LKIP TAHUN 2017bp2d.jabarprov.go.id/storage/app/media/PDF/LKIP BP2D 2017... · 2019-09-18 · LKIP BP2D TAHUN 2017 ii Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

LKIP TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

LKIP BP2D TAHUN 2017

1

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Badan Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau disingkat BP3IPTEK Provinsi

Jawa Barat, dibentuk sebagai lembaga yang berperan untuk

menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulus dan fasilitasi, serta

menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sinergi unsur kelembagaan,

sumberdaya, dan jajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di

Jawa Barat dengan mengedepankan paradigma penelitian kreatif, yaitu

penelitian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabar dalam rangka

perencanaan dan pembangunan.

Selanjutnya pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Barat bahwa Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan

Iptek (BP3IPTEK) Provinsi Jawa Barat berubah nomenklatur menjadi Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (BP2D) Provinsi Jawa

Barat, dengan susunan organisasi sesuai Tipe A.

BP2D Provinsi Jawa Barat telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi

pokok sesuai arahan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun

2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan

Penelitian dan Pengembangan Daereah Provinsi Jawa Barat. Sebagai bahan

evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyampaian pertanggungjawaban kinerja

kepada seluruh stakeholders maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

LKIP BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur


ii

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta menggunakan data hasil capaian kinerja seluruh bidang kerja di

lingkungan BP2D Provinsi Jawa Barat sesuai dengan DPA Perubahan Tahun

Anggaran 2017.

Memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, isu-isu strategis yang

dihadapi, tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki

selama 2 (dua) tahun ke depan, maka Visi BP2D tahun 2017-2018 yaitu :

“Menjadi Lembaga Terkemuka dalam Penelitian Kreatif dan Penerapan Iptek

untuk Percepatan Pembangunan Jawa Barat.”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi yang merupakan pernyataan

tujuan yang ingin dicapai yaitu:

Misi I, Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis

Misi II, Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan

Iptek sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat

Misi III, Menguatkan sistem inovasi daerah

Misi IV, Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian,

pengembangan dan penerapan IPTEK

Misi V, Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK

Misi VI, Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan

sumber daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan BP2D Provinsi Jawa Barat

sebagai lembaga riset daerah Provinsi Jawa Barat maka harus dapat terukur

kinerjanya melalui penetapan indikator kinerja yang akuntabel dan visible. Berikut

ini gambaran pencapaian kinerja sasaran strategis dalam Rencana Strategis

BP2D dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yaitu

1. Meningkatnya Kajian dan Analisis untuk Kebijakan Pembangunan Jawa

Barat, dengan indikator kinerja Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah

yang ditindaklanjuti, mendapat predikat nilai Sangat Baik.

2. Meningkatnya Inovasi Daerah bagi Kemajuan Masyarakat Jawa Barat,

dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu pertama Prosentase Inovasi yang


iii

Sudah Terbentuk Menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa), mendapat predikat

nilai Sangat Baik serta kedua Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan HAKI

Tingkat Provinsi Jawa Barat, mendapat predikat nilai Sangat Baik.

3. Meningkatnya Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK

yang dibutuhkan masyarakat Jawa Barat dengan 2 (dua) indikator kinerja

yaitu pertama Prosentase Hasil Riset dan IPTEK yang diterapkan, mendapat

predikat nilai Sangat Baik, kedua Prosentase hasil penelitian yang digunakan

dalam perencanaan, mendapat predikat nilai Sangat Baik,

4. Meningkatnya Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan

IPTEK dengan indikator kinerja Prosentase Kerjasama Penelitian

Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan, mendapat

predikat nilai Sangat Baik..

Berdasar Laporan Kinerja BP2D Jawa Barat Tahun 2017 tersebut di atas,

diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan di Jawa Barat

khususnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi BP2D yaitu dalam rangka

misi kesatu RPJMD Jawa Barat 2013-2018, Membangun Masyarakat yang

Berkualitas dan Berdaya Saing yang dibuktikan dengan pencapaian indikator

kinerja Jumlah Karya Iptek yang Didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat

sangat baik yaitu 52 karya Iptek didaftarkan untuk mendapatkan HAKI.

Adapun pencapaian kinerja keuangan BP2D Jawa Barat pada tahun anggaran

2017 adalah sebesar 83% dari jumlah anggaran sebesar Rp 21.120.681.000,00.

Perlu ditingkatkan lagi upaya penyerapan anggaran melalui peningkatan

perencanaan kegiatan yang lebih matang dan mengacu pada sasaran strategis

dalam Rencana Strategis BP2D Jawa Barat 2015-2018 serta peningkatan

kapasitas dan kualitas aparatur BP2D Jawa Barat yang saat ini masih sangat

terbatas terutama kuantitasnya.

Walaupun BP2D Jawa Barat baru berumur dua tahun efektif, ternyata telah

berhasil memperoleh penghargaan yang membanggakan bagi Provinsi Jawa

Barat yaitu :

1. Pada hari kebangkitan nasional (harteknas) dari tahun 2015 – 2017 untuk

ketiga kalinya berturut-turut, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia memberikan “Anugerah Iptek Pemerintah Provinsi


iv

katagori penguatan jaringan SIDa (budhipura)” kepada Provinsi Jawa Barat

melalui BP2D Provinsi Jawa Barat.

2. Kemenristekdikti memberikan penghargaan kepada BP2D Jawa Barat

sebagai “BPPD (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Provinsi

katagori utama tahun 2017” yang merupakan hasil kegiatan monitoring dan

evaluasi kemenristekdikti dan kemendagri terhadap capaian kinerja badan

penelitian dan pengembangan Provinsi.

3. Juara Lomba Website Tingkat Provinsi Jawa Barat Kategori Most Improved

Website.


v

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr.Wb.,

Alhamdulillah dengan mengucap syukur kehadirat Illahi Robbi, Allah SWT, Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat dapat

menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017, Laporan

tersebut didasari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang perbaikan pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

BP2D yang bercita-cita menjadi Lembaga Terkemuka dalam Penelitian Kreatif dan

Penerapan Iptek untuk Percepatan Pembangunan Jawa Barat telah berupaya

melaksanakan tugas dan fungsi pokok sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor

78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tahun 2017

merupakan tahun ketiga berjalannya BP2D secara efektif dan mandiri menjadi

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. BP2D Jawa Barat

menyadari dan memahami adanya keterbatasan sumber daya di awal

perjalanannya akan tetapi pengukuran pencapaian kinerja terhadap indikator

kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis BP2D Jawa Barat 2017-2018

serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tetap dilakukan agar

menjadi evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun yang akan

datang. Penyusunan LKIP ini sebagai wujud pertanggungjawaban Organisasi

Perangkat Daerah BP2D Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama tahun 2017 sehingga dapat memberikan informasi capaian kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah BP2D Jawa


vi

Barat selama 1 (satu) tahun dengan indikator kinerja yang diukur menggunakan

besaran outcome.

Kami yakin bahwa seluruh kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sudah

kami sajikan berdasarkan pencapaian kinerja aktual BP2D secara transparan dan

akuntabel, mudah-mudahan memenuhi harapan berbagai pihak selaku pengambil

keputusan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pimpinan bidang kerja

di lingkungan BP2D Provinsi Jawa Barat yang telah berperan dalam capaian

pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bandung, Februari 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Ir. LUKMAN SHALAHUDDIN, MSc.

NIP. 19670910 198612 1 001


vii

DAFTAR ISI

Hal.

Ikhtisar Eksekutif .............................................................................................................. i

Kata Pengantar ................................................................................................................. v

Daftar Isi .......................................................................................................................... vii

Daftar Tabel ................................................................................................................... viii

Daftar Gambar ................................................................................................................. ix

Bab I Pendahuluan ........................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 2

1.3 Dasar Hukum .............................................................................................................. 3

1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi ................................................................................ 4

Bab II Perencanaan Kinerja ............................................................................................. 8

2.1 Rencana Strategis BP2D 2015-2018 ......................................................................... 8

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................................................................................ 23

Bab III Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 26

3.1 Capaian Kinerja ........................................................................................................ 26

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ............................................................................. 26

3.1.2 Laporan Pengukuran Indikator Kinerja ............................................................... 28

3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja...................................................................... 46

3.1.4 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian .............................. 49

3.2 Akuntabilias Anggaran ............................................................................................ 56

3.2.1 Realisasi anggaran................................................................................................ 56

3.2.2 Efisiensi ................................................................................................................. 65

Bab IV Penutup ............................................................................................................... 67


viii

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP2D dalam Rencana

Stratejik Tahun 2015-2018 ....................................................................... 12

Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BP2D Provinsi Jawa

Barat 2017 - 2018 ........................................................................................... 19

Tabel 2.3 Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018 .............................. 22

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BP2D Provinsi Jawa Barat ....... 24

Tabel 3.1 Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2017 BP2D Provinsi Jawa Barat .......... 28

Tabel 3.2 Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2017 ................................... 57

Tabel 3.3 Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017 ............... 65


ix

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 1.1 Susunan Organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat ................................7

Gambar 2.1 Keterkaitan IKU BP2D terhadap IKU Gubernur Jawa Barat ............16


x


Bab I - Pendahuluan | 1

BAB I

PENDAH ULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara

Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan kepemerintahan

yang baik.

Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat

menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan

perencanaan stratejik, Perencanaan Kinerja, Perjanjan Kinerja, Pengukuran

Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja yang dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap

Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Provinsi Jawa Barat atau disingkat BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat

merupakan instansi pemerintahan termuda di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa

Barat. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga

Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.









BP2D Provinsi Jawa Barat dibentuk sebagai lembaga yang berperan untuk



sumberdaya, dan jajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Jawa Barat dengan

mengedepankkan paradigma penelitian kreatif (Creative Research) yaitu

penelitian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat dalam kerangka

perencanaan dan pembangunan. Sebagai salah satu instansi pemerintah di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka BP2D Provinsi Jawa Barat

berkewajiban untuk menyusun Laporan tersebut di atas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP BP2D Provinsi Jawa Barat tahun 2017 ini dimaksudkan untuk

memberikan informasi atas capaian kinerja organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat

dalam pelaksanaan program dan kegiatan BP2D Provinsi Jawa Barat yang

akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

BP2D Provinsi Jawa Barat sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

di Provinsi Jawa Barat.

Adapun Tujuan penyusunan LKIP BP2D Provinsi Jawa Barat tahun 2017 ini adalah

sebagai sarana bagi BP2D Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD dan

Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam mengelola

sumber daya yang telah dipercayakan kepada BP2D Provinsi Jawa Barat. Selain

sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat

dalam rangka :

1) Mendorong BP2D Provinsi Jawa Barat untuk dapat melaksanakan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang



didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan

yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di

seluruh Jawa Barat;

2) Menjadikan BP2D Provinsi Jawa Barat yang akuntabel, sehingga dapat

berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat

dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;

3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat guna

membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;

4) Terbangunnya kepercayaan masyarakat di Jawa Barat terhadap

penyelenggara BP2D Provinsi Jawa Barat.

1.3 Dasar Hukum

1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2005-2025;

10) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Jawa Barat 2013 – 2018;

11) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Jawa Barat;

12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa

Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (BP3IPTEK)

Provinsi Jawa Barat berubah nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (BP2D) Provinsi Jawa Barat;

13) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Guna menyongsong Provinsi Jawa Barat di tahun 2025 yang produktif, berdaya

saing tinggi serta menjadi provinsi termaju di nasional, maka diperlukan

percepatan pembangunan dengan inovasi dan aplikasi teknologi untuk

mendukung masyarakat yang berdaya cipta tinggi. Untuk itu, dibentuklah Badan

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau

disingkat BP3IPTEK pada tahun 2014 dengan ditetapkan melalui Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2014.









BP2D bukan sekadar Lembaga Penelitian, beroperasi dengan empat bidang dan

satu balai yang saling mendukung, BP2D Provinsi Jawa Barat berperan untuk



sumberdaya, dan jajaran penelitian, pengembangan dan penerapan iptek di Jawa

Barat.

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penelitian

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 19 Seri E), Tugas pokok BP2D Jawa

Barat yaitu:

1. Aspek penelitian, pengembangan IPTEK terapan, analisis kebijakan dan

pengembangan Menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;

2. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penelitian,

pengembangan dan penerapan IPTEK meliputi inovasi daerah serta

kemitraan dan layanan IPTEK.

Tugas pokok tersebut akan dijalankan melalui penyelenggaraan dan pelaksanaan

penelitian, pengembangan, penerapan Iptek dengan paradigma Riset Kreatif

(Creative Research) yaitu Riset yang dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat dalam

Kerangka Perencanaan dan Pembangunan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, BP2D memiliki fungsi, yaitu:

1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian,

pengembangan dan penerapan iptek;

2) penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang penelitian,

pengembangan dan penerapan iptek;



3) penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan

pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan, dan

penerapan iptek;

4) penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan

urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan

dan penerapan iptek.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, BP2D , memiliki susunan

organisasi seperti yang ditetapkan pada Perda Provinsi Jawa Barat No. 78 Tahun

2016, terdiri atas: a) Kepala; b) Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian

Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian

Kepegawaian dan Umum; c) Bidang Analisis Kebijakan Iptek; d) Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Iptek; e) Bidang Penguatan Sistem Inovasi

Daerah; f) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek; dan g) Kelompok

Jabatan Fungsional.

Disamping itu organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat juga berkolaborasi dengan

organisasi lain, yaitu: Dewan Riset Daerah (DRD), Tim Koordinasi Sistem Inovasi

Daerah, dan Tim Pengendali Mutu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Adapun susunan organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat serta tugas dan fungsi

masing-masing unit kerja seperti pada Gambar 1.1 dan uraian di bawah ini.



Gambar 1.1 Susunan Organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat

Berikut ini uraian tugas pokok dan fungsi dari setiap unit/bidang kerja dalam

organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat:

I. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat yaitu menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi

perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta

membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam

menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan

teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh

Bidang-Bidang;

b) Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian

keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;

c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan;

d) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. Bidang Analisis Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Daerah (AKI)

Tugas pokok Bidang Analisis Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Daerah atau

yang disingkat Bidang AKI adalah menyelenggarakan fungsi penunjang

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL PENELITI

Bidang III

BIDANG PENGUATAN

SISTEM INOVASI

DAERAH

Bidang I

BIDANG ANALISIS

KEBIJAKAN IPTEK

Bidang II

BIDANG PENELITIAN,

PENGEMBANGAN

DAN PENERAPAN

IPTEK

MAJELIS BP2D

UPTD Balai

Pengembangan

Agro Teknologi

KEPALA BADAN

SEKRETARIS BADAN

SUB BAG PERENCANAAN & PELAPORAN

SUB BAG KEPEGAWAIAN & UMUM

SUB BAG KEUANGAN & ASET

SUB BAG TATA

USAHA Seksi Pengembangan Pertanian,

Perkebunan, dan Kehutanan

Terpadu

Seksi Pengembangan

Peternakan dan Perikanan

Terpadu KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

Bidang IV

BIDANG

MONITORING,

EVALUASI DAN

LAYANAN IPTEK



pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek

analisis kebijakan Iptek, meliputi penyusunan rencana induk penelitian dan

pengembangan, pemberian masukan arah, kebijakan strategi dan pengembangan

serta masukan pada perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan

penelitian dan pengembangan aspek analisis kebijakan Iptek. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Analisis Kebijakan dan Pengembangan

Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang analisis

kebijakan Iptek;

b) Penyelenggaraan analisis dan kebijakan Iptek;

c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan


III. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Litbangrap)

Tugas pokok Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek atau yang

disingkat dengan Bidang Litbangrap adalah menyelenggarakan fungsi penunjang

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek

penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, meliputi penyusunan rencana

induk penelitian dan pengembangan, pelaksanaan dan fasilitasi penelitian,

pengembangan dan penerapan Iptek skala prototype, usaha terbatas konsultasi

mediasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek serta

pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Iptek mempunyai fungsi:

a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penelitian,

pengembangan, dan penerapan Iptek;

b) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang penelitian,

pengembangan dan penerapan Iptek;



IV. Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Tugas pokok Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah atau yang disingkat

dengan Bidang SIDa adalah menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan



urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek penguatan

sistem inovasi daerah, meliputi penyusunan rencana induk penelitian dan

pengembangan dan rencana kerja tahunan, fasilitasi kebutuhan pengembangan

dan penguatan sistem inovasi, rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada

Bupati/Walikota dan perangkat daerah dalam pengembangan daerah, konsultasi

mediasi dan fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten/Kota fasilitasi

anugerah inovasi penelitian dan pengembangan aspek penguatan sistem inovasi

daerah serta penyelenggaraan sosialisasi pendaftaran Hak atas Kekayaan

Intelektual. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penguatan Sistem

Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang penguatan

sitem inovasi daerah;

b) Penyelenggaraan penguatan sistem inovasi daerah;



V. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek (MLI)

Tugas pokok Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek atau yang disingkat

dengan Bidang MLI adalah menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan

urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek monitoring,

evaluasi dan layanan Iptek, meliputi penyusunan rencana induk pengembangan

basis data dan informasi penelitian dan pengembangan diseminasi hasil dan

pelayanan perizinan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, fasilitasi

pelayanan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan kerjasama Badan serta

menginventarisasi kebutuhan Iptek dan Kepakaran Kabupaten/Kota. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek

mempunyai fungsi:

a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang monitoring,

evaluasi dan layanan Iptek;

b) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek;






Bab II – Perencanaan Kinerja | 8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem

akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Aspek ini menggambarkan kualitas

dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam

kurun waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan

mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi bersangkutan.

Perencanaan kinerja OPD BP2D Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam bentuk

Rencana Strategis (Renstra) dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk

Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala BP2D Provinsi Jawa Barat sebagai

pemangku organisasi perangkat daerah, dengan Gubernur Jawa Barat selaku

pemangku pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.

2.1 Rencana Strategis BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Barat

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 yaitu "Jawa Barat Maju dan

Sejahtera Untuk Semua".

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis pembangunan Jawa Barat yang

mencakup permasalahan, tantangan, peluang dan ancaman, maka dalam rangka

pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Jawa Barat

Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Tujuannya adalah membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang

menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap

mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya,

dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau

dan merata;

2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta

perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;



3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta

berbudaya IPTEK;

4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.

Misi Kedua, Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan, dengan

tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi

disparitas ekonomi antar wilayah, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur;

2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian;

3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;

4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan;

5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan

Perluasan Partisipasi Publik, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif,

dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan

pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik;

2. Terwujudnya pemerintahan yang modern, dengan sasaran meningkatnya

kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK;

3. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur

yang kompeten dengan sasaran meningkatnya profesionalisme dan kualitas

kesejahteraan aparatur;

4. Meningkatkan stabilitas di daerah dengan sasaran meningkatnya stabilitas,

ketertiban ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan

infrastruktur strategis yang berkelanjutan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan,

dengan sasaran meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

serta kualitas penanganan bencana;

2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas

ekonomi, dan pelayanan dasar, dengan sasaran; pertama, meningkatnya



kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat, dan kedua,

meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda

dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal,

dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS), dengan sasaran Pencegahan dan Penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya

prestasi olahraga, dengan sasaran meningkatnya peran pemuda, organisasi

kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu;

3. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan

pariwisata yang berdaya saing, dengan sasaran meningkatnya peran

masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata; dan

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia, dengan

sasaran meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar

umat beragama.

Sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, maka BP2D berkontribusi dan

mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Jawa Barat terutama

pada Misi Pertama yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya

Saing. Tujuannya adalah membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang

menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap

mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.

Serta Misi Ketiga yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme

Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi, BP2D menyusun perencanaan

strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah

mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Kebijakan Nasional Bidang Iptek

yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BP2D periode tahun 2015-

2018.



Di dalam Renstra tersebut, tercantum rumusan visi BP2D selama 3 (tiga) tahun

ke depan, yaitu “Menjadi Lembaga Terkemuka dalam Penelitian Kreatif dan

Penerapan Iptek untuk Percepatan Pembangunan Jawa Barat.”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Lembaga Terkemuka :

Menjadi center of execelent bagi lembaga kelitbangan di Jawa Barat, nasional,

dan internasional serta mampu mengkoordinasi lembaga penelitian,

pengembangan, dan penerapan Iptek di Jawa Barat.

Penelitian Kreatif :

Penelitian kreatif merupakan penelitian yang memiliki kemampuan gagasan,

ide atau pemikiran baru untuk menciptakan inovasi yang mampu memberikan

solusi bagi pembangunan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa

Barat dalam rangka meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan

masyarakat Jawa Barat.

- Penerapan Iptek :

Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau Ilmu Pengethuan dan

Teknologi yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi

teknologi melalui hilirisasi IPTEK, Peningkatan Tingkat Kesiapan Tekonologi

dan mendorong terbentuknya science techno park/techno park.

- Percepatan Pembangunan Jawa Barat :

Gerakan perubahan/terobosan untuk pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjalankan Visi BP2D tersebut, ditetapkan Misi BP2D tahun 2015-

2018, yaitu:

Misi I, Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis.

Misi II, Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan

Iptek sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

Misi III, Mewujudkan jaringan kerjasama penelitian, pengembangan dan

penerapan Iptek.

Misi IV, Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian,

pengembangan dan penerapan IPTEK.

Misi V, Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK.



Misi VI, Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber

daya

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut

di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut

tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan

memperhatikan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan memberi arahan

untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan

berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator

sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu

tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam

Rencana Stratejik.

Tujuan dan sasaran BP2D Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2018

berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP2D dalam

Rencana Stratejik Tahun 2015-2018

Misi - 1 : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis

TUJUAN

Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis

SASARAN

Meningkatnya Kajian dan analisis untuk kebijakan pembangunan Jawa Barat

INDIKATOR SASARAN :



Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti

Misi - 2 : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek

sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat

TUJUAN

Meningkatkan hasil-hasil penelitian,pengembangan dan penerapan Iptek sebagai solusi

permasalahan pembangunan Jawa Barat

SASARAN

Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang dibutuhkan

masyarakat Jawa Barat

INDIKATOR SASARAN :

1 Prosentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan

2 Prosentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan

Misi - 3 : Menguatkan sistem inovasi daerah (SIDa)

TUJUAN

Mengembangkan inovasi dan daya saing daerah bagi kemajuan masyarakat Jawa Barat

SASARAN

Meningkatnya inovasi daerah bagi kemajuan msyarakat Jawa Barat

INDIKATOR SASARAN :

1 Prosentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

2 Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat

Misi - 4 : Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian, pengembangan dan

penerapan IPTEK

TUJUAN

Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi untuk penguatan jejaring dan kualitas penelitian,


SASARAN

Meningkatnya Kualitas dan Implementasi Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK

INDIKATOR SASARAN :

Prosentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang

diimplementasikan

Misi - 5 : Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK

TUJUAN

Meningkatkan nilai tambah produk agribisnis

SASARAN



Berkembangnya pusat agribisnis berbasis IPTEK

INDIKATOR SASARAN :

Jumlah paket teknologi yang diterapkan di masyarakat

Misi - 6 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya

TUJUAN

Meningkatkan profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas kelembagaan BP2D Provinsi Jawa Barat

SASARAN

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas sumber daya aparatur, perencanaan, pengelolaan asset dan keuangan

INDIKATOR SASARAN :

1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Opresional Organisasi Dalam Mendukung

Tupoksinya.

2 Prosentase peningkatan Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur

3 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

4 Tingat Kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi

5 Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan

6 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama digunakan

mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. BP2D

telah menetapkan IKU sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan organisasi dalam

pencapaian sasaran strategis pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1) Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti

2) Prosentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan

3) Prosentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan

4) Prosentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

5) Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat

6) Prosentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK

yang diimplementasikan

7) Jumlah paket teknologi yang diterapkan di masyarakat



BP2D sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Jawa

Barat menjadi Provinsi termaju dan sejahtera untuk semua. Konsekuensi dari Visi

Pembangunan Jawa Barat yang berfokus pada pemerataan kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat maka perlu ada beberapa upaya yang dapat menjadi

faktor kendali pencapaian tersebut, di antaranya sebagai berikut :

a) Dinamika perubahan di tingkat lokal, regional, maupun global, yang

berlangsung secara cepat, menuntut berbagai penyesuaian dalam

pembangunan dan pengembangan wilayah.

b) Pembangunan dan pengembangan wilayah tidak lagi bisa dijalankan dengan

cara-cara konvensional namun membutuhkan sistem dan sumber daya

manusia yang handal dan berdaya saing tinggi

c) Kebutuhan berbagai terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif berbasis ilmu

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terutama dalam rangka

meningkatkan daya saing wilayah, sektor pemerintahan, sektor dunia usaha,

akademisi dan komunitas berbasis masyarakat, dalam menghadapi berbagai

tantangan dan tuntutan perubahan.

Untuk itulah BP2D tampil menjadi Lembaga Riset Pemerintahan Daerah yang

dapat menjawab tantangan konsekuensi pembangunan di atas, di mana kontribusi

BP2D terhadap Indikator Kinerja Utama Gubernur sangat diharapkan terutama

dalam mencapai misi kesatu, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan

Berdaya saing. Kinerja BP2D diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan

sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak

mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap

berkompetisi. Dalam misi kesatu ini, IKU BP2D yang beririsan dan berkaitan

dengan IKU Gubernur Jawa Barat adalah Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan

untuk mendapat HAKI. Melalui pencapaian indikator kinerja utama Jumlah

Karya Iptek yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat maka dapat

menunjukkan pencapaian IKU Gubernur Jawa Barat yaitu dalam hal

Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta

berbudaya IPTEK.

Selanjutnya, Keberadaan BP2D dapat berkontribusi dalam pencapaian

pembangunan Jawa Barat yang terkandung dalam misi ketiga, Meningkatkan



Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi

Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan

Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan

yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK

menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan

yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen

pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis

kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. Indikator Kinerja

Utama Gubernur Jawa Barat dalam misi ketiga ini yang menjadi bagian dari

tanggung jawab dan partisipasi BP2D adalah mengenai Indikator Daya Saing

Provinsi dengan IKU BP2D yang dapat menjadi parameter keberhasilannya adalah

Prosentase Inovasi yang terbentuk menjadi SIDa. Untuk lebih jelasnya dapat

ditunjukkan dalam Gambar 2.1 berikut ini :

Ket : : IKU Gubernur Jawa Barat

: IKU BP2D

Gambar 2.1 Keterkaitan IKU BP2D dengan IKU Gubernur Jawa Barat

Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan

HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat

Indeks Pembangunan

Manusia

Prosentase Inovasi Daerah yang sudah terbentuk menjadi

SIDa

Indikator Daya Saing

Provinsi



Visi dan Misi BP2D yang telah dirumuskan dan dijabarkan tujuan serta sasarannya

perlu dipertegas dengan penjelasan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan

sasaran misi tersebut melalui strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan

selama kurun waktu tahun 2015-2018.

Kebijakan BP2D Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan penelitian,

pengembangan, dan penerapan Iptek tersebut bersamaan dengan Misi BP2D

Provinsi Jawa Barat akan dirumuskan dalam strategi dan kebijakan masing-

masing Misi, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Misi 1 : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis.

Strategi:

Menyelenggarakan kajian dan analisis kebijakan Iptek didasarkan pada isu-isu

yang membutuhkan solusi yang responsif dan antisipatif.

Kebijakan:

Penyediaan kajian dan analisis kebijakan Iptek didasarkan pada isu-isu yang

membutuhkan solusi yang responsif dan antisipatif.

Misi 2 : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan


Strategi :

Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna

Menyebarluaskan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat

guna

Kebijakan :

Penyediaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna

Penyebarluasan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna

Misi 3 : Menguatkan sistem inovasi daerah.

Strategi :

Menyelenggarakan sistem inovasi daerah bagi pembangunan dan kemajuan


Kebijakan :

Penyelenggaraan sistem inovasi daerah bagi pembangunan dan kemajuan




Misi 4 : Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian, pengembangan

dan penerapan IPTEK

Strategi :

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta kerja sama penelitian,


Kebijakan :

Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta kerja sama Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan IPTEK

Misi 5 : Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK

Strategi :

Memfasilitasi dan mengembangkan penelitian agribisnis berbasis IPTEK

Kebijakan :

Mengembangkan penerapan hasil-hasil penelitian agribisnis berbasis IPTEK

Misi 6 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya

Strategi :

Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur BP2D Provinsi Jawa Barat

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan organisasi

Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Meningkatan tata kelola administrasi keuagan yang efektif

Berikut ini dalam Tabel 2.2 dijabarkan Strategi dan Arah Kebijakan BP2D periode

2017-2018.



Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BP2D Provinsi Jawa Barat,

2017-2018

Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Visi BP2D,

adalah: “Menjadi

Lembaga Terkemuka dalam

Penelitian Kreatif dan

Penerapan Iptek untuk

Percepatan Pembangunan

Jawa Barat.

Misi I :

Mewujudkan kebijakan

pembangunan berbasis kajian dan analisis.

Meningkatkan

kualitas perencanaan dan

kebijakan pembangunan berbasis kajian

dan analisis

Meningkatnya

Kajian dan Analisis untuk

Kebijakan Pembangunan Jawa Barat

Menyelenggara-

kan kajian dan analisis kebijakan

Iptek didasarkan pada isu-isu yang membutuhkan

solusi yang responsif dan

antisipatif.

Penyediaan

kajian dan analisis kebijakan Iptek

didasarkan pada isu-isu yang membutuhkan

solusi yang responsif dan

antisipatif.

Misi II : Meningkatkan

pemanfaatan penelitian, pengembangan

dan penerapan Iptek sesuai

kebutuhan masyarakat

Jawa Barat.

Meningkatkan hasil-hasil

penelitian,pengembangan dan penerapan Iptek

sebagai solusi permasalahan

pembangunan Jawa Barat

Meningkatnya hasil Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan IPTEK yang

dibutuhkan masyarakat

Jawa Barat

Menyelenggara-kan penelitian,

pengembangan dan penerapan iptek tepat guna

Penyediaan penelitian,


Menyebarluaskan hasil penelitian,


Penyebarluasan penelitian,


Misi III :

Menguatkan sistem inovasi

daerah

Mengembangkan

inovasi dan daya saing daerah bagi

kemajuan masyarakat Jawa Barat

Meningkatnya

Inovasi Daerah bagi Kemajuan

Masyarakat Jawa Barat

Menyelenggara-

kan sistem inovasi daerah bagi

pembangunan dan kemajuan masyarakat Jawa

Barat

Penyelenggaraan

sistem inovasi daerah bagi

pembangunan dan kemajuan masyarakat Jawa

Barat

Misi IV: Menguatkan

sistem monitoring dan

evaluasi penelitian, pengembangan

dan penerapan IPTEK

Meningkatkan sistem monitoring

dan evaluasi untuk penguatan

jejaring dan kualitas penelitian, pengembangan

dan penerapan IPTEK

Meningkatnya Kualitas dan

Implementasi Kerja sama

Penelitian Pengembangan dan Penerapan

IPTEK

Menyelenggara kan monitoring

dan evaluasi serta kerja sama

penelitian, pengembangan dan penerapan

IPTEK

Melaksanakan monitoring dan

evaluasi serta kerja sama

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan

IPTEK

Misi V :

Mengembangkan pusat

agribisnis berbasis IPTEK

Meningkatkan

nilai tambah produk agribisnis

Berkembangnya

pusat agribisnis berbasis IPTEK

Memfasilitasi dan

mengembangkan penelitian


Mengembangkan

penerapan hasil-hasil penelitian


Misi VI : Meningkatkan

kapasitas kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan sumber

daya

Meningkatkan profesionalisme,

kinerja dan akuntabilitas

kelembagaan BP2D

Meningkatnya kualitas dan

kompetensi sumber daya

aparatur, perencanaan,

pengelolaan asset dan

keuangan

Memfasilitasi peningkatan

kualitas dan kompetensi

sumber daya aparatur,

perencanaan, pengelolaan asset

dan keuangan

Melaksanakan peningkatan

kualitas dan kompetensi

sumber daya aparatur,

perencanaan, pengelolaan asset

dan keuangan



Kebijakan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan

sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta

visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh

satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi BP2D Jawa Barat tahun

2015-2018 pembangunan Jawa Barat perlu didukung oleh kebijakan dan program

yang dirumuskan sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis.

Kebijakan :

Penyediaan kajian dan analisis kebijakan Iptek didasarkan pada isu-isu yang

membutuhkan solusi yang responsif dan antisipatif.

Program :

Program Penelitian, Studi dan Survei

Misi II : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan


Kebijakan :

1) Penyediaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna;

2) Penyebarluasan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna

Program


Misi III : Menguatkan sistem inovasi daerah

Kebijakan :

Penyelenggaraan sistem inovasi daerah bagi pembangunan dan kemajuan

masyarakat Jawa Barat.



Program


Misi IV: Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian, pengembangan

dan penerapan IPTEK

Kebijakan :

Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta kerja sama Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan IPTEK

Program

1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

2) Program Penelitian, Studi dan Survei

Misi V: Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK

Kebijakan :

Mengembangkan penerapan hasil-hasil penelitian agribisnis berbasis IPTEK

Program

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Misi VI: Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber

daya

Kebijakan :

Melaksanakan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur,

perencanaan, pengelolaan asset dan keuangan

Program

1) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

3) Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

4) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

5) Program Penelitian, Studi dan Survei

6) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur



7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Berikut ini uraian Rencana Strategis (Renstra) BP2D telah disusun dengan

mengacu pada Kebijakan Nasional dan Provinsi Bidang IPTEK yang tertuang

dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Tabel 2.3 Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018

NO INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018

Target Realisasi Target Realisasi Target

1 Prosentase Rekomendasi

Kebijakan Daerah yang

Ditindaklanjuti

80% 70% 83% 77% 85%

2 Prosentase Inovasi yang

Sudah Terbentuk Menjadi

Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

20% 50% 55% 56% 60%

3 Jumlah Karya Iptek yang

Didaftarkan HAKI Tingkat

Provinsi Jawa Barat

25

karya

IPTEK

42 karya

IPTEK

50

karya

IPTEK

52 karya

IPTEK

55

karya

IPTEK

4 Prosentase Hasil Riset dan

IPTEK yang Diterapkan

20% 40% 50% 65% 60%

5 Prosentase Hasil Penelitian

yang Digunakan dalam

Perencanaan

25% 67% 70% 75% 80%

6 Prosentase Kerjasama

Penelitian Pengembangan

dan Penerapan IPTEK yang

Diimplementasikan

90% 100% 100% 100% 100%

7 Jumlah Paket Teknologi

yang Diterapkan di

Masyarakat

2

Paket

2 Paket 3

Paket



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan, Gubernur

diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja BP2D Provinsi

Jawa Barat Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2017 dalam mencapai Sasaran Stratejik Pemerintah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017. Serta ditetapkan satu bulan setelah ditandatanganinya DPA

Tahun 2017.

Adapun tujuan BP2D dalam menyusun Penjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah:

(1) Sebagai wujud nyata komitmen BP2D Provinsi Jawa Barat terhadap Gubernur

Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur;

(2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

(3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi sehingga terus dapat meningkatkan kinerja dengan

perubahan yang dinamis dan realistis;

(4) Sebagai dasar Pimpinan Daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan dan kinerja Badan sebagai OPD;

(5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Berikut ini uraian dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BP2D Provinsi Jawa

Barat yang mengalami perubahan sesuai dengan DPA Perubahan Tahun

Anggaran 2017.

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BP2D Provinsi Jawa Barat

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya Kajian dan Analisis untuk

Kebijakan Pembangunan Jawa Barat

Prosentase Rekomendasi

Kebijakan Daerah yang

ditindaklanjuti

83 %

2 Meningkatnya Inovasi Daerah bagi

Kemajuan Masyarakat Jawa Barat

Prosentase Inovasi yang sudah

terbentuk menjadi Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

55 %

Jumlah Karya IPTEK yang

didaftarkan HAKI Tingkat

Provinsi Jawa Barat

50 Karya

Iptek

3 Meningkatnya hasil penelitian,

pengembangan, dan penerapan

IPTEK yang dibutuhkan masyarakat

Jawa Barat

Prosentase hasil riset dan

IPTEK yang diterapkan

50 %

Prosentase hasil

penelitian yang digunakan

dalam perencanaan

70 %

4 Meningkatnya Kualitas dan

Implementasi Kerjasama Penelitian

Pengembangan dan Penerapan

IPTEK

Prosentase Kerjasama

Penelitian Pengembangan dan

Penerapan IPTEK yang

diimplementasikan

100 %

5 Berkembangnya Pusat Agribisnis

Berbasis IPTEK

Jumlah Paket Teknologi yang

Diterapkan di Masyarakat

2 Paket

Sumber : dokumen Perjanjian Kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat, 2017




Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan dari

pelaksanaan kewajiban BP2D Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan sesuai

dengan tugas dan fungsi dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun

2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran

stratejik yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan (goal) yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang telah

dituangkan dalam Rencana Strategis BP2D Provinsi Jawa Barat 2015-2018.

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis BP2D Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa

Barat dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang

bersifat outcome atau output. pentingnya realisasi kinerja aktual tahun 2017

dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk prosentase.

Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat

diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, benchmarking dan

perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau standar pelayanan minimal

(SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana

jangka menengah (RPJMD). Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer

maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja

aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja masing-masing OPD data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah,

dievalusi dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan



dengan sasaran stratejik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Formulir bantu yang

dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana

kerja tahunan dan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menpan dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir

Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi,

dalam kondisi :

(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka digunakan rumus :

% Pencapaian Kinerja = Realisasi

x 100% Rencana

(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,

maka digunakan rumus :

% Pencapaian Kinerja = Rencana - (Realisasi - Rencana)

x 100% Rencana

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi

berikut :

SKALA NILAI KATEGORI PENILAIAN

>=80 Sangat Baik

60 – 79.99 Baik

50 – 59.99 Sedang

0-49.99 Kurang



3.1.2 Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan data kinerja aktual yang telah dikumpulkan untuk kemudian diolah, dievalusi dan dianalisis, berikut ini adalah Laporan

Pengukuran Kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut ini :



Tabel 3.1 Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2017 BP2D Provinsi Jawa Baratjawa Barat

No. Sasaran Indikator Capaian Thn Lalu

Target Target Akhir

Renstra

Capaian Thn 2017 terhadap Target Akhir Renstra

Target Realisasi % Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1 Meningkatnya Kajian dan Analisis untuk Kebijakan Pembangunan Jawa Barat


77% 83% 77% 92,77 85% 90,59%

2 Meningkatnya Inovasi Daerah bagi Kemajuan Masyarakat Jawa Barat

Prosentase Inovasi yang Sudah Terbentuk Menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

50% 55% 56% 101 60% 93,33%


Jumlah Karya Iptek yang Didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat

42 50 52 104 55 94,54

4 Meningkatnya hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK yang Dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat

Prosentase Hasil Riset dan IPTEK yang diterapkan

40% 50% 65% 130 60% 108,33%




Target Target Akhir

Renstra



1 2 3 4 5 6 7 8 9


Prosentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan

67% 70% 75% 107 80% 93,75%

6 Meningkatnya Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK

Prosentase Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan

100 100 100 100 100 100

Jumlah Paket Teknologi yang Diterapkan di Masyarakat

2 Paket

2 Paket 100 3 Paket 66,67

Rata-Rata 105,67 96,75

NON IKU

7 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi

Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur

80 80 80 100 100 80

8 Prosentase Peningkatan Kualitas SDM

80 80 80 100 100 80




Target Target Akhir

Renstra



1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

Prosentase Kualitas Penatausahaan Keuangan

75 80 80 100 100 80

10

Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan

80 80 80 100 100 80

Rata-Rata 100 86,67

Keterangan : Sangat Baik [.=80%] ; Baik [60-79,99%] Sedang [50-59.99%] Kurang [0-49.99%]



Setelah dilakukannya pengukuran kinerja maka perlu dievaluasi capaian indikator

kinerja serta dianalisis kontribusinya terhadap isu strategis nasional maupun

provinsi.

Dalam rangka mewujudkan misi ketiga Pembangunan Provinsi Jawa Barat periode

RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,

Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik maka BP2D Provinsi

Jawa Barat berupaya kembali pada tahun 2017 sesuai Tupoksinya melalui Bidang

Analisis Kebijakan Iptek mencapai kinerja yang diukur dalam indikator kinerja

Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti dengan realisasi

sesuai target yaitu tercapainya 77 (Tujuh puluh tujuh) persen rekomendasi yang

ditindaklanjuti dari 83 (delapan puluh tiga) persen yang ditargetkan.

Indikator kinerja prosentase inovasi yang sudah terbentuk menjadi sistem inovasi

daerah (SIDa) rencana aksi dapat dicapai melebihi target yaitu 56% dari target

55% prosentase inovasi yang sudah menjadi SIDa.

Selanjutnya untuk indikator kinerja jumlah karya iptek yang didaftarkan HAKI

tingkat Provinsi Jawa Barat dapat dilihat bahwa realisasi rencana aksi juga telah

mencapai target dan sesuai dengan perhitungan dalam rencana target. Hal ini

dapat menunjukkan bahwa pencapaian indikator tersebut berjalan sesuai dengan

rencana aksi di mana penetapan target kinerja berdasarkan analisis dan

ketersediaan data informasi yang telah ada sehingga prediksi pencapaian target

telah terpikirkan dengan matang. Dengan adanya peningkatan Inovasi Daerah

bagi Kemajuan Masyarakat Jawa Barat yang tercatat telah ada 2 paket inovasi

teknologi yang telah menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa), maka dapat

berkontribusi dalam pencapaian IKU Gubernur Jawa Barat yaitu Indikator Daya

Saing Provinsi.

Selanjutnya untuk indikator kinerja prosentase hasil riset dan IPTEK yang

diterapkan dapat dicapai dengan melebihi target kinerja yaitu 65% penelitian

digunakan dalam perencanaan pembangunan dari target 50% penelitian

digunakan dalam perencanaan di Tahun 2017. Pencapaian realisasi kegiatan ini

berhubungan langsung dengan pencapaian IKU Gubernur Jawa Barat yaitu



Indikator Daya Saing Provinsi dalam misi ketiga RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-

2018.

Kemudian unduk indikator kinerja prosentase hasil penelitian yang digunakan

dalam perencanaan dicapai 75% dari target 70% yang telah ditentukan.

Terakhir untuk indikator kinerja prosentase kerjasama penelitian pengembangan

dan penerapan IPTEK dan yang diimplementasikan serta indikator kinerja jumlah

paket teknologi yang diterapkan di Masyarakat telah sesuai target

implementasinya. Hal ini disebabkan karena fokus dan komitmen dalam

pelaksanaan kegiatan forum kerjasama dengan perguruan tinggi, OPD Kab/Kota

serta provinsi lain sehingga 3 (tiga) dokumen kerjasama atau kesepakatan telah

dihasilkan oleh Bidang Kemitraan dan Layanan IPTEK.

3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2017,

berdasarkan Sasaran per Misi sebagai berikut :

Misi Kesatu : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis

Sasaran Dalam upaya Meningkatkan Kajian dan Analisis untuk Kebijakan

Pembangunan Jawa Barat, diarahkan pada Prosentase Rekomendasi

Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti.

Capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 92,77% dengan kategori “Sangat

Baik” Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Penelitian, Studi

dan Survei, dengan kegiatan :

- Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Program Riset Kreatif untuk

Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi dan

Lembaga Riset Terkemuka

- Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Riset Daerah (ARD) Jawa

Barat 2015-2018

- Kegiatan BBR - Permodelan Numerik untuk Pengurangan Genangan

Banjir DAS Citarum Hulu di Bandung Raya

- Kajian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

- Implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Riset

Jawa Barat

- FGD untuk Mendapatkan Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis

IPTEK dengan Menghasilkan Rekomendasi



Misi Kedua : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan


Sasaran Meningkatnya hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan

IPTEK yang Dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat, diarahkan pada

penelitian, pengembangan dan penerapan yang dapat dimanfaatkan

dalam perencanaan dan pembangunan di Jawa Barat. Terdapat 2 (dua)

indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, yaitu

kesatu Prosentase Hasil Riset dan IPTEK yang diterapkan, capaian

kinerja pada tahun 2017 sebesar 130% dengan kategori “Sangat Baik”.

Kedua Prosentase Hasil Penelitian yang Digunakan dalam Perencanaan,

capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 107% dengan kategori “Sangat

Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Penelitian,

Studi dan Survei, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan Buku Panduan Kompetisi Riset untuk

Perguruan Tinggi

- Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif @ 50 Juta oleh

Perguruan Tinggi

- Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif @ 125 Juta oleh

Perguruan Tinggi

- Kegiatan Seleksi Proposal Penelitian Riset Kreatif @ 50 Juta dan @

125 Juta

- Penelitian untuk Percepatan Umur Panen Ayam Sentul

- Kegiatan Pengembangan Techno Park Agribisnis di Cikadu

Kabupaten Cianjur

- Kajian Komprehensif Simulasi Teknis dan Pendampingan

Pengembangan Mobil Pedesaan Multifungsi

- Implementasi Konsep Pengembangan Taman Budaya Ilmu dan

Teknologi (TBIT) di Jatinangor

- Kegiatan Join Research dengan Flinders University Australia Selatan

- Kegiatan CLTH - Penyusunan Rencana Besar dan Agenda Penelitian

Komprehensif untuk Geo Diversity, Bio Diversity dan Cultural Civersity

di Kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu

Misi Ketiga : Menguatkan sistem inovasi daerah

Sasaran Meningkatnya inovasi daerah bagi kemajuan masyarakat Jawa Barat,

diarahkan pada penguatan sistem inovasi daerah. Terdapat 2 (dua)

indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, yaitu

kesatu Prosentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi



Daerah (SIDa), capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 101% dengan

kategori “Sangat Baik”. Kedua Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan

HAKI Tingkat Provinsi, capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 104%

dengan kategori “Sangat Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan

melalui Program Penelitian, Studi dan Survei, dengan kegiatan sebagai

berikut :

Kegiatan Roadmap SIDa Komoditas Unggulan Kabupaten dan

Kota di Wilayah BKPP Jawa Barat (Lanjutan)

Kegiatan Intermediasi Teknologi untuk SIDa

Kegiatan Pembinaan SIDa 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Kegiatan Finalisasi Naskah Akademik Perubahan Perda

Perlindungan HAKI Jawa Barat No. 5 Tahun 2012

Fasilitasi HAKI Hasil IPTEK

Misi Keempat : Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian, pengembangan

dan penerapan IPTEK

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Implementasi Kerja sama Penelitian

Pengembangan dan Penerapan IPTEK, diarahkan pada Pembinaan

Forum Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek

serta Pelaksanaan Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Iptek dengan Pusat, Kab/Kota.

Capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 100% dengan kategori “Sangat

Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Penelitian,

Studi, dan Survey dan Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik

Daerah, dengan kegiatan :

- Pengembangan Website Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Jawa Barat

- Pembagunan Sitem Informasi Decision Supproting System (DSS)

- Seminar Riset Kreatif

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Riset Kreatif

- Kegiatan Monev dan Pengawalan Lingkup bidang Iptek dalam aktifitas

peneliti dan pelaksanaan penelitiannya oleh majelis BP2D

- Forum Komunikasi Penelitian

- Kegiatan Penyebarluasan Hasil - Hasil Penelitan di Jawa Barat

- Kegiatan Penerbitan Jurnal dan Buletin

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Jawa Barat



Misi Kelima : Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian, pengembangan

dan penerapan IPTEK

Sasaran Berkembangannya pusat agribisnis berbasis IPTEK, diarahkan pada

jumlah paket teknologi yang diterapkan di masyarakat.

Capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”

pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber

Daya Aparatur, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur,

dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan BPPT

Cikadu Cianjur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman Hortikultura dan Palawija

BPPT Cikadu Cianjur

- Kegiatan Peningkatan Sikap Disiplin dan Jiwa Korsa (Outbond)

UPTB BPPT Cikadu

- Kegiatan Gathering UPTB BPPT Cikadu

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Mental Spiritual UPTB BPPT

Cikadu

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) UPTB BPPT

Cikadu

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

UPTB BPPT Cikadu

- Kegiatan Pendukungan Kesehatan Jasmani Karyawan/i UPTB

BPPT Cikadu

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTB BPPT

CIKADU

- Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTB BPPT CIKADU

3.1.4 Evaluasi Program dan Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka

mencapai target kinerja telah dikelompokkan sesuai dengan upaya pencapaian

tujuan per misi organisasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Misi Kesatu : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan

analisis.

Tujuan misi kesatu yaitu Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan

pembangunan berbasis kajian dan analisis, telah diupayakan melalui Program



Penelitian, Studi dan Survei dengan Penanggung Jawab Program adalah Kepala

Bidang Analisis Kebijakan Iptek. Capaian kinerja Tahun 2017 adalah sangat baik,

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.730.000.000,00 yang terealisasi 94,39%

yang berarti sangat baik dalam proses pemanfaatan sumber daya anggaran.

Melalui 6 (enam) kegiatan yaitu Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Program Riset

Kreatif untuk Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi

dan Lembaga Riset Terkemuka; Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Riset

Daerah (ARD) Jawa Barat 2015-2018; Kegiatan BBR - Permodelan Numerik untuk

Pengurang an Genangan Banjir DAS Citarum Hulu di Bandung Raya; Kajian

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Implementasi Kebijakan Dan

Strategi Daerah (JAKSTRADA) Riset Jawa Barat; dan FGD untuk Mendapatkan

Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis IPTEK dengan Menghasilkan

Rekomendasi, telah sangat baik dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator

kinerja yaitu Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti.

Dokumen Rekomendasi Kebijakan Riset dan Iptek telah ditindaklanjuti menjadi

dokumen rekomendasi kebijakan pembangunan di Jawa Barat sebanyak 11

(sebelas), yaitu

1. Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Riset Jawa Barat

2. FGD untuk Mendapatkan Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis IPTEK

dengan Menghasilkan Rekomendasit

3. Evaluasi Pelaksanaan Agenda Riset Daerah (ARD) Jawa Barat Tahun 2015

– 2018

4. Permodelan Numerik Untuk Pengurangan Genangan Banjir DAS Citarum

Hulu di Bandung Raya

5. Penelitian Aspek Sosial dan Budaya Historis Padjadjaran dan Mataram

6. Penelitian Sosok dan Kesejarahan Gunung Padang

7. Penelitian Pengembangan Teknologi Padi Ratun / Salibu di Jawa Barat

8. Penelitian Prospek Pemekaran Mandiri Kab/ Kota di Jawa Barat

9. Kajian Komprehensif Pengembangan Budidaya dan Industri Pisang di Jabar

Selatan

10. Penelitian Potensi Bandung Utara Sebagai Kawasan Tanaman Multi

Purpose Trees Special (MPTS)



11. Kajian Komprehensif Pengembangan Technopark Agribisnis di Cikadu Kab.

Cianjur

Upaya pelaksanaan dan pemahaman sebelas kegiatan tersebut di atas tetap perlu

ditingkatkan pada tahun selanjutnya dalam rangka pencapaian target Renstra

BP2D Provinsi Jawa Barat hingga Tahun 2019 nanti. Walaupun capaian kinerja

pada Tahun 2017 ini menurun bila dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya yaitu 96,25%. Dan perubahan pada kinerja tahun ini adalah telah ada

upaya atau proses menindaklanjuti dokumen-dokumen rekomendasi yang

dihasilkan melalui kajian. Sehingga jelas kontribusinya terhadap peningkatan

kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis.

II. Misi Kedua : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan

penerapan Iptek sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

Tujuan utama dalam misi kedua ini yaitu Meningkatkan hasil-hasil penelitian,

pengembangan dan penerapan Iptek sebagai solusi permasalahan

pembangunan Jawa Barat, telah diupayakan melalui Program Penelitian, Studi

dan Survei dengan Penanggung Jawab Program adalah Kepala Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Capaian

kinerja Tahun 2017 adalah sangat baik melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu

Kegiatan Penyusunan Buku Panduan Kompetisi Riset untuk Perguruan Tinggi,

Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif @ 50 Juta oleh Perguruan Tinggi,

Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif @ 125 Juta oleh Perguruan Tinggi,

Kegiatan Seleksi Proposal Penelitian Riset Kreatif @ 50 Juta dan @ 125 Juta,

Penelitian untuk Percepatan Umur Panen Ayam Sentul, Kegiatan Pengembangan

Techno Park Agribisnis di Cikadu Kabupaten Cianjur, Kajian Komprehensif

Simulasi Teknis dan Pendampingan Pengembangan Mobil Pedesaan Multifungsi,

Implementasi Konsep Pengembangan Taman Budaya Ilmu dan Teknologi (TBIT)

di Jatinangor, Kegiatan Join Research dengan Flinders University Australia

Selatan, dan Kegiatan CLTH - Penyusunan Rencana Besar dan Agenda Penelitian

Komprehensif untuk Geo Diversity, Bio Diversity dan Cultural Civersity di Kawasan

Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu dengan jumlah anggaran sebesar Rp

5.320.644.200,00 yang terealisasi sebesar Rp 4.241.504.009,00 atau 79,72%

(realisasi anggaran rendah).



Indikator kinerja pertama dari misi kedua adalah Hasil riset dan IPTEK yang

diterapkan yang menghasilkan 4 (empat) riset diantaranya :

Pengembangan Ayam, Sapi Perah, VBC Sapi Pasundan Serta

Infrastruktur Pendukung

Pengembangan Industri Pakan dan Daging Sapi

Kajian Komprehensif, Simulasi Teknis dan Pendampingan

Pengembangan Mobil Pedesaan Multifungsi

Implementasi Konsep Pengembangan Taman Budaya Ilmu dan

Teknologi (TBIT) di Jatinangor

Sedangkan, Indikator kinerja kedua dari misi kedua yaitu Prosentase hasil

penelitian yang digunakan dalam perencanaan menghasilkan 5 (lima) buah

keluaran (output), diantaranya :

Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif

Penelitian untuk Percepatan Umur Panen Ayam Sentul

Penelitian mandiri yang dilakukan oleh fungsional peneliti Badan

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat

Joint Research Dengan Flinders University Australia Selatan

Penyusunan Rencana Besar dan Agenda Penelitian Komprehensif

Untuk Geo Diversity, Bio Diversity dan Cultural Diversity di Kawasan

Geopark Ciletuh Palabuhanratu

Melalui hasil capaian kinerja tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa BP2D

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 terus memantapkan diri menjadi Lembaga

terdepan, leader, koordinator atas seluruh pelaku Iptek sehingga dapat

mewujudkan visinya yaitu salah satunya mendorong penelitian yang dibutuhkan

oleh masyarakat melalui penelitian kreatif dan penerapan Iptek.

III. Misi Ketiga : Menguatkan Sistem Inovasi Daerah

Tujuan Misi Ketiga adalah Mengembangkan inovasi dan daya saing daerah bagi

kemajuan masyarakat Jawa Barat telah diupayakan melalui Program Penelitian,

Studi dan Survei, dengan Penanggung Jawab adalah Kepala Bidang Penguatan

Sistem Inovasi Daerah. Capaian kinerja Tahun 2017 adalah baik, dengan jumlah



anggaran melalui Progam Penelitian, Studi dan Survei sebesar Rp

1.315.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 1.018.389.445,00 atau 77,44%.

Terdapat 5 (lima) Kegiatan dalam Program Penelitian, Studi dan Survei yaitu

Kegiatan Roadmap SIDa Komoditas Unggulan Kabupaten dan Kota di Wilayah

BKPP Jawa Barat (Lanjutan), Kegiatan Intermediasi Teknologi untuk SIDa,

Kegiatan Pembinaan SIDa 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kegiatan Finalisasi

Naskah Akademik Perubahan Perda Perlindungan HAKI Jawa Barat No. 5 Tahun

2012, dan Fasilitasi HAKI Hasil IPTEK telah sangat baik dilakukan untuk mencapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Prosentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah

(SIDa), dari target 55 persen inovasi yang terbentuk SIDa telah tercapai 56

persen inovasi diantaranya :

Varietas Unggul Baru Kentang

Pengembangan Inovasi Teknologi Produksi Benih Bawang Merah dari Biji

Pengembangan Inovasi Industri Tea Powder di kalangan petani rakyat

Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Indigofera

Pengembangan Kopi Jawa Barat

2. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi, dari target

50 karya IPTEK telah tercapai 52 karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat

Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan pencapaian pada misi ketiga BP2D tersebut di atas berarti telah

berkontribusi atau bermanfaat untuk pencapaian sasaran misi kesatu RPJMD

Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yaitu Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk

mendapat HAKI.

Pada Tahun 2017, BP2D Provinsi Jawa Barat pun menguatkan eksistensinya

kembali sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk

kategori utama melalui penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai Lembaga

Litbang Berkinerja baik. Selain itu Provinsi Jawa Barat mendapat pula Anugerah

Budhipura ketiga kalinya Tahun 2017 dengan BP2D Provinsi Jawa Barat

sebagai Koordinator yang berarti telah berdedikasi sebagai pemerintah provinsi

guna melaksanakan pembinaan yang dilakukan untuk penguatan inovasi kepada

pemerintah kota/kabupaten.



IV. Misi Keempat : Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi

penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK

Tujuan Misi Keempat adalah Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi untuk

penguatan jejaring dan kualitas penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK,

telah diupayakan melalui 2 (dua) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daereah serta Program Penelitian, Studi dan Survei, dengan Penanggung Jawab

adalah Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Layanan Iptek. Capaian kinerja

Tahun 2017 adalah sangat baik, dengan jumlah anggaran melalui sebesar Rp

1.183.100.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 995.320.089,00 atau 84,13%.

Terdapat 2 (dua) Kegiatan dalam Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daereah yaitu Pengembangan Website Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pembagunan Sitem

Informasi Decision Supproting System (DSS) serta 7 (tujuh) Kegiatan dalam

Program Penelitian, Studi dan Survei yaitu Seminar Riset Kreatif, Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Riset Kreatif, Kegiatan Monev dan Pengawalan Lingkup

bidang Iptek dalam aktifitas peneliti dan pelaksanaan penelitiannya oleh majelis

BP2D, Forum Komunikasi Penelitian, Kegiatan Penyebarluasan Hasil - Hasil

Penelitan di Jawa Barat, Kegiatan Penerbitan Jurnal dan Buletin, Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa

Barat telah sangat baik dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU)

yaitu Prosentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan

IPTEK yang diimplementasikan. Dari target 2 Dokumen Kerjasama telah

tercapai 2 Dokumen Kerjasama yaitu :

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan

Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

pada Komoditi Hortikultura, Padi, Palawija, dan Peternakan Sapi Berbasis

Agribisnis Terpadu.

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Iptek Bagi Percepatan Pembantunan Jawa

Barat.



Dengan tercapainya tujuan misi keempat Memperluas jejaring penelitian,

pengembangan dan penerapan Iptek dengan seluruh stakeholder maka dapat

terwujud visi dari BP2D terutama dalam hal percepatan pembangunan Jawa Barat

di mana BP2D hadir menjadi motor pembangunan menuju Jabar yang maju serta

tercapainya pembangunan sesuai target dan tepat sasaran.

V. Misi Kelima : Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK

Tujuan misi kelima yaitu Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK, telah

diupayakan melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran dengan Penanggung Jawab Program adalah Kepala

UPTB Cikadu. Capaian kinerja Tahun 2017 adalah sangat baik, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp 1.621.430.000,00 yang terealisasi 97,96% yang berarti

sangat baik dalam proses pemanfaatan sumber daya anggaran.

Melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Produksi

Pertanian/Perkebunan BPPT Cikadu Cianjur, Pemeliharaan Rutin/Berkala

Tanaman Hortikultura dan Palawija BPPT Cikadu Cianjur, Kegiatan Peningkatan

Sikap Disiplin dan Jiwa Korsa (Outbond) UPTB BPPT Cikadu, Kegiatan Gathering

UPTB BPPT Cikadu, Kegiatan Peningkatan Kualitas Mental Spiritual UPTB BPPT

Cikadu, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) UPTB BPPT Cikadu,

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu UPTB BPPT Cikadu,

Kegiatan Pendukungan Kesehatan Jasmani Karyawan/i UPTB BPPT Cikadu,

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTB BPPT CIKADU, dan

Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTB BPPT CIKADU telah sangat baik

dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah paket

teknologi yang diterapkan di masyarakat.

Hal ini berarti seluruh pencapaian kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat yang telah

dijelaskan sebelumnya telah mampu menjawab isu strategis nasional bidang Iptek

yaitu Kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi,

keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan penyiapan masyarakat

Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern serta



Ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan (SDM, sarana prasarana,

kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan). Berdasar analisis dan evaluasi

capaian kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat tahun 2017 maka dapat disimpulkan

bahwa BP2D Provinsi Jawa Barat telah berupaya dalam mencapai sasaran

strategis nasional Bidang IPTEK di antaranya adalah :

1. Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan

penerapan iptek

2. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan sumber

daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan

3.2 Akuntabilitas Anggaran

Dengan menggunakan pendekatan peraturan Menteri keuangan Nomor 249/

pMk.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana

kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga selanjutnya dilakukan analisis

dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran di tahun 2017. Hasil analisa pendekatan

ini seperti tercantum dalam e-sakip memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan

anggaran BP2D Provinsi Jawa Barat dapat dinilai sebesar 95,86% atau sangat

baik (seperti terlihat pada Tabel 3.2 di bawah). Pencapaian ini dipengaruhi oleh

beberapa indikator penilaian diantaranya yaitu:

3.2.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mencapai sasaran tersebut di atas adalah Rp

18.116.608.539,- atau 88,90% dari pagu anggaran APBD Provinsi yang teralokasi

dalam DPA perubahan kedua sebesar Rp 21.120.681.000,-.

Ringkasan laporan realisasi anggaran yang mendukung dalam setiap pencapaian

kinerja sasaran strategis BP2D Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun

2017 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2 Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran BP2D Tahun 2017

No. Sasaran Indikator

Kinerja

Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi

% Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1

Meningkatnya

Kajian dan analisis untuk kebijakan

pembangunan Jawa Barat

Prosentase

Rekomendasi Kebijakan Daerah

yang ditindaklanjuti

83% 77% 92,77%


1.730.000.000,00 1.632.995.332,00 94,39

Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Program Riset Kreatif untuk Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Terkemuka

700.000.000,00 681.765.400,00 97,40

Kegiatan Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Riset Jawa Barat

150.000.000,00 136.133.560,00 90,76

Kegiatan FGD untuk Mendapatkan Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis IPTEK dengan Menghasilkan Rekomendasi

200.000.000,00 176.207.233,00 88,10

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Riset Daerah (ARD) Jawa Barat 2015-2018

200.000.000,00 179.179.884,00 89,59




Kinerja

Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi %


% Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kegiatan BBR - Permodelan Numerik untuk Pengurangan Genangan Banjir DAS Citarum Hulu di Bandung Raya

300.000.000,00 287.958.755,00 95,99

Kajian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

180.000.000,00 171.750.500,00 95,42

2

Meningkatnya hasil penelitian,

pengembangan, dan penerapan

IPTEK yang dibutuhkan


Prosentase hasil riset dan IPTEK

yang diterapkan 50% 65% 130%


2.911.494.200,00 2.076.798.900,00 71,33

Penelitian untuk Percepatan Umur Panen Ayam Sentul

346.000.000,00 186.984.200,00 54,04

Kegiatan Pengembangan Techno Park Agribisnis di Cikadu Kabupaten Cianjur

2.315.494.200,00 1.685.870.700,00 72,81

Implementasi Konsep Pengembangan Taman Budaya Ilmu dan Teknologi (TBIT) di Jatinangor

250.000.000,00 203.944.000,00 81,58

Prosentase hasil

penelitian yang digunakan dalam

Perencanaan

70% 75% 107,14%


2.409.150.000,00 2.164.705.109,00 89,85

Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif

500.000.000,00 496.613.179,00 99,32




Kinerja

Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi %


% Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

@ 50 Juta oleh Perguruan Tinggi

Kegiatan Penyusunan Buku Panduan Kompetisi Riset untuk Perguruan Tinggi

50.000.000,00 48.547.425,00 97,09

Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif @ 125 Juta oleh Perguruan Tinggi

625.000.000,00 624.970.000,00 100

Kegiatan Seleksi Proposal Penelitian Riset Kreatif @ 50 Juta dan @ 125 Juta

50.000.000,00 0 0

Kajian Komprehensif Simulasi Teknis dan Pendampingan Pengembangan Mobil Pedesaan Multifungsi

834.150.000,00 703.833.700,00 84,38

Kegiatan Join Research dengan Flinders University Australia Selatan

200.000.000,00 161.704.405,00 80,85




Kinerja

Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi %


% Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kegiatan CLTH - Penyusunan Rencana Besar dan Agenda Penelitian Komprehensif untuk Geo Diversity, Bio Diversity dan Cultural Civersity di Kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu

150.000.000,00 129.036.400,00 86,02

3

Meningkatnya inovasi daerah

bagi kemajuan masyarakat Jawa Barat

Prosentase Inovasi

yang sudah terbentuk menjadi

Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

55% 56% 101,82%


1.190.000.000,00 941.525.033,00 79,12

Kegiatan Roadmap SIDa Komoditas Unggulan Kabupaten dan Kota di Wilayah BKPP Jawa Barat (Lanjutan)

250.000.000,00 185.016.788,00 74,01

Kegiatan Intermediasi Teknologi untuk SIDa

740.000.000,00 589.940.265,00 79,72

Kegiatan Pembinaan SIDa 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

200.000.000,00 166.567.980,00 83,28

Jumlah Karya IPTEK yang

didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi

50 Karya IPTEK

52 karya IPTEK

104%


125.000.000,00 76.864.412,00 61,49

Kegiatan Finalisasi Naskah Akademik Perubahan Perda Perlindungan HAKI Jawa Barat No. 5 Tahun 2012

50.000.000,00 44.600.798,00 89,2




Kinerja

Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi %


% Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fasilitasi HAKI Hasil IPTEK

75.000.000,00 32.263.614,00 43,02

4

Meningkatnya

Implementasi Kerja sama

Penelitian Pengembangan dan Penerapan

IPTEK

Prosentase Kerja

sama Penelitian Pengembangan

dan Penerapan IPTEK yang

diimplementasikan

100% 100% 100%

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

222.200.000,00 180.610.900,00 81,28

Pengembangan Website Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

91.600.000,00 70.601.200,00 77,08

Pembagunan Sitem Informasi Decision Supproting System (DSS)

130.600.000,00 110.009.700,00 75,95


960.900.000,00 814.709.189,00 84,79

Seminar Riset Kreatif 75.000.000,00 62.685.000,00 83,58

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Riset Kreatif

80.000.000,00 69.174.000,00 86,47

Forum Komunikasi Penelitian

147.400.000,00 116.333.504,00 78,92

Kegiatan Penyebarluasan Hasil - Hasil Penelitan di Jawa Barat

271.250.000,00 257.152.325,00 94,8

Kegiatan Penerbitan Jurnal dan Buletin

200.000.000,00 172.101.000,00 86,05




Kinerja

Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi %


% Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat

187.250.000,00 137.263.360,00 73,3

5

Berkembangannya

pusat agribisnis berbasis IPTEK

Jumlah paket teknologi yang

diterapkan di masyarakat

2 paket

2 paket

100%

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

384.787.000,00 384.300.000,00 99,87

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan BPPT Cikadu Cianjur

264.280.000,00 264.033.000,00 99,91

Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman Hortikultura dan Palawija BPPT Cikadu Cianjur

120.507.000,00 120.267.000,00 99,8

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

53.000.000,00 40.425.000,00 76,27

Kegiatan Peningkatan Sikap Disiplin dan Jiwa

10.000.000,00 4.000.000,00 40




Kinerja

Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi %


% Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Korsa (Outbond) UPTB BPPT Cikadu

Kegiatan Gathering UPTB BPPT Cikadu

10.000.000,00 4.000.000,00 40

Kegiatan Peningkatan Kualitas Mental Spiritual UPTB BPPT Cikadu

6.300.000,00 6.300.000,00 100

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) UPTB BPPT Cikadu

5.100.000,00 5.100.000,00 100

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu UPTB BPPT Cikadu

11.600.000,00 11.575.000,00 99,78

Kegiatan Pendukungan Kesehatan Jasmani Karyawan/i UPTB BPPT Cikadu

10.000.000,00 9.450.000,00 94,5

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

793.193.000,00 791.683.266,00 99,81

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTB BPPT CIKADU

793.193.000,00 791.683.266,00 99,81




Kinerja

Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi %


% Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

390.450.000,00 371.960.694,00 95,26

Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTB BPPT CIKADU

390.450.000,00 371.960.694,00 95,26



Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa Rata-Rata prosentase realisasi

anggaran untuk mencapai sasaran adalah sangat baik. Hal ini berarti keberhasilan

BP2D dalam mencapai kinerja yang sangat baik pada tahun 2017 ini diperoleh

melalui pengelolaan sumber daya anggaran dengan sangat baik pula mulai dari

perencanaan anggaran yang matang dan tepat sasaran sehingga setiap rencana

aksi dalam setiap kegiatan benar-benar dapat terukur dan mendukung pencapaian

kegiatan maupun sasaran.

3.2.2 Efisiensi

Selanjutnya perlu dianalisis dan diketahui efisiensi sumber daya baik waktu tenaga

dan biaya dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2017. Efisiensi adalah

kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat, serta tidak membuang

waktu, tenaga serta biaya. Dalam konteks pelaksanaan tugas di BP2D, tingkat

efisiensi yang terjadi di tahun 2017 adalah rata-rata sebesar 22,24%.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari laporan keuangan tahun 2017 terhadap

pencapaian indikator kinerja, maka dapat dilihat informasi efisiensi anggaran

BP2D untuk indikator kinerja yang mencapai melebihi target. Informasi tersebut

dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3. Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017

No. Sasaran Indikator % Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6

IKU

1 Meningkatnya Kajian dan Analisis untuk Kebijakan Pembangunan Jawa Barat


92,77 94,39 -1,62%


Prosentase Inovasi yang Sudah Terbentuk Menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

101% 79,12 21,88%


Jumlah Karya Iptek yang Didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat

104% 61,49 42,51%



No. Sasaran Indikator % Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6


Prosentase Hasil Riset dan IPTEK yang diterapkan

130% 71,33 58,67%


Prosentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan

107% 89,85 17,15%

6 Meningkatnya Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK

Prosentase Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan

100 84,13 15,87%

Berkembangannya pusat agribisnis berbasis IPTEK

Jumlah Paket Teknologi yang Diterapkan di Masyarakat

100 97,96 2,04%

NON IKU

7

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi

Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur

100 87,18 12,82%

8 Prosentase Peningkatan Kualitas SDM

100 40,07 59,93%

9

Prosentase Kualitas Penatausahaan Keuangan

100 92,85 7,15%

10

Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan

100 91,71 8,29%


Bab IV – Penutup| 67

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan BP2D Provinsi Jawa Barat

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD

pada tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan

tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap sasaran yang

ditetapkan pada perencanaan kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat 2015-2018

dikategorikan Sangat Baik. Prestasi kinerja tahun 2017 ini lebih baik daripada

capaian tahun 2016 sebelumnya yaitu Baik.

Uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian

sasaran pada setiap misi dalam mencapai Visi BP2D Provinsi Jawa Barat, dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis

Sasaran : Meningkatnya Kajian dan Analisis untuk Kebijakan Pembangunan

Jawa Barat mendapat predikat nilai Sangat Baik dengan capaian sebesar

96,25%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator

kinerja yaitu Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti,

telah terealisasi 10(sepulu) Dokumen Rekomendasi Kebijakan Riset dan IPTEK

yang ditindaklanjuti dari total dokumen sebanyak 13 (tiga belas) dokumen.

Misi II : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan


1) Sasaran 1 : Meningkatnya Inovasi Daerah bagi Kemajuan Masyarakat Jawa

Barat mendapat predikat nilai Sangat Baik dengan capaian rata-rata

sebesar 125%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua)

indikator kinerja, kesatu indikator kinerja Prosentase Inovasi yang Sudah

Terbentuk Menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dengan capaian kinerja

sebesar 250% sangat melebihi target dan kedua indikator kinerja Jumlah

Karya Iptek yang Didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat, dengan

capaian kinerja di atas target yaitu sebesar 168%



2) Sasaran 2 : Meningkatnya hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan

IPTEK yang dibutuhkan masyarakat Jawa Barat mendapat predikat nilai

Sangat Baik dengan capaian rata-rata sebesar 234%. Terbukti dari hasil

pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian 2

indikator di atas target.

Misi III : Mewujudkan jaringan kerjasama penelitian, pengembangan dan

penerapan Iptek

Sasaran : Meningkatnya Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan

IPTEK mendapat predikat Sangat Baik. Terbukti dari hasil pengukuran melalui

satu indikator kinerja yang telah melebihi target.

Dari 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja

utama, seluruhnya telah mencapai katagori Sangat Baik,. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa Kinerja BP2D Jawa Barat Tahun 2017 menunjukkan

keberhasilan dengan predikat nilai SANGAT BAIK.

Pencapaian tersebut di atas didukung oleh 51 orang terdiri 70% PNS Daerah

Provinsi Jawa Barat serta 30% Pegawai Non PNS dari total sumber daya manusia

yang turut menyumbang pencapaian organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat.

Prestasi kinerja ini perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan dengan lebih

memantapkan kualitas perencanaan dan penganggaran kegiatan BP2D yang

sesuai dengan Rencana Strategis BP2D 2015-2018 dan RPJMD Provinsi Jawa

Barat 2013-2018 serta tidak lupa meningkatkan kapasitas dan kuantitas sumber

daya manusia aparatur BP2D .

Berdasarkan hasil kinerja tahun 2017, beberapa rencana aksi yang dilakukan

sebagai perbaikan ke depan antara lain :

1. Pengelolaan Kinerja

a. Peningkatan dukungan SDM BP2D . melalui pelaksanaan assessment centre

yang berbasis kompetensi dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi

teknis;

b. Pemanfaatan Sistem informasi Manajemen evaluasi kinerja yang terintegrasi

untuk melakukan pengelolaan data kinerja;



c. Mengembangkan dan menerapkan SOP Sistem Perencanaan dan Pelaporan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat lebih terkontrol

proses perkembangan organisasi.

2. Program dan Kegiatan

a. Mengoptimalkan peran BP2D Provinsi Jawa Barat sebagai motor penggerak

dan fasilitator pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Jawa Barat

dalam rangka pencapaian Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia;

b. Meningkatkan kapasitas dan skill sumber daya manusia BP2D dalam rangka

peningkatan kontribusi terhadap pembangunan di Jawa Barat;

c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan

target kinerja yang lebih akurat dengan memanfaatkan sistem informasi

terbangun dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM,

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor

terkait lainnya.



LAMPIRAN


PENGHARGAAN YANG DITERIMA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

1. Anugerah Budhipura Tahun 2017

Anugerah Budhipura 2017 diterima oleh Gubernur Jabar Ahmad

Heryawan (Aher) yang diserahkan oleh Menristekdikti Muhammad Natsir

dengan disaksikan langsung Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada puncak

peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) Ke-22 yang

tahun 2017 dipusatkan di Center Point of Indonesia Makassar.

LKIP TAHUN 2017bp2d.jabarprov.go.id/storage/app/media/PDF/LKIP BP2D 2017... · 2019-09-18 · LKIP BP2D TAHUN 2017 ii Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

Documents