsumsi ikan tahun 2016 salah

satunya dilakukan melalui kegiatan fasilitasi penghitungan angka konsumsi ikan.


Sampai dengan triwulan I tahun 2016 telah dilakukan kegiatan rapat koordinasi

penyempurnaan pedoman penghitungan angka konsumsi ikan bersama instansi

terkait, dan rapat perumusan angka konsumsi ikan bersama BPS dan Unit kerja

terkait lingkup KKP.

Selain kegiatan di atas, Direktorat Akses Pasar dan Promosi juga telah

menyelenggarakan kegiatan safari peningkatan konsumsi ikan bersama

instansi/lembaga terkait, seperti Safari Peningkatan Konsumsi Ikan bersama

Yayasan Jenang Indonesia dan Pemerintah Kota Surakarta dengan membuat event

Festival Jenang Solo tema Bahari. Selain itu, dilaksanakan pula Safari peningkatan

konsumsi ikan di Kota Tangerang Selatan bersama dengan mahasiswa/i, dan siswa/i

sekolah yang tergabung dalam Yayasan Pembangunan Jaya Serpong dan fasilitasi

pameran di ajang Jakarta Food Security Summit. Melalui keterlibatan masyarakat

tersebut diharapkan menumbuhkan kepemilikan bersama (co-ownership) upaya

peningkatan konsumsi ikan.

5. Volume Produk Olahan Hasil Perikanan

Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan adalah indikator kinerja

utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan produk dan usaha

pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Ditjen PDSPKP.

Peningkatan volume produk olahan sangat ditentukan oleh berkembangnya Unit

Pengolahan Ikan (UPI), baik skala UMKM maupun skala besar.

Kegiatan perhitungan volume produk olahan yang dihasilkan oleh UPI skala

besar dilakukan melalui metode penghitungan langsung ke seluruh UPI skala besar.

Sedangkan perhitungan yang dihasilkan oleh UPI skala UMKM dilakukan melalui

metode sampling .

Tabel Pencapaian IKU Ditjen PDSPKP, 2010-2015



2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2011-2015 2014-2015 Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton)

4,58 4,83 5,16 5,37 5,5 5,9 4.69 2.4

Keterangan: *) Target

Sampai saat penyusunan laporan kinerja ini, masih dilakukan penghitungan

capaian volume produk olahan hasil perikanan sampai dengan triwulan I tahun 2016.


Pada tahun 2016, volume produk olahan hasil perikanan ditargetkan mencapai 5,9

juta ton. Apabila target ini tercapai, dengan demikian volume produk olahan hasil

perikanan dalam kurun waktu setahun terakhir akan meningkat sebesar 7.2 %, yakni

5,5 juta ton pada tahun 2015 menjadi 5,6 juta ton pada tahun 2016.

Untuk mengetahui perkembangan volume olahan hasil perikanan yang

diproduksi selama tahun 2016, saat ini masing dilaksanakan pendataan ke UPI, baik

skala UMKM maupun besar. Secara simultan juga dilakukan penginputan data dan

penghitungan volume produk olahan hasil perikanan.

6. Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2016, nilai investasi hasil kelautan dan

perikanan mencapai Rp 0,079 Trilyun, atau setara dengan capaian 2,6 % jika

dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2016, yakni sebesar Rp 3 triliun. Nilai

investasi hasil kelautan dan perikanan yang dihitung berasal dari Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), gabungan PMA dan PMDN,

APBN maupun APBD serta kredit perbankan. Nilai Rp. 0,079 Trilyun atau Rp. 79 Milyar

terdiri atas Rp. 8,4 milyar berasal dari PMDN, Rp. 810 juta dari PMA, Rp 65,5 milyar

dari perusahaan gabungan PMA dan PMDN serta Rp. 4 milyar dari kredit perbankan

Bank BRI.

Pada tahun 2016, nilai investasi hasil kelautan dan perikanan ditargetkan

sebesar Rp 12,5 triliun. Apabila tercapai, nilai investasi tahun 2016 ini relatif

meningkat hampir tiga kali lipat dari target nilai investasi tahun 2015, yakni Rp 3,2

triliun. Hal ini disebabkan adanya perluasan objek perhitungan nilai invetasi. Pd

atahun 2015, nilai investasi yang dihitung yaitu hanya di bidang pengolahan dan

pemasaran. Sedangkan pada tahun 2016 nilai investasi yang dihitung secara

keseluruhan dari bidang hasil kelautan dan perikanan.

Tabel Pencapaian IK Ditjen PDSPKP, 2012-2016


Tahun

2012 2013 2014 2015 2016* TW I 2016

Nilai investasi bidang P2HP (Rp triliun)

2,07 2,66 3,22 4,43

Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan (Rp.Trilyun)

12,5 0,079

Keterangan: *) Target


Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan ditargetkan meningkat setiap

tahunnya. Selaras dengan peningkatan target, pencapaian nilai investasi bidang P2HP

selalu menunjukkan kecenderungan melebihi dari target tiap tahunnya. Hal ini yang

juga diharapkan terjadi pada nilai investasi hasil kelautan dan perikanan. Hal tersebut

menunjukkan iklim usaha di Indonesia semakin kondusif, yang diwujudkan dengan

masuknya Indonesia sebagai negara tujuan investasi (Investment Grade) pada tahun

2016. Ditambah lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2015 tentang kriteria pemberian fasilitas pajak

penghasilan di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu pada sektor

kelautan dan perikanan, diharapkan dapat lebih menarik investor untuk berinestasi di

sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Dengan demikian ke depan investasi

akan semakin meningkat, mengingat potensi sumber daya perikanan merupakan

peluang pasar yang sangat potensial di Indonesia.

3.2.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya daya saing produk dan logistik KP


meningkatnya daya saing produk dan logistik KP terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja,

dengan capaian kinerja sebagai berikut:


% thd Target 2016

7 Nilai Produk Kelautan dan Perikanan (Rp Triliun)

275 2,57 16,61 646,12 6,04

8 Ketersediaan pasokan ikan di UPI (%) 60 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Nilai Produk Kelautan dan Perikanan (Rp Triliun)


meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan dan dipasarkan

bagi kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan melalui indikator kinerja,

sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Target Realisasi

Tahun 2016

TW I Capaian % thd Target TW I

% thd Target 2016

8 Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp triliun)

275 2,57 16,61 646,12 6,04


Peningkatan nilai produk non pangan hasil perikanan merupakan perwujudan

tanggung jawab Ditjen PDSPKP dalam pengembangan produk dan diversifikasi

perikanan. Melalui beberapa kegiatan yang dilakukan, akan diupayakan peningkatan

nilai produk setiap tahunnya.

Kegiatan perhitungan volume produk olahan yang dihasilkan oleh UPI skala

besar dilakukan melalui metode penghitungan langsung ke seluruh UPI skala besar.

Sedangkan perhitungan yang dihasilkan oleh UPI skala UMKM dilakukan melalui

metode sampling . Sesuai dengan metode penghitungan IKU yang tertuang dalam

balance score card penghitungan capaian volume produk olahan hasil perikanan hasil

perhitungan tahap awal akan deperoleh pada semester I tahun 2016,

Untuk mengetahui perkembangan volume olahan hasil perikanan yang

diproduksi selama tahun 2016, saat ini masing dilaksanakan pendataan ke UPI, baik

skala UMKM maupun besar untuk mengetahui jumlah volume dan nilai yang

dihasilkan dari pengolah ikan.

8. Ketersediaan pasokan ikan di UPI (%)

Ketersediaan Pasokan Ikan di UPI didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya

pasokan ikan baik untuk kebutuhan UPI (Unit Pengolahan Ikan) maupun kebutuhan

konsumsi langsung untuk masyarakat.

Perhitungan ketersediaan pasokan ikan di UPI dilakukan dengan rumus

sebagai berikut:


Untuk mendukung pencapaian target ketersediaan pasokan ikan di UPI

konsumsi ikan tahun 2016, Direktorat Sistem Logistik telah melakukan kegiatan yang

meliputi Pemetaan dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan; Jaringan

distribusi dan kerja sama logistik hasil kelautan dan perikanan; Tata kelola logistik

hasil kelautan dan perikanan; Pemantauan logistik hasil kelautan dan perikanan;

serta Infrastruktur logistik hasil kelautan dan perikanan.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Perspektif Internal (Internal Process

Perspective) berasal dari 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif;

2. Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan

3. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan

4. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan

5. Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan

6. Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan

7. Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan

8. Terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja utama pada masing-masing

sasaran strategis adalah sebagai berikut:


3.2.4 Sasaran Strategis 4 Tersedianya Kebijakan Penguatan Daya Saing yang Efektif


tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif terdiri atas 2 (dua) indikator

kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:


% thd Target 2016

9 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (draft peraturan)

14 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Indeks efektivitas kebijakan bidang PDSPKP

6,5 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Jumlah Draft Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perikanan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam

Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bidang P2HP

didefinisikan sebagai produk hukum yang tingkatannya berada di atas

Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri KP, dan Keputusan

Menteri KP, serta Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Pejabat Negara.

Tabel Draft Peraturan Perundang-Undangan Bidang PDSPKP, 2013-2015

Indikator Kinerja Utama Tahun Pertumbuhan (%)

2013 2014 2015 2013-2015 2014-2015 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang P2HP

6 13 15 66,03 15,38

Pada tahun 2016, Ditjen PDSPKP menargetkan 13 (tiga belas) draft peraturan

perundang-undangan untuk dapat ditetapkan.

Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 diupayakan melalui

berbagai kegiatan antara lain peningkatan kapasitas ilmu hukum berupa bimbingan

teknis penyusunan peraturan perundang-undangan kepada anggota tim perundang-

undangan Ditjen P2HP, penyiapan substansi teknis rancangan peraturan bidang P2HP


di lingkup Ditjen P2HP serta Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait yaitu

Biro Hukum KKP, Unit Eselon I KKP, Kementerian/Lembaga terkait dan stakeholder

lainnya.

10. Indeks Efektifitas kebijakan bidang PDSPKP

Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau

akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang

ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah adalah

keputusan yang diambil oleh KKP melalui penerbitkan Peraturan/Surat Edaran untuk

menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

Indeks adalah indikasi sejauh mana itu berpengaruh terhadap output atau

outcome, Indeks efektivitas kebijakan pemerintah lingkup Ditjen PDSPKP adalah

suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Ditjen

PDSPKP dapat diterima oleh customer setjen, serta mampu menyelesaikan masalah

sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

Pada tahun 2016, Ditjen PDSPKP menargetkan nilai indeks efektifitas

kebijakan bidang PDSPKP sebesar 6,5. Pada Triwulan 1 Tahun 2016, Ditjen PDSPKP

diharapkan dapat melakukan survey terhadap kebijakan lingkup Ditjen PDSPKP,

indeks efektifitas diukur dengan 20 pertanyaan terkait kebijakan tersebut. Pilihan

jawaban dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi

makin baik). Target survey adalah minimal 30 responden yang merupakan

stakeholder/customer/target groups yang terkena dampak implementasi kebijakan

lingkup Ditjen PDSPKP.

3.2.5 Sasaran Strategis 5 Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan


tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif terdiri atas 4 (empat)

indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:



% thd Target 2016

11 Peningkatan market share produk kelautan dan perikanan utama di pasar tujuan ekspor (%)

15 0,75 0,30 40,00 2,00

12 Nilai transaksi dampak promosi di luar negeri (USD juta)

200 35,00 39,00 111,43 19,50

13 Kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani (%)

60 3,00 2,40 80,00 4,00

14 Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan (organisasi)

20 1,00 1,00 100,00 5,00

11. Peningkatan Market Share Produk Kelautan dan Perikanan Utama

di Pasar Tujuan Ekspor Peningkatan market share produk kelautan dan perikanan diharapkan dapat

tercapai melalui penurunan tarif bea masuk. Penurunan tarif bea masuk diberikan

melalui perundingan perdagangan internasinal, baik forum bilateral, multilateral, dan

regional. Pada tahun 2016 ada beberapa pertemuan perundingan perdagangan yang

kemungkinan akan dilaksanakan. Tujuan utama hadir dalam pertemuan perundingan

perdagangan tersebut adalah agar tarif bea masuk produk kelautan dan perikanan

utama Indonesia mendapat fasilitas penghilangan atau pengurangan tarif bea masuk.

Peningkatan market share dapat terpantau melalui pemantauan kegiatan

perdagangan internasional produk kelautan dan perikanan yang terwujud melalui

angka ekspor impor. Untuk memantau angka ekspor impor tersebut, pertemuan rutin

untuk memvalidasi angka ekspor impor. Selain itu mengingat ketersediaan data nilai

ekspor global, perlu juga untuk memantau nilai impor produk perikanan Indonesia di

negara tujuan ekspor. Tujuan pertemuan tersebut adalah melihat aktivitas

perdagangan internasional produk kelautan dan perikanan. Capaian market share

bersifat dinamis, dan tidak dapat dihitung berbasis bulanan/triwulanan/semester dan

bukan bersifat increment (penambahan/akumulasi t-1), sehingga hanya dapat

dihitung yearly basis.

12. Nilai transaksi dampak promosi di luar negeri (USD juta) Setiap tahunnya Direktorat Akses Pasar dan Promosi melakukan kegiatan

pameran di dalam dan luar negeri yang berskala Internasional. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam rangka penguatan citra dan peningkatan branding produk


perikanan Indonesia di luar negeri dengan cara mengikutsertakan eksportir hasil

perikanan Indonesia dalam kegiatan pameran berskala internasional.

Pada tahun 2016, jumlah kegiatan promosi yang akan dilaksanakan sebanyak

8 kegiatan pameran, yaitu Seafood Expo North America (SENA), Seafood Expo Global

(SEG), Malaysia International Food and Beverage (MIFB), Hongkong International

Jewelry Show (HIJS), Interzoo, IFFA Jerman, Conxemar Portugal, CIFB-Cina dengan nilai

transaksi yang ditargetkan mencapai USD 200 juta.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru di Direktorat Akses Pasar

dan Promosi. Sampai dengan bulan Maret 2016 capaian indikator kinerja ini sudah

mencapai USD 39 Juta atau lebih besar dari target triwulan I sebesar USD 35 juta.

Kegiatan pameran yang telah dilakukan hingga bulan Maret 2016 adalah Pameran

SENA, sedangkan kegiatan pameran lainnya akan dilaksanakan secara bertahap

hingga bulan November 2016.

Data nilai transaksi tersebut didapat dari para pelaku usaha peserta kegiatan

promosi/pameran yang terdiri dari data transaksi selama kegiatan pameran dan

transaksi tahun berjalan sebagai dampak dari keikutsertaan dalam kegiatan pameran

tersebut.

13. Kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein

hewani (%) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia adalah hal yang

patut disayangkan, mengingat sebagai sumber pangan ikan mengandung banyak

kandungan gizi esensial yang sangat bermanfaat. Pada setiap ekor ikan terkandung

berbagai macam mineral yang diperlukan oleh tubuh (iodium, seng, kalium, kalsium,

dll), vitamin, asam lemak dan protein yang sangat bermanfaat untuk kesehatan serta

membantu perkembangan otak dan kecerdasan.

Sebagai bahan pangan, ikan mempunyai banyak keunggulan dibanding sumber

protein hewani lainnya seperti daging sapi, daging ayam, telur dan susu. Ikan

merupakan sumber protein, lemak, vitamin dan mineral yang sangat baik dan

prospektif. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

tentang banyaknya keunggulan yang terdapat pada ikan khususnya masyarakat yang

lokasinya jauh dari wilayah pantai atau sumber ikan.

Data SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) – BPS menunjukkan bahwa

sumbangan protein ikan terhadap konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia


mencapai 57%. Direktorat Akses Pasar dan Promosi melaksanakan program-program

dengan tujuan meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat yang akan berimbas pada

peningkatan kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani.

Pada tahun 2016, Direktorat Akses Pasar dan Promosi menargetkan capaian

kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani sebesar 60%,

meningkat dari capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai pertimbangan,

berdasarkan data dari survey BPS bulan Maret 2016, konsumsi kalori dan protein

penduduk Indonesia mencapai 52%. Diharapkan pencapaian IKU ini dapat terwujud

pada triwulan akhir tahun 2016.

14. Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan (organisasi) Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat tentang peran penting

sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional, termasuk ketahanan

pangan dan gizi nasional Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan

dan Perikanan melaksanakan Gemarikan atau Gerakan Memasyarakatkan Makan

Ikan. Ruang lingkup Gemarikan adalah penyebarluasan informasi dan penguatan

edukasi kepada masyarakat luas tentang ikan dan manfaatnya bagi kesehatan,

kekuatan, dan kecerdasan melalui berbagai kegiatan promosi, pemberian makanan

tambahan berbahan baku ikan (PMTAS), ceramah/seminar/simposium manfaat

makan ikan, penyebarluasan materi promosi, keikutsertaan pada pameran, iklan

layanan masyarakat, talkshow, lomba masak serba ikan dan safari Gemarikan.

Melalui pencanangan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

sebagai gerakan nasional diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus,

terkonsep, terintegrasi dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu,

Gemarikan melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah, swasta, LSM, asosiasi,

lembaga profesional, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan pelaku

usaha sebagai mitra dengan tujuan membangun kesadaran seluruh lapisan

masyarakat Indonesia untuk memilih ikan sebagai sumber protein utama dalam

menu makanan keluarga.

Saat ini, Gemarikan telah menjalin kerjasama dengan 13 mitra Gemarikan yang

terdiri dari Tim PKK Pusat, Yayasan Jantung Indonesia, Kongres Wanita Indonesia,

LPLH dan SDA MUI, PIA Ardhya Garini Pengurus Daerah I KOOPSAU I, Persatuan

Wanita Indonesia (PERWARI), Saka Bahari, Badan Musyawarah Organisasi Islam

Wanita Indonesia (BMOIWI), Pengurus Pusat ‘Aisyiyah, Pengurus Pusat Persaudaraan


Muslimah (Salimah), Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,

kementerian Kesehatan, Kedeputi Bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan

keluarga, BKKBN, dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini

Indonesia (HIMPAUDI). Sampai dengan akhir tahun 2016, ditargetkan Gemarikan

akan menjalin kerjasama kemitraan dengan 20 mitra kerja.

3.2.6 Sasaran Strategis 6 Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan


Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan terdiri dari 4 (empat) indikator



% thd Target 2016

15 Jumlah UMKM produk kelautan yang dibina (UMKM)

840 42,00 42,00 100,00 5,00

16 Jumlah Usaha Besar produk kelautan yang dibina (Usaha Besar)

50 3,00 3,00 100,00 6,00

17 Nilai produk non bioteknologi kelautan (Rp triliun)

12,78 2,56 3,60 140,63 28,17

18 Nilai produk bioteknologi kelautan (Rp miliar)

220 11,00 11,66 106,00 5,30

15. Jumlah UMKM produk kelautan yang dibina (UMKM)

Jumlah UMKM yang dibina hingga Triwulan I ditargetkan sebanyak 42 UMKM.

Hingga Bulan Maret 2016 tercatat 42 UMKM yang dibina oleh Ditjen PDSPKP sehingga

target tercapai 100%. Bentuk pembinaan UMKM tersebut sebagian dilakukan melalui

kegiatan pemantauan penerima bantuan sarana prasarana yang diberikan pada

tahun 2015. Pemantauan tersebut dimaksudkan untuk mengukur pemanfaatan

bantuan tersebut dan selanjutnya Ditjen PDSPKP akan melakukan pembinaan dalam

rangka menumbuhkembangkan UMKM agar dapat lebih berdaya saing.

16. Jumlah Usaha Besar Produk Kelautan yang Dibina Target pembinaan pelaku usaha skala besar di Tahun 2016 adalah sebanyak

50 pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan produk kelautan. Capaian

hingga Triwulan I Tahun 2016 tercatat sebanyak 3 usaha besar produk kelautan,


jumlah ini sesuai dengan target IKU-16 Triwulan I pertama sehingga target capaian

IKU-16 Bulan Maret terpenuhi 100%.

Pembinaan kepada pelaku usaha skala besar dilakukan dengan melibatkan

mereka dalam penyusunan rumusan rencana pengembangan industri (khususnya

rumput laut dan tepung ikan) di Indonesia, terutama untuk meningkatkan

kemandirian dalam menghasilkan produk-produk kelautan.

17. Nilai Produk Non Bioteknologi Kelautan

Capaian nilai produk non bioteknologi kelautan pada Triwulan I adalah sebesar

Rp. 3,6 Triliun. Nilai ini melampaui target yang hanya ditetapkan sebesar Rp. 2,56

Triliun atau tercapai 141%.

Bila membandingkan antara target Tahun 2016 sebesar Rp.12,78 Triliun

dengan capaian pada Triwulan I, Ditjen PDSPKP optimis bahwa target nilai produk non

bioteknologi produk kelautan di akhir tahun juga akan terlampaui.

18. Nilai Produk Bioteknologi Kelautan

Capaian nilai produk bioteknologi kelautan pada Triwulan I adalah sebesar Rp.

11,66 Miliar atau melampaui target yang hanya ditetapkan sebesar Rp. 11 Miliar pada

Bulan Maret

Ditjen PDSPKP melihat peluang yang cukup besar bagi pengembangan produk-

produk bioteknologi kelautan ke depan, mengingat wilayah laut Indonesia yang lebih

luas dibandingkan wilayah daratan. Selain itu masih banyak sumber daya kelautan

yang belum tergali padahal berpotensi untuk dijadikan sumber devisa Negara dari

sektor non migas.

3.2.7 Sasaran Strategis 7 Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan


Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan terdiri dari 3 (tiga) indikator




% thd Target 2016


790 200,00 229,00 114,50 28,99

20 Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%) 81 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Jumlah ragam produk olahan bernilai

tambah di lokasi yang dibina (ragam) 40 2,00 2,00 100,00 5,00

19. Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan bagi Unit

Pengolahan Ikan (SKP) Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

pasal 20 ayat 3 bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan

ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan,

sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat 4 bahwa setiap orang

yang memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud

pada ayat 3, memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta sesuai

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 pasal 5 ayat 4

bahwa SKP diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan sebagai hasil dari pembinaan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang

telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP)

dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation

Operating Procedure/SSOP). Hal ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan

mempunyai penampilan dan mutu yang baik dan terjamin keamanannya dalam

rangka memenuhi tuntutan pasar domestik dan pasar internasional.

SKP merupakan salah satu bentuk dari penerapan standar produk perikanan

terhadap aspek GMP dan SSOP di UPI. SKP diterbitkan atas dasar hasil pembinaan

yang dilakukan sepenuhnya oleh Pembina Mutu Daerah yang berperan sebagai

penanggungjawab terhadap penerapan GMP dan SSOP di UPI di wilayah masing-

masing. Selanjutnya Pembina Mutu Pusat akan melakukan supervisi penerapan SKP

dalam rangka melakukan cross check terhadap hasil pembinaan oleh daerah.

Pada tahun 2015, Ditjen P2HP menargetkan dapat diterbitkan sebanyak 790

SKP bagi UPI. Sampai dengan triwulan I tahun 2016, telah diterbitkan sebanyak 429

SKP bagi UPI, atau tercapai 219,5% dari target triwulan I tahun 2016 atau tercapai


55,5% apabila dibandingkan dengan target tahun 2016. Pencapaian ini menandakan

optimisme Ditjen PDS untuk dapat mencapai target tahun 2016.

Tabel Pencapaian Ditjen PDSPKP, 2011-2015 dan target 2016



2011 2012 2013 2014 2015 2016* TW I 2016

2011-2015

Jumlah SKP bagi UPI (SKP)

444 558 792 947 1084 790 439 25%


Indikator Kinerja

Target Realisasi

Tahun 2016


% thd Target 2016


790 200 439 219.5 55.5%

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut

di atas antara lain melalui operasionalisasi pelayanan SKP dan pembinaan UPI dalam

memperoleh SKP. Penerbitan SKP sebagai proses pembinaan jaminan mutu dan

keamanan pangan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin

keamanan pangan untuk masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi produk

perikanan baik yang diproduksi oleh UPI besar maupun UPI skala UMKM. UPI yang

telah ber-SKP dijamin produknya aman dikonsumsi oleh masyarakat.

20. Utilitas Unit Pengolahan Ikan Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) diartikan sebagai jumlah produksi saat ini

dibanding dengan kapasitas produksi terpasang pada setiap UPI. Nilai utilitas yang

tinggi menunjukkan kinerja membaik dari suatu unit pengolahan.

Pada tahun 2016, target utilitas UPI adalah 81 %. Saat ini sedang dilaksanakan

pendataan dan verifikasi data produksi dan kapasitas terpasang di seluruh UPI

sehingga hasil perhitungan utilitas UPI diharapkan dapat diketahui pada akhir tahun

2016.


Tabel Pencapaian IKU Ditjen P2HP, 2011-2015

Indikator Kinerja Utama Tahun Pertumbuhan (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2011-2015 2015-2016 Utilitas UPI (%) 60,63 65,83 70,39 61,73 70 81 4.1 15,7


Ditjen P2HP optimis target utilitas UPI dapat tercapai seiring dengan kebijakan

Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang transhipment sehingga diharapkan

hasil produksi ikan dapat didaratkan sebagai penyupai bahan baku bagi UPI. Apabila

target utilitas UPI ini tercapai, maka utilitas UPI tahun 2016 akan meningkat 15,7 %

dibandingkan tahun sebelumnya. Selaras dengan pertumbuhan dalam setahun

terakhir, selama kurun waktu lima tahun terakhir diharapkan utilitas UPI dapat

meningkat rata-rata 4.1 % per tahun.

21. Jumlah ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina

(ragam) Pengembangan produk hasil perikanan yang bernilai tambah menjadi suatu

hal yang harus dilakukan, hal ini disebabkan adanya beberapa pergeseran yang terjadi

di masyarakat, antara lain: a) adanya perubahan gaya hidup; b) perubahan pola

konsumsi; c) banyaknya wanita/ibu rumah tangga yang bekerja; d) konsumen lebih

menyukai produk nyang lebih praktis dan memiliki daya simpan lebih lama.

Pengembangan produk hasil perikanan diarahkan kepada pemanfaatan

semaksimal mungkin setiap bagian yang ada pada satu komoditas atau dengan kata

lain dalam proses pengolahan diupayakan semua bagian komoditas dapat

dimanfaatkan secara optimal dan tidak ada bahan yang terbuang (zero waste

concept), dengan memanfaatkan teknologi pengolahan dan teknologi pengemasan

sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan proses demikian

diharapkan muncul ragam produk hasil perikanan yang baru yang dapat menjadi

usaha baru di bidang pengolahan perikanan. Ragam produk yang dihasilkan

diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Mengacu pada isu-isu yang terjadi, peranan teknologi pengembangan produk

diarahkan untuk :

a. Meningkatkan nilai ekonomi produk olahan, hal ini terutama ditujukan

untuk bahan yang kurang memiliki nilai ekonomi ataupun buangan hasil

perikanan yang belum termanfaatkan (zero waste concept);


b. Menumbuhkan inovasi teknologi yang lebih modern yang meliputi

rekayasa proses produksi dan rekayasa peralatan;

c. Meningkatkan apresiasi terhadap produk-produk tradisional melalui

perbaikan sanitasi higienis dan tampilan (kemasan).

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan pada tahun 2016 jumlah ragam produk

yang ingin dicapai adalah sebanyak 40 ragam. Pada triwulan 1 telah dicapai 2 ragam

atau sebesar 5 % dari target tahunan dan 100% dari target. Adapun jenis ragam

dimasud adalah pilus ikan gastor dari kabupaten marauke dan es krim rumput laut

dari provinsi Bangka Belitung.

Indikator Kinerja

Target Realisasi

Tahun 2016


% thd Target 2016

3 Jumlah ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam)

40 2 2 100 5

3.2.8 Sasaran Strategis 8 Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan


Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan



% thd Target 2016

22 Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya (kelompok)

1.700 51,00 22,00 43,14 1,29

23 Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor SLIN (lokasi)

100 3,85 3,85 100,00 3,85

22. Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya (kelompok)

Jumlah Kelompok Usaha Bersama di bidang Penangkapan dan Budidaya

mendapatkan jaminan pasar melalui kegiatan : (1) Koordinasi dengan instansi atau

lembaga yang terkait dengan SLIN; (2) Identifikasi kelompok usaha bersama di bidang

penangkapan dan budidaya yang terlibat dengan implementasi SLIN; (3) Sosialisasi


Regulasi tentang SLIN; (4) Penyerapan Hasil Perikanan di Sentra Produksi dan

Pengumpul.

Pada tahun 2016, Direktorat Sistem Logistik menargetkan jaminan pasar

produksi hasil tangkapan dan budidaya sebanyak 1.700 kelompok. Sampai dengan

triwulan I tahun 2016, target ini telah tercapai sebanyak 22 kelompok.

23. Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor SLIN

Tersusunnya data dan informasi Neraca Ketersediaan Ikan yang meliputi (1)

Distribusi Hasil Perikanan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (Volume

pengadaan/produksi dan Distribusi (lokal/luar daerah) secara harian; (2) Harga ikan

secara harian di level produsen di sentra sentra penangkapan ikan dan atau budidaya

masing-masing kab/kota, harga grosir di pasar pertama, dan harga eceran di pasar

rujukan; (3) Data ketersediaan bahan baku dan ketersediaan stok produksi hasil

olahan ikan di Unit Pengolahan Ikan secara mingguan; (4) Data ketersediaan stok ikan

di Cold Storage secara mingguan.

Adapun kriteria Kabupaten/Kota Lokasi Pengambilan Data dan Informasi

Neraca Ketersediaan Ikan (1) Termasuk dalam Program Pembangunan Sentra

Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau Kecil Terluar dan Kawasan Perbatasan; (2)

Termasuk dalam Program Pengembangan Wilayah tol Laut; (3) Termasuk lokasi yang

menjadi pembangunan Infrastruktur Logistik (Cold Storage, Ice Flake dan Warehouse

Rumput Laut); (4) Memiliki atau terdapat Cold Storage & UPI skala Besar dan

Menengah; (5) Memiliki potensi produksi perikanan tangkap atau budidaya yang

cukup besar; (6) Terdapat Koperasi Usaha Bersama (KUB) Bidang Perikanan dan

Kelautan yang berjalan dan dikelola dengan baik di lokasi sentra perikanan.

Pada tahun 2016, Direktorat Sistem Logistik telah menetapkan target

sebanyak 100 lokasi. Target ini bersifat tahunan, sehingga baru akan tercapai pada

akhir tahun 2016. Sampai dengan triwulan I tahun 2016, kegiatan yang telah

dilakukan dalam rangka mencapai target ini adalah Penyusunan Pedoman

Pengumpulan Data dan Informasi, serta Penyempurnaan Aplikasi Website.


3.2.9 Sasaran Strategis 9 Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan


Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan terdiri atas 4 (empat)

indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:


% thd Target 2016


150 5,00 10,00 200,00 6,67

25 Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha)

500 120,00 74,00 61,67 14,80


500 120,00 10,00 8,33 2,00


100 20,00 20,00 100,00 20,00

24. Jumlah Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang melakukan

Kemitraan dalam rangka Mendorong Investasi Kemitraan usaha dalam rangka mendorong investasi didefinisikan sebagai

jumlah unit usaha yang melakukan minat kemitraan usaha atau melakukan

kemitraan yang saling menguntungkan. Unit usaha yang dilibatkan dalam kemitraan

ini mencakup seluruh unit usaha bidang kelautan dan perikanan mulai dari tingkat

kelembagaan terkecil sampai yang terbesar (UMKM, Kelompok Usaha, CV, Firma, PT,

dsb). Penghitungan unit usaha kelautan dan perikanan yang bermitra dalam rangka

mendorong investasi diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi kemitraan usaha hasil

kelautan dan perikanan serta penyelenggaraan Marine and Fisheries Business and

Invetment Forum (MFBIF).

Pada tahun 2016, sebanyak 150 unit usaha ditargetkan dapat dapat

melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi. Sampai dengan triwulan I

tahun 2016, sebanyak 5 unit usaha telah bersepakat untuk melakukan kemitraan,

atau tercapai 3,33 % dari target 2016. Pencapaian ini relatif masih rendah, namun

demikian PDSPKP optimis bahwa IK dimaksud dapat tercapai seiring dengan


percepatan fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha melalui rancangan peraturan

menteri terkait kemitraan usaha kelautan dan perikanan.

Adapun capaian 5 unit usaha yang melakukan kemitraan dalam rangka

mendorong investasi diperoleh berdasarkan MoU yang ditandatangani pada saat

pelaksanaan Marine and Fisheries Business and Investment Forum pada bulan Maret

2016, yaitu :

1. MoU antara Manajer Inkubator Mina Bisnis Albacore Ternate dengan PT. Alam Jaya

(2 unit usaha)

2. MoU antara PT. Selayar Indoperkasa dengan Bupati Buru (1 unit usaha)

3. MoU antara CV. Ocean Fresh dengan Bupati Sumbawa (1 Unit Usaha)

4. MoU antara Koperasi Perikanan Mina Rizki Abadi dengan Bupati Banggai Laut (1

unit usaha)

Tabel Pencapaian Ditjen PDSPKP, Tahun 2016

Indikator Kinerja

Target Realisasi

Tahun 2015


% thd Target 2015


150 5 5 100 3,33

25. Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat

pembiayaan (unit usaha)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hasil kelautan dan perikanan yang

mendapat pembiayaan didefinisikan sebagai UMKM hasil kelautan dan perikanan

yang mendapatkan pembiayaan usaha baik berupa modal kerja maupun investasi

dari lembaga keuangan. Kegiatan yang mendukung tercapainya target 500 UMKM

hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan yaitu melalui kegiatan

penyusunan pedoman umum KUR yang nantinya akan disosialisasikan serta

pertemuan akses permodalan dari lembaga pembiayaan bank dan non bank. Sifat

pelaksanaan kegiatan tidak memberikan output secara langsung, akan tetapi secara

tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah unit usaha yang

mendapatkan pembiayaan.

Pada tahun 2016, target jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang

mendapat pembiayaan yaitu 500 unit usaha. Sampai dengan triwulan I tahun 2016,

sebanyak 74 unit usaha telah telah mendapat fasilitasi pembiayaan melalui program


KUR dan Jaring , atau tercapai 14,8 % dari target 2016. Pencapaian ini relatif masih

rendah, namun demikian PDSPKP optimis bahwa IK dimaksud dapat tercapai seiring

dengan adanya sosialisasi program KUR dan Jaring di berbagai daerah bekerjasama

dengn Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Indikator Kinerja

Target Realisasi

Tahun 2015


% thd Target 2015

25 Jumlah UMKM Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Mendapat Pembiayaan (Unit Usaha)

500 100 74 74 14,8

26. Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat

fasilitas pelayanan investasi (pelaku usaha)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hasil kelautan dan perikanan yang

mendapat fasilitas pelayanan investasi didefinisikan sebagai pelaku usaha hasil

kelautan dan perikanan yang teregistrasi, tersosialisasikan informasi investasi dan

permodalan serta mendapat rekomendasi untuk insentif dalam pelaksanaan

investasi. Kegiatan yang mendukung tercapainya target 500 UMKM hasil kelautan dan

perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi yaitu melalui kegiatan

penerbitan rekomendasi pemberian fasilitas tax allowance, sosialisasi insentif

perpajakan bidang kelautan dan perikanan serta registrasi usaha bidang pengolahan

dan pemasaran.

Pada tahun 2016, target jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang

mendapat fasilitas pelayanan investasi yaitu 500 pelaku usaha. Sampai dengan

triwulan I tahun 2016, sebanyak 10 pelaku usaha telah telah mendapat fasilitasi

pelayanan investasi, atau tercapai 2 % dari target 2016. Pencapaian ini relatif masih

rendah, namun demikian PDSPKP optimis bahwa IK dimaksud dapat tercapai seiring

dengan adanya berbagai kebijakan terkait insentif yang diberikan pada calon investor

yang akan menamamkan modalnya di bidang hasil kelautan dan perikanan.

Adapun 10 pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pelayanan pengembangan

investasi, yaitu :



Indikator Kinerja

Target Realisasi

Tahun 2015


% thd Target 2015


500 10 10 100 2

27. Jumlah Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang Melakukan

Investasi (Unit Usaha)

Usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi didefinisikan

sebagai pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi baru

atau pengembangan usaha berupa penambahan jumlah dan/atau nilai aset usaha.

Kegiatan yang mendukung tercapainya target pelaku usah yang melakukan investasi

yaitu melalui kegiatan pertemuan investor hasil kelautan dan perikanan serta

keikutsertaan pameran promosi investasi usaha kelautan dan perikanan. Sifat

NO NAMA UNIT USAHA KETERANGAN 1. PT. Bumi Pangan Utama Rekomendasi Tax Allowance 2. PT. Perikanan Nusantara Rekomendasi Tax Allowance 3. PT. Bali Seafood International Fasilitasi Percepatan Proses Realiasasi

Investasi 4. Kelompok Bina Laut Sejahtera Fasilitasi Penjajakan Pembiayaan di Provinsi

Lampung 5. Kelompok Usaha Ko Apeng Fasilitasi Penjajakan Pembiayaan Provinsi

Lampung 6. Pembudidaya Udang (SCI) Fasilitasi Penjajakan n Pembiayaan Provinsi

Lampung 7. PT. Bumi Menara Internusa Fasilitasi Penjajakan n Pembiayaan Provinsi

Jawa Timur 8. PT. IndokomSamudraPersada Fasilitasi Penjajakan Pembiayaan Provinsi

Jawa Timur 9. CV. Surya Bahari Fasilitasi Penjajakan Pembiayaan Provinsi

Jawa Timur 10. Petambak Udang (Bpk. Hardi Pitoyo) Fasilitasi Penjajakan Pembiayaan Provinsi

Jawa Timur


pelaksanaan kegiatan tidak memberikan output secara langsung, akan tetapi secara

tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah unit usaha hasil kelautan

dan perikanan yang melakukan investasi.

Pada tahun 2016, target jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang

melakukan investasi yaitu 100 unit usaha. Sampai dengan triwulan I tahun 2016,

sebanyak 20 unit usaha telah melakukan invetasi berdasarkan data dari Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada triwulan I , atau tercapai 20 % dari target

2016. Pencapaian ini relatif masih rendah, namun demikian PDSPKP optimis bahwa

IK dimaksud dapat tercapai seiring dengan adanya berbagai kebijakan yang

mendukung invetasi serta kegiatan promosi maupun sosialisasi informasi yang dapat

menarik investor baik di dalam maupun luar negeri.


Indikator Kinerja

Target Realisasi

Tahun 2015


% thd Target 2015


100 20 20 100 20

3.2.10 Sasaran Strategis 10 Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan


Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan terdiri atas 3 (tiga) indikator



% thd Target 2016

28 Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan (ragam)

10 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan (ragam)

3 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Jumlah produk bersertifikat SNI (produk)

9 0,00 0,00 0,00 0,00


28. Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan (ragam) Dalam rangka mendukung program peningkatan daya saing produk kelautan

perikanan tahun 2016, BBP2HP melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan perekayasaan

uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan. Kegiatan perekayasaan

tersebut meliputi 8 (delapan) ragam perekayasaan diversifikasi produk olahan

berbahan baku ikan, alga dan produk non konsumsi kelautan dan perikanan (; dan

2 (dua) ragam perekayasaan rancang bangun alat, mesin serta tata letak dan desain

lay out unit pengolahan ikan.

Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh tim BBP2HP meliputi berbagai

tahapan kegiatan antara lain tahapan persiapan (pembentukan tim pelaksana, rapat

persiapan dan penyusunan proposal), tahapan pelaksanaan, dan tahap evaluasi serta

pelaporan. Tahapan pelaksanaan kegiatan perekayasaan ragam inovasi produk

konsumsi dan non konsumsi meliputi koordinasi, identifikasi dan pengumpulan data,

uji coba pendahuluan, uji lanjutan, analisa usaha, uji penerimaan dan uji produksi.

Tahapan pelaksanaan kegiatan perekayasaan ragam alat/mesin/sarana pengolahan

dan pemasaran meliputi : identifikasi dan pengumpulan data, pembuatan rancangan,

pembuatan dan pengadaan komponen, perakitan, uji coba pendahuluan, uji lanjutan,

uji penerimaan alat/mesin. Tahapan pelaksanaan kegiatan perekayaan ragam desain

layout unit pengolahan, sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran meliputi :

identifikasi dan pengumpulan data, pembuatan rancangan awal, pembuatan

rancangan rinci, pembuatan model/mock up, pengukuran, uji kesesuaian desain

layout.

Dalam mencapai IKU tersebut, BBP2HP mengalokasikan anggaran untuk

mencapai indikator ini adalah sebesar Rp 2.326.083.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua

Puluh Enam Juta Delapan Puluh Tiga Rupiah). Jika dibandingkan dengan target

pencapaian selama triwulan I, maka capaian untuk kegiatan perekayasaan uji terap

inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan ini telah mencapai 13,33% dari target

sebesar 12,5%.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi selama proses pencapaian indikator

kinerja dan tindak lanjut yang dilakukan antara lain adalah :

1. Referensi teknologi didapatkan dari hasil penelitian balitbang KP/

perguruan tinggi namun tidak bisa langsung dilanjutkan ke dalam proses

perekayasaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.


2. Jumlah SDM terutama pejabat fungsional perekayasa pertama masih

belum memadai dibandingkan dengan beban pekerjaan.

3. Terbatas sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai dalam

mendukung pencapaian kinerja, terutama alat-alat penunjang dalam

penerapan teknik pengolahan produk non konsumsi kelautan dan

perikanan untuk ragam produk kolagen gamat dan gelatin.

4. Terbatasnya data dan literatur penunjang yang dibutuhkan dalam

penyusunan dan pembuatan rancang bangun alat pengolahan dan desain

layout UPI hasil kelautan dan perikanan.

Adapun faktor – faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja

diantaranya adalah :

- Koordinasi dan kerjasama yang kuat antara BBP2HP dengan stakeholder

terkait.

- Keterampilan dan kompetensi SDM yang memadai dalam melaksanakan

kegiatan.

- Dukungan anggaran yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan

kegiatan untuk mencapai indikator kinerja.

29. Uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan (ragam)

Kegiatan pemasaran merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan

penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Sehubungan dengan hal

tersebut, BBP2HP mendapat tugas dari Ditjen PDSPKP untuk melaksanakan 3 ragam

kegiatan perekayasaan yaitu : Kertas seni dan kemasan dari lamun, kemasan edible

film dari rumput laut, dan gerobak sepeda pemasaran

Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh tim BBP2HP meliputi berbagai

tahapan kegiatan antara lain tahapan persiapan (pembentukan tim pelaksana, rapat

persiapan dan penyusunan proposal), dan tahapan pelaksanaan (meliputi kordinasi,

identifikasi, uji coba penerapan inovasi, uji mutu, analisa kelayakan, analisa preferensi

dan uji coba operasional). Dari tahapan kegiatan tersebut, sampai saat ini kegiatan

perekayasaan uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan rata – rata

telah mencapai 6,5 % dari target sebesar 11,83 %.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi selama proses pencapaian kinerja

dan tindak lanjut yang dilakukan antara lain adalah :


1. Referensi teknologi didapatkan dari hasil penelitian balitbang KP/

perguruan tinggi namun tidak bisa langsung dilanjutkan ke dalam proses

perekayasaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

2. Terbatasnya data dan literatur penunjang yang dibutuhkan dalam

penyusunan dan pembuatan rancang bangun alat/sarana pemasaran

untuk bidang kelautan dan perikanan.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai dalam

mendukung pencapaian kinerja, terutama alat-alat penunjang dalam

penerapan teknik pengemasan untuk ragam produk kemasan edible film

dari rumput laut

Adapun faktor – faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja

diantaranya adalah :

- Koordinasi dan kerjasama yang kuat antara BBP2HP dengan stakeholder

terkait.

- Keterampilan dan kompetensi SDM yang memadai dalam melaksanakan

kegiatan.

- Dukungan anggaran yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan

kegiatan untuk mencapai indikator kinerja.

30. Jumlah produk bersertifikat SNI (produk)

Standardisasi memiliki peran yang strategis dalam peningkatan daya saing

suatu produk. Umumnya standar dimanfaatkan konsumen sebagai acuan dalam

memilih produk, sedangkan bagi produsen standar berfungsi sebagai patokan dalam

memproduksi produk yang berkualitas dan dapat diterima pasar nasional maupun

internasional. Masyarakat secara umum menghendaki bahwa seluruh produk

perikanan yang beredar di pasar merupakan barang yang aman dan tidak

membahayakan kesehatan. Pemberian tanda SNI pada suatu produk dapat dilakukan

apabila produk tersebut dihasilkan dari unit pengolahan yang telah memiliki Sertifikat

Kelayakan Pengolah, melakukan produksi dan pemasaran produk secara kontiniu

serta melakukan proses produksi sesuai SNI. Pemberian tanda SNI hanya dapat

dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi.

Peraturan Dirjen P2HP Nomor 01/PER-DJP2HP/2013 yang telah direvisi

menjadi Peraturan Dirjen P2HP Nomor 05/PER-DJP2HP/2014 Tentang Lembaga

Sertifikasi Produk Hasil Perikanan menjelaskan bahwa LSPro-HP merupakan lembaga


nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada dibawah serta bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian

Kelautan dan Perikanan. Pada Peraturan Dirjen tersebut juga menunjuk BBP2HP

sebagai pelaksana LSPro-HP dan mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi dan

menerbitkan Sertifikat Produk Pengunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT

SNI) produk hasil perikanan.

BBP2HP sebagai pelaksana lembaga sertifikasi produk hasil perikanan dan

telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) turut berperan serta dalam

peningkatan kualitas produk hasil perikanan. Rendahnya kesadaran para pengolah

produk perikanan akan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan dapat

menyebabkan produk yang dihasilkan memiliki mutu yang kurang baik. Hal ini dapat

menyebabkan tingkat kepercayaan konsumen berkurang.

Sehubungan dengan hal tersebut, BBP2HP pada tahun anggaran 2016

menargetkan penambahan jumlah produk yang bersertifikat SNI sebanyak 9 produk.

Sasaran produk yang disertifikasi meliputi produk Baso ikan beku, Bandeng presto,

Abon ikan dan Ikan dalam kaleng hasil sterilisasi, otak-otak ikan, siomay ikan, nugget

ikan, mpek-mpek dan amplang. Sasaran produk yang disertifikasi tersebut didasarkan

pada ruang lingkup LSPro-HP yang telah diakreditasi oleh KAN.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, BBP2HP melakukan

berbagai kegiatan antara lain : Bimbingan Teknis Sertifikasi Produk, Penerapan

Penggunaan Tanda SNI Produk Hasil Perikanan, dan Pemeliharaan Sistem

Manajemen SNI ISO 17065:2012

Sampai akhir triwulan I tahun 2016, pencapaian indikator ini adalah sebanyak

2 (dua) produk bersitifikat SNI (Tabel 10). Adapun rinciannya adalah sebagaimana

pada tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi Jumlah Penerapan Penggunaan Tanda SNI Produk, sampai dengan tahun 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %

Jumlah produk bersertifikat SNI (Produk) 9 2 22,22%

Tabel Penerima SPPT SNI Tahun 2016

No Nama Klien Lokasi Jenis Produk Nama Merk 1 PT. Maya Muncar Banyuwangi Ikan dalam kaleng

hasil sterilisasi Maya

2 PT. Bali Maya Permai

Jembrana, Bali Ikan dalam kaleng hasil sterilisasi

King’s Fisher


Gambar Perkembangan jumlah SPPT SNI tahun 2013 – 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan ruang lingkup yang telah diakreditasi oleh KAN. Hal ini

menyebabkan beberapa pelaku usaha yang mengolah produk olahan di

luar ruang lingkup tidak bisa mendapatkan SPPT SNI.

2. Keterbatasan kapasitas / kemempuan personil

3. Penerapan penggunaan tanda SNI masih bersifat sukarela

Dari permasalahan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan oleh BBP2HP adalah

sebagai berikut :

1. Mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personil

2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi pembina pusat

dan instansi lainnya.

Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian

indikator antara lain :

1. Komitmen manajemen BBP2HP dan klien LSPro-HP dalam penerapan SNI

ISO/IEC 17065:2012

2. Pembinaan kepada UKM oleh pembina pusat dan daerah dan,

3. Ketersediaan evaluator yang kompeten

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2013 2014 2015 2016

Bakso Ikan Beku Bandeng Presto

Bandeng Cabut Duri Beku Kerupuk Ikan

Ikan dalam kemasan kaleng hasil sterilisasi Abon Ikan

Jumlah Penerima SPPT SNI


Dalam mencapai IKU tersebut, BBP2HP mengalokasikan anggaran sebesar Rp

2.347.432.000,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh

dua ribu rupiah). Sampai dengan akhir triwulan I 2016, belum terdapat realisasi

karena masih dalam proses pertanggungjawaban.

3.2.11 Sasaran Strategis 11 Terselenggaranya Pengendalian Impor Hasil Perikanan sesuai Standar Mutu


terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu hanya

terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:


% thd Target 2016

31 Presentase nilai impor terhadap nilai ekspor pada tahun berjalan dalam rangka pengendalian (%)

<20 <20 <20 100,00 0,00

31. Presentase nilai impor terhadap nilai ekspor pada tahun berjalan

dalam rangka pengendalian (%)

Definisi dari indikator ini adalah (1) Perbandingan antara nilai impor hasil

perikanan dengan nilai ekspor hasil perikanan pada tahun berjalan; (2) Perbandingan

nilai impor terhadap ekspor pada tahun berjalan tidak melebihi 20%. Adapun rumus

perhitungan indikator ini adalah:

Target ini bersifat triwulan, sampai dengan triwulan 1 telah dicapai angka 7,2%.

Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk triwulan I yakni < 20%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator ini adalah

pelayanan ijin pemasukan hasil perikanan, rapat evaluasi dokumen pengajuan ijin

pemasukan hasil perikanan, kordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan provinsi

dan verifikasi lapangan, serta rapat harmonisasi aplikasi IPHP online dengan aplikasi

BKIPM.

=��

�� × 100%


LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Perspektif Pembelajaran dan

Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective) berasal dari 4 (empat) Sasaran

Strategis berikut:

1. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Ditjen PDSPKP yang kompeten, profesional

dan berkepribadian;

2. Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PDSPKP yang handal dan mudah

diakses;

3. Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada

layanan prima;

4. Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan

akuntabel.

3.2.12 Sasaran Strategis 12 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Ditjen PDSPKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian


Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Ditjen PDSPKP yang kompeten, profesional dan

berkepribadian hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja

sebagai berikut:


% thd Target 2016

32 Indeks kompetensi dan integritas Ditjen PDSPKP

77 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Indeks Kompetensi dan Integritas Ditjen PDSPKP

Tingkat kompetensi SDM Ditjen PDSPKP merupakan kemampuan dan

karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengetahuan,

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional,

efektif dan efisien. Integritas merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi

antara tindakan dengan nilai dan prinsip, dan digunakan untuk menggambarkan

kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Kompetensi dan integritas ASN


merupakan salah satu komponen penting dalam mewujukan profesionalisme dan

good governance di Ditjen PDSPKP.

Nilai Indeks Kompetensi dan Integritas diperoleh dari rata-rata nilai 4 (empat)

variabel pembentuk, yaitu (1) Persentase nilai kompetensi dan integritas (diperoleh

dari hasil uji asesment pegawai) disbanding standar (sesuai Kepmen No. 3A tahun

2014); (2) Persentase pencapaian output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); (3)

Persentase tingkat kehadiran pegawai, dari data finger print absen yang terintegrasi

dengan Sekretariat Jenderal, dan (4) Persentase kepatuhan ASN dalam penyerahan

LHKASN/LHKPN. Penilaian Indeks kompetensi dan integritas dilakukan terhadap 392

ASN yang mengikuti asesment untuk pengisian Jabatan pimpinan tinggi utama,

madya dan pratama Ditjen PDSPKP di tahun 2015.

Tabel Pencapaian IKU Ditjen PDSPKP Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama 2015

Target Realisasi Indeks kompetensi dan integritas Ditjen PDSPKP

65% 65%

Realisasi Indeks kompetensi dan Integritas tahun 2015 sebesar 65% dari

target 65%, atau tercapai 100% dibanding target. Nilai tersebut diperoleh dari rata-

rata variabel pembentuknya, yaitu: (1) variabel persentase nilai kompetensi hasil

asesmen dibanding standar, yang menggambarkan bahwa tingkat integritas dan

kompetensi dari pegawai yang diasesmen hampir memenuhi standar dari jabatan

yang akan diduduki; (2) Variabel capaian kinerja individu (SKP) yang menggambarkan

bahwa kinerja individu dalam kriteria baik; (3) Variabel kehadiran pegawai,

menggambarkan tingkat disiplin dan integritas dari sisi kehadiran pegawai cukup

tinggi; (4) Variabel LHKASN/LHKPN sebesar 100%, menunjukkan bahwa dari pegawai

yang mengikuti asesment, telah melaporkan harta kekayaannya.

Indeks kompetensi dan integritas merupakan indikator baru yang mulai diukur

di tahun 2015. Di tahun sebelumnya, indikator yang digunakan adalah “Indeks

Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III”, sehingga nilai tahun ini tidak bisa

dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada tahun 2016 indeks kompetensi dan integritas lingkup Ditjen P2HP

sebesar 77. Pencapaian IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2016. Untuk


mewujudkan ASN Ditjen PDSPKP yang kompeten dan ber-integritas tinggi, selama

tahun 2016 akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sistem rekrutmen yang kompetitif dan terbuka

Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah dengan melakukan

perubahan sistem rekrutmen menjadi berbasis kompetensi, yaitu melalui lelang

jabatan (job tender) untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama di

Ditjen PDSPKP. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendapatkan pejabat yang

berkinerja tinggi, memiliki kompetensi sesuai uraian dan syarat jabatan serta

memiliki integritas yang jelas.

2. Melakukan Uji Asesment untuk Eselon III, IV dan JFT/JFU

Telah dilakukan uji asesment dengan komponen penilaian (a) Uji Kompetensi

Manajerial (Integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian,

kerjasama, berorientasi pada kualitas, dan sebagainya); (b) Pengetahuan dan

keterampilan. Standar kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan telah

ditetapkan melalui Kepmen No. 3A tahun 2014.

3. Tingkat kehadiran pegawai sebagai salah satu komponen dalam

Perhitungan pemberian tunjangan kinerja Setiap pegawai Ditjen PDSPKP wajib

masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan hari kerja dan jam kerja di lingkungan

Ditjen PDSPKP serta melakukan presensi elektronik. Pegawai yang melanggar

ketentuan jam kerja akan mendapat sanksi berupa pengurangan pemberian

Tunjangan Kinerja. Hal tersebut telah di legalisasi melalui Permen KP No. 15 tahun

2015.

4. Pengembangan aplikasi dan penerapan sistem teknologi informasi

Penerapan elektronisasi dalam pemantauan pencapaian kinerja dan disiplin

pegawai telah dilakukan melalui pengembangan sistem informasi (SI) : Simpeg dan

e-Pegawai (pemantauan presensi dan data pegawai), e-SKP (pengisian dan

pemantauan capaian kinerja pegawai), sikepo, integrasi finger print eselon I dengan

Setjen (Unit Kerja Eselon I yang telah terintegrasi dengan Setjen adalan KP3K, Itjen,

PDSPKP)


5. Penertiban LHKPN/LHKASN

Guna mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, sekaligus menggambarkan integritas ASN PDSPKP, telah dilakukan

penertiban LHKPN/LHKASN dengan cara: melakukan pembenahan data

penyelenggaran negara di seluruh Ditjen PDSPKP dan melakukan pemantauan

terhadap kepatuhan penyelenggaran negara untuk menyampaikan LHKPN sesuai

Permen KP No. 22 tahun 2013.

3.2.13 Sasaran Strategis 13 Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PDSPKP yang handal dan mudah diakses

Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan

kebutuhannya, baik kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data

sehingga informasi akan bersifat valid dan handal. Selain itu informasi juga harus

mudah diakses melalui teknologi informasi, seperti website. Indikator kinerja yang

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersedianya informasi PDSPKP

yang valid, handal dan mudah diakses hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja,

dengan capaian kinerja sebagai berikut:


% thd Target 2016

33 Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

50 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan data

dan informasi diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh

tentang pencapaian hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat

dimanfaatkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Data dan informasi juga

diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menentukan arah kebijakan dan ukuran

hasil yang akan dicapai di masa mendatang, sehingga dapat disusun arah dan

program pembangunan yang optimal, efisien dan berkelanjutan dalam rangka


mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Prestasi untuk

sasaran ini yang indikatornya adalah “Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar”, dapat dilihat

sebagaimana tabel berikut.

Tabel Pencapaian IKUDitjen PDSPKP Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama 2015

Target Realisasi Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

40% 40%

Dari target 40%, dapat terealisasi 40%, nilai tersebut merupakan persentase

unit kerja lingkup KKP yang telah bergabung dalam aplikasi berbagi informasi dan

data yang telah ditetapkan. Dari total 8 unit kerja level 1 dan 2 di KKP, sebanyak 8

unit kerja telah menjadi member dan memiliki user name pada sistem informasi

manajemen pengetahuan. Setiap user memiliki akses untuk mendistribusikan dan

menerima informasi sehingga diharapkan informasi dapat menyebar dengan lebih

cepat agar individu di lingkup Ditjen PDSPKP memiliki pemahaman yang sama atas

informasi yang dibagikan dan pada akhirnya akan mempercepat pelaksanaan

pekerjaan. Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar“ ini merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada tahun 2016 unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar ditargetkan sebesar 50%. Upaya yang akan

dilakukan Ditjen PDSPKP untuk meningkatkan capaian IKU ini adalah dengan

melakukan kajian untuk mengetahui bentuk sistem Manajemen Pengetahuan (MP)

yang tepat bagi Ditjen PDSPKP, kemudian membangun Sistem aplikasinya. Saat ini

Ditjen PDSPKP masih menggunakan server dari webhost pihak ketiga, diharapkan jika

telah memiliki server sendiri, pengembangan dan pemanfaatan MP akan lebih

maksimal.

Pengembangan sistem Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi antar

seluruh unit Eselon I lingkup KKP dan setiap level organisasi diperlukan guna

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan

untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Sehingga sesuai dengan apa yang

diamanatkan pada PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2011.


3.2.14 Sasaran Strategis 14 Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government Ditjen

PDSPKP telah mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan clean

government dalam pengelolaan organisasinya.


terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Ditjen PDSPKP yang berkepribadian terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:


% thd Target 2016

34 Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP

A (89) 0,00 0,00 0,00 0,00

34. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan (KKP) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program-program yang

meliputi: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penguatan Pengawasan; (3) Penguatan

Akuntabilitas Kinerja; (4) Penguatan Kelembagaan; (5) Penguatan Tata Laksana; (6)

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (7) Penguatan Peraturan Perundang-

undangan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) Quick Wins.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem

penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak berjalan atau

diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui.

Reformasi birokrasi KKP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain reformasi birokrasi KKP

merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya

guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan

pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu KKP harus segera

mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan

efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi KKP.


Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ditjen PDSPKP sebagai salah satu unit

kerja eselon I yang membidangi daya saing produk kelautan dan perikanan memiliki

tanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan

fungsi yang diemban.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design

Reformasi Birokrasi 2010-2025 dikatakan bahwa terdapat 8 area perubahan yaitu

organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan,

akuntabilitas, pelayanan public, mind set dan culture set. Yang kemudian diatur

dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 bahwa program reformasi birokrasi terdapat 3

tingkat yaitu makro, meso dan mikro.

Terjadi perubahan tata cara penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada

instansi kementerian/lembaga, apabila pada tahun 2012–2013 berdasarkan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai instrumen untuk mengukur

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), pada

tahun 2014-2015 penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah.

Perubahan tools penilaian dilakukan untuk mengikuti perkembangan

pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi

birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya

penyempurnaan. Penyempurnaan mencakup: (1) penekanan fokus penilaian

pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan,

(2) perubahan terhadap sistem on-line dan petunjuk teknisnya, serta (3) perlunya

dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/memverifikasi hasil penilaian

mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan

sistem self assessment. Penyempurnaan juga dimaksudkan untuk mengintegrasikan

instrumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam satu instrumen yang dapat

digunakan baik oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Tim Quality

Assurance (TQA) dan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Dengan

demikian penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat

dilakukan dengan lebih obyektif.


Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen

pengungkit, adalah teknik “criteria referrenced test” dengan cara menilai setiap

komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah

ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil,

antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei

internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) atas Laporan Keuangan.

Nilai kinerja reformasi birokrasi Ditjen PDSPKP tahun 2015 ditargetkan BB,

sebagaimana mengacu pada target nilai kinerja reformasi birokrasi KKP. Capaian

tahun 2015 adalah sebesar 87,49 atau nilai A, capaian ini melampaui target yang

sudah ditetapkan.

Tabel. Pencapaian IKU Ditjen PDSPKP, 2012-2015

Indikator Kinerja Utama Tahun

2012 2013 2014 2015* Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen

PDSPKP B BB A A

68,94 79,20 87,50 90,28 Keterangan: *) Capaian Sementara

Pada tahun 2016 nilai kerja reformasi birokrasi ditargetkan sebesar 50%.

Pencapaian IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2016. Upaya yang akan dilakukan

Ditjen PDSPKP adalah penyusunan lembar kerja evaluasi pelaksanaan reformasi

birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan

penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Ditjen

PDSPKP berdasarkan lembar kerja evaluasi sebelumnya. Hal-hal yang perlu

diperhatikan adalah terkait dengan penilaian mandiri yang merupakan bagian dari

siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam

manajemen pemerintahan.

3.2.15 Sasaran Strategis 15 Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan akuntabel


Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan akuntabel

terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:



% thd Target 2016

35 Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP (%)

Baik (80-90)

0,00 0,00 0,00 0,00

36 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PDSPKP (%)

100 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PDSPKP

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja

untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan

target yang telah direncanakan sebelumnya.

Nilai kinerja anggaran merupakan komponen pengukuran dan evaluasi atas

pelaksanaan RKA-K/L sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 249/PMK.02/2011. Syarat agar dapat diperoleh nilai efisiensi anggaran yaitu:

a. Penyerapan anggaran, dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi

anggaran seluruh Satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh Satker;

b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-

rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan dengan

membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran

bulanan seluruh Satker dengan akumulasi rencana penarikan dana bulanan

seluruh Satker dengan jumlah bulan;

c. Pencapaian keluaran, dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian antara

perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata

perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja keluaran; indikator

kinerja keluaran;

d. Efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran

yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan

realisasi anggaran per keluaran dengan pagu anggaran per keluaran, yaitu

realisasi anggaran per keluaran per realisasi volume keluaran dengan pagu

anggaran per keluaran per target volume keluaran.

Untuk mengukur nilai kinerja anggaran sebenarnya telah dapat disajikan

melalui aplikasi http://monev.anggaran.depkeu.go.id/. Penilaian kinerja dilakukan

dengan menghitung nilai Kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek

manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai

Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian


nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Rumus

dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

NK = (I x WI) + (CH x WCH)

dengan

I = (P x WP) + (K x WK) + (PK x WPK) + (NE x WE)

Keterangan:

NK : Nilai kinerja

I : Nilai aspek implementasi

P : Penyerapan anggaran

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK : Pencapaian keluaran

NE : Nilai efisiensi

CH : Capaian hasil

WI : Bobot aspek implementasi

WCH : Bobot capaian hasil

WP : Bobot penyerapan anggaran

WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

WPK : Bobot pencapaian keluaran

WE : Bobot efisiensi

Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2015 ditargetkan baik (80-90),

sebagaimana mengacu pada target nilai kinerja anggaran KKP. Capaian tahun 2015

adalah sebesar 85,32 atau baik, capaian ini melampaui target yang sudah ditetapkan.

Dari target 80%, dapat terealisasi 85,32%, nilai tersebut diperoleh dari data input dan

output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup Ditjen PDSPKP kedalam aplikasi

SMART Kemenkeu, artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Ditjen

PDSPKP sudah dalam kategori baik. Indikator nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP

ini merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada tahun 2016 Nilai kinerja anggaran lingkup Ditjen P2HP sebesar 83. Pencapaian

IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2016. Kegiatan yang akan dilakukan untuk

mendukung pencapaian IKU ini adalah perlu komitmen dari tingkat pimpinan sampai

dengan pelaksana untuk pengupayaan pelaksanaan penyerapan anggaran sesuai

dengan rencana kerja dan arahan dari pimpinan lembaga. Untuk mendukung

pelaksanaan tersebut telah disusun Panduan Umum Jadwal Kegiatan Tahun 2016,


dengan pokok arahan antara lain, memadatkan kegiatan KKP di bulan Januari hingga

November 2016 sesuai surat Edaran No. 39/MEN-KP/I/2016 tentang Panduan Umum

Jadwal Kegiatan tahun 2016.

36. Kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PDSPKP Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan

terhadap perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan dalam laporan

keuangan, setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit

Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) diwajibkan untuk menyusun Laporan

Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) eselon I.

Kepatuhan terhadap SAP, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan

kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan Ditjen PDSPKP tercapai 100%

pada tahun 2015. Pengukuran pencapaian IKU ini dicapai setelah laporan keuangan

dan BMN Ditjen PDSPKP tahun 2015 tersusun dan audited.

Sebagai tahapan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik

negara, pada bulan Januari 2015 telah dilakukan sosialisasi dan rekonsiliasi

penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara tahun 2014 lingkup Ditjen

PDSPKP di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

Hukum dan HAM, Cinere dan Balai uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian,

Cibitung. Kegiatan tersebut melibatkan petugas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

seluruh satker binaan Ditjen PDSPKP Tahun 2014. Saat ini juga telah dilakukan

penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara semester I tahun

2015.

Pada tahun 2016 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PDSPKP

lingkup Ditjen P2HP sebesar 100%. Pencapaian IKU ini akan diukur pada akhir tahun

2016.

3.3 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang

telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2016,

anggaran yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP sebesar Rp 1.814.669.841.000,- (Satu

triliun delapan ratus empat belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan


ratus empat puluh ribu rupiah), yang kesemuanya merupakan APBN rupiah murni.

Anggaran tersebut dialokasikan bagi 153 Satker lingkup Ditjen PDSPKP, yang terdiri

atas 6 Satker Pusat, 1 Satker UPT, 34 Satker Dekonsentrasi, 7 Satker Tugas

Pembantuan Provinsi dan 105 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2016, penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP

adalah sebesar Rp 22.939.904.641,-, atau setara dengan 1,26%.

Tabel Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Tahun 2016 Menurut Kewenangan

No Satuan Kerja Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

Rp % 1 Pusat 821.319.138.000 15.092.175.287 1,84 2 UPT 34.607.568.000 3.818.144.362 11,03 3 Dekonsentrasi 78.407.470.000 2.158.686.465 2,75 4 Tugas Pembantuan Provinsi 73.014.009.000 92.473.200 0,13 5 Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota 807.321.656.000 1.778.425.327 0,22

Total 1.814.669.841.000 22.939.904.641 1,26

Apabila ditelaah menurut kewenangan pelaksanaan anggaran, maka

penyerapan anggaran di Pusat, UPT, dan dekonsentrasi berkontribusi besar pada

penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan akhir tahun 2016.

Sedangkan apabila ditelaah menurut kegiatan dan unit kerja pelaksana, maka

hanya ada 2 kegiatan yang pencapaiannya di atas rata-rata Ditjen PDSPKP, yaitu yang

terkait dengan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pasca

panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dan pengembangan uji terap

produk dan alat pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Sedangkan kegiatan lainnya perlu dievaluasi pelaksanaannya sehingga tahun

mendatang dapat terlaksana sesuai dengan target.

Tabel Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Tahun 2016 Menurut Kegiatan

No Kegiatan Penanggung

Jawab Anggaran


Rp % 1 2356 Penguatan

Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

Direktorat Sistem Logistik

316.276.877.000 3.563.733.577 1,13

2 2357 Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan

Direktorat Akses Pasar dan Promosi

386.692.416.000 847.796.681 0,22

3 2358 Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan

Direktorat Bina Mutu dan

Diversifikasi Produk Perikanan

688.224.411.000 3.207.536.875 0,47

4 2359 Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan

Direktorat Bina Mutu dan

Diversifikasi Produk Kelautan

229.267.991.000 998.334.513 0,44

5 2360 Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan

Direktorat Pengembangan

Investasi

48.299.570.000 503.151.463 1,04


6 2361 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSKP

Sekretariat Ditjen PDSPKP

111.301.008.000 10.001.207.170 8,99

7 5279 Pengujian Penerapan Hasil Perikanan

BBP2HP 34.607.568.000 3.818.144.362 11,03

Total 1.814.669.841.000 22.939.904.641 1,26

Tabel Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Tahun 2016 menurut Sumber Pembiayaan

No Sumber

Pembiayaan Anggaran


Rp % 1 Rupiah Murni 1.814.669.841.000 22.939.904.641 1,26 2 PHLN - - - Total 1.814.669.841.000 22.939.904.641 1,26

Apabila ditelaah menurut sumber pembiayaan, maka penyerapan anggaran

Ditjen PDSPKP tahun 2016 keseluruhannya merupakan APBN Rupiah Murni,

mengingat pada tahun 2016 tidak ada kegiatan PHLN yang dikelola oleh Ditjen

PDSPKP.


BAB IV

PENUTUP

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

(Ditjen PDSPKP) telah menetapkan Rencana Strategis 2015-2019 yang mencakup

visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selaras dengan tugas dan fungsi

yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas

kinerja Triwulan I tahun 2016, terdapat beberapa Sasaran Srategis (SS) dan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Ditjen PDSPKP yang belum mencapai target yang telah

ditetapkan. Selanjutnya, pencapaian IKU yang masih di bawah target yang telah

ditetapkan akan senantiasa diupayakan peningkatannya melalui percepatan

pelaksanaan kegiatan dan perumusan langkah-langkah strategis untuk

mengoptimalkan pencapaian IKU sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.1 Permasalahan

Walaupun secara umum kinerja Ditjen PDSPKP cukup baik, namun demikian

masih terdapat IKU Ditjen PDSPKP yang pencapaiannya relatif lebih rendah apabila

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

4.2 Tindak Lanjut

Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan

permasalahan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Perlu adanya akselerasi upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Ditjen PDSPKP, sehingga IKU

Ditjen PDSPKP dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk

itu, perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan

antara pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif agar kegiatan

dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan;


2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan

Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait untuk secara periodik melakukan

rekonsiliasi data dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan,

utamanya yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian IKU Ditjen

PDSPKP, sehingga IKU Ditjen PDSPKP dapat tercapai sesuai dengan target yang

telah ditetapkan;

3. Melakukan reviu SS dan IKU sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen PDSPKP

Tahun 2015-2019, dalam upaya merumuskan SS dan IKU yang masih relevan

dengan Ditjen PDSPKP.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2016 ini

diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang

serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam

perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan

penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan),

Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan

Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

lkj ditjen pdspkp tw 1 2016

Documents